”Sukses MP3EI melalui Pembangunan Infrastruktur Broadband”
KEYNOTE SPEECH MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
dalam
SEMINAR NASIONAL “BROADBAND ECONOMY” Kementerian Komunikasi dan Informatika Hotel Borobudur, Jakarta 11 Desember 2012
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Terhormat: 1. Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika, 2. Sdri. Menteri PPN/Bappenas, 3. Sdr. Ketua Umum KADIN Indonesia, 4. Sdr. Ketua Umum Masyarakat Telematika (MASTEL) 5. Sdr. Gubernur-gubernur se-Indonesia, 6. Sdr. Para Esselon I kementerian Terkait, 7. Sdr. Ketua dan Anggota Asosiasi berbagai Industri, 8. Sdr. Direksi Operator Telekomunikasi, 9. Sdr/i. Penggiat industri Telematika nasional, serta Seluruh hadirin peserta seminar yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk bisa berkumpul bersama 2
dalam seminar “Broadband Economy” yang sangat penting ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Informatika
kepada
Kementerian
(Kemkominfo)
dan
Komunikasi
panitia,
yang
dan telah
memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita tentang perkembangan yang telah kita capai akhir-akhir ini, khususnya
terkait
dengan
Masterplan
Percepatan
dan
kemajuan Perluasan
pelaksanaan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Krisis berkelanjutan di Zona Euro masih mendominasi
Headline perekonomian dunia, yang ditandai dengan kondisi tidak menentu ekonomi beberapa negara Eropa seperti Yunani, Spanyol, dan Italia. Krisis ekonomi ini juga diikuti oleh semakin memburuknya situasi politik di beberapa negara Timur Tengah, seperti Suriah dan Mesir yang kembali bergolak. Hal ini membuat kita harus semakin waspada
3
dalam
menghadapi
berbagai
kemungkinan,
yang
akan
berimbas pada perekonomian regional dan nasional. Namun demikian, kita patut bersyukur karena Indonesia telah berhasil menjalani tahun 2012 ini dengan capaian positif, melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada kuartal III 2012 sebesar 6,17%. Angka ini tumbuh 6,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama (kuartal III) pada tahun sebelumnya. Besaran ini diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir tahun, dan melanjutkan tren positif perolehan GDP kita pada tahun 2011 kemarin yang mencapai 6,5%. Dengan berbagai capaian tersebut serta ditunjang oleh jumlah angkatan kerja yang tinggi dan sumber daya alam yang cukup, maka tekad kita untuk memasuki tingkat ekonomi yang lebih maju tentu saja harus semakin bulat pula. Diluncurkannya Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 27 Mei 2011 melalui Peraturan Presiden No 32 Tahun 2011 yang lalu, merupakan penegasan pemerintah untuk mengajak segenap komponen bangsa menuju Indonesia maju.
4
Jika saat ini Indonesia termasuk dalam 17 besar GDP dunia dengan total sekitar 700 Miliar USD, maka pada tahun 2025 dan 2045 nanti diharapkan kita bisa menduduki secara berturut-turut ranking 12 dan 8 dunia, dengan total GDP mencapai 5 Triliun dan 15 Triliun USD. Dengan MP3EI dan sinkronisasi berbagai program pembangunan existing, kita menyiapkan diri untuk menjawab tantangan global sekaligus mencanangkan diri, untuk menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan per capita income mencapai 15.000 USD. Sejak
peluncuran,
sebanyak
135
proyek
kegiatan
ekonomi utama dan infrastruktur telah di ground-breaking. Proyek infrastruktur dan kegiatan ekonomi tersebut hingga juli 2012 telah menyerap investasi sebesar Rp 496 Triliun.
Hadirin yang saya hormati, Disamping pertumbuhan, penyebaran dan perluasan ekonomi adalah keniscayaan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Penyebaran itu tentu saja membutuhkan perbaikan konektivitas dan sistem logistik nasional yang handal. Kita memahami 5
infrastruktur masih menjadi salah satu kendala utama dalam perluasan pembangunan Indonesia, yang pada gilirannya menyebabkan biaya logistik nasional yang relatif tinggi. Keterbatasan infrastruktur selama ini telah menyebabkan biaya logistik Indonesia mencapai 27 % dari GDP, masih lebih tinggi jika dibandingkan Korea Selatan 16,3%, Jepang 10,6 %, apalagi Amerika Serikat yang sudah dibawah 10%. Keberhasilan pelaksanaan MP3EI sangat ditentukan oleh tiga pilar, yaitu: (1) Pengembangan Potensi Ekonomi melalui Koridor Ekonomi; (2) Penguatan Konektivitas Nasional; dan (3) Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Konsep Penguatan Konektivitas Nasional dalam MP3EI bukan hanya merevitalisasi sistem keterbuhungan kita sebagai negara kepulauan an sich, tetapi juga memperbaharui cara pandang kita bagaimana kita melihat wawasan nusantara di era global, dan secara bersamaan menyempurnakan konsep konektivitas itu sendiri. Untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur dan konektivtias tersebut, MP3EI mengintegrasikan Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi Nasional, dan 6
Pengembangan Sektor Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) atau ICT kedalam rencana pengembangan kewilayahan/koridor ekonomi.
Hadirin yang berbahagia, Menghadapi persaingan global dan kemajuan dunia TIK akhir-akhir ini infrastruktur biasa saja tidaklah cukup. Disaat dunia memasuki era “Gigabyte Club”, yaitu era dimana lalu lintas data, khususnya mobile data traffic telah mencapai di atas 1 Giga Byte per bulan, maka kita juga harus menyiapkan infrastruktur Internet berkecepatan tinggi guna memaksimalkan manfaatnya untuk ekonomi nasional. Diperkirakan 45% pengguna mobile (sekitar 1,4 milyar penduduk) di Asia Pasifik akan memasuki Gigabyte Club pada tahun 2016. Kami bergembira Kemkominfo telah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari. Hal ini terlihat dari berbagai target-target yang telah dicanangkan, termasuk membangun infrastruktur TIK yang modern dengan tingkat penetrasi Internet 50%; penetrasi layanan broadband 30%; jumlah kota/kabupaten 7
terlayani broadband 88%; serta terhubungnya semua pulau besar dengan backbone serta optik pada akhir 2014 nanti. Namun demikian langkah-langkah tersebut barulah langkah awal yang harus diikuti dengan berbagai rencana pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut juga harus disinkronkan dengan berbagai kebijakan yang sedang disusun oleh instansi-instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan serta Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur TIK ini, Wamen PPN/Bappenas sebagai Ketua Tim Konektivitas MP3EI dan kementerian terkait sedang menyusun konsep pengembangan broadband yang dinamakan National Broadband Plan (NBP). National Broadband Plan ini berfungsi sebagai framework dalam pembangunan dan pengembangan broadband di Indonesia sehingga lebih terarah dan berkesinambungan . Dalam penyusunannya, National Broadband Plan ini terbagi dalam empat aspek yaitu aspek Regulasi, Pendanaan, Infrastruktur dan Aplikasi/Utilisasi. 8
Hadirin yang berbahagia, Salah satu komponen utama penunjang pelaksanaan MP3EI
adalah
penyempurnaan
regulasi.
KP3EI
sebagai
komite pelaksana MP3EI siap membantu semua sektor terkait harmonisasi regulasi yang dianggap menghambat atau bermasalah. Sampai saat ini sudah 35 regulasi yang disempurnakan, 6 regulasi sedang disempurnakan dan 2 akan disempurnakan. Peraturan tersebut meliputi berbagai tingkatan mulai Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), hingga Peraturan Menteri. Hingga saat ini menurut catatan kami belum ada regulasi atau peraturan dari sektor Kominfo yang disempurnakan melalui KP3EI. Pembangunan broadband dalam pelaksanaannya tentu juga memerlukan perbaikan atau jika dirasa perlu dibuat aturan baru. Beberapa peraturan menurut kami saat ini mendesak untuk disempurnakan atau dipercepat meliputi: (1) Kebijakan infrastruktur bersama; (2) Efisiensi penomoran; (3) Frequency Refarm; (4) serta percepatan penerapan aplikasi e government.
9
Di samping itu, perlu juga disusun peraturan yang bersifat terobosan guna percepatan pembangunan Broadband kedepan antara lain: pengaturan pemanfaatan
Right of Way atas aset Negara/BUMN, serta pemanfaatan PNBP yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan menunjang aplikasi. Kita tentu juga tidak bisa menutup mata akan masih perlunya ditingkatkan koordinasi antar stakeholders baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta kerja sama yang lebih baik dengan akademisi, BUMN, dan pihak swasta. Koordinasi efektif antar elemen ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan broadband di Indonesia, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing bangsa dan perekonomian nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada jajaran Kementerian
Komunikasi
PPN/Bappenas, Indonesia,
para
asosiasi
dan
Informatika,
pengusaha, dan
operator
Para
Kementerian
Gubernur
telekomunikasi,
sesaya
ucapkan terima kasih.
10
Selamat siang dan selamat Berseminar!
Wassalammulaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Jakarta, 11 Desember 2012 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
H. M. Hatta Rajasa
11
