SUATU TINJAUAN KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA 3 (TIGA) BIDANG UTAMA (SOSIAL BUDAYA, INFRASTRUKTUR, EKONOMI) UNTUK 25 KABUPATEN DAN KOTA PADA RAPBD TA

Karya Tulis

SUATU TINJAUAN KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA 3 (TIGA) BIDANG UTAMA (SOSIAL BUDAYA, INFRASTRUKTUR, EKONOMI) UNTUK 25 KABUPATEN DAN KOTA PADA RAPBD TA. 2006 PROVINSI SUMATERA UTARA

Murbanto Sinaga

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2005

Murbanto Sinaga : Suatu Tinjauan Kebijakan Alokasi Belanja 3 (Tiga) Bidang Utama…, 2005

USU Repository © 2006

DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN .........................................................................

1

II.

PERMASALAHAN 3 (TIGA) BIDANG UTAMA ....................

2

III.

PRIORITAS PEMBANGUNAN .................................................

4

IV.

TINJAUAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG UTAMA.......

5

V.

PENUTUP......................................................................................

15



SUATU TINJAUAN KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA 3 (TIGA) BIDANG UTAMA (SOSIAL BUDAYA, INFRASTRUKTUR, EKONOMI) UNTUK 25 KABUPATEN DAN KOTA PADA RAPBD T.A. 2006 PROVINSI SUMATERA UTARA

I.

PENDAHULUAN Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2006 antara lain berisikan tentg berbagai gambaran permasalahan dan upaya mengatas permasalahan tersebut yang tentunya merupakan prioritas pembangunan yang dibiayai oleh APBD T.A. 2006. Gambaran berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Utara di berbgai bidang adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum. 3. Bidang Agama. 4. Bidang SDM. 5. Bidang Ekonomi. 6. Bidang Sarana dan Prasarana. Apabila permasalahan tersebut di atas dikelompokkan berdasarkan alokasi R-APBD per kabupaten/kota TA. 2006, maka ke enam bidang permasalahan di atas dapat pula dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang utama, yaitu:



1. Bidang Sosial Budaya 2. Bidang Sarana dan Prasarana 3. Bidang Ekonomi

II.

PERMASALAHAN 3 (TIGA) BIDANG UTAMA Masalah bidang sosisl budaya yang mencakup masalah-masalah

sebagai berikut: 1) Pemerintahan 2) Hukum 3) Politik 4) Keamanan dan Ketertiban Umum 5) Agama 6) Sumberdaya Manusia (SDM) yang mencakup permasalahan: a. Pendidikan b. Kesehatan c. Kependudukan serta Keluarga Kecil berkualitas 7) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 8) Pemuda dan Olahraga 9) Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 10) Peningkatan Harmonisasi antar Kelompok 11) Penghapusan diskriminasi dasn peningkatan peran serta semua lapisan 12) Pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai budaya luhur



Permasalahan pada bidang sarana dan prasarana (infrastruktur) mencakup masalah-masalah berikut: 1) Prasarana jalan 2) Transportasi laut 3) Transportasi udara 4) Irigasi dan rawa Permasalahan bidang ekonomi mencakup masalah-masalah berikut: 1) Pertanian 2) Perkebunan 3) Peternakan 4) Perikanan dan kelautan 5) Industri 6) Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 7) Keuangan daerah, investasi serta peningkatan peranan BUMD 8) Kepariwisataan 9) Pembangunan wilayah tertinggal dan penanganan pasca bencana 10) Sumberdaya alam dan lingkungan hidup 11) Kehutanan Fokus analisis dalam tulisan ini adalah alokasi anggaran untuk permasalahan ekonomi.



III. PRIORITAS PEMBANGUNAN Berdasarkan AKU-RAPBD TA. 2006, prioritas-prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RKPDSU) tahun 2006 adalah prioritas yang terfokus pada penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Terdapat 10 (sepuluh) prioritas dalam RKPD-SU tahun 2006. Kesepuluh prioritas pembangunan ini jika dikelompokkan berdasarkan alokasi anggaran pada RAPBD TA. 2006 terhadap kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. Prioritas pembangunan sosial budaya, dengan 3 (tiga) rencana kerja (renja) sebagai berikut: 1) Melanjutkan upaya terciptanya good governance. 2) Melaksanakan

dan

mendorong

penegakan

hukum,

pembinaan

kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan harmonis. 3) Meningkatkan pembinaan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 2. Prioritas pembangunan bidang sarana dan prasarana dimana terdapat beberapa rencana kerja sebagai berikut, pembangunan infrastruktur darat, laut, udara, sumberdaya air dan tenaga listrik yang diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan kapasitasnya pembangunan infrastruktur dilakukan secara seimbang agar dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.



3. Prioritas pembangunan bidang ekonomi, dengan 6 (enam) rencana kerja (renja) sebagai berikut: 1) Meningkatkan investasi secara signifikan melalui promosi dan kemudahan pelayanan. 2) Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan. 3) Meningkatkan kemampuan petani untuk mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan ekspor hasil pertanian. 4) Meningkatkan arus kunjungan wisata dengan pemanfaatan potensi obyek wisata secara profesional. 5) Mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi. 6) Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan menekan illegal logging dan illegal fishing.

IV. TINJAUAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG UTAMA 1. Tinjauan terhadap jumlah alokasi RAPBD TA. 2006 terhadap Kabupaten/Kota untuk Bidang Sosial Budaya. Jumlah alokasi RAPBD TA. 2006 bidang sosial budaya yang dibagikan kepada 25 kabupaten/kota sebesar Rp. 90.347.353.000,-. Apabila anggaran ini dibagikan secara merata kepada 25 kabupaten/kota maka masingmasing kabupaten/kota menerima sebesar Rp. 3.603.894.520,- (tabel 1).



Tabel 1 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kabupaten/Kota Medan Deli Serdang Serdang Bedagai Samosir Pakpak Bharat Humbang Hasundutan Asahan Toba Samosir Madina Binjai Tapanuli Utara Tanah Karo Nias Selatan Labuhan Batu Sibolga Langkat Tapanuli Selatan Dairi Tapanuli Tengah Nias Simalungun Padang Sidimpuan Pematang Siantar Tanjung Balai Tebing Tinggi Total

Sosial Budaya 15.803.493 5.721.440 5.445.640 5.101.040 5.037.940 4.409.740 4.420.540 4.090.690 3.935.390 3.929.240 3.509.290 3.242.440 3.052.890 2.848.590 2.733.990 2.100.940 1.975.340 1.909.540 1.739.790 1.712.540 1.662.790 1.523.740 1.500.240 1.488.590 1.451.490 90.347.353

1) Porsi alokasi di atas rata-rata Berdasarkan peringkat yang disusun pada tabel 3 terdapat 10 kabupaten/kota yang memperoleh porsi di atas rata-rata. Dari 10 kabupaten/kota tersebut, terdapat 4 kabupaten/kota yang baru dimekarkan (Serdang Bedagai, Samosir, Pakpak Bharat, Humbang



Hasundutan). Dua kabupaten yaitu Toba Samosir dan Madina juga daerah yang baru dimekarkan sebelum 4 daerah di atas. Dengan demikian 6 daerah yang dimekarkan memperoleh porsi di atas ratarata. Enam daerah ini wajar menerima porsi tersebut agar dapat mempercepat pembangunan sosial dan budaya masyarakat daerahnya masing-masing, agar tingkat pendidikan dan kesehatan rakyatnya meningkat. Empat daerah lainnya yang menerima porsi di atas rata-rata adalah Medan, Deli Serdang, Asahan dan Binjai, dengan porsi terbesar diserap oleh Medan dan Deli Serdang. Total anggaran bidang ekonomi yang diterima oleh 4 daerah ini adalah sebesar Rp. 29.874.713.000,- atau sebesar 33,07% dari total anggaran secara keseluruhan. Sisanya sebesar 66,93% dibagikan kepada 21 kabupaten/kota. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa terjadi ketimpangan yang mencolok pada distribusi anggaran bidang sosial budaya tersebut? Pertimbangan apa sebetulnya yang dipakai? Rasio pembagian ini hendaknya ditinjau ulang. Empat daerah menerima 33,07% berbanding 21 daerah menerima 66,93%. Rata-rata 21 daerah ini hanya menerima 3,18%, sedangkan 4 daerah Medan, Deli Serdang, Asahan dan Binjai rata-rata menerima porsi sebesar 8,27%. 2) Porsi alokasi di bawah rata-rata Jumlah kabupaten/kota yang menerima porsi anggaran bidang sosial di bawah rata-rata sebanyak 15 kabupaten/kota dengan porsi terendah diterima oleh Kota Tebing Tinggi dan Tanjung Balai.



Jika dibandingkan antara 2 daerah penerima porsi terbesar dengan 2 daerah penerima porsi terkecil, ketimpangan distribusi akan semakin mencolok. Porsi terbesar yang diterima oleh Medan dan Deli Serdang sebesar Rp. 21.524.933.000,- atau 33,82% dari total anggaran. Bandingkan dengan porsi terkecil yang diterima oleh Kota Tebing Tinggi dan Tanjung Balai sebesar Rp. 2.940.080.000,- atau hanya 3,25% dari total anggaran. Rasio antara 2 penerima porsi terbesar dan 2 porsi terkecil adalah satu berbanding 7 (1 : 7). Kesenjangan ini tentunya dirasakan sangat tidak adil bagi Kota Tebing Tinggi dan Tanjung Balai. 3) Pertimbangan pembagian porsi anggaran Berdasarkan uraian hasil analisis, beberapa hal yang direkomendasikan sebagai berikut: a. Pengalokasian anggaran APBD untuk bidang sosial budaya yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan

di

masing-masing

daerah

hendaknya

lebih

mengedepankan asas pemerataan. b. Jumlah kabupaten/kota yang menerima porsi anggaran di atas ratarata seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang menerima anggaran sosial budaya di bawah rata-rata penerimaan alokasi anggaran. c. Agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara kabupaten/kota penerima porsi terbesar dengan kabupaten/kota penerima terkecil dengan terbesar. Misalnya: Kota Medan



maksimal menerima 4 kali lebih besar dari Kota Tebing Tinggi. Atau rasio antara penerima terkecil dengan penerima terbesar 1 : 4.

2. Tinjauan terhadap jumlah alokasi RAPBD per kabupaten/kota bidang infrastruktur TA. 2006 1) Total alokasi RAPBD yang dibagikan kepada kabupaten/kota untuk bidang sarana dan prasarana adalah sebesar Rp. 447.671.316.000,-. Jika dibagikan secara merata kepada 25 kabupaten/kota, maka masingmasing daerah akan menerima sebesar Rp. 17.906.852.640,-. 2) Terdapat 10 kabupaten/kota yang menerima porsi anggaran di atas rata-rata dan 15 kabupaten/kota menerima di bawah rata-rata. Jumlah anggaran yang diterima oleh 10 kabupaten/kota yang porsinya di atas rata-rata adalah Rp. 318.187.251.000,- atau sebesar 71,08% dari total anggaran. Sedangkan jumlah porsi anggaran yang diterima oleh 15 kabupaten/kota yang porsinya di bawah rata-rata adalah Rp. 129.484.065.000,- atau hanya sebesar 28,92% dari total anggaran untuk bidang sarana dan prasarana.



Tabel 2 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan Medan Madina Deli Serdang Langkat Labuhan Batu Tapanuli Utara Simalungun Asahan Tanah Karo Nias Humbang Hasundutan Serdang Bedagai Samosir Pakpak Bharat Toba Samosir Dairi Tanjung Balai Binjai Tapanuli Tengah Nias Selatan Tebing Tinggi Padang Sidimpuan Pematang Siantar Sibolga Total

Sosial Budaya 59.960.285 44.158.678 38.058.415 35.501.713 28.300.560 25.808.415 25.784.132 21.371.436 20.504.367 18.739.250 16.242.330 14.313.650 13.649.925 13.530.475 11.921.575 12.362.100 7.385.875 7.096.875 6.992.920 6.888.715 5.465.000 5.063.750 3.829.875 3.543.250 1.197.750 90.347.353

3) Jika dibandingkan antara 5 daerah penerima porsi anggaran terbesar (Tapanuli Selatan, Medan, Madina, Deli Serdang dan Langkat) dengan 5 daerah penerima porsi anggaran terkecil (Sibolga, P.Siantar, P. Sidimpuan, Tebing Tinggi dan Nias Selatan) maka perbandingannya adalah Rp. 205.979.651.000,- : Rp. 19.099.625.000,-.



Apabila dibandingkan secara persentase dengan total anggaran untuk bidang sarana dan prasarana maka perbandingannya adalah 46,01% : 4,26%, artinya Tapanuli Selatan, Medan, Madina, Deli Serdang dan Langkat mendapat porsi anggaran lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan porsi anggaran yang diterima oleh Sibolga, P.Siantar, P.Sidimpuan, Tebing Tinggi dan Nias Selatan. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang menerima porsi terkecil. 4) Apabila dibandingkan antara Sibolga sebagai daerah penerima porsi terkecil (Rp. 1.197.750.000,- atau 0,27% dari total anggaran) dengan Tapanuli Selatan sebagai daerah penerima porsi terbesar (Rp. 59.960.285.000,- atau 13,39% dari total anggaran), terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa dalam penerimaan pos alokasi distribusi anggaran untuk bidang sarana dan prasarana antara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Perbandingannya antara Sibolga dan Tapanuli Selatan adalah 1 : 50, Sibolga menerima 1 bagian, sementara Tapanuli Selatan menerima 50 bagian. Apabila tidak ada penjelasan yang transparan mengapa terjadi kesenjangan yang begitu besar, dikhawatirkan akan terjadi tanda tanya dan kecemburuan sosial yang besar dari masyarakat Sibolga terhadap Tapanuli Selatan.



3. Tinjauan terhadap alokasi RAPBD TA. 2006 untuk Bidang Ekonomi Apabila total alokasi RAPBD TA. 2006 untuk bidang ekonomi dibagi secara merata kepada 25 kabupaten/kota, maka masing-masing kabupaten/kota akan menerima sebesar Rp. 1.814.499.560,-. Berdasarkan peringkat, hanya 11 kabupaten/kota yang menerima alokasi anggaran di atas rata-rata dengan kisaran antara Rp. 1.908.358.000,- s/d Rp. 4.828.872.000,-, dengan penerimaan

tertinggi

diperoleh

oleh

Kota

Medan.

Sedangkan

14

kabupaten/kota lainnya berada di bawah rata-rata dengan kisaran antara Rp. 445.982.000,- s/d Rp. 1.781.717.000,- dengan penerimaan terendah diperoleh Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan konsep pemerataan, seharusnya ada batasan antara penerima tertinggi dengan penerima terendah (maksimal berapa kelipatan porsi daerah penerima terendah yang dapat diperoleh daerah penerima porsi tertinggi). Selanjutnya harus lebih banyak kabupaten/kota yang di atas ratarata porsi penerimaannya dibandingkan dengan kabupaten/kota yang di bawah rata-rata porsi penerimaannya. (seperti terlihat pada tabel 3). Daya beli masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita penduduk kabupaten/kota tersebut. Indikator yang dipakai adalah PDRB perkapita berdasarkan harga konstan. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tingi pula kemampuan/daya beli masyarakatnya. Dengan demikian dapat pula dikatakan semakin sejahtera masyarakatnya secara rata-rata. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan



perkapitanya, maka semakin lemah pula daya beli masyarakatnya, atau semakin miskin pula masyarakat di daerah tersebut. Jika ditinjau kebijakan alokasi anggaran dengan indikator daya beli masyarakat akan terlihat sebagai berikut: Tabel 3 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kabupaten/Kota Medan Tanah Karo Tapanuli Utara Deli Serdang Langkat Simalungun Asahan Tapanuli Tengah Toba Samosir Tapanuli Selatan Dairi Labuhan Batu Nias Selatan Madina Humbang Hasundutan Samosir Pakpak Bharat Serdang Bedagai Nias Pematang Siantar Sibolga Tanjung Balai Padang Sidimpuan Binjai Tebing Tinggi Total

APBD 2006 4.828.872 4.015.804 3.354.108 3.334.412 3.041.641 2.450.166 2.332.188 2.217.338 2.085.324 1.912.498 1.908.358 1.781.717 1.760.481 1.736.888 1.313.812 1.207.685 1.128.669 895.655 706.262 675.059 640.103 589.652 519.925 479.890 445.982 45.362.489

Rata-rata jumlah alokasi per kabupate/kota (ekonomi) Rp. 1.814.499.560,-



a. Ada 5 kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tertinggi di Sumatera Utara (Medan, Labuhan Batu, Sibolga, Asahan dan Pematang Siantar) menerima alokasi anggaran bidang ekonomi sebesar Rp. 10.257.939.000,atau sebesar 22,61% dari total alokasi yang sebesar Rp. 45.362.489.000,-. b. Ada 5 kabupaten dengan pendapatan perkapita terendah di Sumatera Utara (Nias, Pakpak Bharat, P. Sidimpuan, Nias Selatan, Tapanuli Utara) menerima alokasi anggaran bidang ekonomi sebesar Rp. 7.469.445.000,atau hanya sebesar 16,46% dari total alokasi anggaran yang sebesar Rp. 45.362.489.000,- (tabel 4). Apabila kebijakan ini yang ditempuh, maka 5 daerah yang termiskin akan semakin tertinggal dibandingkan dengan 5 daerah yang terkaya. Seharusnya 5 daerah yang termiskinlah yang memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan 5 daerah terkaya. Dengan cara ini, prinsip keadilan yaitu memberi yang lebih kepada yang kekurangan dapat terpenuhi. Alokasi bidang ekonomi yang tujuan utamanya meningkatkan pendapatan masyarakat tentunya harus lebih difokuskan pada daerah-daerah miskin yang perekonomiannya perlu didorong melalui kebijakan anggaran. Kebijakan ini sesuai dengan yang tertuang di AKU APBD-SU TA. 2006 tentang pembiayaan pembangunan poin 5, butir e yaitu memacu suatu daerah tertentu lebih cepat berkembang sesuai dengan kajian dan telah memperoleh persetujuan DPRD SU.



Tabel 4 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

V.

Kabupaten/Kota Nias Pakpak Bharat Padang Sidimpuan Nias Selatan Tapanuli Utara Serdang Bedagai Deli Serdang Binjai Tapanuli Tengah Humbang Hasundutan Madina Dairi Samosir Toba Samosir Langkat Tapanuli Selatan Tebing Tinggi Simalungun Tanjung Balai Tanah Karo Medan Labuhan Batu Sibolga Asahan Pematang Siantar Total

APBD 2006 (000)

PDRB perkapita Thn 2003 atas dasar harga konstan 1993

706.262 1.128.669 519.925 1.760.481 3.354.108 895.655 3.334.412 479.890 2.217.338 1.313.812 1.736.888 1.908.358 1.207.685 2.085.324 3.041.641 1.912.498 445.982 2.450.166 589.652 4.015.804 4.828.872 1.781.717 640.103 2.332.188 675.059 45.362.489

1.199.871 1.291.164 1.407.807 1.495.956 1.628.061 1.687.150 1.687.150 1.688.253 1.730.926 1.785.667 1.867.376 1.941.581 2.073.402 2.073.402 2.188.438 2.246.275 2.627.742 2.883.862 3.022.922 3.046.150 3.078.885 3.150.473 3.233.496 3.673.760 3.835.725 2.270.000

PENUTUP Sebagai penutup pembahasan pada tulisan ini, penulis mencoba

mengemukakan saran dan rekomendasi seperti berikut:



1. Saran Berdasarkan hasil uraian dan analisis di atas, disarankan agar dalam mengalokasikan

anggaran

untuk

bidang

sarana

dan

prasarana

mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Dalam pengalokasian anggaran agar lebih mengutamakan aspek pemerataan. b. Agar dihindari ketimpangan penerimaan yang sangat mencolok antara penerima porsi terkecil dengan penerima porsi terbesar. c. Agar kabupaten/kota yang menerima porsi anggaran di atas rata-rata jumlahnya lebih banyak daripada kabupaten/kota yang menerima porsi anggaran di bawah rata-rata. d. Apabila ada kabupaten/kota yang menerima porsi anggaran di atas 10% dari total anggaran, hendaknya ada alasan-alasan atau argumen mengapa daerah tersebut mendapatkan kekhususan. 2. Rekomendasi a. Khusus untuk anggaran bidang sarana dan prasarana RAPBD 2006, porsi 5 daerah terbesar dikurangi untuk membantu 5 daerah penerima porsi terkecil. b. Untuk tahun anggaran selanjutnya perlu dibuat suatu acuan dasar (pedoman) dalam hal pembagian anggaran bidang sarana dan prasarana untuk kabupaten/kota.



SUATU TINJAUAN KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA 3 (TIGA) BIDANG UTAMA (SOSIAL BUDAYA, INFRASTRUKTUR, EKONOMI) UNTUK 25 KABUPATEN DAN KOTA PADA RAPBD TA

Recommend Documents