Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pasal

Ayat

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan

BAB I. KETENTUAN UMUM 1 1 Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Cukup jelas. Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

2

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Cukup jelas. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perbankan Syariah.

3

Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perbankan. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas dalam rangka melayani masyarakat, meliputi antara lain: a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi; b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;

4

5

6

Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 1 dari 47


Pasal

Ayat


Penjelasan

c.

7

8

9

Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain Automatic Teller Machine (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC). Direksi: Cukup jelas. a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Dewan Komisaris: Cukup jelas. a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung Cukup jelas. kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Hal 2 dari 47


Pasal

Ayat 10

11

12

13


Penjelasan

Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat dengan PSP Cukup jelas. adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi Cukup jelas. profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangundangan. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS: Cukup jelas. a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaanya; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perusahaan Daerah serta peraturan pelaksanaanya; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaanya. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang Cukup jelas. ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Hal 3 dari 47


Pasal

Ayat


Penjelasan

14

2

BAB 3

4

Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Cukup jelas. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bentuk badan hukum BPR dapat berupa: Cukup jelas. a. Perseroan Terbatas; Note: *dalam RUU Perbankan hanya diakomodir b. Koperasi; atau bentuk badan hukum PT dan Koperasi, c. Perusahaan Daerah. sedangkan dalam UU Perbankan Syariah yang berlaku, badan hukum hanya berbentuk PT. II. PENDIRIAN BPR 1 BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. dengan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2 BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: Cukup jelas. a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; c. Pemerintah Daerah; atau d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. 3 Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang dimaksud dengan telah beroperasi adalah huruf b dan d diajukan sebagai calon PSP BPR maka badan hukum badan hukum dimaksud telah melakukan dimaksud harus telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kegiatan usaha sesuai dengan perundangtahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip. undangan yang berlaku. 4 Ketentuan mengenai masa beroperasi badan hukum yang diajukan Yang dimaksud dengan penyehatan BPR adalah sebagai calon PSP BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan mengacu pada ketentuan mengenai BPR dalam sebagai persyaratan dalam rangka penyehatan BPR. Status Pengawasan Khusus. 1 Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar: Zona 1 menunjukan zona dengan potensi a. Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), bagi BPR yang ekonomi lebih tinggi dan persaingan lembaga didirikan di zona 1; keuangan lebih ketat. Sedangkan zona 4 b. Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan menunjukan zona dengan potensi ekonomi lebih di zona 2; rendah dan persaingan lembaga keuangan lebih Hal 4 dari 47


Pasal

Ayat

2

3 4

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan c. Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3; dan d. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 4. Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ketentuan mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

5

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dalam rangka pendirian BPR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja.

6

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor di atas jumlah minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7

Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. [nama salah satu calon pemilik BPR]” untuk pendirian BPR yang bersangkutan dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan longgar.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Yang dimaksud dengan modal kerja adalah seluruh aktiva lancar antara lain kas, kredit yang diberikan, penempatan dana antar bank dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya dalam rangka pendirian dan pra operasional BPR. Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan antara lain kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. Contoh Penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. Sdr. ‘A’ dengan keterangan untuk pendirian PT BPR ‘XZY’’ dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Hal 5 dari 47


Pasal

Ayat 8


Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara bertahap: a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR; dan b. kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPR. BAB III. PERIZINAN BPR 5 Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR; b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. 6 1 Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon Pemegang Saham Pengendali kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan: a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar; b. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masingmasing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi; c. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia; e. analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR; f. rencana sistem dan prosedur kerja; g. bukti setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito; h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau

Penjelasan Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif. Huruf e Penyusunan analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Hal 6 dari 47


Pasal

Ayat


i.

2

7

1

2

Penjelasan

dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa Cukup jelas. setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g: Huruf h 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam Dalam hal calon pemegang saham BPR bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain, dan berbentuk badan hukum, surat pernyataan 2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang. dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPR mempunyai wewenang untuk mewakili kepada Otoritas Jasa Keuangan. badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah. Huruf i. Cukup jelas. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen permohonan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip Cukup jelas. diberikan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e; c. uji kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan tentang uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR; d. pemeriksaan setoran modal; dan e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau Lembaga Hal 7 dari 47


Pasal

8

9

Ayat


Keuangan lain yang berada dalam kepemilikan Pemegang Saham Pengendali yang sama. 3 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR. 1 Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang. 2 Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. 3 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang b. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi; yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal terjadi perubahan; c. daftar susunan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal terjadi perubahan; d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah. Huruf g Hal 8 dari 47


Pasal

Ayat


Penjelasan

e.

10

bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan (7), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia inventaris adalah aktiva berwujud yang atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. [nama salah diperoleh dalam bentuk siap pakai atau satu calon pemilik BPR]” untuk pendirian BPR yang bersangkutan dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dalam kegiatan operasional dan tidak setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa dimaksudkan untuk dijual. Keuangan; Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai f. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk dengan harga perolehan. hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan 2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang; g. bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup: 1. daftar aktiva tetap dan inventaris; 2. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; 4. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 1 Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling Cukup jelas. lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 2 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana Huruf a dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dokumen yang disampaikan pemohon dan b. uji kemampuan dan kepatutan yang meliputi penelitian administratif informasi terkini dari Daftar Tidak Lulus dan dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon Daftar Kredit Macet mengenai Pemegang anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris Hal 9 dari 47


Pasal

11

12

Ayat


ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya; c. pemeriksaan setoran modal; dan d. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau Lembaga Keuangan lain yang berada dalam kepemilikan Pemegang Saham Pengendali yang sama. 1 BPR yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. 2 Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha, dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan. 3 Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku. BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR.

Penjelasan dan anggota Direksi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan dengan telah beroperasinya kantor BPR dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito dan warkat pembukuan. Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ, atau PT BPR XYZ

BAB IV. KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR 13 1 Setiap BPR wajib memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham Cukup jelas. dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) sesuai dengan kriteria mengenai Pemegang Saham Pengendali yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR. Hal 10 dari 47


Pasal

14

Ayat


2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik bagi persyaratan pendirian BPR maupun bagi BPR yang telah memperoleh izin usaha. Kepemilikan BPR oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1

2

3

4


Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih merupakan modal sesuai pengertian bagi badan hukum tersebut menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku dikurangi dengan penyertaan dan kerugian yaitu: a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; dan c. penjumlahan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, dan hibah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, bagi badan hukum yayasan. Perhitungan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cukup jelas. dilakukan pada awal pendirian BPR dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum dimaksud. Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Cukup jelas. saham BPR sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) maka BPR wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun badan hukum tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. BPR wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan April setelah tahun posisi laporan. Hal 11 dari 47


Pasal 15

16

17

Ayat


Penjelasan

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang: a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. 1 Pemegang saham dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. 2 Pemegang saham dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sepanjang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

1

Cukup jelas.

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR dan ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi. memenuhi Cukup jelas.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPR wajib persyaratan: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; d. tidak termasuk dalam DTL; e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR; f. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; g. tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang

Hal 12 dari 47


Pasal

Ayat

2

3

18

1 2

3

19

1

2

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bermasalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Bagi Pemegang Saham Pengendali, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. Dalam hal pemilik BPR berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum dimaksud. Penambahan modal disetor BPR wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. ” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penambahan modal disetor yang bersumber dari dividen BPR bersangkutan. Perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu: a. perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPR; dan/atau b. penggantian dan/atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali BPR. Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali maka tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Yang dimaksud dengan dividen bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 13 dari 47


Pasal

Ayat 3

4

5

6

7

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengesahkan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak berlaku. Pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan, dengan dilampiri: a. bukti penyetoran; b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham; c. perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan; d. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada instansi yang berwenang; e. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h; dan f. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham dilampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Hal 14 dari 47


Pasal

20

Ayat


8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan Pemegang Saham Pengendali serta tidak diakibatkan oleh penambahan modal disetor wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Pelaksanaan perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan, dengan dilampiri: a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham; b. perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan; c. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang; dan d. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi. Perubahan modal dasar wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan: a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang. BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib: a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk

1

2

21

1

2


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dalam hal BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang melalui Notaris maka laporan perubahan modal dasar dilampiri tanda terima surat persetujuan perubahan dari Notaris.

Cukup jelas.

Hal 15 dari 47


Pasal

Ayat


hukum Koperasi. BAB V. ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF 22 1 Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan. 2 Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. 23 1 Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama. 2 Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah minimal anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang. 3 Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3. 4 Anggota Direksi wajib memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR. Huruf b Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum perbankan. Hal 16 dari 47


Pasal

24 25

Ayat

Penjelasan

Huruf c Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk menganalisis perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan. 5 Pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Cukup jelas. huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang Cukup jelas. dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 1 Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga Cukup jelas. sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 2

3 4 26


1

2

3

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah minimal anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang Hal 17 dari 47


Pasal

Ayat

4

5

6

7 8

9 27

1

2


Penjelasan

memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.

perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Yang dimaksud dengan sertifikat kelulusan memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi adalah sertifikat profesi terkait dengan unit Profesi. kompetensi bagi Dewan Komisaris. Bagi calon anggota Dewan Komisaris sertifikat kelulusan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (4) harus dimiliki pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain. seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPRS. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Cukup jelas. Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris dibuktikan dengan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan Cukup jelas. hasil pengawasan terhadap BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan Cukup jelas. keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang Cukup jelas. Hal 18 dari 47


Pasal 28

29

Ayat


Penjelasan

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Yang dimaksud dengan benturan kepentingan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan. adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya. 1 Untuk menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib Cukup jelas. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. 2 Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) diajukan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 3 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Cukup jelas. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan. 4 Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi Cukup jelas. dan/atau calon anggota Dewan Komisaris diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 5 BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Cukup jelas. mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 6 Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (5) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham maka persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku. 7 Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Cukup jelas. Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan belum efektif sebelum Hal 19 dari 47


Pasal

Ayat 8

30

1

2

3

4

5

6

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris disertai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif, disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau pengunduran diri. Pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau lampaunya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak terselenggara. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri dinyatakan efektif. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena meninggal dunia atau mengundurkan diri wajib dilakukan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 20 dari 47


Pasal

Ayat

7

8

9

31

1

2

3


Penjelasan

dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia atau sejak pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif. Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris atau sanksi Tidak Lulus berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan. Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena Cukup jelas. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena Cukup jelas. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan pada tanggal masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Cukup jelas. Komisaris wajib dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Cukup jelas. Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal BPR tidak dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Cukup jelas. Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Hal 21 dari 47


Pasal

Ayat

4

32

1 2

3

4

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maka calon dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Setiap pegawai yang menjalankan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif wajib diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi BPR. Sebelum melakukan pengangkatan terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif dimaksud.

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif dilakukan antara lain dengan meminta informasi, referensi dari tempat kerja sebelumnya dan informasi mengenai rekam jejak negatif yang bersangkutan. Pengangkatan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cukup jelas. wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan dengan dilampiri: a. surat pengangkatan, dan khusus bagi Pemimpin Cabang disertai dengan surat kuasa dari anggota Direksi BPR; b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; d. riwayat hidup; dan e. contoh tandatangan dan paraf. Atas laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimakud pada Penelitian dan penilaian tersebut meliputi ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian dan penilaian antara lain: terhadap Pejabat Eksekutif dimaksud. a. termasuk dalam Daftar Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); Hal 22 dari 47


Pasal

Ayat

5

6

7

8


Penjelasan

b. memiliki kredit macet; dan/atau c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana Cukup jelas. dimakud pada ayat (4), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus maka BPR wajib memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (4), Pejabat Eksekutif memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet maka yang bersangkutan wajib menyelesaikan kredit dan/atau pembiayaan macet dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Pejabat Eksekutif tidak dapat menyelesaikan kredit macet Cukup jelas. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka BPR wajib memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif sejak berakhirnya batas waktu untuk menyelesaikan kredit dan/atau pembiayaan macet. Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Cukup jelas. dan ayat (7) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberhentian.

BAB VI. PEMBUKAAN KANTOR BPR 33 1 BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. 2 Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan. 3 Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi ditetapkan sebagai satu

Cukup jelas. Cukup jelas. Sebagai konsekuensi maka: a. BPR di Provinsi Jawa

Barat

di

Hal 23 dari 47

luar


Pasal

Ayat


Penjelasan

wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang.

34

Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, dan Bekasi tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kota Bogor, Depok dan Bekasi; b. BPR di Provinsi Banten di luar Kabupaten atau Kota Tangerang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kota Tangerang. 4 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi Cukup jelas. pembukaan Kantor Cabang BPR di dalam wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi. BPR dapat mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang dengan Pembukaan Kantor Cabang yang disebabkan persyaratan sebagai berikut: oleh merger atau konsolidasi dilakukan dengan a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja mengacu pada ketentuan yang berlaku tahunan BPR; mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi BPR. b. selama 12 (dua belas) bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong Huruf a sehat; Di dalam rencana kerja disebutkan jumlah c. selama 6 (enam) bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal Kantor Cabang yang akan dibuka. minimum (CAR) paling sedikit 15% (lima belas perseratus); Huruf b d. memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross tidak lebih dari 5% (lima Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan perseratus); didasarkan pada administrasi Otoritas Jasa Keuangan, dengan merujuk pada laporan e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; f. memiliki teknologi informasi yang memadai; terakhir yang diterima Otoritas Jasa g. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Cabang Keuangan. yang akan dibuka; dan Huruf c h. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. Cukup jelas. Huruf d Teknologi informasi yang memadai termasuk, namun tidak terbatas pada, aplikasi tabungan, deposito dan kredit. Huruf e Cukup jelas. Hal 24 dari 47


Pasal

35

36

37

Ayat


Penjelasan

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR adalah pelanggaran: 1) kewajiban persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris meliputi jumlah, perangkapan dan hubungan keluarga; 2) kewajiban memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau 3) kewajiban pemenuhan permodalan. Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Cukup jelas. 34 diberikan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang; b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diajukan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e. 1 Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip Cukup jelas. pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 2 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana Cukup Jelas. dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan Hal 25 dari 47


Pasal

Ayat


Penjelasan

b.

38

1

2

39

1

2

3

40

1

2

3

penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berlaku selama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang.

Pemberlakuan persetujuan prinsip dimaksudkan agar BPR memiliki waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional Kantor Cabang. Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cukup jelas. Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang dinyatakan tidak berlaku. Permohonan untuk memperoleh izin operasional Kantor Cabang Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diajukan oleh BPR dengan dilampiri bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional Kantor Cukup Jelas. Cabang diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka atas kesiapan operasional BPR dalam rangka pembukaan Kantor Cabang. meneliti kesiapan operasional Kantor Cabang. BPR yang memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 35 huruf b wajib melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin diberikan. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada Cukup jelas. ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR Cukup jelas. belum melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang, izin operasional Hal 26 dari 47


Pasal

Ayat

41

1 2

42

1 2


Penjelasan

Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dengan kantor induknya. BPR yang akan membuka Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; b. tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir paling rendah tergolong Cukup Sehat; c. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memiliki teknologi informasi yang memadai; e. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Kas yang akan dibuka; dan f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.

Kantor induk dapat berupa kantor pusat atau Kantor Cabang. Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan pada administrasi Otoritas Jasa Keuangan, dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima Otoritas Jasa Keuangan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR adalah pelanggaran: 1) kewajiban persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris meliputi jumlah, perangkapan dan hubungan keluarga; 2) kewajiban memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau 3) kewajiban pemenuhan permodalan. BPR wajib mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas kepada Otoritas Cukup jelas. Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan terhadap rencana Cukup jelas. pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua Hal 27 dari 47


Pasal

Ayat 3 4

5

43

1

2

3

4

5

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan puluh) hari kerja sejak menerima rencana pembukaan Kantor Kas. Pembukaan Kantor Kas wajib dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. Kegiatan Pelayanan Kas berupa kas keliling dan Payment Point hanya dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten atau Kota yang sama dengan kantor induknya.

Penjelasan Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tidak termasuk dalam pengertian Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas. Kegiatan Pelayanan Kas berupa PPE dengan menggunakan ATM dan/atau Cukup jelas. ADM yang diselenggarakan sendiri oleh BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi yang sama dengan kantor induknya. Kegiatan Pelayanan Kas berupa PPE dengan menggunakan ATM dapat Cukup jelas. dilakukan sampai luar wilayah Provinsi tempat kedudukan kantor induknya melalui kerjasama dengan: a. jaringan bersama ATM; dan/atau b. bank umum. Kegiatan Pelayanan Kas berupa PPE dengan menggunakan ATM melalui Cukup jelas. kerjasama dengan jaringan bersama ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan bekerjasama dengan bank umum untuk penyelesaian akhir transaksi. BPR yang merencanakan melakukan Kegiatan Pelayanan Kas berupa PPE Tata cara permohonan izin sebagai penerbit dengan menggunakan ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat kartu ATM, ADM, EDC dan/atau kartu debet (3), ADM dan/atau EDC wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa mengacu pada ketentuan Bank Indonesia Keuangan sebelum mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu tentang alat pembayaran dengan menggunakan ATM dan/atau kartu debet kepada Bank Indonesia. kartu.

Hal 28 dari 47


Pasal

44

45

BAB 46

Ayat


Penjelasan

Yang dimaksud dengan ATM, ADM dan EDC adalah perangkat yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan kartu ATM dan kartu debet yang diterbitkan oleh BPR. 6 BPR dapat mengajukan permohonan Kegiatan Pelayanan Kas berupa PPE Cukup jelas. kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan persyaratan sebagai berikut: a. rencana Kegiatan Pelayanan Kas berupa PPE telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPR; b. selama 12 (dua belas) bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat; c. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memiliki teknologi informasi yang memadai; dan e. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR, termasuk kewajiban pembayaran pungutan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan. 7 Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) Cukup jelas. dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan. BPR dilarang melakukan kegiatan sebagai acquirer. Yang dimaksud dengan kegiatan sebagai acquirer mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas wajib digabungkan Cukup jelas. dengan laporan keuangan kantor pusat atau kantor cabang yang menjadi induknya pada hari yang sama. VII. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR 1 Pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang wajib memperoleh Cukup jelas. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 2 Pemindahan alamat kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam satu Cukup jelas. wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat. 3 Pemindahan alamat kantor pusat BPR sebagaimana dimaksud pada ayat Cukup jelas. Hal 29 dari 47


Pasal

47

48

49

Ayat


(1) ke zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi daripada zona kantor pusat BPR wajib memenuhi persyaratan modal disetor dalam rangka pendirian BPR di zona lokasi kantor pusat dimaksud. Pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakukan dalam dua tahap : a. persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor; b. izin efektif pemindahan alamat kantor, yaitu izin pindah alamat kantor setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. 1 Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a hanya diberlakukan bagi pemindahan alamat kantor ke luar wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi. 2 Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri: a. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang, dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; b. analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e; dan c. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi pemindahan alamat kantor pusat BPR. 1 Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 2 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a; dan b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf

Penjelasan

Cukup jelas.

Pemindahan alamat kantor BPR dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota tidak membutuhkan persetujuan prinsip. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 30 dari 47


Pasal 50

51

52

53

Ayat


b. Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berlaku untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 2 BPR dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b. 3 Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. BPR wajib mengumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan BPR dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan mengenai rencana pemindahan alamat kantor, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan untuk mendapatkan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa keuangan dengan dilampiri: a. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi; b. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, alasan pemindahan alamat kantor, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban serta bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam satu Kabupaten atau Kota. 1 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan 1


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR. Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Bukti kesiapan kantor antara lain termasuk surat perizinan dari instansi setempat seuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan Hal 31 dari 47


Pasal

Ayat

2

3

4

5

54

1

2

3

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat: a. 20 (dua puluh) hari kerja bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota; atau b. 40 (empat puluh) hari kerja bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, Kota atau Provinsi, sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Pemindahan alamat kantor dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin efektif pemindahan alamat kantor dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin efektif pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor. BPR wajib melaporkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan Kantor Kas. Pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BPR memperoleh surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan

Penjelasan dapat melakukan pemeriksaan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 32 dari 47


Pasal

Ayat


pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemindahan. 55 BPR wajib melaporkan pemindahan Kegiatan Pelayanan Kas berupa Payment Point dan PPE dalam bentuk ATM dan/atau ADM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemindahan. BAB VIII. PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM 56 1 BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama yang baru. 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan perubahan nama dan disertai dengan: a. alasan perubahan nama; dan b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang. 3 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan tentang perubahan nama BPR paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. 4 BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 4

5


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan.

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR. Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud Bukti pengumuman berupa guntingan surat pada ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi Hal 33 dari 47


Pasal

Ayat

57

1

2

58

1

2

3


Penjelasan

hari kerja sejak tanggal pengumuman. Perubahan bentuk badan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

pengumuman yang ditempel di kantor BPR. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah. BPR Cukup jelas.

Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR; b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum BPR, dan wajib dilampiri dengan: a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR; b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar; c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan e. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a Terhadap calon Pemegang Saham. Penelitian Hal 34 dari 47


Pasal

Ayat

4 5

59

1

2

3


Penjelasan

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan. Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan; c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi penggantian; d. akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan e. risalah Rapat Umum Pemegang Saham badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana

atas kelengkapan dan kebenaran dokumen termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet. Huruf b Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Terhadap calon Pemegang Saham, penelitian Hal 35 dari 47


Pasal

60

Ayat

1

2


Penjelasan

dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan. Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: a. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b; dan b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d. Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajib diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

atas kelengkapan dan kebenaran dokumen termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan denngan akta berita acara pengalihan yang dinotariilkan. Persutujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan. Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. 3 BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan Bukti pengumuman berupa guntingan surat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman yang ditempel di kantor BPR. pengumuman. BAB IX. PENUTUPAN KANTOR 61 1 Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Cukup jelas. Otoritas Jasa Keuangan. 2 Permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain penutupan dan penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada pihak-pihak lain. kantor lainnya dari BPR tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak Hal 36 dari 47


Pasal

Ayat

3

4

5

62

1

2


Penjelasan

lain. Bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang Dengan disetujuinya permohonan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 10 kantor maka izin operasional kantor cabang (sepuluh) hari kerja setelah: dimaksud dinyatakan tidak berlaku. a. permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap; dan b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan. Penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau adalah surat kabar yang mempunyai peredaran pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, di wilayah kedudukan BPR. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Papan pengumuman diletakkan pada tempat Otoritas Jasa Keuangan, sebelum penutupan. yang mudah dilihat dan dibaca. Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang yang telah mendapat persetujuan Bukti pengumuman berupa guntingan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman yang ditempel di kantor BPR. penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas wajib Cukup jelas. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penutupan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal Pelayanan Kas kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau adalah surat kabar yang mempunyai peredaran pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, di wilayah kedudukan BPR. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan. Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Hal 37 dari 47


Pasal

63

Ayat


Penjelasan

3

Pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penutupan sementara kantor pusat dan Kantor Cabang di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan alasan penutupan, jangka waktu penutupan dan tanggal akan dibukanya kembali kantor dimaksud. Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantor sementara diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. BPR wajib mengumumkan rencana penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan, sejak memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

1 2

3 4


Cukup jelas. Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. 5 BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor Bukti pengumuman berupa guntingan surat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi Keuangan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman pengumuman yang ditempel di kantor BPR. sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 6 Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cukup jelas. dilakukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. 7 BPR wajib melaporkan pembukaan kembali kantor paling lambat 10 Cukup jelas. (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. BAB X. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA 64 1 BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Cukup jelas. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2 Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR Cukup jelas. menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada Hal 38 dari 47


Pasal

Ayat


Penjelasan

ketentuan tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. BAB XI. PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM 65 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham sendiri. 66 BPR yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Tindak Lanjut Penanganan terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus. 67 Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila BPR telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya. 68 Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; b. keputusan pencabutan izin usaha. 69 Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dilampiri dengan: a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana penutupan BPR; b. alasan penutupan; c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan dan pihak-pihak lainnya; d. laporan keuangan terakhir; dan e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.

70

Otoritas

Jasa

Keuangan

melakukan

penilaian

dan

penelitian


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a Risalah Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. terhadap Cukup jelas. Hal 39 dari 47


Pasal

71

72

73

74

Ayat


permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR, dan mewajibkan BPR untuk: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR; b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan; dan d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR. Direksi BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah seluruh kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling kurang memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR; b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf b; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR; d. neraca akhir termasuk laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPR; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban BPR telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dan penelitian terhadap permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. 1 Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan

Penjelasan

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan. Huruf d Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Hal 40 dari 47


Pasal

Ayat


pencabutan izin usaha BPR dan meminta BPR untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 2 Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham BPR. 75 Status badan hukum BPR hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum BPR dalam Berita Negara Republik Indonesia. BAB XII. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN 76 1 BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan melampaui batas akhir penyampaian pelaporan tetapi belum melampaui 20 (dua puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan. 2 BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Termasuk dalam pengertian menyampaikan laporan adalah menyampaikan bukti-bukti pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Termasuk dalam pengertian menyampaikan laporan adalah menyampaikan bukti-bukti pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XIII. SANKSI 77 1 BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal Cukup jelas. 15, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan Tingkat Kesehatan BPR satu predikat. 2 BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 19 ayat (7), Cukup jelas. Hal 41 dari 47


Pasal

78

79

80

Ayat


Penjelasan

Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 ayat (8), Pasal 30 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (7), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (4), Pasal 55, Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (5) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); b. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2). Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat Cukup jelas. (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPR yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham Cukup jelas. dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; b. penurunan Tingkat Kesehatan BPR satu predikat; c. penghentian sementara kegiatan operasional pada jaringan kantor (Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas) dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); d. tidak dapat mengajukan permohonan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan PVA; dan/atau e. penundaan hak menerima deviden bagi pemegang saham. BPR yang melanggar ketentuan penarikan kembali modal yang telah disetor Cukup jelas. Hal 42 dari 47


Pasal

81

82

83

84

Ayat


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; b. penurunan Tingkat Kesehatan BPR satu predikat; c. penghentian sementara kegiatan operasional pada jaringan kantor (Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas) dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau d. tidak dapat mengajukan permohonan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan PVA. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (5) dan ayat (7), dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif BPR. 1 Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (7) wajib melepaskan jabatan yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan, paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2 Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi pengurus BPR. 1 Anggota Direksi yang melanggar ketentuan memiliki saham secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib melepaskan kepemilikan saham hingga sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) atau melepaskan jabatan sebagai Direksi. 2 Anggota Direksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi pengurus BPR.

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 43 dari 47


Pasal 85

86

Ayat


Anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris BPR. 1 Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dilarang menjadi pengurus BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 84 wajib mengundurkan diri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2 Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional BPR dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan BPR. 3 Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri maka: a. BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberhentikan yang bersangkutan; b. Otoritas Jasa Keuangan tidak mengakui segala hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPR yang diwakili oleh pihakpihak yang bersangkutan; dan c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. 4 Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diselenggarakan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 5 Pemegang saham yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-


Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal

87

BAB 88

89

90

Ayat


Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPR yang melanggar ketentuan mengenai maksimal persentase kepemilikan saham oleh anggota Direksi dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis b. penurunan Tingkat Kesehatan BPR satu predikat; c. penghentian sementara kegiatan operasional pada jaringan kantor (Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas) dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); d. tidak dapat mengajukan permohonan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan PVA; dan/atau e. penundaan hak menerima deviden bagi pemegang saham. XIV. KETENTUAN PERALIHAN 1 Persetujuan prinsip pendirian BPR yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan namun belum memperoleh izin usaha pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. 2 Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BPR, permohonan pembukaan kantor, permohonan Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BPR yang telah memperoleh izin usaha namun belum memenuhi kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang belum memenuhi

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 45 dari 47


Pasal

91

92

93

BAB 94

95 96

97

Ayat


ketentuan larangan mengenai rangkap jabatan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. Anggota Direksi yang belum memenuhi ketentuan memiliki saham secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib melepaskan kepemilikan saham hingga sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) atau melepaskan jabatan sebagai Direksi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. BPR yang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. Anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikasi kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017. XV. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. Ketentuan pelaksanaan tentang BPR diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 1 Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang BPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Penjelasan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Cukup jelas.



Hal 47 dari 47

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Recommend Documents