PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI BALI

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI BALI Kadek Dian Nopiani [1], Luh Gede Erni Sulindawati [1], Edy Sujana [2] Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan BPR di Bali tahun 2012-2013. Mekanisme good corporate governance (GCG) diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen, dengan variabel kontrol ukuran BPR. Kinerja keuangan BPR diproksikan dengan ROA. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 47 sampel BPR dengan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan BPR di Bali tahun 2012-2013. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 19.0. Berdasarkan hasil analisis, semua model regresi lulus dalam uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen yakni kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen, serta satu variabel kontrol yakni ukuran BPR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua hipotesis ditolak. Kata kunci: mekanisme good corporate governance, kinerja keuangan, BPR Abstract This study was aimed at finding out the effect of good corporate governance (GCG) mechanism on the financial performance of BPRs in Bali in 2012-2013. GCG mechanism is shown by good managerial ownership, size of director board, size of commissioner board and proportion of independent commissioners. The control variable in this study was the size of BPR. The financial performance of BPR was shown by ROA. The number of sample was 47 BPRs selected by purposive sampling. The type of data used was quantitative data. The source of data was secondary, that is, financial reports of BPRs in Bali in 2012-2013. The data were collected using documentation. The data analysis technique was multiple linear regression analysis aided by SPSS version 19.0. In the light of the results of analysis, all regression models pass the classic assumption testing. The result shows that the four independent variables, namely managerial ownership, size of director board, size of commissioner board, and proportion of independent commissioners, and one control variable, namely size of BPR do not have an effect on the financial performance of BPR as shown by ROA. This shows that all the hypotheses are rejected. Keywords: good corporate governance mechanism, financial performance, BPR


PENDAHULUAN Peningkatan perekonomian Indonesia tak bisa lepas dari peran UMKM yang kini mulai banyak bermunculan dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, berfokus pada pemberdayaan UMKM merupakan salah satu dasar penetapan strategi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dalam sektor perbankan kepada masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, termasuk kepada pengelola UMKM, sehingga BPR sangat diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan UMKM. Untuk dapat memaksimalkan peran BPR dalam menopang UMKM dan menghadapi persaingan di antara lembaga keuangan lainnya, maka kinerja keuangan BPR perlu ditingkatkan. Peningkatan kinerja keuangan BPR dapat dilakukan dengan menerapkan good corporate governance dalam pengelolaannya. Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perbankan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatarbelakangi oleh agency theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perspektif hubungan keagenan yang terjadi di BPR adalah manajer selaku agen mempunyai kewajiban moral untuk mengelola perusahaan secara efisien untuk mengoptimalkan laba bagi para pemilik selaku prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik saham dan manajer dapat terjadi karena kemungkinan manajer (agent) tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan

pemilik (principal), sehingga memicu biaya keagenan (agency cost) (Ujiyantho dan Pramuka 2007). Maka untuk mengatasi permasalahan agency, pihak manajer BPR perlu menerapkan good corporate governance. Mekanisme good corporate governance diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dan diharapkan mampu untuk mengontrol biaya keagenan. Mekanisme good corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut (Walsh dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Mekanisme good corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan external mechanism. Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme good corporate governance mengenai kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dam proporsi komisaris independen. Kepemilikan manajerial yang besar akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini karena manusia pada umumnya memiliki sifat self interest sehingga manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan stakeholders agar kinerja perusahaan disini terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Hal ini karena jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dalam hal pengawasan. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang


bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan. Darmawati, dkk (2005) menyatakan pengaruh ukuran perusahaan terhadap corporate governance masih belum jelas arahnya. Perusahaan besar dapat meiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutukan corporate governance yang lebih baik. Di sisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal, dan seperti argumen di atas, membutuhkan mekanisme corporate governance yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memasukkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dalam kaitannya dengan kinerja keuangan, laporan keuangan menjadi patokan untuk mengukur bagaimana kinerja suatu perusahaan itu dikatakan baik. Laporan keuangan triwulan yang disampaikan oleh pihak BPR kepada BI dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis mengenai baik buruknya kinerja keuangan suatu BPR. Dalam penelitian ini kinerja keuangan BPR diproksikan dengan ROA. ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Bank Perkreditan Rakyat, sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berperan penting dalam menopang keberlangsungan UMKM, perlu untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya agar tetap menjadi bank sehat dan tidak sampai dilikuidasi. Seperti yang dilansir pada website Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa LPS sepanjang tahun 20092010 telah melikuidasi 4 BPR di Bali yang terdiri dari 2 BPR dilikuidasi tahun 2009 yaitu PT. BPR Sri Utama dan PT. BPR Satya Adhi Perdana serta 2 BPR dilikuidasi tahun 2010 yaitu PT. BPR Swasad Artha dan PT. BPR Argawa Utama. Oleh karena itu, BPR perlu untuk menerapkan good corporate governance. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian Andriyan dan Supatmi (2010) yang meneliti pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Tengah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui rasio NPL, KPMM, dan ROA. Penelitian Riyanto (2007) menyatakan bahwa variabel mekanisme good corporate governance (dalam hal ini ukuran dewan komisaris dan jumlah komite audit) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan proporsi komisaris independen dan tingkat pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Arifani (2013) juga menunjukkan hasil yang hampir serupa. Hasil penelitian Lastanti (2004) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara independensi dewan komisaris dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Sari (2010) dan Okkyrianto (2014) yang menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance (yang meliputi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Purno (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusi dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Sejalan dengan hasil penelitian Purno (2013), hasil penelitian Puspitawati dan Ernawati (2010) menunjukkan bahwa corporate governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, ROE, PER dan Tobins’Q. Berdasarkan penelitian terdahulu yang hasilnya masih beragam, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris,


proporsi komisaris independen, dan ukuran BPR terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Menurut Jensen dalam Faisal (2005), hipotesis pemusatan kepentingan (convergence of interest hypothesis) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer sekaligus sebagai seorang pemilik saham. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Andriyan dan Supatmi (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini dapat diambil suatu hipotesis: H1: kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian Sari (2010) dan Okkyrianto (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan, dimana keduanya mengukur kinerja perusahaan dengan ROA. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis yang diajukan yaitu: H2: ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Hasil penelitian Riyanto (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris

yang sedikit. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah: H3 : ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance (Fama dan Jensen, 1983). Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004) melakukan penelitian mengenai “Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari outsider director (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas corporate board sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis: H4: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Darmawati, dkk. (2005) menyatakan pengaruh ukuran perusahaan terhadap corporate governance masih belum jelas arahnya. Perusahaan yang besar mungkin terdapat masalah keagenan yang besar, sehingga membutuhkan corporate governance yang lebih baik. Sebaliknya perusahaan kecil dapat memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja supaya dapat memperoleh kepercayaan dari investor maupun kreditor dalam hal pengumpulan dana. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Andriyan dan Supatmi (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR. Maka dari itu, dalam penelitian ini diajukan hipotesis: H5: ukuran BPR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR METODE PENELITIAN Populasi dalam penlitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di propinsi Bali yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan


dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 BPR yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BPR di Bali tahun 2012-2013 yang bersifat kuantitatif dan dipublikasikan dalam Direktori Perbankan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen, serta 1 variabel kontrol berupa ukuran BPR. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu mencari data dari catatan ataupun dokumen yang terkait dengan laporan keuangan BPR di Bali tahun 2012-2013. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan program SPSS versi 19.0. Sebelum melakukan analisis linier berganda, data penelitian terleih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolonieritas. Pada tahap akhir, pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda, uji determinasi (R2), uji simultan (F), dan uji parsial (t). HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif Hasil statistik deskriptif data penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 94 sampel pengamatan yang telah memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil statistik terlihat secara umum BPR di Bali memiliki kinerja keuangan (ROA) dengan rata-rata sebesar 4,85% dengan nilai terendah sebesar 0% dan nilai tertinggi sebesar 11%.

Variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai terendah sebesar 0%, nilai tertinggi sebesar 100%, dan nilai rata-rata yaitu sebesar 47,04%. Pada variabel ukuran dewan direksi mempunyai nilai terendah sebesar 1, nilai tertinggi sebesar 3 dan nilai rata-rata yaitu sebesar 1,95 (dibulatkan menjadi 2) atau bisa dikatakan rata-rata jumlah dewan direksi pada BPR di Bali sebanyak 2 orang. Sementara untuk variabel ukuran dewan komisaris mempunyai nilai terendah sebesar 1, nilai tertinggi sebesar 3, dan nilai rata-rata yaitu sebesar 2,14 (dibulatkan menjadi 2). Jadi rata-rata jumlah dewan komisaris pada BPR di Bali adalah sebanyak 2 orang. Variabel proporsi komisaris independen mempunyai nilai terendah sebesar 0%, nilai tertinggi sebesar 100%, dan nilai rata-rata sebesar 41,65%. Sedangkan untuk variabel kontrol yakni ukuran BPR yang diproksikan dengan logaritma natural dari total asset perusahaan, menunjukkan nilai terendah sebesar 22,82, nilai tertinggi sebesar 28,29, dan nilai rata-rata sebesar 24,2725. Uji Asumsi Klasik Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,492 dan signifikan pada 0,969. Oleh karena nilai signifikansi (0,969) > α (0,05) maka artinya data residual berdistribusi normal. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser, menunjukkan hasil tingkat signifikansi untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,457, variabel ukuran dewan direksi sebesar 0,799, variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,636, dan variabel proporsi komisaris independen sebesar 0,427 serta variabel ukuran BPR sebesar 0,088. Hal ini menujukkan bahwa keempat variabel independen dan satu variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki tingkat signifikansi diatas 5%. Jadi model regresi


layak dan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (Gozali, 2011). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Run test. Hasil run test menunjukkan nilai test sebesar (-0,00089) dengan probabilitas 0,213 signifikan pada 0,05. Jadi residual cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa model tersebut terbebas dari masalah multikolonieritas karena semua variabel menunjukkan nilai Tolerance tidak kurang

dari 0,1 (nilai Tolerance berkisar antara 0,695 sampai 0,964) dan mempunyai nilai VIF yang tidak lebih dari 10 (nilai VIF berkisar antara 1,037 sampai 1,439). Analisis Regresi Linear Berganda Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang dipakai adalah nilai adjusted R square. Hasil analisis koefisien determinasi, nilai adjusted R2 adalah sebesar (-0,011). Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Artinya variabelvariabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini tidak mampu menjelaskan varians ROA.

Tabel 1. Hasil Uji F Model 1

Regression

Sum of Squares ,001

Df 5

Mean Square ,000 ,000

Residual

,032

88

Total

,034

93

F ,797

Sig. ,555a

Sumber: Data sekunder yang diolah (2015)

Hasil uji F pada tabel 1 menunjukkan bahwa F hitung yaitu sebesar 0,797 dengan nilai signifikansi sebesar 0,555 (> 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme good corporate governance (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen) dengan variabel kontrol berupa ukuran BPR, secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Hasil uji t terhadap variabel kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa nilai t hitung (-1,469) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,146) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak.

Hasil uji t terhadap variabel ukuran dewan direksi menunjukkan bahwa nilai t hitung (0,088) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,930) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak. Hasil uji t terhadap variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan bahwa nilai t hitung (-0,409) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,684) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak. Hasil uji t terhadap variabel proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa


nilai t hitung (-1,732) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,087) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis keempat (H4) yang menyatakan proporsikomisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak.

Hasil uji t terhadap variabel ukuran BPR menunjukkan bahwa nilai t hitung (0,543) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,588) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa ukuran BPRl tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan ukuran BPR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak.

Tabel 2. Hasil Uji t Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Model 1

B

Standardized Coefficients

,088

Std. Error ,049

KMAN

-,011

,007

-,184

-1,469

,146

DIRK

,000

,006

,009

,088

,930

KOMS

-,002

,004

-,043

-,409

,684

INDP

-,011

,006

-,216

-1,732

,087

SIZE

-,001

,002

-,058

-,543

,588

(Constant)

Beta

t 1,782

Sig. ,078

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah (2015)

Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak. Hasil uji t terhadap variabel proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa nilai t hitung (-1,732) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,087) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis keempat (H4) yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak. Hasil uji t terhadap variabel ukuran BPR menunjukkan bahwa nilai t hitung (0,543) < t tabel (1,6624) dengan nilai signifikansi (0,588) > α (0,05). Hal ini berarti bahwa ukuran BPRl tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan ukuran BPR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik parsial pada tabel 4 di atas, dilihat dari nilai B atau nilai koefisiennya, maka dapat diformulasikan model regresi sebagai berikut: ROA = 0,088 – 0,011 KMAN + 0,000 DIRK – 0,002 KOMS – 0,011 INDP – 0,001 SIZE + e. Model regresi di atas bermakna bahwa nilai konstanta sebesar 0,088 artinya apabila nilai variabel KMAN (kepemilikan manajerial), DIRK (ukuran dewan direksi), KOMS (ukuran dewan komisaris), INDP (proporsi komisaris independen), dan SIZE (ukuran perusahaan) bernilai 0 atau faktor – faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan lain dianggap tetap, maka ROA bernilai 0,088 atau bertambah sekitar 8,8%. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan BPR Berdasarkan hasil uji statistik, maka diketahui bahwa kepemilikan manajerial


tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR (ROA). Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Gudono (2000) dan Mehran (1994) dalam Puspitasari dan Ernawati (2010), yaitu kepemilikan saham oleh pihak manajer memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Martsila dan Meiranto (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini diduga terjadi karena adanya management entrenchment, yang menyatakan kepemilikan manajerial yang tinggi akan berdampak pada kecenderungan manajer untuk bertindak demi kepentingannya sendiri. Dengan kepemilikan manajerial yang mayoritas, maka kemungkinan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajer dilakukan secara hati-hati agar tidak beresiko tinggi bagi perusahaan dengan tujuan untuk mempertahankan kekayaan perusahaan yang juga merupakan milik pihak manajer. Selain itu, kemungkinan pihak manajer lebih mengutamakan fungsi BPR itu sendiri yaitu membantu pemerintah untuk memberikan pemerataan kesempatan berusaha kepada masyarakat pedesaan, tanpa mengutamakan laba yang akan diperoleh. Hal ini menyebabkan kepemilikan manajerial tidak pengaruh terhadap kinerja keuangan BPR (ROA). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan BPR Berdasarkan hasil uji statistik, maka diketahui bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Purno (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan ROA. Berdasarkan hasil di lapangan, 9 BPR di Bali memiliki dewan direksi sebanyak 1 orang. Hal ini melanggar peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, bahwa jumlah anggota dewan direksi paling sedikit berjumlah 2 orang. Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Sari (2010) bahwa pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Artinya pencapaian kinerja bank berhubungan dengan kinerja pengurus bank itu sendiri. Baik buruknya kinerja pengurus bank dapat dilihat dari kemampuan serta norma dan etika yang dimilikinya. Kriteria calon anggota direksi BPR telah ditetapkan dalam pasal 23, 24, dan 25 peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Jati (2009) menyatakan ukuran dewan direksi tidak dilihat dari besar kecilnya dewan direksi akan tetapi tergantung dari norma dan kepercayaan yang diterima dalam organisasi. Anggota direksi seharusnya memiliki norma dan etika yang baik dengan tidak mengutamakan kepentingannya sendiri seperti melakukan manajemen laba hanya untuk memperoleh insentif berupa bonus yang diinginkan dari pemilik bank. Kemampuan yang kurang memadai serta norma dan etika yang kurang baik dari anggota dewan direksi diduga dapat menyebabkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini mengakibatkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan BPR Berdasarkan hasil uji statistik, maka diketahui bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sari (2010) dan Okkyrianto (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010) serta Purno (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.


Berdasarkan hasil di lapangan, 5 BPR di Bali memiliki dewan komisaris sebanyak 1 orang. Hal ini melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, bahwa jumlah anggota dewan direksi paling sedikit berjumlah 2 orang. Jumlah dewan komisaris yang sedikit dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap manajemen. Utari (2014) mengungkapkan bahwa dewan komisaris yang mengawasi manajemen dan memberikan keputusan yang bijak akan mampu meningkatkan nilai perusahaan tanpa harus menilai jumlah dewan komisaris yang ada. Ini artinya dewan komisaris, dalam hal ini dewan komisaris perusahaan perbankan haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan agar dapat memberikan keputusan yang bijak. Pengetahuan dan pengalaman yang kurang di bidang perbankan juga diduga menjadi penyebab ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR. Selain itu, Purno (2013) mengungkapkan bahwa ada kemungkinan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. Hal itu mengakibatkan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris tidak obyektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Sehingga hal ini mengakibatkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan BPR Berdasarkan hasil uji statistik, maka diketahui bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitawati dan Ernawati (2010), Purno (2013), serta Okkyrianto (2014) yang menyatakan proporsi komisaris independen tidak berpegaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan data di lapangan, 14 BPR di Bali yang tidak memiliki komisaris independen, baik di tahun 2012 maupun tahun 2013. Ini artinya masih banyak pemegang saham yang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada BPR yang menjadi sampel penelitian. Wulandari (2006) mengungkapkan bahwa para pemegang saham memiliki pertimbangan, dengan adanya salah satu anggota pemegang saham yang merangkap sebagai anggota dewan komisaris maka akan mempermudah pengawasan kinerja manajemen. Hal ini karena para pemegang saham belum bisa memberikan kepercayaan penuh mengenai jalannya perusahaan kepada manajemen perusahaan. Disamping itu, pemegang saham menganggap dewan komisaris independen tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perusahaan mereka. Hal inilah yang membuat para pemegang saham belum bisa melihat segi positif adanya dewan komisaris independen. Alasan lain dikemukakan oleh Carningsih (2009), bahwa proporsi komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan komisaris menjadi tidak efektif akibatnya kinerja perusahaan akan menurun. Hasil ini diperkuat dengan pendapat Effendi (2009:5) yang menyatakan bahwa dalam praktik nyata di dunia bisnis, implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada sebagian besar perusahaan ternyata hanya sebatas tataran konsep saja. Lemahnya pengawasan independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif tidak dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham pada BPR cukup tersentralisasi sehingga struktur kepemimpinan BPR ada kemungkinan hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan yang dipilih secara subjektif tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Purno (2013) mengungkapkan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen harusnya berdasarkan fit and


proper test agar memiliki independensi yang baik. Pengaruh Ukuran BPR Terhadap Kinerja Keuangan BPR Berdasarkan hasil uji statistik, maka diketahui bahwa ukuran BPR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang ada bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian Sari (2010) bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Fachrudin (2011) mneyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukanlah jaminan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik. Total aktiva yang besar tidak selalu mencerminkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan laba untuk menciptakan profitabilitas yang tinggi. Apabila dikaitkan dengan batasanbatasan yang dimiliki BPR yaitu dilarang ikut kliring, transaksi valuta asing, serta usaha perasuransian. Berbeda dengan bank umum yang pendapatan operasinya selain pendapatan bunga juga ada pendapatan dari jasa-jasa bank (lalu lintas giro, dari transaksi pasar uang, transaksi jual beli valas, transaksi L/C). BPR dengan batasan usaha yang diperkenankan otoritas perbankan, maka sumber pendapatan usaha dari BPR tertumpu pada margin antara pendapatan bunga kredit dengan biaya bunga pendanaan. Maka salah satu upaya untuk memperoleh dana dari masyarakat, BPR memberikan bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Akibat memberikan bunga simpanan yang tinggi menyebabkan BPR memberikan bunga kredit yang tinggi kepada debitur. Bunga kredit yang tinggi tentu sangat menguntungkan bagi pendapatan bunga BPR tapi disisi lain bunga kredit yang tinggi menjadi resiko terhadap pengembalian kredit oleh debitur kepada BPR. Sehingga tidaklah mudah untuk BPR memperoleh kinerja keuangan (ROA) yang tinggi apabila

laba yang diperoleh sedikit karena sumber pendanaan yang minim dan besarnya resiko kredit macet. Apalagi jika laba yang diperoleh kecil dengan total asset cukup besar, tentu ROA yang diperoleh akan semakin kecil. Selain itu, total asset yang tinggi pada BPR belum tentu menunjukkan tingkat perolehan labanya akan tinggi karena total asset berawal dari modal disetor pemilik bank. Jumlah minimal modal disetor untuk mendirikan BPR pada setiap wilayah berbeda-beda sesuai ketentuan pada pasal 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Jadi BPR yang total asset-nya tinggi belum tentu menunjukkan kinerjanya baik. Sehingga hal ini menyebabkan ukuran BPR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini cukup layak digunakan, karena lolos dari empat pengujian terhadap asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolonieritas. (2) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (-1,469) < t tabel (1,6624) dan nilai signifikansi 0,146 (> 0,05). (3) Ukuran dewan direksi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (0,088) < t tabel (1,6624) dan nilai signifikansi 0,930 (> 0,05). (4) Ukuran dewan komisaris secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (-0,409) < t tabel (1,6624) dan nilai signifikansi 0,684 (> 0,05). (5) Proporsi komisaris independen secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (-1,732) < t tabel


(1,6624) dan nilai signifikansi 0,087 (>0,05). (6) Ukuran perusahaan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (-0,543) < t tabel (1,6624) dan nilai signifikansi 0,588 (> 0,05). Jadi secara keseluruhan, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme good corporate governance (dalam hal ini kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen) serta ukuran BPR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR di Bali.

sebaiknya menggunakan variabel dependen yang lain untuk mewakili kinerja keuangan perusahaan selain ROA; serta (4) saran bagi pihak manajemen BPR agar mematuhi segala peraturan atau ketentuan mengenai perbankan khususnya BPR yang telah dibuat oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yang mulai tahun 2014 telah menjadi pengawas perusahaan perbankan. Terutama peraturan mengenai jumlah dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen agar kinerja perusahaan lebih baik sehingga terwujud good corporate governance.

Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu (1) Nilai adjusted R2 sebesar (0,011) yang dapat dianggap bernilai nol mengindikasikan variabel kinerja keuangan BPR di Bali yang diproksikan dengan ROA tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen serta variabel kontrol berupa ukuran perusahaan; (2) Penelitian ini hanya mengkaji mekanisme pengawasan internal corporate governance terhadap kinerja perusahaan, tidak mengkaji mekanisme pengawasan external corporate governance terhadap reaksi pasar yang tercermin pada nilai perusahaan; (3) Pemilihan periode waktu yang relatif pendek yaitu hanya dua periode mengakibatkan daya uji rendah sehingga tingkat keakurasian informasi masih relatif kecil;

DAFTAR PUSTAKA Andriyan, Okky dan Supatmi. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 7 - No. 2

Saran Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu (1) Penelitian selanjutnya agar menggunakan data yang lebih luas lagi yang meliputi data cross-section dan time series supaya mendapatkan analisis data yang lebih akurat dan reliabel; (2) Penelitian selanjutnya agar menggunakan periode penelitian yang lebih panjang untuk dapat mengetahui efek mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan; (3) penelitian selanjutnya

Arifani, Rizky. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Arifin.

2005. Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan). (http://eprints.undip.ac.id.)

Carningsih. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Hubungan Antara Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan. Tersedia pada http://www.gunadarma.ac.id (diakses pada 26 Januari 2015 pukul 10.25 WITA) Darmawati, Deni dkk. 2005. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.8, No.1, Hal.65-81 Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power of Good Corporate Governance: Teori


dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat Fachrudin, Khaira Amalia. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, No. 1 Faisal. 2005. Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.8, No.2, Hal. 175-190 Fama, E.F. dan M.C Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, Vol. 26. Hal. 301-325 Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Jati, Framudyo. 2009. Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi., Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Lastanti, Hexana Sri. 2004. Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar, Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance Okkyrianto, Rico. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006, Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Tersedia pada www.bi.go.id (Diakses pada tanggal 28 September 2014 pukul 22.10 WITA

Purno, Bambang Listyo. 2013. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. Jurnal Manajeme, Teori dan Terapan. Tahun 3, No. 2, Agustus 2010 Riyanto, Ardian Ganang. 2007. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan. (http://eprints.undip.ac.id) Sari, Irmala. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Ujiyantho, M.A., dan B.A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar Utari, Ayu Dwi dan Fachruzzaman. 2014. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Firm Size Dan Growth Opportunity Terhadap Kinerja Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di BEI Periode 2007-2012. Universitas Bima nNusantara Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Jurnal Fokus Ekonomi, Vol. 1, No. 2 www.bi.go.id www.ojk.go.id www.lps.go.id

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI BALI

Recommend Documents