STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN SAYURAN DATARAN RENDAH DI KECAMATAN TALIWANG
JUNI YASTUTI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
ii
iii
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Strategi Peningkatan Partisipasi Petani dalam Program Pengembangan Sayuran Dataran Rendah di Kecamatan Taliwang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, September 2015
Juni Yastuti NRP I354120145
iv
RINGKASAN Juni Yastuti. Strategi Peningkatan Partisipasi Petani dalam Program Pengembangan Sayuran Dataran Rendah (PPSDR) di Kecamatan Taliwang. Dibimbing oleh Dr Titik Sumarti dan Dr Ivanovich Agusta. Taliwang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama selain sektor pertambangan. Seperti diketahui potensi dan peluang KSB untuk mengembangkan komoditi pertanian salah satunya tanaman sayur sangat besar, karena didukung oleh kondisi agroklimat, Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya hayati yang memadai. Tingginya tingkat impor sayur dari luar KSB menyebabkan harga menjadi sangat tinggi, peluang inilah yang harus ditangkap petani untuk meningkatkan penghasilannya. Untuk mendorong hal tersebut pemerintah melaksanakan suatu program yaitu Program Pengembangan Sayuran Dataran Rendah (PPSDR) dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun dalam implementasinya PPSDR tidak berjalan dengan baik, atau dinyatakan gagal karena tidak adanya kesinambungan dari program. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tingkat partisipasi petani dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu menarik dilakukan suatu kajian bagaimana strategi peningkatan partisipasi petani dalam PPSDR di Kecamatan Taliwang. Kajian ini bertujuan mengkaji implementasi PPSDR, mengkaji partisipasi petani dalam PPSDR, menganalisis respon petani (sikap, pengetahuan) terhadap program dan hubungannya dengan tingkat partisipasi petani, menganalisis kondisi sosial ekonomi (penghasilan dan luas lahan) petani dan hubungannya dengan tingkat partisipasi petani dan merumuskan strategi peningkatan pertisipasi petani dalam PPSDR. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner didukung oleh data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi program dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program masih rendah, yang berarti tidak berjalan dengan baik. Partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaannya masih rendah. Tidak Ada Hubungan antara respon petani (sikap dan Pengetahuan) dengan tingkat partisipasi, sehingga respon petani tidak mempengaruhi tingkat partisipasi. Adanya hubungan linier pada kondisi sosial ekonomi petani dengan tingkat partisipasi, menunjukkan bahwa semakin tinggi kondisi sosial ekonomi petani semakin tinggi tingkat partisipasinya. Strategi peningkatan partisipasi petani dalam PPSDR berkelanjutan adalah strategi WO, yaitu Tindakan pertama, mendorong Partisipasi petani dalam perencanaan dan implementasi PPSDR. Tindakan kedua, melakukan pelatihan-pelatihan tentang budidaya sayuran mulai dari cara, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan lahan sampai kepada pengelolaan keuangan agar menjamin terserapnya dana dan akses permodalan. Tindakan ketiga, penekanan aspek pendampingan pada budidaya sayur dengan melihat sumber daya lokal sesuai trend masyarakat. Tindakan keempat, Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap oleh stakeholder terkait. Kata kunci: pengembangan masyarakat, partisipasi, berkelanjutan
v
SUMMARY Juni Yastuti. Strategy to Increase Participation in Development Program Vegetable Growers Lowlands (PPSDR) in District Taliwang. Supervised by Dr.Titik Sumarti and Dr.Ivanovich Agusta. Taliwang is the capital of West Sumbawa Regency (KSB) who rely on agriculture as the main livelihood in addition to the mining sector. As is known the potential and opportunities for developing agricultural commodity KSB one vegetable crop is very large, because it is supported by agro-climatic conditions, Natural Resources and biological resources are adequate. The high level of imports of vegetables from outside KSB cause prices to be very high, this is an opportunity that must be captured farmers to increase their incomes. To encourage the government to implement the Program for Development of To encourage the government to implement a program that Lowlands Vegetable Development Program (PPSDR) with a view to improving the welfare of farmers. But in its implementation PPSDR not run properly, or otherwise fail because of lack of continuity of the program. One reason is the lack of farmers' level of participation in the planning and implementation of programs. It is therefore interesting to do a study of how the strategy to increase the participation of farmers in PPSDR in District Taliwang. This study aims to assess the implementation PPSDR, assess the participation of farmers in PPSDR, analyze the response of farmers (attitudes, knowledge) to the program and its relationship with the level of participation of farmers, analyze the socio-economic conditions (income and land area) farmers and their relationship to the level of farmer participation and formulate strategies increase the participation of farmers in sustainable PPSDR. This study uses a quantitative approach with a questionnaire supported by qualitative data from indepth interviews and participant observation. Results of this study showed that the implementation of the program of the stages of planning, implementation and monitoring and evaluation of programs is still low, which means do not go well. Farmer participation in planning and implementation is still low. No relationship between the response of farmers (attitudes and knowledge) with the level of participation, so the response did not affect the level of participation. Linear relationship to the socio-economic conditions of farmers with the level of participation, indicating that the higher the socio-economic conditions of farmers the higher the level of participation. Strategy to increase the participation of farmers in sustainable PPSDR is WO strategy, the first action, encouraging participation of farmers in the planning and implementation PPSDR. The second act, conduct training on the cultivation of vegetables ranging from how, and timeliness in land management to the financial management in order to ensure the absorption of funds and access to capital. The third action, the emphasis on the mentoring aspect of the cultivation of vegetables by looking at local resources in accordance trend of society. The fourth action, Monitoring and evaluation stages by the relevant stakeholders. Keywords: community development, participation, sustainable
vi
vii
STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN SAYURAN DATARAN RENDAH DI KECAMATAN TALIWANG
JUNI YASTUTI
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional Pengembangan Masyarakat pada Program Studi Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
viii
ix
©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
x
xii
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga kajian ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam kajian ini ialah Strategi Peningkatan Partisipasi Petani dalam Program Pengembangan Sayuran Dataran Rendah (PPSDR). Terima kasih penulis ucapkan kepada : 1. Dr Ir Titik Sumarti MC, MS selaku Ketua Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. 2. Dr. Ivanovich Agusta, SP MSi selaku Anggota Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, arahan dan bimbingan kepada penulis. 3. Dr Ir Lala M. Kolopaking, MS selaku Ketua Program Megister Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 4. Fredian Tonny Nasdian yang telah banyak memberi pengetahuan, arahan dan saran dari awal study hingga akhir kajian kepada penulis. 5. Dr H. Amri Abdullah selaku Kepala Bappeda, atas dukungan dan kesempatannya kepada penulis. 6. Bapak dan ibu Dosen Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 7. Staf PS MPM SPs IPB, yang telah membantu penulis. 8. Para informan dan responden (Petani, Petugas Teknis dan PPL) 9. Suami tercinta (M. Nasrul Basri) atas dukungan, kesabaran, kasih sayang dan motivasi yang tiada henti-hentinya selama masa study. 10. Kedua orang tua (H. Husni dan Siti Aminah HB.) yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi dan dorongan serta do’a untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini. 11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis manyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian penulis berharap bahwa hasil kajian ini akan tetap berguna terutama bagi pengambil kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dan para petugas pengembangan masyarakat. Untuk itu penulis berharap adanya kritikan dan masukan guna kesempurnaan kajian ini. Bogor, September 2015 Juni Yastuti
xiii
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
ix
DAFTAR GAMBAR
x
DAFTAR LAMPIRAN
xi
1
2
3
4
5
6
7
8
PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Kajian Tujuan Kajian Manfaat Kajian Ruang Lingkup Kajian
1 2 3 4 4
PENDEKATAN TEORITIS Tinjauan Pustaka Kerangka Pemikiran
10
METODE KAJIAN Lokasi dan Waktu Kajian Metode Kajian Metode Perancangan Strategi
13 13 14
PROFIL KOMUNITAS Letak Geografis Aspek Pemerintahan Kependudukan Struktur Sosial Kelembagaan Ekonomi Pola-pola Kebudayaan Pola Adaftasi Ekologi Masalah-masalah Sosial
17 18 19 20 23 26 27 30
EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PPSDR Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Evaluasi PPSDR
33 34
ANALISIS DAN SINTESIS PARTISIPASI PETANI DALAM PPSDR Partisipasi Petani dalam PPSDR Respon Petani PPSDR dan Hubungannya dengan Tingkat Partisipasi Petani Kondisi Sosial Ekonomi Petani dalam PPSDR dan Hubungannya dengan Tingkat Partisipasi PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PETANI DALAM PPSDR Strategi Peningkatan Partisipasi Petani dalam PPSDR SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran
5
41 43 47
51 57 57
xiv DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
59 61
xv
DAFTAR TABEL 1
Luas Wilayah Kecamatan Taliwang Menurut Penggunaan Lahan Dirinci Per Desa Pada Akhir Tahun 2009
17
2
Luas Lahan petani PPSDR di Kecamatan Taliwang
18
3
Indikator Kependudukan Kecamatan Taliwang
19
4
Komposisi Petani Komunitas PPSDR berdasarkan Usia
20
5
Jumlah Kepala Keluarga menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dirinci Per Desa di Kecamatan Taliwang Tahun 2012
28
6
Keterlibatan Petani pada Tahap Perencanaan dalam Implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang
36
7
Masa Panen Tanaman Sayur
37
8
Keterlibatan Petani pada Tahap Pelaksanaan dalam implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang
37
9
Keterlibatan Petani Pada Tahapan Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang
39
10
Partisipasi Petani pada Tahap Perencanaan dalam PPSDR di Kecamatan Taliwang
41
11
Partisipasi Petani pada Tahap Pelaksanaan dalam PPSDR di Kecamatan Taliwang
42
12
Respon Petani menurut Sikap Petani terhadap PPSDR
44
13
Pengaruh Sikap Petani Terhadap Tingkat Partisipasi dalam PPSDR
44
14
Respon Petani menurut Pengetahuan terhadap PPSDR
45
15
Pengaruh Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Partisipasi dalam PPSDR
47
16
Pengaruh Tingkat Pendapatan Petani setelah Program Terhadap tingkat Partisipasi dalam PPSDR
49
17
Pengaruh Luas Lahan Terhadap Tingkat Partisipasi petani dalam PPSDR
50
18
Analisis SWOT untuk Strategi peningkatan Partisipasi Petani dalam PPSDR
53
19
Perancangan strategi (program aksi) peningkatan patisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial PSDR berkelanjutan
55
xvi
DAFTAR GAMBAR 1
Kerangka Pemikiran
11
2
Grafik Jumlah Anak Petani PPSDR di Kecamatan Taliwang
20
3
Grafik Jumlah Panen Tanaman Bahan Pangan di Kecamatan Taliwang Tahun 2012
23
4
Grafik Pendapatan Petani sebelum dan sesudah PPSDR di Kecamatan Taliwang
24
5
Grafik Besar Tanggungan Petani PPSDR di Kecamatan Taliwang
24
6
Grafik Jumlah Anggota Keluarga petani PPSDR yang Bekerja di Kecamatan Taliwang
25
7
Grafik perubahan pendapatan sebelum dan sesudah PPSDR
48
8
Grafik Kepemilikan Lahan Petani
49
xvii
DAFTAR LAMPIRAN 1. a b 2. 3.
Identitas Responden Skor Koesioner dan Tabulasi Uji Korelasi Riwayat Hidup
61 63 65 69
1
PENDAHULUAN Latar Belakang
Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berkembang pesat di Indonesia baik dari segi jumlah produksi maupun mutunya. Sayuran merupakan komoditas yang esensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan kalori, vitamin, mineral, serat dan anti oksidan alami. Kontribusi agribisnis sayuran pada tahun 2010 terhadap pembentukan PDB sub sektor hortikultura cukup besar, yaitu sebesar 35,10%. Dengan demikian pengembangan sayuran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut (Anonimous, 2013). Dewasa ini cabai dan bawang merah dimasukan dalam kelompok komoditas pangan penting (Sidang Kabinet Terbatas di Bukit Tinggi, 29 Oktober 2013) karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional. Perhatian dan keseriusan dalam pengembangan komoditas ini sangat diperlukan, bukan hanya pengembangan melalui pendanaan APBN, akan tetapi dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (Kluster BI, PKBL/CSR, KKPE, KUR) dan pelaku usaha sendiri. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap pembangunan pertanian sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada arah kebijakan pembangunan KSB pada RPJMD 2011-2015 yaitu mengelola sumberdaya lahan pertanian dalam arti luas sesuai keunggulan komparatifnya, sehingga produktivitas usaha tinggi. Dengan program utama pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas SKPD, Lintas SKPD dan Kewilayahan Tahun 2011-2015 yaitu Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan Pertanian dalam arti luas (meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan-kelautan) dalam rangka mencapai kemandirian keamanan pangan, serta pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Sesuai dengan program utama pembangunan di bidang pertanian maka SKPD terkait yaitu Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mewujudkan program pembangunan melalui pengembangan hortikultura khususnya tanaman sayuran yang disusun dalam Program Pengembangan Sayuran Dataran Rendah (PPSDR) sesuai dengan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishutbuntan KSB Tahun Anggaran 2012. Potensi dan peluang KSB untuk mengembangkan komoditi hortikultura terutama tanaman sayur sangat besar, karena didukung oleh kondisi agroklimat, Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya hayati yang memadai. Peningkatan dan produksi sayur terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk mengekspor ke kabupaten-kabupaten tetangga bahkan ke luar provinsi nantinya. Meningkatnya permintaan sayur di Sumbawa Barat dipicu oleh peningkatan pendapatan masyarakat, kebutuhan masyarakat akan sayur dan gaya hidup. Namun demikian potensi pasar tersebut belum mampu dimanfaatkan petani
2 lokal secara optimal. Sehingga pemerintah menerapkan berbagai program untuk merangsang petani agar mau mengubah pola pikir tradisional yang selama ini hanya bertani padi menjadi petani hortikultura sehingga dapat memberikan nilai tambah petani sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya PPSDR merupakan bantuan sosial dari pemerintah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KSB. Dengan tujuan yaitu meningkatnya kesejahteraan petani melalui usahatani sayur sehingga tercapai sasaran yang diharapkan yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya pendapatan petani. Program ini ada karena adanya tantangan bagi pemerintah KSB dan para pelaku usaha dalam menghadapi tingginya impor sayur dari daerah lain terutama dari Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa. Hal ini terlihat dari laporan informasi pasar KSB yang menunjukkan bahwa tidak adanya laporan harga komoditi sayuran ditingkat petani, ini menunjukkan sayur datang melalui pengepul dan disalurkan ke konsumen melalui pedagang-pedagang kecil. Kecamatan Taliwang sebagai fokus daerah kajian karena kecamatan ini merupakan ibukota kecamatan yang memiliki masyarakat yang heterogenitas dibandingkan tujuh kecamatan lainnya di KSB. Terdapat pasar induk kabupaten sehingga lebih mudah untuk mengamati masuknya sayur ke KSB, adanya Asosiasi petani pedagang sayur sebagai sebagai wadah tempat bertukar pikiran, nantinya ada wadah yang dapat menghimpun aspirasi para petani sayur. Selain itu dengan adanya asosiasi tersebut, petani dapat lebih leluasa untuk berfikir maju kedepan termasuk memperluas lahan untuk menanam sayur. Dalam perjalanannya program ini pada sebagian penerima bantuan hanya berjalan pada tahun bantuan saja tanpa adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk mengembangkannya. Padahal hal itu penting agar masyarakat Sumbawa Barat mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu fokus kajian pengembangan masyarakat ini diarahkan untuk mengetahui Mengapa PPSDR tidak berkelanjutan? Bagaimana partisipasi komunitas petani dalam program tersebut? Bagaimana strategi peningkatan partisipasi petani dalam PPSDR?
Perumusan Masalah Pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian di KSB salah satunya tercermin dari PPSDR. Adanya program yang telah dilaksanakan perlu adanya kajian untuk mengetahui apakah program pengembangan masyarakat ini didukung oleh para petani sehingga berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sayuran diwilayah tersebut. Sasaran penerima bantuan sosial PPSDR adalah kelompok tani yang akan mengembangkan komoditi sayuran dataran rendah, namun pada prakteknya pelaksanaan program dilakukan sendiri oleh petani pemilik lahan yang terdaftar pada saat identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL). Dengan kata lain bahwa petani hanya memanfaatkan nama kelompok taninya saja untuk mendapatkan bantuan sosial PPSDR tersebut. Hal ini menimbulkan sebuah pertannyaan, tentang selektif tidaknya pemangku kepentingan dalam menentukan
3 CP/CL. Sehingga menarik untuk dilakukan kajian Bagaimana Implementasi PPSDR? Pada pertanyaan spesifik pertama ini akan mulai dikaji apa yang terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi sehingga program ini nantinya dapat dibentuk kembali menjadi sebuah program jangka panjang dan berkelanjutan. Tidak berjalannya PPSDR sesuai dengan harapan keberlanjutan karena beberapa faktor, yaitu adanya bencana banjir yang merusak tatananan lahan tanaman sayur membuat petani berhenti mengelola kembali lahannya karena keterbatasan biaya mengingat. Budidaya hortikultura membutuhkan dana yang besar jika diolah kembali dari awal. Adanya sikap acuh petani terhadap tanggungjawab penggunaan biaya bantuan sosial, adanya budaya malas dari petani yang biasa bekerja pada tanaman pangan yang memiliki waktu sibuk dilapangan cukup renggang, sementara tanaman sayur harus intensif dari awal hingga panen. Ketidaksesuaian kebutuhan petani dengan jenis bantuan yang diterima dalam bentuk barang seperti bibit dan obat-obatan membuat petani enggan untuk serius melaksanakan budidaya sayuran. Berangkat dari pemikiran tersebut dan melihat kegagalan pada keberlanjutan program maka timbul pertanyaan spesifik kedua yaitu; Bagaimana partisipasi petani dalam PPSDR? Adanya faktor kegagalan dari keberlanjutan program seperti budaya malas dan rasa tanggungjawab petani serta partisipasi petani terhadap PPSDR maka menarik untuk diketahui internal petani dengan melihat Bagaimana respon petani (sikap, pengetahuan) terhadap program dan hubungannya dengan partisipasi? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan Spesifik ketiga untuk menentukan strategi agar kedepannya program dapat berjalan lancar. Adanya kepemilikan lahan petani dan bantuan sosial pada PPSDR tanpa perlu pengembalian kepada pemerintah, meskipun program dilaksanakan seadanya tidak akan menimbulkan kerugian di tingkat petani. Hasil dari tanaman sayur dapat dilihat dan dinikmati setiap hari dalam jangka waktu yang cukup panjang setelah umur panen. Jika dibandingkan dengan tanaman pangan yang sekali panen dalam waktu tiga sampai dengan empat bulan kemudian dijual dan menanam kembali serta menunggu panen sesuai dengan siklusnya yang cukup panjang. Kondisi sosial ekonomi petani ini merupakan suatu peluang agar petani mau mengembangkan tanaman sayuran secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga timbul pertanyaan spesifik ke empat yaitu Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani dan hubungannya dengan partisipasi petani (pendapatan dan luas lahan)? Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengkaji Bagaimanakah strategi peningkatan partisipasi petani dalam PPSDR?
Tujuan Kajian Adapun Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengembangkan minat petani dalam budidaya hortikultura terutama sayuran yang dapat meningkatkan penghasilan serta menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat yang mandiri pangan. Pelaksanaan pengembangan petani sayuran di KSB dengan: 1. Mengkaji implementasi (Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi) PPSDR.
4 2. Mengkaji partisipasi petani dalam PPSDR 3. Menganalisis respon petani (sikap, pengetahuan) terhadap program dan hubungannya dengan partisipasi petani. 4. Menganalisis kondisi sosial ekonomi petani dan hubungannya dengan partisipasi petani (penghasilan dan luas lahan). 5. Merumuskan strategi peningkatan partisipasi petani dalam PPSDR
Manfaat Kajian Kajian ini berguna untuk menambah wacana pemikiran bagi penulis, dalam hasil kajian ini penulis berharap dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak yang terkait mengenai penerapan PPSDR di KSB
Ruang Lingkup Kajian Kajian ini dilaksanakan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, pada kelompok tani penerima bantuan PPSDR. Evaluasi ini dilaksanakan pada kisaran januari 2013 sampai dengan Oktober 2014. Sasaran Kajian yakni kelompok tani yang masih aktif melakukan budidaya tanaman sayur. Alasan pemilihan Kecamatan Taliwang dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di KSB yang pernah mendapatkan bantuan PPSDR, disamping itu adanya asosiasi pedagang sayur dan adanya pasar induk kabupaten, serta Taliwang sebagai ibukota kabupaten.
5
2 PENDEKATAN TEORITIS Tinjauan Pustaka Strategi Dalam kehidupan sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkahlangkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Secara konseptual strategi, sering diartikan dengan beragam pendekatan, salah satunya strategi sebagai suatu rencana yang merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dilakukan oleh (para) pesaingnya (Mardikanto, 2010). Pengembangan masyarakat Suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas (Adi, 2002). Pengembangan masyarakat merupakan suatu aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan, tersentuhnya aspek-aspek keadilan, keseimbangan sumber daya alam dan adanya partisipasi masyarakat. Dijagat pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat seringkali didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara (Suharto, 2010). Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti pengembangan masyarakat. Pengembangan Masyarakat berkenaan dengan bagaimana mempengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tujuan utama pengembangan masyarakat adalah memberdayakan individuindividu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama. Implementasi Program Wahap dalam Setyadi (2005) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif,
6 dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak utnuk memberikan dukungan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005). Untuk dapat memperoleh implementasi rencana yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak. Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993: 297). Partisipasi Masyarakat Menurut Mubyarto (1985), partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Apabila dikaitkan dengan pembangunan. Menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial; (2) partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional; (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Uphoff dalam Sumardjo dan Saharuddin (2007), menyatakan setidaknya ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yaitu sebagai langkah awal mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan suatu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan
7 yang dilaksanakan, sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat, dan masyarakat mempunyai hak untuk memberikan pemikirannya dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Cohen dan Uphoff membatasi lingkup partisipasi masyarakat desa, yaitu pelibatan unsur masyarakat desa dalam penentuan arah kebijakan pembangunan harus dimulai dari tahap penyusunan perencanaan, penentuan kebijakan kegiatan, pembuatan keputusan, penerapan keputusan, pelaksanaan, kerjasama, penikmatan hasil proyek sampai pada monitoring dan evaluasi program pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat adalah konsep bottom-up, tetapi tidak terbatas pembangunan ekonomi melainkan termasuk persoalan transformasi masyarakat luas (global society), yaitu menyangkut justice (keadilan), inclusiveness (kesetiakawanan) dan sustainability (berkesinambungan). Artinya harus berpeluang sama dalam kebutuhan hidup, berbagi kemampuan sesama dalam pengelolaan SDA serta memperhatikan kepentingan generasinya. Azas demikian hanya mengandalkan masyarakat atau partisipasi aktif dimaksud diistilahkan dengan a people centered development (Prijono. 1976) Partisipasi masyarakat memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Soetrisno (1995) karena: Pertama, berupaya memadukan dan mengawinkan model pembangunan yang bersifat top-down dan bottom-up agar program pembangunan dapat diterima dengan sepenuh hati. Kedua, akan memotivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa menghargai hasil pembangunan, penghargaan terhadap hasil pembangunan sangat penting artinya apabila dikaitkan dengan perawatan dan pengelolaan hasil pembangunan. Dengan demikian berarti arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Untuk itu tentu saja di dalam prosesnya memerlukan dukungan dan kemampuan masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah tujuan yang ingin dicapai. Komponen yang dianggap mempengaruhi partisipasi adalah keterlibatan masyarakat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta kemampuan dan kesediaan masyarakat itu sendiri. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu kemampuan organisasi dalam mengorganisir masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan dan interaksi komunikasi anggota masyarakat, artinya semakin tinggi kemampuan organisasinya semakin banyak warga yang terlibat, semakin tinggi interaksi komunikasi masyarakat semakin tinggi partisipasi yang terjadi. (Ali Nurdin, http/digilib.itb.ac.id, 2005). Respon Petani Berbicara tentang respon dalam konteks pembangunan, maka pembahasannya tidak terlepas dari konsep sikap dan pengetahuan. Dikatakan demikian karena dalam program pembangunan biasanya terkandung ide-ide, caracara atau sarana yang disebarkan ke dalam suatu masyarakat dengan harapan dapat mengubah cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan tersebut berlangsung dalam proses dan dapat dalam perubahan sikap yaitu keadaan mental yang mendahului terjadinya tindakan tindakan atau tanggapan (respon). Kartasasmita (1996) mengatakan perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang terhadap obyek-obyek tertentu seperti pesan atau situasi-situasi lain. Dengan kata lain, bagaimana respon
8 seseorang terhadap sesuatu dapat terobservasi dalam sikapnya. Sikap yang muncul dapat positif yakni tindakan cenderung menyenangi sesuatu obyek atau sikap negatif yakni menghindari sesuatu obyek. Seseorang disebut mempunyai respon yang positif melalui tahap kognisi, afeksi dan psikomotorik. Kalau dijabarkan dalam konteks program pembangunan misalnya anggota masyarakat pernah mendengar informasi tentang pembatasan jumlah anak, kemudian menyetujui dan selanjutnya terdorong menggunakan alat kontrasepsi. Sebaliknya seorang disebut mempunyai respon negatif, kalau informasi yang didengar tidak mempengaruhi sikap dan tindakannya. Soediyanto (1978) menyebutkan bahwa sikap petani diartikan sebagai suatu kecenderungan petani untuk bertindak, seperti tidak berprasangka terhadap hal-hal yang belum dikenal, ingin mencoba sesuatu yang baru, mau bergotong royong secara swadaya. Sikap (attitude) adalah suatu kecendrungan yang agak stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu didalam situasi tertentu. Senada dengan pendapat tersebut Sarwono (1976) juga menyebutkan bahwa sikap merupakan suatu kesiapan individu untuk mengambil tindakan secara tertentu terhadap objek tertentu yang sedang dihadapinya. Sikap juga diartikan sebagai suatu pandangan atau sikap perasaan, dimana sikap itu diikuti oleh kecenderungan untuk bersikap sesuai dengan objek itu sendiri (Gerungan, 1986). Disebutkan bahwa sikap positif akan terjadi apabila terdapat suatu kecendrungan untuk menerima perilaku yang dianjurkan, dan sebaliknya sikap negatif terjadi jika terdapat kecendrungan yang menolak terhadap suatu objek tertentu. Diantara sikap yang positif dan negatif tersebut terdapat sikap yang raguragu (Nuraini dan Sudarta, 1991). Sikap adalah determinan perilaku, karena mereka berkaitan dengan persepsi kepribadian dan motivasi. Sebuah sikap merupakan suatu keadaan siap mental, yang dipelajari dan diorganisasi menurut pengalaman, dan yang menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang, objekobjek, dan situasi-situasi dengan siapa ia berhubungan. Perubahan sikap bergantung dari upaya mengubah perasaan-perasaan atau keyakinan-keyakinan tersebut. Manusia memiliki sikap yang terdiri dari berbagai macam komponen afektif dan kognitif. Afektif yang merupakan komponen yang emosional atau perasaan. Komponen kognitif sebuah sikap terdiri dari persepsi, opini dan keyakinan seseorang (Winardi, 2004). Pernyataan sikap mungkin berisi hal-hal yang positif mengenai objek sikap, yaitu kalimatnya bersifat mendukung atau memihak pada objek sikap. Sebaliknya, pernyataan sikap mungkin pula berisi hal-hal yang negatif mengenai objek sikap, yaitu yang bersifat tidak mendukung ataupun kontra terhadap objek sikap yang hendak diungkap (Azwar, 1997). Pengetahuan merupakan salah satu komponen prilaku petani yang turut menjadi faktor dalam adopsi inovasi. Tingkat pengetahuan petani mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi baru dan kelanggengan usahataninya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam mengadopsi pembaharuan atau perubahan, petani memerlukan pengetahuan mengenai aspek teoritis dan pengetahuan praktis. Sebagai salah satu aspek dari prilaku, pengetahuan merupakan suatu kemampuan individu (petani) untuk mengingat-ingat segala materi yang dipelajari dan kemampuan untuk mengembangkan intelegensi (Soedijanto, 1978).
9 Peningkatan pengetahuan petani mengenai suatu inovasi teknologi pertanian merupakan bagian dari pemberdayaan petani. Dimana petani diberi kuasa, kekuatan, dan motivasi untuk meningkatkan pengetahunnya. Sadono, D (2008) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan kemandirian masyarakat itu sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir dirinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Peningkatan pengetahuan petani merupakan bagian yang penting dalam proses adopsi inovasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarta (2005) bahwa dalam akselerasi pembangunan pertanian, pengetahuan individu pertanian mempunyai arti penting, karena pengetahuan dapat mempertinggi kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian. Jika pengetahuan tinggi dan individu bersikap positif terhadap suatu teknologi baru di bidang pertanian, maka penerapan teknologi tersebut akan menjadi lebih sempurna, yang pada akhirnya akan memberikan hasil secara lebih memuaskan baik secara kuantitas maupun kualitas. Syafruddin, dkk (2006) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan berbeda untuk mengembangkan pengetahuan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik individu tersebut. Tiap karakter yang melekat pada individu akan membentuk kepribadian dan orientasi perilaku tersendiri dengan cara yang berbeda pula. Pengetahuan sebagai alat jaminan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang dari pengalaman, dan hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku didasarkan atas pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa didasari pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya perubahan perilaku sebagaimana yang dikatakan oleh Ancok (1997), bahwa adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal akan menyebabkan seseorang bersikap positif terhadap hal tersebut. Niat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan, sangat tergantung pada apakah seseorang mempunyai sikap positif terhadap kegiatan itu. Adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu kegiatan akhirnya dapat menentukan apakah kegiatan itu betul-betul dilakukan. Kondisi Sosial Ekonomi Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.
10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (KBBI,1996:251). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pendapatan keluarga petani adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertanian ditambah dengan pendapatan Rumah tangga dari luar usahatani. Pendapatan keluarga diharapkan mencerminkan tingkat kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki petani. Pendapatan yang besar mencerminkan tersedianya dan yang cukup dalam berusaha tani. Rendahnya pendapatan menyebabkan turunnya investasi (Soekartawi, 2002). Petani berkepentingan untuk meningkatkan penghasilan usahatani dan keluarga sehingga tidak mengherankan apabila ada teknologi baru, petani akan mempertimbangkan untung ruginya. Setelah secara teknis dan ekonomi dianggap menguntungkan barulah petani memutuskan untuk menerima dan mempraktekkan ide-ide baru tersebut. Petani yang berumur 50 tahun ke atas biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidupnya. Mereka bersikap apatis terhadap inovasi. Semakin muda umur petani maka makin semangat untuk mengetahui hal baru, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk cepat melakukan adopsi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman soal adopsi tersebut. Pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam memanfatkan sumber-sumber daya alam yang tersedia. Usaha-usaha petani berakibat hanya mampu menghasilkan pendapatan yang rendah (Kartasapoetra, 1994). Luas lahan adalah lahan yang diusahakan oleh responden. Rogers (1983) mengatakan bahwa semakin luas lahan usahatani maka semakin cepat dalam menerima inovasi. Jadi kondisi sosial ekonomi Petani itu dapat dilihat dari: 1) Umur; 2) Tingkat Pendidikan; 3) Luas Lahan; dan 4) Total Pendapatan. Kerangka Pemikiran Pemerintah KSB melalui Dishutbuntan serta penyuluh pertanian mensosialisasikan dan memberikan bantuan kepada para petani agar dapat mengembangkan sayuran sesuai dengan program utama pembangunan dibidang pertanian yaitu hortikultura. Petani sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan kepada berbagai stimulus atau rangsangan dan bantuan-bantuan sosial yang berasal dari pemerintah dan lingkungan sosialnya, salah satunya melalui PPSDR. Implementasi PPSDR ini dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev. Partisipasi petani merupakan syarat utama dalam pelaksanaan PPSDR, karena petani adalah subyek pelaksana kegiatan. Partisipasi petani pada PPSDR dapat dilihat dari tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
11 Partisipasi diduga ditentukan oleh respon petani terhadap PPSDR. Jika respon petani positif dengan menerima keberadaan program maka tingkat partisipasi petani tersebut terhadap PPSDR tinggi, sebaliknya jika sikap petani terhadap PPSDR memberikan respon negatif maka dipastikan partisipasi petani terhadap PPSDR rendah. Petani tersebut akan menghindari PPSDR karena kurang setuju. Kondisi sosial ekonomi petani diduga menentukan partisipasi petani terhadap PPSDR. Tinggi rendahya variabel sosial ekonomi (luas lahan dan tingkat pendapat) berhubungan nyata positif tingkat partisipasi petani penerima PPSDR. Semakin luas lahan petani maka semakin tinggi tingkat partisipasi dalam program PPSDR. Semakin tinggi pendapatan petani maka semakin tinggi tingkat partisipasi dalam PPSDR Respon petani terhadap program dan kondisi sosial ekonomi yang menguntungkan akan membawa pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program PPSDR. Sehingga diperlukan strategi peningkatan partisipasi petani untuk melaksanakan PPSDR secara berkelanjutan. Diskripsi kerangka pemikiran diatas dapat diilustrasikan pada gambar 1. Implementasi PPSDR
Respon Petani terhadap PPSDR
Tingkat Partisipasi Petani dalam PPSDR
1. Sikap 2. Pengetahuan
Kondisi Sosial Ekonomi Petani 1. Luas Lahan 2. Tingkat Pendapatan
Strategi Peningkatan Partisipasi Petani dalam PPSDR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Definisi Operasional 1.
2.
Partisipasi adalah keterlibatan petani dalam penentuan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi program. Sikap adalah suatu kecenderungan petani untuk bertindak, seperti tidak berprasangka terhadap hal-hal yang belum dikenal, ingin mencoba sesuatu yang baru, mau bergotong royong secara swadaya.
12 3.
4.
5.
Pengetahuan adalah komponen prilaku petani yang turut menjadi faktor dalam adopsi inovasi. Tingkat pengetahuan petani mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi baru dan kelanggengan usahataninya. Tingkat pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertanian ditambah dengan pendapatan Rumah tangga dari luar usahatani. Pendapatan keluarga diharapkan mencerminkan tingkat kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki petani. Luas lahan adalah lahan yang dimiliki dan diusahakan oleh responden
Hypotesa 1. 2. 3. 4.
Sikap petani berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam PPSDR. Tingkat pengetahuan petani berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam PPSDR. Ada hubungan linier antara tingkat pendapatan petani dengan partisipasi petani dalam PPSDR. Ada hubungan linier antara luas lahan petani dengan partisipasi petani dalam PPSDR.
13
3 METODE KAJIAN Lokasi dan Waktu Kajian Kajian ini dilaksanakan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, pada petani penerima bantuan sosial PPSDR yang dilaksanakan secara bertahap; tahap pertama pada kisaran Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013; tahap kedua yaitu mulai Bulan Maret sampai dengan Mei 2014; Tahap ketiga dimulai pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2014. Sasaran Kajian yakni kelompok tani yang masih aktif melaksanakan program secara kontinyu. Metode Kajian Metode kajian menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisa implementasi PPSDR, partisipasi petani dalam PPSDR dan hubungan-hubungan dengan respon dan kondisi sosial petani dalam PPSDR. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendukung pendekatan kuantitatif sehingga mendapatkn gambaran mengenai PPSDR secara komprehensif. Tipe Penelitian Jenis Kajian yaitu diskriptif (penguraian) dengan tipe kajian evaluasi sumatif, yaitu menentukan efektifitas tindakan dan intervensi manusia (program, kebijakan dan lain-lain), penilaian dan perumusan tentang tipe-tipe intervensi yang efektif dan kondisi yang baik untuk mencapai efektifitas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memperoleh informasi secara mendalam dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses pengembangan tanaman sayur baik ditingkat pemerintah, masyarakat maupun ditingkat petani, serta aplikasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam melaksanakan program-program pengembangan masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat membangun pemahaman tentang berbagai aspek yang ada kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang ada melalui program-program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha peningkatan komunitas dalam hal partisipasi, kemampuan membangun jaringan, peningkatan taraf hidup (livehood) dan pola pikir (mindset) untuk mencapai kemandirian berdasarkan kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri sehingga program dapat berkelanjutan. Aras kajian ini menggunakan pendekatan objektif mikro pada kelompok tani penerima bantuan sosial PPSDR dan masih berkelanjutan. Responden Penentuan respoden penelitian dalam kajian ini melalui teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan menetapkan tujuh belas responden dan delapan informen yang ditentukan berdasarkan snow balling yaitu Jas, HB, KB, Mas, Zuh,
14 Ir, Hz dan Bo yang dijadikan sumber informasi dalam pengumpulan data kualitatif dalam kajian PPSDR di Kecamatan Taliwang. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan Kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kuantitatif yaitu dengan menggunakan kuesioner pada responden, sedangkan pendekatan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara. Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah berasal dari berbagai sumber, baik melalui pengumpulan data primer (diskusi/wawancara langsung dengan sumber informasi/informan maupun pengamatan lapangan), pengumpulan data sekunder (data statistik, laporan tertulis, dari berbagai sumber data, kajian pihak lain serta publikasi lainnya). Tahapan dan pendekatan yang dilakukan dalam pengumpulan data primer adalah: (1) diskusi, wawancara mendalam dan survey dengan tatap muka terhadap informen (Petugas Teknis, aparat desa, kecamatan maupun kabupaten) dan memberikan kuesioner kepada responden (petani penerima bantuan PPSDR). (2) observasi lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan PPSDR, baik dikantor yang terkait maupun di masyarakat. Pengumpulan data sekunder dalam kajian ini bersumber dari aparat desa, kecamatan, kabupaten maupun dokumentasi para petani/kelompok tani serta laporan-laporan dan surat-surat resmi yang mendukung kecukupan data. Pengolahan dan Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif diolah dengan cara sebagai berikut: 1. Reduksi data yaitu melakukan pemilihan, pemilahan dan penyederhanaan data. Kegiatan dalam reduksi data ini adalah seleksi data, membuat ringkasan dan menggolongkan data. 2. Penyajian data, yaitu mengkonstruksikan data dalam bentuk narasi, matriks, grafik atau bagan, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. 3. Penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan antar data (fenomena) secara kualitatif dan berdasarkan landasan teoritis yang meliputi mencari arti tindakan masyarakat, mencari pola hubungan, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. 4. Verifikasi kesimpulan, yaitu meninjau kembali kesimpulan yang telah dilakukan dengan meninjau catatan lapangan dan bertukar pikiran dengan aparat terkait. Analisis Kuantitatif, data hasil kuesioner kemudian dikumpulkan, diranking, diolah dengan exel dan dianalisis dengan tabulasi silang dan teknik korelasi dengan program SPSS. Hasil dari analisis kualitatif dan kuantitatif ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan didalam PPSDR. Metode Rancangan Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Penyusunan perencanaan program aksi dilakukan dengan melihat hasil analisa PPSDR pada saat implementasi program dan tingkat partisipasi petani
15 dalam bentuk penerimaan dan penerapan program serta kondisi sosial ekonominya. Sehingga dilakukan Identifikasi SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (tantangan). Identifikasi SWOT bertujuan untuk mengetahui potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penyajian hasil identifikasi SWOT ini dilakukan ke tingkat kabupaten sebagai penentu kebijakan dan sumber anggaran di KSB. Potensi dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi petani dalam PPSDR maka dilihat peluang dan hambatan utama. Dari analisis SWOT di atas disusun kegiatan aksi yang disesuaikan dengan skala prioritas. Kegiatan ini diberi nama Pengembagan Sayuran Dataran Rendah Berkelanjutan. Program ini merupakan program lanjutan dari program-program pertanian komoditi hortikultura yang ada sebelumnya. Partisipan Perancangan 1. 2. 3. 4. 5.
Partisipan perancangan metode partisipatif terdiri dari: Dishutbuntan KSB BKP5K KSB Bappeda KSB DPPKD KSB Asosiasi petani dan pedagang sayur KSB
16
4
PROFIL KOMUNITAS PETANI PPSDR DI KECAMATAN TALIWANG Letak Geografis
Taliwang merupakan salah satu dari delapan kecamatan di KSB, yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) KSB, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Taliwang berbatasan langsung dengan Kecamatan Alas Barat di bagian utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jereweh, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seteluk dan disebelah timur berbatasan dengan Brang Ene dan Brang Rea. Kecamatan Taliwang memiliki luas 375,95 km2 yang terbagi dalam 15 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Bugis, Kelurahan Dalam, Kelurahan Kuang, Kelurahan Menala, Kelurahan Sampir, Kelurahan Arab Kenangan, Kelurahan Telaga Bertong, Desa Banjar, Desa Batu Putih, Desa Labuan Kertasari, Desa Labuan Lalar, Desa Lalar Liang, Desa Seloto, Desa Tamekan dan Desa Sermong. Taliwang merupakan ibu kota kabupaten sehingga pusat perekonomian, pemerintahan dan pendidikan berada di kecamatan ini. Jarak ibukota kecamatan ke masing-masing desa/kelurahan berkisar antara 0,2 km – 14,5 km. Sebagai ibukota/pusat pemerintahan KSB kondisi jalan di Kecamatan Taliwang Semua sudah aspal, hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah terutama pelayanan yang bersifat administratif. Berdasarkan data topografi yang dimiliki, Kecamatan Taliwang mempunyai bentuk permukaan tanah yang berupa daratan, bukit dan gunung serta adanya dua sungai yang mengalir melintasi Kota Taliwang yaitu Sungai Brang Rea dan Sungai Brang Ene. Kecamatan Taliwang memiliki ketinggian 5-630 meter di atas permukaan laut. Disamping itu wilayah Kecamatan Taliwang mempunyai area pemukiman paling padat dibandingkan 7 Kecamatan lainnya di KSB, hal ini desebabkan oleh adanya pusat kesehatan seperti Rumah Sakit Umum, pusat perdagangan (pasar induk kabupaten), pariwisata dan perhotelan, pusat energi, dan areal pertanian, penggunaan lahan tanah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Taliwang Menurut Penggunaan Lahan Dirinci Per Desa Pada Akhir Tahun 2009 No. 1. 2. 3.
Penggunaan Tanah Luas (Ha) Persentase (%) Sawah (Ha) 1.602,66 49,91 Bukan Sawah (Ha) 623,88 19,43 Non Pertanian (Ha) 984,85 30,67 Jumlah 3.211,39 100,00 Sumber Data: Data olahan dari Desa Se Kecamatan Taliwang Berdasarkan data penggunaan areal tanah/lahan Kecamatan Taliwang diketahui bahwa luas wilayah Kecamatan banyak dipergunakan sebagai areal lahan pertanian (sawah) seluas 1.602,66 Ha (49,91 persen) dan Non Pertanian seluas 984,85 Ha (30,67 persen). Dari data Tabel 1 penggunaan tanah untuk lahan sawah di Kecamatan Taliwang dipergunakan oleh petani penerima bantuan sosial PPSDR sebesar 22
17 Ha (1,37%). Data ini merupakan hasil olahan dari data primer di lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Luas Lahan Petani PPSDR di Kecamatan Taliwang No. 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Rata-rata
Luas Lahan (Ha) 0,7 0,8 1 1,3 1,4 1,5 2 22 1,33
Jumlah Petani 1 1 6 2 1 3 3 17
Persentase (%) Kepemilikan Lahan 3,18 3,64 27,27 11,82 6,36 20,45 27,27 100 11,1%
Berdasarkan data rata-rata luas lahan yang dimiliki petani PPSDR di Kecamatan Taliwang adalah 1,33 Ha. Terdapat 8 petani (47,1%) yang memiliki lahan dibawah 1,33 Ha, dan 3 petani (17,7%) dengan kepemilikan lahan 2 Ha (27,27%). Aspek Pemerintahan Pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu kesatuan wilayah dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintahan desa merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah desa setempat. Keberadaan pemerintah dalam suatu wilayah mutlak diperlukan, yaitu agar dalam setiap kegiatan pembangunan maupun kemasyarakatan dapat berjalan dengan teratur. Dalam setiap pemerintahan, diperlukan adanya pemimpin dan pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut, dalam hal ini di desa terdapat kepala desa sebagai pemimpin desa tersebut dan dibantu oleh perangkat desa dan kepala dusun. Seiring dengan tuntutan zaman, maka diperlukan aparat pemerintahan desa yang mampu memimpin, baik dari segi pendidikan maupun dari sisi kedekatannya dengan masyarakat. Hal ini akan dapat memperlancar roda pembangunan perekonomian dan pembangunan masyarakat secara umum. Jumlah aparat desa dan kelurahan Kecamatan Taliwang sebanyak 191 orang, jumlah aparat di tiap desa/kelurahan terdiri dari 7-27 orang. Jumlah aparat desa/kelurahan yamg paling sedikit terdapat di tiga desa, yaitu Desa Banjar, Lalar Liang, dan Desa Seloto yakni masing-masing 7 orang. Dan aparat desa/kelurahan paling banyak adalah Kelurahan Bugis yakni 27 orang. Badan Pewakilan Desa (BPD) merupakan wadah perwakilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. jumlah anggota BPD disetiap desa antara 6 - 11 orang. Sedangkan kelurahan tidak memiliki BPD.
18 Kependudukan Menurut Profil Data Kecamatan Taliwang, jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 46.505 jiwa, yang terdiri dari 23.373 laki-laki dan 23.132 perempuan. Perbandingan jenis kelamin (sex ratio) di Kecamatan Taliwang sebesar 101. Angka ini menunjukkan bahwa 101 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk di Kecamatan Taliwang terus mengalami kenaikan sebesar 5%. Rumah Tangga di Kecamatan Taliwang rata-rata memiliki 3,99 anggota Rumah Tangga, hal ini menandakan berhasilnya Program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan kelompok umur penduduk, paling banyak penduduk berada pada kelompok umur 0-4 tahun, yakni 5,554 jiwa. Menariknya, jumlah penduduk usia 25-39 tahun relative tinggi yakni 12.172 jiwa, bila dibandingkan dengan kelompok umur disekitarnya. Hal ini memperlihatkan keberadaan Kota Taliwang sebagai ibukota pemerintahan sekaligus pusat perekonomian KSB telah menarik pendatang usia produktif untuk menetap di Kecamatan Taliwang. Tabel 3. Indikator Kependudukan Kecamatan Taliwang Uraian
Tahun 2013
Penduduk
Persentase %)
46 505
100
Laki-laki
23 373
50,25
Perempuan
23 132
49,75
101
101
Sex Rasio (persen, L/P) 2
Kepadatan (jiwa/km )
124
Rumah Tangga
11 642
Rata-rata ART
3,99
Keluarga
429
Migrasi
2 527
100
Kelahiran
857
33,91
Kematian
292
11,55
Datang
651
25,76
Pindah
727
28,77
Sumber : Kecamatan Taliwang Dalam Angka 2014 Pada petani responden PPSDR semua berjenis kelamin laki-laki dan merupakan kepala keluarga dengan mata pencaharian utamanya sebagai petani. Jumlah anak rata-rata 2-3 orang, ada 8 petani responden yang memiliki anak 2 orang, 3 petani dengan jumlah anak 4 orang dan 5 petani dengan jumlah anak 3 orang sisanya 1 orang petani dengan jumlah anak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini.
19 Gambar 2. Grafik Jumlah Anak Petani PPSDR di Kecamatan Taliwang 10 8 6 4 2 0 1
2
3
4
Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa petani responden sebagian besar mengikuti program pemerintah yaitu dengan mengendalikan tingkat kelahiran agar mampu memberikan yang terbaik kepada anak sesuai dengan kemampuan. Tabel 4. Komposisi Petani Komunitas PPSDR berdasarkan Usia No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rata-rata
Usia (tahun)
Persentase (%)
Jumlah Petani
35 36 38 39 40 42 45 50 52 53 55 57 45
2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2
11,8 5,9 5,9 5,9 17,6 11,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 11,8
Berdasarkan Tabel 4 di atas rata-rata usia petani komunitas PPSDR berusia 45 tahun, usia ini merupakan usia yang masih produktif. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Usia tertua pada komunitas yaitu usia 57 tahun terdapat 2 orang petani (11,8%) dari 17 petani, sedangkan usia termuda ada 2 petani (11,8%) yang berusia 35 tahun. Struktur Sosial Struktur sosial pada komunitas yang kita telaah dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu: Stratifikasi Sosial Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri, namun dapat pula
20 terbentuk dengan sengaja dirancang dan disusun untuk mencapai suatu tujuan. Adanya pelapisan sosial dapat dilihat dalam bentuk kelompok-kelompok orang yang mempunyai interest tertentu. Bentuk pelapisan sosial dapat berdasarkan atas kesamaan tujuan, kesamaan masalah, kesamaan status, kesamaan pekerjaan ataupun kesamaan lainnya. Pelapisan sosial yang ada pada masyarakat Kecamatan Taliwang umumnya dan petani PPSDR khususnya didasarkan pada : a. Agama Masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang tergolong masyarakat yang agamis, dalam hal ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat memandang tinggi dan memberikan pelapisan sosial teratas terhadap tokoh-tokoh agama (Ustadz/ulama-ulama). Semua petani penerima bantuan PPSDR beragama islam. Para ulama sebagai tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan religius dalam mencermati persoalan masyarakat (umat) di Kecamatan Taliwang dalam mencari penyelesaiannya. b. Pekerjaan Pelapisan sosial yang menduduki peringkat kedua setelah aspek agama di desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang adalah pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan informasi dan pengamatan, masyarakat akan lebih menghargai dan menghormati seseorang yang memiliki pekerjaan, terlebih lagi jika jenis pekerjaannya seperti anggota DPRD, karyawan tambang emas PT. NNT, PNS, ABRI, pegawai swasta di Bank, pengusaha, pengajar/guru, dan dosen. Seseorang yang memiliki jenis pekerjaan tersebut menempati posisi pelapisan sosial yang baik. Sedangkan petani Penerima bansos PPSDR di Kecamatan Taliwang mata pencaharian utamanya adalah bertani, yang mengandalkan hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. c. Pendidikan formal Semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang, maka makin tinggi pula posisi pelapisan sosial yang disematkan masyarakat kepadanya. Demikian pula dengan masyarakat di Kecamatan Taliwang terutama di desa-desa. Selain aspek agama dan pekerjaan, aspek pendidikan sangat dipandang penting oleh masyarakat sebagai faktor penentu dalam sebuah pengambilan keputusan di forum-forum warga (dalam rapat-rapat RT atau RW). Tingkat pendidikan yang ditempuh petani penerima bansos PPSDR dari adalah SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. d. Kekayaan yang dimiliki Masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang akan sangat hormat, segan dan lebih mendengarkan kepada seseorang apabila orang tersebut seseorang yang memiliki kekayaan namun mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap warga sekitarnya terlebih lagi kepada warga yang kurang mampu dan menempatkannya pada posisi pelapisan sosial yang cukup baik. Kekayaan yang dimiliki komunitas petani adalah lahan pertaniannya, jumlah ternak dan jumlah produksi hasil pertanian tiap musimnya. Semakin tinggi hasil produksi dan luas lahan maka petani tersebut makin dihormati. Namun petani yang memiliki keterbatasan sumber daya maka akan dipandang sebelah mata dalam masyarakat.
21 Kelembagaan Sosial Terdapat beberapa kelembagaan sosial yang ada di hampir setiap desa/kelurahan, yang bersifat Formal maupun informal. Lembaga-lembaga Sosial yang muncul di desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang merupakan bentukan baik yang berasal dari inisiatif masyarakat lokal maupun bentukan dari pihak pemerintahan, baik yang sudah berbentuk organisasi maupun yang belum. Lembaga-lembaga yang muncul berdasarkan inisiatif lokal misalnya lembaga kemasyarakatan. Dalam bidang keagamaan seperti: kelompok pengajian, Majelis Ta'lim, MUI dan KUA, kelompok remaja. Sedangkan lembaga kemasyarakatan di bidang kekerabatan, terdapat; kelompok arisan, Dasa Wisma, PKK, Posyandu Balita, LPM, pengelola sampah dan pengelola keamanan/siskamling, sedangkan dibidang ekonomi seperti : koperasi, kelompok Tani, kelompok P4K dan lainlainnya. Jejaring Sosial Hubungan kelembagaan sosial baik yang formal maupun informal dengan komunitas desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang berjalan dengan baik. interaksi antara lembaga-lembaga sosial lokal cukup kuat sehingga program dan informasi cepat diterima oleh masyrakat desa/kelurahan karena interaksi bersifat kerjasama, walaupun adanya persaingan tetapi tidak menimbulkan konflik sosial. Jejaring sosial dibangun antara tokoh pemuda, kelompok-kelompok kepemudaan (kelompok seni, kelompok olah raga, remaja masjid, kelompok preman) dan pengusaha muda yang berhasil dan berprestasi yang ada di desa/ kelurahan di Kecamatan Taliwang. Jejaring kemudian dikembangkan dengan instansi pemerintah yang berada dalam komunitas, yaitu karang taruna, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), sub bidang Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan dan sub bidang Ekonomi Pembangunan desa/kelurahan. Wujud pengembangan jejaring dalam bentuk interaksi diskusi, saran dan pendapat. Sedangkan jejaring sosial yang dibangun dengan pihak di luar. Misalnya dengan pihak sponsor kegiatan pentas seni, Pengusaha muda daerah lain baik yang masih di lingkungan Kota Taliwang (kelurahan-kelurahan) maupun di luar Kota Taliwang (desa-desa), dengan pemerintah di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten serta kota/kabupaten lainnya. Jejaring sosial dalam komunitas petani PPSDR yaitu saling berbagi informasi mengenai perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam komunitas, seperti dalam penggunaan obat-obatan pertanian (pestisida), penanganan gulma dan pengolahan tanah. Sedangkan jejaring sosial yang dibangun diluar komunitas misalnya dengan sponsor obat-obatan dan pupuk pertanian khususnya untuk tanaman sayur, petani yang menanam tanaman yang sama dari luar Kecamatan Taliwang, Dishutbuntan KSB, BKP5K KSB, Badan Pemberdayaan Masyarakat KSB dan para pedagang pengumpul yang datang membeli komoditi sayuran yag petani komunitas usahakan.
22 Kelembagaan Ekonomi Kelompok Usaha Produktif Adanya Lembaga Koperasi tersebar di 10 desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang dengan beberapa jenis koperasi. KUD berjumlah 2 buah yaitu masingmasing di Kelurahan Dalam dan Kelurahan Menala. Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 28 buah yang menyebar di 9 desa/kelurahan, KSP paling banyak terdapat di Kelurahan Kuang yaitu 16 buah. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat terdapat di Kelurahan Menala sebanyak 1 buah. Koperasi lainnya ada 19 buah, paling banyak terdapat di Kelurahan Sampir yaitu sebanyak 12 buah. Koperasi merupakan lembaga yang bersifat formal dan berjalan cukup lancar. Industri Rumah Tangga dikelolah oleh kelompok-kelompok wanita tani atau ibuibu darma wanita seperti pembuatan kerupuk, emping jagung, kue-kue tradisional dengan memanfaatkan bahan pangan lokal produksinya dapat berjalan setiap hari dan ada beberapa daerah di desa/keluharan yang memiliki usaha perajangan tembakau dilakukan pada musim tanam ketiga meskipun usaha ini masih di tingkat lokal tapi cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gambar 3. Grafik Jumlah Panen Tanaman Bahan Pangan di Kecamatan Taliwang Tahun 2012
Sumber: Kecamatan Taliwang Dalam Angka Tahun 2013 Dari Gambar 3 Dapat dilihat bahwa Kecamatan Taliwang masih sangat mengutamakan tanaman padi dibandingkan tanaman pangan dan palawija lainnya. Hal itu dapat dilihat dari mencoloknya gambar grafik yang menginjak angka 30.420 dibandingkan dengan kacang tanah yang hanya memiliki nilai 4. Peran pendamping di Bidang Pertanian seperti penyuluh atau THL sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kelompok-kelompok tani agar bisa mengembangkan tanaman lain diluar tanaman padi yang bisa dipergunakan sebagai bahan pangan lain yang memiliki nilai dan gizi yang tinggi, serta sebagai bahan baku pangan untuk industri rumah tangga.
23 Komoditi pertanian yang lain yang sangat baik dan memiliki potensi dalam meningkatkan penghasilan petani yaitu tanaman sayur. Melihat potensi Kecamatan Taliwang sebagai areal pertanian yang cukup subur maka sangat baik dikembangkan komoditi ini. Adanya perubahan penghasilan ditingkat petani sayur dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini. Gambar 4. Grafik Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah PPSDR di Kecamatan Taliwang 4,000,000 3,000,000
3,750,000 2,208,824
2,000,000 1,000,000 Sebelum
Sesudah
Berdasarkan Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai ekonomi pengembangan komoditi terhadap tingkat pendapatan petani meningkat sekitar 58,9%, angka ini merupakan angka yang sangat signifikan untuk mendukung budidaya tanaman sayur. Tingkat penghasilan petani juga dipengaruhi oleh jumlah orang yang bekerja di dalam keluarga tersebut dan seberapa banyak tanggungan petani yang harus dicukupi. Untuk melihat besarnya jumlah tanggungan komunitas petani sayuran dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini. Gambar 5. Grafik Besar Tanggungan Petani PPSDR di Kecamatan Taliwang 10 8 6 4 2 0 2
3
4
5
Berdasarkan Gambar 5 di atas diketahui bahwa terdapat 9 petani dengan tanggungan 3 orang, dan petani yang memiliki tanggungan terkecil sebanyak 2 orang pada 3 petani, ada tanggungan 4 orang petani dengan tanggungan 4 orang dan ada 1 petani dengan tanggungan 5 orang.
24 Gambar 6. Grafik Jumlah Anggota Keluarga Petani PPSDR yang Bekerja di Kecamatan Taliwang 12 10 8 6 4 2 0 1
2
3
Berdasarkan Gambar 6 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 11 keluarga petani PPSDR yang menjadi tulang punggung tanpa dibantu oleh anggota keluarganya. Hanya ada 1 keluarga petani yang memiliki 3 orang anggota keluarga yang bekerja. Sisanya ada 5 keluarga petani yang memiliki 2 anggota keluarga yang bekerja. Aksessibilitas terhadap Kebijakan dan Sumberdaya Hubungan kelembagaan sosial baik yang formal maupun informal dengan komunitas desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang sangat baik. Lembaga PKK, LSM dan Karang Taruna, memiliki jaringan dengan komunitas luar yaitu Pemerintah Daerah Sumbawa Barat maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun di Kecamatan Taliwang dan seluruh Kecamatan di Sumbawa Barat diadakan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat RT hingga Kabupaten. Dengan maksud bahwa dalam menentukan kebijakan, pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa/kelurahannya. Kenyataannya musrembang belum sepenuhnya mampu menampung keinginan masyarakat terutama masyarakat bawah. Hasil musrembang yang akan direalisasikan disesuaikan dengan kepentingan orangorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Di Kecamatan Taliwang dalam mengakses sistem sumber daya yang terdapat di lingkungannya (lokal) sangat mudah, karena didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Akses penduduk terhadap modal dan upaya-upaya pengembangan usaha difasilitasi melalui bantuan dari pihak pemerintah (pusat, provinsi maupun kabupaten) berupa bantuan koperasi sarana produksi, simpan pinjam, stimulus, dana hibah maupun bantuan sosial (Bansos). Sedangkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang adalah berupa perkumpulan dan kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya kepercayaan, kerjasama, dan jaringan kerja. Nilai-nilai kegotong-royongan dan kepedulian sosial masyarakat di Kecamatan Taliwang masih cukup tinggi, dalam pelaksanaan hajat/kegiatan individu, masyarakat desa/Kelurahan di Kecamatan Taliwang masih saling membantu baik berupa uang, barang maupun tenaga. Saling membantu dalam hal tenaga masih sangat kental di Taliwang terutama dalam membangun rumah menggarap sawah secara
25 bergantian. Namun seperti hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, khusus untuk budidaya sayuran dalam bansos PPSDR ini petani agak enggan untuk saling membantu. Adanya rasa iri antar petani akibat adanya program yang tidak partisipatif ini menurunkan rasa solidaritas antar petani dengan petani lain yang tidak mendapat program. Seperti diketahui, meskipun bantuan PPSDR ini menurut prosedur operasionalnya adalah kelompok tani namun kenyataan yang melaksanakan program adalah perorangan. Petani yang tidak mendapatkan bantuan sosial PPSDR menganggap ini adalah proyek jadi tidak perlu “besiru” (gotong-royong) karena semuanya sudah ada biaya. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Mas bahwa: “....teman-teman tidak mau membantu, karena meraka menganggap saya ini mendapat proyek, dan sudah ada biayabiaya dari pemerintah. Kelompok tani saya tidak mau ikut bekerja, ya jadi saya kerjakan sendiri...” Jaringan Bisnis Kecamatan Taliwang memiliki pasar induk kabupaten yang membawa keuntungan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Di pasar induk inilah para pelaku ekonomi seperti petani, pedagang pembeli dapat berkumpul untuk melakukan transaksi. Selain di pasar induk para pengelola industri mulai yang berskala kecil sampai skala besar disegala bidang dapat melakukan kegiatan jual beli dan membangun jaringannya di outlet, toko, ataupun warung-warung dimasing-masing wilayahnya. Dari industri kecil yang berskala rumah tangga dapat membangun jaringan bisnis dari desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten terutama bisnis dibidang pangan. Lokasi lahan komunitas petani di Kecamatan Taliwang yang berdekatan dengan pasar dan pemukiman ramai penduduk membuat petani mudah dalam membentuk jaringan dan memasarkan hasil pertaniannya. Pedagang pengumpul dan pedagang pengecer datang sendiri ke lokasi untuk mengambil langsung sayur yang ditanam oleh petani. Pola-Pola Kebudayaan Sistem Norma dan Nilai Adat istiadat Sumbawa merupakan budaya yang masih melekat kuat di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan komunitas petani dipengaruhi oleh adat-istiadat seperti; adat dalam perkawinan, adat dalam kelahiran anak, adat dalam pengelolaan tanah pertanian dan lain-lain. Orientasi Nilai Budaya Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa dan kelurahan secara umum dapat dikatakan cukup aktif. Kegiatan gotong royong di sekolah dan di perkampungan khususnya sangat aktif diikuti oleh masyarakat. Adanya sistem “besiru” pada musim tanam padi merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat Desa. Selain itu saling tolong menolong pada saat ada kegiatan acara perkawinan, kematian, haji, khitanan dan lain-lain
26 masih dilakukan baik berupa uang, barang maupun tenaga. Hal ini mampu mengurangi beban yang punya hajatan. Walaupun yang melaksanakan atau yang mengadakan hajatan orang yang cukup mampu namun sistem ini masih tetap digunakan. Solidaritas yang tinggi masih dapat dilihat dan dirasakan desa-desa di Kecamatan Taliwang. Pola Bersikap, Bertindak, dan Sarana Pemilihan kepala desa dan anggota legislatif menjadi ajang pembuktian solidaritas komunitas terhadap calon-calon kepala desa maupun calon-calon anggota legislatif pada masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang. Persaingan antar anggota masyarakat dalam mencari dukungan untuk yang dicalonkan sangat tinggi, tetapi tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Masyarakat memberi dukungan dan kepercayaan yang tinggi bagi pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. selain pemimpin formal kepemimpinan informal di desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang memiliki peranan yang cukup penting di masyarakat, misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokohtokoh pemuda. Kegiatan di desa/kelurahan seperti rapat-rapat desa yang dalam kegiatannya diundang oleh kepala desa cukup aktif diikuti masyarakat, terutama kegiatan untuk ibu-ibu PKK yang notabene sebagai ibu rumah tangga. Suatu kebanggaan tersendiri bagi ibu-ibu PKK jika aktif dalam kepengurusan maupun kegiatan-kegiatan desa. Semua desa/kelurahan di Kecamatan Taliwang telah memiliki cukup sarana, baik dari sarana kesehatan, perdagangan, tempat ibadah, walaupun ada beberapa masyarakat ada yang menganut agama lain tetapi tidak memiliki sarana peribadatan kecuali agama mayoritas yaitu islam, sarana transportasi dan komunikasi, serta sarana pendidikan, di Taliwang pendidikan gratis sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Hal ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan IPM KSB. Sarana-sarana yang ada ini diharapkan dapat mendukung semua kegiatan di desa/kelurahan yang dapat memberikan sumbangsih kepada kesejahteraan masyarakatnya. Pola-Pola Adaptasi Ekologi Basis Ekologi dan Perubahannya Sebelum Sumbawa Barat menjadi sebuah kabupaten, penduduk desa terutama wanita melakukan perubahan dengan menjadi Pembantu Rumah Tangga ke luar negeri terutama ke Negara Saudi Arabia. Dengan terbentuknya KSB dan adanya PT. NNT membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Kecamatan Taliwang, karena banyaknya penyerapan tenaga kerja baik di pertambangan maupun di instansi pemerintah yang otomatis akan meningkatkan strata sosial baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap kesadaran akan kesehatan dan pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kematian bayi dan gizi buruk yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan penduduk yang buta huruf semakin menurun. Secara umum basis ekologi kehidupan masyarakat desa di Kecamatan Taliwang masih bertumpu pada sektor pertanian kecuali di kelurahan-kelurahan,
27 mata pencahariannya lebih beragam, terutama sebagai pegawai pemerintahan. Kondisi lahan pertanian yang sebagian besar merupakan lahan irigasi dengan dua kali musim tanam membuat petani antusias dalam meningkatkan dan mengoptimalkan hasil pertaniannya. Pemerintah Daerah KSB maupun Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan sosial berupa jaringan irigasi maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta bantuan-bantuan dari kegiatan PNPM. Hal ini memberikan perubahan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir di Kecamatan Taliwang. Beragamnya bantuan pemerintah baik melalui dana stimulus maupun bantuan sosial membawa dampak kepada petani dalam mengelola usahataninya. Mata Pencaharian Utama Sebagai subyek pembangunan, penduduk merupakan aset yang besar dalam mendukung pembangunan. Terutama dalam hal sebagai sumber tenaga kerja untuk itu, sangatlah mutlak untuk meningkatkan peran penduduk dalam kegiatan pembangunan. Mata Pencaharian utama penduduk Kecamatan Taliwang sangat heterogen. Keberagaman tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dirinci Per Desa di Kecamatan Taliwang Tahun 2012. Desa
Pertanian Perikanan
Industri Persentase (%) Pertambangan Pengolahan KK di Pertanian /galian
1. Batu Putih
663
8
0
0
98,81
2. Banjar
314
17
5
0
93,45
3. Lalar Liang
339
0
28
0
92,37
30
240
0
0
11,11
1 098
98
0
0
91,81
6. Telaga Bertong
510
50
150
0”
71,83
7. Kuang
755
2
0
10
98,44
8. Bugis
219
Ts
ts
ts
100,00
9. Dalam
488
8
0
0
98,39
10. Menala
Ts
ts
ts
ts
ts
11. Sampir
351
239
0
28
56,80
12. Tamekan
479
0
5
0
98,97
13. Seloto
496
11
0
0
97,83
14. Sermong
381
ts
ts
ts
100,00
Ts
ts
ts
ts
ts
4. Labuan Lalar 5. Lab. Kertasari
15. Arab Kenangan
Sumber: Desa Se Kecamatan Taliwang
Berdasarkan Tabel 5 kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian menempati posisi paling tinggi di rata-rata desa dan kelurahan, yang diikuti oleh lapangan pekerjaan di bidang perikanan, dan pertambangan. Sedangkan industri
28 pengolahan menempati urutan terakhir, hal ini menunjukkan masih rendahnya industri pengolahan di Kecamatan Taliwang. Selain itu, bagi sebagian masyarakat pasar kerja di luar negeri masih menjadi alternatif karena menjanjikan penghasilan besar. Sebagian besar TKI yang mencari rejeki ke luar negeri adalah perempuan. Desa Tamekan merupakan desa yang paling banyak mengirim TKI ke luar negeri yaitu 17 persen. Sedangkan desa/kelurahan yang paling sedikit mengirim TKI ke luar negeri adalah Kelurahan Arab Kenangan yaitu 2 orang setara dengan 0 %. Sebagian besar TKI memilih bekerja ke Saudi Arabia sebesar 61% yang diikuti oleh Malaysia 32%. Adanya para TKI yang bekerja ke luar negeri menyebabkan turunnya tenaga kerja muda di Bidang Pertanian sehingga memberikan potensi kepada tenaga kerja dari luar KSB terutama dari Pulau Lombok. Hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan pertambahan jumlah penduduk karena adanya permintaan tenaga kerja kasar. Keberhasilan Pembangunan sangat ditentukan oleh peran serta aktif masyarakat. Semakin berkembangnya industri kecil dan rumah tangga serta koperasi memberi sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus memberikan dukungan bagi terciptanya iklim yang positif bagi berkembangnya industri kecil dan koperasi. Dukungan pemerintah berupa perlindungan hukum bagi pelaku industri kecil serta ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi akan sangat membantu perkembangan sektor ini. Beragam dan banyaknya jenis usaha ekonomi lokal di Kecamtan Taliwang dapat mengurangi masalah kemiskinan, akan tetapi, pada kenyataannya masalah permodalan dan pemasaran selalu menjadi kendala, dibarengi tingginya tingkat persaingan diantara para pelaku ekonomi lokal. Strategi Penghidupan Rumah tangga di desa/kelurahan melakukan beberapa strategi dalam perubahan seperti mulai memberdayakan ibu-ibu rumah tangga agar menjadi wanita yang produktif seperti membuat jajan dan dijual sebagai tambahan penghasilan. Industri rumah tangga pembuatan kerupuk, jajanan basah, bahkan camilan kering lain yang mampu bertahan berbulan-bulan dan dijadikan “oleholeh” khas Taliwang, merupakan kegiatan industri yang aktif dengan kontinyunitas yang tinggi. Adanya kegiatan dari pemerintah daerah dalam pengembangan tanaman pekarangan sehingga ibu-ibu rumah tangga mampu memproduksi sendiri bahan makanan yang sehat terutama untuk keluarganya, dalam keberlanjutannya, tanaman pekarangan yang berupa tanaman sayur-sayuran mampu mensuplai desa bahkan juka musimnya produk segar hasil pertanian tersebut bisa sampai ke tingkat pasar induk. Namun karena masih terbatasnya produksi karena musim (tanaman sayur ditanam pada musim tanam kedua setelah padi), petani belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara kontinyunitas, sehingga sayur-sayuran dan buah-buahan masih di impor dari kabupaten lain. Jika dilihat dari kualitas produk yaitu tingkat kesegaran maka produk lokal jauh lebih baik dari produk yang datang dari luar, hal ini merupakan peluang besar yang mulai dibaca oleh petani sebagai pelaku bisnis itu sendiri.
29 Masalah-masalah Sosial Deskripsi Masalah Sosial Masalah sosial adalah suatu kondisi yang berada di dalam masyarakat, yang karena sesuatu hal mereka tidak dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu ditumbuhkan potensi dirinya supaya dapat mengatasi hambatan yang ada melalui program aksi sosial yang dilakukan secara kolektif. Masalah-masalah sosial yang terjadi seperti masalah kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan masalah kesehatan. Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah sosial dimana-mana termasuk dalam komunitas petani penerima bansos PPSDR. Adanya angka kemiskinan menuntut pemerintah untuk lebih peduli terhadap masyarakat karena kemiskinan merupakan titik awal dari masalah-masalah sosial lainnya seperti pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Masalah sosial pendidikan, dimana komunitas petani PPSDR adalah tamatan SD, SMP dan SMA. Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan lain selain bertani sangat sulit bersaing dengan para pencari kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi di atasnya. Kenyataan ini membawa masalah lain yaitu masalah pengangguran. Masyarakat Taliwang merupakan masyarakat yang hidup dari dulu sebagai petani, perubahan gaya hidup pada generasi-generasi muda dalam persepsinya melihat pertanian sebagai pekerjaan rendahan dan kasar dibandingkan di instansi pemerintah dan swasta telah meningkatkan angka pengangguran. Dampak Masalah Sosial Adanya pengangguran di Kecamatan Taliwang akan membawa dampak buruk kepada masyarakat. salah satunya akan tercipta budaya malas, adanya rawan sosial seperti pencurian, perjudian, mabuk-mabukan. Hal tersebut sudah kebiasaan yang terjadi ketika pengangguran meningkat. Faktor-faktor Penyebab Masalah sosial yang terjadi di Kecamatan Taliwang, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; 1. Masalah kemiskinan disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan sumberdaya yang dimiliki (faktor keturunan) dan budaya malas; 2. Masalah Pendapatan petani yang rendah disebabkan biaya yang dikeluarkan tinggi dan beberapa tempat bergantung dengan musim; Solusi yang Pernah Dilakukan 1. Adanya pendidikan dan kesehatan gratis serta penyuluhan dari berbagai lini di Kecamatan Taliwang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama petani diberikan penyuluhan dan bantuan baik dari daerah maupun dari pusat. 3. Mengurangi pengangguran dengan memberikan motivasi kepada tenaga kerja muda di Bidang Pertanian salah satunya dengan pemberian bantuan sosial untuk budidaya tanaman sayuran.
30 PPSDR merupakan solusi yang tepat untuk generasi muda yang berusaha dibidang pertanian, karena dapat meningkatkan penghasilan secara signifikan. Seperti yang diutarakan oleh Hz berikut ini: “....usahatani sayur adalah konsep pintar dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pertanian, karena penduduk di KSB terutama dari Kecamatan Taliwang sebagai ibukota KSB, berusaha tani merupakan pekerjaan yang dengan tenaga ekstra tetapi hasil sedikit. Hal ini akan sangat jauh berbeda dengan pekerjaan lain seperti bidang tambang. Adanya program usahatani sayur dari Dinas Pertanian memberikan angin segar bagi kami petani yang ingin memiliki penghasilan lebih di bidang usaha tani, karena bertani sayur sangat menguntungkan dari segi ekonominya. Dan ada kepuasan sendiri saat hasil panen dapat dinikmati sendiri sebagai lauk tiap hari di meja makan saya. Usahatani sayur, selain menjadi tambahan yang besar dalam penghasilan rumah tangga juga menjadi bentuk silaturahmi antar tetangga, karena kami bisa memberikan beberapa hasil sayur kepada tetangga. Sehingga dari situ kami dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa kekeluargaan di lingkungan kami.....” Bapak Hz merupakan salah satu petani penerima bansos PPSDR yang sangat antusias dengan prospek usahatani sayur ini. Bapak Hz mulai bertani sejak adanya bantuan sosial PPSDR, dan dapat merasakan adanya perubahan pendapatan sebelum dan sesudah usahatani sayur dilakukan.
31
5 EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SAYURAN DATARAN RENDAH Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Kebijakan mengelola sumberdaya lahan pertanian dalam arti luas sesuai keunggulan komparatifnya, sehingga produktivitas usahatani tinggi merupakan kebijakan umum Pemerintah KSB yang dituangkan dalam program pembangunan pertanian yaitu pengembangan lahan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan peternakan) sebagai sektor unggulan ekonomi KSB. Program Analisis isu-isu strategis pembangunan KSB adalah identifikasi dan penentuan keadaan dominan atau persoalan utama pada lingkungan internal (faktor dalam KSB) dan lingkungan eksternal (faktor luar KSB) yang berpengaruh terhadap berlangsungnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor terutama pertanian dalam periode waktu tertentu. Analisis isu-isu strategis pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal pembangunan KSB pada pembangunan pertanian yaitu usaha ekonomi pertanian (meliputi: tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan-kelautan) belum dilakukan secara optimal, sehingga belum mampu menghasilkan bahan baku agroindustri dan produk primer yang berdaya saing di pasar lokal, regional dan nasional. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan usaha ekonomi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan-kelautan) untuk menghasilkan bahan baku agroindustri dan produk primer yang berdaya saing di pasar lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Kebijakan pembangunan di bidang pertanian yang pelaksanaannya lintas SKPD terkait yaitu melalui Dishutbuntan yang tertuang dalam program-program pertanian bersifat top down, Pemerintah KSB memberikan langsung bantuanbantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan arah kebijakan KSB dan program-program pembangunan pertanian yang tertuang didalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2011-2015, kebijakan di bidang pertanian tidak bisa lepas dari isu-isu pembangunan pertanian, seperti peningkatan produksi dan pendapatan petani. Kebijakan pembangunan pertanian yang di lakukan instansi pemerintahan sangat berpengaruh pada perkembangan pertanian itu sendiri. Dengan Renstra (Rencana Strategi ) 2011-2015 pemerintah dapat merencanakan program apa saja yang betul-betul dibutuh dalam pertanian sehingga sasaran dan tujuan program yang akan dituju tepat sasaran. Dengan demikian akan menjamin pengelolaan sumber daya yang ideal dan tentunya ada jaminan terwujudnya pertanian berkelanjutan. Kebijakan pemerintah daerah KSB di bidang pertanian telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun proses keberadaan program-program yang bersifat top down masih sangat disayangkan. Sikap pemerintah yang tidak partisipatif tersebut tidak memberikan hasil optimal. Dalam pelaksanaan program terdapat intervensi-intervensi dari berbagai kepentingan Salah satunya dengan adanya muatan politik dalam program sebagaimana yang diutarakan oleh Bo berikut ini:
32 “....saya tidak tahu itu, dulu saat musim-musim pemilihan kami disuruh menyampaikan mau apa?nah saya saat itu mau bantuanbantuan terutama traktor, alhamdulillah saya dapat traktor...” Ketidaksesuaian kebutuhan di tingkat perencana dan tingkat pelaksana akan menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi program. Kebijakan Pemerintah KSB yang sudah ada sebaiknya dipertahankan, namun sikap yang memonopoli program dan adanya intervensi-intervensi dapat ditekan agar mampu memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat khususnya petani. Sehingga dengan adanya keterlibatan petani dalam program-program pertanian dapat mengoptimalkan pelaksanaan program. Evaluasi PPSDR Potensi dan peluang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengembangkan sayur-sayuran sangat besar, karena didukung oleh kondisi agroklimat, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Hayati yang memadai, serta perlunya meningkatkan produksi tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan lokal. Meningkatnya permintaan sayur dipacu oleh kebutuhan konsumsi seharihari, menjamurnya usaha dagang makanan kecil-kecilan yang siap saji pada harihari kerja dengan keluhan-keluhan yang sama pada beberapa pengusaha makanan siap saji mengenai harga yang terlalu tinggi. Bertitik tolak dari peluang pasar yang belum terpenuhi kebutuhan sayuran dari petani lokal, maka Pemerintah KSB melalui Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian pada tahun 2011 mencoba membuat peluang pasar tersebut dengan mengacu kepada Kebijakan Pemda KSB dibidang pertanian untuk membantu perbaikan ekonomi masyarakat petani dengan sasaran akhir meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani melalui komoditi sayuran. Perencanaan ini dimulai dari Tahun 2011, dan implementasinya dimulai pada Tahun 2012. Deskripsi Program Program Tahun Program Luas lahan Lokasi Penerima Bantuan Bentuk Bantuan Dasar pelaksanaan
Filosofi Pelaksana Program
: Pengembangan Sayuran Dataran Rendah (PSDR) : Tahun 2012 : 22 hektar (rata-rata 1,33 Ha/petani dari 17 Responden) : Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat : Kelompok Tani, yang kemudian dalam pengelolaannya menjadi petani tunggal : Uang (15 juta/Kelompok Tani), Saprotan (bibit, pupuk, pestisida) dan Alsintan (mulsa, bambu, dan hand tractor) : Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penunjukan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hortikultura dan Penetapan Besarnya Biaya Percontohan Tanaman Hortikultura pada Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan pada Tanggal 4 November 2011. : Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi petani : 1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian KSB.
33 2. Kelompok Tani penerima PPSDR Tujuan Program : a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sayur melalui peningkatan produksi. b. Transfer teknologi ke petani dan petugas. c. Terpenuhinya kebutuhan sayur penduduk KSB. Sumber pembiayaan : APBD murni KSB PPSDR merupakan suatu program yang diberikan Pemerintah Daerah KSB kepada masyarakat/petani dalam bentuk bantuan sosial. Program ini diberikan langsung kepada kelompok tani, namun kenyataannya yang mengelola bantuan adalah petani tunggal pemilik lahan yang terdaftar pada saat penetapan CP/CL. Hal ini memungkinkan adanya unsur lain dibalik bantuan karena adanya bantuan berupa hand tractor yang merupakan teknologi pavorit petani. seperti yang diungkapkan Bo dalam wawancara mendalam berikut ini: “....saya mendapat informasi dari desa kemudian desa langsung meminta saya untuk menanam sayur di tanah kebun saya dengan menceritakan bantuan-bantuan yang akan saya dapat, dan saya setuju karena selain dibiayain juga dapat traktor...” Implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan sehingga adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya, dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan petani akan memberikan dampak kepada sikap petani untuk melaksanakan PPSDR secara kontinyu. Implementasi kajian program yang akan di evaluasi yaitu Program PSDR dengan sasaran petani yang masih mengembangkan program secara mandiri. Tahapan Perencanaan Dalam proses penyusunan PPSDR dengan mengacu kepada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di Bidang Ekonomi sesuai dengan yang tertera pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2011-2015, pemerintah tidak melibatkan langsung masyarakat dalam proses penyusunan program pengembangan pertanian tersebut sehingga PPSDR ini bersifat top down, sesuai dengan hasil pengolahan data kuantitatif yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaannya hanya berkisar 35,29% (6 petani) seperti yang terlihat pada Tabel 6. Hal ini bertolak belakang dengan konsep perencanaan pembangunan dalam pengembangan masyarakat yang mengusung konsep bottom up.
34 Tabel 6.
Keterlibatan Petani pada Tahap Perencanaan dalam Implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang
Keterlibatan Tinggi Rendah Jumlah
Tahapan Perencanaan Petani 6 11 17
persentase (%) 35,29 64,71 100,00
Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa keterlibatan petani pada tahap perencanaan program sangat rendah. Ini seperti yag diungkapkan oleh bapak Bo sebagai berikut : “...saya mendapat informasi dari desa kemudian desa langsung meminta saya untuk menanam sayur di tanah kebun saya dengan menceritakan bantuan-bantuan yang akan saya dapat, dan saya setuju karena selain dibiayain juga dapat traktor...” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program yang turun ke petani tersebut diberikan langsung tanpa mempertanyakan apakah sebenarnya petani butuh atau tidak, sesuai atau tidak dengan lahan dan kemampuan petani. Tahapan Pelaksanaan Program Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Pelaksanaan dimulai dari: 1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi Adapun maksud diadakan identifikasi calon petani dan calon lokasi pada kegiatan pengembangan sayur tersebut adalah untuk mendapatkan petani yang mau dan mampu mengelola usaha taninya dengan baik serta lokasi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diharapkan. Dalam pelaksanaannya yang bertanggung jawab dalam identifikasi calon petani ini sepenuhnya Dishutbuntan KSB. 2. Proses pencairan Proses pencairan bantuan melalui Dishutbuntan KSB berupa Uang yang dilakukan secara bertahap. Realisasi keuangan dilaksanakan pada Tahun 2012 yang diserahkan kepada petani dalam bentuk uang dan bantuan sarana dan prasarana. Menurut petani adanya ketidak setujuan petani pada bentuk bantuan, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada petani berupa bibit, peralatan budidaya serta saprodi lainnya, dari hasil interview beberapa petani tidak setuju dengan model tersebut dan lebih memilih bantuan berupa uang sehingga petani dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di lahan pertaniannya. 3. Pengadaan Dalam pengadaan saprotan (sarana prasarana dan obat-obatan pertanian) untuk pengembangan tanaman sayur ini diserahkan ke pihak ketiga melalui penunjukkan langsung oleh Dishutbuntan KSB, dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi bahan dan sarana produksi yang telah ditentukan oleh
35 Dishutbuntan KSB. Pihak dinas terkait hanya mengawasi membantu memfasilitasi pengadaan bahan dan sarana produksi pertanian. 4. Budidaya Tanaman Dalam budidaya tanaman sayur ini menggunakan sistem bedeng yang menggunakan air lebih hemat dan dapat mengontrol penggunaan air pada lahan. Selagi tanaman sayur tumbuh, air disimpan disaluran untuk mengurangi penguapan dan rembesan. Jenis sayur yang ditanam berupa tanaman sayur yang paling tinggi dikonsumsi oleh masyarakat KSB seperti cabai kecil, cabai besar, tomat, Terong, dan bayam hal ini disesuaikan dengan kondisi agroklimat. 5. Panen Dan Pasca Panen Umur panen untuk 4 jenis sayur yang ditanam tersebut bervariasi berkisar antara 60 hari sampai 150 hari. Tabel 7. Masa Panen Tanaman Sayur No.
Tanaman Cabai Tomat Terong
1 2 3
Nama Latin Hot Papper Tomato Eggplant
Masa Panen dari biji 60-95 hari 80-140 hari 100-150 Hari
6. Pemasaran Dalam pemasarannya sayur dibeli langsung oleh pedagang pengecer ke petani atau konsumen sendiri yang datang ke lokasi untuk membeli tanaman sayur yang masih segar. Kemudahan yang langsung dirasa baik oleh petani, pedagang, maupun konsumen langsung karena lokasi-lokasi penerima bantuan yang dekat dengan rumah penduduk. Selanjutnya dalam pelaksanaan program tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga pada implementasi Program. Implementasi PPSDR pada tahap pelaksanaan ini dinyatakan tidak berjalan dengan baik karena tidak maksimalnya tujuan yang diharapkan yaitu mampu membawa hasil dari program yang dijalankan sehingga adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya, dalam proses pelaksanaan PPSDR petani responden sebagai pelaksana paham dan tahu serta terlibat dalam program. Keterlibatan petani dalam tahap pelaksanaan PPSDR dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. Tabel 8. Keterlibatan Petani pada Tahap Pelaksanaan dalam implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang Keterlibatan Tinggi Rendah Jumlah
Tahapan Pelaksanaan Petani 7 10 17
Persentase (%) 41,18 58,82 100,00
36 Berdasarkan hasil tabel diketahui bahwa keterlibatan petani dalam pelaksanaan program hanya 41,18% (7 petani). Hal ini menunjukkan rendahnya persentase pada tahap pelaksanaan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendampingan dalam proses pelaksanaan program dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ir: “...penyuluh yang wilayah kerjanya di desa ini sama sekali tidak pernah mengunjungi saya ke lokasi, saya berbagi ilmu budidaya sayur dengan penyuluh pertanian yang bukan petugas dari saya yang merupakan kenalan saya...” Beberapa kendala yang dihadapi petani dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman sayur ini seperti pada tingkat pengetahuan budidaya sayur yang masih sangat kurang dan kurangnya disiplin dalam pengaplikasian teknologi sehingga hasil produksi sangat minim dari hasil yang seharusnya, tidak adanya tenaga penyuluh khusus untuk tanaman hortikultura merupakan kendala yang sangat dirasa oleh petani. Tanaman sayur merupakan tanaman yang mampu memberikan keuntungan lebih di tingkat petani jika pengelolaan dan budidayanya tepat, karena hasil produksi yang terjual cukup dirasa oleh petani sendiri dalam mencukupi kebutuhannya. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Program dilapangan Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan monitoring lebih fokus kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan evaluasi (penilaian) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Program PSDR, pemerintah dalam hal ini petugas teknis tidak maksimal melakukan monitoring di tingkat petani pada saat pelaksanaan program sehingga hasilnya pun masih jauh dari tujuan dan sasaran program, hal ini terlihat pada angka yang menunjukkan hanya 58,82% (10 petani) seperti yang terlihat pada tabel 9. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zuh bahwa: “...Serangan hama penyakit dan gulma adalah tantangan terberat pada tanaman sayur, sedangkan petani tidak mendapat bimbingan khusus dalam mengelola usahatani budidaya sayurnya. Sehingga penerapan beberapa pestisida dan pupuk yang dilakukan petani kadang diluar standar penggunaan pestisida. Hal ini juga akan menyebabkan menurunnnya tingkat produksi tanaman sayuran bahkan merugi...”
37 Meskipun pelaksanaan program masih sangat rendah menurut data kuantitatif dan hasil observasi lapangan, keberadaan program mampu memberikan tambahan penghasilan untuk petani dan bisa dirasakan langsung oleh petani itu sendiri selain itu PPSDR juga meningkatkan rasa kekeluargaan. Sebagaimana yang diutarakan Hz bahwa: “......Adanya program usahatani sayur dari Dinas Pertanian memberikan angin segar bagi kami petani yang ingin memiliki penghasilan lebih di bidang usaha tani, karena bertani sayur sangat menguntungkan dari segi ekonominya. Dan ada kepuasan sendiri saat hasil panen dapat dinikmati sendiri sebagai lauk tiap hari di meja makan saya. Usahatani sayur, selain menjadi tambahan yang besar dalam penghasilan rumah tangga juga menjadi bentuk silaturahmi antar tetangga, karena kami bisa memberikan beberapa hasil sayur kepada tetangga. Sehingga dari situkami dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa kekeluargaan di lingkungan kami.....” Tabel 9. Keterlibatan Petani Pada Tahapan Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi PPSDR di Kecamatan Taliwang Tahapan Monitoring dan evaluasi Keterlibatan
Petani
Persentase (%)
Tinggi
10
58,82
Rendah
7
41,18
Jumlah
17
100,00
Berdasarkan Tabel 9 tahap monitoring dan evaluasi program rendah, ini disebabkan oleh rendahnya tingkat monitoring dari SKPD terkait yang telah memberikan bantuan sosial, sehingga kebutuhan petani akan pengetahuan tentang budidaya tanaman sayur yang masih rendah tidak menjadi perhatian pemerintah. Keterbatasan tenaga penyuluh pertanian terutama untuk penyuluh hortikultura menjadi salah satu penyebab rendahnya monitoring ditingkat lapangan oleh petugas teknis. Petani hanya melaksanakan program sesuai dengan kebiasaan dan pendapat-pendapat yang diterima dari orang lain. Tanpa adanya pelatihan langsung oleh SKPD terkait mengenai budidaya sayuran. Dalam pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap PPSDR, aspek pengembangan masyarakat kurang mendapat perhatian terutama pada saat awal mulai kegiatan ini sehingga di dalam merekrut petani selaku petani penerima bantuan tidak memperhatikan aspek pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Program ini bersifat top down planning sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan dari masyarakat petani itu sendiri yang pada akhirnya kegiatan pengembangan tanaman sayur-sayuran yang dilaksanakan petani tidak berjalan optimal. Namun program ini dapat dikatakan berjalan sesuai dengan sasaran yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani karena bisa dirasakan langsung oleh petani itu sendiri. Untuk kedepannya diperlukan bimbingan khusus dari tim tekhnis maupun PPL agar kegiatan dapat berjalan optimal.
38
6 ANALISIS DAN SINTESIS PARTISIPASI PETANI DALAM PPSDR Partisipasi Petani dalam PPSDR Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Partisipasi masyarakat dalam otonomi desa berupa subtansi nyata dari kemampuan masyarakat setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sehingga potensi sumber daya yang sangat melimpah ruah itu bisa dijadikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desadesa bersangkutan. Maka bantuan pemerintah daerah berupa financial (keuangan), program pembangunan, dan pelimpahan kewenangan merupakan syarat yang perlu dipenuhi. Meskipun hasil harus terbatas pada beberapa hal yang dianggap penting bagi percepatan pembangunan kemandirian desa. Kenyataan partisipasi masyarakat desa yang dianggap kunci keberhasilan pembangunan otonomi daerah justru menunjukkan keterlibatan yang rendah. Artinya masyarakat desa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk melibatkan diri dalam pembangunan di desanya. Bahkan banyak objek pembangunan pedesaan yang masih dilakukan secara sepihak dari atas (TopDown). Sehingga sasaran pembangunan tidak sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat setempat. Dalam PPSDR petani merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program tersebut. Pada tahap perencanaan dari hasil wawancara dan interview dengan informen dan responden diketahui bahwa keterlibatan petani dalam perencanaan sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari persentase keterlibatan petani sebesar 52,94% (9 petani) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 10. Tabel 10. Partisipasi Petani pada Tahap Perencanaan dalam PPSDR di Kecamatan Taliwang
Keterlibatan
Tahapan Perencanaan Petani
Persentase (%)
Tinggi
9
52,94
Rendah
8 17
47,06
Jumlah
100
Berdasarkan Tabel 10 di atas di ketahui bahwa rendahnya tingkat partisipasi pada petani ini menunjukkan sikap top down dari pemerintah masih dominan terhadap program. Sama seperti yang di utarakan oleh Bapak Ir :
39 “....saya tau ada program dikasih tau sama temen yang kerja di Dinas Pertanian. Saya disuruh buat proposal biar dikasi bantuannya, dan diajukan ke Dishutbuntan, seminggu setelah saya masukkan proposal dipanggil lagi untuk urusan administrasi...” Program-program pemerintah diberikan kepada petani setelah program sudah terbentuk, petani hanya sebagai pelaksana dari program tanpa pernah di ikut sertakan dalam proses penyusunan program. Keberadaan musrembang desa tidak dapat menghimpun semua keinginan masyarakat desa terutama petani, karena musrembang hanya menjadi tempat musyawarah dan wadah untuk mereka yang memiliki pengaruh/kekuatan di daerah tersebut. Hal ini seperti yang di utarakan oleh Ir: “....saya pergi ketempat musrembang desa, hanya menjadi pendengar saja karena apa yang diinginkan juga belum tentu dikasi. Jadi ya... kita pergi buat ngisi kursi saja biar tidak kosong, kalau program-program yang disetujui ya paling yang diminta oleh orang-orang yang dekat dengan kades, yang sering dapat proyek...” Pada tahap pelaksanaan PPSDR, proses administrasi pencairan berjalan cukup baik, ini dilakukan sesuai prosedur yang ada di Dishutbuntan sebagai pelaksana PPSDR. Petani aktif dan mengikuti prosedur yang ada dari awal hingga proses pencairan akhir, karena pelaksana program merupakan petani maka dalam pelaksanaan petani sehingga memiliki tingkat partisipasi tertinggi ada pada tahap pelaksanaan. Keterlibatan petani dalam pelaksanaan program dapat mengukur bagaimana tingkat keberhasilan dari PPSDR ini, petani dapat berpartisipasi langsung bagaimana menentukan sikap dan mengambil keputusan terhadap program, sehingga petani mengetahui apa yang perlu ditambahkan dalam pelaksanaan program sehingga program dapat mencapai sasaran. Dari hasil olah data, partisipasi petani dalam pelaksanaan juga masih terlihat rendah. Meskipun PPSDR memberikan manfaat yang besar terhadap petani, terutama dalam penghasilan. Partisipasi petani dalam pelaksanaan hanya 47,06% (8 petani). Seperti terlihat pada Tabel 11, berikut ini. Tabel 11. Partisipasi Petani pada Tahap Pelaksanaan dalam PPSDR di Kecamatan Taliwang
Keterlibatan
Tahapan Pelaksanaan Petani
Persentase (%)
Tinggi
8
47,06
Rendah
9 17
52,94
Jumlah
100
Meskipun petani adalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan namun partisipasi petani terhadap kegiatan lain di dalam program yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan seperti rapat kegiatan yang dilaksanakan di dinas tidak
40 sepenuhnya ikut dalam jadwal karena keterbatasan informasi. Seperti yang diungkapkan bapak Bo berikut ini: “ ...kami kadang ketinggalan berita kalau ada hal-hal yang baru mengenai program ini, karena mereka menyampaikan informasi melalui undangan ataupun telepon, saya tidak punya telepon, kalau ada undangan saat ada pertemuan kadang terbentur dengan jadwal kita dilahan, kadang juga undangan baru kita lihat setelah pertemuan, yah jadi hasil pertemuan ya kami terima saja. Walaupun tidak sesuai keinginan, resikolah karena kami tidak hadir...” Respon Petani PPSDR dan Hubungannya dengan Tingkat Partisipasi Petani Secara sosiologis, respon terhadap program pembangunan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perubahan sosial, karena bagaimana anggota masyarakat menanggapi ide-ide yang terkandung dalam pembangunan merupakan suatu proses adaptasi. Dalam masyarakat sendiri terdapat perbedaan kemampuan menanggapi ide-ide pembangunan sehingga bermanfaat untuk perbaikan tingkat kehidupan. Pentingnya respon petani dalam mendukung suatu program karena dalam program pembangunan biasanya terkandung ide-ide, cara-cara atau sarana yang disebarkan ke dalam suatu masyarakat dengan harapan dapat mengubah cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang bersangkutan. Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik buruk, positifnegatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristalkan sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 1997). Sikap positif petani terhadap program diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk mengembangkan PPSDR dengan sungguh-sungguh. Petani sangat mendukung keberadaan PPSDR hal ini dapat dilihat dari sikap petani melalui wawancara dan hasil survei di lapangan, petani sangat senang dengan program. Namun ketika petani dihadapkan kepada pengembangan program secara mandiri tanpa bantuan meskipun program tersebut sangat memberikan manfaat terutama dari segi ekonomi dan nilai sosial maka petani memberikan respon negatif. Hal ini menunjukkan bahwa petani sangat senang dengan bantuan programnya tetapi belum mampu melaksanakan tujuan program yang mandiri dan berkelanjutan. Sikap petani terhadap dukungan bantuan program tersebut dapat dilihat dari persentase sikap setuju terhadap program pada Tabel 12 Berikut ini.
41 Tabel 12. Respon Petani menurut Sikap Petani terhadap PPSDR Sikap Positif Negatif Jumlah
Respon Petani Petani 10 7 17
Persentase (%) 58,82 41,18 100
Berdasarkan Tabel 12 di atas diketahui bahwa sikap positif petani hanya sebesar 58,82% (10 petani), hal ini menunjukkan bahwa penilaian petani terhadap program disesuaikan dengan kebutuhan petani itu sendiri. Untuk melihat ada tidaknya hubungan respon petani melalui sikap petani penerima bansos PPSDR terhadap tingkat partisipasi program dilakukan uji statistik dengan teknik korelasi, dengan menggunakan tabulasi silang (crosstabulation). Uji ini dilakukan karena ingin menguji apakah dua variabel bersifat independen (tidak berhubungan) atau dependen (berhubungan). Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Tabulasi silang didapat hasil seperti pada tabel 13 berikut. Tabel 13. Pengaruh Sikap Petani Terhadap Tingkat Partisipasi dalam PPSDR Tingkat Sikap Negatif Positif
Tingkat Partisipasi (%) Rendah 57 50
tinggi 43 50
Jumlah (%) 100 100
Petani yang memiliki respon positif terhadap PPSDR tingkat partisipasinya terhadap program sebesar 50% rendah dan 50% tinggi. Artinya, tidak ada kecenderungan sikap yang terlihat pada PPSDR terhadap partisipasi. Kecendrungan sikap tersebar merata, yang berarti TIDAK ADA HUBUNGAN antara Sikap dengan tingkat partisipasi petani terhadap PPSDR, hal ini menjawab bahwa hypotesa tidak terbukti . Tingginya sikap positif petani terhadap PPSDR belum tentu diiringi oleh tingkat pertisipasi petani tersebut didalam program. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Zuh: “...kami sangat senang dengan keberadaan program, kami akan terus menanam sayur selama program tetap ada. Tapi kalau proggram ditiadakan kami tidak akan mampu mengembanngkan tanaman sayuran ini tanpa bantuan dari pemerintah, karena kami belum mampu mandiri, tau sendirikan bagaimana mahalnya biaya budidaya sayuran itu...” Pernyataan bapak zuhri tersebut menunjukkan bahwa sikap positif petani terhadap program belum tentu dapat meningkatkan partisipasi petani tersebut terhadap tujuan sebenarnya dari program tersebut. Pengetahuan mencerminkan tingkat kesadaran petani untuk mencari dan menerima informasi inovasi teknologi. Artinya, pengetahuan yang tinggi dimiliki oleh petani yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi pula. Kesadaran yang
42 tinggi mendorong petani untuk lebih memberdayakan diri mereka sendiri dengan meningkatkan pengetahuannya (Apps dalam Sadono D, 2008). Pengetahuan merupakan tahap awal dari persepsi yang kemudian mempengaruhi sikap dan pada gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan. Dengan adanya wawasan petani yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya sikap yang pada gilirannnya mendorong terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik pada petani diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar tehadap pembangunan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa peningkatan pengetahuan petani penerima Bansos PPSDR dalam budidaya sayuran melalui pemanfaatan lahan yang ada, meningkat. Petani yang menyatakan pengetahuan meningkat sebesar 41,18% (7 Petani) Seperti terlihat pada tabel 14 di bawah ini. Tabel 14. Respon Petani menurut Pengetahuan terhadap PPSDR Penggetahuan Tinggi Rendah Jumlah
Petani
Persentase (%) 7 10 17
41,18 58,82 100
Meskipun tidak terjadi peningkatan pengetahuan secara signifikan, petani cukup memahami tentang budidaya sayur. Pengalaman petani dalam pengolahan lahan mempengaruhi pengetahuan petani. Peningkatan Sumberdaya Petani dalam budidaya diterjemahkan dalam bentuk peningkatan pemahaman petani terhadap tanaman sayur. Peningkatan sumberdaya petani dalam budidaya sayur meliputi : a. Pemahaman pengolahan tanah Dalam melakukan kegiatan pengolahan tanah petani mendapat ilmu tentang pengolahan tanah yang baik untuk komoditi sayuran yang diarahkan oleh penyuluh lapangan, yaitu dengan cara tanah dibersihkan dari rerumputan, kemudian baru dilakukan pengolahan tanah dengan cara membajak sebanyak satu kali dan dibuat bedengan dengan ukuran lebar lebih kurang 1,20 sampai 1,50 meter, panjang sesuai situasi lapangan, tinggi bedengan lebih kurang 20 centimeter, jarak antar bedengan lebih kurang 40 centimeter. Kemudian bedengan diratakan dengan memakai garu. b. Pemahaman pemupukan Petani pada umumnya belum mengetahui teknik pemupukan secara benar pada tanaman sayur karena kegiatan ini merupakan kegiatan baru bagi mereka. Petani mengikuti petunjuk petugas penyuluh lapangan. c. Pemahaman terhadap penanaman Pemahaman terhadap penanaman sayur umumnya menseragamkan cara penanaman sayur, yaitu dengan sistem sebar pada bedengan. d. Pemahaman penyiraman Pemahaman petani tentang teknologi pengairan pada tanaman sayur berbeda dengan tanaman padi yang biasa mereka budidayakancukup baik. Akan tetapi dalam aplikasinya petani sering membuat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Hal ini disebabkan kurangnya kedisiplinan petani dalam berusaha untuk menghemat biaya produksi, dalam hal ini biaya pemakaian bahan bakar minyak.
43 e. Pemahaman penyiangan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman petani terhadap penyiangan secara umum sudah baik, pada umumnya petani melakukan penyiangan 2 sampai 3 kali selama satu kali proses produksi atau dengan melihat keadaan populasi tanaman penggangu. Akan tetapi petani dalam beberapa hal masih melakukan penghematan biaya tenaga kerja penyiangan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam satu proses produksi seringkali petani hanya melakukan satu kali penyiangan, dengan alasan bahwa populasi tanaman penggangu belum terlalu mengganggu, padahal jika dilihat bahwa populasi tanaman penggangu saat itu sudah mengganngu tanaman produksi dan berpeluang dapat menurunkan hasil panen. Persoalan ini umumnya disebabkan kurangnya disiplin petani serta adanya upaya untuk menghemat biaya produksi yang dikeluarkan (biaya tenaga kerja), sehingga petani hanya mengerjakan sendiri semampunya. f. Pemahaman penjarangan/penyisipan Dari hasil wawancara diketahui bahwa petani melakukan penjarangan/ penyisipan pada saat umur tanaman sepuluh sampai enam belas hari setelah tanam atau pada saat tanaman telah berhelai daun tiga. Petani juga cukup paham mengenai kemanfaatan penjarangan/penyisipan tanaman ini. g. Pemahaman perlindungan tanaman Dalam usaha tani sayur penggunaan pestisida harus dieliminir sedemikian rupa sehingga sayur yang dihasilkan kandungan residu pestisidanya dibawah ambang toleransi untuk kesehatan, dengan kata lain menghasilkan sayur yang aman untuk dikosumsi. Hasil wawancara mendalam dengan petani sayur menunjukkan bahwa petani tahu tentang teknologi perlindungan tanaman dan paham mengenai tata cara penggunaan pestisida yang direkomendasikan oleh petugas penyuluh dinas pertanian baik jenis pestisida, dosis pestisida dan waktu aplikasi, namun dalam pelaksanaannya petani tetap saja menggunakan pestisida diluar anjuran standar. Hal ini menurut mereka untuk melindungi tanaman dari hama penyakit yang akan menurunkan produksi. h. Pemahaman teknologi penanganan panen dan pasca panen. Penanganan panen dan pascapanen merupakan salah satu kegiatan yang dipandang penting dalam usaha budidaya sayur. Puncak dari seluruh kegiatan budidaya sayur terjadi pada kegiatan penanganan panen dan pasca panen. Dari hasil wawancara diketahui bahwa petani telah mengerti tatacara penanganan panen dan pasca panen yaitu dalam hal penyediaan alat untuk kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan petugas penyuluh lapangan diketahui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen untuk sayur, yaitu : (1) Mengidentifikasi waktu yang tepat untuk memanen sayur; (2) Membuang bagian sayur yang tidak diinginkan dan yang rusak serta menempatkan sayuran hasil panen; (3) Menyusun sayur dalam keranjang plastik dengan alas kertas koran dan seluruh sisi keranjang kemudian ditutup dengan kertas koran masing-masing 2 lembar sehingga koran yang dibutuhkan sebanyak 12 lembar untuk 1 keranjang; (4) Mengikat sisi keranjang kedua sisi dengan menggunakan tali rapia secara baik; (5) Menempatkan sayuran yang telah dipanen ditempat yang teduh agar terhindar dari sinar matahari secara langsung sampai sayur diambil sama pembeli pengumpul/pengecer.
44 Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa secara teoritis peningkatan sumberdaya petani dalam penerapan teknologi budidaya sayur cukup baik, akan tetapi dalam aplikasinya di lapangan, petani dalam melaksanakan kegiatan usahanya seringkali keluar dari petunjuk yang telah didapatnya dari petugas teknis/PPL, hal ini dilakukan petani disebabkan untuk menghemat biaya produksi. Hal lainnya adalah kurangnya kedisiplinan petani dalam mengelola usahanya. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab petani terhadap penggunaan dana dan pemanfaatan PPSDR. Sehingga dibeberapa tempat program ini tidak berjalan dengan baik, bahkan berhenti setelah habisnya tanaman dan pada saat tahun bantuan berakhir. Untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap tingkat partisipasi maka dilakukan uji statistik melalui tabulasi silang (crosstabulation) dengan teknik korelasi. Hasil Uji Tabulasi silang terlihat pada Tabel 15 berikut ini. Tabel 15. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Partisipasi dalam PPSDR Tingkat Respon Pengetahuan rendah tinggi
Tingkat Partisipasi (%) Rendah Tinggi 50 50 57 43
Jumlah (%) 100 100
Pada petani penerima bantuan PPSDR dengan tingkat pengetahuan, 50% tingkat Partisipasinya, sedangkan pada petani dengan tingkat pengetahuan rendah, tingkat partisipasinya juga 50%. Maka, pada tabel tersebut tidak terihat adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat partisipasi. Sehingga disimpulkan bahwa TIDAK ADA HUBUNGAN antara Tingkat Pengetahuan dengan Tingkat Partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa hypotesa tingkat pengetahuan petani berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam PPSDR tidak terbukti. Bertambahnya pengetahuan petani dalam PPSDR tidak menunjukkan partisipasi petani meningkat. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah masalah pendampingan dan pengelolaan dalam budidaya sayur, baik dari segi sosial maupun ekonominya. Kondisi Sosial Ekonomi Petani dalam PPSDR dan Hubungannya dengan Tingkat Partisipasi Kondisi sosial ekonomi dalam kajian ini dilihat dari tingkat pendapatan setelah program dan luas lahan yang dimiliki petani. Tingkat pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh kepala keluarga beserta anggota keluarganya yang bersumber dari sektor formal, sektor informal dan sektor subsistem dalam waktu satu bulan yang diukur berdasarkan rupiah (Soemardi dan Hans Dieter Evers, 1982: 8). Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diskusi dengan para informan, serta dari hasil olah data dapat dilihat kondisi sosial penerima bantuan dari 17 petani responden dipengaruhi oleh usia rata-rata 44 tahun, jumlah tanggungan
45 keluarga rata-rata 3 jiwa, luas lahan rata-rata 1,3 Ha, jumlah keluarga yang bekerja rata-rata 1 orang (lampiran 3.a). Terdapat perbedaan tingkat pendapatan petani penerima bantuan, pada saat sebelum dan sesudah adanya bantuan program, hal ini terlihat dari persentase hasil yang menunjukkan angka 58,9% mengalami perubahan peningkatan pendapatan perbulan saat panen, seperti yang terlihat pada Gambar 7. 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -
3,750,000
2,208,824
Sebelum
Sesudah
Gambar 7.Grafik perubahan pendapatan sebelum dan sesudah PPSDR Meskipun pendapatan meningkat tetapi petani PPSDR masih berada dibawah garis kemiskinan jika dilihat dari kebutuhan sehari-hari per orang dari jumlah tanggungan kelurga petani. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dollar As per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut (Suharto, 2010). Kebutuhan anggota keluarga petani per orang pada bulan-bulan panen dapat terpenuhi, namun diluar bulan tersebut penghasilan petani ikut menurun dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh bapak Bo: “....penghasilan saya jadi tinggi karena pada saat panen saya dapat menjual sayuran 100 ribu sampai 200 ribu setiap hari, itu hanya di sekitar sini saja, tapi kalau panen besarnya saya bisa dapat 750 ribu sampai 1 juta sehari. Kalau hari biasa tanpa tanam sayur saya tidak ada penghasilan seperti itu, jadi kalau balik musim ujan saat tidak tanam sayur maka saya gak dapat uang harian dan penghasilan saya juga menciut...” PPSDR ini menjadi sangat penting ketika terjadinya perubahan dalam ekonomi rumah tangga karena akan berpengaruh kepada semua faktor, seperti pendidikan dan masalah sosial yaitu kemiskinan. Ketidakberdayaan petani pada saat bantuan sosial dari pemerintah habis membawa dampak lain dalam kehidupan petani. Petani tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya jika panen sayuran sudah habis. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyakat dengan melihat kondisi penghasilan petani agar petani mau mengusahakan tanaman sayur meski tanpa bantuan pemerintah. Pengaruh pendapatan petani terhadap partisipasi dalam PPSDR pada tabulasi silang dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini.
46 Tabel 16. Pengaruh Tingkat Pendapatan Petani setelah Program Terhadap tingkat Partisipasi dalam PPSDR Tingkat Partisipasi (%) Rendah Tinggi 75 33
Tingkat Pendapatan Rendah Tinggi
Jumlah (%) 25 67
100 100
Dari kondisi sosial ekonomi petani penerima bantuan PPSDR melalui uji statistik, terdapat hubungan linier antara tingkat pendapatan petani dengan partisipasi, yang arttinya semakin tinggi pendapatan petani semakin tinggi tingkat partisipasi petani dalam PPSDR. Dan sebaliknya jika pendapatan petani rendah maka partisipasi petani dalam PPSDR juga rendah. Jadi ADA HUBUNGAN antara tingkat pendapatan petani dengan partisipasi petani dalam PPSDR. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hypotesa ada hubungan linier antara tingkat pendapatan petani dengan partisipasi petani dalam PPSDR terbukti. Meskipun meningkatnya pendapatan petani dalam budidaya sayur, hal tersebut tidak serta merta membawa petani untuk lebih bertanggung jawab terhadap program. Rasa tanggungjawab petani terhadap pelaksanaan program secara moral rata-rata tidak diperhatikan mengingat PPSDR merupakan bantuan sosial yang tidak menuntut untuk pengembalian dana. Ini seperti diungkapkan oleh bapak Ir bahwa: “....tidak ada tanggung jawab apa-apa karena program ini merupakan bantuan sosial yang tidak menuntut untuk dikembalikannya dana, jadi saya senang menerima bantuan sosial tersebut karena lahan yang saya pakai juga saya usahakan padi hanya 1 kali musim tanam....” Peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan ketika suatu program dapat merubah keadaan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Selain pendapatan, kepemilikan lahan petani juga menjadi sorotan untuk mengetahui tingkat partisipasi petani dalam PPSDR. Luas lahan petani penerima bansos PPSDR di Kecamatan Taliwang rata-rata 1,33 Ha. Luas lahan menurut jumlah petani dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini. 7 6 5 4 3 2 1 0 0.7
0.8
1
1.3
1.4
1.5
Gambar 8. Grafik Kepemilikan Lahan Petani
2
47 Berdasarkan Grafik 8 diketahui bahwa petani paling banyak menduduki/memiliki luas lahan sebanyak 1 Ha yaitu sekitar 6 petani. Dan petani yang memiliki luas lahan terbesar dalam PPSDR adalah sebesar 2 Ha dimiliki oleh masing-masing 3 petani. Untuk mengelola lahannya yang cukup luas tersebut petani harus berperan aktif dalam segala inovasi agar pemanfaatan lahannya optimal, mengingat kondisi lahan di KSB cenderung kering, seperti yang diungkapkan Bo berikut ini: “....kalau sepanjang tahun saya tidak bisa jamin, karena sekarang sering terjadi kekeringan, sementara tanaman sayur kalau tidak ada air hasilnya juga jelek, kebanyakan air juga diserang penyakit sama busuk. Kalau masalah kelebihan air masih bisa diatasi karena kami menanam dengan bedeng kecuali banjir...” Untuk melihat tingkat partisipasi petani penerima bansos PPSDR ini dilakukan uji tabulasi silang dengan teknik uji korelasi. Sesuai dengan hasil pengujian koefisien korelasi temyata dilihat dari luas lahan petani penerima bantuan PSDR dan hubungannya dengan partisipasi, semakin luas lahan petani semakin baik partisipasi petani dalam program seperti terlihat pada Tabulasi silang uji statistik pada Tabel 17 berikut ini. Tabel 17. Pengaruh Luas Lahan Terhadap Tingkat Partisipasi petani dalam PPSDR Tingkat Luas Lahan Luas Sempit
Tingkat Partisipasi (%) Rendah Tinggi 44 56 63 38
Jumlah (%) 100 100
Berdasarkan Tabel 17 di atas, maka diketahui bahwa ada hubungan linier antara luas lahan dengan tingkat partisipasi petani dalam PPSDR, yaitu semakin luas lahan maka semakin tinggi tingkat partisipasi dan sebaliknya semakin sempit lahan maka semakin rendah tingkat partisipasinya. Sehingga dari analisa pengaruh luas lahan terhadap tingkat partisipasi terbukti menunjukkan bahwa hypotesa ada hubungan linier antara Luas lahan petani dengan partisipasi petani dalam Program PSDR.
48
7 PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PETANI DALAM PPSDR Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (Community Development) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan di mana peran pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergi. (http//www.eeqbal.blogspot.com). Berbicara mengenai strategi berarti secara langsung kita berbicara mengenai bagaimana cara mencapai suatu tujuan bersama untuk kepentingan bersama pula yang dilakukan melalui cara-cara yang disepakati secara bersama. Konsep yang dijalankan oleh Pemerintah KSB dalam penyusunan program selalu menggunakan cara pendelegasian program dari atas ke bawah (Top Down). Salah satu program yang telah dilaksanakan yang bersifat top down tersebut adalah PPSDR. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut munculkan dua premis kepermukaan, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya tujuan yang tetapkan yaitu keberlanjutan dari program. Sedangkan harapan muncul adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam PPSDR. Oleh karena itu, PPSDR yang dilaksanakan oleh Dishutbuntan KSB ini lebih menekankankan pada peningkatan partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, sehingga program-program yang dilaksanakan tersebut mendukung tercapainya visi Pemerintah KSB. Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (suistanable). Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Perancangan kegiatan atau program pengembangan hortikultura tertuang pada Renstra Kabupaten Sumbawa Barat (2011-2015) yang disusun berdasarkan kepentingan pembangunan Ekonomi dan masyarakat Sumbawa Barat. Perancangan kebijakan atau penyusunan program yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis (2011-2015), merupakan tindak lanjut dari implementasi program-program sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui musrembang baik tingkat rumah tangga, desa, kecamatan dan kabupaten. Selain itu dari berbagai rekomendasi hasil penelitian ataupun evaluasi program dari lembaga independen.
49 Untuk program pengembangan masyarakat yang termuat dalam dokumen Renstra (2011-2015), akan dilanjutkan ketahapan lima tahunan berikutnya (2016 – 2020). Akan tetapi sebelum masuk pada tahap penyusunan Renstra lima tahun berikutnya, sangat penting untuk dilakukan review dan penyusunan kembali berbagai program pengembangan masyarakat tersebut secara menyeluruh, melibatkan partisipatif masyarakat setempat baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun monitoring evaluasi program, disamping itu melakukan diskusi terus menerus dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sebuah forum yang terintegrasi dari aras desa hingga aras kabupaten, sehingga tersusun program aksi sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Sumbawa Barat. Penyusunan perencanaan program aksi dilakukan dengan melihat hasil analisa PPSDR pada saat implementasi program dan tingkat partisipasi petani dalam bentuk penerimaan dan penerapan program serta kondisi sosial ekonominya. Sehingga dilakukan Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (tantangan). Identifikasi SWOT bertujuan untuk mengetahui potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penyajian hasil Analisis SWOT ini dilakukan ke tingkat kabupaten sebagai suatu program lanjutan yang lebih efektif. Potensi dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi petani dalam PPSDR maka dilihat peluang dan hambatan utama. Pemetaan identifiasi SWOT dalam PPSDR dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini.
50 Tabel 18. Analisis SWOT untuk Strategi Peningkatan Partisipasi Petani dalam PPSDR INTERNAL
EKSTERNAL (O) OPPORTUNITY: 1. Akses ke Pemda KSB cukup mudah 2. Kebutuhan Masyarakat yang tinggi 3. Dana dari lembaga Keuangan yg tersedia 4. Pangsa Pasar terbuka
(T) TREATH: 1. Harga Saprotan Naik 2. Saingan dari produk sejenis 3. Banyaknya produk hortikultura dari luar KSB 4. Katidak pastian harga
(S) STRENGTH : 1. Pelaksanaan PPSDR cukup Baik di beberapa petani 2. Adanya tujuan pengembangan PPSDR yaitu meningkatkan kesejahteraan 3. Adanya tujuan program utama pembangunan pertanian KSB 4. Adanya asosiasi petani dan pedagang sayur
(SO): 1. Identifikasi komoditas usahatani sayuran sesuai dengan peluang pasar, skill dan sumberdaya lokal yang dimiliki 2. Memilih dan menetapkan jenis usaha yang compatible untuk dijadikan komoditi unggulan. 3. Pengembangan kelembagaan usahatani melalui usaha produktif yang berkelanjutan disesuaikan dengan keadaan konsumsi masyarakat. 4. Memberikan mediasi kepada petani untuk memperoleh akses pendanaan dari lembaga keuangan melalui jaringan pemerintah KSB. (ST) 1. Meningkatkan jaringan dengan membentuk suatu perkumpulan serta berproduksi sesuai dengan trend pasar komunitas. 2. Memanfaatkan kebijakan pemda KSB untuk mengendalikan masuknya produk dari luar melalui kelembagaan terkait. 3. Memfasilitasi petani untuk dapat meningkatkan kualitas produk.
(W) WEAK: 1. Sikap petani terhadap PPSDR yang masih rendah. 2. Pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya yang baik, memasarkan dan mengelola usaha masih lemah. 3. Pendampingan tenaga pertanian yang terbatas. 4. Pendapatan petani yang masih rendah diluar musim tanam sayur. 5. Lahan yang bergantung kepada musim dan cenderung kering. (WO): 1. Mendorong Partisipasi petani dalam perencanaan dan implementasi PPSDR 2. Melakukan pelatihanpelatihan tentang budidaya sayuran mulai dari cara, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan lahan sampai kepada pengelolaan keuangan agar menjamin terserapnya dana dan akses permodalan. 3. Penekanan aspek pendampingan pada budidaya sayur dengan melihat sumber daya lokal sesuai trend masyarakat. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap oleh stakeholder terkait. (WT): 1. Memfasilitasi masyarakat petani untuk mencari jalan keluar mengenai permasalahan saprotan. 2. Melakukan pelatihan tentang budidaya dan manajemen usahatani sayuran. 3. Alih teknologi 4. Diversifikasi tanama sayuran yang dapat dikembangkan untuk mengakses permodalan.
51 Dari analisis SWOT di atas disusun kegiatan aksi yang disesuaikan dengan skala prioritas. Kemudian dilakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan ditingkat kabupaten yaitu pihak dari Dishutbuntan sebagai pelaksana teknis Program. Dari BKP5K sebagai pendamping petani di lapangan, pihak dari Bappeda sebagai pengatur kebijakan anggaran. Untuk penyediaan anggaran dalam diskusi juga hadir dari DPPKD dan dilibatkan Asosiasi Petani dan Pedagang Sayur Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam diskusi diputuskan bahwa akan dianggarkannya kegiatan berupa bantuan sosial kepada petani untuk pengembagan Sayuran dataran rendah berkelanjutan. Program ini akan menjadi program lanjutan dari program-program pertanian komoditi hortikultura yang ada sebelumnya. Strategi peningkatan partisipasi ini dilakukan melalui strategi W-O, yaitu: 1. Mendorong Partisipasi petani dalam perencanaan dan implementasi PPSDR. 2. Melakukan pelatihan-pelatihan tentang budidaya sayuran mulai dari cara, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan lahan sampai kepada pengelolaan keuangan agar menjamin terserapnya dana dan akses permodalan. 3. Penekanan aspek pendampingan pada budidaya sayur dengan melihat sumber daya lokal sesuai trend masyarakat. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap oleh stakeholder terkait. Strategi tersebut kemudian disusun menjadi rancangan aksi (kegiatan) yang bertujuan untuk : 1. Meningkatkan partisipasi petani dalam PPSDR; 2. Menjadikan usaha tani sayuran sebagai pendapatan utama petani; 3. Meningkatkan pengetahuan petani dalam budidaya sayur; dan 4. Mempercepat proses kemandirian petani; Untuk tahap ini dari hasil diskusi dengan para partisipan perancangan program yang dilakukan secara partisipatif fokus pada tujuan pertama yaitu meningkatkan partisipasi petani dalam PPSDR. Kegiatan ini diberi nama Pengembangan Sayuran Dataran Rendah Berkelanjutan. Uraian Program pertanian dalam peningkatan partisipasi melalui kegiatan Pengembangan Sayuran Dataran Rendah Berkelanjutan menurut uraian kegiatan, rencana dan waktu kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas yang diambil berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 19.
52
52
Tabel 19. Perancangan strategi (program aksi) peningkatan patisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial PSDR berkelanjutan No.
Uraian Kegiatan
1.
Mengadakan Rapat dengan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan PPSDR berkelajutan Identifikasi CP/CL
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Penetapan CP/CL melalui SK Bupati Pelaksanaan kelengkapan Administrasi di SKPD terkait Proses Pencairan dilaksanakan secara bertahap Proses Pelaksanaan PPSDR di lapangan Monitoring dan Pelaporan Mengembangkan Usaha Tani Hortikultura komoditi lainnya
Keterangan: CP/CL Dishutbuntan BKP54K
Satuan Volume
waktu
Kali
1
Akhir 2015
orang
70
orang
70
kali
2
Awal Januari 2016 Pertangahan Januari 2016 Akhir Januari 2016
kali
3
kali
3
Kali
12
Sumber Pihak Terlibat Dana APBD KSB Kades, BKP5K, Dishutbuntan, Asosiasi Petani dan Pedagang Sayur, APBD KSB Dishutbuntan, BKP5K, Petani APBD KSB Dishutbuntan dan BKP5k , Petani APBD KSB Petani dan Dishutbuntan ,
Awal tanam, APBD KSB pemeliharaan dan mendekati panen Dilakukan awal APBD KSB penanaman Setiap akhir APBD KSB bulan Tahun APBD KSB selanjutnya
: Calon Penerima dan Calon Lokasi : Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Petani, Dishutbuntan, Lembaga Keuangan Petani dan mitratani, BKP5K Petani, BKP5K, Dishutbuntan Dishutbuntan, BKP5K, Petani
Metode
Tujuan
Diskusi, Agar adanya kesesuaian Partisipasi kebutuhan antara petani dengan penganggaran kegiatan. Evaluasi, partisipasi Evaluasi, partisipasi Partisipasi
Partisipasi
Partisipasi Partisipasi & evaluasi Diskusi partisipatif
Agar bantuan tepat sasaran Dasar mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemda KSB Untuk proses pelulusan pencairan dana dan untuk proses monev dari pemerintah Memudahkan dalam memonitoring penggunaan dana bansos sesuai dengan persentase pekerjaannya. Implementasi program dari pemerintah Untuk evaluasi kemajuan program yang dilaksanaan setiap bulan Untuk mengembangkan potensi usahatani lain diluar tanaman pangan dan tanaman sayuran yang mulai berkembang
53
8 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil kajian tentang pengembangan sayuran dataran rendah di kecamatan Taliwang, dapat disimpulkan bahwa: 1. Implementasi program dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program tidak berjalan dengan baik yang berarti masih rendah. 2. Partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaannya masih rendah. 3. Tidak Ada Hubungan antara respon petani (sikap dan Pengetahuan) dengan Tingkat Partisipasi, sehingga respon petani tidak mempengaruhi tingkat partisipasi. 4. Adanya hubungan linier pada kondisi sosial ekonomi petani dengan tingkat partisipasi, menunjukkan bahwa semakin tinggi kondisi sosial ekonomi petani semakin tinggi tingkat partisipasinya. 5. Strategi peningkatan Partisipasi Petani dalam PPSDR berkelanjutan adalah strategi WO yaitu: 5. Mendorong Partisipasi petani dalam perencanaan dan implementasi PPSDR. 6. Melakukan pelatihan-pelatihan tentang budidaya sayuran mulai dari cara, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan lahan sampai kepada pengelolaan keuangan agar menjamin terserapnya dana dan akses permodalan. 7. Penekanan aspek pendampingan pada budidaya sayur dengan melihat sumber daya lokal sesuai trend masyarakat. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap oleh stakeholder terkait.
Saran Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam PPSDR di Kecamatan Talliwang, adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keberadaan petani dalam perencanaan dan implementasii program agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/petani di lapangan. 2. Peran penyuluh pertanian harus di aktifkan. 3. Perlunya menumbuhkan rasa tanggung jawab petani terhadap program melalui monitoring-monitoring yang rutin dilapangan. 4. Perlunya pelatihan-pelatihan budidaya sayur agar pengelolaan usahatani terseebut dapat optimal.
54
DAFTAR PUSTAKA Anonimous, 2011. Keputusan Bupati Tentang Penunjukkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hortikultura pada Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2011. Anonimous, 2013. Pedoman Teknis Pengembangan Sayur dan Obat Tahun 2014. Ditjen Hortikultura. Kementerian Pertanian. BAPPEDA KSB. 2011. Rencana Strategis. Sekretariat Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat. Adiyoga, W. 1999. Pola pertumbuhan produksi beberapa jenis sayuran di Indonesia. J. Hort. 9(2): 258−265. Ady. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. [Internet]. [Diakses 2 9 Januari 2015]. Diunduh dari: http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/11377/BAB%20II. %20Pendekatan%20Teoritis_I09ana.pdf;jsessionid=9C64366881BE098B 4BA6F7778D014F98?sequence=6 Ancok, D. 1997. Teknik Penyusunan Skala Pengukuran. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Arikunto, Suharsimi.1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Azwar, S. (1997). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Azwar, S., 2005, Penyusunan Skala Psikologi cetakan ke V. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. Edward III, Merilee S. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington. Fauzia L. Dan Tampubulon H.1991.Pengaruh Keadaan Sosial Ekonomi Petani Terhadap Keputusan Petani Dalam Penggunaan Sarana Produksi. Universitas Sumatra Utara.Press.Medan. Gerungan. 1986. Psikologi Sosial. Bandung: PT. Erosco Bandung. Kartasapoetra, A.G.1994.Teknologi Penanganan Pasca Panen. Rieneka.Jakarta. Kartasasmita,1996. Pemberdayaan Masyarakat. Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan. Kumpulan Makalah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Mubyarto. 1985. Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. BPEE, Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta, Jakarta Nuraini, Ni Ketut dan Sudarta, Wayan, 1991. Perilaku Petani Terhadap Pemakaian Insektisida dalam Pengendalian Hama Tanaman Padi di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Denpasar: Universitas Udayana. Prijono OS, Pranaka. 1996. Pemberdayaan Konsep. Kebijakan. Dan Implementasi. CSIS. Jakarta . Rogers, E.M. 1983. Diffusion of Innovation. The Three Press. A Division of Macmillan Publishing Co, Inc. New York
55
Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada. Soedijanto, 1978. “Beberapa Konsep Proses Belajar dan Implikasinya”. Bogor: Institut Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian Ciawi. Soekartawi. 2002. Analisis Usaha Tani.UI.Press. Jakarta Soetrisno, Loekman. 1995. menuju masyarakat partisipatif. Kanisius, Yogyakarta Sudarta, W. 2005. Pengetahuan dan Sikap Petani Terhadap Pengendalian Hama Tanaman Terpadu (Online). http://ejournal .unud. ac.id/ abstrak/(6)%20soca-sudarta-pks%20pht(2).pdf diakses 20 September 2015. Suharto, Edy. 2010. Peran Pendampingan pada Pengembangan Masyarakat Tertinggal.inspirasi.http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27/pera n-pendampingan-pada-pengembangan-masyarakat-tertinggal/Posted by Inspirasi. Suharto, Edy. 2010. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Refika Aditama. Bandung Sukiyono, K. 2005. Faktor Penentu Tingkat Efisiensi Teknik Usaha Tani Cabai Merah di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. [Internet]. [Diakses 2 September 2015]. Diunduh dari: https://www.academia.edu/5132830/Analisis_Pendapatan_Usaha_Tani_da n_Penanganan_Pascapanen_Cabai_Merah Sumardjo dan Saharuddin, 2007. Metode-Metode Partisipatif Dalam Pengembangan Masyarakat. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bogor. Sumodiningrat, G. 2009. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. PT Gramedika Pustaka Utama. Jakarta. Suparlan, Parsudi. 1994. pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan. Balatbangsos depsos RI. Jakarta. Suwandi. 2009. Menakar Kebutuhan Hara Tanaman Dalam Pengembangan Inovasi Budi Daya Sayuran Berkelanjutan. Pengembangan Inovasi Pertanian 2(2): 131−147 yafruddin, dkk. 2006. Hubungan Sejumlah Karakteristik Petani Mete dengan Pengetahuan Mereka dalam Usahatani Mete di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Jurnal Penyuluhan Juni 2006, Vol. 2 No.2. Van den Ban, A.W. dan H.S. Hawkins. 1999. PenyuluhanPertanian. PenerbitKanisius. Yogyakarta. Wibawa, Samoedra. 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis, Jakarta: Intermedia. Winardi. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi. Tarsip. Bandung
56 56
Lampiran 1.a. Identitas Responden
No. Resp
1
Nama
Nama Kelompok
Usia
Alamat
Jenis Kelamin
Agama
Pendidikan Terakhir
Jumlah Anak
Pekerjaan KK
Jumlah Tanggungan Keluarga
Jumlah Keluarga yang Bekerja
Maskoang
Harapan Rakyat
52
Ds. Banjar
L
Islam
SMA
4
Tani
5
3
2
Abdul Wahab
Tarauna Dewa Dara
40
Kel. Bugis
L
Islam
SMA
2
Tani
3
2
3
Amka
Kuang Kalebe
38
Kel. Dalam
L
Islam
SMA
3
Tani
4
2
4
Hairil Zakariah
Al Muhajirin
36
Kel. Sampir
L
Islam
SMA
2
Tani
3
2
5
M. Said
Estafet Hidup
39
Kel. Kuang
L
Islam
SMA
3
Tani
4
1
6
A. Majid
Tekad Bersama
40
Kel. Bugis
L
Islam
SMP
2
Tani
3
1
7
Masayang
Lang Surik
42
Ds. Seloto
L
Islam
SMP
3
Tani
4
1
8
Syamsul Bahri
Lamber
50
Kel. Menala
L
Islam
SMP
2
Tani
9
Irwansyah
Pasor Rabua Emas
45
Ds. Sermong
L
Islam
SMA
1
Tani
2
1
10
Sahabuddin
Harapan Jaya
40
Kel. Telaga Bertong
L
Islam
SMA
2
Tani
3
2
11
Subhan
Batu Tamin
42
Ds. Tamekan
L
Islam
SMP
2
Tani
3
1
12
Zuhri
Harapan Maju
35
Ds. Banjar
L
Islam
SMA
2
Tani
3
1
13
Wahid
Bungkal Baba
35
Ds. Sermong
L
Islam
SMA
3
Tani
4
2
14
Bolang
Baru Bangun
57
Ds. Sermong
L
Islam
SD
2
Tani
2
1
15
H.Abd. Majid
Ingin Maju
57
Kel. Menala
L
Islam
SD
4
Tani
2
1
16
H. Abd Rasyid
Brang Beru
55
Kal. Menala
L
Islam
SMP
3
Tani
3
1
17
H. Adnan
Saling Pendi
53
Ds. Banjar
L
Islam
SMP
4
Tani
3
1
3
1
Penghasilan Setelah
sebelum
6.000.000
3.600.000
3.000.000
2.200.000
4.000.000
3.200.000
5.000.000
3.000.000
4.000.000
2.500.000
3.750.000
2.200.000
4.000.000
2.500.000
4.000.000
1.600.000
3.500.000
1.500.000
5.000.000
3.500.000
3.000.000
1.750.000
2.500.000
1.300.000
2.000.000
1.300.000
3.500.000
1.700.000
4.000.000
2.200.000
3.000.000
1.800.000
3.500.000
1.700.000
Luas Lahan (Ha)
Lama Tinggal di KSB (thn)
2
12
1,5
40
2
38
1,4
10
1,5
39
1,3
40
1,5
42
1
8
1
16
2
40
1
42
0,7
35
0,8
35
1
57
1,3
57
1
55
1
53
57
Lampiran 2. Uji Korelasi Korelasi tingkat sikap dan partisipasi Correlations Kode partisipasi Pearson Correlation 1
Kode partisipasi Kode sikap
Kode sikap ,070
Sig. (1-tailed) N Pearson Correlation
17 ,070
,394 17 1
Sig. (1-tailed) N
,394 17
17
Korelasi tingkat pengetahuan dan partisipasi Correlations
Kendall's
Correlation Coefficient Sig. (1tailed) N Kode Correlation pengetahuan Coefficient Sig. (1tailed) N Spearman's rho Kode Correlation partisipasi Coefficient tau_b
Kode partisipasi
Kode pengetahuan
Sig. (1tailed) N Correlation Coefficient Sig. (1tailed) N
Kode partisipasi 1,000
Kode pengetahuan -,203
.
,208
17 -,203
17 1,000
,208
.
17 1,000
17 -,203
.
,217
17 -,203
17 1,000
,217
.
17
17
58
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,910
N of Items 43
Hubungan luas lahan dan tingkat partisipasi Correlations Luas lahan Luas lahan
Pearson Correlation
partisipasi 1
Sig. (2-tailed)
.000
N Partisipasi
.836**
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
17
17
.836**
1
.000
N
17
17
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Interpretasi Terdapat hubungan linear antara luas lahan dengan tingkat partisipasi dimana nilai karena nilai sig. (2-tailed) < 0.01. Hubungan pendapatan dengan tingkat partisipasi Correlations pendapatan pendapatan
Pearson Correlation
partisipasi 1
Sig. (2-tailed) N Partisipasi
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.753** .000
17
17
.753**
1
.000 17
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
17
59
Terdapat hubungan linear antara pendapatan dimana nilai karena nilai sig. (2-tailed) < 0.01.
dengan tingkat partisipasi
RIWAYAT HIDUP JUNI YASTUTI, Lahir di Sumbawa, 10 Juni 1986. Anak kelima dari H. Husni dan Siti Aminah. Status penulis menikah Tahun 2011 dengan M. Nasrul Basri. Gelar kesarjanaan diraih di Universitas Mataram pada Tahun 2008. Sekarang sedang menyelesaikan Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Pengalaman pekerjaan: (1) Marketing PT. Exelcomindo (2007) (2) Operator PT. Elian Media Existama (2008-2009); (3) Pengelola Keuangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) (2010-2013); (4) Plt. Kasubag Penyusunan Program Dishutbuntan KSB (2013-2014); (5) Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan (2014-sekarang).
