Surat Anda... Susunan Redaksi. Tambahan Bulletin. Ralat Foto

Susunan Redaksi Pembina: Sri Mulyani Djoko Kirmanto Iwan Nursyirwan Bambang Susantono Hafil Widianto Imam Anshori Dewan Redaksi: A. Tommy M Sitompul R. Eddy Soedibyo Indrawadi Pemimpin Redaksi: Ade Satyadharma Wakil Pemimpin Redaksi: Fauzi Redaksi/Redaktur : Widayati Syamsu Rizal Sardi Wawan Hernawan Sri Sudjarwati M. Arwan Sadjimin Penyunting : Ade Satyadharma Fauzi Wawan Hernawan Widayati Sri Sudjarwati Desain/Lay Out: Ernawan U. Susanto Foto / Dokumentasi: M. Arwan Entis Amijaya Ernawan Sekretariat / Sirkulasi : Kasimun Sadjimin Ernawan Entis Amijaya

Alamat Redaksi : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Sekretariat Dewan Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7231083 Fax. (021) 7231083 e-mail :[email protected] http://www.dsdan.go.id

2

Surat Anda... Tambahan Bulletin Kami mengucapkan terima kasih atas pengiriman “Bulletin Dewan Sumber Daya Air” Edisi April – Mei 2009 yang ditujukan kepada Ir. Priyo Pribadi Soemarno dari Indonesian Mining Association (IMA) – Asosiasi Pertambangan Indonesia (API). Kalau diijinkan, bolehkah kami meminta tambahan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar lagi Bulletin Dewan Sumber Daya Air Edisi April-Mei 2009 tersebut dan juga edisi-edisi selanjutnya untuk para Pengurus/Pimpinan kami. Bagaimana caranya ? Untuk informasi, kami bisa dihubungi melalui nomor telepon (021) 8280763, 8303632, 83705657 atau melalui e-mail : [email protected]. Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih. Salam kami, Fori Hendrika - Sekretariat IMA Gd. Gajah 5th Unit A-II Jl. DR. Sahardjo Raya No. 111, Jakarta 12810 Redaksi Terima kasih atas perhatian dan dukungan Sekretariat IMA terhadap Dewan SDA Nasional dan media penerbitannya “Bulletin Dewan SDA”. Mengenai permintaan tambahan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar lagi untuk Edisi April – Mei 2009, telah kami kirimkan dan antar langsung ke alamat Sekretariat IMA sebagaimana tercantum di atas, sebelum edisi Juni-Juli ini kami terbitkan. Sementara untuk tambahan 10 (sepuluh) eksemplar edisi berikutnya, bisa datang ke redaksi kami, Sub Bagian Humas, Bagian Pelayanan dan Informasi Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, Gd. Utama Lt. III – Departemen Pekerjaan Umum.

TT T Ralat Foto

Bersama ini kami ingin menyampaikan ralat terhadap foto yang dimuat pada Buletin dewan SDA Edisi April-Mei 2009 pada Rubrik Aneka tentang Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur non-Pemerintah. Pada kolom untuk Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) terdapat kesalahan foto karena yang dimuat bukan foto Bapak Ir. S. Indro Tjahyono selaku perwakilan SKEPHI yang duduk sebagai salah satu Anggota Dewan SDA Nasional.

Sarono - Staf Sekretariat SKEPHI Kompleks Liga Mas Indah Blok E I No. 3 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp/Fax : 021-7981766 E-mail : [email protected]

Redaksi Terima kasih atas perhatian dan koreksinya. Kami mohon maaf atas kekeliruan dimaksud. Untuk ralat foto tersebut, telah kami cantumkan pada Bulletin Dewan SDA Edisi Juni-Juli 2009 ini.

T

T A J U K

Langkah Awal

S

Sidang perdana Dewan SDA Nasional

DAFTAR ISI SAJIAN UTAMA 4 Sidang Perdana Dewan SDA Nasional Bangun Komitmen, Gapai Pengelolaan SDA Lebih Baik 6 Diputuskan, Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan SAJIAN KHUSUS 9 Alokasi Air di WS Bengawan Solo Disepakati Dalam Rapat TKPSDA INSPIRASI 12 Seberapa Ampuhkah Dewan SDA Nasional Mengawal Implementasi Jaknas SDA? SOROTAN 14 TKPSDA-WS Brantas, Sepakati Beberapa Peraturan dan Keputusan 16 Provinsi Babel Sosialisasikan Pembentukan Dewan SDA & Sekretariat GN-KPA Provinsi NUANSA 18 FGD I - SIH3 Perlu Hilangkan Ego Sektoral

6

4 Ralat Foto Edisi April – Mei 2009 : Hal. 19 Tercantum :

Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)

Seharusnya :

Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)

idang Perdana Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) yang difasilitasi Sekretariat Dewan SDA Nasional telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Jakarta pada pertengahan bulan Juli 2009 lalu, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2009. Meski belum seluruhnya 44 anggota Dewan SDA Nasional hadir dalam sidang perdana tersebut, namun berkumpulnya 35 orang anggota yang terdiri dari 17 anggota dari unsur non-Pemerintah dan 18 anggota dari unsur Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, telah mencerminkan langkah awal adanya komitmen bersama agar pengelolaan SDA ke depan dapat lebih baik lagi. Apalagi pada kesempatan itu hadir 6 (enam) menteri yang terkait dengan SDA yang juga merupakan anggota Dewan SDA Nasional, dimana juga telah memutuskan dan mensahkan Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan. Dengan demikian, dalam persidangan Dewan SDA Nasional berikutnya telah ada aturan mengenai hal tersebut yang sudah selayaknya menjadi kewajiban dari para anggotanya untuk melaksanakan dan mentaati keputusan tersebut. Kita berharap Anggota Dewan SDA Nasional nantinya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal, mengingat krisis air dari waktu ke waktu terus terjadi. Bencana alam banjir, kekeringan dan tanah longsor dalam beberapa bulan belakangan ini terus terjadi. Mungkin ini bisa disebabkan adanya faktor alami atau juga dikarenakan perilaku manusianya sendiri. Hutan yang ada di beberapa tempat saat ini telah menyusut dan menjadi gundul. Bahkan, malah ada yang telah berubah menjadi hutan beton dan aspal yang mengganggu terjadinya proses peresapan air hujan. Demikian juga dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di muka bumi ini, sehingga kebutuhan lahan dan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semakin meningkat. Ditambah lagi dengan pencemaran air akibat sampah dan limbah buangan industri, rumah tangga dan masyarakat. Kesemua inilah yang akan menjadi tantangan kita semua, seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mencari solusi terbaik terutama para anggota Dewan SDA Nasional. l

3

Sajian Utama

Sidang Perdana Dewan SDA Nasional

Bangun Komitmen, Gapai Pengelolaan SDA Lebih Baik Melalui fasilitasi dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) yang berkerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akhirnya Anggota Dewan SDA Nasional dapat melaksanakan sidang perdananya.

P

elaksanaan sidang perdana yang dihadiri oleh sekitar 18 anggota dari unsur Pemerintah dan 17 anggota dari unsur non-Pemerintah kali ini, sebetulnya sempat beberapa kali mengalami penundaan. Ternyata untuk mengumpulkan jumlah anggota tersebut, dimana diantara anggotanya adalah 14 menteri, seorang Kepala Badan, seorang Kepala Lembaga dan enam orang gubernur, memang bukan merupakan persoalan yang mudah diselenggarakan. Salah satu diantaranya adalah mencari waktu yang

4

tepat untuk pelaksanaannya. Namun kesemuanya itu pada akhirnya dapat teratasi dan terlaksana berkat adanya komitmen bersama diantara anggotanya untuk berembug melakukan koordinasi, demi terselenggaranya pengelolaan SDA ke depan yang lebih baik. Agenda Sidang Dalam sidang perdana Dewan SDA Nasional tanggal 16 Juli 2009 ini, disepakati beberapa agenda yang akan dilaksanakan. Diawali pembukaan

sidang oleh Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional. Dilanjutkan dengan penjelasan dan laporan Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional meliputi antara lain, pokokpokok peraturan turunan UU SDA yang berkaitan dengan tugas Dewan SDA Nasional, dan usulan rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2009. Selain itu juga dijelaskan mengenai esensi perlunya Kebijakan Nasional SDA (Jaknas SDA) dan hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan

nasional, peran Dewan SDA Nasional dalam proses penetapan Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT), serta usulan pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini diperlukan untuk merumuskan Rancangan Kebijakan Nasional-SDA, Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sistim Informasi Hidrologi, Hidro-meteorologi dan Hidrogeologi (SIH3), dan penyiapan bahan pertimbangan Dewan mengenai penetapan WS dan CAT. Setelah pemaparan Ketua Harian Dewan SDA Nasional, kemudian dilaksanakan diskusi diantara para anggota Dewan SDA Nasional. Selanjutnya diakhiri dengan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Dewan SDA Nasional. Sidang perdana kali ini berhasil menyepakati Peraturan tentang Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan, Rencana Kerja Dewan SDA Nasional 2009, dan memutuskan pembentukan 3 (tiga) Pansus yang masing-masing mempunyai tugas menyiapkan materi terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional. l ad/tom

Komitmen untuk mencukupi kebutuhan airnya

5

Sajian Utama

Diputuskan, Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan Dalam Sidang Perdana Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) di Jakarta, 16 Juli 2009 yang dipimpin Ketuanya, Plt. Menko Bidang Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, telah berhasil memutuskan beberapa hal.

S

alah satunya, adalah memutuskan rancangan Peraturan Dewan SDA Nasional tentang Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan dan dinyatakan sah menjadi peraturan Dewan SDA, tanpa ada perubahan. Selain itu sidang yang dilaksanakan di ruang Graha Sawala – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memutuskan dan mensahkan rencana kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2009. Rencana kerja tersebut meliputi (1) Penyusunan naskah Rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) dan (2) Penyiapan bahan pertimbangan Dewan SDA Nasional tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang diharapkan dapat rampung pada bulan September 2009. Sedangkan untuk rencana kerja lainnya yang semula diharapkan dapat selesai tahun 2009, diputuskan untuk dapat dirampungkan di awal tahun 2010 nanti. Misalnya saja, bahan pertimbangan Dewan SDA Nasional tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS) dan Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3). Pada sidang tersebut juga telah disetujui pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus), yaitu Pansus Pe-

6

nyusunan Rancangan Jaknas SDA, Pansus Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 dan Pansus Pe-nyiapan Bahan Pertimbangan Dewan terhadap usulan Penetapan WS, CAT dan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional. Telah Berjalan Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani Indrawati yang didampingi Menteri PU selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional, Djoko Kirmanto, Menteri Dalam Negeri, Mardijanto dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas, Paskah Suzetta, menyampaikan bahwa: “Walaupun belum pernah bertemu di dalam Dewan ini, namun sebetulnya aktifitas di dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional sudah cukup banyak. Di dalam forum inilah akan dimintakan keputusan-keputusan termasuk mengenai prosedur dan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan di dalam Dewan,” katanya. Sebagaimana diketahui, bahwa anggota Dewan SDA Nasional sebelum sidang ini telah mengadakan beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional untuk membahas berbagai masalah nasional yang terkait dengan SDA. Umpamanya saja, membahas dan mendiskusikan mengenai penyusunan

rancangan Kebijakan Nasional SDA, serta penyusunan naskah rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3. Sidang perdana Dewan SDA Nasional ini juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, dan Menteri Pertanian, Anton Apriyanto. Keduanya juga merupakan anggota Dewan SDA Nasional. Penting Sementara itu dalam laporannya, Ketua Harian Dewan SDA Nasional, Djoko Kirmanto menjelaskan, bahwa tidak ada kehidupan tanpa air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air, binatang tidak bisa hidup tanpa air, tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa air. Sehingga air adalah hal yang sangat penting. “Namun apabila melihat kondisi air yang tersedia sekarang ini, sudah diambang krisis air. Air, sejak dari jaman Baheula (dulu) sampai sekarang jumlahnya tetap saja, seperti es yang ada di kutub, air yang ada di laut juga di kali, dan air di bawah permukaan tanah, selama ini tidak pernah bertambah,” katanya. Adapun yang bertambah, menurut Djoko, sebenarnya adalah jumlah manusianya. Sebagai contohnya, setelah Indonesia merdeka waktu itu jumlah penduduk baru sekitar 100 juta jiwa. Akan tetapi sekarang ini tercatat sudah mencapai lebih dari 230 juta jiwa.

“Jadi dalam kurun waktu 50 tahun di dunia ini sudah terjadi peningkatan hampir dua setengah kali lipat jumlah penduduk. Ironisnya, jumlah ketersediaan air tetap dengan kondisi dan kualitasnya sangat rendah,” ujar Djoko. Misalnya saja, Sungai Ciliwung yang sekarang ini airnya telah tercemar limbah buangan dan penuh sampah.

Jauh berbeda dengan kondisi tempo dulu yang masih bisa dipakai untuk rekreasi atau berenang. “Selain akibat perlakukan manusia terhadap sungai dan lingkungan tadi, di dalam siklus hidrologi juga sudah terjadi perubahan. Dimana proses evapotranspirasi, hasil penguapan air laut yang jatuh ke daratan, secepatnya masuk ke sungai dan terbuang percuma kembali ke laut,” tegas Djoko.

Lebih lanjut Djoko Kirmanto menjelaskan, bahwa dahulu ketika dunia masih hijau, banyak air yang jatuh di bumi ini tersimpan ke dalam tanah agak lama. Dengan begitu bisa dikelola untuk mendapatkan air lebih banyak dalam waktu yang cukup lama. “Tidaklah seperti sekarang ini, air yang jatuh di bumi itu malahan bisa menimbulkan bencana yang merusak sarana dan prasarana, bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa manusia. Hampir bisa dikatakan, hal itu disebabkan adanya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu sendiri,” tuturnya. Djoko kirmanto melanjutkan, sebagai contohnya kawasan hutan sudah banyak yang gundul dan hilangnya daerah-daerah resapan air yang telah berubah fungsi menjadi permukiman, misalnya. Sebagai akibatnya, kalau hujan – air yang jatuh dari langit tidak lagi terserap masuk ke bumi, melainkan akan meluncur lewat jalan aspal, lewat tembok-tembok, lewat lahan yang gundul dan membawa lumpur untuk kemudian masuk ke sungai dan terbuang langsung ke laut. “Artinya, kesempatan untuk menggunakan air ditempat tersebut menjadi lebih kecil. Ditambah lagi dengan

jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan air semakin bertambah dan kualitas air yang semakin buruk. Maka sudah saatnya berbagai upaya pengelolaan sumber daya air makin ditingkatkan dan dilaksanakan secara sinergis antar berbagai pihak,” jelasnya. Oleh karenanya, menurut Djoko Kirmanto, keberadaan lembaga koordinasi SDA sebagaimana dimaksud didalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) merupakan keniscayaan. Menurut Djoko, terdapat beberapa tingkatan lembaga koordinasi SDA. Dimulai dari tingkat nasional, yaitu Dewan Sumber Daya Air Nasional yang bertugas membantu presiden dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional SDA, penetapan WS dan CAT, serta membuat kebijakan pengelolaan SIH3. Juga kewenangan menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Negara dan koordinasi penanganan issue SDA yang berdampak terhadap kepentingan nasional. “Selanjutnya, untuk tingkat provinsi pembentukannya dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama Dewan SDA provinsi atau dengan nama lain

7

yang dibentuk oleh pemerintah provinsi guna membantu gubernur dalam menetapkan kebijakan pengelolaan SDA tingkat provinsi. Sama halnya untuk pembentukan pada tingkat kabupaten/ kota yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota,” terang Djoko. Selain itu ada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA untuk Wilayah Sungai (TKPSDA-WS), yang diperlukan untuk menyepakati pengaturan pengelolaan operasional SDA pada setiap WS, seperti WS Bengawan Solo dan WS Brantas, dimana SDA di WS ini menjangkau kawasan cukup luas dan menjadi andalan kehidupan masyarakat banyak. Hasil Sidang Setelah mendengarkan laporan atau penjelasan Menteri PU selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional, antara lain mengenai esensi perlunya Kebijakan Nasional SDA dan hubungannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta usulan target kerja Dewan SDA Nasional tahun 2009, yang dilanjutkan dengan diskusi antar anggota Dewan SDA Nasional, telah dihasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah Dewan SDAN dapat melibatkan unsur dari Departemen Luar Negeri dalam kegiatan perumusan pola pengelolaan SDA WS lintas negara. Dalam sidang pleno yang akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2009 diharapkan dapat disampaikan Pertimbangan Dewan usulan penetapan CAT yang telah

8

disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk mempersiapkan materi sidang pleno berikutnya, telah disepakati pembentukan tiga pansus. Keanggotaan pansus ini tidak ada limitasi atau pembatasan. Dimana setiap anggota Dewan SDA Nasional dapat mengusulkan diri untuk masuk dalam keanggotaan Pansus. l wid/sri/ad/tom

Sajian Khusus

U

ntuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan antarsektor, antarwilayah, antar pengguna dan antarpengusaha yang terkait dengan Sumber Daya Ar (SDA) khususnya di wilayah ini, perlu di koordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan SDA pada tingkat WS, yaitu Tim Koordinasi Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo. Demikian sambutan Direktur Jenderal SDA – Departemen Pekerjaan Umum (PU), Ir. Iwan Nursyirwan, Dipl. HE yang dibacakan Direktur Bina Pengelolaan SDA (BPSDA), Ir. Sugiyanto, M.Eng saat membuka Sidang Pleno Anggota TKPSDA WS Bengawan Solo pada minggu kedua Juni 2009. “Kita patut bersyukur karena setelah melalui proses panjang dan demokratis, akhirnya TKPSDA WS Bengawan Solo terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 247/KPTS/M/ 2009 pada tanggal 9 Februari 2009,” ujarnya. Dirjen SDA menyatakan, bahwa SDA merupakan salah satu sumber daya alam sebagai karunia Tuhan YME yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sistem sumber daya lainnya dari berbagai sektor dengan berbagai kepentingan dari Stakeholders sehingga membentuk sistem yang berbasis WS. “Sistem yang terbentuk ini terkadang sederhana, namun tidak jarang sangat kompleks. Sebagai contoh adalah sistem SDA - WS Bengawan Solo ini,” katanya. WS Bengawan Solo ini, menurut Dirjen SDA, memberikan kontribusi yang sangat stretegis. Sebagai contohnya dalam produksi padi, dimana total produksi padi sawah yang dihasilkan di WS Bengawan Solo sebanyak 5,8 juta ton/tahun.

Alokasi Air di WS Bengawan Solo Disepakati Dalam Rapat TKPSDA Dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo mencakup 17 kabupaten dan dua kota dari dua Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan potensi sebesar 21,4 juta meter kubik per tahun, Sungai Bengawan Solo amat diandalkan oleh paling tidak sekitar 15,9 juta jiwa.

“Total produksi padi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,5 juta ton/tahun dan Jawa Timur 8,9 ton/tahun. Ini memberikan pengaruh yang besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp. 143,05 triliun untuk Jawa Tengah dan Rp. 256,37 triliun untuk Jawa Timur,” sebutnya. Oleh karena itu, Dirjen SDA menyatakan, dengan memperhatikan segala potensi, manfaat ekonomi maupun permasalahan pengelolaan SDA di perlukan suatu wadah koordinasi dengan nama TKPSDA.

Lebih lanjut Dirjen SDA menyampaikan, bahwa agar pengelolaan berbagai sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan pengelolaan terpadu. “Dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, produk acuan ini dikenal sebagai Pola Pengelolaan SDA yaitu kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA,

9

dan pengendalian daya rusak air. Penyusunan pola harus dilakukan terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, pembahasan mendalam dan demokratis dalam sidang-sidang TKPSDA,” jelasnya. Hasil pembahasannya tersebut, kemudian akan dijadikan rekomendasi definitif untuk ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar Pola Pengelolaan SDA mampu mengikat berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pendayagunaan SDA konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air. Dirjen SDA menambahkan, bahwa tugas TKPSDA bukan hanya membahas dan merekomendasikan pola PSDA saja, tetapi masih banyak hal lain yang ditugaskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas-tugas ini pada umumnya bukanlah hal yang mudah. Menurut Dirjen SDA, karena di dalamnya akan dijumpai berbagai kepentingan yang

Ir. Sugiyanto, M.Eng - Direktur BPSDA, Ditjen SDA – Dep. PU

TKPSDA-WS Amanat Undang-Undang

T

erbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDAWS) Bengawan Solo memang merupakan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. “Sesuai dengan amanat tersebut, kita memang harus membentuk tim koordinasi pengelolaan SDA. Di pusat sudah terbentuk Dewan SDA Nasional, selain itu di provinsi harus juga dibentuk. Selanjutnya di tingkat WS dan di Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhannya,” kata Sugiyanto. Menurut Sugiyanto, telah ada beberapa provinsi yang telah membentuk Dewan SDA provinsi. Misalnya saja, Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah yang telah terbentuk berdasarkan aturan yang ada. Sementara beberapa provinsi lainnya, seperti Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan meski telah ada sebelumnya, namun harus dilihat atau ditinjau kembali. “Keberadaan Dewan SDA provinsi di tempat-tempat tersebut, perlu dilihat kembali apakah telah sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga harus dilakukan review. Untuk TKPSDA-WS yang telah terbentuk adalah Bengawan Solo dan Brantas. Masih banyak lagi yang akan menyusul,” tambah Sugiyanto. Lebih lanjut dijelaskan Direktur BPSDA, bahwa semuanya masih dalam proses dan diupayakan segera cepat

10

terbentuk. Hal tersebut Amat penting artinya dalam pengelolaan SDA ke depan. “Semua harus dilaksanakan terpadu dengan melibatkan semua sektor dan semua kepentingan. Dimana yang terlibat bukan hanya Pemerintah saja, melainkan juga nonPemerintah – dengan keanggotaan terdiri 50 persen unsur Pemerintah dan 50 persen nonPemerintah,” jelasnya. Oleh karenanya, Sugiyanto berharap, mudah-mudahan pada tahun ini bisa terbentuk sepertiga dari seluruh WS yang ada. “Kalau dihitung dari 31 WS yang ada, maka sekitar 10 sampai 15 yang terbentuk— dan ini sudah dianggap bagus,” ucapnya. Begitu juga halnya dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang mempunyai potensi SDA cukup besar. Di sana sudah menjadi keharusan untuk membentuk Dewan SDA provinsi. Namun untuk membentuk TKPSDA-WS dan Dewan SDA kabupaten/kota atau dengan nama lain di sana, menurut Sugiyanto, masih tergantung intensitas kebutuhannya berdasarkan tiga hal. “Pertama, adanya konflik perebutan air dimana ketersediaan air untuk kebutuhannya sudah sangat jauh dari cukup. Kedua, memang daerahnya cukup berkembang sehingga perlu ada pengaturan. Kemudian yang ketiga, banyaknya permasalahan yang sifatnya sangat multi kompleks—complexity,” ungkapnya. l djp/ad

tidak selalu sejalan. Misalnya saja, antara kepentingan irigasi dan kepentingan pembangkit tenaga listrik. “Ketika air di Sungai Bengawan Solo menjadi terbatas di musim kering, PLTA akan berusaha menahan air untuk menjaga produksi listriknya. Sedangkan air irigasi di bagian hilir akan meningkat kebutuhannya pada musim kering. Di bagian hulu menahan air, sedangkan di hilir meminta tambahan air,” ungkap Dirjen SDA. Belum lagi mengenai masalah pengendalian banjir dan pemeliharaan kesehatan lingkungan sungai. Karena itu, menurut Dirjen SDA, kunci dari berbagai kepentingan ini adalah alokasi air yang optimal yang diputuskan secara musyawarah mufakat dalam sidang-sidang TKPSDA.

Hasil Sidang dan Agenda Kerja Pada Sidang Pleno Anggota TKPSDA WS Bengawan Solo yang diselenggarakan selama dua hari tersebut, selain membahas dan menetapkan, tatatertib persidangan dan tatacara pengambilan keputusan, serta pembahasan draft pola PSDA WS Bengawan Solo dan Alokasi Air, juga dilaksanakan pengukuhan keanggotaan TKPSDA WS Solo. Agenda berikut akan membahas Alokasi Air Jawa Tengah dan Jawa Timur serta penanganan Penambangan Galian Golongan C di WS Bengawan Solo Pengukuhan keanggotaan TKPSDA WS Bengawan Solo sebanyak 64 orang ini dilaksanakan oleh Direktur BPSDA – Ditjen SDA yang mewakili Dirjen SDA – Dep. PU, dimana sebanyak 32 orang

berasal dari unsur Pemerintah dan 32 orang dari unsur non-Pemerintah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT yang juga bertindak selaku nara sumber dan undangan lainnya. l ad/tom

Ir. Imam Anshori, MT – Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional

Merancang Pola Pengelolaan SDA Di Tingkat WS

S

alah satu yang merupakan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Bengawan Solo nantinya, adalah merancang pola pengelolaan SDA di WS Bengawan Solo. Menurut Imam Anshori, pola merupakan suatu produk berupa dokumen yang harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang itu kalau menyangkut soal SDA di WS lintas provinsi, lintas negara dan WS strategis nasional, yang menetapkan adalah Pemerintah Pusat sesuai dengan PP No.42/2008 tentang Pengelolaan SDA, adalah Menteri yang membidangi SDA. “Sedangkan pola pengelolaan SDA pada WS lintas kabupaten, adalah oleh Gubernur. Sedangkan SDA menyangkut WS didalam satu kabupaten, ditetapkan Bupati yang bersangkutan,” katanya. Lalu, apa isi daripada pola itu ? Garis besarnya merupakan bingkai yang menunjukkan arah bagaimana mengelola SDA pada WS ke depan. Arah tadi akan jadi acuan didalam menyusun rencana pengelolaan SDA di WS yang sering disebut dengan Rencana Induk Pengelolaan SDA. “Semua mengarah ke hal-hal yang berkaitan dengan konservasi SDA, pengendalian daya rusak air, pendayagunaan SDA, termasuk juga disini sistim informasi yang perlu dibangun. Juga bagaimana menggerakkan keberdayaan dari unsur Pemerintah maupun unsur nonPemerintah, dan masyarakat yang ada di WS tadi,” jelas Imam. Hal tersebut perlu dilaksanakan, mengingat dalam realita—SDA di Indonesia memang secara potensial masih

sangat besar. Tetapi aktualnya, yang tersedia masih sangat dipengaruhi oleh waktu. Dimana musim kemarau bisa kekurangan— dan musim hujan bisa kebanyakan, malahan sering timbul bencana. Sehingga, bila dikaitkan dinamika kebutuhannya dengan ketersediaannya, SDA tersebut sifatnya musiman. “Jadi pada saat kekurangan tidaklah selalu dijawab dengan harus menambah potensi ketersediaannya, tetapi bisa didekati dengan cara mengelola kebutuhan agar tidak selalu meningkat, tetapi bisa ditekan,” ungkap Imam. Umpamanya saja, dengan upaya penghematan, lalu introduksi ataupun pengenalan terhadap teknologi pemberian air yang lebih efisien, sehingga kebutuhan menjadi berkurang, misalnya dengan cara gilir-giring, atau seperti metode penanaman padi SRI. Ada juga dengan menerapkan teknologi, seperti memakai cara sprinkler dan bahkan harus merubah pola penanaman dengan sumber pangan lain yang lebih hemat air. “Ini kalau menyangkut bidang pertanian. Kalau menyangkut energi— atau tenaga listrik, konsumsi untuk enerjinya bisa ditekan dengan cara penghematan kebutuhan listrik dirumah tangga, dengan menekan tingkat konsumsinya,” tutur Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, seraya menambahkan, itu semua masih memerlukan waktu. Imam Anshori menjelaskan, bahwa kesemuannya ini masih perlu mengajari masyarakat, sehingga pihak yang bertanggungjawab menyediakan air, diharapkan dapat memenuhinya sesuai dengan kebutuhan. l faz/ad

11

Inspirasi

Seberapa Ampuhkah Dewan SDA Nasional Mengawal Implementasi Jaknas SDA ? Rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang telah diinisiasi oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional, saat ini telah disepakati anggota Dewan SDA Nasional menjadi naskah akademis sebagai bahan untuk penyusunan Jaknas SDA oleh Panitia Khusus (Pansus). Pembentukan Pansusnya sendiri pun telah disetujui anggota Dewan SDA Nasional ketika melaksanakan Sidang Perdananya medio Juli 2009 lalu. Lalu, bagaimanakah implementasi nantinya apabila Jaknas SDA tersebut telah disusun. Adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program, Bagian Penyusunan Program – Sekretariat Dewan SDA Nasional, Sri Sudjarwati, ST, MT yang akan mencoba menuangkan pemikirannya mengenai hal tersebut. Berikut tulisannya.

K

alau kita berbicara tentang “Dewan”, tentu yang terbayang dalam pikiran adalah sekumpulan orang di gedung DPR yang sedang membahas Undang-Undang (UU), aturan-aturan, ataupun hal-hal lainnya. Akan tetapi yang disebut Dewan SDA Nasional agak berbeda, Dewan SDA Nasional disini merupakan wadah koordinasi yang terbentuk berdasarkan amanat dari UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air. Adapun salah satu tugas penting Dewan SDA Nasional adalah merumuskan apa yang disebut dengan “Kebijakan

12

Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA)” yang akan menjadi acuan bagi pengelolaan SDA ke depan. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas penting tersebut, maka Dewan SDA Nasional harus menggunakan jurus-jurus ampuh yang bernama “fungsi koordinasi” melalui berbagai hal, yang salah satunya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA. Mengenai hal tersebut, maka timbul pertanyaan dalam benak kita, seberapa ampuhkah jurus-jurus andalan Dewan SDA Nasional ini ? Mari

coba kita kupas, dengan pertanyaan lainnya yaitu siapa yang meluncurkan jurus-jurus ampuh ini ? Tentu jawabannya adalah seluruh anggota Dewan SDA Nasional ini yang berasal dari unsur Pemerintah dan unsur nonPemerintah. Coba sekarang kita amati, bahwa anggota yang berasal dari unsur Pemerintah yang terdiri dari 16 kementrian dari berbagai Departemen/ Lembaga/Badan mewakili berbagai sector terkait dan enam gubenur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur, masing-masing dua gubernur. Dari 22 anggota yang mewakili unsur Pemerintah ini akan duduk bersama dengan 22 anggota lainnya yang mewakili unsur non-Pemerintah untuk merumuskan Kebijakan Nasional. Dalam UU No.7/2004 dikatakan bahwa keanggotaan unsur Pemerintah dan unsur non-Pemerintah dalam wadah koordinasi ini dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan. Dengan demikian semua anggota akan mewakili kepentingan institusinya, namun tidak boleh keluar dari jalur pengelolaan SDA yang komprehensif dan berkesinambungan. Namun bagaimana jadinya, manakala ke-44 anggota tadi dihadapkan pada sebuah “monster” yang disebut “kepentingan sektor, daerah atau kelompok”, tentu akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan kepedulian,

disini terjadinya pertentangan antara “kepedulian” dan “kepentingan”. Dilema lainnya yang dialami oleh 22 anggota dari unsur Pemerintah yang membawa kepentingan institusinya masing-masing, akan dihadapkan pada satu kata lagi yang namanya “anggaran berbasis kinerja”, dimana disana terdapat penerapan “money follow function”. Mampukah mereka bertahan untuk mendahulukan implementasi Kebijakan Nasional SDA ini dari pada kinerja instansinya ? Seberapa kuat mereka dapat bertahan pada dua kaki yang berpijak pada tempat yang berseberangan ? Melalui sebuah analisa kebijakan mari kita coba lakukan observasi pada salah satu instansi, katakanlah misalnya Departemen “A” dimana Departemen ini sebagai pengguna yang membutuhkan air untuk menghasilkan suatu produk, tentunya mereka dituntut untuk mendukung peningkatan pro-duksinya dan bisa jadi akan meng-eksploitasi penggunaan air secara besar-besaran. Sebaliknya pada saat perwakilan Departemen “A” ini menduduki kursi Anggota Dewan SDA Nasional yang harus merumuskan Jaknas SDA, dituntut untuk mengendalikan pemanfaatan air secara besar-besaran guna melestarikan dan melindungi sumber air, yang merupakan jurus-jurus konservasi. Analisa kedua, adalah observasi pada “authority path”. Dalam posisinya

ketika memakai baju Departemen, maka mereka ada di jalur “command path” dari atasan ke bawahan, atau dari kekuasaan tertinggi ke kekuasaan dibawahnya. Tentunya dengan segala punishment dan reward. Nah coba kita renungkan seandainya pada saat yang bersamaan mereka juga sedang memakai baju Dewan SDA Nasional, apa yang didapat ? Cukupkah hanya dengan kepedulian, atau ada kepuasan lain yang bisa melawan the command path ini ? Bila command path ini tidak bisa dilawan, apa yang terjadi dengan nasib implementasi kebijakan nasional nantinya ? Analisa ketiga, kita akan meninjau anggota yang berasal dari unsur nonPemerintah. Pada dasarnya anggota dari unsur ini lebih independent dan lebih mudah menyuarakan kepedulian. Tetapi coba kita kupas lebih dalam isi yang terkandung dalam Perpres 12/ 2008, Pasal 18 mengenai keberagaman unsur yang mewakili, dimana anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonPemerintah bisa terdiri dari pengguna air, industri pengguna air, dan pengguna SDA untuk berbagai aktifitas. Melihat hal ini, apa yang terpikir, tentu akan terjadi pertentangan lagi antara “kepedulian” dan “kepentingan”. Melihat kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk bisa mengedepankan “kepedulian” sepenuhnya tanpa dilambari dengan

“kepentingan”, bisa saja prosentasenya akan sangat kecil sekali. Dengan demikian terkait ketiga analisa kebijakan tadi, maka muncullah sebuah pertanyaan “seberapa ampuhkah Dewan SDA Nasional ini dalam mengawal implementasi Kebijakan Nasional hingga berhasil sepenuhnya dan dapat mensejahterakan masyarakat ? Namun sebagai bentuk upaya akan kepedulian terhadap penderitaan sesama manusia, mungkin langkah ini yang perlu didukung sepenuhnya. Pasalnya, saat ini kita tidak hanya mengemban amanat UU, tetapi ada amanat lain yang lebih tinggi dari hanya sekedar UU, yakni amanat sebagai makhluk Allah yang paling mulia, yang harus mengisi kehidupan ini dengan sebuah amalan dan salah satunya adalah kepedulian terhadap penderitaan sesama makhluk hidup lainnya. l

Implementasinhya perlu dikawal

13

Sorotan

TKPSDA-WS Brantas, Sepakati Beberapa Peraturan dan Keputusan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) No. 248/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Brantas, maka telah terbentuk TKPSDA di Wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur.

P

roses terbentuknya TKPSDA-WS Brantas sebenarnya telah melalui jalan yang cukup panjang, tidak mudah, dan memerlukan waktu, melalui pemilihan anggota dari unsur Pemerintah dan unsur non-Pemerintah. Seluruh proses pemilihan anggota dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada secara terbuka, mengundang seluruh pemilik kepentingan yang terkait dengan bidang SDA di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, melalui Kepmen PU No. 248/KPTS/M/2009 maka tersebutlah 44 Anggota TKPSDA-WS Brantas yang terdiri dari 22 angota dari unsur Pemerintah dan 22 orang dari non-Pemerintah. (lihat tabel) TKPSDA-WS Brantas ini berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur dan bersifat nonstruktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PU. Adapun tugas TKPSDA-WS Brantas ini antara lain, melakukan koordinasi pembahasan rancangan Pola Pengelolaan SDA dan rancangan Rencana Pengelolaan SDA pada WS Brantas sebelum kedua produk itu ditetapkan oleh menteri yang membidangi SDA. Selain tugas itu, TKPSDA mengkoordinasikan pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan SDA pada WS Brantas.

14

Juga melaksanakan tugas mengkoordinasikan pembahasan mengenai rencana alokasi air dari setiap sumber air pada WS Brantas. Sedangkan fungsi TKPSDA-WS Brantas antara lain, konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan SDA pada WS Brantas serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antar pemilik kepentingan. Fungsi lainnya, pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antar wilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA pada WS Brantas, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan SDA pada WS Brantas. Kebutuhan Meningkat Secara geografis WS Brantas merupakan salahsatu WS besar yang ada di Pulau Jawa dengan luas sekitar 14.103 km2 atau mencakup 26,5 persen luas Provinsi Jawa Timur. Batas adminitrasi WS Brantas yang didalamnya terdapat Kali Brantas meliputi sembilan kabupaten dan enam kota. Ada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di WS Brantas tersebut, yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak. Keempat DAS ini tergabung dalam satu kesatuan wilayah pengelo-

laan SDA. Terbentuknya TKPSDA-WS Brantas ini juga dilatarbelakangi bahwa SDA merupakan aspek vital dalam kehidupan umat manusia – untuk dan demi peradaban manusia. Oleh karena itu pengelolaannya perlu diupayakan agar dapat menjaga kelangsungan pertumbuhan peradaban tersebut. Di satu sisi, pemanfaatan SDA untuk berbagai keperluan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak pertumbuhan dan perkembangan aktivitas manusia. Disisi lain ketersediaan SDA semakin terbatas, bahkan cenderung semakin langka. Kelangkaan itu diakibatkan antara lain oleh degradasi hutan dan lahan, pencemaran air sungai yang semuanya membawa akibat menurunnya fungsi, manfaat dan kesinambungan SDA yang ada. Hal-hal inilah yang patut diantisipasi secara cepat dan tepat, sehingga akan terhindar dari krisis air dengan segala implikasinya. Sebagian dari masalah seperti itu, juga merupakan salah satu tugas dan menjadikan program kerja dari semua TKPSDA-WS yang terbentuk – dan secara khusus akan segera dilaksanakan di WS Brantas. Melalui TKPSDA-WS Brantas, kegiatan pengelolaan SDA di sana diharapkan dapat dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup, dengan melibatkan semua pihak, baik pengguna air, pemanfaat maupun pengelola. Sehingga pada akhirnya mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan.

Hasil sidang Dalam dua kali pelaksanaan sidang TKPSDA-WS Brantas telah berhasil disepakati beberapa peraturan dan keputusan. Misalnya saja Peraturan Tentang Tatacara dan Tatatertib Persidangan, serta Peraturan Tentang Tatakerja TKPSDA-WS Brantas.

Sedangkan keputusan yang disepakati adalah Keputusan Tentang Kalender Kegiatan TKPSDA tahun sidang 2009, Keputusan Tentang Organisasi dan Tatakerja TKPSDA tahun sidang 2009 dan Keputusan Tentang Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA) DAS Kali Brantas Musim Kemarau 2009. l

Tabel Anggota TKPSDA-WS Brantas No.

Unit Kerja/Jabatan/Asosiasi

Unsur Pemerintah 1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim 2 Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim 3 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 4 Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Malang 5 Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 6 Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi Jatim 7 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim 8 Kepala Dinas Pengairan Kab. Malang 9 Kepala Sub Dinas Prasarana Wilayah Kab. Blitar 10 Kepala Bidang Pengelolaan SDA Dinas Pengairan Kab. Tulungagung 11 Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Trenggalek 12 Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Kediri 13 Kepala Sub Dinas Bina Manfaat Dinas Pengairan Kab. Nganjuk 14 Kepala Bidan Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Jombang 15 Kepala Bidan Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Mojokerto 16 Kepala Bidan Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo 17 Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu 18 Kepala Bidang Jalan, jembatan dan Drainase Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Malang 19 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar 20 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri 21 Kepala Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 22 Drh. Teguh Sumardijono, staf Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Kedudukan Dalam Tim Ketua merangkap anggota Ketua Harian merangkap anggota Anggota Angota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Unsur non-Pemerintah 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ketua Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Sumber Barokah, Jombang Ketua Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA) Tirto Agung, Mojokerto Ketua GHIPPA Tirto Guno, Tulungagung Ketua GHIPPA Prambon, Nganjuk Ketua GHIPPA Gotong Royong, Blitar Ketua GHIPPA Tirto Molek B, Malang Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pengusaha Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Timur Pengurus Bidang Produktifitas K3, Lindung, Lingkungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jawa Timur Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPK Nganjuk Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wna Rahayu, Batu Ketua LMDH Wono Lestari, Batu Ketua Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) Wono Asri, Malang Ketua kelompok Tani (Poktan) Penghijauan Sidodadi, Nagnjuk Ir. Widyo Parwanto, Mtech, Profesional Madya Sumber Daya Air Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang Malang Manager Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkit Brantas, Malang Drs. Sugeng Yanu Santoso, MM, Anggota Bidang Operasi Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Jatim, Surabaya Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Jatim, Surabaya Sekjen Asosiasi Perusahaan Tambang (Apertam) Jatim, Surabaya Ketua Forum Peduli Lingkungan Daerah Kab. Nganjuk Ketua Komisi Nasional (Komnas) Lingkungan Hidup Indonesia, Malang Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Jatim, Surabaya Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang Surabaya

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

15

Sorotan

Provinsi Babel Sosialisasikan Pembentukan

Dewan SDA & Sekretariat GN-KPA Provinsi Wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 87, UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, semakin dirasakan kebutuhannya oleh daerah. Terlebih lagi bagi daerah yang ditengarai mengalami peningkatan laju kerusakan lingkungan, antara lain meningkatnya bencana banjir, kekeringan dan pencemaran air, seperti halnya yang terjadi di Provinsi Bangka-Belitung.

D

emikian dilaporkan Drs. Sukoraharjo CES, anggota Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Direktorat Sungai Danau & Waduk (Dit. SDW), Ditjen SDA - Dep.PU kepada “Bulletin Dewan”, seusai mengikuti acara “Sosialisasi Pembentukan Dewan SDA dan GN-KPA Provinsi Bangka Belitung (Babel)” di Pangkal Pinang, baru-baru ini. Provinsi Kepulauan Babel seperti diketahui termasuk wilayah kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, di Palembang. Babel yang beribukota Pangkal Pinang ini memiliki luas wilayah sekitar 81.725,14 km2, dimana 16.424,14 km2 atau 20 persen dari luas wilayahnya berupa daratan, dengan jumlah penduduk 1.106.657 jiwa. Kerusakan Permasalahan yang dihadapi propinsi itu secara umum adalah

16

beratnya kerusakan lingkungan sebagai akibat rusaknya hutan dan lahan, pencemaran air dari kegiatan industri, penambangan, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dari data Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi – Palembang tahun 2007, menyebutkan total luas lahan kritis di provinsi ini mencapai 556 Ha, terdiri dari 428,6 Ha berada di kawasan hutan dan 124,6 Ha di luar kawasan hutan dan tersebar di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Kemudian data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepulauan Babel tahun 2007 juga menyebutkan, adanya 6.507 unit kegiatan usaha penambangan yang berada disana. Tercatat, baru sebanyak 199 unit usaha yang melengkapi ijin kegiatannya, dan masih terdapat 6.308 unit usaha tanpa ijin. Hasil pemantauan kondisi di beberapa sungai, seperti Sungai Rangkuy, dan Sungai Air Raya, dapat diketahui telah mengalami pencemaran

air dan besarnya endapan sediment. Disamping itu juga terjadi kekeruhan air sungai akibat buangan limbah bahan organik. Kualitas air juga menurun akibat tercemar kandungan logam berat, minyak, lemak, fenol, zink, amoniak, sulfide, dan jenis kimia lainnya. Guna mengantisipasi hal tersebut, kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel menyelengarakan sosialisasi untuk keperluan pembentukan Dewan Sumber Daya Air tingkat Provinsi dan Sekretariat GN-KPA Provinsi Kepulauan Babel. Pada acara yang difasilitasi Departemen PU tersebut, hadir sebagai narasumber dari Pemerintah Pusat, antara lain Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional dan Tim GN-KPA Pusat yang terdiri dari Dit. Sungai, Danau dan Waduk, Dit Bina Program, Dit Jen SDA Dep. PU, Dit. Pengelolaan DAS - Dep. Kehutanan, dan Dit. Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) - Dep.Pertanian. Acara yang dilaksanakan 24-25 Juni 2009 itu juga mengundang peserta sekitar 60 orang dari para pemangku kepentingan, dinas/sektor terkait, dunia usaha, para akademisi, Ornop/LSM, aparat Kodam dan Polda, mass media, tokoh masyarakat, asosiasi dan komunitas yang terkait dengan SDA. Wadah Koordinasi Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT, dalam kesempatan tersebut menegaskan tentang perlunya wadah koordinasi pengelolaan SDA didalam mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dan wilayah secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Wilayah

Sungai (WS). Imam Anshori menyatakan, karena beberapa hal pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian, agar fungsi air berdayaguna didalam kehidupan. Karena air, merupakan kebutuhan pokok hidup yang tak tergantikan oleh zat lain – dan keberadaannya di lintas sektor maupun lintas wilayah. Demikian pula mengenai krisis air di musim kemarau, dan perlunya bentuk pengelolaan kolaboratif sesuai dengan paradigma bermasyarakat dan bernegara yang lebih transparan, demokratis dan desentralisasi. Prinsip keadilan distributif, kebutuhan membangun sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi, menurut Imam Anshori, juga turut menjadi perhatian. Sehingga dengan demikian perlunya wadah koordinasi merupakan keniscayaan. Wadah koordinasi pengelolaan SDA secara esensial berfungsi konsultasi, observasi, rekomendasi, mediasi, dan advokasi. GN-KPA Sebagai gerakan nasional yang dicetuskan Presiden RI, Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) ini dimaksudkan untuk melaksanakan upaya penyelamatan sumber daya lahan dan air berbasis kemitraan antar pemangku kepentingan dan peran masyarakat. Kegiatan GN-KPA di Provinsi Kepulauan Babel sudah dirintis sejak tahun 2007 dalam suatu deklarasi Gubernur, Bupati Bangka, dan Walikota Pangkal Pinang. Hal itu yang membuat target sosialisasi pembentukan

Sekretariat GN-KPA tingkat Provinsi, maupun penetapan kesepakatan lokasinya cepat terselesaikan dan dituangkan sebagai hasil perumusan. Dalam agenda di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Babel juga telah merencanakan pada bulan Juli 2009 sudah bisa diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksanan GN-KPA Provinsi Kepulauan Babel. Bila hal tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka hal itu amat berguna dan efektif dalam mendukung implementasi semua pelaksanaan kegiatan GN-KPA nantinya. Apalagi kegiatan GN-KPA ini ikut didukung dan diimplementasikan oleh sektor lainnya, seperti adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Kehutanan, Menteri PU, dan Menteri Pertanian. Dalam SKB itu menyebutkan bahwa Departemen PU melaksanakan fungsi kegiatan sipil teknis konservasi, misalnya dengan pembangunan checkdam, rehabilitasi sarana dan prasarana SDA, dan sebagainya. Kemudian Departemen Pertanian antara lain melaksanakan program Pengembangan Usaha Konservasi Lahan Tani Terpadu (PUKLT), termasuk Konservasi DAS Hulu pada lahan di DAS di luar kawasan hutan. Sedangkan untuk pengelolaan lahan DAS terpadu di kawasan hutan, akan dilakukan oleh Departemen Kehutanan dengan beberapa dasar pemikiran. Antara lain, DAS sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi terdapat keterkaitan antara aktivitas di hulu dan hilir, di dalam DAS terdapat berbagai jenis sumberdaya alam yang

saling terkait/mempengaruhi serta banyak pihak/sektor dan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Dasar pemikiran lainnya adalah bahwa wilayah DAS pada umumnya lintas wilayah administrasi, banyak disiplin ilmu/profesi yang terlibat dalam pengelolaan DAS, dan Pemerintah hanya mempunyai wewenang menyusun rencana, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi. Sedangkan implementasi pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Guna menanggapi permasalahan yang terjadi, untuk sementara ini kesepakatan lokasi penanganan DAS kritis mengarah ke WS Baturusa, DAS Baturusa Sub DAS Kaoe, di Wilayah Kab. Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Hal ini sebagai prioritas guna pemenuhan kebutuhan air baku sekaligus penanganan banjir kota Pangkal Pinang. Namun demikian untuk selanjutnya tidak menutup kemungkinan perlu dilakukan pada DAS kritis lainnya yang memang mengalami degradasi lingkungan dan daerah yang rawan menimbulkan bencana. Dewan SDA merupakan wadah untuk membangun keterpaduan program dan kegiatan dalam rangka mendayagunakan dan menjaga keberlangsungan fungsi air dan sumber air. Sedangkan implementasi dari kesepakatan yang dibangun melalui Dewan SDA antara lain diwujudkan melalui GN-KPA ini. Mari lakukan berbagai upaya penyelamatan lingkungan mulai sekarang. Jangan menunggu bencana lebih besar kian menghadang dan akan terjadi. l

17

Nuansa

FGD I - SIH3

Perlu Hilangkan Ego Sektoral Hingga saat ini, pemanfaatan potensi Sumber Daya Air (SDA) yang tersedia di Indonesia belum seluruhnya digunakan. Tercatat potensi air baku dengan kapasitas 692 milyar m3/tahun baru termanfaatkan sebesar 156 milyar m3/tahun, dimana 126.984 juta m3/tahun (81,4%) dipakai bagi keperluan irigasi, dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan perkotaan sebesar 29.016 juta m3/tahun (18,6%).

I

ndonesia merupakan negara yang beriklim tropis, yang mempunyai dua musim yang ekstrim. Tingginya angka kerusakan hutan di daerah aliran sungai sangat berpengaruh pada tingkat ketersediaan air pada musim kemarau dan sebaliknya mengakibatkan bencana banjir yang selalu datang pada musim penghujan. Banyaknya bencana yang diakibatkan oleh air, sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat baik bidang ekonomi, transportasi, lingkungan, jalur telekomunikasi, dan kesehatan. Oleh karena itu, usaha ke arah lingkungan hidup yang baik menjadi sangat penting terutama yang berhubungan dengan aspek sumber daya air. Pelaksanaan produk pengaturan, data yang akurat, dan ketersediaan informasi yang cukup merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola sumber daya air. Tanpa ketersediaan informasi, maka perencanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air berpotensi mengalami kekeliruan. Dewan Sumber Daya Air berperan merumuskan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) yang dapat membantu formulasi kebijakan dan strategi penanganan permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya air. Untuk keperluan tersebut rumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi perlu disusun terlebih dahulu. Idealnya merupakan sistem yang terintegrasi dan berskala nasional dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Itupun masih memerlukan dukungan dari sistem basis data dan SIH3 yang meliputi data curah hujan, debit aliran sungai, iklim, data air tanah, dan kualitas air.

18

Disamping itu, agar terjadi keterpaduan dalam pengelolaan SIH3 diharapkan masing-masing sektor atau instansi bisa menghilangkan ego sektoralnya yang selama ini masih tetap terlihat kental. Demikian hal tersebut mengemuka saat berlangsungnya Forum Group Discussion (FGD)-I untuk menyusun rancangan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) di Kota Bogor – Jawa Barat pada awal Juli lalu. Kesimpulan Dalam FGD-I yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait antara lain Ditjen SDA – Dep. Pekerjaan Umum (PU), Puslitbang SDA – Dep. PU, Dep. Pertanian, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dep. Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bakosurtanal, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) – Dep. Perhubungan ini, masing-masing instansi memaparkan kegiatan sistem informasinya, baik yang berkaitan dengan hidrologi, hidrometeorologi maupun hidrogeologi. Dari hasil pemaparan dan diskusi yang dilaksanakan selama dua hari tersebut, telah diambil beberapa kesimpulan yang terbagi dalam lima kategori, yaitu kelembagaan, kewenangan, pengelolaan, teknologi dan pembiayaan. Untuk kelembagaan, antara lain masih banyak instansi pengelola hidrologi, baik ditingkat Pusat maupun daerah belum terkoordinasi dan kurang perhatian, pengelolaan sumur pantau agar diserahkan ke pemerintah daerah/ Dinas Pertambangan, serta adanya usulan agar pengelolaannya satu pintu untuk mengelola SIH3 tersendiri. Mengenai kewenangan, antara lain UU, Peraturan Pemerintah (PP) dan Kepmen yang terkait dengan SIH3 belum

dilaksanakan dan harus disosialisasikan, masih diperlukan Surat Edaran (SE) dari Pejabat Eselon I, serta adanya clearing house di tingkat Pusat dan daerah. Kategori pengelolaan, antara lain pengelola SIH3 adalah Dep. PU, Dep. ESDM, BMKG, Dep. Pertanian, LIPI dan Dep. Kehutanan, serta usulan untuk membentuk lembaga khusus yang mengelola SIH3. Mengenai kategori teknologi, antara lain telah adanya sistem informasi di instansi Dep. PU, Dep. ESDM, BMKG, Dep. Pertanian, LIPI dan Dep. Kehutanan, sudah adanya peralatan kalibrasi di Puslitbang SDA Dep. PU dan BMKG, serta dalam pelayanan teknis telah dikembangkan Decission Support System (DSS) di instansi Dep. PU, BPPT, LIPI, Bakosurtanal dan Dep. Pertanian. Sedangkan untuk pembiayaan, antara lain pembiayaannya bersumber dari APBN, untuk pengelolaan pos diusulkan bersumber dari APBD, masih diperlukan pembiayaan untuk kalibrasi peralatan dan standar honor untuk penjaga pos.l faz/ad/tom

Aneka Ketika berlangsungnya Rapat Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) Bengawan Solo, minggu kedua bulan Juni 2009, Bulletin Dewan SDA sempat mencatat beberapa hal dari Ketua TKPSDA-WS Bengawan Solo, Prof. DR. Ir. Slamet Budi Prayitno, M.Sc dan Sekretaris TKPSDA-WS Bengawan Solo, Sudarsono, ATP, CES. Berikut petikannya. Prof.DR Ir. Slamet Budi Prayitno,MSc.

Junjung Tinggi Persaudaraan dan Empati Berlangsungnya Rapat Pleno TKPSDAWS Bengawan Solo, cukup menarik perhatian para peserta yang merupakan para Anggota TKPSDA-WS Bengawan Solo, baik yang berasal dari unsur Pemerintah maupun non-Pemerintah. Sebanyak 32 orang anggota TKPSDA-WS Bengawan Solo, nara sumber dan undangan yang menghadiri acara tersebut, berdiskusi dan memberikan masukkan yang dipandu oleh Ketuanya, Slamet Budi Prayitno. Menurut Slamet Budi Prayitno, dalam agenda Rapat Pleno TKPSDA-WS Bengawan Solo ada dua agenda yang cukup penting dan strategis yang perlu di bahas oleh seluruh anggota. “Pertama, menyusun rekomendasi pola - “roadmap”

pengelolaan Sungai Bengawan Solo. Dan yang kedua tentang alokasi air. Hal itu akan membantu kita memiliki wawasan bagaimana mengelola Sungai Bengawan Solo ke depan lebih baik lagi,” katanya. Lebih lanjut Slamet Budi yang juga Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah itu mengharapkan. “Agar proses diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Kita hendaknya bisa saling menghargai berbagai pendapat yang kurang sesuai dengan pendapat kita. Untuk itulah kita berembug di sini,” jelas Slamet. Oleh karenanya, Ketua TKPSDA-WS Bengawan Solo ini berpesan kepada para angggotanya agar memiliki semangat dan menanamkan nilai-nilai persamaan (Empaty) dan persaudaraan (Brotherhood). “Kita harus bisa memahami persoalan dan kesulitan orang lain, yang bisa dirasakan sebagai kesulitan bersama, meski hal ini merupakan tanggung jawab dari institusi tertentu,” tuturnya. l wwn/ad

Sudarsono, ATP, CES

Pola Bisa Diartikan “Roadmap” Dalam rapat pleno ini, salah satu agenda yang akan dibahas bersama antar anggota TKPSDA-WS Bengawan Solo, adalah penyusunan rekomendasi pola pengelolan SDA WS Bengawan Solo. Menurut Sekretaris TKPSDA-WS Bengawan Solo, pola pengelolaan SDA WS Bengawan Solo sebetulnya memang sudah ada dan sudah tersusun sejak dua tahun lalu, hasil jajak pendapat dan pelaporan konsultan. Sedangkan Sekretariat TKPSDA melakukan tugas antara lain memfasilitasi penyelenggraran kegiatan TKPSDA termasuk memberikan bahan-bahan atau materi apa saja yang diajukan dalam agenda sidang. “Namun, rancangan pola yang di pleno-kan ini berupa rekomendasi dari TKPSDA yang maksudnya merupakan bingkai pengelolaan SDA di WS Bengawan Solo, yang akan disampaikan kepada Menteri PU untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi Bengawan Solo,” ujarnya. Pola itu, Sudarsono menambahkan, dapat diartikan sebagai roadmap dan dapat dikatakan bisa lebih tinggi lagi daripada master plan yang didalamnya berisi mengenai misi, visi, dan tujuan pengelolaan SDA di WS B Solo. “Jadi…nantinya setelah pola tersusun, akan dilanjutkan dengan rencana turunannnya. Kemudian ada tindak lanjutnya dari semua rencana, baik rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, mirip sebagaimana Rencana Strategis

(Renstra),” katanya. Lebih lanjut dijelaskan Sudarsono, dari pola ini bisa memilih arah tujuannya agar segera dapat diimplementasikan. TKPSDA-WS Bengawan Solo harus mempunyai rencana besar—makro, yang dituangkan dalam beberapa skenario dan skenario inilah nantinya yang akan ditetapkan atau dipilih para anggota TKPSDA itu. “Bentuk dari skenario tadi, memang berbagai macam, antara lain ada yang optimis, pesimis, atau sedang dan tinggi. Cukup berat dan memerlukan waktu untuk menyusunnya,” tegasnya. Apalagi mengingat masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat TKPSDA-WS Bengawan Solo, meski sarana gedung sekretariatnya telah ada. Oleh karenanya, sekretariat mempergunakan tenaga secara outsourcing – tenaga skill dari luar yang dibayar. “Kami akui - meski gedungnya sudah ada tapi SDM-nya masih kurang. Sekarang ini baru ada 5-6 orang personil sekretariat yang berasal dari Balai Besar WS Bengawan Solo yang sudah PNS. Selebihnya masih belum, dan sebagian kami ambil secara outsourcing, mengambil tenaga skill dari luar – mereka itu kami bayar honorer,” ungkap Sudarsono. Sementara itu mengenai pendanaan untuk kegiatan TKPSDA-WS Bengawan Solo, menurut Sudarsono, pada saat penyusunan wadah ini memang kurang mencukupi. Pada awalnya kami belum paham sama sekali tentang selukbeluknya dan maksud pembentukan wadah koordinasi ini. “Sekarang – semua yang lalu itu kami anggap sebagai pelajaran saja, karena ke depan akan kita lengkapi lagi usulan-usulan pendanaan yang proporsional sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan,” ucapnya. l srd/srz/ad

19

Sidang Perdana Dewan SDA Nasional Graha Sawala Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta