Implementasi Regulasi Konglomerasi Keuangan di Indonesia Disampaikan dalam acara Seminar Sehari dan Executive Roundtable Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia
Zulkifli Zaini – Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia Jakarta, 14 Januari 2016
Latar belakang
Pertumbuhan Bisnis
Pertumbuhan bisnis di Indonesia baik dari industri perbankan dan industri lainnya sudah mengalami perkembangan yang sangat besar.
Potensi Risiko Secara Konglomerasi
Perkembangan bisnis tersebut membawa konsekuensi pada peningkatan potensi risiko dalam kegiatan usaha dari sebuah perusahaan, termasuk dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh sebuah konglomerasi keuangan/group usaha.
Peraturan OJK terkait Konglomerasi Keuangan
Sebagai upaya mitigasi risiko dalam suatu konglomerasi keuangan/ group usaha maka otoritas d.h.i OJK mengeluarkan: -POJK No. 17/POJK.03/2014 -POJK No. 18/POJK.03./2014
Tujuan Akhir
Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.
2
Latar belakang Peraturan OJK Terkait Konglomerasi Keuangan POJK No: 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
POJK No 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi;
e. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi; f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3
Latar belakang Dalam setiap sektor keuangan telah terdapat ketentuan yang sebelumnya telah berlaku, seperti UU Perbankan, UU PT, UU Asuransi, dll. POJK No: 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
POJK No 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
How to keep comply with other’s regulation? Kewajiban Pasal 16 • Membentuk Komite (Direksi) Manajemen Risiko Terintegrasi & 19
• Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, yang bertugas untuk memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
Kewajiban Pasal 14 Membentuk Komite (Komisaris) Tata Kelola
Terintegrasi Pasal 21 Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, & 22 yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Pasal 24 Membentuk Satuan Kerja Audit Intern & 25 Terintegrasi, yang mempunyai tugas paling sedikit
memantau pelaksanaan audit intern pada masingmasing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 4
Konglomerasi keuangan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas bisnis maupun permodalan • Bertujuan untuk diversifikasi risiko, sinergi dan aliansi bisnis masing-masing perusahaan anak dengan mempertimbangkan strategi cross selling atau value chain antar perusahaan anak atau perusahaan anak dengan holdingnya, sehingga sektor keuangan dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan Konglomerasi Keuangan
• Konglomerasi lembaga keuangan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas bisnis maupun permodalan yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional dari segi ekonomi • Dalam menghadapi MEA dimana pasar akan semakin terbuka, sehingga Indonesia memerlukan perusahaan konglomerasi keuangan nasional yang kuat, agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar untuk proyek yang penting bagi negara dan berskala besar. Misalnya infrastruktur, energi, alutista, industri strategis dsb Pro dan Kons Konsep Konglomerasi
Pro Saling bersinergi antar perusahaan sehingga memiliki jasa pelayanan yang lengkap dan efisien bagi nasabah dan GCG yang baik
Induk
Anak
Anak
Anak
Anak
Contoh, strategi konglomerasi keuangan untuk memperluas potensi bisnisnya di kawasan ASEAN melalui Temasek Holding dan Khasanah Holding
Kons Tidak menjalankan usaha dengan niat dan governance yang baik. Contoh, reengineering laporan keuangan dengan menyembunyikan transaksi keuangan diantara perusahaan holding. 5
Kerangka pengaturan hubungan perusahaan induk dan anak memerlukan perhatian tersendiri dengan mempertimbangkan UU PT no. 40 tahun 2007 Remarks
Perusahaan Induk
UU PT no. 40 tahun 2007
Intervensi ?
Perusahaan Anak
• Konglomerasi atau grup usaha merupakan susunan perusahaan induk dan anak yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat. • Perusahaan induk berupaya untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan perusahaanperusahaan anak bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. • Pasal 1 UU PT no 40 tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengenal prinsip hukum limited liability sebagai perseroan tunggal . • Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai group usaha, sehingga hingga saat ini belum adanya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan group. • Konstruksi perusahaan grup berpotensi menimbulkan gap kepentingan antara aspek yuridis dengan ekonomi mengingat fakta pengendalian induk terhadap perusahaan anak merupakan realitas di industri keuangan maupun non keuangan Sumber: Sulistiowati, Mimbar Hukum Vol. 23, Juni 2011, disarikan
6
Interaksi antara perusahaan induk dan anak dalam rangka proses bisnis sehari-hari tetap memperhatikan aspek tata kelola perusahaan (GCG) Remarks • Regulator telah mengatur tata kelola perusahaan di industri perusahaan induk maupun anak sebagai dasar implementasi sehari-hari.
Perusahaan Induk
? Good Corporate Governance
• Proses monitoring perkembangan perusahaan anak melalui performance review, pengolahan data finansial, dan informasi strategis lainnya menjadi suatu kebutuhan bisnis sehari-hari dengen tetap mengedepankan aspek GCG. • Pola penyampaian informasi yang dapat menyangkut kerahasiaan informasi antar perusahaan anak dengan perusahaan anak lainnya, perlu diatur dengan lebih jelas mengingat masing-masing adalah entitas terpisah.
PA 1
?
PA 2
?
PA 3
• Pola jalur komunikasi sebagai alert, pengendalian, audit, pengelolaan risiko, good corporate governance (GCG), dan lainnya.
PA: perusahaan anak 7
Organisasi dan Fungsi Pengawasan Terintegrasi dalam Praktik
Entitas Utama Dewan Komisaris Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite Audit
Komite Pemantauan Risiko
Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko
Direktur Keuangan/CFO
Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Satuan Kerja Unit Pengembangan Perusahaan Anak
Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
Memberikan rekomendasi
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Non Struktural)
Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 8
Standarisasi framework manajemen risiko merupakan salah satu percepatan dalam implementasi manajemen risiko terintegrasi di industri keuangan Remarks Framework Risk Management
• Standarisasi framework manajemen risiko akan memberikan pedoman bersama dalam implementasi dan mempercepat internalisasi dalam proses bisnis sehari-hari • Standarisasi framework manajemen risiko antara perusahaan induk dan anak tetap tidak menghilangkan best practise dalam masing-masing industri.
Perusahaan Induk
• Standar framework yang akan diterapkan sudah teruji pada berbagai industri keuangan maupun non keuangan sehingga benefit bersifat menyeluruh.
PA 1
PA 2
PA: perusahaan anak
PA 3
PA 4
• Contoh standar framework adalah implementasi ISO 31000 yang mencakup standarisasi metodologi, vocabulary, tata cara penilaian, dan pengembangan aplikasi penilaian yang terintegrasi.
• Standar-standar yang akan digunakan dapat diterima oleh industri dan regulator dalam konteks pengembangan bisnis dan pengawasan 9
Sharing informasi/data risk event akan mendukung perhitungan permodalan dan antisipasi risiko secara terintegrasi Group Usaha 1
Group Usaha 2
PA 1
PA 3
PA 2
PA 4
Remarks • Kejadian risiko (risk event) di industri keuangan relatif beragam dan database hal tersebut akan mempercepat perhitungan kebutuhan permodalan secara terintegrasi. • Pengumpulan data kejadian tersebut dapat difasilitasi oleh regulator dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur. • Share data ini sebenarnya telah dimulai dengan data perkreditan dan industri keuangan saat ini sangat membutuhkan data kejadian risiko operasional.
OJK
Group Usaha 3
Group Usaha 4
PA 5
PA 7
PA 6
PA: perusahaan anak
• Database yang lengkap dengan metodologi yang tervalidasi dengan baik akan memberikan daya prediksi atas potensi di risiko di akvitias bisnis yang signifikan. Hal ini akan memudahkan risk treatment untuk menurunkan dampak kepada perusahaan induk dan anak
PA 8
10
Penerapan asas resiprokal tidak hanya memberikan equal treatment pada industri keuangan di ASEAN, namun juga menuntut implementasi manajemen risiko terintegrasi dengan efektif Group Usaha 1
Group Usaha 2
Remarks • Negara-negara kawasan ASEAN telah menyepakati beberapa poin garis pedoman Qualified ASEAN Bank (QAB), diantaranya adalah asas resiprokal atau asas kesetaraan.
• Asas resiprokal pada dasarnya yang terpenting bagaimana pihak luar memberikan equal treatment terhadap bank di Indonesia, sehingga tercipta asas keadilan. • Kesiapan industri perbankan lokal menjadi peserta QAB dan menjalankan asas resiprokal, dapat dilihat salah satunya berdasarkan kriteria besaran aset, setidaknya bank yang termasuk kategori Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) IV atau modal inti di atas Rp 30 triliun.
Group Usaha 3
Group Usaha 4
• Asas resiprokal menuntut implementasi manajemen risiko terintegrasi yang efektif karena standar operasional industri keuangan di ASEAN yang semakin meningkat. 11
Regulator memiliki peran tersendiri untuk menjangkau dan memastikan perusahaan pengendali dalam decision tree company yang rumit, khususnya perusahaan keuangan yang memiliki induk di luar indonesia OJK
Remarks
BNM
Kerja sama
HL PIL 2
PIL 1
• Transaksi tersebut melibatkan berbagai perusahaan yang saling berkaitan dan juga perusahaan yang dedicated untuk transaksi (SPV). Dengan demikian jenjang kepemilikan perusahaan semakin rumit.
Group Usaha PA 1
PA 2
PA 3
PA 4
PA 6
PA 5
PIL 3
• Beberapa transaksi jual beli kepemilikan bank, perusahaan asuransi, dan multifinance menunjukkan peran asing di di industri keuangan Indonesia semakin meningkat.
PA 7
PA: perusahaan anak PIL: perusahaan induk luar negeri HIL: perusahaan holding luar negeri
PA 8
• Kondisi ini juga didukung dengan beberapa negara yang memberikan kemudahan dalam pendirian dan operasi perusahaan yang bersifat remote. • Untuk melengkapi pengawasan secara terintegrasi, regulator penting menerapkan cross border supervision, yaitu mengawasi perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia namun memiliki keterkaitan dengan industri keuangan di Indonesia, termasuk menjalin kerja sama pengawasan dengan otoritas pengawas negara lain.
12
Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian bersama dalam implementasi manajemen risiko terintegrasi Istilah “Konglomerasi”
Konglomerasi memberikan image negatif mengenai group usaha yang beroperasi tidak prudent. Beberapa definisi konglomerasi menunjukkan adanya bisnis dengan susunan perusahaan anak yang saling tak berkaitan, sementara konglomerasi perbankan Indonesia sebagian besar di bidang keuangan. Perlu dipertimbangkan istilah lain yang lebih netral konotasinya
Dukungan konglomerasi
Dukungan pemerintah Indonesia menjadi hal mutlak sebagaimana Singapore dan Malaysia memperkuat konglomerasi/group usaha melalui Temasek dan Khazanah untuk menghadapi MEA 2015.
Alignment induk dan anak
Perlu alignment tersendiri antara perusahaan induk dan anak, khususnya untuk perusahaan induk yang bergerak di bidang non keuangan. Di samping itu perlu principle guideline yang menjadi pedoman bersama
Permainan harga
Dengan semakin banyaknya perusahaan konglomerasi, maka dikuatirkan akan muncul praktek permainan penentuan harga secara semu yang menguntungkan perusahaan konglomerasi yang ikut “bermain”.
Optimalisasi potensi growth
Beberapa pengamat memandang Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan ini merupakan peluang bagi industri keuangan yang bersifat end to end. Oleh karena itu konglomerasi merupakan salah satu strategi pihak asing untuk optimalisasi potensi pertumbuhan Indonesia.
13
Hubungi Kami Alamat
Telp Fax Email Website
: Ikatan Bankir Indonesia Menara Mandiri Lt. 9 Bapindo Plaza Jln. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta 12190 : 021 – 5267306 : 021 – 5278690 :
[email protected] : www.ikatanbankir.or.id
