BUPATI EMPAT LAWANG
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 02
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PERATURAN BUPATI EMPAT
LAWANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS RUMAH DINAS DAN RUMAH DINAS DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KAB.EMPAT LAWANG TAHUN 2016
G
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi
kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang , perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan Insentif dan fasilitas rumah dinas ;
C
bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan / Insentif kepada tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi , tempat tugas dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas sewa rumah dinas bagi Direktur Rumah Sakit dan Dokter Spesialis dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun
2015 tentang Pemberian Tambahan Pengahasilan / Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 41 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Rumah Dinas dan Rumah Dinas
Dokter Spesialis.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Indonesia
Daerah Tahun
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2007
tentang
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5.
Peraturan
c
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Indonesia
Tahun
2007
Nomor
Pemerintahan
Negara 82,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
c
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeridan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tata Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawabansertapenyampaiannya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang PerubahankeduaatasPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun
20008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Empat Lawang;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
/
INSENTIF BAGI TENAGA
KESEHATAN DAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS RUMAH DINAS DAN RUMAH DINAS DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KAB.EMPAT LAWANG TAHUN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
C
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang selanjutnya disingkat RSUD Tebing Tinggi adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ;
5. Direktur
adalah Direktur RSUD
Kabupaten Empat Lawang;
Tebing Tinggi
Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kerja Kesehatan yang dipekerjakan pada RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang baik yang berstatus PNS maupun non PNS yang bekerja secar purnawartu dan paruh waktu. 7.
Dokter Spesialis Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ;
8.
Dokter Residen Purna Waktu PNS / Non PNS adalah
dokter residen yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ;
Dokter Spesialis Paruh waktu PNS / Non PNS adalah
dokter Spesialis yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara part Tebing Tinggi setiap bulannya ;
time di RSUD
10. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ; 11. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya Dokter Umum / Dokter Gigi
diperbantukan
PNS
adalah
dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya PNS yang bekerja di RSUD Tebing Tinggi tetapi diperbantukan bekerja di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang ;
12. Pranata Anestesi Purna Waktu
PNS / Non PNS adalah Pranata Anestesi yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD Tebing
Tinggi setiap bulannya ;
13. Pranata Radiografer
Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Pranata Radiografer yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ;
14.Apoteker Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Apoteker yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS
yang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ;
15. Tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan adalah Tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan dilingkungan RSUD Tebing Tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; 16. Sewa rumah dinas adalah fasilitas biaya untuk sewa rumah dinas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diperuntukan bagi Direktur RSUD Tebing Tinggi , dokter spesialis dan dokter residen purna waktu;
BAB II
PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Tambahan penghasilan dianggarkan pada belanja tidak langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggran SKPD RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang setiap tahunnya BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 3
Kriteria tambahan penghasilan yaitu : Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang berstatus PNS dan Non PNS yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu. BAB IV
c
TENAGA KESEHATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF Pasal 4
1.
Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenaga kesehatan fungsional dokter spesialis Purna waktu PNS,Dokter Spesialis Purna waktu residen,Dokter spesialis paruh waktu PNS / Non PNS 14 kali kunjungan/bulan,Dokter spesialis PNS / Non PNS kunjungan, Dokter Umum Purna waktu, Dokter Gigi Purna waktu, Dokter umum paruh waktu diperbantukan ke PKM, Dokter gigi paruh waktu diperbantukan ke PKM,Pranata Anestesi Purna waktu / paruh waktu dan pranata radiografer purna waktu dan paruh waktu.
2.
Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dengan pertimbangan obyektif
BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF Pasal 5
Besaran tambahan penghasilan / insentif ditetapkan sebagai berikut : BESAR NO
NAMA TENAGA KESEHATAN
INSENTIF/BULAN/
KETERANGAN
KUNJUNGAN/PKT 1
Dokter Spesialis Purna Waktu
Rp.30.000.000,-/BLN
PNS/Non PNS
2
Dokter Spesialis Purna Waktu
Rp.l5.000.000,-/BLN
Residen
3
Dokter Spesialis Paruh Waktu
Rp.20.000.000,-/BLN
PNS/Non PNS 14 kali
kunjungan/bln 4
Dokter Umum Purna Waktu
Rp. 3.500.000,-/BLN
PNS/Non PNS
5
Dokter Gigi
Rp. 3.500.000,-/BLN
PNS
6
Dokter Umum Paruh Waktu
Rp. 2.500.000,-/BLN
PNS
diperbantukan PKM 7
Pranata Anestesi Purna Waktu
Rp. 2.500.000,-/BLN
PNS/Non PNS
8
Pranata Radiografer Purna
Rp.
750.000,-/BLN
PNS
1.000.000.-/BLN
PNS
Waktu 9
Apoteker
Rp.
BAB VI
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF Pasal 6
c
Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenaga kesehatan fungsional yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 ( satu ) bulan pada RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang Pasal 7
Tenaga
kerja
kesehatan
yang
berhak
menerima
tambahan
penghasilan/insentif berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Tebing Tinggi. Pasal 8
1. Tambahan penghasilan / insentif dihitung secara bulanan Perhitungan bulanan disesuaikan dengan beban kerja/jumlah kehadiran yang diberikan sehingga secara fungsional telah memenuhi kerja secara bulanan
2. Dalam hal tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan tidak dapat memenuhi kerja bulanan maka tambahan penghasilan / insentif ,maka kepada tenaga kesehatan tersebut tidak dapat diberikan tambahan penghasilan / insentif.
Pasal 9
Tambahan penghasilan / insentif tenaga kesehatan yang besarannya sebagaimana disebutkan pada pasal 5 dapat dirubah besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF Pasal 10
Mekanisme pembayaran tambahan penghasilan / insentif tenaga kesehatan dilakukan oleh Direktur RSUD Tebing Tinggi selaku Pejabat Pengguna Anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Langsung ( SPPLS BTL ) sesuai mekanisme yang berlaku. Pasal 11
Keabsahan Pemberian tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Tebing Tinggi selaku Pejabat Pengguna Anggaran BAB VIII
PENGANGGARAN FASILITAS RUMAH DINAS Pasal 12
Fasilitas rumah dinas diberikan kepada Direktur RSUD Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis Purna waktu yang bekerja di RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang.
Pasal 13
Apabila belum tersedia Fasilitas rumah dinas untuk
Direktur RSUD
Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis Purna waktu yang bekerja di RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang, maka dapat dianggarkan untuk Sewa Rumah Dinas.
Pasal 14
Fasilitas Sewa Rumah Dinas untuk Direktur RSUD Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis dianggarkan pada belanja langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang sejumlah Rp. 12.000.000 ( dua belas juta ) pertahun Pasal 15
Besar Fasilitas Sewa Rumah Dinas untuk Direktur RSUD Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis sebagimana dijelaskan pada pasal 14 dapat diubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IX
PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS SEWA RUMAH DINAS Pasal 16
Fasilitas Sewa Rumah Dinas diberikan kepada Direktur RSUD Tebing
Tinggi dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan kedepan pada RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang. Pasal 17
Direktur RSUD Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis yang diberikan fasilitas sewa Rumah Dinas berdasarkan Surat Penugasan pihak yang
berwenang dan atau / Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang. BABX PENUTUP
Pasal 17
Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai
dengan diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai pengganti dan atau / Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian tambahan
penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan dan pemberian fasilitas sewa rumah dinas bagi Direktur RSUD Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang. Pasal 18
Peraturan Bupati ini dapat dibatalkan dan atau / perubahan jika dalam penetapannya terdapat kekeliruan.
dilakukan
Pasal 19
Dengan diberlukannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Empat Lawang sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Empat Lawang nomor
445 / 02 / 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kerja kesehatan dilingkungan RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Empat Lawang nomor 41 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas rumah dinas bagi dokter spesialis dilingkungan RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang tahun anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 20
Agar setiap orang mengetahui mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.
Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal *3 ^ruan 2016
Pit.BUPATI $MPAT LAWANG^
V
% H.SY
NAFIAH
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal o$ T*frr««I
2016
SEKRETARIS DAERAH
ty KABUPATEN EMPAT LAWANG, W
E0ISON JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR ©5
