Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Perilaku hidup bersih dan sehat setiap masyarakat adalah cermin kualitas hidup manusia.
Sudah merupakan keharusan dan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk selalu menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Saat ini perilaku hidup bersih dan sehat masih merupakan slogan dari pada implementasi kehidupan sehari-hari, hal ini tampak masih belum terciptanya budaya hidup bersih dan sehat di tengah-tengah masyarakat. Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan, karena rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yang tercermin dari perilaku masyarakat, hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai dan kebun. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit, salah satunya melaksanakan kebijakan nasional tentang program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diantaranya melalui penyusunan SSK sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif dan efesien. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “sekunder”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Sanitasi merupakan salah satu sektor yang sangat erat memiliki keterkaitan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan
I-1
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang tantangan signifikan dimana Pemerintah Daeah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Ada pun juga Sanitasi yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang kurang baik dan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan hidup, seperti halnya masih banyaknya kasus diare yang berakibat pada kematian bayi. Kondisi di Indonesia baru 49% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia, kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Sementara itu, juga ternyata Indonesia harus mengalami kerugian ekonomi sebesar 56 miliar setiap tahunnya dikarenakan kondisi sanitasi dan hygiene yang masih sangat buruk. Fakta-fakta yang terjadi yang sekarang ini kita hadapi bersama inilah, yang mendorong Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 8 Desember 2009 lalu mencanangkan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Permukiman (PPSP) di Indonesia yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan mutu sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2012. Untuk mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak bagi masyarakat, berfungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan dan menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka sangat diperlukan suatu kerangka acuan kerja yang menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Empat Lawang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi. Untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan
sanitasi yang layak diperlukan suatu baseline-line data terkait kondisi sanitasi
kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi maka diperlukan buku panduan yang dilebih dikenal dengan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti
I-2
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan data teraktual dan telah disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi dengan Karakteristik : Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) terdapat 4 (empat ) kriteria penting yang harus dipenuhi untuk kualifikasi buku putih y aitu: 1. Disusun oleh dari, dan untuk kota dan Kabupaten 2. Komprehensif, Multisektor & terintegra si 3. Berdasarkan data empiris (akt ual) 4. Gabungan pendekatan top down dan bottom up Strategi Sanitasi Kota akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Empat Lawang berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Empat Lawang berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :
Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi
1.2.
WILAYAH CAKUPAN SSK Wilayah kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang, dengan sasaran utama adalah
kawasan Secara Khusus, menurut persepsi SKPD, daerah yang menjadi layanan SSK Kabupaten Empat Lawang adalah Perkotaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011-2031 yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.
Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Ulu Musi, Kecamtan Pendopo, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pasemah Air Keruh, I-3
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang 6. Kecamatan Muara Pinang, 7. Kecamatan Talang Padang dan 8. Kecamatan Sikap Dalam.
I-4
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang Peta 1.1 Peta Rencana Struktur Ruang dan Cakupan wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Empat Lawang Sementara
I-5
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Empat Lawang dimaksudkan agar
Pemerintah Daerah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif yang berkelanjutan. Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Empat Lawang dalam jangka menengah (5 tahunan). Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini adalah: a. Tujuan Umum Kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Empat Lawang mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2017. b. Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Empat Lawang selama 5 tahun yaitu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017. 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.
1.4.
METODOLOGI Metode yang dipakai dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang ini disusun
oleh Pokja Sanitasi Kota secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut: 1. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi Kabupaten / kota, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusan bagian
I-6
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kota. 2. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. 3. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 1. Sumber Data a. Data Primer Data primer yang diperlukan dalam penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian studi antara lain: Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Survey Pemberdayaan Masyarakat, Jender & Kemiskinan (PMJK), Promosi Higiene dan Sanitasi Sekolah Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) Studi Komunikasi dan Pemetaan Media, dan b. Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan dalam penyusunan buku putih ini antara lain meliputi aspek profil umum dan data profil sanitasi yaitu antara lain : Data profil Umum antara lain: Geografis, Administratif & Geohidrologis Demografis Keuangan dan Perekonomian Daaerah Sosial & Budaya Tata Ruang Wilayah Kelembagaan Daerah Data Profil Sanitasi meliputi antara lain : Data Teknis : Air Limbah, Persampahan dan Drainase Lingkungan) Data Non Teknis : Aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan, Keuangan,) 2. Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : Desk Study (kajian Literature, data sekunder) Field Research (Observasi, wawancara responden) FGD dan indepth interview
I-7
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang 3. Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi.
1.5.
POSISI SSK DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN LAIN SERTA DASAR HUKUM
1.5.1
POSISI SSK SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)
yang dihasilkan, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar yang merupakan target ke 10 MDGs. Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Bidang Sanitasi telah menetapkan sekaligus menggambarkan kondisi umum sanitasi Kabupaten Empat Lawang yang masih cukup jauh dari target RPJMN Bidang Sanitasi tersebut. 1. RPJP KABUPATEN EMPAT LAWANG Tahun 2008-2028 RPJP merupakan acuan penyusunan buku putih kabupaten dalam strategi sanitasi jangka panjang 2. RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 – 2013 Buku putih sebagai salah satu aplikasi dari isu strategis sanitasi dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang 3. Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten yang mengatur secara jelas pemanfaatan ruang wilayah menjadi dasar yang penting terhadap kebijakan – kebijakan sanitasi termasuk penentuan area berisiko 4. Renstra SKPD
I-8
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang 1.5.2
DASAR HUKUM Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang
yaitu: Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah. yang meliputi : 1
Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2
Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
3
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4
Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
5
Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
6
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
7
Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
8
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 11 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 13 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 14 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 15 Undang-Undang
No.52
Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. 16 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 18 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum 20 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2005 Tentang Jalan.
I-9
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang 21 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. 22 Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional 23 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 24 Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 25 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 26 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 27 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai. 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 29 Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 30 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 31 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 32 Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 33 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 34 Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman 35 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL 36 Kepmen Kimpraswil No.534 / 2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemetaan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. 37 Kepmen Kimraswil No. 217 Tahun 2002 Tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) 38 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 39 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 40 Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
I-10
Strategi Sanitasi Kabupaten Empat Lawang persampahan 41 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 42 Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 43 Permen PU No.6 Tahunn 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan . 44 Permen PU No. 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 45 Permen PU No. 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
I-11
