Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal

Ayat

Batang Tubuh PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …../……/POJK/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Penjelasan PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ../..../POJK/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I. KETENTUAN UMUM 1 Pengertian 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR Cukup jelas. adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan; 2. Komisaris: Cukup jelas. a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perkoperasian. 3. Direksi: Cukup jelas. a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Page 1


Ayat 4.

5.

6.

7.

8.

Batang Tubuh Undang tentang Perkoperasian. Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pihak Independen adalah pihak di luar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tata kelola (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala Satuan Kerja Audit Intern atau pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Page 2

Penjelasan Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal 2

Ayat (1)

(2)

Batang Tubuh Penjelasan BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan atau jenjang organisasi. visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud Huruf a pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris; dewan Komisaris mengacu pada anggaran b. kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite; dasar BPR dan peraturan perundangc. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; undangan yang berlaku, termasuk ketentuan d. penanganan benturan kepentingan; Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung ekstern; jawab tersebut. f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem Huruf b pengendalian intern, Pembentukan komite antara lain g. batas maksimum pemberian kredit; dimaksudkan untuk membantu kelancaran h. rencana strategis BPR; tugas pengawasan oleh dewan Komisaris i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. sedangkan pelaksanaan fungsi komite dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya GCG bagi BPR Huruf c Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup Jelas

Page 3


Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan Huruf f Cukup Jelas Huruf g Penerapan prinsip GCG mengenai batas maksimum pemberian kredit mengacu pada ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi BPR. Huruf h Rencana strategis BPR meliputi rencana korporasi (corporate plan) maupun rencana bisnis (business plan). Huruf i Transparansi meliputi aspek pengungkapan (disclosure) informasi BPR yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada Stakeholders. terhadap Cukup Jelas

3

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian penerapanGCG BPR. BAB II DEWAN KOMISARIS Bab II. Bagian Pertama Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris 4 (1) Bagi BPR yang memiliki modal inti lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000.000,00(lima puluh miliar rupiah), anggota dewan Komisaris berjumlah paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) Bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), anggota dewan Komisaris berjumlah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (3) Seluruh anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

Page 4

Pengertian ketentuan Kewajiban Perkreditan

mengenai modal inti mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyediaan Modal Minimum Bank Rakyat.

Cukup jelas.


5

Ayat Batang Tubuh (4) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di provinsi yang sama atau di kota atau kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. (5) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

(2)

(3)

(4)

(5)

Penjelasan Domisili anggota dewan Komisaris dibuktikan dengan kartu identitas atau kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat Cukup jelas. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Stakeholders lainnya. Bagi BPR yang memiliki modal inti lebih dari atau sama Cukup jelas. dengan Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen Bagi BPR yang memiliki modal inti lebih dari atau sama Cukup jelas. dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling kurang satu anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen Bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar Cukup jelas (lima puluh miliar rupiah), salah satu anggota Komisaris dapat merupakan Komisaris Independen Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu dengan BPR, dengan pengangkatan yang (cooling off) selama 1 (satu) tahun. bersangkutan secara efektf sebagai Komisaris Independen

Page 5


Ayat Batang Tubuh Penjelasan (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) tidak Yang dimaksud dengan “yang melakukan fungsi berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang pengawasan”, antara lain direktur kepatuhan, melakukan fungsi pengawasan. direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko. 6 (1) Bagi BPR yang membentuk Komite Remunerasi dan Cukup jelas. Nominasi, setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan Cukup jelas. telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). 7 (1) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan Yang dimaksud pada ayat ini adalah bahwa sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris BPRS lain. paling banyak pada 3 (tiga) BPR yaitu pada 1 (satu) BPR dan 2 (dua) BPRS atau pada 2 (dua) BPR dan 1 (satu) BPRS. (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan Cukup jelas. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. (3) Mayoritas dari dari jumlah anggota dewan Komisaris Cukup jelas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Bab II. Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 8 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Yang dimaksud dengan independen dalam pasal ini secara independen. adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

Page 6


10

Ayat (1)

Batang Tubuh Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapanGCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya

Page 7


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan otoritas lain, antara lain adalah termasuk namun tidak terbatas pada: a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) c. Direktur Jenderal Pajak


12

13

Ayat Batang Tubuh Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuanganpaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti lebih dari atau sama dengan Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling kurang: a. Komite Audit; dan b. Komite Pemantau Risiko; (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. (3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris (4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugasnya secara efektif. (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite. (1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan: a. Pengaturan etika kerja b. Waktu kerja; dan

Page 8


Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas.

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.


Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan Huruf c Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat. 14 Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk Indikator penyediaan waktu yang cukup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat. Bab II. Bagian Ketiga Rapat Dewan Komisaris 15 (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib hadir 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan wajib dihadiri secara secara fisik pada rapat dalam rangka fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis BPR. (2) Dalam hal anggota dewan komisaris tidak dapat menghadiri Pelaksanaan rapat melalui teknologi telekonferensi rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui harus dilakukan dengan teknologi video dan audio teknologi telekonferensi. dan dapat dibuktikan dengan bukti rekaman 16 (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan Cukup jelas. berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. (4) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Cukup jelas. risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. c.

Pengaturan rapat

Page 9


Ayat (5)

Batang Tubuh Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Bab II. Bagian Keempat Aspek Transparansi Dewan Komisaris 17 Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun pada lembaga jasa keuangan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR, dalam laporan penerapanGCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 18 (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan penerapanGCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah BPR menerima penghasilan bunga/imbalan secara wajar. Cukup jelas.

BAB III DIREKSI Bab III. Bagian Pertama Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 19 (1) Bagi BPR yang memiliki modal inti lebih dari atau sama Cukup jelas. dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), anggota Direksi berjumlah paling kurang 3 (tiga) orang dan 1

Page 10


Ayat (2)

(3)

20

(4) (1)

(2)

21

(1)

(2)

Batang Tubuh (satu) orang diantaranya merupakan Direktur Kepatuhan. Bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), anggota Direksi paling kurang 2 (dua) orang dan 1 (satu) diantaranya ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepatuhan Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau di kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi

Penjelasan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan bukan merupakan Direktur yang menangani kegiatan yang terkait langsung dengan bisnis BPR.

Domisili anggota direksi dbuktikan dengan kartu identitas atau kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama- Cukup jelas. sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor BPR dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank Bagi BPR yang membentuk Komite Remunerasi dan Ayat (1) Nominasi, setiap usulan penggantian dan/atau Tidak termasuk penggantian sementara pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada sebagaimana dimaksud dalam UndangRapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan undang tentang Perseroan Terbatas. rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Direksi wajib memiliki pengalaman di bidang Ayat (2) operasional perbankan dan/atau keuangan paling singkat Yang dimaksud dengan “pengalaman di selama 2 (dua) tahun. bidang operasional perbankan dan/atau keuangan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan.

Page 11


22

23

Ayat (3)

Batang Tubuh Penjelasan Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah Cukup jelas. lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, Anggota Direksi harus fokus dalam menjalankan perusahaan dan/atau lembaga lain. kegiatan operasional BPR yang dipimpinnya, sehingga tidak dapat merangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain, kecuali asosiasi industri BPR, lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR dan lembaga sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak Yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. karyawan atau lebih atau orang lain.

BAB III. Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 24 (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. (2) Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25 Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCGdalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 26 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Page 12

Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah termasuk namun tidak terbatas pada: a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan/atau c. Direktur Jenderal Pajak


Ayat (1)

(2)

Batang Tubuh Penjelasan Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Huruf a GCGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direksipada Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab BPR dengan modal inti lebih dari atau sama dengan langsung kepada Direktur Utama Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)paling Huruf b kurang wajib membentuk: Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung a. Satuan Kerja Audit Intern; jawab langsung kepada salah satu anggota b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Direksi. Risiko; dan Huruf c c. Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggungjawab langsung kepada salah satu anggota Direksi yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan bertugas membantu pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Huruf a Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Direksi Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan wajib menunjuk pejabat yang akan melaksanakan: fungsi audit intern tidak dapat merangkap a. Fungsi Audit Intern; tugas lainnya dan harus independen serta b. Fungsi Manajemen Risiko; dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur c. Fungsi Kepatuhan. Utama BPR. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada salah satu Direksi BPR yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.

Page 13


28

29 30 31

Ayat (3)

Batang Tubuh Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan termasuk Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (4) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang operasional bagi terselenggaranya GCG yang baik, antara lain: a. terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional b. adanya pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian intern dan independen terhadap unit kerja lain Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPRyang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. proyek bersifat khusus; b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Page 14

Penjelasan Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf a. Pemisahan tugas untuk memastikan tidak terdapat perangkapan jabatan antara bagian pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. Huruf b. Cukup jelas Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf a Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain adalah proyek teknologi informasi yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh Penjelasan 32 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan BPR. 33 (1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang Cukup jelas. bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada Huruf a ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan: Cukup jelas. a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan Huruf b c. pengaturan rapat. Cukup jelas. Huruf c Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat. 34 Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan Cukup jelas. tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. BAB III. Bagian Ketiga Rapat Direksi 35 (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan Ayat (1) melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Yang dimaksud dengan kebijakan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4). keputusan strategis adalah keputusan BPR yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Page 15


Ayat (2)

Batang Tubuh Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. (5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. BAB III. Bagian Keempat Aspek Transparansi Direksi 36 Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, dalam laporan penerapanGCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 37 (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Page 16

Penjelasan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah BPR menerima penghasilan bunga/imbalan secara wajar.


Ayat (3)

Batang Tubuh Penjelasan Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan Ayat (3) fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan Cukup jelas. penerapanGCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV KOMITE-KOMITE BAB IV. Bagian Pertama Struktur dan Keanggotaan Komite 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum atau perbankan. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit. (5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Page 17

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Otoritas Jasa Keuangan dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.


Ayat (1)

(2) (3) (4)

(5)

40

(1)

(2)

Batang Tubuh Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan; dan c. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Penjelasan Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Otoritas Jasa Keuangan dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. Dalam hal BPR membentuk Komite Remunerasi dan Ayat (1) Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif. Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. Cukup jelas.

Page 18


Ayat (3)

Batang Tubuh Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. 41 Dalam hal BPR membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka keanggotaan masing-masing komite tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40. BAB IV. Bagian Kedua Jabatan Rangkap Ketua Komite 42 Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. BAB IV. Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Komite 43 (1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

Page 19

Penjelasan Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah adalah pembentukan Komite Remunerasi ydengan Komite Nominasi

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas


44

45

Ayat

Batang Tubuh Penjelasan d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai Ayat (3) penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Cukup Jelas kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: Cukup jelas a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Cukup Jelas Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan kebijakan remunerasi: 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai: a) kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Page 20


Ayat Batang Tubuh Penjelasan 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada dewan Komisaris. 46 Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf a Pasal 12 ayat (2) wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi Yang dimaksud dengan cadangan adalah paling kurang sesuai dengan: cadangan sebagaimana dimaksud dalam a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Huruf b b. prestasi kerja individual; Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi c. kewajaran dengan peer group; dan kerja individual dimaksudkan agar tercapai d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR. kesetaraan antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Huruf c Yang dimaksud dengan peer group adalah kesetaraan jabatan pada intern BPR dan pada beberapa bank sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik. Huruf d Cukup jelas. BAB IV. Bagian Keempat Rapat Komite 47 (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Ayat (1) BPR. Cukup jelas. (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya Ayat (2) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% Cukup jelas. (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Page 21


48

Ayat (3)

(1) (2)

(3)

(4)

Batang Tubuh Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.


Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

BAB V FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN Bab V. Bagian Pertama Fungsi Kepatuhan dan Penugasan Direktur Kepatuhan BPR 49 BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang- Cukup jelas. undangan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. 50 (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana Ayat (1) dimaksud dalam Pasal 49, BPR yang memiliki modal inti Cukup jelas. lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan. (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Ayat (2) Kepatuhan secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat Cukup jelas. (1), BPR membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Page 22


51

52

53

Ayat Batang Tubuh (3) Bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi kepatuhan (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. (5) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur. Penugasan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan oleh dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.


Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Anggota Direksi BPR yang ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan Cukup jelas. atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama BPR; b. tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); c. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan d. mampu bekerja secara independen. Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

Page 23


Ayat Batang Tubuh Penjelasan a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk Huruf a memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Yang dimaksud dengan menetapkan langkahJasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang langkah antara lain adalah menyiapkan berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; prosedur kepatuhan (compliance procedure) b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak pada setiap satuan kerja, menyesuaikan menyimpang dari ketentuan yang berlaku; dan pedoman intern BPR terhadap perubahan c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa dan menyiapkan proses pengambilan Keuangan. keputusan oleh manajemen. Yang dimaksud dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain adalah ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Huruf b Dilakukan antara lain dengan pemantauan penerapan prosedur kepatuhan (compliance procedure) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan, dan melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan terhdap ketentuan yang berlaku. Huruf c Komitmen yang dibuat oleh BPR adalah kesanggupan BPR untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu (misalnya Cease and Desist Order).

Page 24

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh 54 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 55 Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 56 BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, yaitu: a. laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; b. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 57 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan Direktur Utama wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan Juni dan Desember, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan.

Page 25

Penjelasan Dalam hal Direktur Kepatuhan telah melakukan pencegahan namun masih terjadi penyimpangan, Direksi BPR tetap bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh Bab V. Bagian Kedua Fungsi Audit Intern 58 (1) BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif

59

Ayat (1) Cukup jelas. (2) Bagi BPR yang memiliki modal inti lebih dari atau sama Ayat (2) dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Cukup jelas. wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional. (3) Bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Ayat (3) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib Cukup jelas. menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan fungsi audit intern Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Cukup Jelas Keuangan Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung Cukup jelas. jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) dan (3) bertugas dan bertanggung jawab untuk: a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit; b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung; c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Page 26

Penjelasan


61

Ayat Batang Tubuh (1) Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internbertanggung jawab langsung kepadaDireksi . (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan atau anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan. (3) Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. (4) Tata cara pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK. BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu: a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang disertai dengan pertimbangan dan alas an pengangkatan atau pemberhentian; b. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; c. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR; dan d. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan kepatuhannya terhadap Standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Page 27

Penjelasan Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.


Ayat (4) Cukup Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.


Ayat (1)

Batang Tubuh Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris wajib segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit diketahui. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun, selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR. Bab V. Bagian Ketiga Fungsi Audit Ekstern 63 (1) BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPR.

Page 28





Ayat (1) Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR.


Ayat (2)

Batang Tubuh Apabila BPR telah memiliki Komite Audit maka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. (3) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR. Bab VI. Penerapan Manajemen Risiko 64 Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. Bab VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit 65 Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) wajib berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. Bab VIII. Rencana Strategis BPR 66 (1) BPR wajib menyusun rencana strategis BPR

(2)



Cukup Jelas

Cukup jelas.

Rencana strategis BPR disusun dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Rencana Bisnis BPR. Penyampaian rencana strategis BPR sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis BPR.

Page 29

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh Penjelasan Bab IX. Aspek Transparansi Kondisi Bank 67 (1) BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan Ayat (1) dan non-keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Yang dimaksud dengan kondisi nonOtoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi keuangan meliputi antara lain kepengurusan, Keuangan BPR. kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen. (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Ayat (2) dan non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cukup jelas. BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR. 68 BPR wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Cukup Jelas dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR. BAB X PELAPORAN INTERNAL DAN BENTURAN KEPENTINGAN Bab X. Bagian Pertama Pelaporan Internal 69 Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan Cukup Jelas keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Page 30

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh Bab X. Bagian Kedua Penanganan Benturan Kepentingan 70 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Page 31

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh Penjelasan BAB XI LAPORAN DAN PENILAIAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bab XI. Bagian Pertama Laporan PenerapanGood Corporate Governance 71 (1) BPR wajib menyusun laporan penerapanGCGsetiap akhir Ayat (1) tahun buku. Cukup jelas. (2) Laporan penerapanGCG sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (2) Cukup jelas. (1), paling kurang meliputi: a. cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. ayat (2) dan hasil penilaian (self assesment) atas Huruf b penerapanGCGBPR; Cukup jelas. b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Huruf c Cukup jelas. Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR Huruf d Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan ini menjadi tolok ukur Stakeholders dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi kinerja BPR yang dikelola Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan Direksi BPR. dan/atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk d. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi keuangan, antara lain fasilitas perumahan, Dewan Komisaris serta Direksi; fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi e. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; f. frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana kesehatan. Huruf e dimaksud dalam Pasal 15; Cukup jelas. g. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan Huruf f upaya penyelesaian oleh BPR; Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

Page 32


Ayat h. i. j.

(3)

72

(1)

Batang Tubuh Penjelasan jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian Huruf h oleh BPR; Penyimpangan (internal fraud) dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan;dan ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR dan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara politik, baik nominal maupun penerima dana. signifikan. Huruf i Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan pidana. Huruf j Cukup jelas.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain Ayat (3) bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (2) huruf d paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. BPR wajib menyampaikan laporan penerapanGCG Ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemegang Penyampaian laporan penerapanGCG kepada saham dan paling kurang kepada: pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BPR.

Page 33


Ayat

Batang Tubuh a. b. c.

Penjelasan

Otoritas Jasa Keuangan; Asosiasi BPRdi Indonesia; 1 (satu) media atau majalah ekonomi dan keuangan,paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

(2)

73

74

Bagi BPR yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan penerapanGCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada homepage BPR paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) Laporan penerapanGCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2016 (4) BPR dianggap terlambat menyampaikan laporan penerapanGCG apabila BPR menyampaikan laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. (5) BPR dianggap tidak menyampaikan laporan GCGapabila BPR belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan penerapanGCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Penyampaian laporan penerapanGCG kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a

Page 34

Huruf a. Cukup jelas Huruf b. Yang dimaksud dengan asosiasi BPR adalah PERBARINDO atau PERBAMIDA setempat dimana lokasi kantor pusat BPR berada Huruf c. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas

Cukup Jelas


Ayat dialamatkan kepada:

Batang Tubuh

Penjelasan

a. Kantor Regional 1, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan. Bab XI. Bagian Kedua Penilaian PenerapanGood Corporate Governance (Self Assesment) 75 (1) BPR wajib melakukan penilaian (self assessment) atas penerapanGCGBPR yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Hasil penilaian (self assessment) penerapanGCGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapanGCG. (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 76 (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapanGCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian (self assessment) penerapanGCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1). (2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPR dengan target waktu tertentu. (3) Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian action plan

Page 35



Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.




Ayat

Batang Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapanGCG yang telah dilakukan oleh BPR.

BAB XII SANKSI Bab XII. Bagian Pertama Sanksi PenerapanGood Corporate Governance 77 BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Cukup jelas. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. pemberhentian pengurus BPR dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham BPR dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test. Bab XII. Bagian Kedua

Page 36

Penjelasan

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh Sanksi Pelaporan 78 (1) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan. (2) BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3)

(4)

Penjelasan Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

BPR yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BPR yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar Cukup jelas. dan atau tidak lengkap secara signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sanksi administratif antara lain berupa: a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau b. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham BPR dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Bab XIII. Ketentuan Peralihan 79 Kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan (3), pasal 12 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 27 ayat (1) dan (2) dipenuhi oleh BPR paling lambat 2 (dua) tahun sejak ketentuan berlaku

Page 37

Kelengkapan struktur organisasi yaitu jumlah anggota dewan Komisaris dan Direksi tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai BPR

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasal Ayat Batang Tubuh 80 Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan penerapan GCG Cukup jelas. mulai diterapkan sejak laporan posisi 31 Desember 2017 Bab XIV. Ketentuan Penutup 81 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal Cukup jelas. ditetapkan.

Page 38

Penjelasan

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Recommend Documents