--
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM DUE-like BATCH III
INSTITUT PERTANIAN BOGOR Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon (0251) 622642 Ext. 213
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SPPP) LANGGANAN LAY ANAN JASA KONEKSI INTERNET PROGRAM DUE-like BATCH 1111 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nom or 0 1.1/K 13 .18/DUE-like/SPPP .INT/2002 Tanggal 8 Juli 2Q02
An tara
PROGRAM DUE-like BATCH III IPB
dengan
PT. BONET UTAMA
Biaya Langganan Rp. 79.500.000,00
TAHUN ANGGARAN
2002
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SPPP) LANGGANAN LAY ANAN JASA KONEKSI INTERNET PROGRAM DUE-like BATCH III INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nom or Tanggal
0 1.1/K 13.18/DUE-like/S·PPP-INT/2002 8 Juli 2002
Pada hari ini senin, tanggal Delapan, bulan juli, tahun Dua ribu dua, kami yang bertandatangan di bawah ini setuju mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet.
ANTARA
1.
Nama
Dr. Ir. Suminar S. Achmadi
NIP
130516496
Jabatan
Direktur Eksekutif LPIU Program DUE-like Batch III IPB
Alamat Kantor
Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 011/K13/KP/2002, tangga14 Februari 2002, ditunjuk selaku Direktur Eksekutif LPIU Program DUE-like Batch III Institut Pertanian Bogor, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang sclanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. --
DENGAN
2.
Nama
Drs. Ir. Sudjaja Wira
Jabatan
Direktur
Alamat Kantor
Jln. Pajajaran No 88 F Bogor.
Berdasarkan akte pendirian perseroan Nomor 1 tanggal 1 April 1996, oleh notaris Susan Somamihardja, SH di Bogor dan Akta perubahannya No 4 tanggal 11 Maret 1997, dalam Hal - 1 18/SPPP-DUE-2
Paraf :
Pihak Pertama Pihak Kedua
anggaran dasarnya bertindak atas nama PT. BONET UT AMA selanjutanya disebut PIHAK KEDUA Kedua belah pihak berdasarkan : a.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 2000
b.
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S·:Lt-2/A/2000
, tanggal 3 Mei 2000
S-2262/D.2/05/2000
Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk rnernbuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pdayanan Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagairnana tercanturn dalarn pasal-pasal tersebut di bawah ini.
PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA rnernberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA rnenerirna tugas pekerjaan tersebut yaitu Pelayanan Langganan Layanan Jasa Koneksi
Internet, untuk Program DUE-like Batch III IPB.
PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan sebagairnana dirnaksud pada Pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan rnengacu kepada : 1.
TERMS OF REFERENCE, Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet.
2.
Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwizijng)
3.
Berita Acara Pernasukan Dokurnen Penawaran
4.
Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran
5.
Surat penawaran dan surat pernyataan yang diajukan PT. BONET UTAMA. Hal - 2
18/SPPP-DUE-2
Paraf :
Pihak Pertama Pihak Kedua
6.
Surat Keputusan/Penetapan (Gunning) Pengadaan Peralatan
(Furniture) Program
DUE-like IPB Nomor 128.1/Kl3/DUE-like/SK-Fnt/2002 tanggal
30
September
2002, 7.
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 128.2/KB/DUE-like/SPK-Fnt/2002, tanggal
1
Oktober 2002, 8.
Jaminan pelaksanaan PT Asuransi Puri Asih Nomor 8l.0.14.1201.10.02.S Tanggal 02 Juli 2002.
PASAL 3 BIAYA LANGGANAN 1.
1umlah Harga Langganan untuk Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Rp. 79.500.000,00 (empat puluh limajuta tiga ratus rupiah), termasuk Pajak-pajak yang berlaku
diantaranya
PPN
10%.
Biaya
terse but
dibebankan
pada
SKU
No.00050 100/WA.ll!PK.3/2002, tanggal 25 Maret 2002 dan dibayarkan langsung oleh Direktur Eksekutif LPIU DUE-like Batch III IPB. 2.
Jurnlah harga tersebut adalah sesuai dengan Harga Penawaran PIHAK KEDUA seperti tersebut dalam Daftar Penawaran Harga terlampir dan merupakan jurnlah yang pasti (Lumpsump Fixed Price).
PASAL 4 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU LANGGANAN
1.
PIHAK PERTAMA harus menyerahkan jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari biaya langganan selama 6 bulan atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.975.000,00 (tigajuta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan sekurang-kurangnya selama 6 bulan kalender.
2.
Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan apabila pelaksanaan pelayanan langganan telah diselesaikan.
3.
PIHAK KEDUA akan melayani langganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam waktu 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli
2002 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2002. Hal- 3 18/SPPP-DUE-2
Paraf :
Pihak Pertama Pihak Kedua
2.
Jangka waktu pelaksanaan pelayanan langganan tersebut pada Pasal 4 ayat (1) tidak dapat diperpanjang, kecuali adanya persetujuan kedua belah pihak.
PASAL 5 KENAIKAN HARGA
1.
Kenaikanlperubahan harga langganan selama masa pelaksanaan pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2.
Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan (claim) atas kenaikan harga barang/peralatan, kecuali ada peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan terjadinya tindakan/kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi .
PASAL 6 CARAPEMBAYARAN
Pembayaran atas harga langganan layanan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung oleh Direktur Eksekutif LPIU dalam 2 (dua) kali angsuran. 1.
Pembayaran Angsuran Pertama Pembayaran angsuran pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya langganan atau sebesar Rp. 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan pada bulan Oktober 2002
2.
Pembayaran Angsuran Kedua Pembayaran angsuran kedua sebesar
50% (Lima puluh persen) dari jumlah biaya
langganan atau sebesar Rp. 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada periode bulan Desember 2002. Pembayaran atas angsuran tersebut diatas dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran. Hal - 4 18/SPPP-DUE-2
Paraf :
Pihak Pertama Pihak Kedua
PASAL 7 BEBAN BIAYA PAJAK
1.
Segala biaya sehubungan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Semua pajak-pajak sehubungan dengan pekerjaan ini dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.
2.
Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui PANITIA PENDAMAL Panitia ini terdiri dari 3 (tiga) orang, dibentuk oleh kedua belah pihak dan berfungsi sebagai berikut : Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, sebagai anggota; Seorang wakil dari PIHAK KEDUA, sebagai anggota; Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan bertindak sebagai Ketua
3.
Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat Kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 3. Jika keputusan Paniti
Hal - 5 18/SPPP-DUE-2
Paraf :
Pihak Pertama Pihak Kedua
PASAL 9 TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM
Untuk Surat Perjanjian ini beserta segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bogor di Bogor.
PASAL 10 PENUTUP
1.
Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 8 (delapan) bermeterai cukup
dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 2.
Surat Perjanjian Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PIHAKKEDUA PT. BONET UTAMA
PIHAK PERTAMA Eksekutif LPIU ~'« DUE-like Batch III . ." " " '
,..
Direktur Tembusan Disampaikan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rektor IPB, lnspektur Jenderal Depdiknas, Direktur LPIU Program DUE-like, IPB, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Depdiknas, Pemimpin Proyek Peningkatan Manajemen Perguruan Tinggi, Pemimpin Proyek Pengembangan IPB.
Hal - 6 14/SPPP-DUE-2 Paraf :
Pihak Pertama Pihak Kedua
~ ..- ..
"INSTITUT PERTANIAN BOGOR
•
Kampu s IPB Dannaga 16680. Bogor Telepon (0251) 622642, Facsimile (0251) 622708
KEPUTUSAN DIREKTUR EKSEKUTIF PROGRAM DUE-like BATCH III INSTITUT PERT ANI AN BOGOR lNOMOR
29.1/Kl3.18/DUE-/ike/SK-Int/2002 Ten tang
PEMBERIAN PEKERJAAN (GUNNING) LANGGANAN LAY ANAN JASA KONEKSI INTERNET PROGRAM DUE-like IPB, T AHUN ANGGARAN 2002 MENIMBANG 1.
Bahwa berdasarkan hasil negosasi yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Penawaaran Nomor Ol.1/K13.18/DUE-Iike/BANG/Int/2002, tanggal 24 Juni 2002, sebesar Rp. 79.500.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku merupakan harga yang dapat diterima.
2.
Bahwa untuk menetapkan Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet Kepada PT. BONET UT AMA, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan oleh Direktur Eksekutif Program DUE-like Batch III, Institut Pertanian Bogor. MENGINGAT
1. 2.
3.
Keputusan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2002 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan R.I. dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nom or S-42/ A/2000 dan S-2262/0.02/05/2000, tanggal 3 Mei 2000. Surat Keputusan Rektor IPB Nom or 0 11/K 13/KP/2002, tanggal 4 Pebruari 2002. MEMPERHA TIKAN
I. 2. 3. 4.
Surat Keputusan Otorisasi (SKU) Nomor 000501 00/W A.11/PK.3/2002, tanggal 25 Maret 2002. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwizjing) Nomor 0 1.1/K 13.18/DUEIike/BAPP.Int/2002, tangga1 17 Juni 2002 Berita Acara Pemasukan/pembukaan Dukumen Administrasi Nomor 01.1./K13 .18/DUE-Iike/BASPH/Int/2002, tanggal 24 Juni 2002 Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Nom or 0 1.1./K 13.18/DUEIike/BANGS/Int/2002, tanggal 24 Juni 2002.
11/SK-BONET/1
,-.
-
" 5.
INSTITUT PERTANIAN BOGOR Kampus lPB Dannaga 16680. Bogor Telepon (0251) 622642. Facsimile (0251) 622708
.
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari Direktur PT. BONET UTAMA, Nomor 21/ADM/BNT/06/02, tanggal 25 Juni 2002.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KESATU
Kepada Perusahaan N .P.W.P. Alamat Untuk Pelayanan
Biaya Langganan
PT. BONET UTAMA 1.795.837.2-404 Jln . Raya Pajajaran No 88 F Boger Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet pada Program DUE-like Batch IIIIPB Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
KEDUA
Keputusan . ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya yang dimaksud dalam diktum Kesatu.
KETIGA
Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP).
KEEMPAT
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Boger Pada tanggal : 27 Juni 2002 Direktur Eksekutif LPIU Program DUE-like Batch III, IPB
~u~~ f'Y'Dr. Ir. Suminar S. Achmadi NIP 130 516 496 Surat Perintah Kerja ini disampaikan Kepada Yth. : Rektor IPB; , 1. 2. Direktur LPIU-Program DUE-like Batch III, IPB; 3. Sekretaris Dewan Perguruan Tinggi; 4. Pemimpin Proyek Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi; 5. Pemimpin Proyek Pengembangan IPB;
6.
PT. BONET UT AMA
11/SK-BONET/2
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
•
Kampus JPB Dannaga 16680. Bogar Telepon (0251) 622642, Facsimile (0251) 622708
Nomor Lampi ran Peri hal
29.2/K.l3.18/DUE-Iike/SPK-Int/2002 I ( satu) berkas Surat Perintah Kerja (SPK)
Direktur Eksekutif Program DUE-like Batch III IPB, dengan memperhatikan Surat Kt;>putusan Nomor 29.1/Kl3.18/DUE-Iike/SKlnt/2002, tangg::ll 27 Juni 2002, dengan ini memerintahkan kepada: Nama Perusahaan N .P.W.P. A lam at Untuk Pelayanan Lokasi
SKU, Nom or Tanggal Biaya Langganan
Jangka Waktu Langganan
PT. BONET UTAMA 1.795.837.2-404 Jln. Pajajaran No 88 F Bogar Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet Kampus Institut Pertanian Bogar, Darrnaga Bogor
00050 l 00/W A.ll /PK.3/2002 25 Maret 2002 Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
6 (enam) bulan kalender terhitung sejak tanggal l Juli 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002.
Dengan ketentuan : Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan ini dan cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP).
11/SK-BONET/3
(iti;~)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
~
Kampus IPB Dannaga 16680, Bogor Telepon (0251) 622642, Facsimile (0251) 622708
Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) Pelayanan dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan Pada tanggal
Langganan
di Bogor, 27 Juni 2002
Direktur EksekutifLPIU Program DUE-like Batch III, IPB
~~~ ~Dr. lr. Suminar S. Achmadi NIP 130 516 496 Surat Perintah Kerja ini disampaikan Kepada Yth. : l. 2. 3. 4. 5. 6.
Rektor IPB; Direktur LPIU-Program DUE-like Batch III, IPB; Sekretaris Dewan Perguruan Tinggi; Pemimpin Proyek Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi; Pemimpin Proyek Pengembangan IPB; PT. BONET UT AMA.
11/SK-BONET/4
tm
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
!. • ~
•~
"
PROGRAM DUE-like BATCH III INSTITUT PERTANIAN BOGOR
.
. .F
Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon : 0251 622642 /213
Nomor Lamp iran Perihal
003 .1/K 13 .Due-like/PL/2002 1 (satu) berkas Usulan Persetujuan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga
Kepada
Yth. Direktur Eksekutif Program Due-like Batch III IPB Di Bogor
26 Juni 2002
Kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka kegiatan pekerjaan Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet Program DUE-like Batch III IPB yang dilakukan dengan cara Penunjukkan Langsung, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: kami telah lakukan dengan proses Penunjukan Langsung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengundang Bogor Internet untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas melalui surat undangan Nomor 002.1/K13.Due-like/PU2002, tanggal 10 Juni 2002. 2. Mengadakan Rapat Penjelasan yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2002. 3. Mengadakan Rapat Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pada tanggal 17 Juni 2002. 4. Mengadakan Rapat Pemasukan/Pembukaan Surat Penawaran Harga. dan Evaluasi , serta Negosiasi Penawaran Harga yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2002. Berdasarkan proses tersebut di atas kami mengusulkan perusahaan tersebut di bawah ini sebagai pelaksana untuk pekerjaan tersebut diatas, yaitu: Nama Perusahaan N.P.W.P. Ala mat
Biaya Layanan Terbilang
017-USUL-1NT/1
PT. BONET UTAMA 1.795.837.2-404 Jln. Raya Pajajaran No 88 F, Bogar
Rp. 79.500.000,Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah, termasuk PPn 10%.
Sebagai bahan untuk pertimbangan, bersama ini kami lampirkan : 1. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor 01.1 /K13.Due-like/BA.PPP-PL/2002, tanggal 17 Juni 2002. 2. Surat Direktur Eksekutif Program Due-like Batch III IPB No ..Ol.l /K13.Due-like/PL/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS). 3. Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor Ol.l/Kl3.Due-like/BA.SPH-PL/2002 tanggal 24 Juni 2002. 4. Berita Acara Evaluasi/Penelitian Surat Penawaran Harga Nomor Ol.l./K13.Due-like/BA.EVH-PL/2002, tanggal24 Juni 2002. 5. Berita Acara Negosiasi, Harga Penawaran No. 03/K13.Duelike/BA.NHP-PL/2002 tanggal 24 September 2002. 6. Surat Pemyataan Kesanggupan mdaksanakan pekerjaan, tanggal 25 Juni 2002. Demikian usulan ini kami sampaikan untuk mendapat persetujuan dan penetapan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
Ketua Panitia,
Dr.drh. Heru Setijanto NIP. 130 578 833
Tembusan disampaikan Kepada Yth.: Direktur LPIU Program DUE-like Batch III IPB, Sebagai laporan.
017-USUL-INT/2
VIla /flU an t"a)ajd.((l{l - J/. Hd.Jd t"d)d.)dl d/1 (5(51, ltlt/)U/1 . JJ f JJO, rdX . . JOUJO I, DU!JUI IV I JO
Internet, Intranet, Homepage, Networking, Training
[email protected]. id
Bogor, 25 Juni 2002 No Lamp Peri hal
: 02/ADM/BNT/06/02
: SURAT KESANGGUPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Kepada Yth, Panitia Pengadaan Peralatan Proyek DUE-like IPB Dengan hormat, Bersama surat ini kami PT. Bonet Utama yang beralamatkan di Jl. Raya Pajajaran No. 88 F Bogor menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan Penambahan Bandwidth dari 1 Mbps ke 2 Mbps yang akan dilaksanakan di Gedung Rektorat IPB Darmaga, sesuai dengan hasil negosiasi. Bahwa kami bersedia menurunkan harga penawaran semula Rp. 13.975.500,menjadi Rp. 13.250.000,- perbulan atau sebesar Rp. 13.250.000,- x 6 bulan Rp. 79.500.000,·
=
Demikian Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan ini kami buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PT. Bonet Utama
-,--~ ,.
.. • ~
.
~ ~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM DUE-LIKE BATCH III INSTITUT PERT ANIAN BOGOR Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus IPB Darmaga 16680, Bogar Telepon: 0251622642/213
BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA PENAW ARAN Nomor : Ol.l/K13.18/DUE-Like/BANGS/Int/2002 Tanggal : 24 Juni 2002 Pekerjaan : Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet
Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Juni tahun Duaribu dua pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Komputer Gd. Rektorat Lt. 2. Panitia Pengadaan Barang/Peralatan Program DUE-Like Batch III IPB Tahun Anggaran 2002, berdasarkan Berita
Acara
Rapat
Evaluasi
Ol.l./Kl3.18/DUE.like/BAEV/Bk/2002,
Harga
Penawaran
Nomor
tanggal 24 Juni 2002 telah mengadakan rapat
Negosiasi penawaran harga Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet dengan uraian sebagai berikut :
Rapat dipimpin oleh Dr.drh. Heru Setijanto, selaku Ketua Panitia dan dihadiri oleh seluruh anggota Panitia dan rekanan (Daftar hadir terlampir), dengan basil sebagai berikut:
1.
Telah mengadakan Negoisasi Harga Penawaran dengan :
Nama Perusahaan :
PT BONET UT AMA
N.P.W.P.
:
1.795.837.2-404
Alamat
:
Jln. Raya Pajajaran No. 88 F Bog or
2.
Acuan/Landasan yang digunakan daiam melakukan Negosiasi tersebut adalah: a.Keputusan Presiden R.I . Nomor 18 Tahun 2000 beserta Lampirannya b.Surat Keputusan Otorisasi/SKU Nomor: 00501 00/WA.ll/PK.03/2002, tanggal 25 Maret 2002
017/BANGS-INT/1
c.
Surat Direktur Eksekutif Program DUE-Like Batch III IPB No.
. ...
IK 13 .18/DUE-Like/2002 tanggal 17 Juni 2002, tentang Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS). e.
Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor Ol.l./Kl3.18/DUE-Like/BASPH/2002, tanggal 24 Juni 2002.
f.
Berita Acara Evaluasi dan Penelitian Surat Penawaran Harga Nomor 01.1/K13.18/DUE-Like/BAEV/Buku/2002, tanggal 24 Juni 2002.
3.
Sebagai hasil negosiasi, BOGOR INTERNET bersedia menurunkan Penawaran Harga dari yang diajukan semula sebesar Rp. 83.853.000,00 (Delapan tiga delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) melalui surat Penawaran Harga Nomor 01/ADMIBNT/06/02 tanggal 24 Juni
2002,
diturunkan menjadi Rp. 79.500.000,00 (Tujuh puluh
sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPn 10%, dengan perincian
terlampir. 4.
Jangka waktu langganan selama 6 (enam) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002.
5.
Berdasarkan
negosiasi
tersebut,
PT.
BONET membuat
Surat Kesanggupan
Melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan hasil Negosiasi. 6.
Selanjutnya Panitia akan membuat Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga serta usulan Persetujuan kepada Direktur Eksekutif Program DUE-Like Batch III IPB.
Demikian Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunYa .
I.
Dr.drh. Heru Setijanto
Ketua merangkap anggota
2.
Sutrisno, ST
Sekre. merangkap anggota
" -'·
Drs. Cahyono Tri Wibowo
Anggota
4.
Drs. Pria Prihadi
Anggota
5.
Supriyanto
Anggota
6.
Sundaningsih
Anggota
7.
Dr.Ir. Erizal, M.Si.
Anggota
017/BANGS-INT/2
9.
Dr.Ir. Bambang Purwoko, M.Sc. Anggota
10.
Dr.Ir. Anas D. Susila, MS
Anggota
11.
Dr.Ir. Kiagus Dahlan
Anggota
12.
Dr.Ir. Gayuh Rahayu
Anggota
13.
Dr.Ir.Asep Sudarman, M.Rur.Sc. Anggota
14.
Dr.Ir. M . Ridlo M.Agr.
Anggota
15.
Dr.Ir. Budi Setiawan
Anggota
16.
Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS
Anggota
17.
Dr.Ir. Fedi Sondita
Anggota
Rekanan yang diundang : PT. BONET UTAMA
017/BANGS-INT/3
~~
... ....... ... .
· · ·~
~-~~:.~P.
DAFTAR HADIR Hari/Tanggal Jam Ternpat Acara
No.
Senin, 24 Juni 2002 10.00 WIB 2002 Ruang Sidang UPT Komputer IPB Rapat Negosiasi Harga Penawaran Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet Program DUE-Like Batch III IPB.
Nama Lengkap
Jabatan dalam Kepan itiaan/Perusahaan
Tanda Tangan
I.
PANITIA:
1.
Dr.drh. Heru Setijanto
Ketua merangkap anggota
2.
Sutrisno, ST
Sekre. merangkap anggota
3.
Drs. Cahyono Tri Wibowo
Anggota
4.
Drs. Pria Prihadi
Anggota
5.
Supriyanto
Anggota
6.
Sundaningsih
Anggota
·······n~·········
7.
Dr.Ir. Erizal, M.Si.
Anggota
·· ·····~······
8.
Dr.Ir. Desrial, M.Eng.
Anggota
9.
Dr.Ir. Bambang Purwoko, M.Sc. Anggota
j 0.
Or.Ir. Anas D. Susila, MS
Anggota
11.
Dr.Ir. Kiagus Dahlan
Anggota
12.
Dr.Ir. Gayuh Rahayu
Anggota
13. Dr.Ir.Asep Sudarman, M.Rur.Sc. Anggota 14.
Dr.Ir. M. Ridlo M.Agr.
Anggota
16. Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS
Anggota
17.
Dr.Ir. Fedi Sondita
Anggota
II.
REKANAN:
017/BANGS-INT/4
.... ..... .. .. ....
• ••(it~
. ..\ ~· ···
Anggota
15. Dr.Ir. Budi Setiawan
PT. BONET UT AMA
· ······· · ·~~~
Direktur
. . . . ~~. 4~~-
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
-~
.. • -.-
~
,;
.
~ ~
PROGRAM DUE-LIKE BATCH III
INSTITUT PERTANIAN BOGOR Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon: 0251622642/213
BERITA ACARA RAPAT PEMASUKANDANPEMBUKAANSURATPENAWARAN Nomor : Ol.l/Kl3.18/DUE-Like/BASPH!Int/2002 Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2002 Pekerjaan : Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet
Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun Duaribu dua pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Komputer Gd. Rektorat Lt. 2. Panitia Pengadaan Barang/Peralatan Program DUE-Like Batch III IPB Tahun Anggaran 2002, berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor 01.1/K13.18/DUE.like/BAPP/lnt/2002, tanggal 17 Juni 2002 telah mengadakan rapat pemasukan dan pembukaan surat penawaran harga Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet dengan uraian sebagai berikut:
A. Rapat dipimpin oleh Jabatan
Dr.Drh. Heru Setijanto Ketua Panitia
B. Hadir dalam rapat, a. Dari Unsur Panitia : 1. Suntrisno, ST 2. Drs. Cahyono Tri Wibowo 3. Drs. Pria Prihadi 4. Supriyanto 5. Sundaningsih 6. Dr.Ir. Erizal, M.Si. 7. D.Ir. Desrial. M.Eng. 8. Dr.Ir. Bambang Purwoko, M.Sc. 9. Dr.Ir. Anas D. Susila, MS 10. Dr.Ir. Kiagus Dahlan 11. Dr.Ir. Gayuh Rahayu 12. Dr.Ir. Asep Sudarrnan, M.Rur.Sc. 13. Dr.lr. M. Ridlo, M.Agr. 14. Dr.Ir. Budi Setiawan 15. Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS 16. Dr.Ir. Fedi Sondita b. Dari Perusahaan yang diundang dan hadir yaitu PT BONET UTAMA:
017/BASPH-INT2/1
C. Pokok-pokok yang dibahas dalam rapat pemasukan penawaran adalah kelengkapan administrasi dan keabsahan surat penawaran, dengan uraian sebagai berikut : a.
Penelitian dokumen administrasi, yaitu penelitian terhadap, Akte Pendirian Perusahaan, Sertifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penelitian terhadap keabsahan surat penawaran, yaitu meliputi : Surat Penawaran
b.
beserta lampirannya dibuat di atas ber-Kop Perusahaan; diberi Nomor dan tanggal; ditandatangani oleh Direktur Perusahaan diatas meterai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah), tertera naina jelas Direktur Perusahaan dan di-Cap Perusahaan. c.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir C, diuraikan dala;n Tabel berikut:
No.
Nama dan Perusahaan
Ala mat
Sah/ Tidak Sah
Kelengkapan Dokumen Akte
TDR
NPWP
TDP
Harga Penawaran (RQ.}
SIUP I '
1
D.
PT. BONET UTAMA
v
v
v
v
v
Sah
83.853.000,-
Kesimpulan dan Keputusan rapat : a.
Rekanan yang diundang telah mengikuti rapat penjelasan pekerjaan dan memasukkan Surat Penawaran
b.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, maka Rekanan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah
E.
Selanjutnya akan dilakukan evaluasi/penelitian terhadap penawaran harga.
Demikian Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Layanan Jasa Internet ini dbuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
1.
Dr.Drh. Heru Setijanto
017/BASPH-INT2/2
Ketua merangkap anggota
Sekre~
2.
Sutrisno, ST
3.
Drs. Cahyono Tri Wibowo
Anggota
4.
Drs. Pria Prihadi
Anggota
5.
Supriyanto
Anggota
6.
Sundaningsih
Anggota
7.
Dr.Ir. Erizal, M.Si.
Anggota
8.
Dr.Ir. Desrial, M.Eng.
Anggota
9.
Dr.Ir. Bambang Purwoko, M.Sc. Anggota
10.
Dr.Ir. Anas D. Susila, MS
Anggota
11.
Dr.Ir. Kiagus Dahlan
Anggota
12.
Dr.Ir. Gayuh Rahayu
Anggota
13.
Dr.Ir.Asep Sudarman, M.Rur.Sc. Anggota
14.
Dr.Ir. M. Ridlo M.Agr.
Anggota
15.
Dr.Ir. Budi Setiawan
Anggota
.... ~ ... .... /;-. -:~ -...... .
16.
Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS
Anggota
.... .
17.
Dr.Ir. Fedi Sondita
Anggota
·.F
017/BASPH-INT2/3
merangkap anggota
...... ~fP~ ...
. ..
;<-'
......... .
DAFTAR HADIR Senin, 24 Juni 2002 10.00 WIB 2002 Ruang Sidang UPT Komputer IPB Rapat Pemasukan/Pembukaan Surat Penawaran Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet
Hari/Tanggal Jam Tempat Acara
No.
J abatan dalam Kepan itiaan/Perusahaan
Nama Lengkap
Tanda Tangan
I.
PANITIA:
1.
Dr.Drh. Heru Setijanto
Ketua rnerangkap anggota
2.
Sutrisno, ST
Sekre. merangkap anggota
.) .
"
Drs. Cahyono Tri Wibowo
Anggota
4.
Drs. Pria Prihadi
Anggota
5.
Supriyanto
Anggota
6.
Sundaningsih
Anggota
········g;·· ··········
7.
Dr.lr. Erizal, M.Si.
Anggota
········ . . ........ . ........................ .
Anggota
8.
Dr.lr. Desrial, M.Eng.
9.
Dr.Ir. Bambang Purwoko, M .Sc. Anggota
10.
Dr.lr. Anas D. Susila, MS
Anggota
··· ···· ··········· ····· ·
11.
Dr.Ir. Kiagus Dahlan
Anggota
······· ······ ···········
12.
Dr.Ir. Gayuh Rahayu
Anggota
13 .
Dr.Ir.Asep Sudarman, M.Rur.Sc. Anggota
14. Dr.Ir. M . Ridlo M.Agr.
.... ....
~~~
Anggota
···· ···· ···· ····· ·· ··· ··
15.
Dr.lr. Budi Setiawan
Anggota
························
16.
Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS
Anggota
·· ···· ··· ······· ·· ·· ··· ·
17.
Dr.Ir. Fedi Sondita
Anggota
II.
REKANAN : PT BONET UT AMA
Direktur
0 17/BASPH-INT2/4
..... F.~: -~lf;--.0_._
Vlld 11/Udll rdJdJdl dll - Jl. ndJd rdJdJdl dll oar; lt:llt:lJlUII .
oo r JJJ,
rdJl. . . oouuo 1, ouy
Internet, Intranet, Homepage, Networking, Training info@bogor. indo.net.id
Bogar, 24 Juni 2002 Nom or Peri hal Lampi ran
: 01/ADM/BNT/06/02 : Penawaran Harga Penambahan Bandwidth : 1 (Satu) Berkas
Kepada Yth, Panitia Pengadaan Peralatan Proyek DUE-LIKE IPB
'L.
Dengan Hormat, Setelah mempelajari dan memahami kerangka acuan kerja penambahan Jaringan Internet dan penjelasan yang diberikan untuk pekerjaan Penambahan Bandwidth, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: Drs. Ir. Sudjaja Wira : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Alamat
: PT. BoNet Utama : Jl. Raya Pajajaran No. 88 F
Dengan ini menyatakan
:
'L.
1. Akan selalu tunduk terhadap peraturan pengadaan jasa yang tercantum dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 & ketentuan-ketentuan yang berlaku. 2. Mengajukan usulan biaya pekerjaan penambahan bandwidth sebesar Rp. 13.975.500,- x 6 Bulan= Rp. 83.853.000,- termasuk pajak-pajak yang berlaku. Demikian penawaran ini kami ajukan, Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.
'L.
'
..,_
.
URAIAN PEKERJAAN PENAMBAHAN BANDWIDTH 1 Mbps ke 2 Mbps
1. Menghubungkan radio Wave Rider ke PC atau Laptop dengan menggunakan Cross Cable 2. Masuk ke konfigurasi radio Wave Rider 3. Melakukan perubahan setting kecepatan 4. Setelah setting dilakukan dan berhasil dilanjutkan dengan reset Wave Rider 5. Kemudian.dilakukan uji coba kecepatan dari 1 Mbps ke 2 Mbps
Demikian uraian pekerjaan penambahan Bandwidth dari 1 Mbps ke 2 Mbps .
..,_
"""\..
-
Internet, Intranet, Homepage, Networking , Training
[email protected]
STRUKTUR ORGANISASI PT. BONET UTAMA
MANAGING PARTNER I. Drs. Jr. Sudjaja Wira 2. Jr. Michael S. Sunggiardi
~
DIVIS! PRODUK
Sudjaja Wira
Keterangan gambar : BCT : Bonet Creative Team CEC : Computer Edutainment Center BCC : Bonet Cyber Center
Sari Agustina
KEPUTUSAN MENTER! P ARIWISAT A, POS .DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR .•
. .
;
: KM. 56/PB.103/MPPI'-96 ,_
...·
TENTANG
.....
IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI BUKAN DASAR -' . ··;.- . . ..., MENTER! P ARIWISA T A, POS DAN TELEKOMUNIKASI
-~~~bang_ . , .. .
Mengingat
bahw~_ untuk
a.
meningkatkan kualitas pelayanan reiekomunikasi khusu:s-ruya Jasa Intemet, dianggap perlu untuk menerbitkan _izin penyelenggaraan kepada PT. Indo Intemet
b.
bahwa Penerbitan Izin Penyelenggaraan Jasa Internet kepada !PT. Indo Intemet ha.rus ditetapk.a n dengan Keputusan Menteri P.ariwisata, Pos ·dan Telekomunikasi;
1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Terekomunik.asi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembanm Ne_gara Republik Indonesia Nomor 3391 );
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang- Penye1e~i1 . Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun \993 Notnor 12, ·T-a:l.\1ha11an Lembaran Negara Nomor 3514);
3.
Keputusan . Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi N01not Penyelenggaraan ielekomun'ikasi Bukan Dasar;
KM.ll6/PT.102/MPPT~91 tentang (
..
Noln(}r Surnt Direktttr Jend~r.<'l Pos dan Telekomunikasi 888/PT.305/Dittel/I'/ /96 Tanggal 8 April 1996 mel'tgenai t .ayak Opera:st~
Mcninerhatjkh11 . - .. }
:
;
.·
''·
. .·. ·
;·
3
KEEMPAT
Izin Penyelenggaraan ini berlaku sepanjang penerima izin menyelenggarakan jasa Internet sesuai dengan ketentuan dan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang telekomunikasi .
KELIMA
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
.,
JAKARTA
Ditetapkan di Pada tanggal
25 Juli 1996
~JERI
PARIWISATA, ~f,f:_?:~fQ~t{~LEKOMUNIKASI,
_...'"'/ / ! ,-;_~-·
/ .ti/ .'· .• .
!: ·: :
' .. ·. .-;· '\ . . -~
.
~ ... '. ///'J/D
\,'-~~;i,~;0~f~}~OP
AVE
~
MEMUIUSKAN Menetapkaa
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI BUKAN DASAR
PERTAMA
Memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bukan Dasar kepada: Nama Alamat NPWP
PT. Indo Internet Jl. Daksinapati Barat II I 8, Jakarta 1.673.865.0-003
.,
Untuk menyelenggarakan Jasa Internet mengikutsertakan Primkopparpostel dalam kepemilikan perusahaan. Layanan penyelenggaraan Internet didukung oleh : a. b. c. d. e. . f.
Merek Perangkat Kapasitas sistem Jumlah investasi Jumlah tenaga kerja Lokasi perangkat Jenis layanan
CISCO 2501 10.000 pelanggan Rp. 3.400.000.000,35 orang Jl. Daksinapati Barat II I 8 Jakarta Electronic Messaging : * Electronic mail * Conferencing * Internet talk * Internet relay chart R~mote login - File transfer - Database services : * Gopher * World wide web
KEDUA
Penyelenggaraan Jasa Internet sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip yang telah diberikan dengan Nomor HK.50212141MPPT ..:95 tanggal 3 Agustus 1995 dan sesuai dengan peraturan perundang-tindangan yang berlaku dibidang telekomunikasi dan bidang-bidang lainnya yang terkait.
KETIGA
Sesuai dengan Keputusan Meutl!ri Pariwisaia, Pas dan !ekkumuflikasi Nomor KM.47/KU.5061MP?T-93 tentang Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikas!, PT. Indo Internet dalam penyelenggaraanjasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebesar 1%. (satu perseratus) dari pendapatan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
·- -1..... ·· ~.... ~4:~.1... :1:;..>4;,~JW~'jdtitWj1P.!f&itidtW,wt~pl~ij,~- liiWIIf.i4tili h~l· :,J;d~l·~~- ~~-,~~w . I
'
•
I
:
.
.
. ; ... I !
.
I·
~
1t
•
I.
l
•
.
I
'
.
·'
I I I
' OEP
I
,, ,· .~.: •
t f
I
N
:_··; I !'
AM~
,:
~],j ; ~~r:~ .. ~ . :
I, 1
:r:-· . ~
;: I :!
,
AL/d.AAT
i
j
l :i'
!
I >< ODE CASANG ::
i!j
t N P W f) :: ~
KP.
. • ; ;~
. -~ -
No.:
·PT. ASURAN.SI PURl ASIH
r2o1/1o/o2/14
KANTOR PUSAl : JL. K.H. WAHIO HASYIM NO. 10 F-G. TELP. (021) 326553, 3914206 (HUNTING) P.O. BOX 1437 FJ.X (021) 3914205 • 331834 J.'I
JAMINAN PELAKSANAAN ,'II•
Nilai Bond:
Nomor Bond: . 81.0.14.1201.10.02.$
Rp. 4.000.000,-
PT. BONET UTA!•1A
Dengan lnl dinyatakan, bahwa kaml:
Jl. Pajajaran No. 88, Bogor
.,
sebagal Kontraktor, selanjutnya dlsebut PRINCIPAL· dan P.T. ASURANSI PURl ASIH sebagal Penjamin selanjutnya disebut SUR En', bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada
DIREKTUR LPIU - IPB s'ebagai Pemilik/Pemberl Pekerjaan selanjutnya disebut OBUGEE,
( Empat Juta Rupiah )
~tas
uang sejumlah Rp. 4.000.000;-
·
Maka kaml, Principal dan Surety·dengan lni mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran bilamana Principal tidak memenuhi kewajibannya d~him melaksanaan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar sural penunjukkan dari Obligee No. ! . yang dikukuhkan dalam Kontrak untuk Pekerjaan LAYANAN JASA KONEKSI INTERNET PROYEK DUE -
BATCH
III IPB
Ada pun ketentuan dari .Surilt .J aminan inl adalah demikiar.; jika Principal menyelesaikan Pekerjaan tersebut pad a waktunya dengan baik dan be.n ar sesuai dengan keter.tuan dalam Kontrak tersebut, atau membayar, a tau memperbaiki dan menggantl. semua keruglan yang mung kin diderita oleh Obligee oleh sebab kegagalan a tau kelalaian di!!ri pihak Principal dalam melaksanakan pekerjaan maka jaminan lni menjadi tidak berlaku lag!. Jika tidak, Surat Jamlnan In! tetap berlaku untuk jangka waktu dari tanggal 02 Juli 2002 dengan tenggal 31 Deaember 2002 dan dapat dlmintakan perpanjangannya.
sampai
Tuntutan penaglhan (klalm) etas ourat jamlnan lnl dllaksanakan oleh Obligee secara tertulis kepada Surety segera setelah timbul cldera janjl (wanpr,estasl/default) oleh plha!< Principal dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karen a Force Majeure, dlmana terJadl cldera jlinjl ter!'lebut dlatas dalam mesa berlakunya surat jamlnan lnl. •
'0
.
•
••: .-. .
..
~:
• •
' ·..
•
ditentukan··J;~~o;a tari·ggu~g
Selanjutnya j11wab dari Princip11l d11n Surety menurut surat jaminan dalam hal apapun juga tldak akan melebih! ]!Jml~h nllul jaminan tersebut diatas dan bahwa tanggung jawab seluruhnya ltu 3tau dalam hal pekerjaan tldak dllanjutkan ·~etelah adanya ·prestasl kerja, maka prestasl kerja tersebufterleblh dahu!u diperhitungkan d
-..
.
C.itandatanganl dlatas nieteral yang cukup di
Bogor
pada tanggal 02
Juli 2002
. PENJAf.UI'i \SUREIYi ·_ PT. ASURANSI PURl ASIH
SlJJ!Al KETERANGAN No : OJ,')lt,LNDSUB/2001
ini ntenerangkan bahwa : Nama Alan;at
·. b~nar
: PT. Bogor ;:nt<:t net
: Gedung Vill :. Iw lah Padjajaran Jln. Padjajar.m 3 ~ F Bogor- 161.53
bah\va PT. Bogor Inte:·net ad;tlah merupakan Subnet dari :
Na~a
Alan1at
: PT. Indolnt( ,r.:l<~l : Graha BIP (·:Uh J•laza Kanindo) Ground Floor Jln. Jend. ~·::ot )ubroto Kav. 23 Jakarta 12931)
Demik.ian surat keterang .m ini dibuat ag~1 r dctpat di pergunakan sebagaima.na mestinya.
Jakarta, 26 Januari 2001
Ibrahim Subnet Manager
~--
o ..net ·-·-- - - - --· - - -itriiC: ···- - - - -
Pl Jr,.: lol n tern et
Groho 2.1? (d/h Pl·no Kcnindo) G•ovr d ib: r, )I )end Gotol Sub role;. Kav. 23. Jokana 12930 Tclp. : 021·5: ·531 ! 2. rox .: 021 ·5258095
- .--
Asli
No.
REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I
'
TANDA DAF'TAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
I I
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
~?~~~ JD~',
'
! '.' ' ..
[ 6GEt'lll6!E':ffiA!'J'ARAN NOMOR •
I
.•
,. '
•
rn
8~~L~~~ S/?.;~GGAL
'
TANGGAL :
.
~ ' . \ . ' 'l ; : \ ,,
NAMA PERUSAHAAN :
\
. .
I I
I
STATUS:
'''· '·, . '
ALAMAT:
T / .\. / .!< ; . ~
r. ~: r:. ./\rl
1"
~
~·:
J i~. .') ,.1
/ •. /~
f.,i \
>..
\
~ -;.. _. ~ ·· . ' j ·.•~·
j(; ...
. .·: :" ,-:1.
NOMOR TELEPON:
FAX:
PENANGGUNG JAWAB I PENGURUS: KEGIATAN USAHA POKOK: [ KLUI : ] ; ., -;. -, ;:, ·:. ,
'
.
. .
.
' l .., ... ·. . /·. : "
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: :...·· , :: ... . ·:.;;'... :!:. . :: :. . . . .." ~.
. . .
.
· · .
. ,
.
·.. . ,: ', · . : =
.. . ' · ··
.
.i .i
~;
,,
TANGGAL. ·'""
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR: TANGGAL: PENERIMAAN LAPORAN PERUHAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR:
TANGGAL:
BOGOR, ......................·.:............... , ................ KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
.
f~
~it-----~
~~~~~O
t.t) ~ "'5'
.
....
KOT~BOGOR
PEf, IN::JiJSTH\Atl
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
0'~ A BOGOR\
Q ""~ ---4:/
1/
ecRO~~~NG~ t~ ~
~'--.... oo~. ~. :--
-·
) .
1.
otian Tendo Daftar Perusahaan wajlb dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaon dan dokume ndokumen yang dlpergunakan dalam kegiatan usaha. Apobila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengaj~kan permintaan tertu lls kepada Kantor Pendoftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan otau rusak. Setiop perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahoan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan . Daftor Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagal berikut : o. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau b. Pembubaran Perusahaan; atav c. Perusahaan menghentikan segala keglotan usahanya; atau d. Perusahaan berhentl akibat Akta Pendlriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang tel a h mempunyal kekuatan hukum yang tetap. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib di perbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
:entuan Pidana Sarong siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwojibka n mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusal1aan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pldona denda s~tinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Tlndak pldana tersebut merupaka n kejohatan. (Pasal 32) UU-WDP. · Sarong siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftarcn secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setingg 1-tlngglnya Rp . 1.500 . 000.f~ (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pldana tersebut merupakan pelonggaran . -(Pasal33) UU-WDP. · Sarong siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang - undang ini dan atau peratura n peloksanaanya untuk menghadap atau menolak atau meyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dk~n ca m dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (duo) bulan atau pidana denda setinggi-tinggi nya Rp. LOOO.OOO ,- (satu juta rupia h) . Tindak ?id~n a tersebut merup'Jkan p ela ng garan. (Pasal 34) UU-WDP.
98
N '.' 4 U'/ IJ 7 ~1
REPUBLIK INDONE;SIA DEPARTEMEN
PERDAGANGAN
SURA,J IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
N 0'
sIup : ..............~.~I.~.~:::~.~I..~.~I..~H~]. ~~~.?............................ '
Nt.~A
~·
··" ., aoNEn; .urAMA " .. ··. PT. ;·L·N·~ . · ~R·A·~iT·:r.~s~;~~·~)\N . :·N·~·~ ·Ei·s . . .i~ . . . . . . . . . ... ............................... . . . ..
PERUSAHAAN
"""""'""'"""""""""*'~......~...~:~1""'"""'"'''"'""'1'"'''''"""'''''''''····· · ... ····· ·· .......... .... .. ............ KEC~· '"KOTA ·eocicifC'TENGfiH KOT:AMADYH lJOGUR
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN
1
~~:. ;~·~;:. ~::::::::::: ::::::::::::7~~}:I::1·~·~:. ~·~·~·~·~·: : ::: : .: : .· : . . . .:. : : :.. . .:. : .: :
' DRS. iR:~ ............................
NAMA Pl;tyliLIKIPENAI'JGGUNG JAWAB
·it:·
0
"'' ' "'"'"" " ' '""'" ' "0000000 0 ooooooto totOOOOO~ooooooooooootoooooooo••"
:
...
I
;~r:;
.
!.
•••••• ' ' ' ' ' ' " " ' '." ' " : " ' " ' ' ' ' ' ' " ' ' " ' " ' ' ' ., , ,,,,, ,, ,,,,,, ,, , ,, , ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
~.~.~•. ~* ..~.~.!.~.;. ~.~.~.~~....!.~.~.~.~.... ~g.!.~.~.~~X~ .. Y.~g_~r,~ .............................
. 1.,795,6;57~ ..........................
NOMOR.POKQK WAJIB PAJAK (NPWPi · . .:. , _.·
I
.~~2-~;j:i:::ttt~tr~~::~ =::=:.:
.··· ,;·
;:;t
GOLONGAN L!~AHA
.
• • OARANANGSIANG i~DAH P IV/? ~i.~2/05
ALAMAT PEMILJKIPENANGGUNG JAWAB
SUDJAJA ·WIRA
~\"' " " """' "'""""'""'"'"""'''""'''"''"'" ' '"" "'' ''"''.'"""'''''"''' "" ''''' "' '"'' ' ' ''' ' '' ''' ' ' ""'
:=;::~; :. i;•········ ·
Z -\ ....................................................................... ~!.;tt04 : , ·:> !!•; 1 . .. ,.....-............ ;···············
~.,·-·· · ······,;.
•
PERUSAHAAN ;'ille:N~NGAH
'
.(
PM )
.
I ,
·p.:·~:~. :.hli·i:l·
.' . \·r··.················ :· .. ··... .
. · · ....... ~ -,. ~ ···~~!i'i'\.~~-, .,.~ .. ~:~r - ~,··~ ~~ ~........,. ................................r:············· ..rr ?.:'~;.-~v ; ·.y •·~ · ................. .
·
PERDACANGI\N . BARANG DAN JASA'. ;
., ,~!~ :
BIDMJG USAHA
...........................!"., ... . ................... , ..... ~ .......... . .......... ..... . .................... .. .... ····-:··· .. ~ ...
JENIS KEGJATAN USAHA
PERD~GA. NGAN : OAt AM NEGE:R I . · ........................ ,................................................................................................................................... . ;~
..
.: ~;:.:~+; ~ ·;:·.·.·..~·) ( . ~ . . :
....................
_..~·--:'\-1.';
-
JENIS 13ARANG/JASA DAGANGAN
...
~:-:-·r
..
. . . . . . . ._. . . .. . . . .:. ·:· . . . . . . ... ...:. . . . . . . . .'. . . . YT !
~~-~-~~~~:i~ff~~f'~'-~[JHl};[~i-~.:~~-~ T~::T~
...... .......................................................................................
~rv : ''!':!'\'!~~
~
~·;
ALA:r, p- PERI.:ENGKAPAN DAN ASESOR IS l ELEKOf•lUN!
............ , .. ..... ! .... ~ ..... -~ .. ~"'":"''"-"'" ' '"''''''"'"'" '" ' "' ''' '
' ''''' "'''"'"'''''' '''''' ' ' ''' '''' ' '''''''' ' ' '''" ' ' ' '''~ ••••
. . :. . :. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .=:::===:-:====;:::== . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .....
· KASI, · <JASA 1· :TELEKOMUN IKAS I.
. . . ..
UTAMA
;·;·:·:·:.r~:~~·:· ::y;~~;·: :··:;;·:::~
.~~:::~::::~~=~::~~~;::n~WEf~~~~:::::~::::::::::::: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : SURA!'
IZIN
PERDAGANGAN
USAHA 01
PERDAGANGAN
(SIUP) _ INJ: , BERL:AKU:_ UNTUK '
··
ri ;J ' I'
' )" ; : · f.' . ' :~'" · .:
•
SELURUH . wu:.AYAH ' REPUBLik ! INDONESiA ,. . . • .. !! ,i.": . ., ., : . • • : .
MENJALANKAt-.4 KEGIATAN USAHANYA
. .
:·
I
'· .~,. · . . ndak· ' ·~ertal~u .· luntuk •
. 4. •
I
i I ·~
.
..
MELAKUKAN
SELAMA
KEGIATAN
--_- -:-----·-·-·-· .
.
-··--1
PERUSAHAAN
MASIH
~\.egl<.'llan p.:;.,, ;: .· ' 'r' c:~ ..· :r;!rl
. . am~t perd~9io/lgrtnk9moditi c.:Jhg~: : 1Ji. , ~ .r~: . : · . · _;: [ kef11~~ ( C:pn;unodity Ft..:tures Trading)·.: . :· :· •' · : . ··~ ;. '"~·'. ' i;; '·li ·lj: . ~. \ ~~-~ ....................... - .. ~.... .... . 1 · ' •· ·• · • • · i . ··1;: 'KOTAMADYA BOGOH
DIKELUARKAN 01 .~;; .... ,-:-:.....,........~.;i"""'":"'"""""'"'"'"""""""'"""""' '''" '"'"'"'''""'"""'"'"'""""
· ·
·
.
··
· ; 24· ' NOPEMBER
1997
PADA TANG GAL~'i"'""~""";:··:":'i::·· ..................................................................................................
. KANTOR
. i A.n:
fy1ENTERI PERDAGANGAN
. OE,P~RTEMEN
PE:R INDUSTR IAN DAN BOG OR,
·~ -~
~.~
1 i~;~·,. ~1.·~ 1 !l.'~)P:~· l· ,iill!h l.·;·: ·r·' ...':·Htf.,lp., l~r:,
.... li' :
~ \~ ·.
::' .;):
'·. :.ML~ ~~-1 ~~-: f:~ '
,J'tl'
I 1f
.!
, I
"'~ 1: ·: ·• 'f-:·#+' .. ,•'
:: .,:· i;
·:-·:r;::
) ..
t
.~7.·
·<~·~
.;....·,;
:~
. .• . . ;;i{ii1Jit :. ; :(
·:
......
l.> ::·
· ·.. :~;
';t~:;
I
REPUBLIK -INDONf;$1A DEPARTEMEN
PERDAGANGAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) N 0. S I UP : ..............~.~/.~.~::'-~.~/~.~/~..~(~ ..~-~.?... .
0
NAMA PERUSAHAAN
.•
AI.AMAT KANTOR PERUSAHAAN " .. ;·
••
ONET~.
c "'
• ·,, ,,,,,,,, ,,,,, 0 , ..... ,T ...... -•••••••• UT •••••"''' AMA ' " ' '' ' '"' ' ' ' '' ' ' '''''''''''' '' '''''' ,.. ...PT . ............
.. .............. JLN ,• · RAYA:::p.(\"~A:lARAN No. 80 .......................... f ·:;·,-;,.":;· .. 7...................... .......... .. ' .. ' ... ..' .. .......... .'' ..... ·. ~KE:C •. KOT'A~': OOG. Off;TENGAH KOTAf~ADYA OOGOR :":'.:: "::::;·;:::~;
• . ,-C j 1 1
..
=-~7-~'l ~;·,:---:·:
:':l:f~J~·-. .~~.i1?:~~;~W::·~: - ~;.,;.~:~·,;:i~~~k~Ji~~;~~*~~:~~~;i;·_~.;:,:,T.:;~-~~~:;;: .: : ::·: .: ~: : : :·.: . :.:: : · : : : : : : : ~:
.
.
NAty1A. PEfvi!LIK/f'ENAN.qG'tJNG'fj,A.W.AB)~:~i {~·~·pfl.~~!~f.1;sl)(>.JAJA";•. WIRA ..... ~;,··t~"=~?l\~( .. . ·:. . ~'; . ~· · · ·..... ·.! · ·: 1,~. ·~7.i;1 ; :.:·a~\,~.,.~~;:·::~:-•t ~....; "'}..~~.t'i ~t: ~:~. :~.~ .. .:/~,.;"tt--)t.~~;;:r~:~~.;t:~.r-~.·:·:· ..:~;:····--··"··:=::.::·r;:·:.:;-r:~z . ... !~ ......: .................. - .. ·~··-: · . :... ·.: ALAMAT PE.t.;\llJ!<JPEtJ~~ 9 GQNGl"~~1--)1~-. ~::'k~.P,.~.~ ~!iA~ G~)AN N.D .AH.·. P.:, IV /7 ~ RT·~ ·tz/ 0 5, ' . : ~, .... ; :· .. / ·:~· . ·_.~f.'· ·:..-.~ 1~1 1 >-:~ · · '· ··' · ,~'!'i:.r.;;'} t. :~. :t:•:~;,· ·· ..~~.::t.r.?:'-""·::[17ol':-:-~~·.~-·-:~:;-.""""'"""""-;;;;·:-~:-;r.::<·;:-,-:.,---·····-·- .. -:······- ":-.' · J:-. ;·~ 1:-: JAWA8 ':;~~· ; :;~~-/ · . · . ·. ·· · ;·· ~<_::;:. ·. ·.·~ ·· ··KEC·;·.}.'"KOTAe,O. POOR~~TI~UR :· K OT Ar'lADY MOOG OR ,· ·•. . ' '•::
q:tn
··: - . ·· ·
···. ·~~::·~~rPi1TC~~;~:;.::.;:~}~: . .·:~:·. .·.:·.: ~: :·.~.: :·.: ·.:~.~-·-~:.~.~.T.·.·.·.·_-_:_·_~·-·.·.·:.·.·.·_·.-.· .·_:_·.·.·.·.·.·. ·. ·.· .·.··. ·.·.~.. :··
·
.:~
............; ............................................:................................................................ ,_.................................. 1,795.837~ 2 - . 404
.............................................................................................................. .................... ······················-
NOMOP. POKqK WAJIB PAJAK (NPWP)
PERUSAHAAN ' MENENGAH
Pf·l .)
..(
.
.
.
GOLONGAN USAHA
' ''''''""'"'''''''"'''''.,.''''''' ';''''''' ''' ... ' ''- '"'' ''''' ''''J' '''''' ''''"' ' '''''''' ' ' '' '''''''' ' '' ' '' ''' ' - ••-- ·· ~ -·••• -•• •••• •ooooooo oo o• o '
BIDANG USAHA
PERDAGANGAN OARANG DAN JASA . ......... :.......... ...................,_ ... ,............................................................. .. ........................................ ..
JENIS KEGIATAN USAHA
....~.~ -~~-~.9.~.~-~-~.r.~.....'?..~~.~-~:~ ....~.~-~--~-E.f.~.~---·······················
....,.(
........................................... .
....................... ,_,;;.,~··.-·~·-::-· ...···: .............................................................................................., _,_, ;
-.
..........................:.. ..................- ... ·-··· ····""'''"''' " ''' "'" ''' "'"'" -" """'"' '" '"""''' " "''''"''""''"'' ... .... KAS I, :: JASA s TELEKOr•lUN IJ.U\5 I. ::: =====:c.~==~~===
JENIS BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA
........................~·;·~·;":}".~;·~:"''"'~":'""' ""'''''""-'"'""'''' ''' ................... ..............................................
. . . ..
. . . . . . ._. .... . . . . . . . . . .· · ·. . . .. . . . ..-·. . . . .· · · · ·:· . . .
···· ~· ····~· ~~:~ ~-l~1~~~.0 ~·l ~~;I~:·
..........:·:·· .... SURAT
..
·· ·~ · ···~·LA·:r;· ;··: ·;;e:R·Le:·N:c;~·p:p·~·~·····~-~~ ····~·~-~-~ -~·R··~ ·~· · ·· ·~;:·;~~ ·f;·~;:;·;·;~·~···
IZIN
PERDAGANGAN
USAHA
Dl
_.~ ~-
·;:·::~··:T·~r;:~:··:"'7'f~;~-
................. ................................................. -......................._ ~
(SIUP) · "INJ ~ ·! BERLAKU ;. UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN .. . \ ;...=r·~ l ; ._...,. ._ ... : s.. ··: ~ · Wll~.AYAH REPUBLIK ;. "INDONESIA SELAMA PFRUSAHAAN MASIH
PERDAGANGAN -·
SELURUH
MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.
.
I 1iA~·,, 8·.:~~·~-h :. ::: ._,,, t..~ : , 1... ,,\:~.-:····--··--:.~ , ., U4J\ erld.I\U . unUJI\ rv.::g.uwn ..J , _ .. r•. n o.manat'pe~cbgangan komoctti d-~i'.;<J~\ i .._., :. ~:: . -~ ~:em·ucfian . ( Co(runodil't .. . FuturF.r.i. Tri:ldin-::1... L .
-
.
:
.,......_---··- ----
DIKELUARKAN Dl · KOTMADYA e OGDR PADA TANG ~AL. .. .. ·-··~~ .. ~-;;p~·;~·;E ·~····· · · ·:; · ~ -~-:~··· . .... ........ ................................................................................................................... ..
_
-
.......... · · · · · · · · · · · · · · ·····
·.-,- z·;;··....
.,--
A.n. MENTER! PERDAGANGAN ~ KEPALA KANTOR . DEPJ\RTEf~EN PER INDUSTR IAiJ DAN PERDAGANGA~
"If/ ............................... -·····-··-··--·--:-··-.-.---···-····-············································································· ....~:'.~c. '1~\
.
. .
.
"'-
.
~/-~
~
., \ IR. ~OCHAMAD ACHJAS RAUP NIP.
I,
:~ : · ;! :,~·
. .•" l '·
A
K :~TAMADYA OOGOR,
:. ! . ~. . ~- ~·
-
1
070006060 .-
.. .
:1; .. ·· .· · ~
,I ;!•· ' .:
... .. :.-~.;:~: ::i: ' !~· -·:·_ '• .
~
'' i: ...
.,
,;•
~
.:.1
.. . : :; ~ ,.:, ~:;; ··:> ... .; . :
';•
..
NO~ 97.0004 497
··:
......
. · .... .
Formulir Model G
. ..
· . · .· .. . . REPUBLIK INDONESIA ·.· . DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN '
• ,
,,
, •0 ,
,
, '
:·
0, •
'
'"' 111,.: , , ,. I
' ,',
_. ·, •
.' ,
,
o
• •
,
; !,~ ,
,', '• L:, , .
TANDA. DAFTA·R
PERs. FiROAN;T:IiRBATAs .... .
:
.
.
_,;,
';. ' .•
' : { : ~ . ; ; j j j \ ~ ,.. ', ~ '
.
, • ;,_'
o' '
t •
'I
f
I ''
.
. ;·
:•
• I
' •, •
:;~: nE.RoASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR3 :TAHUN I9siTENTANG WAJID DAFfAR PERUSAHAAN ::~;t::~:._:: ::-: DAN UND.u-;G-UNDA~G NOMOR'i:TA,HUNI99S."l'ENTANt1P,lmSEROAN TERJ3ATAS
·.:
:· .
·. ·.
~: .
,., ..
.. ~ .. ; .. ~7~:rr;;;-~-:--'.: .. .· -~ ~~-= : :..• , : ..! ;,•-rr:.:.\c;.?ftlt.;.·
·~
NOMOR TDP
'I -:•:' ,
.... ·.'
'i
DERLJ\KUS'I'ii:±ANGG'AL '
10.04 .1 •.6. oo731 ·:· . .:. :'·.:-:: .;:.,lo . oEsiMa~a::.: . 2002 ' •• ~ : :,o:.. '· • •• ,.• :~- - . ; · 1 ',
:
....·.
.-.... . :• ..... .,., .....·. '.~. ' • , ~ , : , : . .... .. l · .· .••
. : ,- I
... . .
..
..· .
..
• -~ : · . : t • • · : .. ·. :. . :. ·..: , ;, ~J·,
· r 1.l• '
·· ~
I~
• -
[XI PUSAT
.. ALAMAT ·: .. ·
... :•,. ·· , .;
~
, ... •'t
~
... . . ..
; ~o
.
.,.
\... ~l
1..
.: :
'
.•
'
,
• •
•, :
• •f •
.~· ,
:. ·: ·.
•,:J•t
l'~ .·· ·.
UTJ\f1'J\':;'u " ..,..,• ''I ' · .~·
1·r• :1. <·";;
] ANAK PERUSAHAAN
,. . . .
sa::. f.:~ ::~:;::;. · ,.. :,::;.:; :: • • ~~~ ::'l . :;o, :- · .I' • .' .. .- • ,; " , · ·'
·,
,.;;
• .• ' ~.. .· · ~ · • ·: .:.~ , \ · : ~:
o
[ ] TUNGGAL
• .. 1 1 ·
..
' .· ·.:.
(' ;
· . :: ·. ', .' ·
·· 111
~
KEC. KOTA.. t · , BOGOR .·- UTARA·•KOTAf'lADYA.. · BOGOR. . •• . , ..• r, i;: •• 1
PENANG.GUNGJAWAn: .: .•: ,:o. ,
. ·•·· .
JLN. · PAJAJARAN : NO. · •
•
NOMOR TELEPON : . ' '!I
.· ~..
r1.. ,· .: : :
,"; 41 • ..
. ) :.·.TANGGAL: 10 DESEMB'ER 1''7
' t' '. 1 : ~ ; l{ f~'; 1 J •~" 1 ,;· ..
··, \:.rt·ui'•; : : ....-:
'
.STATUS:
"4
·
.
. ' ,. •
':.:_'·.: PT > .' :u BONE·T:
,1' ' ;,
•
·:·',.., " • • •.",',•f; l ; . ·~L· ,,·. ,
[I[]
·'·· ·.
,:- .
II/1!!7•· ,
· ._ .·
.
:·~
~ · .o" ,. . • , ,:.·,;.,~, r: · ,~ , ' fJt~;::• .: ~. ·, ~; ;• ·i
~·
•
t~'· l.
'-1 1
.. ;;:::.;~ ~~ ::·; ·: '/ :;·;;·:~:: ;·; ~· ~·;~~;: ;~~.!! ~ ~~~~H::~ ·:. ' ~; ~:~·;:~ :_'·~;~ ;~ ;;: j:' ~ ~~/ ~ :: ~· r FAX .: ...
..:~.
DRS.IR.SUDJAjA ;~·liii .RA ._;;;.:: .. ... :: ·:·.~.::· . 'lo•
~; • • •
•
., .,, , ~,
.~ ·. ;, .. .
·,·.:t,)/,' • ::r:-: ;•
,·
1
• :t.-, · ~~ ··1 •t ! ',: ; , , , , ,,;,J •; I ;,! '
. KEGIATAN USAHA POKOK: ~ ... PE;R_r;>_~~J.\NGAN ;~ ~~RANG : : ; , PE_RLEt:H~~KAPAN DAN ASESO-RIES !.~LUI_ : . 6203.8 . : J .: : ~: ::.: ·. •~: :. : :: I·· ;,;;.~:,, ~~>~:·:-;·.::~·: ;'T.ELE KOMUN I KA s I ,·;,.. '1, "
:; PENGF..SAHAN MENTERI KEHAKIMAN . · : ·· · ~: ·. '. ·;;·~ ' · ·- ~~-~lOR: C2-11,864.HT.01.01•TH~!7 ·~ ' -: • .; · ••
•11 , ••. : .: .; • 1. J,.f
~
•. ;
JANGGAL: 14 NOPEMBER 1~!7 • •·..
1.: .. .: . "' ••
:1:.:; I i. ·
• :. :_~.::.:::.,:.:~... ::.::.~.-~ .~ .~.~..~ .....~.~---·~-~--~ -E..~.~-~-~.: ......~.~ -~? . :.: ... . ... . / · ·.·:::~~-~.~.~.~ :: . ~.~ .~.!.~~ .. P.~.~.~-~!..~.~-~-~. : ..~~~-~-~g·~- ~!.~ I A~ . .... M~""nGANGAN KOTAMADYA BDGOR, !•
IJATIII
--~~~ ACHJAS RAUP )
070006060
. ... ,
..•.
' .·
'.'
.. .. . . .~
•
' • .
j
~
..
., ... '•
.i . ;.
·:
t.::
.
,'. ', '"" :
•
~
··.· •. .~
..
~·
.- .:• ·.
··.:. . . ·.' •.
:
:·
•
....
! ...i : · 1 •.
.. . .;• ~
:
~::-
: ·:,:.:. .
_,
... .: ·.. .;
I
... .,.. . . ..... .... ~
,·
~
';
:
No. 6343
t;tr!l
1998
~
PERSEROAN TERBATAS
Tambahan Berita- Negara R. I. Tanggal 13/11
-
1998 No. 91.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuar. Pasal 22 ayat (I) Undang-undang No. I Tahun 1995 ten tang Perseroan Tcrhatas. KEPUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR: C2-ll.864.HT.Ol.Ol.TH.97. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.
\.
Membaca
Surat permohonan tertanggal II Maret 1997 Nomor : 43/N/ 1997 dari Notaris Susan Somamiharja, SH., yang kami terima · · tanggal I Oktober 1997.
Menimbang
Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk membcrikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud .
Mengingat
I. Undang-undang Nomor I Tahun 1995 Tentang Per::.eroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lcmbarafi· Negara Nomor 3587) ; 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.OI-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang 'Fata Cara Pengajuan Permohonan dan Pcngesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
. L66l /IIX/S'0-0 l /H 8/9t : JOWON ' .10~08 P.ApO)ifqC)i UUU4CSOJ;)d UI?JCljP.p -U;:>d JOlUC)Ilp ltL009li'00J"dGJ. 'ON uuau:1p UP.U4CSOJ?d JUlJP.O lJ!fEM auc1 -u;11 z: un 4nJ. t ·oN nn mns;)s uc-e 4nsnJ;)d JlllJP.G um 1-ep uuvc•Jcr•P 4UJ?l 861 lUI P.PJP. ueau;)p Ul!U4l!SnJ;)d •L66l -Z J-Jl p"?a3uul 'S!UIP.)I 'lUI UU4 t!PHd
eJC~;)N e~JCM '61 S'Lti'O/l8S'00/£00Z'ZO' I L
JOWON "lfnpnpU?d epUCJ. nUU)i auli~::!W -;)d 'JnW!J. J0~08 U"Cll!UJU:>;l)l 'UUWU\nll!)i Ul!4l!Jnp)i 'S'O ei3JP.M Un"lfn~ '(; l ea~UUl;)j_ SVJ.VSI::I3.1. NVOI::I:ISI::I:Id PERSEROAN TERBATAS
)/"';:~ ·:
.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERT AMA
Membcrikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : P. T. B o n e t U t a ·m a, NPWP. !.795.837. 2--104, berkedudukan di Bogar, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal I Oktober 1997 yang dibuat ol'!h Notaris Susan Somamiharja, SH., berkedudukan di Bogar. q · ·
KEDUA
Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak ,. · tanggal diletapkan: · · · Ditetapkan di Ja~~rta.~ r Pada tanggal 14 Nopember 1997. A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG'-UNDANGAN; u.b. DIREKTUR PERDATA,
Diberikan sebagai · salinan. Notaris di Bogar, SUSAN SOMAMIHARJA, S.H.
(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PF.RCEI'AKAN NEGARA Rl.
2
6~4~
Astuty Triyandani, Sarjan Hukum dan Nona Yani Sari, kedua-duanya adalah Pegawai Kantor Notaris dan hcrtempat tinggal di Bogar, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi. maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, para saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan lima perubahan ialah karena tiga gantian, satu coretan dan satu tambahan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
RATNAWATI WIDJA YA, SH. NIP. 040013295.
"
\:v\:9
59
"1 '' 1"fl"
t:/\ucnp-enp::~'f
.. . ·-··"1 ""P '!JllS !UllA_ llUON Ul?p IUOlfOH
~!-'!:ION JOJUP.)J II?MP.~;,d ur.rms '!UllpUt?,{IJ.L hlnJsy
u"-'1!-IJ'~UI;)YI/
tt'tlJ
VYI/V.U13d UP.ljdi?);)U;IJA,f
SV.LV8i:i3.L NVOi:i3Si:i3d
C'>:\4:\
Tetangga 12, Rukun Warga 05, Kelurahan Katu lampa, Kecarnatan Bogor Timur, pemtg~ng Kartu Tanda Penduduk Nomor 7l.OZ.2003/00581/0437519, Warga Negara lndo!lesia. Komisaris : Tuan Insinyur Michael Santosa Sunggiardi, lahir di Boger, pada tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus limapuluh sembilan (133-1959), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Siliwangi Nomor 58, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, Ke:lurahan Bondongan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu ' Tanda Penduduk Nomor 71 ·.01.1002/01505/0020126, Warga 1• ··, Negara Indonesia. •·T·· · · ' •·· ' Pengangkatari anggota Direksi Clan 'Komisaris ier~~but tellih diterim~ oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disa'hkan datilm Rapat timum Pemegang •Saham· yang pertama· kali 'diadakan setelah Akta Pendirian ini rriendapat pengeSatian· Menteri Kehakiman ·Republik ·Indonesia. ·' · 1 • • ,• J Para· penghadap ine'nyatakan bah'wa 'Anggaran Dasar .ini sesuai (lengan 1 kehen~ak mereka · da.1 sesuai puhi 'den~an peraturan ' hukutn' yang berlaku. I
II. Direksi dan
-·
,
1
'
''
Pudu hari ini, Kami s , tanggul I 1- 12- 1997, Pt:ruAahaan denaan akta tn Ielah didaftarkan dalam Daftar Pcrusuhaan sesuai UU No. :\ Tahun 1982 ten tang Wajih Daflar P.:rusahaan dcngan No. TDP. I00416007:\ I di Kantor Pen-
daftaran Pc rusahaan Kab/Kodya Bogar, Nomor :
Kakandeppcrindag Kodya Bogar Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Pcrusahaan Dati II. Jr. MOCHAMAD ACHJAS RAUP.
NIP. 070006060.
''
.,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepad11. orang lain -dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk inembuat pengubahan dan/a.tau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk m~ngaju~an dan:,menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk me!l}ilih ,tempat kedudukan dan untuk . melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan . .
~ ~ .~ ~....i
,,
De m i k i a n I a h -a k t a i n i.
Dibuat dim diresmikim di B6gor, pada hari , tanggal , bulan ctan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, ' dengan dihadiri oleh Nona r
58
~6/BH/10-05/XII/1997 .
3
' N VUH:1SH3d NVI HiaN3d V J.)fV V J. VQ
UIDfnp;:>d!P auu,{ !l.ldd:ls P.ltms ihmA nJu:m uup JUJuAs uufludp unp;nt 1udu~
S\fl\f8tl31 NV'Otl3Stl3d Sit .L V'81:l3.L N'VC'tl3SI:l3d
~P~()
PERSEROAN TERBATAS
6:'\4:'\
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 1/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. .. 2,. Apabila perseroan dibubarkan, baik karen a berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat · 2 tidak menunjuk likuidator. 4. Upah bagi para likuidatur ditentukan oleh Rapat Umnm Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiata;, usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan dibubarkan. 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhi.tungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur. P e r a
t u r a n
p e n u
t u
p.
Pasal 28. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus~an. Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkail bahwa : I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal I 0 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : Tuan Doktorandus Insinyur Sudjaja Wira, lahir Direktur di Bogor, pada tanggal dua Pebruari seribu sembilanratus limapuluh tiga (2-2-1953), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bogor, Baranangsiang Indah P.IVn, Rukun
57
~V\::t)
S\fl\f8tl31 N\f0tl3Stl3d
PEASERvAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama scperti yang diperlukan untuk Rapat perlama, kecuali m ~ ngenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling Ja'mbaf7 (tujuh) hari' sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal ·panggilan dan tanggal Rapat dan keputusan disetujui paling sedikit lebih dari 1/2 (!:atu ·perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ·': dengan sah dalam Rapat. '
DATA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN .
6~4~
· 5. Keputusari ·mengemii p~ ngurangan modal harus 'diberitahukan secara tertulis kepada semua kie'ditor Perserdan dan :diumurhkan olch Direksi dalam surat kabar harian· berbahasa Indonesia yang : te'rbit da'n/atau·' beredar set ara luas di tempat kedudukar. Pe1seroan dan dalam Berita Negara paliitg'himbat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pcngurangan modal tersebut. •
~•
'
'
I
,
Pen g gab u n g a ·n, '1·
j:
. ~ .~: I,.
I
i
·
{
•i
I
' I
·
I
.;i l
,t
<.,...
:1 \
p e I e b u ran,
p e n ·g a
·~ · · 1 ,r.' :,
.•'\ . , ··:; 'l
I
m· b' i· .J a I i' h •a n: ,· ,. ' d' .i :> L'
..•
I
P?.sal 26.
\
;.}
't
; I•
I
>
d a n
'·.
f1
i: " rilre~si ~~~J,i,~., me,ngumumk~n dalam 2 (dua)su~at ~abar harian mengegang Saham. · · ·
, t
!
' I .' Dehgan
I
'.
b. Akta Perubahan Tanggal dan Nomor A.k.ta Nama dan Tempat Kedudukan Notaris
6: Para Pendiri Perseroan 6.1. Nama lengkap· · Status pekerjaan . :remp~t d'a~ . tanggal lahir A.lamat jelas
I•
I···
·,
{ •. ·i
('1
•".
I
.('
' .
.
•,1
.·
I
.
·r~
•
I
.
m'~'ngi~dank~n· keient~an 'P'eratura!l Pe~undang-unda~gan yang
berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat di hi~·ukan berqas~rkan keputusan Rapat Peniegan:g ' Saham'' yang'' d ill'adirl~' 6f~h ·~bifibgang sahafu yang mewakili paling ·sedikit 3/4 (tiga per 'em pat)' dari'jumlah seluruh
Umum
•
'
56
l 1
~ '
1 . 7 9 5 .8 ~7 . 2 -4 04.
KPP Bogor. Tertutup. Nonfasilitas. I April 1996. Nomor I.
SUSAN SOMAMIHARJA, S.H., : di Bogor. II Maret 1997, Nomor 4.
SUSAN SOMAMIHARJA, S.H., di Bogor. Drs. Ir. SUDJAJA WIRA. Swasta . Bogor, ,2 Pebruari 1953; Baranangsiang Indah P.IVn Bog or. Indonesia. lr. MICHAEL SANTDSO SUNGGIARDI. Swasta. Bogor, 13 Maret 1959. Jalan Siliwangi Nomor 58 Bogor. Indonesia.
Kewarganegaraan 6.2. Nama lcngkap "
··:
.· · : ,Pasal 27. 1
3. NPWP Pcrseroan a. Nomor b. Kantor Pelayanan Pajak yang 'n1cngeluarkan 4. a. Status ·Perseroan b. Jenis Perscroan 5. a. Akta Pendirian , Tangga! dan No~.<1~ :Akta Nama dan Tcmpat ·.IS.eJudukan Notaris '!
·
~p ·b,'mb ' u' 'baran ·da·n:' l l .k 'uld ~ si.
',_ ..
P.T . BONET UTAMA . Bogor.
I . Nama Perseroan 2. Tempat Kcdudukan Pcrscroan
'
n~i _Jfn.cana penggabu,nga~.•. peleburan., .dan .penga!Jlbi l~lihan .J?erseroan palin.g l~mbat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat UmumPeme-
11 '> • : 1•• ,.;
(Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No. 111995).
···.;
, l.. ,Dengan rtengindahkan ketentuan .Peraturan Perundang•undangan yang berlaku maka penggabungat'l, peleburan, dan pehgambilalihan, hanya 'dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dih ~di~L ole~ pe111ega9.g ~ah~ y~ng mewakiiL pal~ ng sedikit ~/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suat:a yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat} dari. jumla~ ..~uara yang di1 keiiiJr~a'rf deng~i'{ sa:t1 A aiam Rapat.:- "~. · ·' :·' ·;" · • • • • •• • ,'', '
6~4~
Status pekerjaan Tempat dan tanggal lahir Alamat jelas Kewarganegaraan 5
llllLJ
Slf 1 \1'8831 Nlf083S83d
PERSEROAN TERBATAS
()~4~
Pcr~croan didirikan untuk jangj.,:a waktu R. Maksud Jan Tujuan Pcrscroan
PERSEROANTERBATAS
7.
9. Kcgiatan Us
P~:r scrna n
I0. a. Modal dasar Perscroan schcs;:r b. Motlal yang telah ditemp:1tkan scbesar c. Modal yang telah disetor schcsar
75 (tujuhpuluh lima) tahun . Pcrdagangan umum . - Jasa. Mcnyclc nggarakan perdagangan alat-alat tulis dan perlcngkapan kantor. - Menyelenggarakan jasa di bidang te!ekomunikasi terutama jasa internet. - Menyelenggarakan jasa di bidang ptrcetakan, penjilidan, penerbitan dan kartonage. , Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Rp . 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah). Rp . 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).
II. Saham a. Jumlah saham h. Nilai nominal setiap saham
1200 (seribu duaratus) saham . Rp. I00,000.- (seratus ribu rupiah).
I2. Pemcgang Sa ham Nama Pcmcgang Sa ham ·•
Jumlah saharr, Nilai nominal Saham ~· ang diambi! hag ian I
Drs. Jr. SUDJAJA WIRA. 'l! Jr. MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI. .. . "
!:,
Jumlah yang disetor
'
I
,.
150
Rp. 100.000.-
150
Rp. I00.000.- · Rp. 15.000.000,-
-
6
ltlLJ
S\1'1\1'8831 Nlf08:3S83d
Rp. I5.~.000.-
I
!1~4~
3. Apabila jumlah Jana cadangan telah mclebihi jumlah sckurangkurangnya 20% (tluapuluh pcrscn) Jari modal yang ditcmpatkan terscbut maka Rapat Umum Pcmegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sehagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan hagi keperluan Perseroan . 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laha, dcngan cara yang dianggap baik olehnya dengan pcrsetujuan Komisaris dan dcngan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pcngubahan
anggaran
dasar.
Pasal 25. I. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan k:'eputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. 2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan· dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut scrta didafta'rkan daiam Wajib Daftar Perusahaan. . , . ' i) • . . h ' . 4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat lkuorum yang ditentukan. 'tidal(te'rcapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 · (dua ' puiuh satu) hari setelah Ra.pat pertama itu dapat diselenggarakan 55
l?'liiunl
lillY
)jnlllll
Ul?)jl.llj)lp lii?OJ;J'>J;Jd
S\f 1 \f8tl31 N\fOtJ3StJ3d S\fl\f8tl.31 N\fOtJ3StJ3d
PERS E' ROAN TERBATAS
6~4 .'
Pe n
a h a.
I~ .
2~.
I . Laba bersih Perseroan dala:n sualu tahun buku sepcrti lcrcantum dalam
"•:raca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan . oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan !oleh Rapat tersebut. 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegelum lewatnya_jangka wakt~ 5 (lima) .tahun, dengan, ;menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebu~ yang dapat diterima ~o~eh Qireksi.I;'erseroan. ··' , ,, •1: , Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. . , '! , · ... 1
,
I
,·,
Pe' ~g g ·u· n a :a ,n (I ~
·
....
·
·
·~
.
.,
~:·a . n: g .a ~.
J Pasal 24:
•:r , ·
~;'
I
dan a ;.c: ,a
,
r:
•
I
•
m
I
•
• • ·.
'.
'
54
••
6~4 .'
Pcmanggilan Rapat Umum Pcmcgang Saham (RUPS) Jangka waktu 'pcmanggilan RUPS
14 (cmpathdas) hari scht:lum tan gga l rapal . ,•., 14. Cara Pemanggilan RUPS Sural Ten:alat. 15 . Tempat RUPS Di tcmpat keduduk an Pcrseroan dan di tcmpat Pcrscroan mclakukan kcgiatan usaha. 16. Kuorum Rapal 'dan Pcrsyaratan Sahnya Keputusan : Rapat Umum PcmcgangSaham
Kuorum
a. RUPSTahunan. RUPS 1 RUPS2
lcbihdari 1/2. lcbih dari 1/1
b. RUPS UntukPengubahanAnggaran Dasar RUPS I palingsedikit2/1 RUPS2 palingsedikit213.
c.' RUPSUntuk :
Kcpulusan
lehihdari 1/~ . lcbihdari 1/2.
palingsedikit2/3. lebihdari 1/2 .
..
Mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atau sl'luruh kekayaan Perseroan paling scdikit3/4.
paling sedikit3/4.
Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan paling sedikit3/4.
palingsedikit3/4.
Pembubaran Perseroan
paling sedikit 3/4.
palingscdikit3/4.
1•
1., Bagian· dat-i l'aba yang d.isediakan untuk dana cadangan ' ditentukan oleh Rapat ·uiTI~~ nPe.megang S~h~rlt' d~nga~''me'~glitdahkan 'Peraturan Perunda.ng-~ndang~n ya~g berlaku'. · '· 2. D,ana . c,adangan sampai depgan jumlah 1 ~ckt~~an8-~urangnya 2b% 1 1 . (d!Japuluh persen) dari 0dal yang ditempatka~ ' hanya digunak~it uhtuk • ·, • .' f I' I menutup kerugtan yang dtdenta oleh Perse·roan. .,
lhlJ
PERSEROAN TERBATAS
g g u n a a n
rjasal
"' (
'L
r
r-
•
'
I
·: ..
'
I
17. Direksi dan Kornis
WNI yang mcmenuhi kctentuan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku .
.I
7
HllJ
6~4~
lfJJO Jl))ji)UP.ip IS'f:l.IIQ
P.Jofliiuy
·q
SVlV883lNV083S83d
PERSEROANTERBATAS
hal mana tidak perlu dibuktikan kqada Pihak Ketiga. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris; dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rar-at dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. 2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berit2 Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat drtn seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan Pihak Ketig" tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. 3. Penandatanganan yang diiT'aksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. Kuor um, hak s
•1
SV1V8831 N\fOI:J3SCJ3d
ltl9
PERSEROAN TERBATAS
6~41
d. Rapat Komisaris Kuorum rapat
Lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Komisaris yang hadir atau diwakili . Lcbih dari 1/2 dari j11mlah suara yang sah yang dikeluarkan.
Kcputusan 18. Penggunaan !aha, pembagian dividen dan pcnyisihan untuk dana cadangan
Ditentukan oleh RUPS .
Dengan ini kami menyatakan bahwa Data Akta Pendirian ini adal2h sesuai dengan ketentuan standar Akta Modt;I III, ketentuan Undang-Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Pcrundang-un
a r a , d a n k e p u t u s a n.
rasa! 22.
SUSAN SOMAMIHARJA, SH.
I. a. Rapat Umum Pemegang Sa:tam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari l/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan tak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila dit
e. Rapat kedua adalah sah dan be!"hak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 113 '(satu' pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
52
9
tVl
S\fl'v'81:131 NVOI:J3SI:I3d
6~4 .~
PERSEROAN TERBATAS
Data Akta Pcndirian Pcrscroan ini schagai dasar Surat Keputusan Mcntcri Kchakiman Rcpuhlik !nuonesia Tanggal 14 Nopcmber '1997 Nomor C2-11864.HT.Oi.O!.TH 97 . Dikctahui : Dircktur Jenderal Hukum dan Pcrundang-undangan; u.b. Direktur Perdata, RATNAWATI WIDJAYA, SH. NIP. 040013295.
Pad a hari ini, Kamis, tanggal 11-12-1997, Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan denga;~ No. TDP. l0041600731 di Kantor Pendaflaran Perusahaan Kab/Kodya Bogor, Nomor : 36/BH/1 0-05/XII/1997 . Kakandepperindag Kodya Bogor Sclaku K· ~ pala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II. !r. MOCHAMAD ACHJAS RAUP. NIP. 070006060.
PERSEROAN TERBATAS
Temp<)! r a p a
t
dan
u m u m
6~4~
pcmanggilan
p ·c m c g a n g
s a h a :n.
Pasal 20. I . Rapat Umum Pemcgang Saham diadakan di tempal keduJukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pcmegang Saham dilakukan dengan sural tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) h:ui sebelum tanggal Rapal dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dengan tidak inemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat terscdia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan. 4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat rliselenggarakan· dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. Pimpinan ra pa t
u m u m
dan
berita
pe m e g a ng
acara s a h a m.
Pasal 21 . I . Apahila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapal Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan k-arena sebab apapun, hal mana tidak perlu' dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur; data~ i1al semua Direktur tidak ada aiau berhalangan karena sebab apapun,
10
51
~P~9
SV 1 V8tl31 NVOt13Stl3d
SV1V8i::i3.L NVOI::l3SI::l3d
\.1<\:l)
PF:RSERO/\N TEA BAT AS
PERSEROAN TERBATAS
6 .~4 3
selama tahu'n buku yang memp~nr,aruhi kegiatan Perseroan untuk · rm!ndapatkan pe~setujuan Rapat; · .. , c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan: d. Dapat diputuskar: hal-hal lain yang tclah diaJuk:::n dengan tidak mengu· rangi ~etentuan · da't~m A·~ggaran Dasar. 3. Pengcsahan perhitungan tahunan olch Rapat Umum Pcmegang Saham Tahunan, berarti mcmberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kcpada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 'tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. 4. Apabila. Direksi atau Komisaris !alai untuk mcnyelenggarakan Rapat ' r. ! • ·. . . , . . Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah dJtentukan maka peme'ga'ng Saham berhak meinanggif sendiri Raj:n1t ' Umum .Pemegahg, Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin da'ti ' Ketua Pengadilan Negeri yang daerah llukumnya meliputi tempai kedudukarl Perseroan'.'
PERSEROAN TERllA T AS.
6343 1
. ,II
Ra pat um um
p e m e g a n g ·s a h a m Pasal 19.
~-1
1 ' •
I u •a r
b i a s a.
:i ::.ll
P.T. BOGOR INTERNET. . Nomor 1. Pada hari ini. Sen in. tanggi1l satu April scrihu sernhi!anratus semhilanpuluh enarn ( l-4-ll)96). Hadir dihadapan saya, Susan Somamiharja, S:1rjana Hukurn. Notaris di Bogor, dcngan dihadiri oleh saksi-saksi yang s:1ya. Notaris kenai dan namar.amanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : I . Tuan Bing Sutanto (Tan, Bing Tik Stevephanus), wartawan , bertcmpat tinggal di Bogor, Jalan Pengadilan· Nomor 9 Blok B-5, Rt. 03. Rw. 03, Kelurahan Pabat'on, Kecamatan Kota Bogor Tcngah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nom or 32.71.03.1 003.06521; 2. Tuan Doktorandus 1nsinyur Sudjaja Wira. pegawai swasta. bcrtcmpat tinggal di Bogor, Baranangsiang Indah P.IVn, Rt. 12, Rw. 05, Kcl~rahan Katulampa, Kecamat!ln· Bogor Timur, pemcgang Kartu Tanda Pcnduduk Nomor 71.02.2003/00581/0437519; , 3. Tuan Insinyur Michael Santoso Su'riggiardL wiraswasta, bertcmpat tinggal di Bogor. Jalan 'Siliwangi 'Nomor 58, Rt. 01 , Rw . 13, K~lurah~n Brndongan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tand;, Penduduk . · Nomor : 32.11.01.1002.09184; kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia. Para penghadap Ielah saya, Notaris kenai. Para penghadap· menerangkan dengan tidak mcngurangi izin dari' yang berwajib dengan ini mendirikan satu Perseroan Terhatas dP.nga11 mcmakai anggc.ran dasar sebagai berikut :
I. Direksi atau Kumisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelcnggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas per~intaan tertulis dari I (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah ~eluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis terscbut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-he! yang hendak dibicarakan disertai .alasannya. 3. Apabila .Direksi at~u Komisaris !alai untuk. menyelenggarakan Rapat . : 'I , Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sej~k surat P,~~mintaan itu diterima maka peme'gang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua· Pengadilan Negeri yang daerah hui
Perseroan tcrbatas ini bcrnama "P. T . B o g o r I n t e r n c t". (sdanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dcngan "Perseroun"). herkedudukan di Kotamadya Bogor. ·' I'· Dcngan mempunyai cabang atau perwakilan ditcmpat lai'l, haik didalam maupun diluar negeri sebagaimana yang ditetapkan oleh Direk:;i .
50
II
Nama
da·n tempat
kedudukan .
Pasal I .
~P\:9
SV1'v'81::l31 N'v'OI::l3SI::l3d
S'v'l'v'81::l31 N'v'OI::l3SI::l?d
PERSEROAN TEABATAS
PERSEROAN TERBATAS
6343
~v~9
6:>43
•.. P~rundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Din:ksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemcgang Saham Tahunan . Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. ,
J a n g k a w a k t u.
Pasal 2. Perscroan ini dimulai 1i:1da tanggal anggar:m dasar ini drsetujui olch yang herwenang dan didirikan untuk j:.ngka waktu 75 (tujuhpuluh lima) tahun , dengan tidak mcngurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 Kitah UndangUndang Hukum Dagang . Maksud
dan
t u j u a n.
Pasal 3.
Ra pa t
u mum
p e m c g a n g s a h a m. Pasal 17.
I. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah a. menjalankan usaha dalam bidang rea! estate serta bcrtindak sebagai developer berikut bidang pcnrbangunan (kontraktor) guna memhorong segala macam pekerjaan hanguran dan pekerjaan umum, seperti perumahan, gedung-gcdung, pabrik-p.:brik, jalan . dan jembatan, saluran air, irigasi, pengcrukan, pengurugan, pe:nasangan instalasi listrik, telepon. air, gas dan lain sebagainya yang menyangkut bidang-bidang tersebut diatas, termasuk pula sebagai perencana, pelaksana dan pengawas; b. mcnjalankan usaha dala~ bidang percagangan umum, termasuk impor dan eks~or, perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitl'ngan orang atau badan lain atas dasar komisi; c. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan, kartonage scrta perdagangan alat~alat tnlis dan perlengka~an kantor; d. berusaha dala:n berhagai macam bidang industri, seperti konveksi pakaian kerajinan Iangan d?n lain sebagainya dalam arti yang seluas-luasnyaserta rn-~ mpcrdagangkan hasilnya; , e. menjalankan usaha dalam bidang jasa terutama jasa telekomunikasi yaitu jasa internet. kccuali jasa dalam bidang hukum; dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam arti kata yang se!uas-luasnya menurut ketentuan hukum dan UndangUndang yang berlaku. 2: Perseroan hcrhak menjalankan segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuun tcrsebut dalam ayat diatas baik atas tanggungan sendiri · maupu'n bersama-sama dengan pihak lain. dcngan cara dan bentuk yang
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari ner&ca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat; b. Direksi mengajukan Iaporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan pengubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul
12
49
'
I
j
'
•
I. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Um:~m Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Rapa t umum pe megang
s a h a m t a h u n a n.
Pasal 18. I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 {enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup: 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
··~·
tt>PJ
SV1V8tl31 NVOtl3Stl3d
P~RSEROAN
6343
SV1V8l:l31 NVOtl3Stl3d
PERSEROAN TERBATAS
TERBA TAS
Dalam hal keputusan b~rdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit !ebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkln dalam rapat. 10. Apabila suara yar.g seluju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan . , 1). a. Setiap angg~tli Komisaris yang hadir.berhak mengeluarkan l.(satu) suar'l dan tambahan I (satu) suara untuk ·sctiap anggota Komisaris lain yang · : . diwaki.linr~· . ; . .·.1, , . . b.. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan .dengan surat suara terttitup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan , l,isan ,ke<;uali Ketua R,ap~t menentukan .lain tanpa ada ' keberatan· dari yang haclir. ·'c. Suara blanko dan s~ara yang .tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak' ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang, d~kcluarkan. 12. Komi saris . dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 1pengadakan Rapat Komisaris~ dengan ketentuan semua anggota Koinisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetuju~ 'I ' an mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangam persetujuan tersebut. ' Keputusan' yang diambil 'dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan kepuh:..san· yang diambil denga'n 'sah dalam Rapat · Komisaris.
th9
6343
sesuai dcngan kcperluan Perscroan serta dcn gan rnengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pcrseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas sccara usaha patu~gan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini . Modal. Pasal 4.
I . Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal I (satu) Januari sampai dengan tanggal 3 I (tigapuluh satu) Desember. , Pada akhir bulan Dt>sember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama .kalinya buku !'erseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pend irian ini dan ditutup pa
. I. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta ,rupiah), terbagi atas 1200 (seribu duaratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah diamhil bahagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal Anggaran .Dasar ini memperoleh persetujuan dari yang bcrwenang oleh : a. Tuan Bing Sutanto tersebut, sebanyak 240 (duaratus empatpuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh empat juta rupiah ..... Rp. 24.000.000,b. Tuan Doktorandus Insinyur Sudjaja Wira tersebut, sebanyak 240 (duaratus empatpuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh em pat Jut a rupiah ...................... .................... .. .... .. 24.000.000,c. Tuan Insinyur Michael Santoso Sunggiardi tersebut, sebanyak 240 (duaratus empatpuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya scbesar duapuluh empat juta rupiah 24.000.000,atau seluruhnya 720 (tujuhratus duapuluh) saharn, atau bernilai nominal sebesar tujuhpuluh dua juta rupiah ................. .. .. .... .. .... ............. ............................... Rp. 72 :000.000,3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan tHkeluarkan mcnurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan olch Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-i<etentuan dalam Anggaran Dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
48
13
'
1
'
.•·
'
'I
'
'
' \
I ,
1
'
I
T a h u n
'
'
•
b u k u.
Pasal 16.
::iVl.lti:H:l:U Nlt0t13SI::j3d
lt\.:l)
Sit1118831 Nlf0t13Sti:Jd
PERSERCANTERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
4. Apahila hcndak dikcluarkan s·:~ham yang masih dalam simpanan, maka pcmcgang saham yang namanyd ll'rcatat dalam Daftar Saham mcmpunyai hak .tcrlchih dahulu untuk mcng.:mbil hahagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka wak tu 30 (tigapuluh) hari kalcndcr sctelah Direksi mcnyiarkan keputusannya 1entang pengeluaran saham tersebut dan rnasing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil hahagian rnenurut perbandingan juml:lh saham y~.ng mereka rniliki. Bilamana setelah lewatnya j:1ngka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender tersebut ternyata rnasih ada sah<•m baru yang akan dikeluarkan yang belurn ·diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak m..:nawarkan sisa saham yang bclum diambil bahagian . tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Scluruh modal dasar haru.; tclah dikeluarkan dalam jangka waktu I0 (sepuluh) tahun terhitung mulai t
I 0. Dalarn hal hanya ada scorang Komisaris maka segala tugas dan wcwcnang yang diberikan kcpada Komisaris Utama atau anggota Kornisaris dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.
6343
R a p a t
K o m
1
s a r
6~4~
1
s.
Pasal 15 .
nama. 2. Yang boleh memiliki d:~n mempergunakan .hak '· atas suatu saham hanyalah Warga Negara Ir.donesia atau suatu Badan· Hukum ·Indonesia. 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau ·tsatu bada:n ·hukum sebagai pcri'ri:ik dari 'satu saham. · • ,. 4. Apabila ··saham karena sebab aparun me'njadi;'kepunyaan • beberapa orang, maka rnereka yang ·memiliki ·• bersama-sama · itLJI Idiwajibkan untuk mehunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama .dan yang d:tunjuk• atau .diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan . hak-ha_k ..yang di.berjkan .oleh, hukum .atas .saham tersebut. · 5. · Selama kctentuan dalam ayat 4.diatas ·beluin dilaksanabm , ·maka suara yang dikeluarkan: dalam · Rapat ·Umum •· Perriegang Sa ham untuk !;aham· itu
I. Rapat Komi saris dapat diadakail setiap waktu bilamana·dianggap perlu oleh seorar.g atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari I (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1110 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. 2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. 3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. . 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. . ~pabila scmua ~nggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan .dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan, kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. · 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan Sural ·Kuasa. 8. R-apat .Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan 'yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ·:· · Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -- 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarnh untuk· mufakat. "
14 '
47
Pasal 5. 1. ·
I •!1
,!r
1.. Semua .saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
ata~
th9
S'v'1 'v'81::l31 N'v'Ot!3SI::l3d
S'v'l'lt8t!31 N'lt8t!3St!3d
H\::9
PFASEROAN TEABATAS
PERSEROAN TERBATAS
atau tempat lain yang dipcrgunakan atau yang dikuasai oleh Perscroan dan herhak mcmeriksa scm11a pcmbukuan . sural dan alat hukti.lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta bcrhak untuk mengctahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi .
dianggap lidak sah . •scdailgkan pcmhayaran dividcn utlluk salo •un ilu juga dilangguhkan . 6. Scorang pcmilik saham mcnurul hukum harus tunduk kcpada Anggaran Dasar dan k~pada semua kepulusan yang diamhil dengan sah dalam Rapal Umum Pcmcgang Saham.
6~4~
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk mcmherikan penjelasan tcntang scgala hal yang ditanyakan olch Komisaris. 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Di.reksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pemberhentian semenlara itu harus diberilahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian semenlara ilu, Komisaris diwajibkan unluk menyelenggarakan Rapal Umum Pemegang Saham yang akan mcmutuskan apakah anggota Dir,eksi yang bersangkutan akan , diLerhentikan seterusnya atau dikemb~Ij kan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu dib~ri kesempatan L;ntuk hadir gun~ membela ciiri . . 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidakhadir, oleh sa!ah S!!Orang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yarg uipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. [', Ketidakhadiran terse but tidak 1•erlu dibiktikan kepada pihak lain .. 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (ti;;apuluh) hari setelah pemberhentian sementara :itu, maka pemberhentian semen tara itu menjadi batal demi hukum , dan yangrbersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
6~4~
:S u r a 1 s a h a m.
Pasal 6. I. Pcrscroan dapal mengeluarkan sural saham . 2. Apabila dikeluarkan sural saham, maka unluk liap sah~m dihcri sehelai sural saham . 3. Pada sural saham dicatat nama dari pcmiliknya. 4. Sural saham diberi nomor urut scrta ditandatangani okh Di,·ektur Utama dan Komisaris Utama. 5. Sural kolcktif dapat dikeluarkan sebagai bukti pcmilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemcgang saham . dalam surat kolektif harus disebulkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urul saham lersebut serla harus ditandalangani oleh Direktur U1ama dan Komisaris
Uta'ma.
·
··
6. Pada sctiap sural saham alau sural kolektif harus dicantumkan langgal pengeluaran ·dan catatan teniang ketentuan pengalihan sa ham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham lersebut sesuai dcngan kclcntuan dalam Anggaran Dasar. M e n g g a n t i s u rat
sa h a m.
Pasal 7.
9. Apabila seluruh anggota Dire:csi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris di"{!ljibkan untuk rQen.gurus !'erseroan. , , . ·'' Dalam hal ' d~mildan . Komi-;aris berhak · untuk· memberikan kekuasaan semen~ara keP.ada .seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, . ' ,
I. Jikalau sural saham rusak alau lidak dapal dipakai lagi. maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya alas penninlaan dari-dan kepada j ang berkepentingan. 2. Sural saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kcjadim. ini oleh Direksi dibuat Bcrita Acara dan dil.aporkan dalam Rapal Uinum Femegang Saham yang berikutnya. ·· ~ . Apabila sural saham hilang. maka atas pcrmintaan Jari yang berkepentingan kepadanya oleh Dircksi diberikan pengganli dari ·Sural saham
46
15
~v~9
SVlV8tl3l NV0tl3Stl3d
6~4~
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
yang hilang itu. sctclah menurut pcndapat Dircksi kch ilangan itu cukup dihuktikan dan dt:ngan jaminan yang dipandang pcrlu o!ch Dircksi untuk tiap-tiap pcristiwa yang khusus. ·
K o m i s a r i s.
'·· 4. ' St:tclah pcngganti sural saham tersebut dikcluarkan. maka surat aslinya tidak ht:rlaku lagi terhadap Pcrseroan . 5. St:mua ongkos yang hcrsangkutnn dengan pcngcluaran pengganti sural saham itu di:anggung oleh pcmegang saham yang bersangkutan.
6. Kctcntuan dalam Pasal 7 ini, berlaku sccara mutatis-mutandis bagi pcngeluaran pcngganti surat kolcktip. Daftar saham. Pasal 8. I. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan ditempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. I
2. Pcmegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan tempat tinggal dcngan sural kepad:: Direksi. Selamu pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada p'!megang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham. ~. Pcmindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ·vakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Dircksi d1pat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.
SVlV8tl3l NVOtl3Stl3d
tv~9
6~4~
Pasal 13. I. Komi saris terdiri dari. seorang atau lebih anggota Komi saris, apabila diangkat lcbih dari scorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yiu1g memenuhi 'persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 3. Anggota Komisaris diangkat olch Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengmangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Apabila oleh suatu sebab jabatim anggota Komisaris low:lng, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lo·.vongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengi5i lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini . 6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ~erselmt kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal peugunduran dirinya. 7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yr.ng berlaku; d. Meninggal dunia; e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegaug Saham. T u g as
d an
w e w e n a n g
K o m i s a r i .> •.
4. Pcmindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang pt:nyerahan itu, yang ditulis didalam Daftar Saham, apabila dikeluarkan sural saham juga dicatat pada sural sahamnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utamil dan Komisaris Utama.
I. Komisaris mclakukan pengawasan atas kebijaksanaan Dirt:ksi dalam menjalankan Perseroan scrta memberikan nasihat kepada Direksi .
5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua kctcntuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
:6
45
Pasal 14.
lf7t'lJ
S\f l \f8l:Bl N\f083S83d S\f l \>'8831 N\f083S83d
6141
PERSEROAN TERBATAS
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, mak& Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Dircksi yang hadir. 7. Seorang anggota Direksi dapat diV.•akili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Sural Kuasa. 8. Rapat Direksi adalah Sah dan berhak l'nengambil keputusan yang mengikat apabila lebih 'dari 1/2 (satu per dua) 'dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. 9. Keputusan Raoat Direksi haru's diambil ocrdasarkari musyawarah untuk mufakat.
t'tt'9
PERSEROAN TERBATAS
6~4~
6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pcmcgang Saham sampai dengan hari Rapat iru, pemindahan nama saham tidak dipckenankan . 7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan mcmelihara Daftar Saham sebaik-haiknya . . '. 8. Sctiap pemcgang saham hcrhak mclihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor Perscroan. Pe mind aha n
hak
atas
s a h a m.
Pasal 9.
Keputusan yang diambil d'!ngan cara dcmikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapal Direks!.
I. Pcnjualan dan pemindahan hak alas saham yang hanya d!pcrbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain y1ng ditunjuk oleh Rapal Umum Pemegang Saham dan dengan pcrantaraan Direksi. 2. Pemcgang saham yang hcndak menjual saham harus menr.warkannya secara tertulis ·terlebih 'dahulu kepada para pemegang saham lair.nya dengan menyeb~tli.an dalam penawaran tersebut harga· dan persyaratan pe-njualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi' secara tertulis ten tan~ penawaran terse hut. 3. Para pemegang saham lainnya berhak memheli saham yan~ ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender scjak ditawa;:kannya dan mereka bcrhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. 4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada Pihak Ketiga yang disctujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan harga yang screndahi1ya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya. 5. Pemindahan saham secara lain dari pada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperholehkan dengan pcrsctujuan dari Rapat Umum Pcmegang Saham.
44
17
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemunguian suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. II. a. Setiap anggota Direksi yang hadir be.rhak mengeluarkan I (satu) suara dan tambahan l (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara li<;an kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianz.gap lidak ad 'l serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ke~entuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan terse but.
.•..
SV1V81::!31 NVU~:I::itl:ld S\11 \lfU:I31 N\101::1 3SI::!3d
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
6. Apabila saham karcna warisan, pcrkawinan atau sebab-scbah lain bcralih haknya dan tidak lagi mcnjadi milik Warga Ncgara Indonesia atau Badan Hukum. Indonesia atau apabila . scorang pcmcgang saham kchilangan Kcwargancgaraan lndoncsianya. maka dalam jangka waktu I (satu) tahun, orang atau bad3n hukum tcrscbut diwajibkan untuk mcnjual atau mcmindahkan h~k· atas saham itu kep:ida scorang Warga Ncgara Indonesia atau suatu Badan Hukum Jndon~.:sia, mcnurut kctcntuan dalam Anggaran Dasar ini .
7. Direksi untuk pcrbuatan tcrtentu b~.:rhak pula mengangkat scorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dcngan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Sural Kuasa.
1'> ., 4 .'
7. Sdama kl'tcntuan tcrsebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikcluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkaol pembayaran dividen atas saham .itu ditunda. Kepengurusan Pasal 10. · I. Pcrseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi . yang tcrdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diagkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Yang boleh diang!\.at sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkUian dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. 3. Para anggota Dircksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing -masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatannya, akan tetapi dengan tidak mcgurangi hak dari Rapat Umum Pcmcgang Saham untuk · memberhentikan mereka sewaktu-waktu. 4 . Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6343
8. Pembagian tug as dan· wewenang setiap · anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentan~an dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroa:1 akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan memj)unyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. ',.1·
Ra
p·a 'i
..
D i r e k s i.
Pasal 12. I. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau Iebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili · 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal II Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yan'g disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mcndapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggiian d:m tanggal rap at.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus disclenggarakan Rap:n Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. dcngan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan giatan usaha Perseroan.
6. Sctiap pcnggantian anggota Dircksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajih P~.:rusahaan sesu<~i dcngan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19M2 (scrihu scmhilanratus delapanpuluh dua).
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggihn terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat bireksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil kcputusan yang sah d2n mellgikat.
IX
43
ata~,;
tempat ke-
"1:1~•"'1 u~"l '1' ''1"·' -'1''-t«·' "'"';
fh9
uo ;u!""' ·P "U ·ut:S!JI:M I!U;lJP.:'1 ·llmlii!S I!III(P.tly '<)
SVlV8831NV083S83d S'il'V8H3l NVOH3SH3d
PERSEPOAN TERBATAS
PEASEROAN TERBATA S
2. Seliap anggola Direksi waji!) dcngan ilikau haik <.Jan penuh langgung jawah menjalankan tugasnya Jcngan mcngindahkan Pcraluran Perundangundangan yang berlaku.
T u g as d a n w c w c n a n g D i r c k s i._
6.\4.\
3. Direksi berhak mewakiE Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan lenlang segala hal dan dalam segala kejadian , mengika1 Pcrseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, scrla mcnjalankan scgala linuakan , baik y:wg mengenai kepen gurusan maupun kcpcmil ikan, akan lelapi dcngan pembatasan bahwa untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang alas nama -Pcrscroan (lidak lcrmasuk mengambil uang Perseroan di Bank); !
I
! PI)
(
.•
•
.''
h. mendirikan smitu usaha baiU alau turul serta pada perusahaan lain baik ·~ 'di, dalam maupun di luar n~geri; ' harus dengan persetujuan Komisaris. 4. Perbuatan hukum untuk me'lgalihkan, rnelcpaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebaJ,:ian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam sa~u transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berxaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pe.negang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 3/4 (tiga per empal) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujlli .oleh 3/4 (tiga per empal) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 5. Perbuatan hukum unt11k,mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 waj ib pula diumumkan dalam 2 (dua) sural kabar har\an berbahasa Indonesia )ang bereda·r ditempat _kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhilung sejak dilak'uka'n pe~bualan 'hukum lersebut. '' . '/··
:·
l' "j/
6. a. Direk'iur Ulama berhak dan - bcr~ena.ng bertindak uittuk dan alas nama Direksi ~er.ta mewakili Pers~ro,an . ,, 1_ ;_ , •• , 1
fl>fl,l
6~4
"\
Pasal II . I . Dircksi berta_nggung jawab pcnuh dalam mclaksanakan tugasnya yang clitujukan untuk kepenlingan Perscroan ualam mcncapai maksud dan tujuannya. 2. Scliap anggola Dircksi wajih mcnjalankan tugas schaik mungkin dengan mengindahkan Peraluran Pcrundang-und;1f1gan yang bed aku dan Anggaran Dasar ini·. 3. Dircksi bcrhak mewakili Pcrseroan tli ualam dan di luar P·~ngadilan tenlang segala hal dan dalam sega'li1 ke_jadian , mcngikal Pcrseroan dcngan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan , serla menjalankan scgala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : · a. meminjam atau meminjamkan uang alas nama Pcrscroan (lidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank); b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta telap dan perusahaan-perusahaan alau mcmherati haria kekaxaan perseroan ; c. mengikal Perseroan sebagai Penjamin ; d. mendirikan suatu usaha baru ; haruslah dengan persetujuan dari atau sural-sural yang bersangkulan lurut ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Komisari s. •
4.a. Direktur Utama berhak dan berwenang herlindak unluk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Didalam hal Direklur Utama tidak hadir a1au berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana lidak perlu dibuktikan kcpada pihak kcliga, maka salah seorang anggola Direksi lainnya berhak dan berwenang berlindak untuk dan alas nama Direksi serla mewakili Pcrseroan. 5. Direksi untuk tindakan-lindakan tertentu herhak pula mcngangkal seorang alau lebih · sebagai wakil alau kuasanya dcngan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam sural kuasa.
b. Dalam hal Direktur Utama 1!dak hadir alau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana lidak perlu ·d.ibuktikan kcrada Pihak Keliga, maka s'alah seorang 1anggota Direksi , lainnya .bethak,Jdi!n • bcrwcnang :·bertindak unluk dan at;:s nama Direksi serta mewakili -Perscroan .. · · · r
·' '6·.' Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Dircklur U1ama. rnaka segala 'tugas dan ·wewenarig yang diberikan kepada Direklllr U1ama dalam anggaran Das~ r dapiil dijalatikan · Dircklllr' yang ada dalam Pcrseroan .
42
19
~P\:l)
tl~4 ·'
S'v' 1 'v'81:J31 N'v'Oti3Stl3d
PERSEROAN TERBATAS
7. Pcmhahagian tug as dan wewcnang Jiantara para anggota Dircksi Jiatur Jan ditctapkan alas pasctujuan mcrcka bcrsama. 8. Dalam hal Perscroa:1 mempunyai kepcntingan yang hcrtcntangan dcngan kcpcntingan pribadi seorang anggota Dircksi, maka Pcrscroan akan Jiwakili olch anggota Dircksi 1:-.innya dan dalam hal Perseroan mcmpunyai kcpentingan yang bertentangan de11gan kcpcntingan scluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. Rap at D i r e k s i. P..tsal 12. I. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu olch scorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lehih anggota Dewan Komisaris. 2. Panggilan Rapal Direksi dilal
SV1V8ti31N'v'Ot13SI:J~d
l.VL"l
6~4~
PERSEROAN TERBATAS
2. Yang holeh diangkat scbagai anggota Dircksi hanyalah Warga 1-legara Indonesia yang mcmenuhi pcrsyaratan scsuai Peraturan Perundan~-undangan yang berlaku. 3. Para Anggota Direksi .diangkat olch Rapat Umum Pemeg:.ng Saham, masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapal Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu. 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapal dilimpahkan kepada Komisaris. 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diseh!nggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jal>atannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 8. Jabatan anggota Direksi bera~pir apabila : a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku; d. Meninggal dunia; e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. T ugas d a n we we na ng
D i r e k s i.
Pasal II. I. Direksi bertanggung jawab penuh dalam mclaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. · 41
SV1V8CJ31 NVOI::l3St:l3d
\.'V~Y
SV1V8t:l31 NVOt:I3St:l3d
~v~9
PERSEROAN TERBATAS
6~4~
o. Dalam hal jangka waktu sehagaimana dimaksud dalam , ayat 5 tdah lampau dan Rapat Umnm Pemegang Saham tidak nwmbcrikan pcrnyataan tertulis, maka permohonan diangr,ap disetujui. 7. Dalam hal Rapat Umum Femegang Saham menolak permohonan scbagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pcmegang saham iain sebagai eaton pembcli saham ters~but, dan Perscroan wajib menjamin ~ahwa semua saham dibcli .dcngan harga yang wajar dan dib<,1yar tunai da:am waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan · di lakukan. . . ·' 8. Dalam hal. penolak~n permollonan tidak disertai . pcnunjukan sebagairnana dimaksud dalam ayat 7 tr.aka Rapat Urn urn. Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindaJlan hak atas saham tersebut. 9. Pcmindahan hak atas saha, hanya diperbolchkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 10. Mulai hari panggilan Rapat Umurn Pemegang Sanam sampai dengan hari Rapat i~u. ·pemindahan hak atas saham tidak .diperkenankan . II. Apabila karena wai-isan. perkawirian atau sebab-sebab lain' saham tidak lagi menjadi milik Wargil Nt:gara .Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu I (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual at<:u memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negarc- Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia, menunit ketentuan Anggaran Dasar. 12. Selama ketentuan terset·ut dalam. ,ayat II pasal ini ,belum. dilaksanakan, maka suara yf.'.ng dikeluark<~n dalam Rapat Umutn Pemegang Saham untuk . sa~afT\ .. itu ,diai1ggap tidak Sl!h, sedllngkan . pembayaran· .dividen atas ;. saham itu ditunda.
PERSEROANTERBATAS
6~4~
tcrsehut. tclah disampaikan secara sah sc~uai dcngan kctcntua11 Anggaran Dasar 9. Keputusan Rap'at Direksi harus diamhil hcrdasarkan persctujuan suara tcrbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. IO.a. Setiap anggota Direksi yang hadir bcrhak mengeluarkan I (satu) suara dan tambahan I (satu) suara untuk sctiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri scscorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan , pemungutan -;uara mcngeriai hal -hal lain dilakukan sccara lisan, kecuali Ketua Rapat mcnentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara hlanko dan ·suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karcnanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan . II . Direksi dapat juga mengambil keputusa n yang sah tanpa IT'engadakan Rapat Direksi , dengan ketcntuan semua anggota Dircksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggot::t Direksi telah memberikan persetujuan merek·a atas usul yang diajukan tcrsebut sebagai mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan ·· keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. D e w a n K o m i s a r i s.
Pasal · 13.
atau ie~if., apabila diang~at .lebih dari. seo~apg •:J?.irektur, maka seorang diantaranya dapat dia;,gkat sebagai Direktur Utama. . •
·I. Dewan Komisaris melakukan pcngawasan atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan 6!eh Direksi . ' . 2. Dewan Komisaris te~diri dari seorang atau lcbih Komisaris jikalau diangkat lebih dari seoning Kon1isaris. maka seorang dianiaranya dapat diangkat sebagai Kom!saris Utama. 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan scndirinya telah mcletakkan jabatannya.
40
21
'/
.
..
! ~ J
.. .
•
L
·'
D i r e k s, i. Pasal 10.
:1.,: , P~;~er~,an dip,rus 'dan dipimpin ,oleh sua1~ .. Di r~~s·i yang ter~ir,i dari seo~ang Qirek~ur
S'V 1 'V8tl31 N'VOtl33Cl3d ~hl)
6:\4:\
S'V 1 'V8tl31 N'VOtl3Stl3d
PEASEAOAN TEABATAS
4. Para anggnta Dewan K,,misaris Jiangkat olch Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dcngan tidak mcngurangi hak dari Rapat Umum Pcm'cgang Saham ttntuk mcmbcrhcntikan mcrcka sewaktuwaktu . 5. Para angg.ota Dewan Komisaris dapat dihcri honorarium dan tunjangan lainnya. yang jumlahnya ditctapkan olch Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Jikalau olch scsuatu scbab tcrjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh} hari kalcndcr st~telah terjadinya lowongan. harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan mcmperhatikan ayat 3 pasal ini. 7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (scrihu sembilanratus delapanpuluh dua). T u g a s d a n w e w e n a n g D e w a n K o m i s a r i s. Pasal 14.
PERSEROAN TERBATAS
6~4~
J . Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mcmpunyai hak gadai alas saham dan tanggal pcrolchan hak gadai tcrsebut: c. Keterangan pcnyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f. Keterangan lainnya yang. dianggap perlu olch Dircksi . ~ . Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengcnai kcpem ilikan saham anggota Dircksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperolch. 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan sural kepada Direksi Perseroan . Selama pemberitahuan itu bclum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Dafta• Pemegang Saham. 5. Dircksi bcrkewajiban untuk mcnyimpan dan memelihara Daftar Pemcgang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
I. Para Komisaris baik bersamn-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan i>erhak memasuki bangunan dan halaman atau tcmpat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memcriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan olch Direksi. 2. Dircksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk mcmbcrikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. 3. Dewan Komisaris dengar. suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk memhebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. jikalau ia (mereka) bertinC:ak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau mclalaikan kewajiban atau brena hal-hal yang penting lainnya. 4. Pcmberhentian tugas serr.entara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. 5. Dalam jang~a waktu 30 (
I. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pcmindahan atau wakil mereka yang sah. ' · 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dala:n ayat I atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan . · 3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham . . 4. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas sahamr.ya harus mcngajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. 5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib mcmberikan persetujuar.nya atau menolak permohonan sebagaimana 'dimaksud ayat 4 secan\ tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak ditcrimanya pcrmohonan .
22
39
P e m i n d a h a n h a k a t a s s a h a m. Pasal 9.
lh9
SV' l V'81:::13! NV'01:::13SI:::I3d
PERSEROAN TERBATAS
614~
PERSEROAN TERBATAS
d. Nilai nominal saham; c. Jumlah saham. 6. Surat saharn dan surat kolckri f saharn harus ditandatangani olch Dircktur dan Komisaris bersama-sama. P e n g g a n t r
s u r a
t
~PllJ
SV'!V'81:::13l NV'01:::13SI:::I3d
s a h a rn .
Pasal 7. I. Apabila sural saham rusak alau lidak dapal dipakai lagi , maka atas perminlaan mereka yang berkepe:~tingan Dircksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. 2. Sural saham sebagaimana dimaksud dalam ayal I kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibual Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapal Umum Pemegang Saham berikutnya. 3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeltJarkan sural saham pengganti selelah menurul pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direk.;i untuk tiap peristiwa yang khusus. 4 . Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya untuk pengP.lllaran pcngganti sural saham ilu ditanggung oleh pemegang saham yang berkcpenlingar .. 6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeJuaran pengganti sural kolektip ~aham .
()~41
dikembalikan kepada kedudukannya scrnula. scdang yang dibebas-tugaskan s<:mentara itu diberi kesempalan untuk hadir guna rncmhcla diri . 6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utarna dan jikalau ia tidak hadir, oleh sal ah scorang Komisaris dan jikalau lid ak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh sa'Jah seorang dipilih olch dan-dari antara mereka yang hadir. 7. Jikalau Rapat ' Umum Pemcgang Saham tidak diadakan dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendcr sctclah pcmhebasan tugas scrncntara itu . maka pembebasan tugas semcnlara itu menjadi hatal dcrni liukum. dan yang bersangkutan akan mcnjabat kemhali jabatannya semula. 8. Jikalau anggota Direksi dibcbas-tugaskan unluk semeutara waklu Perseroan lidak meinpunyai seorangpun anggota Direksi. rnaka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan unluk mengurus Perseroan . 9. Dalam hal ilu Dewan Komisaris bcrhak unluk mcmbcrikan kckuasaan sementara kepada seorang atau lehih diantara mereka atas langgungan mereka bersama. 10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala lugas dan wewenang yang diberikan bagi Kodi'isaris Ulama dalarn Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.
Ra paI Dc w
a n
K o rn i s
a
r i s.
Pasal I 5.
I . Perseroan rnengadakan dan menyimpan Daftar Pernegang Saham dan Daftar Khusus ditempal kerludukan Pcrseroan . 2. Dalam Daflar Pemegang Saham ilu dicalal : a. Nnarna dan alamal para pemegang saham ; b. Jumlah , nomor dan tan~gal perolehan sural saham atau sural kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap Sdham;
I . Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang alau lebih anggota Dewan Komi saris schagaimana dilenlukan oleh Komisaris Utama. 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, jikalau komi saris U1ama lidak mdaksanakan Panggilan lersebul dalarn jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalcndcr sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebul, rnaka anggola Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat bcrhak mcmanggil sendiri Rapal terse but. 3! Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dcngan sural lercalat atau disampaikan kepada seliap anggola Dewan Komisaris secara langsung dengan mendapat Ianda terima yang layak. sedikil-dikilnya 7 (lujuh) hari
18
2 .~
D a f 1 a r p e m e g a n g s a h a m d a n d a f t a r k h u s u s. Pasal 8.
S'V 1 'V81::l31 N'VOI::l3SI::l3d
6~4 .~
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
6~4~
kakmkr sehelum Rape:! diadakan. dengan tidak mcmpcrhitungkan tanggal panggilan dan lang~al Rapat. '
~ - Perseroan hanya mcngakui seorang atau satu badan hubm sebagai pcmilik dari satu saham.
4. Panggilan itu harus mcncantLimkan acara. tanggal. waklu. dan tcmpal Rapat. 5. Apabila semua anggola Dewan Komisaris hadir alau diwakili panggilan terlchih dahulu lersebul lidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak mcngambil kepul~san yang sah dan mengikat.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik maka mereka yang mcmiliki bersama-sama ilu diwajibkan seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak hak yang diberikan oleh hukum alas saham tersebut.
6. Rapal Dewan Komisaris dipimpin olch Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Ulama lidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuklikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anlara anggola Dewan Komisaris yang hadir.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebul tidak berhak mengeluarkan suam <.lalam Rapat Umum Pemegang Saham, scdangkan pembayaran di•iden untuk saham itu ditangguhkan.
7. Seorang anggota Dewan Komis:tris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh seorang anggola Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk :,epada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham scrta Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku.
8. Rapal Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusankepulusan yang mengikal hanya a!Jabila sedikit-dikitnya lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwaicili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan perselujuan suara terbanyak dari anggo•a Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. I0. a. Seliap anggota Dewan Kvmisaris yang hadir berhak mengeluarkan I (salu) suara dan tambahan 1 (satu) suara unluk sctiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. h. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara Iisan.
c. Suara blar.gko dan suara ya•1g tidak sah dianggap lidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak arla dan lidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. · II.· Dewan Komisaris dapat juga mengambil kepulusan yang sah tanpa mengadakan Rapal Dewan Komisaris, dengan ketenluan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkulan dari ··memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut 'sehagai·mana dibuktikan dengan persetujuan lertulis yang ditanda-langani, 24
bebcrapa orang, untuk menunjuk meret..a bersama 171en,pergunakan
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. S u r a
t
s a h a m.
Pasal 6. I. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. 2. Apabila dikeluarkan sural saham, maka untuk seliap saham diberi sehelai surat saham. 3. Sural kolektif saham dapal dikeluarkan sebagai bukli pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 4. Pada sural saham sekurangnya harus dicantumkan a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran sural saham; ,.. d. Nilai nominal saham. 5. Pacta sural kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor sural kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
37
tt>t<.J
S'v'l'v81::13l N'v'01::13SI::I3d
~'v'l\7'81::131
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
6:14:1
dcngan nilai nominai atau s~besar' (limabelas juta rupiah). sehingga selutuhnya berjumlah 300 (tigaratus) .saham atau sebesar (tigapuluh juta rupiah).
Rp .
15 .000.000.-
Rp.
30.000.000.-
.
.
•
•
~
'
Sa ham.
'
kcputusan yang diambil dengan cara demikian. mcmpunyai kekuatan y'ang sama dcngan keputusan yang uiamhil dcngan sah dalam Rapat. · T a h u n ' b u k u.
Pasal 16.
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham .;tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil ,bagian oleh _pemegang saham, Direksi.; haru~ menawar.~annya kepada karyawan Perseroan yanf; berminat terlebih dahuhi dan bila f s.etelah penawaran pada karyawan Perseroan)tu ~asjh : ada sisa , Sl\~a~ , yang ,tiqak di<~n:p\1 bagian,,Din+.: si berbak secc~ra bebas menawarkan sis~ saham tersebut kepada pihak lain . · · · ·· ,
6~4-~
,i
3. 100% (seratus per'sen) dari' nilai ' nominal setiap safulin . yhrlg ' ielah ditempatkan tersebut diatas, atau ·seJuruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,(tigapuluh juta rupiah) telah disetor per_mh deng~n ;uang tunfli kep.~da _Perseroan pleh masing-masing pendiri pa~~ sa~t pe~:;tnd~tanga~ar ,iikta . ~ndi,r;ian .,i ni. 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut ,keperluan modal Pl!rs~roan,Aengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. , .. . :1, '" Para pemegang saham yang n·amanya tercatat.dalam Daftar Pemegang.Saham mempunyai hak •terlebih dahulu 'Uf1tuk mengambil bagiali atas'·saham . yang hendak dikeluatkan itu dalam jangka·waktu 14 (empat belas) hari •sejak timggal penawaran dilakukan dan masi;-~g-masing pemegang saham berhak.inengambil bagian· seimbang dengan jumlah saham yang tnereka miliki: (proporsional). · Apabila setelah dilakukan pehawaran ternya'ta· masih· ada sisa s!lham yang belum diambil bag ian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham· tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. .
th<.J
N'v'OI::I3SI::I3d
•
,I,. ,
1
'} I '
!'asal 5.
· L ·Taliun buku Perseroan bcrjalan dari tang gal I (satu) Jaowari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Dcscmher. . .\ ,Pada akhir bulan ;.Desembcr tiap tahun, buku-buku Pe,·serqan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) ._Desemben tahun 1996 (scribu sembilanratus sembilan puluh enam). . ·. "·· ·• "·. · , .. _. 2. ·Dari' penutupan 1· buk u-~buku · tersebut oleh Dircksi dibuat ·~eraca dan p~rhi i ungan laba rug i; ·hcrikJt' laporan keuangan lainnya, t.arus sudah disediakari di kaht6r Perscroan . sckurang-kurangnya 14 ·(emr.atbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Sah:tm agar dapat dipe,riksa oleh para pemegang saham . Rapat
p e m e g a n g s a h a m.
u m u m
Pasal 17. I. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : ·a.· Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang 'Saham yang· dimakstid dalam pasal 18 dibawah ini. ,Rapat Umum Lua'r Biasa Pemegang · Saham, yaitu semua Rapat Umum Pcmegang Saham diluar Rapat Umum ·-fahunan Pemegang Saham. 2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalani Anggaran Dasar ini bcrarti keduanya, yaitu Rapat Umuni Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. kccuali dengan tcgas dinyatakan lain.
b,
'
'
I
Ra .pat .- u 'mum
'
'
tahunan
pcmegang
sa'ham .
Pasal 18.
I. Semua saham yang dikelt~arkan oleh Perseroan ·iidalah saham atas' nama. '. :· ' . ' ' ' 1\' 2. Yang boleh memiliki dan merppergunakan hak atas sahain himyalah Warga Negara Indonesia atau Ba6an Hukum Indonesia.
I. Rapat Umum Tahunan Pemt!gang Saham diselenggarakan tiap tahun . selambat-lambatnya dalam bulan April. untuk pertama kali selamhat -
36
25
..
,•
;:.V.LVUC:I..I. NVVO:l;:.C:ld vv~voo~~~~vvu~vu~u
(,. v (,. .,
PERSEROAN TERBATAS
() ,~.n
.'
PERSEROAN TERBATAS
lamhatnya pada akilir hul;m Dcscmbcr tahun 1996 (scribu scmbilanratus scmbilanpuluh c-n~m) .. 2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pcmcgang Saham : a. Dircksi wajih mcmbcrikan laporan tcntang jalannya Perscroan dan hasilhasil yang tclah d!capai dalam tahun buku yang lalu, 1cris1imcwa mcngenai kcpcngurusan Pcrseroan. h. Ncraca ' dan perhitungan laba rugi diajukan unluk cfisahkan oleh Rapat. c. Dipuluskan pcmbagian keuntungan. ' d. Dibic'arakan hat:hal lain yang diajukan schagaiinana meslinya dcilgan tidak mengurangi kctcntuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 3. Pengesahan ncrar.a dan perhitlingan Jaba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pcmcgang Saham , bcrarti mcmbcrikan pclunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para vnggola Dircksi dan Dewan Kom ·saris a!as tindakantindakannya maupun !pcngawasan yang tdah dijalankan set am a tahun buku yang latu, scjauh tindakan-tindakan terscbut tercermin dalam neraca, perhilungan laba rugi . Rapa
I
umum I uar biasa pe mcga ng sah
am.
Pasal 19. I. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi. 2. Direksi wajib mcmanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham alas permintaan tcrtulis dan seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemcgang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, d~lam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. 3. Jikalau Dir~l-:~i !alai untuk menyelenggarak~~ Rapat it~' dalam waktu ~0 (tigapuluh) hari kalendcr setelah sural permintaan· itu diterimri. maka yang mcnandatangani sural permintaan bcrhak mcm'anggil sendir'i Rapat alas biaya pcrscroan dengan mengi_ndahkan ket~ntua,n-~etentuan yang termaklub dalam Anggaran Dasar ini, dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan-dari an tara mereka yang hadir dan semua kcputusan yang diambil dalam Rapal itu mengikat Perseroan, as'!l saja tidak bertentangan . dengan Anggaran Dasar ini . ·
2h
J an g k a
w a k I u
fi~4~
b e r d i r i n y a
p c r s c r o a n.
Pasal 2. Pcrseroan didirikan unluk jangka waktu 75 (lujuhpuluh lamanya. Maksud
dan
t ·ujuan
scrta
kegiatan
lim:~)
lahun
usaha.
Pasal 3. I . Maksud dan tujuan Perseroan ialah : · berusaha dalam bidang 'perdagangan umum dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum. 2. Untuk mencapai maksud' dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. mcnyelcnggarakan impor dan ·ekspor, perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan .sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi terutama perdagangan alat-alnt tulis dan perlengkapan kantor; • ' : •· · b. 'menyelenggarakan jasa dibidang telekomunikasi 1erutam11 ja.>a internet; c. menyelenggarakan jasa dibidang percetakan, penjilidan, penerbitan, dan kartonage.
Modal. Pasal 4. I: Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. I20.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah), terbagi atas 1200 (seribu duaratus) saham, masing-masing saham berriitai' nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). :i. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu : - Tuan Doktorandus Insinyur Sudjaja Wira tersebut, scbanyak 150 (scratus limapuluh) saham, dengan nilai nominal a tau sebesar .............. ..................... Rp. 15 .000.000,- _ · (limabelas juta rupiah). - Tuan. Insinyur Michael Sanlosa Sunggiardi tersehut, sebanyak 150 (seratus limapuluh) saham,
,.
~.'i
~
'I
•.
•••
•1 "
••
... , ; I
SllJnJUr.l!qUI;lS nq!.l;lS) ~flll)
9661 Ulllfl~l
,-···-•·
-,••a••--IV~~~\U•I .,
J;lqUJ;lS:l(J Ul~llllJ l!l!'f'H ' uped I?AU)I?(jllWI
SV1\(8tl31 NVOtJ3StJ3d SV1V8l:l31 NVOl:l3Sl:l3d
PERSEROAN TERBATAS
6~4~
PERSEROAN TERBATAS
di Bogar, yang didirikan den!f,an akta saya, Notaris, terlanggal satu April seribu sembilanratus sembilanpuluh enam ( 1-4-1996) Nom or: I, yang sampai saat ini bclum mendapat pengcs~han dari yang berwcnang bahwa disamping hendak mcngadakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undangan Nomor I Tahun 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima) tcntang Pcrscroan Tcrbatas, juga akan mengadakan .perubahan-perubahan scbagai b~ri~~~ : a. mengenai nama Perseroan selanjutnya menjadi Perseroan Terbatas _'; P,T. Bonet Utama"; b. .setelah diadakan remtukan dan perhitu~gan .s~pefluny1a ,maka dipu~uskan , penghadap Tuan Bin~ Sutanto keluar ~ariJ>,ersero~n de~gan diadakan perubahan meng~n.ai su<;unan pemegang sa~m~ sebagaimana aka,n disebut dalam Anggaran. Dasar dibawah ini; J1. CJ 'r.lerubah·· susunan pen gurus Pcrseroan den gail memberikan pembebasan dari l segaJa·: ttintutan (acquit et· dechafge). kepada susu·nan pengurus •· .,sebelu111nya dc,ngan susunan pen gurus, bat;t~( 1 ~,e?.~ga\P'l ll:"~ .. ak~n disehut dalam: Angga~an Dasar di.bl\wah ini. . , . . ,. ; , , ,: . ; · Selanjutnya .para .rpenghadap tetap· dahim r kedudukannya sebagaimana terse but di atas, bawah dengan tidak mengu'rangi · izin .. dari pihak yang beiwenar'lg; telah' sepakat dan setuju 'ilntuk.merubahAnggaran Dasar Perseroan dan mengadakan penyesuaian dengan Undang-Undang ,p~rseroan Terbatas Noll) or 1.Tahun 1995 (seribu sembila~ratus. sem~~lanpulu~.'lima) se.bagaiman!l termuat dalam ~Jcta , ini, (untuk :selanju~~YA ,cuk';lP,,disi~.gkat dengan>;:Apggaran Dasar") yang selanjulnya menjadi sebagai berikut : ,. 1...:. ,,
-,. ! t ,
•
.,'
;;.
N a.m a da·n · t:e m·p at : .~. 1/
c~
, r · :.
Pasal I.
• .' •t
'~
k~ e
drtr,d>u·k a ~ n·: •u;
i '
\"
rapat
t
):.;;·
umum
panggilan
pcmcgang
saham.
Pasal 20. I. Rapat Umum Pcmcgang Saham diadakan di tempal kedudukan Pcrst:roan . 2. Panggilan urituk Rapat Umum Pcmcgang Saham "dilakukan dcngan iklan dalam sural kabar harian bcrbahasa Indonesia yang lcrbil ditcmpat kedudukan Perseroan alau dengan sural lercatat yang l:arus dimuat atau dikirimkan selambat-lambatnya 14 (cmpat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat dan jikalau hal -hal yang akan dibicarakan ilu menurut pcndapat Direksi harus segera diselcsaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipcrsingkat menjadi 7 (lujuh) hari kalcndcr schclumnya, satu dan lain dengan tidak memperhit•mgkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. ,3. Panggilan ,I~apal haru s mcm;anlumkan hari , tanggal, jam, tcmpat dan acara Rapat. Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pcmcgang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan ' perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan. .··,( fikalau seniua pe·meg~mg ' saham hadir a1au diwakili dalam Rapat, rriaka panggilan terlebih dahulu dimaksud di alas tidak menjadi ·syarat dan dalam raparitU:dapat diainbil seperti keputusan yang sah serta inengikat •mengenai hal-hal yang dibicar'akan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. Pimpinan
dan
berila
acara
· r a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m.
)t ·
Pasal 21.
··
! ·.' '
dan
()~.:! .\
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di .dalam maup~n oi luar . wilayah · Republ:i~ 'i~dphesia ~~ebagaimana" 'yang ditetapkan oleh Direksi, dcngan persetujuan da'ri Kom'lsaris.
I. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditcntukan lain, maka Rapat Umum .Pem.cgang Saham dipimpin olch Direktur Ulama; dalam hal Di~ekiur , " • 'I' 'I' Ulama tidak ada atau berlialan'gan karena sebab apapun. rapal dipiinpin oleh s~l'ah seorang Direklur; dalam hal semua Direklur tidak hadir atau berhalangan karena scbab apapun , rapat dipimpin olch Komisaris Utama; ·dalani ·hal K6rnis'aris Utaina tidak ·ada atau bcrhalangan karen a schah ap'lpun. Rapat dipimpin oleh salah seorang' Kornisaris; dalam hal scmua Ko;nisaris lidak
34
27
l
• ;
•
I
II
I. Perseroan terbatas ini bernama "P. T. B o n e t
I I
'
lJ t a,m ~~;\ ., (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dl ·Bogor. ·' . . · ·· ·' , ·, • · , · '• •'
l:
Tcmpal
.'
;·
ftflJ
'
•
·.•(
I
'
I
I.
~
~V~V~U~~I~VVO~~O~d
() _,4.1
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
hadir atau berhalangan karena sebah apapun : maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih okh dan dar i
I I. . •, , • ~
LVL:f
6343
PERU BAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.
Nomor 4. Pada hari ini, Selasa, tanggal puluh tujuh (11-3-1997).
seb~l.as
Maret seribu sembilanratus sembilan
I .
Hadir dihadapan saya, Susan Somamiharja, Sarjana Hukum, Notaris di Bogar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kerial dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : I . Tuan Bing Sutanto (Tan, Bing Tik Stevephanus), lahir di Bogar, pada
K uorum. hak s
'.1
a r a d a n k c p u t u s a n.
tanggal duapuluh delapan Nopember seribu sembilanratus limapuluh sembilan (28- I I- I 959), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bogar, Jalan Pengadilan Nomor 9 Blok B-5, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Kota Bogar Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :U.7l.03:I003.06521, Warga Negara Indonesia.
rasa! 22. I. Rapat Umum Pcmcgang Saham hanya sah jikalau Rapat itu dihadiri olch lehih dari 50% (limapuluh pcrsen) jumlah saham yang telah dikcluarkan oleh Perseroa~, kccuali jikalau ditentukan ..lain dalam Anggaran Dasar ini .
2.. Masing-masing pemegang saham hanya dapat ,diwakili oleh pemegang , ·:. , , saham lain atau oran,g lain dengan Surat Kuasa. · . 1" 3., Ketu'a Rapat berhak minta agar Surat Kuasa. untuk mewakili pemegang saham ·diper1ihatkan ' kepadauya pad a' waktu rapat ·diadakan. .r .. 4. Dalam Rapat Umum Pemegting · Saham, tiilp ·saham' memtierikari hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan I (satu) suara. r 1 1 J 5. Para anggota D1reksi dan Dewan Komisaris''dan pada umumnya para kary :iwan Perseroan : tidak boleh b(;rtindak selaku kuasa dalam ,pemungutan suara dalam Rapat Umum Pentegang ,Saham; ,. , S~ara, yang mereka .keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pe~~ · •: .f ). j j, mungutan suara. · - ·. · · ., .) ' ' 1
1
I
1
~·
1
~
.•f
'
i. I '
i: 1;
:
_f'
'
,
•
, •
•
,
.-
,
, •
_,
~
• ;
•
.•
' !
. •:
I,,
.,
~:!
l'l
•
;' ,
'
,
,,.~_,
I(
1
'..:i"H ' ,rJ, .,
•
i 6. - Pemungutan .s•Jara tentang diri orang dilakukan dengan sural tertulup I• . '' ' ' • ' ' L . ·' I '' •• yang ,tidak . ditandatangani , qan . ten tang hal-hal lain dengan ." lisari, kecuali ';j , jlkal,a~ · Rapat,'!l,ene!lt~kan. lain.. .. ; , . . .. , . r, ., r:: . ,, " ,f 1 ,7., Suara blanko atau -suara yang ,tidak sah dianggap t'idak, ;t,dadan ,tidak dihitung . dalam menentukan jumlah, suara yang . ~ikeluarkfln .. . , , . . I
••
•
"
'
,
'
•. \
l ''
'
!
I I !.
I
' '
.
28 .
•
I
\ {.
,1'
.t
(;.
I
I
2. Tuan Doktorar.dus Insinyur Sudjaja Wira, lahir di Boger, pada tanggal dua Pebruari seribu sembilanratus limapuluh tiga (2-2-1953), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bogor, Baranangsiang Indah P.IV/ 7, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 05, Kelurahan Katul.lmpa, Kecamatan Boger Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 71 .02.2003/00581/ 0437519, Warga Negara Indonesia. 3.· Tuan Insinyur Michael Santosa Sunggiardi, lahir di Boger, pad a tanggal tigabelas ·Maret : seribu·' sembilania~us Iimapuluh sembilan ( 13-3-1959), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bogar, Jalan Siliwangi Nomor 58, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Kot'a Boger Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 71.01.1002/01505/0020126, Warga Negara Indonesia. Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh para penghadap ·lainnya. · · · ' · .
~
•r
,
•
• ;
, : > n:
r
•·
Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana terse.but di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu: t >
I
'"',
j ''
!
' 'O '
-
.,
bah~a para penghadap adala~ segenap para pendiri dan pemegang saham
dari Perseroan Terbatas "P . T. B o g o r 33
I n t e r n e ' t", ber!tedudukan ..
"SV~VlHI:iU NVOH3Sll3d NVIHION3d V~:>IV
lUt:(t:p U&>j~lllllU!(l
unp
U~'fl'JH.1!4!"Jl
liUI:A lli.IH np:i1;-~s !JCQ
' ,.
"l
·Jrpt!lf llur.,( r.lp.r;-~w i:.rr:Jut: ur.p ur.p lf:lJo qrpdrp llur.,( ilur.Jo:ls q;,Jo urdu11tlrp JP.dt?~ qr.tu :undt:dr: .4P.lps uu;uq uui'lur:p:tp.14 nr:1r. Jrpr.q
NVHVflf1H3d ~v~l)
1'"''1!1' lt:Ut:~
S'V l 'V883l N'V083S83d S'V .L V8tl3.L N'VOtl3Stl3d
t:tt•)
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
pcnghadap Insinyur Michael San toso Sunggiardi . Pengangkatan tersebut diata ~ menurut keterangan penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yarg pertama kali diadakan setelah Anggaran Dasar ini mendapat persetujuan d:1ri yang berwenang. II. Direksi dan
8. Scmua keputusan diambil herdasarkan suara setuju lcbih dari 5Wk (limapuluh pcrscn). kecuali jik
6343
Komi saris
baik bersama-sama maupun sendir;-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang !<:in dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari pih ak yang berwenag dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau 'tambahan-tambahannya dengan . akta Notaris, jikalau pcrsetujuan at as Anggaran Dasa·r itu bertanggung pada perubahan-perubahan dan/atau ramoahan-tambahannya itu, untuk keperluankeperluan mana menghadap dim<:.nn perlu, mcmberikan keterangan-keterangan, tnembuat, minta dibuatkar. sert~ menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan seg~la tindakan yang dianggap bail(I ·dan bergima:' ,·untuk me~y~lesaikan hal-hal yang ,disebutkan diatas. .J
,
De m i k i a n I a h a k t a
i n i.
Dibuat sebagai minit d!in diselesaikan di oogor, pada hari, tanggal, bulan dan tahun , tersebut pada bag ian ~ wal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona Astuty Triyandan'i, ·s arjana Hukum dan Nona Yanl Sari. kedua-duanya adalah Pegawai Kantor Notaris dan bertcmpat tinggal di Bogor, s~bagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris membac
'
.
'
Diberikan, sebagai. salinan. . . Notaris di Bogor,
"
SUSAN SOMAMIHARJA, SH.
K e u n t u n g a n. Pasal 23 . I . Kcuntungan bersih Pcrseroan ·-dalam suatu tahun buku· seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang diten·· tukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. 2. Rapat Umum Tahaunan Pcmegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadang·an dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain . 4. Jikalau perhitungan laba rugi pada satu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan . maka -kcrugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi d~1n dalam tahuntahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mcndapa! k~untungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam pcrhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. 5. Keuntungan yang dihagikan sebagai dividcn yang tidak dhlmhil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan. mcnjadi milik Perseroan. '
,·
32
6343
29
614~
PERSEROAN TERBATAS
Da
11
a
L'
a d a n g a n.
Pasal 24. I. Dana cadangan digunakan untuk mt.:nutup kerugian yang diderita ole::h Perscroan . dt.:ngan tidaJ.-: mengurangi ketentuan diatas Rapal Umum Pemegang Saham dapat mcnentukan agar data cadangan itu seluruhnya atau scbagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. 2. Dircksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan Iaba rugi . P e r u h a h a n ;• n g g a r a n d a s a r. bsal 25 . I. Perubahan alas ketcntuan dalam Anggaran Dasar ini termasuk juga mengubah nama. tempat kedud•tkan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, merubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pcm.:gang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksu:l itu, dalam Rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 2/3 ·(dua per •iga) dari jumlah saham yang telah di keluarkan oleh !'erseroan dan usul it11 harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara yang dikeluJ.rkan dengan sah dalam Rapat, satu dan lain dcngan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
f· .Jikalau dalam Rapat yang dise:,ut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak menl:apai kuorum yang ditentukan , maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalcnder setelah Rapat pertam1 itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama sepcrti yang diperlukan untuk Rapat kedua itu dapat mcnyimpang dari Pasal 20 ayat 2 diatas. 3. Usul mengenai mcmpcrkecii modal . wajib diumumkan oleh Direksi dalam sural kabar harian berhaha ~a Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Bcrita Ncgata untuk kepentingan para Kreditur. ~(}
PERSEROAN TERBATAS
Pt.: m b u h a r a
6 ."~ 4 ~
d a n I i k u i d a s i.
11
Pasal 26. I. Kctentuan Pasal 25 mutatis-mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pa~al 2 diatas. 2. Jikalau Perscroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi olch Direksi dibawah Pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. 3. Dalam Rapat ditentukan juga upah bagi para likuidatur. 4. Keputusan pcmbubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negcri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sural kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur. 5. Sisa dari pcrhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang te!ah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu . 6. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini at~u mungkin dengan perubahan-perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dcngan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya perlunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur. P e r a t u r a n p e n u t u p. Pasal27.
,.
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal lO Pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : Direktur penghadap Bing Sutanto (Tan, Bing Tik Stevephanus); Komi saris penghadap Dektorandus Insinyur Sudjaja Wira; 31
.:71..
... J:.
•
.
INSTITUT PERTANIAN BOGOR Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon : 0251 622642 /213
•
BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN TERMS OF REFERENCE (TOR)
v
1J
m
c.= :: c.=
0 ;. ~
,. )
ll
C/J
m
ll
r.
0
~
z
)>
c..
Nom or : 0 1.1/Kl3 .18/Due-like/BAPP/2002 Hari[Tanggal : Senin 17 Juni 2002 Pekerjaan : Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet
-j
m
~
:D
::
tll
'"•c.=
)>
-j
)> (/)
::'
Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh belas. bulan Juni tahun Dua ribu dua pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang UPT Komputer. Panitia Pengadaan Barang/Peralatan Program DUE-Like Batch III IPB Tahun Anggaran 2002, telah mengadakan rapat Penjelasan Penunjukan Langsung P~kerjaan Pengadaan Buku Pustaka dengan uraian sebagai berikut : Rapat dipimpin oleh Dr.Drh. Heru Setijanto, selaku Ketua Panitia dan dihadiri oleh panitia serta rekanan yang diundang, dengan hasil sebagai berikut: 1. Pokok rnasalah yang dibahas dalam rapat: Penjelasan pekerjaan yang tercatum pada setiap BAB dalam Dokumen Penujukkan Langsung serta spesifikasi teknisnya yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan.
"'0
("; ~
0"
c:
-u
~
m
c.=
..
:D
....
(j)
m :D
:::
0
)>
z
::.
-J
--i
m :D (l)
)>
,..
--i
)> (j)
-·
..
'J' '.-J
...,
.A
017 .BAPP-BUKU/1
Demikian Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan -Lanaaanan 'Internet dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya ---
1.
-Dr.Drh. Heru Setijanto
Ketua merangkap anggota
2.
Sutrisno, ST
Sekre. merangkap anggota
3.
Drs. Cahyono Tri Wibowo
Anggota
4.
Drs. Pria Prihadi
Anggota
5.
Supriyanto
Anggota
6.
Sundaningsih
Anggota
7.
Dr.Ir. Erizal, M.Si.
Anggota
8.
Dr.Ir. Desrial, M.Eng.
Anggota
9.
Dr.Ir. Bambang Purwoko, M.Sc.
Anggota
10.
Dr.Ir. Anas D. Susila, MS
Anggota
11.
Dr.Ir. Kiagus Dahlan
Anggota
12.
Dr.Ir. Gayuh Rahayu
Anggota
13.
Dr.Ir.Asep Sudarman, M.Rur.Sc.
Anggota
14.
Dr.Ir. M. Ridlo M.Agr.
Anggota
15.
Dr.Ir. Budi Setiaw·an
Anggota
..................
16.
Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS
Anggota
·····~
17.
Dr.Ir. Fedi Sondita
Anggota
Rekanan yang diundang : PT. BONET UTAMA
'
017 .BAPP-BUKU/2
~/)····
. ~~~~~~ ~~.v.?.1&.
..
~
fiR :Ait.. ............. ....u. ~~ . ... ~
DAFTAR HADIR
Hari{Tanggal Jam Tern pat Acara
No.
Senin 17 Juni 2002 10.00 WIB 2002 Ruang Sidang UPT Komputer IPB Rapat Penjelasan Pekerjaan Langganan Lajanan Jasa Koneksi Internet
Nama Lengkap
Jabatan
I.
PANffiA:
1.
Dr.Drh. Heru Setijanto
Ketua merangkap anggota
2.
Sutrisno, ST
Sekre. merangkap anggota
3.
Drs. Cahyono Tri Wibowo
Anggota
4.
Drs. Pria Prihadi
Anggota
5.
Supriyanto
Anggota
6.
Sundaningsih
Anggota
7.
Dr.Ir. Erizal, M.Si.
Anggota
8.
Dr.Ir. Desrial, M.Eng.
Anggota
9.
Dr.Ir. Bambang Purwoko, M.Sc.
Anggota
10.
Dr.Ir. Anas D. Susila, MS
Anggota
11.
Dr.Ir. Kiagus Dahlan
Anggota
12.
Dr.Ir. Gayuh Rahayu
Anggota
13.
Dr.Ir.Asep Sudarman, M.Rur.Sc. Anggota
14.
Dr.Ir. M. Ridlo M.Agr.
Anggota
15.
Dr.Ir. Budi Setiawan
Anggota
16.
Dr.Ir. Achmad Sulaeman, MS
Anggota
17.
Dr.Ir. Fedi Sondita
Anggota
II.
REKANAN : PT. BONET UTAMA
017.BAPP-BUKU/3
Direktur
Tanda Tangan
,
~ .............n·/· }--..._____
~
~~
.......... ~·····
~_
.........
..............................
~.:~. .....~..·-~·-f)-~.:~ '
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM DUE-like BATCH III INSTITUT PERTANIAN BOGOR Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga, Bogar Telp. (0251) 622642 Ext. 213 Nom or
002.1./K13 .18/DUE-Iike/PL/2002
10 Juni 2002
Lampiran: Peri hal
Kepada
Undangan Penunjukkan Langsung : Yth. Direktur PT BONET UTAMA Jln. Raya Pajajaran No. 88 F Bogar.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program DUE-like Batch III IPB Tahun Anggaran 2002, kami mengundang perusahaan/koperasi yang Saudara pimpin u11tuk berpartisipasi Kegiatan Langganan Layanan Jasa Koneksi Internet. Adapun jadwal kegiatan tersebut, sebagaiberikut:
1. Dokumen (Terms Of Reference) dapat diambil pada: Hari{Tanggal: Selasa, 13 Juni
2002
Waktu
: 10.00 - 15.00 WIB
Tempat
: Kantor Proyek DUE-like Batch III IPB Gd. Rektorat Lt. 2 Kampus IPB Darmaga-Bogor
2. Rapat Penjelasan TOR akan dilaksanakan pad a: Hari[Tanggal: Senin, 17 Juni 2002 Waktu Tempat
: 10.00 WIB s/d Selesai :Ruang Sidang UPT Komputer IPS Gd. Rektorat Lt. 2 Kampus Darmaga-Bogor
3. Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Harga diselenggarakan pada: Hari{Tanggal: Senin, 24 Juni 2002 Waktu Tempat
: 10.00 WIB s/d Selesai :Ruang Sidang UPT Komputer IPB Gd. Rektorat Lt. 2 Kampus IPB Darmaga-Bogor
Und-penjell
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian mengucapkan terima kasih.
Saudara kami
Pengadaan Panitia Barang/Peralatan Program DUE-like Batch III IPB
Ketua,
Dr. Drh. Heru Setiianto NIP. 131 578 833 Tembusan: 1. Direktur LPIU Program DUE-like Batch IIIIPB 2. Direktur Eksekutif Program DUE-like Batch IIIIPB 3. Pemimpin Proyek Pengembangan IPB
Und-penjell
KERANGKA ACUAN KERJA (TERMS OF REFERENCE) LANGGANAN LA YANAN JASA KONEKSI INTERNET PRORGRAM DUE-like BATCH III IPB
Pasall. Umum Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi atau yang dikenal dengan istilah ICT (Information and Communication Technology), .saat ini perkembangannya sangat cepat dan kemampuan pemanfaatan ICT tersebut sangat dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi agar dapat bersaing dipasar kerja . ICT terutama internet merupakan fasilitas untuk mencari informasi yang sangat diperlukan dalam proses belajar dalam waktu singkat, sehingga hal ini memban1u mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Untuk dapat menggunakan ICT tersebut diperlukan kemampuan menggunakan komputer secara maksimum. Pelaksanaan penambahan jaringan internet dalam rangka peningkatan kemampuan penguasaan komputer akan dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pelaksana peke~aan dengan mengembangkan jaringan yang sudah ada yang terpasang dalam jaringan internet melalui Teknologi Wave LAN dengan kapasitas I Mbps yang disediakan oieh Indonet (Bonet). Pelaksana oleh pihak ketiga secara kontraktual akan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif LPIU Proyek DUE-Like Bacth lll IPB, dan pelaksanaan teknisnya akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) komputer. Pasal 2. Latar Belakang a.
InfrastlUktur yang telah dibangun oleh IPB melalui dana DlKS terdiri dari 80 unit komputer dan koneksi internet serta intranet melalui jaringan Electronic Campus (e-campus) beke~a sama dengan PT. Bonet Utama dengan menggunakan Teknologi Wave LAN.
b.
Dengan juinlah mahasiswa IPB yang cukup besar serta pemanfaatan yang melebihi kapasitas , infrastruktur yang ada dirasakan sangat kurang mencukupi untuk dapat melaksanakan kegiatan ini secara optimum. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan perangkat ·komputer dan tambahan jaringan jasa koneksi internet melalui program DUE-like IPB.
Pasal 3. Maksud dan Tujuan Pengadaan jaringan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi calon pelaksana pengadaan penambahan jaringan internet dalam memperoleh informasi yang memuat masukan (input) dan keluaran (output) dalam suatu proses yang harus dilaksanakan oleh calon pelaksana penambahan jaringan internet. Dengan demikian caJon pelaksana penambahan jaringan internet dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan keluaran yang dimaksud . Pasal4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan ini meliputi antara lain : a. l\1enambah kapasitas jaringan internet yang sudah ada, dari I Mbps menjadi 2 Mbps. b. Kegi(l.tan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pekeijaan tersebut, yaitu dengan melanjutkan pekeijaan yang sudah ada yang dilaksanakan oleh PT Bonet Utama Bogor. c. Pelaksana yang ditunjuk ini akan ditetapkan oleh Direk~ur LPIU Proyek DUE-Like IPB . Pasal 5. Tugas Pelaksana a. Membuat dan melaksanakan penambahan alat yang diperlukan sesua1 dengan arahan dalam penugasan ini. b. Bertanggungjawab terhadap alat atau perangkat selama pemakaian yang lamanya akan dituangkan dalam kontrak pekeijaan ini.
Pasal 6. Masukan (Input) a. Untuk melaksanakan tugasnya pe!aksana pengadaan penambahan jaringan ini harus melihat ke lokasi, mencari informasi yang dibutuhkan selain informasi yang tertuang dalam penugasan ini. b. Untuk melaksanakan tugasnya pelaksana harus melaksanakan pekeijaan ini sesuai dengan arahan dan petu1~uk, serta informasi dari UPT · Komputer IPB, informasi selain yang tertuang dalam penugasan ini. c. Pelaksana harus membuat rancangan pekeijaan serta usulan tekni~ :>P.~L.ngga dapat Ii1tnghasi~kan 1<-eluaran-kP-ln:mm yaPr; diinginkan dari Proyek DUE-Li::Ce IPB .
Pasal 7.
Keluaran (Output) Sesuai dengan tugasnxa j)elaksana pekerjaan ini diharapkan 1apat mengahasilkan keluaran-keluaran antara lain: a. b.
c.
Pasal 8.
Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan JCT (komputer) dan komunikasi (jaringan) ·s ecara maksimum. Dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat penyelesaian skripsi melalui kemampuan analisis data dan penelusuran pustaka melalui internet serta penggunaan program aplikasi Microsoft Office. Dapat menggunakan program SAC (Self Acces Center) yang merupakan salah satu sarana untuk mendalami materi (Bahasa Inggris, Ilmu Dasar, dan materi dari empat program studi) di luar kelas sesuai dengan kebutuhan.
Biaya Besamya biaya pelaksanaan pekerjaan ini dialokasikan sesuai dengan anggaran yang dituangkan dalam dana alokasi pekerjaan pengadaan peralatan Proyek DUE-Like IPB untuk tahun anggaran 2002, yang tercantum dalam SKU. No.OOOSOIOO/WA ll!PK.3/2002, tanggal 25 Maret 2002.
Pasal 9.
Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang pengarahan penugasan ini dari paniti<~ , relaksan<~ harus segera membuat usulan teknis dan biaya sesuai dengan pengarahan penugasan ini.
r. Drh. Heru Setijanto NIP. 131578833
