Surat Anda Sebagai Koleksi National Library of Australia
Susunan Redaksi Pembina: M. Hatta Rajasa Djoko Kirmanto Moch. Amron Bambang Susantono Purba Robert Sianipar Imam Anshori
Kami ingin menyampaikan terima kasih atas pengiriman Bulletin Dewan Sumber Daya Air edisi Februari-Maret 2010 ke National Library of Australia Office Asia, Jakarta. Namun kami belum menerima Bulletin Dewan Sumber Daya Air edisi Desember - Januari 2010 dan apabila berkenan agar dapat dikirimkan dengan edisi berikutnya. Publikasi tersebut tentunya sangat berharga bagi koleksi Perpustakaan Nasional kami mengenai Indonesia. Kami berharap dapat menerima publikasi tersebut secara regular. Selanjutnya, jurnal tersebut akan kami kirimkan ke National Library of Australia, Canberra ACT, Australia untuk dimanfaatkan oleh para pembaca dan peneliti. Kami juga akan mengirimkan publikasi-publikasi Australia, apabila tersedia. Terlampir kami kirimkan The National Library Magazine edisi No. 1 dan 2 (2009). Semoga dapat menjadi koleksi perpustakaan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional. Demikian disampaikan dan terima kasih. Nia Yulianti - Acquisitions Assistant National Library of Australia- Australian Embassy Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-15-16 Jakarta 12940
Dewan Redaksi/Penanggung Jawab: A. Tommy M Sitompul R. Eddy Soedibyo Syamsu Rizal Pemimpin Redaksi: Ade Satyadharma Wakil Pemimpin Redaksi: Fauzi Redaksi/Redaktur : Sardi Wawan Hernawan Sri Sudjarwati Widayati Gamal Maulian Desain/Lay Out: Ernawan U. Susanto Foto/Dokumentasi: Joni Wahyudi Entis Amijaya Sekretariat/Sirkulasi : Hanny Handayani Sa’adiah Sadjimin Sukarna Heriyana Kasimun Bambang Indratno Nur Jayanto Alamat Redaksi : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Sekretariat Dewan Gd. Ditjen SDA Lt. VI Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7231083 Fax. (021) 7231083 e-mail :
[email protected] [email protected] http://www.dsdan.go.id
2
Redaksi Terima kasih atas perhatian dan dijadikannya Bulletin Dewan Sumber Daya Air sebagai salah satu bahan publikasi yang menjadi koleksi pada National Library of Australia di Canberra ACT – Australia. Untuk informasi, kami menerbitkan Bulletin Dewan Sumber Daya Air sebanyak 5 (lima) kali edisi dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2009, kami menerbitkan edisi FebruariMaret, April-Mei, Juni-Juli, Agustus-September, Oktober-Nopember. Sehingga kami tidak menerbitkan edisi Desember-Januari 2010. Mengenai pengiriman secara regular, memang sampai saat ini National Library of Australia- Australian Embassy telah tercatat di bagian sirkulasi/distribusi kami dimana pada setiap terbitnya akan terus diupayakan pengirimannya sesuai dengan alamat tersebut di atas. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pengiriman The National Library Magazine edisi No. 1 dan 2 (2009). Kami juga berharap agar terbitan tersebut dapat terus kami terima secara regular berdasarkan waktu terbitnya sebagai bahan koleksi kami.
TTT
Karya Cetak
Bersama ini disampaikan Tanda Terima Karya Cetak/Karya Rekam yang Saudara kirim dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpanan Karya Cetak/Karya Rekam. Dan karya cetak yang diserahkan sebanyak 1 (satu) judul dan 1 (satu) eksemplar Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Dra. Sauliah. SS., MM - Kepala Sub Direktorat Deposit Dit. Deposit Bahan Pustaka – Deputi I Bid. Pengemb. Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustkaan Nasional Republik Indonesia Jl. Salemba Raya No. 28A, Kotak Pos 3624, JAKARTA 10002
Redaksi Terima kasih atas perhatian dan tercatatnya Bulletin Dewan Sumber Daya Air sebagai salah satu karya cetak/karya rekam yang telah didokumentasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami juga upayakan untuk setiap terbitnya Bulletin Dewan Sumber Daya Air akan dikirimkan sesuai dengan alamat tersebut di atas, sebagai bahan dokumentasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
T
T A J U K
DAFTAR ISI SAJIAN UTAMA 4 Menteri PU, Terima Laporan Pansus 6 Sidang I Dewan SDA Nasional Menghasilkan Beberapa Keputusan SAJIAN KHUSUS 10 Rapat Pansus SIH3, Sepakati Draft Kebijakan Pengelolaan SIH3 Jadi Naskah Akademis INSPIRASI 11 Upaya Atasi Sungai Cirarab Provinsi Banten SOROTAN 13 Kualitas Air Tanah dan Ketahanan Air di DKI Jakarta 15 UI Selenggarakan Lomba Dalam Rangka HAD-XVIII 16 Rancangan Pola PSDA WS Lintas Negara Dapat Perhatian 18 Warisan Bangunan SDA Bersejarah Sangat Penting NUANSA 20 Arungi Sungai Ciliwung, Sampah Ditampung ANEKA 22 Pameran Untuk Meriahkan Hari Air Dunia XVIII 23 Aksi Simpatik HAD di Bundaran HI
Jaring Apung/Keramba Apung Danau Lido - Sukabumi Jawa Barat
Koordinasi Pengelolaan SDA, Sebuah Kerja Keras
D
ewan Sumber Daya Air (SDA) yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2008 merupakan wahana baru dalam reformasi pengelolaan SDA di Indonesia. Sebuah wadah koordinasi yang merupakan amanat Undang-undang No. 7 tentang Sumber Daya Air sudah mulai merangkak, walaupun disadari bahwa mengelola SDA di Indonesia memiliki dimensi yang sangat luas, mengingat air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Jumlah penduduk Indonesia menurut analisis sensus tahun 2010 yang tengah dilaksanakan diprediksi mencapai 235 juta jiwa, artinya jumlah “pasokan pangan untuk penduduk” sebesar ini amat tergantung dengan keberadaan dan ketersediaan air. Kebutuhan air untuk pertanian, rumah tangga dan industri yang semakin meningkat akan membutuhkan air lebih banyak. Perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, juga menjadi beban baru dalam pengelolaan SDA. Ditambah akibat kenaikan populasi penduduk, kurangnya kesadaran akan pentingnya air dan sumber air akan mendorong terjadinya pencemaran sumber air. Pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat menjawab tantangan untuk menjaga ketersediaan air. Upaya non struktur juga amat penting, sehingga perlu kerja keras semua pihak pengelola SDA di Indonesia. Kerja keras semua pihak perlu dikoordinasikan agar tercapai hasil yang efektif dan optimal. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan SDA sungguh tidak mudah. Muncul sinyalemen terjadinya resistensi hemat air, dan menolak melakukan konservasi tampak muncul dimana-mana, penebangan (liar) hutan masih berjalan dan terasa sulit dihentikan, perilaku pengguna dan pengelola SDA masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip konservasi. Dengan demikian diperlukan langkah perubahan dengan melakukan reorientasi terutama perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas SDM pengelola SDA, sehingga pengelolaan one river, one plan and one management akan terwujud yang membuahkan harapan kelestarian air dan sumber air dapat manjadi kenyataan. Namun kesemuanya itu masih memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi dari para stakeholder SDA dan dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Dewan SDA Nasional yang terbentuk satu tahun yang lalu telah melakukan kerja besar berupa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional SDA. Dokumen ini merupakan arahan strategis pengelolaan SDA dalam jangka waktu 2010-2030. Diamanatkan pula bahwa kementerian dan lembaga terkait menindaklanjuti dalam dokumen rencana strategis dibidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJM Nasional. Dengan disepakatinya naskah Kebijakan Nasional SDA dalam sidang Dewan SDA Nasional tanggal 14 April 2010 yang dipimpin Ketua Dewan SDA Nasional, Ir. M. Hatta Rajasa, tentulah seluruh anggota Dewan SDA Nasional akan terus bekerja untuk melakukan upaya sosialisasi terhadap apa yang telah mereka rumuskan melalui Dewan SDA Nasional. Tidak elok kalau mereka hanya berbicara dan berencana tanpa melakukan apa yang seharusnya dapat mereka lakukan. Kerja masih belum selesai. Tantangan kian membentang untuk dihadapi dan ditaklukan. Perilaku kita adalah bagian dari tantangan itu sendiri, bisakah kita berkompromi dengan diri sendiri guna mencapai kelestarian air dan sumber air, dan pada akhirnya akan sampai pada terwujudnya kesejahteraan rakyat, bangsa dan umat manusia. n
3
Sajian Utama
Menteri PU, Terima Laporan Pansus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional, menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), di Jakarta (12/4). Djoko Kirmanto
P
ansus Dewan SDA Nasional yang telah melaksanakan kegiatannya adalah Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) dan Pansus Pemberian Pertimbangan untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pertimbangan terhadap Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional. Laporan kegiatan Pansus kepada Ketua Harian Dewan SDA Nasional ini juga dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Sidang I Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010. Dalam pengantarnya, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT yang ikut mendampingi pertemuan tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Sidang Dewan SDA Nasional tanggal 16 Juli 2009 antara lain telah berhasil melaksanakan Penetapan Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatatertib Persidangan dan Tatacara Pengambilan Keputusan. Dalam Sidang Perdana tersebut juga menyepakati untuk menyelesaikan naskah Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Jaknas SDA pada Bulan September 2009, penyelesaian pertimbangan Dewan SDA Nasional untuk Rancangan Keputusan Presiden (RKP) tentang CAT sebelum Oktober 2009 dan RKP tentang WS pada tahun 2010, penyelesaian naskah Raperpres Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) pada tahun 2010, serta menyiapkan pembentukan tiga Pansus.
4
Menurut Imam Anshori, dalam proses penyusunan naskah Jaknas SDA yang dibahas oleh Pansus Penyusunan Naskah Jaknas SDA telah dilaksanakan dengan total pertemuan sebanyak 42 kali, tidak termasuk pembahasan naskah awal yang telah dimulai sejak Februari 2008. “Pembahasan di tingkat Tim Penyusun pada tahun 2009 sembilan kali, tingkat Pansus pada tahun 2009 sebanyak 12 kali, 10 kali di Tim Kecil pada tahun 2009 dan 11 kali di Pansus dan Tim Kecil pada tahun 2010,” jelas Imam Anshori, sembari menambahkan, naskah rancangan Jaknas SDA ini telah diselesaikan Pansus pada tanggal 3 Maret 2010. Sedangkan proses pertimbangan Dewan SDA Nasional tentang RKP CAT, menurut Imam Anshori, telah dilaksanakan pertemuan sebanyak empat kali di tingkat Pansus pada tahun 2009. “Untuk penetapan CAT telah dapat diselesaikan oleh Pansus pada tanggal 16 September 2009,” ujarnya. Juga dilaporkan mengenai penyelesaian pertimbangan Dewan SDA Nasional tentang RKP tentang penetapan WS, yang hingga saat ini Dewan SDA Nasional dalam posisi menunggu usulan penetapan WS dari Menteri PU. Mengenai Naskah Raperpres Kebijakan Pengelolaan SIH3, naskah awalnya baru diselesaikan di tingkat Tim Penyusun pada akhir Maret 2010, dan diharapkan pembahasan di tingkat Pansus akan dimulai pada bulan April 2010.
Selain itu, dalam Sidang I Dewan SDA Nasional tahun 2010 juga nantinya akan mengusulkan rencana kerja Dewan SDA Nasional pada tahun 2010, antara lain pertimbangan Dewan untuk Penetapan CAT, penyampaian naskah Raperpres Jaknas SDA kepada Presiden, pertimbangan Dewan untuk penetapan WS, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaknas pengelolaan SDA. Jaknas SDA Sementara itu Sekretaris Pansus Penyusunan Naskah Jaknas SDA, Ir. Hafil Widiyanto, MM menyampaikan, bahwa format Jaknas SDA terdiri dari tujuh bab, yaitu bab pendahuluan, permasalahan, tantangan ke depan, asas dan arah, visi dan misi, kebijakan nasional dan startegi pengelolaan SDA, serta bab penutup. “Dalam bab pendahuluan, berisikan mengenai kondisi aktual dan kendala dalam pengelolaan SDA sehingga perlu dirumuskannya Jaknas SDA yang berguna dalam beberapa hal, antara lain sebagai acuan bagi sektor terkait dalam merumuskan rencana strategis dan kebijkan yang lebih spesifik,” kata Hafil. Disamping itu, kegunaan Jaknas SDA adalah sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas), acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan SDA disetiap provinsi, dan pedoman dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA pada WS lintas
provinsi, WS strategis Nasional, dan WS lintas Negara. Untuk visi dan misi, jelas Hafil, dalam Bab V disebutkan visinya adalah terwujudnya sumber daya air nasional yang dikelola secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. “Misinya ada lima, yaitu (i) meningkatkan konservasi SDA secara terus menerus; (ii) mendayagunakan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; (iii) mengendalikan dan mengurangi daya rusak air; (iv) meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA; serta (v) membangun jaringan sistem informasi SDA Nasional yang terpadu antarsektor dan antarwilayah,” jelasnya. Hafil menambahkan, dalam bab VI Jaknas SDA dan strateginya, diuraikan antara lain mengenai kebijakan umum, kebijakan peningkatan konservasi SDA secara terus menerus, kebijakan pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan kebija-
kan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak. Cekungan Air Tanah (CAT) Ketua Pansus Pemberian Pertimbangan untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pertimbangan terhadap Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional. Ir. Sugiyanto, M.Eng dalam laporan menjelaskan hasil pembahasan pansus terhadap naskah rancangan penetapan CAT. “Pansus ini telah menyelenggarakan rapat sebanyak empat kali berturutturut yaitu tanggal 27 Agustus, 4, 9 dan 16 September 2009 dimana masingmasing dihadiri oleh 30, 29, 20, dan 26 anggota dari 32 orang anggotanya,” jelas Sugiyanto. Menurut Sugiyanto, rapat Pansus ini diawali dengan pemaparan peta CAT termasuk naskah rancangan Keputusan Presiden oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diteruskan dengan pembahasanpembahasan. Mengingat, bahwa batas CAT telah ada secara natural sehingga Dewan menyarankan agar dalam Rancangan Keputusan Presiden tersebut ditambahkan diktum “CAT yang ditetapkan merupakan CAT yang telah diidentifikasi”. Ini dimaksudkan, identifikasi CAT dilakukan melalui survey dan evaluasi data hidrogeologi yang merupakan tahapan awal dari proses penetapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9, PP No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.
“Selain itu Dewan juga memberi saran bahwa tabel daftar CAT sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran I, perlu dilengkapi dengan keterangan lokasi kabupaten/kota untuk masingmasing CAT,” kata Sugiyanto. Setelah mendengar laporan dari Pansus Dewan SDA Nasional, Menteri PU, Ir. Djoko Kirmanto mengatakan, bahwa meskipun ada hal-hal yang masih mengganjal dalam pembahasan Pansus Jaknas, diharapkan dalam Sidang I Dewan SDA Nasional hal tersebut dapat disepakati secara aklamasi. “Hal-hal inilah yang nantinya akan hangat dibicarakan para anggota Dewan SDA Nasional pada Sidang I besok. Mudah-mudahan dalam pembahasan nanti akan tercapai kesepakatan diantara anggotanya,” harap Menteri PU. Beberapa hal yang masih belum bulat disepakati di tingkat Pansus antara lain mengenai pencantuman kata moratorium penebangan hutan yang dirasakan masih terlalu keras, yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan implikasi persoalan baru. Hadir dalam pertemuan ini antara lain Wakil Menteri PU, DR. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ir. Agoes Widjarnako, MIP, Inspektur Jenderal Kementerian PU, DR. Ir. Basuki Hadimulyono, M.Sc dan Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional, DR. Ir. M. Amron, MSc. n gml/faz/ad
5
Sajian Utama
Sidang I Dewan SDA Nasional
Menghasilkan Beberapa Keputusan Dengan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), Ir. M. Hatta Rajasa, Sidang I Dewan SDA Nasional pada tahun 2010 telah diselenggarakan di Ruang Graha Sawala Lantai I Gedung AA Maramis II Departemen Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4 Jakarta Pusat (14/4).
D
ihadiri sekitar 28 orang Anggota Dewan SDA Nasional yang terdiri dari 14 orang dari unsur Pemerintah dan 14 orang dari unsur non-Pemerintah, sidang ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan/ keputusan. Antara lain, dalam usulan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional tahun 2010, disetujui dengan tambahan bahwa konsultasi mengenai Penyusunan Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara tidak hanya yang berbatasan dengan Timor Leste dan Malaysia saja, tetapi termasuk juga yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kemudian, rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2010 perlu dibuat Time Table berdasarkan hasil kesepakatan anggota Dewan SDA Nasional. Pertimbangan Dewan SDA Nasional untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS)
6
diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 dan pertimbangan Dewan SDA Nasional untuk Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) disetujui oleh Dewan SDA Nasional untuk disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dimana Wakil dari Kementerian ESDM menyatakan menerima pertimbangan Dewan SDA Nasional.
Selanjutnya, Dewan SDA Nasional tidak memberikan pertimbangan terhadap gagasan mengenai Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional. Pasalnya, Forum DAS Nasional telah terbentuk dengan SK Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 52/M.PPN/HK/12/2009, tanggal 3 Desember 2009. Keputusan lainnya adalah menyepakati naskah Rancangan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA), dan selanjutnya menyampaikan naskah ini kepada Presiden RI melalui Sekretariat Kabinet. Dalam naskah Rancangan Jaknas SDA pada kalimat “ … atau membentuk badan/kementerian”, dinyatakan untuk dihapus. Kalimat tersebut diputuskan untuk diganti menjadi “Menata ulang tugas pokok dan fungsi lembaga yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor”. Juga diputuskan bahwa kata “moratorium penebangan hutan” yang dirasakan terlalu keras bahkan me-
nimbulkan implikasi persoalan baru, dihilangkan. Perbaikan redaksinya diubah dan menjadi “Menambah luas kawasan hutan pada Daerah Aliran Sungai atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30 (tiga puluh) persen”. Kesepakatan lainnya adalah meka-
nisme pemilihan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) Dewan SDA Nasional untuk periode berikutnya perlu dilakukan pengaturan, sehingga jumlah anggotanya tidak sebanyak Pansus periode sebelumnya. Turut hadir dalam sidang ini, antara lain Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE selaku
Ketua Harian Dewan SDA Nasional, Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. n sri/wid/ad
Ir. M. Hatta Rajasa – Ketua Dewan SDA Nasional
Sudah Ada Titik Temunya
K
etika ditemui sejumlah wartawan media cetak dan elektronik, usai memimpin jalannya Sidang I Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) tahun 2010, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional, M. Hatta Rajasa, menyampaikan bahwa pembahasan Jaknas SDA ini sudah ada titik temunya. “Didalam persidangan tadi, yang membahas antara lain Jaknas SDA, kita membahas point-point yang berkaitan dengan subtansi-subtansi yang masih ada perbedaan. Akan tetapi ini semua sudah ada titik temunya,” katanya. Hatta Rajasa mencontohkan, seperti hutan-hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) semua sebenarnya bertujuan
sama untuk menambah luas kawasan hutan yang ada dimana saat ini terus semakin berkurang. “Semangat kita sama. Untuk hutan-hutan di Daerah Aliran Sungai yang kurang dari 30 persen, maka kita mencantumkan di situ menambah luasan penanaman hutan di Daerah Aliran Sungai yang kurang dari 30 persen,” jelasnya. Oleh karena sudah ada titik temunya, Hatta Rajasa menyampaikan, bahwa rencananya hasil pembahasan Jaknas SDA ini akan segera disampaikan kepada Presiden untuk mendapat penetapannya. “Kita sudah membuat time table. Tadi saya sudah mengesahkan rencana kerja 2010 yang salah satunya adalah merampungkan Jaknas ini. Tentu saya harapkan Jaknas ini akan segera kita sampaikan kepada Bapak Presiden pada bulan ini juga,” tegasnya. n syam/gml/ad
Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE – Ketua Harian Dewan SDA Nasional
Semua Inilah Yang terbaik
S
eusai menghadiri dan meneruskan pimpinan Sidang I Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) tahun 2010 yang sebelumnya dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional, Menteri Pekerjaan Umum (PU) selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional, Djoko Kirmanto mengatakan, bahwa dalam rapat tersebut sudah disepakati beberapa hal, diantaranya naskah Jaknas SDA. “Hasil rapat ini cukup bagus. Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak bulat disepakati. Tetapi hari ini semuanya sepakat terhadap naskah Jaknas SDA tersebut. Semuanya bisa menerimanya,” jelas Djoko. Begitu juga mengenai kalimat moratorium penebangan hutan, yang telah disepakati untuk dihilangkan dan digantikan dengan kalimat yang lebih pas dan dapat diterima
oleh stakeholders terkait. “Hal ini sudah disepakati. Mengenai hutan, disepakati bahwa hutan untuk satu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau satu pulau kecil, tutupan hutannya tidak boleh kurang dari 30 persen prinsipnya disitu,” kata Djoko Kirmanto. Ketua Harian Dewan SDA Nasional ini menambahkan, bahwa hasil naskah Jaknas SDA ini sudah final dan nantinya akan diteruskan kepada Presiden RI sebagai rekomendasi Dewan SDA Nasional. “Produk ini nantinya berupa Peraturan Presiden dan ini sudah kita bahas inter-departemental. Ada Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perhubungan dan Pendidikan Nasional, semua pihak ikut membahasnya. Semua inilah yang terbaik dan nanti kita sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya, sambil menambahkan, bahwa intinya semua pemangku kepentingan air sudah sepakat mengenai kebijakan nasionalnya seperti itu. n sar/faz/ad
7
Prof. Drs. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS – Anggota Dewan SDA Nasional
Air Berkualitas Menjadi Barang Langka
S
ebelum dilaksanakannya Sidang I Dewan SDA Nasional, Bulletin Dewan Sumber Daya Air berkesempatan menemui Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Anggota Dewan SDA Nasional, H. Gusti Muhammad Hatta yang berkomentar seputar masalah kualitas air di Indonesia. Menurut Gusti Muhammad Hatta, kondisi air di Indonesia sekarang apa lagi yang akan datang, dari sisi kualitasnya termasuk barang langka. Terlebih lagi jumlah penduduk semakin banyak yang membutuhkan sumber air yang lebih berkualitas tentunya akan semakin bertambah, baik untuk minum, mandi dan kegiatan lainnya. “Saat ini pun hutan-hutan yang ada didaerah hulunya banyak yang telah gundul, sehingga salah satu fungsi hutan sebagai kawasan resapan dan penyimpanan air di dalam tanah semakin terganggu dan kurang berfungsi optimal,” katanya. Dengan semakin gundulnya hutan-hutan di bagian hulu itu, Gusti M. Hatta menyatakan, air hujan yang turun tentunya tidak akan tersimpan dengan baik, akan tetapi langsung mengalir ke bagian hilir yang akhirnya menyebabkan banjir. Disamping itu, semakin meningkatnya kegiatan industri dan rumah tangga dikarenakan penduduk semakin banyak, maka berbagai limbah cair maupun padat, seperti sampah akan semakin banyak yang dibuang ke sungai akibat kurang
disiplinnya sebagian masyarakat Indonesia. “Kualitas air sungai semakin terancam. Begitupun kuantitasnya, juga menjadi ancaman bagi kita semua karena berkurangnya kawasan resapan air yang ada, baik di bagian hulu maupun hilirnya sebagai akibat berubah fungsinya lahan menjadi peruntukkan lainnya,” ujarnya. Oleh karenanya, Gusti M. Hatta menyarankan, melihat kondisi air yang terancam dari sisi kualitas dan kuantitasnya, perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder, baik yang bersifat individu maupun masyarakat, organisasi apalagi pemerintah untuk bersama-sama menyelamatkan air ini. “Bagi seluruh lapisan masyarakat saya menghimbau mulai sekarang harus hemat menggunakan air. Secara pribadi, sejak kecil saya selalu menghemat air dalam pemakain kebutuhan sehari-hari. Sosialisasi dampak kekurangan air dan kualitas air yang buruk kepada masyarakat juga perlu dilakukan khususnya oleh Dewan SDA Nasional sendiri terkait dengan Jaknas SDA, sehingga akan menyadarkan masyarakat sendiri,” harap Gusti. Demikian pula beberapa kegiatan penambangan yang tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan, harus mendapat perhatian dari seluruh stakeholder terkait dalam rangka melestarikan lingkungan. “Peran pemerintah daerah dalam memberikan izin penambangan dan juga masyarakat di sekitar lokasi penambangan, amat penting didalam upaya mengawasi, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita,” pesannya. n gml/wid/ad
Tri Mumpuni – Anggota Dewan SDA Nasional
Semua Kebijakan Bagus, Implementasinya Jauh dari Harapan
D
i tempat terpisah, Bulle tin Dewan Sumber Daya Air berkesempatan bertemu dengan salah seorang Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur non-Pemerintah, Tri Mumpuni, untuk berkomentar mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) tersebut. Tri Mumpuni yang berasal dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyatakan, apresiasinya terhadap anggota Pansus dalam menyusun naskah Jaknas SDA ini yang telah memberikan kontribusinya dengan
8
melihat dinamika yang terjadi di masyarakat. “Kita apresiasi anggota Pansus itu. Terlebih lagi kita mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi terkait permasalahan SDA, baik itu di tingkat grass root maupun ditingkat yang paling atas – Pemerintah,” katanya. Oleh karena itu, Tri Mumpuni berharap, agar ada beberapa permasalahan SDA yang secara prinsip harus tetap diperjuangkan. Misalnya saja, harus memperbaiki di daerah hulu, dimana sumber-sumber air sudah mulai berkurang. “Memang tidak secara eksplisit tertulis dalam kebijakannya. Namun kalau kita lihat, turunan dari kebijakan itu dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang harus dilakukan untuk merespon berbagai kepentingan dari
berbagai pihak. Sehingga akan timbul kesan dari masyarakat, bahwa anggota Dewan SDA Nasional itu telah memperjuangkan kepentingan konstituen mereka,” tambahnya. Dirinya melihat dalam setahun ini, Dewan SDA Nasional telah menghasilkan produknya, yaitu Jaknas SDA, yang merupakan sebuah achievement yang harus diberikan apresiasi. Masih ada dua pansus lagi yang harus menyelesaikan tugasnya, yaitu Pansus SIH3 dan Pansus WS dan CAT. “Sebetulnya Dewan itukan sifatnya legislasi, apalagi Dewan SDA yang memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden RI. Mengenai isu-isu strategis yang terjadi, memang ada perbedaan pendapat. Namun yang diharapkan bila ada krisis energi dan krisis air memang menjadi tanggung jawab Dewan SDA Nasional,” tutur Tri. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Dewan SDA Nasional dapat mengawasi setiap instansi yang terkait yang mempunyai dana untuk melaksanakan operasional dan teknis di lapangan. Artinya, apakah instansi yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya . “Disinilah kita harus melakukan pemantauan atau istilahnya mengawal agar kebijakan-kebijakan yang telah
dibuat dapat berjalan di setiap instansi pemerintah. Kita tidak berhak melakukan implementasi, tetapi lebih penting karena pengawasan ini merupakan salah satu cara yang paling pas yang dapat dilakukan Dewan SDA Nasional. Itulah yang bisa dilakukan,” ujarnya. Oleh Karena itu, Tri Mumpuni mengharapkan, bila Jaknas ini nantinya disampaikan kepada Presiden sebagai hasil rekomendasi Dewan SDA Nasional dan kemudian ditetapkan, maka Presiden-lah yang akan mengeluarkan suatu peraturan ataupun apalah namanya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. “Produk Dewan SDA Nasional ini harus benar-benar terikat secara hukum bagi mereka para stakeholder terkait untuk menjalankan berbagai kegiatannya. Kalau tidak begitu, ini adalah pekerjaan yang dapat dikatakan sia-sia,” ucapnya. Menurut Tri Mumpuni, The Devil is on the detail – sebetulnya setannya itu berada dalam detail-detailnya. “Tetapi kita juga bisa “Gone is the detail” - apa yang dihasilkan oleh Dewan SDA Nasional mudah-mudahan dalam pelaksanaannya dapat lebih didetailkan lagi nantinya,” ujarnya. n jon/faz/ad
Ir. Margaretha E.E Samson, M.Tech – Kasubdin PSDA Provinsi Maluku
Jaknas SDA Perlu Disosialisasikan
A
dalah Kepala Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Maluku, Margaretha E.E Samson, yang acap kali bolak-balik Ambon – Jakarta untuk mengikuti rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) penyusunan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) mewakili Gubernur Maluku yang merupakan Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur pemerintah daerah. Sempat di temui Bulletin Dewan Sumber Daya Air di sela-sela rapat pra Sidang Dewan SDA Nasional, Margaretha E.E Samson atau yang akrab dipanggil Maggie menuturkan, sebagai wakil Pemerintah Provinsi Maluku dirinya memberikan apresiasi kepada anggota Pansus. “Mereka telah bekerja selama satu tahun terakhir dan juga telah membuat agenda tahunan Dewan SDA Nasional yang terdiri dari sekitar 10 item. Dimana sosialisasi dan koordinasi harus dan perlu dilaksanakan segera,” katanya. Pasalnya, keberadaan Dewan SDA Nasional dan produk-produknya perlu lebih diketahui masyarakat, sehingga mereka bisa mengetahui setiap kebijakan yang berhasil disusun Dewan SDA Nasional sebagai rekomendasi kepada Presiden RI untuk selanjutnya ditetapkan. “Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut,
pemerintah daerah dan stakeholder terkait akan lebih mengetahui dan memahami arti pentingnya Dewan SDA Nasional, khususnya mengenai Jaknas SDA ini,” ucapnya. Oleh karena itu, menurut Maggie, sebaiknya narasumber dari kegiatan sosialisasi ini berasal dari anggota Dewan SDA Nasional. Anggota Dewan SDA Nasional sendirilah yang sebelumnya telah berdiskusi dan menyusun Kebjakan Nasional tersebut. “Mereka akan lebih dalam untuk menginformasikannya kepada masyarakat luas terutama stakeholders yang terkait dengan sumber daya air. Terlebih lagi suatu daerah akan mempunyai spesifikasi-spesifikasi yang berbeda dengan daerah lainnya dalam penanganan permasalahan air,” tambah Maggie. Selain penyusunan Jaknas SDA yang telah rampung dilaksanakan oleh Dewan SDA Nasional, Maggie mengharapkan, agar tugas-tugas Dewan SDA Nasional berikutnya, seperti penyusunan kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (SIH3) dan penetapan WS dan CAT dapat diselesaikan pada tahun 2010 ini. “Apalagi dalam penyusunan pola pengelolaan Wilayah Sungai (WS) telah dilaksanakan oleh masing-masing Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai wilayah Sungai (BWS) yang bersangkutan, sehingga tentunya akan dapat segera diselesaikan tahun ini. Pola pengelolaan WS ini akan menentukan arah pengelolaan SDA disetiap WS ke depan nantinya,” kata Maggie. n wwn/ad
9
Sajian Khusus
Rapat Pansus SIH3
Sepakati Draft Kebijakan Pengelolaan SIH3
Jadi Naskah Akademis
Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) telah menyepakati draft naskah kebijakan pengelolaan SIH3 menjadi naskah akademis. Kesepakatan tersebut tercapai setelah anggota Pansus SIH3 mendapatkan penjelasan dari narasumber Tim Penyusun Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3 dalam rapat pertama yang berlangsung di Jakarta, Senin (3/5).
L
ebih dari setengah anggota Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3 yang berjumlah sekitar 15 anggota menghadiri rapat yang dipimpin Kepala Pusat Lingkungan Geologi – Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga selaku Ketua Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3, Ir. H. Danaryanto, M.Sc didampingi Ketua Tim Penyusun, Leonarda BA Ibnusaid, M.Eng dan turut menghadiri Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT. Dalam penjelasannya, narasumber Tim Penysun, M. Taufik menyatakan, arah penyusunan rumusan Kebijakan Pengelolaan SIH3 dapat dikelompokkan menjadi lima isu pokok yaitu kelembagaan, pengelolaan, teknologi, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan. “Isu-isu pokok tersebut kemudian dikelompokan dalam subyek-subyek yang lebih rinci untuk mempermudah bahasan dalam konsepsi pengaturan kebijakannya nanti,” kata M. Taufik. Menurut Taufik, setiap pembahasan isu-isu pokok diarahkan pada pembahasan mengenai gambaran/
10
potret isu-isu terkini, memberikan harapan pada kondisi ideal yang ingin dicapai, kesenjangan (gap) antara harapan dan kondisi saat ini, strategi yang berisi rencana ke depan untuk mengatasi kesenjangan dan perlunya penyusunan kebijakannya. “Dapat disimpulkan pokok-pokok permasalahan yang perlu diatur dalam suatu kebijakan yang kemudian disusun konsepsi pengaturannya dengan merumuskan urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan,” jelas Taufik. Enam Agenda Disamping itu, rapat Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ini juga menyepakati enam agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Agenda pertama, adalah adanya pemahaman terlebih dahulu terhadap naskah akademis dari para Anggota Pansus agar nantinya lebih fokus pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kedua, bagaimana menentukan
format/kerangka/daftar isi dari substansi Kebijakan Pengelolaan SIH3 berdasarkan isu pokok. Setelah menentukan format/kerangkanya, kemudian dilanjutkan agenda ketiga, yaitu penyusunan rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3. Agenda keempat, melaksanakan pembahasan terhadap rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 yang telah disusun sebelumnya dan diteruskan dengan agenda kelima, yaitu sinkronisasi hasil pembahasan rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 tersebut. Terakhir adalah agenda keenam, yaitu finalisasi rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebelum disampaikan kepada Menteri Pekerjaaan Umum (PU) selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional sebagai laporan hasil kegiatan Pansus Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SIH3. Dengan disepakati agenda kegiatan ini, diharapkan Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan SIH3 diharapkan dapat merampungkannya paling lambat pada bulan September 2010 dalam 15 kali pertemuan yang telah dijadwalkan. n faz/ad/tom
Inspirasi
Upaya Atasi Pencemaran
Sungai Cirarab Provinsi Banten Kasus sungai-sungai yang tercemar di Indonesia memang sudah tak asing lagi.Pencemaran terjadi sebagai akibat buangan limbah cair dan padat, baik yang berasal dari industri maupun rumah tangga yang tidak melalui treatment di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
A
dalah Direktur Eksekutif Lemb a g a S w a d a y a Masyarakat (LSM) Lintas Pelaku yang juga salah seorang Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten, H. Husein bin Ali, telah mengamati dan mengusulkan strategi penanganan sungai yang telah tercemar, khususnya Sungai Cirarab di Provinsi Banten dengan menuangkan tulisannya kepada Bulletin Dewan Sumber Daya Air. Sungai Cirarab dengan panjang sekitar 57,3 km yang melintasi Kab. Bogor – Provinsi Jawa Barat, Kab. Tengerang, Kota Tangerang, dan kembali ke Kab. Tangerang, Provinsi Banten kondisinya telah tercemar, dimana
airnya berwarna hitam, berbau dan mengeluarkan buih-buih busa. Di bagian hulu Sungai Cirarab, masyarakat mempergunakan pengaliran airnya untuk keperluan pertanian, di bagian tengahnya terdapat industri dan perumahan penduduk yang cukup padat, serta di hilirnya juga dipergunakan untuk pertanian dengan muara di Pantai Desa Karang Tengah, Kec. Sukadiri – Kab. Tangerang. Selain telah tercemar, Sungai Cirarab juga seringkali menjadi berita hangat yang menarik perhatian dan sering mencuat kepermukaan seiring dengan terjadinya banjir di musim hujan dan mengalami kekeringan di musim
H. Husein bin Ali
kemarau yang kadangkala menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa penduduk. Empat Bagian Melihat kondisi Sungai Cirarab tersebut, penulis mencoba untuk mengulas dan mengusulkan strategi penanganannya secara sederhana, yaitu panjang sungai 57,3 km yang dibulatkan menjadi 60 km dibagi menjadi empat bagian. Dimana setiap wilayah administrasi yang dilalui Sungai Cirarab ini masing-masing menangani sungai ini sepanjang 15 km, yaitu untuk Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kab. Tangerang kembali.
11
Bagian pertama, di wilayah Kab. Bogor, sebaiknya stakeholders yang berperan dalam upaya penanganan Sungai Cirarab terdiri dari Balai Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas PU Pengairan, Dinas Kehutanan, Asosiasi Industri, LSM, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Pertanian dan perguruan tinggi. Tugas stakeholders tersebut adalah melakukan pengkajian terhadap kondisi hutan di daerah hulu, kondisi sumber airnya, penyempitan alur sungai, pendangkalan, pembangunan perumahan, dan mengakaji setiap industri dengan kewajiban pengoperasian IPALnya. Sumber dana yang diperlukan diusulkan dapat dialokasi pada APBN, APBD ataupun swasta, dengan lama kegiatan minimal dua kali dalam setahun ketika berlangsungnya musim hujan dan musim kemarau. Bila ternyata hasil pengkajian yang dilakukan pada bagian pertama cukup positif, antara lain Sungai Cirarab belum tercemar dan hutannya belum rusak, maka dilanjutkan pada pelaksanaan kegiatan ke bagian kedua. Pada bagian kedua upaya penanganan di wilayah Kab. Tangerang, sama halnya pada bagian pertama stakeholders yang berperan adalah BLHD, Dinas PU Pengairan, Dinas Kehutanan, Asosiasi Industri, LSM, PDAM, Dinas Pertanian dan perguruan tinggi. Stakeholders tersebut bertugas antara lain melakukan pengkajian dan penelitian mengenai penyempitan alur
12
sungai, pendangkalan, pembangunan perumahan, kepadatan penduduknya, buangan limbah dari perumahan dan industri yang belum mempunyai IPAL. Pendanaan dari kegiatan penanganan di bagian kedua ini, juga diusulkan dapat dialokasikan melalaui APBN, APBD ataupun swasta dengan kegiatan minimal dilaksanakan dua kali dalam setahun saat musim hujan dan musim kemarau. Apabila pada kegiatan penanganan dibagian kedua ini hasilnya cukup baik, seperti sungai belum tercemar, hutan belum rusak, tidak terjadi pendangkalan, maka kegiatan berikutnya dilanjutkan ke bagian ketiga. Bagian ketiga pananganan Sungai Cirarab dilaksanakan di wilayah Kota Tangerang. Sama dengan bagian pertama dan kedua yang melibatkan stakeholders terkait, alokasi pendanaan bersumber dari APBN, APBD dan Swasta, serta kegiatan minimal dilakukan dua kali setahun saat musim hujan dan musim kemarau. Namun untuk tugas dari stakeholders tersebut adalah melakukan pengkajian dan penelitian mengenai penyempitan alur sungai yang terjadi, pendangkalan, pembangunan perumahan, kepadatan penduduk, buangan air limbah dari perumahan dan industri yang belum mempunyai IPAL yang menyebabkan industri langsung membuangnya ke Sungai Cirarab. Bila hasil pengkajian dan penelitian pada bagian ketiga ini baik, seperti sungai belum tercemar dan seterusnya, maka dilanjutkan ke bagian
keempat, yang penanganannya dilakukan kembali di wilayah Kab. Tangerang. Upaya penaganan Sungai Cirarab di bagian keempat ini, sama halnya dengan tiga bagian sebelumnya yaitu stakeholders yang terlibat, tugas, pendanaan dan lama kegiatannya minimal dua kali dalam setahun, yaitu ketika musim hujan dan musim kemarau. Untuk sasaran kegiatan di bagian pertama, kedua dan ketiga dimaksudkan agar bila terjadi pencemaran Sungai Cirarab dapat diketahui sedini mungkin, sehingga antisipasi dan upaya penanganan pencemarannya dapat di lokalisir. Apabila di bagian keempat baru muncul dan terjadi pencemaran, maka di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus dan upaya-upaya penganannya. Misalnya saja, dengan menerapkan jasa pelayanan sungai yang besarnya akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan uraian tersebut sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa masalah Sungai Cirarab yang sudah tercemar berat limbah cair dan padat dapat diselesaikan apabila semua pihak terkoordinasi dan mau bekerja keras secara bersama-sama untuk memulihkan kondisi sungai dengan baik. Dan bila hal ini tidak dilakukan, maka diprediksikan 10 tahun kemudian sulit dibayangkan apa yang akan terjadi. Jangan sampai keluhan masyarakat akan Sungai Cirarab yang tercemar hanya menjadi omongan saja dari waktu ke waktu. n
Sorotan
Seminar dan Talkshow
Kualitas Air Tanah dan Ketahanan Air di DKI Jakarta M. Amron
S
eminar yang bertajuk “Kualitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Air Tanah Kota Jakarta” dan talkshow yang bertemakan “Peluang dan Tantangan Menuju Ketahanan Air DKI” dibuka oleh Dirjen SDA – Kementerian PU yang juga selaku Ketua Umum Panitia Nasional HAD XVIII, DR.Ir. M. Amron, M.Sc bertempat di Pusat Studi Bahasa Jepang, Kampus UI Depok. Dalam sambutannya, Dirjen SDA mengharapkan, agar seminar dan talkshow yang dilaksanakan tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari mahasiswa maupun mahasiswi, khususnya yang kuliah di Fakultas Teknik UI terhadap kegiatan yang tekait dengan pengelolaan sumber daya air. “Mudah-mudahan hal tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa maupun mahasiswi untuk menambah ilmu pengetahuannya dan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya di DKI Jakarta,” ujar Amron.
Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (HAD) XVIII tahun 2010, Program Studi Teknik Lingkungan – Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Panitia Nasional HAD XVIII tahun 2010, dan Ikatan Mahasiswa Sipil (IMS) UI menyelenggarakan seminar dan talkshow yang dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan, di Kampus UI, Depok (2/5) .
perti sumber daya air tidak dimiliki oleh semua kota. Sebagai contohnya Jakarta yang merupakan ibukota Negara tidak memiliki sumberdaya air. Oleh karenanya masyarakat memanfaatkan air tanah untuk menggantikan suplai air minum yang rendah,” ujar Setyo. Lebih lanjut dijelaskan, sebagai akibatnya kota tumbuh dan berkembang melampaui kemampuannya untuk mendukung kebutuhan air dan menyebabkan persediaan air kota tidak berkelanjutan. “Kualitas air tanah pun saat ini di Jakarta telah tercemar, sehinga diperlukan pendekatan untuk pengendalian air tanah dan upaya pemanfaatan air permukaan yang berkelanjutan melalui
5 R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recharge, dan Recovery,” ungkap Setyo Moersidik. Menurut Setyo, program 5 R tersebut adalah suatu gerakan sosial yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan penghematan dan melakukan seluruh upaya agar air tanah lestari pemanfaatannya. “Reduce adalah pengurangan atau penghematan air, reuse – pemanfaatan kembali air, recycle – pemanfaatan kembali melalui proses daurulang untuk mendapatkan mutu air yang dikehendaki, recharge – pengisian kembali areal yang memungkinkan air tanah terisi kembali, dan recovery – pemulihan
Terbatas Sementara seminar dengan narasumber Setyo S. Moersidik, menjelaskan bahwa perkembangan kota di Indonesia yang cukup pesat, sedangkan infrastruktur air minum sangat terbatas. Dimana kecepatan pengadaannya lebih rendah dibandngkan kecepatan pertumbuhan penduduknya. “Keberlimpahan sumber daya, se-
13
untuk mendapatkan kondisi air tanah yang aman dimanfaatkan,” katanya. Dalam kesimpulannya, Setyo menyatakan, bahwa dalam mendukung perkembangan kota dan memenuhi kebutuhan penduduk kota diperlukan infrastruktur fisik kota yang salah satunya adalah air. Keterbatasan sumberdaya air yang mengakibatkan penggunaan air tanah yang berlebihan harus dikendalikan melalui upaya mengoptimalkan penggunaan air yang memungkinkan daur air bisa lebih panjang. “Pendekatan 5 R dapat digunakan dan mampu memenuhi kebutuhan air untuk kasus industri, permukiman dan kebutuhan khusus. Untuk tercapainya hal ini, diperlukan skenario besar untuk bisa memahami dan menerapkan daur hidrologi untuk kepentingan penyediaan air minum perkotaan melalaui pemanenan air, penggunaan teknologi daur ulang dan upaya lain dalam system daur hidup air. Pelayanan Rendah Sementara dalam talkshow yang juga dipandu oleh Shannaz Haque, menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Penny Susianti (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta), Tamin M. Zakaria Amin (Dit. Pengembangan Air Minum – Ditjen Cipta Karya) dan Firdaus Ali (Badan Regulator Air DKI Jakarta) pada intinya menyampaikan bahwa sistem pelayanan air bersih pemipaan yang ada
14
baru mampu melayani sekitar 44 % dari total populasi di DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui luas wilayah DKI Jakarta 661,52 Km2 dengan jumlah penduduk seitar 8,5 juta jiwa dengan jumlah rumah tangga mencapai 2,2 juta Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduk harian Jakarta yang akan menambah beban pelayanan utilitas hingga saat ini diperkirakaan mencapai 12,5 juta jiwa. Ketergantungan Jakarta terhadap suplai air dari luar kota sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingkat ketahanan airnya masih sangat rendah. Begitu juga terjadi eksploitasi air tanah dalam yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah – land subsidence secara signifikan. Karena itu di usulkan langkah strategis dalam rangka untuk meningkatkan
ketahanan air DKI Jakarta, diantaranya adalah pemantapan air baku, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan, penambahan air minum curah Jatiluhur dan penambahan air minum curah Dam Karian. Pemantapan air baku dengan cara mengoptimalkan saluran Kanal Tarum Barat, pembuatan syphon Bekasi dan Cikarang, serta optimalisasi sistem pemompaan air baku di Cawang. Untuk efisiensi dengan cara pemantapan dan percepatan program penurunan kebocoran dan peningkatan efisiensi produksi dan operasi. Sementara untuk meningkatkan kualitas lingkungan diusulkan dilaksanakan dengan cara pengendalian penggunaan air tanah dan peningkatan kapasitas Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) untuk pengganti air tanah dan perluasanan pelayanan SPAM perpipaan. Sedangkan untuk penambahan air minum curah Jatiluhur, diusulkan sistem regional melalui penambahan kapasitas (tahap I tahun 2013) dimana Jakarta akan tersuplai sebanyak 4.000 liter/detik dan 1.000 liter/detik untuk Bekasi dan Karawang. Selanjutnya pada tahap II tahun 2018, Jakarta akan bertambah sebanyak 2.500 liter/detik. Untuk penambahan air minum curah Dam Karian yang direncanakan dengan debit sebesar 10.000 liter/detik, dimana Tangerang akan tersuplai sebesar 5.000 liter/detik, Jakarta Barat 3.500 liter/detik serta Serang, Lebak dan Parung sebesar 1.500 liter/detik. n sar/ad
Sorotan
UI Selenggarakan Lomba
Dalam Rangka HAD XVIII Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Teknik Sipil – Universitas Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil (IMTS) menyelenggarakan berbagai acara lomba antar tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Gedung Rektorat Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok dalam rangka memperingati Hari Air Dunia XVIII tahun 2010 (17/4).
S
ebanyak 10 TK, 10 SD, lima SMP dan lima SMA yang berasal dari wilayah Jakarta dan Depok, telah mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan di Kampus Kuning ini. Lomba yang dipertandingkan adalah lomba mewarnai (TK), menggambar (SD), menulis essay (SMP) dan lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) tingkat SMA. Cukup piawai juga para peserta ini mengikuti lomba. Misalnya saja, untuk lomba mewarnai tingkat TK, meski di tengah terik matahari mereka tetap bersemangat untuk terus mewarnai gambar yang disediakan panitia penyelenggara. Mereka, tak menghiraukan panasnya mentari yang menyengat bumi. Walau berkeringat, peluh membasahi seluruh tubuhnya, mereka tetap saja terus mewarnai sesuai dengan desain gambar yang disediakan dan mengacuhkan teman-temannya yang acapkali menggodanya. Berlainan halnya untuk lomba menggambar tingkat SD, meski terkesan santai, tetapi mereka cukup serius membuat gambar dimana disesuaikan dengan tema HAD XVIII tingkat nasional, yaitu “Pentingnya Kualitas Air untuk Indonesia Sehat”. Sama halnya dengan lomba menggambar di tingkat SD, untuk lomba membuat essay yang terkait dengan tema HAD XVIII, para siswa-siswi SMP pun terlihat santai, sambil berbaring dan membayangkan apa yang akan ditulisnya, mereka membuat karangannya. Sedangkan untuk lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) tingkat SMA, mereka
para peserta ‘bak’ seorang peneliti professional memaparkan dan menjelaskan hasil dari kegiatan penelitiannya kepada ketiga orang juri yang semuanya merupakan dosen dari perguruan tinggi. Untuk para juara yang sempat dicatat dalam lomba tersebut, misalnya saja lomba menulis essay juara I adalah Ahmad Muliansyah dari SMPN 109 Jakarta, juara II di rebut bersama oleh dua orang peserta dikaranekan nilainya sama, yaitu Astrid Restu Chaerani dari SMPN 2 Depok dan Salma Suka Kyana Nareswari dari SMPN 115 Jakarta. Sedangkan untuk lomba KIR, mereka yang juara adalah KIR SMAN 38 Jakarta sebagai juara I, KIR SMAN 2 Depok merebut juara II dan sebagai juara III adalah KIR SMAN 70 Jakarta. Turut menyaksikan lomba pada kesempatan tersebut Plt. Dirjen Sumber Daya Air – Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Umum Panitia Nasional HAD XVIII, DR. Ir. M. Amron, M.Sc didampingi Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) selaku Ketua I Panitia Nasional. n faz/ad
15
Sorotan
Rancangan Pola PSDA WS Lintas Negara
Dapat Perhatian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 20, menyebutkan bahwa Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara dirumuskan oleh Dewan SDA Nasional.
B
erkaitan dengan hal tersebut, unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan SDA WS lintas negara membantu Dewan SDA Nasional dalam penyusunan rancangan Pola PSDA WS Lintas Negara. Rancangan pola ini nantinya akan disampaikan unit pelak-sana teknis tersebut kepada menteri untuk ditetapkan sebagai pola PSDA WS lintas negara dan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membahas naskah perjanjian PSDA dengan Negara tetangga. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Dewan SDA Nasional menggagas suatu pertemuan dengan unit pelaksana teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk lebih mengetahui sejauhmana penyusunan rancangan pola PSDA WS lintas negara yang bersangkutan sebelum disampaikan dan dirumuskan Dewan SDA Nasional, di Jakarta (29/4). Tiga Negara Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT mengemuka bahwa
16
ada lima WS lintas negara yang berbatasan dengan tiga negara yaitu, Timor Leste, Malaysia dan Papua Nugini. Kelima WS lintas negara tersebut adalah WS Benanain dan WS Noel Mina di provinsi NTT, WS Sesayap di Kalimantan Timur, WS Membramo-TamiApauvar dan dan WS Einlanden-DigulBikuma di Provinsi Papua. Dalam pemaparannya Kepala BWS Nusa Tenggara II, Ir. T. Iskandar, MT menyatakan, bahwa WS Noel Mina secara geografis terletak di 121o31’07’’ BT – 124o36’44’’ dan 09o23’07’’ LS – 11o00’32’’ LS. “ Secara administratif WS Noel Mina meliputi Kab. Timor Tengah Selatan (TTS), Kotamadya Kupang, Kab. Kupang,
T. Iskandar
dan Kab. Rote Ndao. Jumlah DAS di WS Noelmina sebanyak 384 Dearah Aliran Sungai (DAS) dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sekitar 998.797 jiwa,” kata Iskandar. Terkait penyusunan rancangan pola PSDA WS Noel Mina, menurut Iskandar, analisa data yang dipakai adalah skenario ekonomi tinggi. Pasalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi pada saat pelaksanaan kegiatan lebih dari empat persen tetap perlu dilakukan dengan beberapa skenario. “Didalam rancangan pola PSDA WS Noel Mina memang belum dilengkapi matrik kebijakan operasional, karena kebijakan operasional baru muncul dalam Permen PU No. 22 tahun 2009. Padahal penyusunan rancangan Pola PSDA WS Noel Mina sudah dilaksanakan sejak tahun 2007,” tuturnya. Disamping itu, Iskandar melanjutkan, bahwa saat ini Pulau Sabu yang dulunya masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kupang sekarang telah menjadi Kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Sabu Raijua. “Dengan demikian perlu adanya penyesuaian kembali dokumen rancangan pola PSDA WS Noel Mina ini dengan merujuk pada Permen PU No. 22 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air,” jelasnya. Sementara itu dalam penjelasan, Kepala BWS Papua, Ir. Drs. Mathius Baba, MM disebutkan, bahwa letak geografis WS Mamberamo – Tami – Apauvar antara koordinat 136° 21’ 140° 49’ BT dan 1° 27’ - 44° 32’ LS “DAS Memberamo meliputi beberapa sub-DAS di antaranya adalah
Sabuaer, Sobger, Idenburg Hulu, Van der Wall, Idenburg Hilir, Van Daalen, Rouffaer Hulu, Biri dan sub DAS Memberamo,” ujar Mathius. Untuk DAS Tami, menurut Mathius Baba, meliputi sub-DAS di antaranya adalah Siborgonyi, Sentani, Skanto, Arso, Tami, Sermo, dan Grime serta DAS Apauvar meliputi sub-DAS antara lain Verkume, Apauvar, Tor, Biri, dan sub-DAS Wiru. “Di bagian hulunya merupakan perbukitan terjal dan berlembah, Bagian Tengah merupakan satuan dataran banjir dan berawa, Bagian Hilir merupakan satuan dataran berawa pasang surut,” jelasnya. Sedangkan isu lokal terkait dengan pengelolaan SDA pada WS MembramoTami-Apauvar, menurut Mathius diantaranya, perlunya peningkatan kecukupan pangan, semakin meningkatnya lahan kritis di Puncak Cycloops dan perbukitan sekitar Jayapura, serta di Puncak Jayawijaya. Selain itu isu lainnya adalah meningkatnya penambangan Galian C di perbukitan yang menyebabkan penggundulan hutan, peningkatan erosi, peningkatan sedimentasi di hilir, peningkatan kekeringan lahan, belum dikembangkannya secara optimal potensi lahan rawa, dan tingkat pelayanan (service area) jaringan PDAM dan perpipaan masih sangat rendah (sekitar 20 %), sehingga sangat perlu ditingkatkan. “Juga tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat masih minim dalam keikutsertaan menjaga kelestarian SDA dan terbatasnya jaringan pencatatan data hidrologi seperti curah hujan, debit aliran, pencatatan tinggi muka air, AWLR, klimatologi dan sebagainya,” jelasnya. Untuk WS Sesayap di Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BWS Kalimantan II, Ir. Achmad Maliki, ME menerangkan,
Achmad Maliki
bahwa proses penyusunan pola PSDA WS Sesayap telah dilaksanakan pada tahun 2007. “Pada kegiatan ini juga sudah dilakukan sosialisasi melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) I di Tarakan dan PKM II di Samarinda dengan mengundang instansi terkait di kabupaten/kota di WS Sesayap, LSM, Perguruan Tinggi, dan Stakeholder yang lain,” tutur Maliki. Achmad Maliki melanjutkan, bahwa konsultasi juga dilakukan ke dinasdinas di WS Sesayap dan di Forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Forum Sosek Malindo) dan juga pernah ada isu di WS Sesayap, menurut Maliki, antara lain meluapnya air sungai ke daratan yang menyebabkan banjir yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sedimentasi di WS Sesayap termasuk kategori sedang dan berat, dan diperparah oleh erosi lateral sungai yang bersangkutan karena ombak yang ditimbulkan oleh perahu cepat, sehingga akan mengganggu kondisi navigasi / pelayaran transportasi sungai. “Permasalahan air limbah juga terjadi dan berasal dari daerah industri (pertambangan), domestik sampai dengan daerah peternakan. Sehingga menyebabkan menurunnya kondisi kualitas air,” ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan Maliki, bahwa pengelolaan SDA pada WS Sesayap sampai sejauh ini masih dilakukan secara terbatas karena
Mathius Baba
pengelolaan air dan pemeliharaan prasarana pengairan belum mendapat dana secara memadai. Hal ini disebabkan, para pemanfaat belum berkontribusi dalam menyediakan dana untuk pengelolaan air dan pemeliharaan prasarana pengairan. Keterbatasan dana mengakibatkan prasarana pengairan di WS Sesayap tidak dipelihara sebagaimana mestinya. “Sehingga fungsinya akan semakin berkurang dan tidak seperti yang direncanakan semula. Bahkan dapat terancam mengalami kerusakan yang lebih parah,” ujar Achmad Maliki. Selain isu lokal di WS Sesayap, Maliki juga memaparkan, ada beberapa isu strategis di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur – Serawak, Malaysia. Misalnya saja, batas kawasan hutan secara de jure dan de facto, baik dalam wilayah negara RI maupun di sepanjang garis perbatasan dengan Malaysia, tidak jelas dan tidak mantap. “Begitu juga keadaan hutan sebagian besar rusak, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berfungsi secara optimal sebagai akibat kegiatan pencurian kayu dan perdagangan yang melanggar hukum (illegal logging dan illegal trading) dari kawasan hutan di wilayah perbatasan telah lama terjadi dan semakin merebak,” katanya. Setelah mendengarkan pemaparan dari masing-masing Kepala BWS yang dilokasinya terdapat WS lintas negara, dalam pertemuan tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan, diantaranya adalah untuk terus menyempurnakan penyusunan pola PSDA WS lintas negara dan memprioritaskan salah satu WS lintas negara untuk diselesaikan penyusunan pola PSDA-nya, khususnya di Provinsi Papua dan NTT yang mempunyai dua WS lintas negara. n gml/faz/ad
17
Sorotan
Seminar on Heritage of Water Infrastructure and 4th Indonesia Water Forum
Warisan Bangunan SDA Bersejarah Sangat Penting
meningkatkan kinerja pengelolaan SDA di Indonesia.
Warisan bangunan Sumber Daya Air (SDA) dari sudut pandang pariwisata adalah sangat penting. Begitu juga apabila dilihat dari sisi pendidikan dan praktisi juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan peneilitian.
D
emikian dikatakan Plt. Direktur Jenderal SDA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang juga selaku Ketua Umum Panitia Nasional Hari Air Dunia (HAD) XVIII tahun 2010, DR. Ir. M. Amron, M.Sc saat menyampaikan sambutannya pada acara seminar bertajuk “Heritage of Water Infrastructure and 4th Indonesia Water Forum atau Forum Air Indonesia IV, di auditorium gedung baru lantai 8 Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PU, Jakarta, Rabu (21/ 4). “Dalam seminar hari ini ada dua topik yang akan diulas, yaitu warisan bangunan SDA bersejarah dan sosialisasi rancangan Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA yang merupakan hasil kerja Dewan SDA Nasional untuk nantinya disahkan Presiden RI,” ujar Amron. Lebih lanjut dijelaskan Plt. Dirjen SDA, bahwa rancangan Jaknas SDA ini sudah disepakati oleh anggota Dewan SDA Nasional yang terdiri dari para menteri dan gubernur yang berasal dari unsur pemerintah dan anggota Dewan
18
SDA Nasional dari unsur non-Pemerintah pada sidang I tahun 2010, 14 April lalu. “Naskah rancangan Jaknas SDA ini telah disusun secara efektif sejak tahun 2005, kemudian setelah dibentuknya Dewan SDA Nasional, pembahasannya secara intensif dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus),” ungkap Amron. Dalam seminar yang dihadiri sekitar 97 peserta ini, Amron mengharapkan, agar selain subtansi Jaknas SDA dapat diketahui para peserta, juga diskusi nanti diharapkan menghasilkan masukan yang berarti, khususnya untuk
Warisan Bersejarah Pada topik yang pertama, ada enam nara sumber yang menyajikan materinya, antara lain Tjoek Waluyo Subijanto (Perum Jasa Tirta I), Shimizu (CTI), Erwin Tri Nugroho (BBWS Serayu-Opak), A. Hafied A. Ghani (ICID), Darmanto (UGM) dan Hitoshi Baba (JICA). Secara umum para penyaji mengulas adanya warisan bangunan SDA yang amat bersejarah. Misalnya saja, di wilayah Kali Brantas yang merupakan daerah yang subur saat itu, banyak muncul kerajaan-kerajaan yang dibuktikan dengan adanya prasasti-prasati di sekitar Kali Brantas. Umpamanya saja Kerajaan Daha, Kediri, Airlangga dan Kerajaan Majapahit. Sementara masa penjajahan Belanda banyak teknologi yang masuk, antara lain dibangun jaringan irigasi seperti Delta Brantas pada tahun 1852, Kedung Kandang (1854), Molek (1905) dan sebagainya, sehingga banyak bangunan-bangunan air bersejarah di sekitar Kali Brantas. Begitu pula di Kota Semarang, saat pemerintahan Belanda, pada tahun 1870 telah dilaksanakan pembangunan bangunan pencegah banjir. Misalnya saja, banjir kanal barat sepanjang 3,8 km, kontruksi Bendung Simongan dan normalisasi Sungai Garang yang mempergunakan material asli batubata yang tipis tetapi sangat kuat. Pada jaman Hindu dan Budha, dimana dinasti Syailendra yang beraliran Budha dan berasal dari Sumatera berekspansi ke Pulau Jawa dan hidup berdampingan dengan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Saat itu dibangun Candi Plaosan yang disekelilingnya terdapat kanalkanal dan prasasti-prasati peninggalan saat itu. Diantaranya adalah prasati Sumundul yang bercerita tentang pengalihan aliran sungai untuk keperluan irigasi. Dimana masyarakat dibebaskan untuk memanfaatkan air yang ter-
bendung untuk keperluan irigasi, akan tetapi masyarakat dikenakan iuran untuk perawatan bangunan suci. Syailendra juga mewariskan Candi Borobudur yang bisa dikatakan merupakan karya bersama antara seni dan enginer saat itu. Dan selanjutnya di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX mewariskan Mataram Canal. Pembangunan Kanal Mataram ini cukup unik, dimana saluran sekunder diminimumkan sehingga pembebasan lahan dapat dikurangi dengan melaksanakan sistem suplesi. Konsepnya adalah memperbesar debit di sekitar perpotongan, sehingga air bisa didistribusikan sampai ke hilir. Kanal Mataram waktu itu dibangun bukanlah merupakan suatu proyek melainkan community development yang dimaksudkan untuk mencegah masyarakat Yogyakarta dikirim pihak Jepang ke luar negeri, seperti ke Birma. Melihat hal tersebut, meski waktu itu dalam masa penjajahan Jepang, namun mitos lokal dapat memotivasi untuk mewujudkan cita-cita bersama,. Ketika itu Kulonprogo, Bantul dan Sleman di pecah akan tetapi secara budaya masih dalam satu kesatuan. Produk Dewan Sementara dalam seminar Forum Air Indonesia (FAI) IV yang membahas mengenai Jaknas SDA, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT dalam pengantarnya menjelaskan, bahwa Jaknas SDA merupakan salah satu produk Dewan SDA Nasional yang membentuk Pansus beranggotakan 39 anggota dari Anggota Dewan SDA Nasional yang seluruhnya berjumlah 44 anggota. Menurut Imam Anshori, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, ruang lingkup pengelolaan SDA antara lain terdiri dari konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air. “Pengelolaan potensi bahaya terkait air pada prinsipnya adalah sejauh mana kita mampu menekan resiko kerugian yang ditimbulkannya. Resiko tersebut dapat ditekan dengan cara mengurangi tingkat kerentanan suatu kawasan, seperti mengendalikan
budidaya pertanian, perambahan hutan, boros penggunaan air, ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang merupakan substansi Jaknas SDA,” ujarnya. Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional menambahkan, bahwa kedudukan Jaknas SDA ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. “Jaknas SDA ini juga dapat dijadikan acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan SDA di tingkat provinsi,” jelas Imam. Sedangkan para penyaji yang terdiri dari tiga orang yang juga merupakan anggota Dewan SDA Nasional, yaitu Ir. H. Achmadi Partowijoto, CAE (Kemitraan Air Indonesia/KAI), Ir. Priyo Pribadi Soemarno (Indonesia Minning Association/IMA) dan DR. Ir. Bambang Widyantoro (Asosisasi Pengusaha
Hutan Indonesia/APHI) pada intinya menjelaskan, bahwa format Jaknas SDA terdiri dari tujuh bab. Ketujuh bab tersebut adalah bab pendahuluan, permasalahan, tantangan ke depan, asas dan arah, visi dan misi, kebijakan nasional dan strategi, serta bab penutup. Dalam bab pendahuluan berisi mengenai kondisi aktual dimana kebutuhan air meningkat secara beragam, kualitas air semakin memburuk, muka air tanah semakin menurun, bencana alam banjir dan kekeringan meningkat. Juga menjelaskan mengenai kendala pengelolaan SDA, misalnya saja rendahnya kesadaran untuk berperilaku hemat air dan kegunaan dari Jaknas SDA antara lain sebagai acuan untuk merumuskan rencana strategis dan penyusunan RPJM Nasional. Di bab permasalahan antara lain menjelaskan mengenai peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), konflik dalam penggunaan air dan sebagainya. Sedangkan bab kebijakan nasional dan strategi menjelaskan mulai dari kebijakan umum sampai pada kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi SDA. n faz/ad/tom
19
Nuansa
Arungi Sungai Ciliwung, Sampah Dipungut dan Ditampung Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (HAD) XVIII pada tahun 2010, Panitia HAD bekerjasama dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta dan masyarakat, menyelenggarakan arung Sungai Ciliwung, mulai dari Balekambang – Condet hingga Rawajati - Kalibata.
S
ambil menyusuri sungai terbesar yang membelah Ibu Kota Negara RI ini, Panitia HAD juga melaksanakan lomba memungut sampah dengan peserta dari seluruh masyarakat di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Dengan mempergunakan perahu buatan yang berasal dari dua ban dalam yang dirakit menjadi satu, sampah sampah yang mengapung dan mengalir di Sungai Ciliwung diambil para peserta yang masing-masing kelompok terdiri dari dua orang tersebut. Bahkan, tidak jarang para peserta ini yang berani menceburkan diri ke sungai untuk memungut satu-persatu sampah yang dilihatnya. Paling tidak, ada lebih dari lima kelompok peserta yang mengikuti lomba ini. Sesampainya di tujuan akhir, yaitu di Kelurahan Rawajati – Kalibata, setiap kelompok peserta lomba menimbang hasil “bidikan” sampahnya di tempat yang telah disediakan panitia. Kemudian dilakukan pencatatan berat timbangan yang dihasilkan setiap kelompok para
20
peserta. Dari hasil catatan yang dilaksanakan Panitia HAD, tercatat sebagai juara harapan II, dari kelompok Tanjungan (Iqbal – Picuk) dengan hasil sampah yang didapat seberat 18,5 kg dan juara harapan I kelompok Gibass (SafrudinIyas) dengan sampah seberat 61,5 kg. Sedangkan sebagai juara III adalah kelompok Lenteng Agung I (Ari-Yono) dengan sampah yang diperoleh seberat 104 kg, juara II kelompok Gibass (Misan-Manin) seberat 124,5 kg dan sebagai juara I adalah kelompok Lenteng Agung II (Ipul-Joni) dengan sampah yang diperoleh seberat 269 kg. Tak banyak memang sampah yang seluruhnya berhasil diambil oleh para peserta lomba, bila dibandingkan dengan sampah-sampah yang selalu dibuang di Sungai Ciliwung. Namun hal ini amat berarti bila setiap warga khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung setiap hari dapat mengambil atau tidak membuang sampahnya ke sungai tersebut.
Seperti halnya pesan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir, Djoko Kirmanto, Dipl. HE sesaat sebelum memberikan selamat kepada para pemenang lomba memungut sampah di Sungai Ciliwung ini. “Jangan hanya melaksanakan acara ceremonialnya saja. Mulai hari ini dan seterusnya kalau bisa kita mulai mengumpulkan sampah yang betebaran di Kali Ciliwung dan jangan membuang sampah di Kali Ciliwung,” pesan Djoko Kirmanto. Menteri PU juga menyampaikan pesan, agar kita juga menanam pohon di lingkungan kita masing-masing. Demikian juga dengan melaksanakan biopori yang akan membantu menyimpan air di dalam tanah. “Dengan biopori, dapat membantu resapan air. Apa yang kita lakukan ini akan menjadi pesan untuk tetap di lakukan terus menerus. Mulai hari ini kita lakukan yang terbaik bagi lingkungan kita,” harap Menteri PU. n faz/sar/ad
Abdul Kodir (40) – Komunitas Kali Cilwung
Mari Bersama-sama Selamatkan Alam
S
aat penyelenggaraan arung Sungai Ciliwung, Bulletin Sumber Daya Air berkesempatan menjumpai salah seorang penggagas Komunitas Kali Ciliwung di Kelurahan Balekambang, Condet, Kec. Kramat jati – Jakarta Timur, Abdul Kodir. Dengan anggota komunitas sekitar 50 orang, bersamasama teman-temannya dan masyarakat di lingkungannya, Abdul Kodir seringkali mengadakan kegiatan untuk menyelamatkan alam dan lingkungannya, terutama yang berada di sekitar bantaran Kali Ciliwung. “Kita ini berkumpul untuk membuat perencanaan menyelamatkan alam dan dan lingkungan di bantaran Kali Ciliwung. Kebetulan saat ini Hari Air Dunia, mari kita bersama-sama membuktikan dan menyelamatkan aset alam untuk generasi yang akan datang. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, mungkin ke depannya kita tidak tahu lagi bagaimana kondisi Kali Ciliwung ini,” kata Abdul Kodir. Kegiatan Komunitas Kali Ciliwung ini antara lain menyelamatkan asset flora – tumbuh-tumbuhan di Balekambang – Condet sebagai area dengan luas sekitar 20 Ha untuk daerah resapan air dan sampah-sampah yang mengalir di Kali Ciliwung, khususnya yang melintas di sekitar Bale-kambang-Condet. “Kalau pembersihan sungainya, kita memang belum optimal. Sekali lagi, ini perlu keterpaduan program ya… ada pemberdayaan masyarakatnya. Keseriusan pemerintah antar lintas sektoral juga harus dilakukan misalnya dengan berkoordinasi. Istilahnya dapat mencermati pengalaman yang sudah kita lakukan untuk proyeksi ke depannya,” ujarnya.
Hal tersebut perlu dilaksanakan, karena menurut Abdul Kodir, banyak sekali aset sejarah dan budaya di sekitar dan sepanjang Kali Ciliwung. Umpamanya saja adanya cagar budaya betawi dan dahulunya Kali Ciliwung ini dipergunakan untuk sarana transportasi masyarakat. “Harus kita cermati untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan observasi karena sungai ini indentik dengan sarana transportasi di era-era dahulu. Disini dikawasan Condet pernah ada penggalian peninggalan zaman batu berupa kapak dari batu. Ini berarti sudah ada perkampungan dan masyarakatnya. Mungkin bisa kita jadikan inspirasi untuk penggalian-penggalian pengembangan aset yang ada di bantaran Kali Ciliwung ini,” tutur Abdul Kodir, perintis Kalpataru tingkat DKI Jakarta. Oleh karenanya, Abdul Kodir yang semenjak lahir hingga kini tinggal di bantaran Kali Ciliwung berharap, agar ada lebih banyak lagi masyarakat yang peduli akan kelestarian Kali Ciliwung dan ase-aset sejarahnya. “Saya rasa sekarang yang peduli banyak ya.., tinggal pengkoordinasian dan pengelolaannya saja yang belum. Jadi yang peduli banyak sekali. Semua orang yang berbicara lingkungan itu peduli, cuman mekanisme pengelolaannya saja yang belum efektif. Koordinasinya juga masih lemah. Karenanya koordinasi harus terus ditingkatkan antar semua anggota masyarakat,” harapnya. n gml/faz/ad
21
Aneka
Pameran Untuk Meriahkan Hari Air Dunia XVIII Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan cara lama yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau terbatas oleh instansi pemerintah dan para ahli bidang air, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena kurang efektif memecahkan masalah. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE saat memberikan sambutannya pada pembukaan Pameran Hari Air Dunia (HAD) XVIII tahun 2010 di Jakarta, Kamis (22/4).
M
enteri PU menyatakan, pengalaman telah menunjukkan bahwa SDA yang berkelanjutan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah saja, tetapi juga diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. “Permasalahan SDA tidak cukup hanya diatasi melalui pendekatan teknis saja, (seperti pembangunan bendung, waduk dan seterusnya), melainkan juga perlu pendekatan non-teknis seperti public awareness campaign” jelasnya. Upaya non-teknis mempunyai andil besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli pada permasalahan SDA yang kian hari kian kompleks dan kondisinya semakin kritis seiring bertambahnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Djoko Kirmanto mengakui, salah satu parameter memburuknya pengelolaan SDA adalah meningkatnya kebutuhan air baku yang pengelolaannya bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis. “Angka DAS kritis memang benar terus meningkat. Mulai sekarang, secara bertahap jumlah DAS kritis ini harus berkurang,” kata Djoko. Sebagaimanan diketahui jumlah DAS kritis pada 1984 sebanyak 22 di seluruh Indonesia, tetapi pada 2005-2006 meningkat tajam hingga 62 DAS. Dari 62 DAS ini, 11 diantaranya dilaporkan telah dibenahi dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Djoko melanjutkan, upaya mempertahankan dan memperbaiki DAS dan potensi SDA lainnya tidak bisa dilakukan dengan jalan pintas melalui sejumlah program, tetapi juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui upaya struktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum seperti membangun waduk, tanggul, normalisasi sungai dan lainnya serta harus
didukung oleh pemeliharaan lingkungan oleh pihak lain. “Penghijauan yang dilakukan sudah luar biasa dan ini baru akan dirasakan dampaknya pada 5-15 tahun mendatang. Sementara itu, dukungan dari pihak lain tetap diperlukan seperti menghilangkan lahanlahan kritis di pegunungan, mengubah cara membuka lahan secara drastis di hutan-hutan, dan lain sebagainya,” katanya.
Kesadaran Sementara itu Ketua Umum Panitia Nasional HAD XVIII, DR. Ir. M. Amron, M.Sc mengatakan, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka HAD telah dilakukan dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan SDA. “Acara pameran tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan Kementerian PU bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peringatan HAD yang diperingati setiap tanggal 22 Maret,” ujarnya. Tahun ini tema peringatan di Indonesia adalah “Pentingnya Kualitas Air untuk Indonesia Sehat”. Disamping pameran, telah dilakukan kampanye peduli air di Bunderan Hotel Indonesia, lomba bersih sampah di Sungai Ciliwung, pembuatan lubang biopori, berbagai lomba untuk kalangan pelajar, Forum Air Indonesia, dan berbagai seminar. Untuk kegiatan pameran HAD XVIII yang baru pertama kali dilaksanakan di gedung baru Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang ini diikuti oleh sekitar 80 stand pameran antara lain berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), BUMN, perusahaan terkait, instansi terkait, Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di lingkungan Kementerian PU, Dewan SDA Nasional dan sebagainya. n wwn/faz/ad
Stand Dewan SDA Nasional Juara Harapan II
T
ak diduga sebelumnya, walaupun baru mengikuti pameran HAD pertama kali, ternyata dalam pameran ini stand Dewan SDA Nasional mendapat penilaian sebagai juara Harapan II dari seluruh stand yang ada. Perjuangan yang tak kenal lelah dari seluruh pimpinan dan staf di Sekretariat Dewan dalam mempersiapkan kegiatan pameran ini, bahkan hingga malam menjelang pagi sebelum pameran dibuka, seakan-akan hilang lenyap dan menumbuhkan semangat baru agar informasi yang akan disampaikan pada kesempatan-kesempatan mendatang dapat lebih baik lagi. Walaupun penampilan stand Dewan SDA Nasional terkesan cukup sederhana, mungkin dikarenakan informasi yang disampaikan dapat diterima pengunjung, maka stand Dewan SDA Nasional mendapatkan juara sebagai salah satu stand terbaik di pameran ini. Adapun dasar penilaian stand-stand terbaik tersebut berdasarkan pendapat atau masukan dari para pengunjung yang mendatangi dan menyambangi berbagai stand yang ada di pameran
22
ini. Bangga bercampur bahagia menyelimuti seluruh pimpinan dan staf di Sekretariat Dewan. Meski baru terbentuk dua tahun lalu pada tahun 2008, namun segala informasi kegiatan Dewan SDA Nasional sedapat mungkin akan diupayakan penyerbaluasannya oleh Sekretariat Dewan. Sedangkan sebagai juara I stand terbaik adalah Ditjen SDA – Kementerian PU, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian sebagai juara II, dan BBWS Ciliwung – Cisadane sebagai juara III stand terbaik. Sementara juara harapan I adalah stand gabungan dari beberapa BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan harapan III adalah PT. Waskita Karya. Ditengah-tengah acara pameran tersebut, Panitia Nasional HAD XVIII juga menyelenggarakan kegiatan lomba menggambar yang diikuti oleh beberapa Sekolah Dasar (SD) di sekitar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). n faz/ad/tom
Aneka
Aksi Simpatik HAD Di Bundaran HI
R
atusan orang melakukan aksi simpatik dalam rangka kampanye Peringatan Hari Air Dunia (HAD) XVIII tahun 2010 yang diselenggarakan setiap tahun tanggal 22 Maret dengan menyerukan “Water for Life, Safe The Water” kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta. (22/3) Selain menyampaikan seruan tersebut, para peserta aksi kampanye ini juga membentangkan beberapa poster dan spanduk serta membagikan berbagai striker, leaflet, bunga mawar kepada para pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut. Kampanye yang dihadiri Ketua I Panitia Nasional HAD XVIII, Ir. Imam Anshori, MT dan beberapa jajaran kepanitiaan nasional lainnya tersebut, bertujuan untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya air bagi kelangsungan semua makhluk hidup. Aksi ini juga mengingatkan masyarakat akan kondisi kualitas air baku sekarang ini yang semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, sesuai dengan tema HAD XVIII yaitu Clean Water for Healthy World, sangatlah penting untuk mensosialilasikan bahwa kualitas air sangat berpengaruh dalam mewujudkan Indonesia sehat. Selain para peserta berasal dari Kementerian PU dan mahasiswa/i Universitas Indonesia, juga turut bergabung
beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Gerakan Masyarakat dari Wilayah Muara Karang yang menamakan dirinya KRUHA (Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air) yang menuntut kepedulian Pemerintah akan penyediaan air bersih di daerah mereka. Berpakaian putih dilengkapi dengan topi bertuliskan Hari Air Dunia 2010, aksi kampanye ini berlangsung dengan damai, dan mengajak masyarakat khususnya para pengguna kendaraan bermotor agar menggunakan air dengan bijaksana dan memperhatikan kualitas air yang dikonsumsi. Kampanye “Pentingnya Kualitas Air Untuk Indonesia Sehat” ini sesuai dengan tema nasional HAD 2010 juga diramaikan oleh kehadiran Runner Up I Puteri Indonesia 2009 yang sekaligus Putri Lingkungan Hidup 2009, Zukhriatul Hafizah, serta artis kakak beradik Paramitha Rusady dan Ully Sigar Rusady, yang memang dikenal peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup. Meski panas terik menyengat, tak segan-segan duta putri Indonesia dan kedua selebrities ini turut membagikan brosur dan bunga mawar serta secara singkat menyampaikan iformasi kepada pengguna jalan agar selalu berhemat dan bijak dalam menngunakan air, serta selalu menjaga lingkungan sekitarnya agar asri dan lestari. n tim
23
Kampanye Hari Air Dunia (HAD) XVIII 2010, Di Bundaran HI - Jakarta
24
