PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR
12
TAHUN 2009
TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Kewenangan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Pengaturan Kewenangan Desa. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4677); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 1
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang; 3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang; 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten ; 6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten; 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang; 2
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II KEWENANGAN DESA Pasal 2 Kewenangan Desa mencakup : a. Urusan Pemerintahan yang kewenangannya sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia; d. urusan pemerintahan lainnya diserahkan kepada desa.
yang oleh Peraturan Perundang-undangan
Pasal 3 (1) Urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi bidang-bidang : a. bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral; b. bidang Perindustrian dan Perdagangan; c. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. bidang Kesehatan; e. bidang Sosial; f. bidang Lingkungan Hidup; g. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; h. bidang Politik Dalam Negeri dan Adminitrasi Publik ; i. bidang Pengembangan Otonomi Desa; j. bidang Perimbangan Keuangan; k. bidang Tugas Pembantuan; l. bidang Pariwisata; m. bidang Pertanahan; n. bidang Penerangan /Informasi dan Komunikasi; o. bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga; p. bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa. 3
(2)
Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB III TATA CARA PENYERAHAN KEWENANGAN Pasal 4
(1) Setelah penetapan jenis kewenangan masing-masing bidang yang dapat diserahkan kepada Desa mendapat pengakuan dari Bupati, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD; (2) Pengakuan kewenangan Desa oleh Bupati sebagaimana dimakud ayat (1) didasarkan atas aspek letak geografis, ekonomi, sosial budaya, kemampuan keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa; (3) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa. (4) Urusan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum ditetapkan sebagai kewenangan Desa tetap menjadi Kewenangan Daerah. Pasal 5 Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten yang menjadi kewenangan desa kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian. Pasal 6 Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi kewenangan desa, dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
BAB IV PELAKSANAAN URUSAN Pasal 7 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten menjadi kewenangan desa atas permintaan Pemerintah Desa; (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan secara efektif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan; 4
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 Pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang bersangkutan BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya. Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.
Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 6 November 2009 BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd H. BUDI ANTONI ALJUFRI Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 9 November 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd
H. M. EDUAR KOHAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 12 5
