Studi Evaluasi Pennganan Pengaduan Masyarakat P2KP 2009 Page 1

Kajian PPM

Laporan Lapangan-1: Bengkulu

Site Report Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Waktu Lokasi

: 18 – 26 Mei 2009

: Kota Bengkulu – Provinsi Bengkulu

I. Ringkasan Hasil Sangat Sementara Kriteria pemilihan kelurahan sasaran penelitian adalah kelurahan dengan tingkat pengaduan masyarakat yang rendah dan tingkat kelurahan yang

memiliki

tingkat

pengaduan

masyarakat tinggi.

Kelurahan dengan tingkat pengaduan masyarakat rendah dipilih Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu, sedangkan kelurahan dengan

tingkat

pengaduan

masyarakat

tinggi

dipilih

Kelurahan

Sukarame Kecamatan Selebar. A. Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu : Kelurahan ini berada di pinggir pantai disekitar pantai panjang Kota Bengkulu, dengan jumlah penduduk 1263 KK atau 4681 Jiwa terdiri dari kaum laki-laki sebanyak 2276 jiwa dan perempuan sebanyak 2445 jiwa. Terdiri dari 1065 KK, dengan penduduk miskin 250 KK, Jumlah anak KK Miskin Putus Sekolah 15 Jiwa.

Jumlah KK yang

perlu mendapat santunan sebanyak 87 jiwa, dan jumlah remaja putus sekolah sebanyak 15 jiwa. Kelurahan Kandang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Kelurahan Muara Dua

Sebelah Selatan

:

Kelurahan Sumber Jaya

Sebelah Barat

:

Samudra Lepas

Sebelah Timur

:

Kelurahan Kandang Mas

187,80 Ha dengan ketinggian 2 M di atas permukaan laut beriklim tropis. Perkembangan ekonomi di kelurahan ini ditopang oleh pertanian, perbengkelan, nelayan dan perdagangan (warung). Warga masyarakat di Kelurahan Kandang terdiri dari warga masyarakat asli Bengkulu dan warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Mata pencaharian warga kelurahan

Studi Evaluasi Pennganan Pengaduan Masyarakat – P2KP – 2009

Page 1

Kajian PPM


kandang terdiri dari pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang dan sebagian besar nelayan. Kelurahan Kandang mendapat bantuan P2KP sejak Tahun 2006. Jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terdiri dari 2 (dua) tahap, dengan perincian : Tahap 1

Rp. 98.000.000,--

Tahap 2

Rp. 245.000.000,--

Jumlah

Rp. 345.000.000,-

A.1.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) BLM tahap I sebesar Rp. 98.000.000,- dimanfatkan untuk 3 (tiga) komponen, yaitu : 1) Komponen Lingkungan (Non Bergulir) terdiri : (a) pemasangan gorong-gorong, (b) Pembuatan air bersih, (c) Pembuatan bak sampah, (d) Pembuatan drainase, (e) Pembuatan MCK, dan (f) Pengerasan jalan. 2) Komponen Ekonomi (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Pelatihan menjahit, montir dan Komputer (b) Pembuatan sampan dan Jaring 3) Komponen Sosial (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Santunan Lansia (b) Santunan Yatim Piatu A.2.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahap II, BLM tahap II sebesar Rp. 245.000.000,- dimanfaatkan untuk 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) Komponen Lingkungan (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Gorong-gorong


Page 2

Kajian PPM


(b) Pengerasan Jalan (c) Siring Galian Tanah 2) Komponen Ekonomi (Bergulir) terdiri dari : (a) Aneka Usaha 3) Komponen Sosial (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Santunan Jompo (b) Santunan Yatim Piatu (Sumber : Data SIM KMW VII Bengkulu 2007) B. Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar : Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar terdiri dari 4 RW yang terbagi menjadi 26 RT. Luas wilayah 822,32 Ha dengan ketinggian 15 Meter diatas permukaan laut beriklim tropis.

Perkembangan

ekonomi di kelurahan ini ditopang oleh pertanian, dan perdagangan (warung). Mata pencaharian warga masyarakat pada umumnya pedagang, petani, peternak, buruh kasar dan pegawai negeri. Perbatasan wilayah Kelurahan Sukarami adalah sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Desa Kembang Sari

Sebelah Seatan

:

Kelurahan Bumi Ayu

Sebelah Barat

:

Kelurahan Pagar Dewa

Sebelah Timur

:

Kelurahan Pekan Sabtu

Kelurahan Sukarame mendapat Bantuan P2KP sejak Tahun 2006. Jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terdiri dari 2 (dua) tahap dengan perincian : Tahap 1

Rp. 58.200.000,--

Tahap 2

Rp. 144.900.000,--

Jumlah

Rp. 203.100.000,-

A.1.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahap I


Page 3

Kajian PPM


BLM tahap I sebesar Rp. 58.200.000,- dimanfatkan untuk 3 (tiga) komponen, yaitu : 1) Komponen Lingkungan (Non Bergulir) terdiri : (a) Perbaikan jalan tanah (b) Perbaikan rumah tidak layak huni (c) Perbaikan selokan 2) Komponen Ekonomi (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Pelatihan Bengkel (b) Pelatihan Memasak Kue (c) Pelatihan Menjahit 3) Komponen Sosial (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Pembelian seragam dan peralatan sekolah (b) Santunan Jompo A.2.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahap II BLM tahap II sebesar Rp. 144.900.000,- dimanfaatkan untuk 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) Komponen Lingkungan (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Pembuatan selokan (b) Pengoralan (c) Vavingisasi jalan (vaving Blok) 2) Komponen Ekonomi (Bergulir) terdiri dari : (a) Aneka Usaha (b) Dagang (c) Pinjaman Bergulir 3) Komponen Sosial (Non Bergulir) terdiri dari : (a) Bantuan biaya perawatan (b) Paket sembako (c) Pemberian beasiswa (Sumber : Data SIM KMW VII Bengkulu 2007)


Page 4

Kajian PPM


II. Pertanyaan Penelitian: 1. Apakah system penanganan pengaduan yang ada saat ini efektif ? a. Pemahaman Masyarakat: Masyarakat pada Kelurahan Kandang dan di Kelurahan Sukarami pada

umumnya

tidak

memahami

penanganan

pengaduan

masyarakat di P2KP. Ketidak tahuan masyarakat disebabkan oleh dua hal. Pertama, sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat tidak sampai ke tingkat masyarakat hanya dilaksanakan kepada para Anggota BKM. Sosialisasi kepada Anggota BKM pun tidak berkelanjutan, dikarenakan faskel yang selalu berganti-ganti dan perhatian Anggota BKM selama proses pemberdayaan lebih terfokus kepada mekanisme sesuai dengan jadwal waktu (time

schedule) yang telah disepakati. Kedua, Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak dilaksanakan secara khusus, (tidak ada anggota BKM) yang ditunjuk secara khusus untuk menangani penanganan pengaduan, dengan alasan bahwa BKM kepemimpinan kolektif. Dengan demikian tidak ada wakil dari anggota BKM yang memiliki

otoritas

untuk

menerima,

mancatat

pengaduan.

namun Dengan demikian penanganan pengaduan masyarakat kurang mendapat perhatian dari para pemeran pelaku di tingkat kelurahan. Kelompok R.T. Miskin penerima bantuan social tidak pernah terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti yang disampaikan Ibu Jalna 70 Tahun tidak memiliki penghasilan (dibiayai oleh anaknya) warga RT II/RW 03, salah seorang janda penerima bantuan sosial , mereka menerima bantuan social dalam bentuk uang berkisar antara Rp. 200,000,-

yang

disampaikan

melalui

Ketua-ketua

RT-nya.

Demikian pula pengakuan Ibu Ismiatun 38 Tahun salah seorang anggota KSM, menerima pinjaman untuk modal usaha sebesar


Page 5

Kajian PPM


Rp. 500,000,-- dengan pengembalian secara diangsur selama 10 (sepuluh) bulan, menerima pinjaman modal usaha melalui Ketua Kelompoknya. b. Penerapan Prosedur : b.1. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil RT. Miskin, FGD dengan Anggota KSM laki-laki dan perempuan dari kelompok social, ekonomi dan prasarana lingkungan, secara umum prosedur penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan dilaksanakan secara lisan. Masyarakat pelapor biasanya melakukan pengaduan kepada Ketua RT atau kepada pemuka

masyarakat

yang

ada

di

lingkungan

rumah

tinggalnya, selanjutnya Ketua RT melaporkan kepada BKM. Dalam

menerima

pengaduan

masyarakat

BKM

tidak

melakukan pencatatan secara tertib. Setiap pengaduan yang masuk di bahas dalam rapat pengurus BKM, dan selanjutnya dilakukan penanganan pengaduan, seperti : melakukan identifikasi dan klasifikasi masalah, selanjutnya melakukan konfirmasi kepada pihak pelapor dan yang dilaporkan. BKM mendistribusikan hasil identifikasi kepada pihak-pihak yang terkait

dngan

pengaduan

masyarakat

dan

selanjutnya

bersama dengan pihak-pihak terkait tersebut menyelesaikan masalah yang ada. Kotak pengaduan tersedia di kedua kelurahan namun tidak dmanfaatkan. Di kelurahan Kandang kotak

pengaduan

disimpan

di

gudang,

sementara

di

kelurahan Sukarami kotak pengaduan dipasang di depak kantor kelurahan. b.2. Buku Catatan Pengaduan Di Sekretariat BKM di Kelurahan Kandang maupun di Kelurahan Sukarami tidak ditemuai adanya Buku Catatan pengaduan masyarakat dan Format-format pengaduan.


Page 6

Kajian PPM


b.3. Penanganan Pengaduan Dalam melaksanakan penanganan pengaduan tersebut, BKM tidak melakukan pencatatan, bahkan di Sekretariat BKM tidak ditemui adanya format-format PPM, seperti : format pengaduan masyarakat, buku catatan penanganan pengaduan masyarakat,

adapun

papan

informasi

yang

ada

tidak

dimanfaatkan untuk media transparansi pengelolaan dana di tingkat masyarakat. c. Media Yang Digunakan BKM

telah

menyediakan

media

pengaduan

seperti

Kotak

Pengaduan di Sekretariat BKM dan di setiap RW. Namun sebagaimana dikemukakan di atas, masyarakat lebih banyak menggunakan pengaduan lisan kepada para Ketua RT dan pemuka masyarakat di lingkungan pemukimannya. Beberapa kendala dan masalah yang ditemui bila pengaduan dilakukan secara tertulis.

Pertama, masyarakat malas menulis dan mereka telah terbiasa dengan cara lisan kepada mereka yang dianggap/dinilai dapat membantu menjembatani masyarakat, khususnya warga miskin kepada BKM. Kedua, masyarakat merasa telah terbantu oleh P2KP, baik dalam bentuk bantuan social, ekonomi maupun prasarana lingkungan sehingga merasa tidak perlu melakukan pengaduan.

Ketiga, adanya keraguan di tingkat masyarakat bila harus mengadukan salah seorang pengurus BKM kepada Pengurus BKM sendiri, apakah akan ditindak lajuti. Keempat, pengaduan yang dilakukan secara lisan atau dengan mengadukan kepada pihak ketiga akan cepat ditangani baik oleh pengurus BKM maupun Faskel. d. Jenis Pengaduan


Page 7

Kajian PPM

d.1. Jenis

pengaduan

yang


dilakukan

oleh

masyarakat

di

Kelurahan Kandang pada umumnya adalah usulan mengenai keberlanjutan (sustainable) dan besaran bantuan langsung masyarakat (BLM). Di kelurahan kandang tidak terungkap adanya pengaduan (complain) masyarakat kepada kinerja BKM. Sedangkan di Kelurahan. d.2. Sementara di Kelurahan Sukarami ada pengaduan mengenai pengelolaan dana di tingkat masyarakat. Pengaduan atas terjadinya penyimpangan dana bergulir oleh pengurus BKM. Pengaduan ini telah ditangani oleh Lurah dan PJOK, dan yang terlibat dalam penyalah gunaan dana ini sebanyak 4 (empat).

orang

telah

membuat

pernyataan

untuk

mengembalikan dana BLM. e. Penyelesain Penanganan Pengaduan Penyelesaian

pengaduan

masyarakat

di

kedua

kelurahan

dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, seperti elit kelurahan yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Mastarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan) penyelesaian penanganan pengaduan seperti ini disebabkan System Penanganan Pengaduan di BKM tidak berjalan. Pendekatan penanganan melalui para elit kelurahan ini telah berjalan sebelum P2KP dilaksanakan di kedua kelurahan dan masyarakat menilai hasilnya lebih efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat dari berbagai informan kunci bahwa : e.1. Bila pengaduan disampaikan kepada BKM, ada kakhawatiran tidak di tangani karena yang diadukan anggota BKM sendiri. Akan

tetapi

bila

pengaduan

disampikan

kepada

elit

kelurahan, baik elit formal maupun informal, pengaduan akansegera ditangani. e.2. Pengaduan juga disampaikan kepada faskel dan korkot maupun KMW melalui telepon, sms dan tatap muka.


Page 8

Kajian PPM


e.3. Pengaduan pada umumnya dapat diselesaikan di tingkat masyarakat melalui peran elit-elit kelurahan (RT, RW, Tokoh Masyarakat, dll)

2. Apakah system penanganan pengaduan benar-benar mampu menangkap

dan

menangani

secara

rata

dan

adil

semua

pengaduan relevan yang ada di berbagai strata masyarakat ? a. Pengaduan di Kelurahan Kandang tidak ada pengaduan yang sifatnya complain, baik dari tingkat masyarakat R.T. Miskin, Kelompok Masyarakat, KSM, maupun para tokoh masyarakat setempat. Masyarakat di Kelurahan Kandang menilai pelaksanaan P2KP dan pengeolaan dana di tingkat masyarakat sudah cukup transparan. b. Pengadu/pelapor di Kelurahan Sukarami terdiri dari berbagai strata masyarakat dalam kasus penyimpangan dana di UPK, seperti : R.T. Miskin,

Anggota KSM, Anggota BKM, Pemuka

masyarakat. Dengan adanya pengaduan dari berbagai strata di kelurahan, pengaduan di tindak lanjuti juga oleh Kelurahan dan PJOK dan Camat.

3. Perubahan rancangan apa yang diperlukan untuk memperbaiki transparansi,

akuntabilitas

dan

partisipasi

public

dalam

pengelolaan dana di tingkat masyarakat melalui control social ? a. Berdasarkan masukan dari Koordinator BKM Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu, masyarakat di tingkat kelurahan pada

umumnya

memiliki

pendidikan

yang

terbatas

dan

berprofesi sebagai petani, nelayan serta buruh kasar. Untuk melakukan pengaduan dengan cara menulis, melapor tatap muka dengan menuliskan identitas diri pada umumnya keberatan.


Page 9

Kajian PPM


b. Pengaduan dengan cara lisan merupakan mekanisme yang telah tumbuh sejak lama P2KP belum dilaksanakan di Kelurahan Kandang maupun Suakarami. c. Sementara pendapat Pak Kurnia, Korkot I Kota Bengkulu : 

Masyarakat

belum

terbiasa

untuk

membuat

laporan/pengaduan secara tertulis melalui prosedur yang sudah ada. 

Masyarakat melakukan secara tertulis langsung ke pihak luar yang isinya sudah menggugat secara hokum.



Dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat, Faskel dan BKM udah mengupayakan melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.



Kalau yang menjadi pelaku kegiatan penduduk asli (warga asli Bengkulu), ada kecemburuan dari kelompok pendatang dan demikian sebaliknya.



Masyarakat enggan mengadu dengan/melalui BKM, karena khawatir tidak ditangani disamping itu Sebagian warga tidak tahu harus mengadu kemana.



Kontrol social terhadap pengelolaan dana (BLM) sekarang ini dilakukan oleh pemanfaat langsung (penerima BLM) melalui pertemuan-pertemuan dan koordinasi dengan UP masingmasing.

4. Bagaimana mekanisme control social di tingkat masyarakat dapat dilembagakan sehingga berkelanjutan. •

Dari hasil SSI dengan Korkot I, diharapkan dapat dibangun mekanisme control social melalui pendekatan “saresehan” di tingkat masyarakat secara independen. Dimana masyarakat di lingkungan RT/RW masing-masing melakukan control social terhadap proses pembangunan dan pengelolaan dana masyarakat di lingkungan domisilinya. Melalui kegiatan ini masyarakat melakukan

pencatatan

atas

apa-apa

yang

mereka

perlu

sampaikan/adukan kepada BKM.


Page 10

Kajian PPM

•


Sejalan dengan pendapat Korkot I Kota Bengkulu, TL KMW berpendapat senada, dibutuhkan mekanisme control social yang independen, dari oleh dan untuk masyarakat.

III. Gambaran Informan: 1. Informan kunci R.T. Miskin di pilih mengacu kepada hasil Pemetaan Sosial di Tingkat kelurahan. Informan kunci dari kelompok masyarakay ini terdiri dari 20 Rt. Miskin yang meliputi : •

R.T. Miskin penerima bantuan social,

•

Rt. Miskin sebagai Anggota KSM penerima manfaat Ekonomi

•

R.T. Miskin sebagai Anggota KSM penerima manfaat prasarana lingkungan

•

R.T. Miskin warga kelurahan lokasi penelitian yang tidak/belum mendapatkan bantuan P2KP.

2. Informan kunci dari kelompok masyarakat penerima manfaat langsung terdiri dari : •

Anggota KSM Ekonomi laki-laki dan perempuan 8 orang

•

Anggota KSM Sosial laki-laki dan perempuan 8 orang

•

Anggota KSM prasarana lingkungan laki-laki dan perempuan 8 orang.

3. Informan kunci dari kelompok pelaku P2KP di tingkat Kelurahan terdiri dari : •

Anggota BKM di Kelurahan Kandang sebanyak 9 orang (sesuai dengan jumlah anggota BKM yang ada periode 2009 – 2012.

•

Angota BKM di kelurahan Sukarami sebanyak 12 orang (sesuai dengan jumlah anggota BKM yang ada periode 2009- 2012)

4. Informan kunci Pemerintahan kelurahan, terdiri dari : •

Kelurahan Kandang

: Bahiramsyah S.E (Lurah)

•

Kelurahan Sukarami

: Usman HS B.A. (Lurah)

5. Informan kunci di tingkat kecamatan :


Page 11

Kajian PPM


A. Kecamatan Selebar •

Camat

: Fajrul Apandi

•

PJOK Kecamatan Selebar

:

Ibu

Heni

Agus

Indriawati B. Kecamatan Kampung Melyu •

Sekretaris Camat

: Arminal Nova Putra

•

PJOK Kecamatan Kampung Melayu : Ibu Erna Yulia

C. Fasilitator Kelurahan Kandang dan Sukarami •

Senior Fasilitator Kelurahan

: Lili Herlina Kasmiati

•

Faasilitator Kelurahan

: Eli Rosanti

•

Fasilitator Kelurahan

: Mathalena Safitri

•


: Abimanyu

•


: Open Effendi

6. Informan Kunci di Tingkat Kota : A. Pemerintah daerah : •

Satker PBL 2009 -

: Chandra (saat ini)

•

Satker PBL 2006 -2009 : Faizal Rozi M.Si (Periode Sebelumnya)

•

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

:

Ir.

Jalinus B. Konsultan

:

•

Koordinator Kota Bengkulu I

: Ir.Kurnia

•

Assiten Koordinator Kota Bengkulu I : Herman, SE

7. Informan Kunci Tingkat Provinsi A. Pemerintah daerah/SNVT B. Konsultan Manajemen Wilayah VII

: Anwar Yasin :

•

Team Leader

: Anang Fahmi

•

Tenaga Ahli Monev

: Denny Tenaga

•

Ahli Manajemen Finansial

: Taufik Kendari

•

Asisten Manajemen Data

: Yusuf


Page 12

Kajian PPM


•

Mantan Tenaga Ahli Monev KMW VIII

: Bagus

•

Mantan Tenaga Ahli Kebijakan Publik KMW VIII

: Juned

IV. Hambatan A. Kota Bengkulu 1. Survey RTM tidak bisa dilakukan secara berpasangan dalam satu KK RTM, karena di kelurahan Kandang dan Kelurahan Sukarami informan suami banyak yang keluar rumah untuk bekerja sebagai nelayan, buruh, atau informan adalah seorang janda. 2. Pak Made, SKPD Kota Bengkulu tidak bisa di temui karena sedang studi di Universitas Jenderal Sudirman Purworkerto

V. Komentar 1. Pergantian Fasilitator yang cukup tinggi di Bengkulu mau tidak mau mempengaruhi

kondisi

pendampingan

di

kelurahan

dimana

implementasi program P2KP dilakukan, sering terjadi pergantian fasilitator tidak disertai dengan penyerahan data/catatan (hand over

note) dari faskel lama ke faswkel baru, sehingga fasilitator berikutnya memulai kembali proses pendampingan dari awal.


Page 13

Studi Evaluasi Pennganan Pengaduan Masyarakat P2KP 2009 Page 1

Recommend Documents