PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH DI KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG
SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
ABDULAH SAPEI NIM 6661090633
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Serang 2015
ABSTRAK Abdulah Sapei. 2015. 666100633. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Oman Supriyadi, M.Si. Dosen Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, M.Si Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. Partisipasi masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di 3 Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang 2012-2013. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (Ulifah, 2003:23). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data Prasetya Irawan. Hasil penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh masih rendah karena beberapa faktor, pekerjaan, pendidikan dan leadership. Terutama dalam perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan, masyarakat masih kurang berperan serta didalamnya. Saran dalam penelitian yaitu Leadership dari seorang Kepala Desa harus bisa membangkitkan semangat keaktifan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengkoordinasikan serta mengoptimalkan kelembagaan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM), Karang Taruna, dan PKK. Masyarakat harus turut bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan dengan cara masyarakat menegur pelaksana kegiatan jika mendapati masalah pelaksanaan tidak berjalan sesuai rencana. Mengoptimalkan kelembagaan pada Kelompok Masyarakat Pesisir Pengadaan Air Bersih, guna pemanfaatannya bisa dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kata
Kunci:
Partisipasi
Masyarakat,
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.
Pembangunan,
Program
ABSTRACT Abdulah Sapei. 2015. 666100633. The Community Participation In Coastal Village Development Program In Teluknaga Sub-District Of Tangerang Regency. Public Administration Departement. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor : Oman Supriyadi, M.Si. 2nd Advisor : Kandung Sapto Nugroho, M.Si
The Coastal Village Development Program Is one part of the program independent national community empowerment maritime affairs and fisheries. The purpose of research to know The Community Participation In Coastal Village Development Program in the three coastal village Teluknaga Sub-District Of Tangerang Regency 2012-2014. A theory that used in research is the theory participation of Cohen and Uphoff (Ulifah, 2003:23). Research method used is qualitative by observation techniques and in-depth interviews. Data analysis technique the research uses of the data analysis Prasetya Irawan. The results of research that the Community Participation In Coastal Village Development Program is still low because a several factors including employment, education and leadership. Especially in monitoring and maintenance, the community have low participate inside of them. Advice in research that is leadership of a village head should be able to stimulate the spirit of liveliness the community in the development process by coordinating institutional and also improve the village, as The empowerment of the village, Youth groups and others. The community must also responsible for overseeing development activities. Supervision can be done by means of the community directly supervise the implementation of activities in the process that has been planned earlier .Reprove implementation if found the problem of implementation does not run according to plan that has been determined. Optimize institutional on kmp procurement of clean water , to its use can be developed into a business owned by village. Strengthen the role of the community overall , by making rules in the form of regulation village or the decision of the village head who set about community involvement in the development process Key Words : Community Participation, development, The Coastal Village Development Program
Tidaklah cukup kawan belajar di dalam negeri atau di satu negeri saja, tapi pergilah belajar di luar negeri. Disana banyak teman-teman baru, pengganti teman sejawat lama, jangan takut sengsara, jangan takut menderita, kenikmatan hidup dapat dirasakan setelah menderita. (Maqolah Imam Syafi’i Rohimahullah)
YAKIN USAHA SAMPAI
Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua Orang Tuaku, semua Kakak dan Kakak Iparku, dan untuk orang-orang yang kusayangi dan untuk mereka yang selalu mendukungku
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan
mengucapkan
syukur
Alhamdulillahirobbil’alamin
peneliti
panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang melimpah sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, saran, dan perhatian berbagai pihak. Pada kesempatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada : 1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan I sekaligus Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas kebaikannya dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini. 4. Mia Dwiana, M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
i
5. Gandung Ismanto, MM., Wakil Dekan Bidang III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas kebaikannya dan waktu yang telah diberikan. 6. Rahmawati, S.Sos, M.Si., Plt. Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Ipah Ema Jumiati, S.Sos, M.Si., Plt. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Drs. H. Oman Supriadi, M.Si., Pembimbing I atas kebaikannya dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Ayahanda dan Ibunda, atas cinta kasih yang tulus tak terhingga dan sekaligus merupakan motivator terbesar dalam menyelesaikan skripsi kepada peneliti. 10. Semua kakak beserta keponakan yang selalu memberi hiburan dan motivasi kepada peneliti. Terima kasih atas pengertian dan kasih sayang kalian. 11. Seluruh pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tangerang. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingannya. 12. Para Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kecamatan Teluknaga. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. 13. Keluarga Tri Tunggal Jati, Bapak, Ibu dan yang lainnya. Terima kasih atas kerelaan dan budi baik kalian.
ii
14. Keluarga Bapak Tanro dan Keluarga. Terima Kasih atas saran-saran dan kebaikan kalian. 15. Teman-teman satu kelas ANE B 2009, Komunitas J17 Arief, Tunggal, Anto, Rizki, Ikram, Ria, Septian, Adnan, Nasrullah, Jaya, Prila Adam, Mufrodi, Fauzi, Bagus, Monika, Zaqia, Imron, Nanda, Deni Firmansyah, Deni Dewo, Bewok, Dede F.H, Nining, Nurul, Dwi, Nendi, Tomi, Sagita, Adit, Johan, Rendi, Miftahul, Ari, Christyan, Fani dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya. Terima kasih atas semangat kekeluargaannya. 16. Kawan-kawan seperjuangan Kanda Ikmal, Sughron, Adi Fajar, Reni Banda, Hijriatul, Suandhi, Agryan, Kanda Uwok, Kanda Rahmat, Kanda Tomi, Kanda Messy dan Yunda Ova. Terima kasih telah berbagi pengetahuan. 17. Sahabat-sahabat peneliti Jagis, Jaka, Rahmat, Busaheri, Alvian, Uwes dan Ayudi. Terima kasih atas kebersamaannya. 18. Teman-teman Civil Society atas kebersamaan dan saling memotivator dalam mengerjakan skripsi ini. 19. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Peneliti menyadari masih banyak terjadi kekurangan dan masih jauh dari sempurna baik teknik penyusunan penulisan maupun isi dari materi yang disajikan. Hal ini disebabkan tiada lain oleh keterbatasan juga kemampuan yang
iii
peneliti miliki. Oleh karena itu sebagai peneliti mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun guna untuk lebih baik lagi di masa depan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Serang, Februari 2015 Peneliti
Abdulah Sapei
iv
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................... ABSTRAK ........................................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................... PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................................... MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... KATA PENGANTAR .........................................................................................
i
DAFTAR ISI........................................................................................................ v DAFTAR TABEL .............................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... x BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1 1.2 Identifikasi Masalah .................................................................... 11 1.3 Batasan Masalah ......................................................................... 12 1.4 Rumusan Masalah ....................................................................... 12 1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................ 12 1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................... 13 1.7 Sistematika Penulisan ................................................................. 14
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR 2.1 Pengertian Partisipasi .................................................................. 17 2.2 Pengertian Masyarakat ................................................................ 21 v
2.3 Konsep Partisipasi Masyarakat ................................................... 23 2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi.......................... 28 2.5 Wilayah dan Masyarakat Pesisir ................................................. 30 2.6 Konsep Pembangunan ................................................................. 31 2.7 Program PDPT ............................................................................ 33 2.8 Penelitian Terdahulu ................................................................... 34 2.9 Kerangka Berpikir ....................................................................... 36 2.10 Asumsi Dasar Penelitian ............................................................ 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian ....................................................................... 39 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian ................................................ 41 3.3 Lokasi Penelitian ......................................................................... 41 3.4 Variable Penelitian ...................................................................... 42 3.4.1 Definisi Konseptual ........................................................... 42 3.4.2 Definisi Operasional .......................................................... 42 3.5 Instrumen Penelitian ................................................................... 43 3.6 Informan Penelitian ..................................................................... 46 3.7 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 48 3.7.1 Sumber Data Primer .......................................................... 48 3.7.2 Sumber Data Sekunder ...................................................... 52 3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................ 54 3.9 Pengujian Keabsahan Data ......................................................... 56 3.9.1
Validitas ....................................................................... 56
3.9.2 Reliabelitas ................................................................... 57 vi
3.10 Jadwal Penelitian....................................................................... 58
BAB
IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian.......................................................... 60 4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Teluknaga ......................... 60 4.1.2 Gambaran Umum Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga ..... 61 4.1.2.1 Letak Geografis dan Administrasi Desa.................61 4.1.2.2 Kependudukan........................................................68 4.1.2.3 Mata Pencaharian.................................................. 69 4.1.2.4 Pendidikan............................................................. 70 4.1.2.5 Sosial Budaya........................................................ 71 4.2 Deskripsi Data ............................................................................. 73 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian .......................................... 73 4.2.2 Informan Penelitian.................................................... 76 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................... 78 4.3.1 Perencanaan ....................................................................... 78 4.3.2 Pelaksanaan....................................................................... 85 4.3.3 Pengawasan ....................................................................... 92 4.3.4 Pemanfaatan dan Pemeliharaan ......................................... 97
BAB
V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 106 5.2 Saran ........................................................................................... 107
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... LAMPIRAN vii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Jumlah KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) dalam Program PDPT di Kec. Teluknaga ..................................................................................................... 7 Tabel 3.1 Informan Penelitian............................................................................... 47 Tabel 3.2 Pedoman Wawancara............................................................................ 51 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .................................................................................. 59 Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Klaster Prioritas ................................................ 62 Tabel 4.2 Jarak Tempuh Masing-Masing Desa dari Pusat Pemerintahan Desa dengan Pemerintah di atasnya .............................................................................. 64 Tabel 4.3 Luas Desa pada Desa Klaster Prioritas ................................................ 65 Tabel 4.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk ........................................................ 68 Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok ......................... 70 Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .................................. 71 Tabel 4.7 Kondisi Sosial Kependudukan ............................................................. 72 Tabel 4.8 Keterangan Informan .......................................................................... .76 Tabel 4.9 Rekapitulasi Temuan Lapangan.......................................................... 105
viii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Alur Kerangka Berfikir .................................................................... 37 Gambar 3.1 Proses Analisis Data ........................................................................ 55 Gambar 4.1 Peta Citra Desa Tanjung Burung, Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara.................................................................................................................... 63 Gambar 4.2 Letak Geografis dan Batas administrasi wilayah perencanaan Desa Pesisir Terpadu dan Mandiri ................................................................................ 64 Gambar 4.3 Persentase Luas Wilayah Klaster ..................................................... 65 Gambar 4.4 Desa Muara, BPS 2010 .................................................................... 66
Gambar 4.5 Desa Tanjung Pasir, BPS 2010 ........................................................ 67
Gambar 4.6 Desa Tanjung Burung, BPS 2010 .................................................... 68 Gambar 4.7 Alur Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan desa Pesisir tangguh (RPDP) ................................................................................................... 80
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Pedoman Wawancara Lampiran Surat Ijin Penelitian Lampiran Transkip Data dan Koding Lampiran Peraturan Direktur Lenderal Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Per.04/Kp3k/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Lampiran Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 523/Kep.276-Huk/2012 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (Pdpt) Lampiran Hasil Skoring Hanlon PDPT Teluknaga Tangerang Lampiran Member Check Lampiran Absen Bimbingan
x
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Melalui Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang yang begitu besar bagi masyarakat untuk ikut andil atau berpatisipasi aktif dalam pembangunan. Adanya Undang-undang tersebut pembangunan daerah di Indonesia lebih mendapatkan angin segar, pasalnya dalam Undang-undang tersebut, setiap daerah mendapatkan keluasan dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang nomor 32 tahun 2004
yang mengatur tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi lebih diarahkan kepada kemandirian daerah. Setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi lokal dan sumberdaya yang ada untuk pembangunan daerah. Sehingga nantinya daerah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan melakukan pembangunan daerahnnya sendiri. Kemudian pemerintah daerah yang menjadi fasilitator harus mampu menjadi wadah yang baik dalam memfasilitasi pembangunan daerah. Fungsi fasilitator dalam arti pemerintah daerah dapat memfasilitasi segala hal dalam upaya memandirikan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan pembangunan daerahnya sendiri.
1
2
Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan ± 17.500 pulau, 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan sekitar 70% (5,8 juta km2) wilayahnya termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berupa laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdapat
17.504
pulau
yang
bernama
dan
belum
bernama
(http://id.wikipedia.org/2012/12/28). Ini artinya Indonesia merupakan negara yang memliki banyak kawasan pesisir. Menjadi negara kepulauan tentunya Indonesia memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Seperti diketahui, banyak potensi yang dimiliki dari kelautan diantaranya penangkapan ikan, tambak ikan, mangrove dan pemanfaatan tanaman laut dan masih banyak lainnya. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari aspek kelautan, khususnya bagi para nelayan. Nelayan merupakan sebuah kelompok yang sangat erat kaitannya dengan aspek kelautan. Kelompok ini sangat menggantungkan kehidupannya kepada aspek kelautan, banyak aktivitas yang dilakukannya, seperti penangkapan ikan, membuat tambak ikan sebagai tempat untuk usaha perikanan dengan jenis tawar, distribusi (menjadikan kelautan sebagai aktivitas transportasi) dan lain sebagainya. Sumberdaya alam yang melimpah di kawasan pesisir harusnya berirama baik dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan yang menyelimuti masyarakat di kawasan pesisir diantaranya kemiskinan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang tidak memadai dan permasalahan kondisi alam yang semakin tak menentu.
3
Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: 1. tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); 2. tingginya kerusakan sumber daya pesisir; 3. rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan 4. minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. (Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, Dan PulauPulau Kecil Nomor Per.04/Kp3k/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012) Berlandaskan permasalahan diatas Kementerian Kelautan dan Perikanan meginisiasi suatu kegiatan yang mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang selanjutnya disingkat PDPT adalah bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri
KP
(Kelautan
dan
Perikanan)
melalui
bantuan
pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim. Adapun Tujuan dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir dan pulau-pulau kecil.
4
Program PDPT dilaksanakan di 16 kawasan pesisir kabupaten/kota yang ada di Indonesia, yang dibagi menjadi 4 (empat) regional. Regional I: 1. 2. 3. 4.
Kabupaten Asahan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kaur Kabupaten Pontianak
Regional II: 1. 2. 3. 4.
Kabupaten Kota Waringin Barat Kabupaten Banjar Kabupaten Pinrang Kabupaten Parigi Moutong
Regional III: 1. 2. 3. 4.
Kota Bau-Bau Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Pacitan
Regional IV: 1. 2. 3. 4.
Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kendal Kabupaten Sukabumi Kabupaten Tangerang Salah satunya yakni daerah pesisir Kabupaten Tangerang. Kabupaten
Tangerang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Tigaraksa. Kabupaten ini terletak tepat di sebelah barat Jakarta; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Provinsi DKI Jakarta di timur, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak di selatan, serta Kabupaten Serang di barat. Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 251 desa dan 28 kelurahan. Pusat pemerintahan berada
5
di Kecamatan Tigaraksa. Dari 29 Kecamatan tersebut, hanya 7 Kecamatan yang berada diwilayah pesisir, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi. Dari ketujuh kecamatan pesisir ini, hanya satu yang akan diambil sebagai
lokus studi program PDPT Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu dalam rangka penentuan Kecamatan terpilih ini digunakan metode HANLON, sebagai analisis skoring untuk memilih Kecamatan pesisir yang akan menjadi lokus studi program PDPT Kabupaten Tangerang. Metode Hanlon merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah dengan menggunakan 4 kelompok kriteria, yakni: a.
Besarnya masalah (magnitude)
b.
Kegawatan masalah (emergency).
c.
Kemudahan penanggulangan masalah (causability).
d.
Faktor yang menentukan dapat tidaknya program dilaksanakan (PEARL factor).
PEARL factor sendiri terdiri atas variabel-variabel berikut ini, yaitu: a.
Kesesuaian (Approproatness = P),
b.
Murah secara ekonomi (Economic Feasibility = E),
c.
Dapat diterima (Acceptability = A),
d.
legalitas (Legality = L).
Uji setiap masalah dengan factor PEARL hanya 2 jawaban “Ya=1” “tidak =0” Dari setiap kelompok kriteria diperoleh nilai dengan cara melakukan skoring dengan skala tertentu, kemudian hasilnya dimasukkan kedalan rumus atau
6
formula untuk memperoleh hasil akhir. Makin tinggi nilainya, semakin penting masalah yang bersangkutan. Kecamatan Teluknaga adalah kecamatan yang menjadi lokus program PDPT. Dan yang menjadi skala prioritas adalah 3 (tiga) desa yakni, Desa Tanjung Burung, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Muara. Kawasan Pesisir Teluknaga merupakan daerah pesisir yang rawan bencana, diantaranya meluapnya kali Cisadane di Desa Tanjung Burung, banjir rob di Desa Muara dan Tanjung Pasir, selengkapnya mengenai hasil skoring HANLON akan disampaikan dalam Lampiran. Kemudian penentuan desa pesisir dengan skala prioritas ini disahkan dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 523/Kep.276-Huk/2012. Program PDPT ditujukkan untuk masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). KMP adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan. Program PDPT di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sudah dalam tahap 2 periode. Periode pertama dilaksanakan pada tahun 2012, dan periode kedua tahun 2013. Tahapan periode dengan jumah KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) dapat dilihat pada Tabel 1.1.
7
Tabel 1.1 Jumlah KMP ( Kelompok Masyarakat Pesisir ) dalam Program PDPT di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Jumlah KMP Desa pesisir PDPT Periode I
Periode II
Tanjung Pasir
10 KMP
5 KMP
Tanjung Burung
10 KMP
9 KMP
Muara
10 KMP
6 KMP
Sumber : (Peneliti, 2013) Dari keseluruhan KMP yang terdapat di 3 desa pesisir KMP melakukan pembangunan fisik dan non fisik dalam program PDPT ini. Pembangunan fisik yang dilakukan diantaranya, paving blok, spal, sanitasi air bersih dan MCK. Sedangkan pembangunan non fisik diantaranya melakukan meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir, seperti kerajinan dan panganan yang berbahan hasil laut. Dengan sudah berjalannya program PDPT tentunya ada permasalahan yang muncul meskipun pembangunan sudah terlaksana, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di 3 Desa Pesisir Teluknaga (Tanjung Burung, Tanjung Pasir, Muara) diantaranya partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam program masih jauh diharapkan, dilihat dari mulai proses perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Mengamati hasil program 2 periode (2012 dan 2013) ada beberapa masalah. Berdasarkan peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
8
tentang pedoman teknis pengembangan desa pesisir tangguh tahun 2012. Peneliti mencermati masalah dari hasil observasi awal di lapangan tentang proses berjalannya kegiatan dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. yang menjadi masalah diantaranya kurang terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat di desa pesisir. Di lapangan yang ditemui terkait peningkatan kapasitas masyarakat kurang dari penilaian keberhasilan dari apa yang menjadi target dari program PDPT ini. Kurang berfungsi secara efektifnya fungsi koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan yang dilaksanakan diantara lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa pesisir Kecamatan Teluknaga seperti Pemerintah Desa, BPD, PKK, Karang Taruna, KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) dan lembaga-lembaga lainnya. Padahal fokus dari kegiatan dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini adalah Bina manusia, Bina Usaha, Bina Sumber Daya, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, dan Bina Siaga Bencana atau perubahan Iklim sangat tergantung oleh peran aktif kelembagaan desa sehingga penguatan kelembagaan sangat perlu di tingkatkan. Menurut Hari, ketua karang taruna yang ada di Desa Tanjung Pasir, bahwasanya koordinasi dan kerjasama dalam hal kegiatan pembangunan kurang efektif. Terkait program PDPT Hari menambahkan bahwa kurang adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan organisasi karang taruna. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2013. Pukul 16:24 WIB di desa Tanjung Pasir). Demikian pula dengan Desa Tanjung Burung, menurut Bapak Guntur salah satu ketua KMP yang sekaligus menjabat sebagai BPD Desa Tanjung
9
Burung, menyatakan bahwa komunikasi dalam pembangunan khususnya dalam program PDPT ini kurang efektif, yang dimana bisa di buktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian dalam beberapa kegiatan yang di lakukan oleh KMP di Desa Tanjung Burung. Adanya pembiaran permasalahan tanah longsor di pinggir sungai Cisadane, komunikasi antara KMP dengan pemerintahan desa (Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2013, pukul 15:30 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Selanjutnya di Desa Muara, menurut Bapak Buang salah satu warga menuturkan bahwasanya dalam proses PDPT ini koordinasi kurang efektif, dikarenakan pada periode II program PDPT berjalan Desa Muara melaksanakan event pemilihan kepala desa dan itu mempengaruhi kurangnya keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan karena adanya muatan politis di Desa Muara. (Hasil wawancara pada 01 Oktober 2013. Pukul 11:13 WIB di Kantor Desa Muara). Selanjutnya,
kurang
efektifnya
proses
pembentukan
Kelompok
Masyarakat Pesisir (KMP), Sumber Daya Manusia yang masuk kedalam Kelompok Masyarakat Pesisir masih kurang memahami betul apa permasalahan yang ada di Desa Pesisir masing – masing. Hal ini dikarenakan tidak melibatkan secara menyeluruh masyarakat pesisir dalam proses perencanaan. Sehingga Kelompok Masyarakat Pesisir yang sudah terbentuk dalam program PDPT melahirkan suatu perencanaan pembangunan yang berkesan bagaimana cara menghabiskan anggaran. Dan bila mengacu pada peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa
10
Pesisir Tangguh Tahun 2012, dijelaskan bahwa salah satu kriteria calon penerima dana bantuan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PDPT adalah pengurus dan anggota bukan perangkat desa/kelurahan, PNS, TNI/POLRI, dan PPTK. Pada kenyataan dilapangan ditemukan bahwa KMP diketuai oleh beberapa perangkat desa seperti BPD, RT/RW, dan PKK. Kemudian dalam pelaksanaan, menurut ibu Eliyah, ketua KMP ikan cue di Desa Tanjung Pasir, menuturkan tentang kurangnya peran aktif masyarakat dalam program PDPT masyarakat khususnya anggota yang ada di KMP-KMP yang ada di Desa Tanjung Pasir bahwasanya masyarakat disibukkan dengan aktivitas kegiatan masing-masing. (hasil wawancara pada tanggal 02 Oktober 2013 di Desa Tanjung Pasir). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, secara umum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KMP di 3 desa pesisir kurang optimal, baik yang dilakukan pada periode I maupun periode II, bahkan beberapa kegiatan KMP tidak berjalan dengan baik, seperti KMP pembuatan sampah, pupuk, dan kerajinan tangan. Dengan kurang efektifnya peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan membuat masyarakat kurang memanfaatkan hasil dari beberapa pembangunan dengan seutuhnya. Minimnya kesadaran akan pembangunan menjadikan keterlibatan dalam berpartisipasi masyarakat di kawasan pesisir rendah. Seperti yang terjadi di salah satu kelompok masyarakat pesisir yang pembangunannya membuat pengadaan air bersih, yakni KMP Ikan Kakap. Ibu Saadah sebagai ketua KMP Ikan Kakap, menuturkan bahwa setelah ada air bersih, masyarakat tidak memanfaatkannya karena tidak mau membayar
11
iuran yang dilakukan oleh kelompok untuk digunakan sebagai modal perawatan. (hasil wawancara dengan ibu Saadah pada 01 oktober 2013 di Desa Tanjung Pasir). Berdasarkan permasalahan identifikasi masalah yang ada maka peneliti memiliki
ketertarikan
melakukan
penelitian
dengan
judul
“Partisipasi
Masyarakat Kawasan Pesisir dalam Pembangunan Kawasan Pesisir di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang”. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah adalah suatu proses untuk mengenal dan membuat asumsi-asumsi berdasarkan observasi maupun studi kepustakaan pada fokus dan lokus penelitian yang diarahkan pada upaya untuk mengidentifikasi ruang lingkup penelitian. Berdasarkan hasil studi kepustakaan peneliti mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut : 1. Lemahnya partisipasi masyarakat di kawasan pesisir kecamatan Teluknaga dalam program PDPT (Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh). 2. Kurang
efektifnya
dalam
perencanaan
pembentukan
Kelompok
Masyarakat Pesisir (KMP) dalam program PDPT. 3. Masyarakat kurang mengawasi pelaksanaan program PDPT. 4. Minimnya kesadaran dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap hasil program PDPT.
12
1.3 Pembatasan Masalah Untuk memudahkan penelitian, peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan, hal ini dikarenakan dengan adanya fokus penelitian maka akan memberikan batasan studi yang akan dilakukan. Karena, apabila penelitian dilakukan tanpa adanya batasan masalah peneliti akan terjebak dengan banyaknya data yang melimpah di lapangan. oleh karena itu, fokus penelitian sangat penting dalam peranannya dalam memandang dan mengarahkan. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada permasalahan terkait Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Dengan rujukan salah satu tujuan dari program PDPT yakni, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. 1.4 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang di ajukan adalah Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Tangguh Kecamatan Teluknaga? 1.5 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pesisir
13
dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluknaga. 1.6 Manfaat Penelitian Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini, adalah: 1.6.1 Secara Teoritis Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memperluas pengetahuan Ilmu Administrasi Negara, terutama kajian tentang Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pesisir. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa yang lainnya untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam terutama kajian tentang Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pesisir. 1.6.2 Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengetahui perkembangan kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Tangerang dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang menjadikan Partisipasi Masyarakat sebagai objek kajiannya.
14
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari: A. Latar Belakang masalah, yatu menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan di teliti dalam bentuk uraian secara deduktif. B. Identifikasi
Masalah,
yaitu
mengidentifikasi
dikaitkan
dengan
tema/topic/judul dan fonomena yang akan diteliti. C. Pembatasan Masalah, yaitu lebih difokuskan pada masalah-masalah yang akan di ajukan dalam rumusan masalah yang akan di teliti, dapat di ajukan dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. D. Perumusan Masalah, yaitu mendfinisikan permasalahan yang telah di tetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi oprasional. E. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. F. Manfaat Penelitian, yaitu menjelaskan mafaat teoritis dan praktis temuan penelitian G. Sistematika Penelitian, berisi sistematika penulisan.
15
BAB II DESKRIPSI TEORI Terdiri dari: A. Deskripsi Teori, mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan dan variable penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. B. Kerangka Berfikir, menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian mencakup: A. Metode penelitian, menjelaskan metode yang di gunakan dalam penelitian. B. Informan penelitian, menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal penelitian, penetapan populasi, dengan teknik pengambilan informan penelitian. C. Instrumen penelitian, menjelaskan tentang proses pentusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan instrumen. D. Teknik pengumpulan dan analisis data, menjelaskan teknik analisis dan disertai rasionalitasnya.
16
BAB IV HASIL PENELITIAN Terdiri dari A. Deskripsi objek penelitian, menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi
lokasi
penelitian
secara
jelas,
struktur
organisasi
dari
populasi/sample. B. Deskripsi data, menjelaskan hasil penelitian yang telah di olah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. C. Informan penelitian, menjelaskan mengenai siapa saja yang menjadi sumber informasi dalam penelitian D. Deskripsi hasil penelitian, yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap analisis data. BAB V PENUTUP A. Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian yang di ungapkan secara singkat B. saran-saran, berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang di teliti baik secara teoritis maupun praktis.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI PENELITIAN 2.1 Pengertian Partisipasi Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Kemudian Partisipasi menurut Bhattachryya Ndraha dalam Wahyu MS (2005:224) adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dilanjutkan menurut Mubyarto masih dalam Wahyu MS (2005:225) partisipasi adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan Nelson dalam Tangkilisan (2005:323-324) menyebutkan terdapat dua macam partisipasi. Pertama Partisipasi Horizontal yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. Kedua
Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat
sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien. Menurut Daryono SH dalam Hamidjojo (1988:19) mengemukakan bahwa partisipasi dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa masyarakat desa sampai saat ini belum terlibat sepenuhnya. Partisipasi berarti keterlibatan dalam hal:
17
18
a. Proses pengambilan keputusan b. Menentukan kebutuhan c. Menunjukkan tujuan dan prioritas. Kemudian ilmuan Keith Davis dalam Hamidjojo (1988:13) mengemukakan: “Partisipasi yaitu sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”. Keith Davis dalam Hamidjojo (1988:14) melanjutkan bahwa ada tiga buah unsur penting yang dimaksud dan memerlukan perhatian khusus yaitu: 1. Bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata hanya keterlibatan secara jasmaniah. 2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan untuk usaha mencapai tujuan kelompok. 3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Keith Davis dalam Hamidjojo (1988:14) mengemukakan pula bahwa bentuk partisipasi adalah sebagai berikut: 1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. 2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang. 3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu. 4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan dalam rapat komuniti). 5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. 6. Aksi massa. 7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri. 8. Membangun proyek-proyek komuniti yang bersifat otonom.
19
Jenis-jenis partisipasi menurut Keith Davis dalam Hamidjojo (1988:15) : 1. Pikiran (psychological participation). 2. Tenaga (phsycal participation). 3. Pikiran dan tenaga (psychological and phsycal participation). 4. Keahlian (participation with skill). 5. Barang (material participation). 6. Uang (money participation). Persyaratan untuk melaksanakan partisipasi secara efektif menurut Keith Davis dalam Hamidjojo (1988:15) adalah sebagai berikut: a. Perlu waktu untuk berpartisipasi sebelum berlangsungnya suatu kegiatan. b. Subjek partisipasi perlu relevan dengan kepentinganmasyarakatnya. c. Orang-orang yang berpartisipasi haruslah yang mempunyai kemampuan, seperti halnya kecerdasan penmgetahuan. d. Orang yang berpartisipasi perlu berhubungan timbal balik dengan bahasanya sendiri yang bisa dimengerti untuk dapat bertukar pikiran. e. Tidak ada salah satu pihak yang merasa dirinya terganggu karena partisipasi. f. Biaya partisipasi tidak boleh melampaui nilai ekonomi atau sejenisnya. g. Partisipasi adalah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan. Katz dalam Tangkilisan (2005:321) mengemukakan partsisipasi sebagai berikut : “ Partisipasi merupakan salah satu dari enam masukan yang dibutuhkan dari pembangunan nasional. Keenam masukan itu antara lain sumber daya manusia, keuangan , logistik, informasi, partisipasi, dan kekuasaan yang sah.” Nogi dalam Tangkilisan (2005:321) partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
20
Hamidjojo (1988:28) menyatakan bahwa: “Partisipasi mengandung arti yang mendalam dan luas menyangkut sikap, persepsi individu atau masyarakat yang akan mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, begitu pula yang bersangkutan. Disamping itu pula partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya dan terwujudnya kreativitas dan oto-aktivitas.” Steele dalam Tangkilisan (2005:321) partisipasi adalah merupakan unsur kunci pembangunan, pengertian partisipasi bukan semata-mata melalui pemilihan umum saja, ia juga mengandung suatu sistem yang benar-benar menjamin terwujudnya hak sosial dan ekonomi, setelah hak-hak sipil dan politik serta pendidikan kewarganegaraan. Didalamnya harus ada budaya partisipasi (aculture of participation) dimana rakyat membutuhkan sejumlah kemampuan dan sumberdaya untuk berperan. Menurut Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (1998:83-84), partisipasi meliputi: 1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata 2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki. 3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut, misalnya partisipasi horizontal. 4. Proyek pembanguan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. 5. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan Sanit menandaskan dalam Kaho (2007: 126): “Apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem
21
terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut”. Mikkelsen (1999:64-65) mengartikan partisipasi sebagai berikut: 1. Partisipasi adalah sebagai kontribusi serta rela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan 2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. 3. Partisipasi adalah proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, 4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampakdampak sosial. 5. Partisipasi adalah keterlibatan massyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyrakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan. Berdasarkan pemaparan partisipasi diatas menurut para ahli, bahwa partisipasi
merupakan
keterlibatan
masyarakat
dalam
pembangunan
(perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan), ada beberapa jenis partisipasi diantaranya partrisipasi dalam pikiran, tenaga, barang dan uang. 2.2 Pengertian Masyarakat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Selaras dengan Ralph Linton dalam Abdul Syani (1995:47) menyatakan bahwa masyarakat berada dalam satu kesatuan sosial yakni satu kebudayaan.
22
“ Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama , sehingga mereka itu dapat mengorganiskan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu” Kemudian Robert M. Clver dalam Budiardjo (2008:46) mengatakan: “masyarkat adalah sustu sistem hubungan-hubungan yang ditata (society means a system of ordered relatiion). Auguste Comte dalam Abdul Syani (1995:56). “ Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri” Kemudian dengan adanya berbagai nilai dengan asas kesatuan sosial, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok, sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Soekanto dalam Abdul Syani (1995:47) adalah berikut: 1. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya dua orang yang hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, dan mengerti, mereka juga punya keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut. 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lainnya.” Berdasarkan paparan diatas bahwasanya masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang tercakup dalam sebuah komunitas yang mempunyai
23
keterikatan satu sama lain dengan satu asas kesatuan sosial atau terikat dengan suatu sistem hidup bersama. 2.3 Konsep Partisipasi Masyarakat Adi (2008:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif, solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Slamet (1994:8), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis : 1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya. 2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya. 3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung. 4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input. 5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya. Menurut Bintoro (1995:220) berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembanguan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi, yaitu: Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antar kelompok-kelompok kepentingan
24
dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingankepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan solidaritas sosial. Kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan, dan investasi, dan dengan demikian pembentukan modal. Suatu sistem pemungutan pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakan kesediaan membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi mutlak dalam bernegara, apalagi bila dalam pembangunan. Ketiga, adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka,
melalui
perluasan
kesempatan-kesempatan
dan
pembinaan
tertentu.Misalnya dalam hal ini dilakukan dalam bentuk pembangunan daerahdaerah terbelakang, kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang merangsang keterlibatan produktif golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan program-program yang disebut Community development.”
25
Adapun
bentuk-bentuk
partisipasi
masyarakat
menurut
Dirjen
Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (1998:166-167), antara lain: 1. Tenaga dari kalangan masyarakat itu sendiri baik berupa jumlah tenaga, keahlian/keterampilan, manajerial, dan lain-lain. 2. Dana baik bersumber dari warga masyarakat pada umumnya maupun donatur yang berasal dari warga masyarakat. 3. Material yang berasal dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. 4. Gotong royong dari warga masyarakat. 5. Moril/pemikiran dari warga masyarakat. 6. Dan lain-lain. Menurut Nawakamal (2009:222-223), Beliau mengemukakan bahwa: “Partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat untuk memberikan dukungan pada pembangunan sebagaimana dikonsepsikan oleh penggiat pendampingnya dan di jalankan secara bersama-sama oleh komunitas.” Menurut Ndraha dalam Syarif Makmur (2008:156-157), mengatakan partisipasi sebagai: “Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri.Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarkat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dan perlu di bedakan. Masyarakat Desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.” Menurut Cohen dan Uphoff dalam Ulifah ( 2003: 23 ) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam empat hal, yaitu:
26
1. Perencanaan, Suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat hanya mendapat kesempatan untuk mengatakan sutuju tidak akan membuat hasil yang diharapkan. 2. Pelaksanaan, Merupakan hubungan antara pelaksana dan pelaksanaannya. Masalah pelaksanaannya tidak cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana. Hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran rencana itu, oleh sebab itu rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. 3. Pengawasan, Partisipasi dalam pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap aktifitas yang telah direncanakan dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat maka pengawasan dalam partisipasi tidak cukup dilakukan dalam lembaga formal, tetapi oleh organisasi masyarakat, golongan kepentingan kelompok profesi bahkan anggota masyrakat untuk serta mengawasi. 4. Pemeliharaan dan pemanfaatan, Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi : menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan, atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya, mengusahakan dan mengamankannya serta mengembangkan. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia keadilan sosial dan memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang. Sedangakan Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi
dalam
pengambilan
keputusan
ini
antara
lain
seperti
ikut
27
menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut Adisasmita (2006:34), menyatakan bahwa: “Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktifitas dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan”.
28
Bahwasannya partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat mulai dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan dalam hal pembangunan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi peranan penting ketika dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan menggunakan sistem bottom up. Karena memposisikan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjalankan proses pembangunan. 2.4 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Menurut Slamet (1994: 142-143), faktor-faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Bila dijabarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi tersebut, yaitu:
29
1. Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 2. Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 3. Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4. Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. 5. Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Menurut Sastropoetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu: 1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil. 2. Perubahan sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. 3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. 4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain. 5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
30
2.5 Wilayah dan Masyarakat Pesisir Nugraha dan Rochmin (2004:9) menjelaskan bahwa wilayah (region) adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Kemudian Beatley dalam Dahuri (2001:9) mendefinisikan wilayah pesisir mencakup daerah ke arah darat yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan kearah laut meliputi daerah paparan benua. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut uang saling berinteraksi dimana kearah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota. Menurut Suprihayono (2007:14) wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Masyarakat pesisir merupakan komunitas yeng mendiami wilayah pesisir, yang pada umumnya masyarkat pesisir adalah nelayan dengan aktivitasnya yang erat dengan aspek kelautan. Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Nugraha dan Rochmin, 2004: 251).
31
Aminah (2007:15) memberikan tipikal ekologi atau geografi, ekonomi dan sosial masyarakat pesisir sebagai berikut; a. Secara ekologi masyarakat pesisir dihadapkan pada zona yang luas dengan luasan area yang dikelola relatif sempit; aspek laut yang menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam suatu hari kegiatan pelayaran. b. Secara sosial masyarakat pesisir memiliki akses yang amat terbatas akan pelayaran sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan, adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi self-help yang memberdayakan masyarakat, keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi, dan ketidakbergantungan kepada hukum posistif. c. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat pesisir umumnya dibawah standar nasional, kesenjangan pendpatan karena perbedaan sumber daya, tipe armada dan alat tangkap.
2.6 Konsep Pembangunan Pembangunan menurut etimologi berasal dari kata bangun, yang mengandung empat arti, bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, bangun dalam arti bentuk dan keempat, bangun dalam arti kata kerja; membuat, mendirikan, atau membina. Pembangunan menurut Mardikanto (1993:1-4) dapat diartikan sebagai: a) Proses yang diupayakan secara sadar dan terencana; b) Proses perubahan yang mencakup banyak aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat; c) Proses perumbuhan ekonomi; d) Proses atau upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan seluruh warga masyarakat; e) Pemanfaatan teknologi baru atau inovasi baru atau inovasi yang terpilih. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu
32
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004). Siagian (2005) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Kemudian pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugraha dan Rochmin, 2004: 9). Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain: 1. 2.
3.
4.
Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menangapi proyekproyek atau program-program pembangunan. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
33
5.
Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.
6.
Dari sekian pendapat para ahli tentang pembangunan diatas bisa disimpulkan bahwa makna pembangunan yakni segala upaya yang dilakukan secara terencana dan sadar untuk tujuan meningkatkan suatu keadaan. Pembangunan
yang
besifat
continoue,
artinya
masyarakat
melakukan
pembangunan secara berkelanjutan, tanpa merasa puas akan keadaan yang sedang di rasakan. 2.7 Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang selanjutnya disingkat PDPT adalah bagian PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim. Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Fokus pengembangan PDPT adalah pada 5 (lima) Bina yaitu sebagai berikut: 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan
34
2.
3.
4.
5.
kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya; Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (antara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompokkelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.
2.8 Penelitian Terdahulu Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Tangguh Kecamatan Teluknaga. Walaupun lokusnya dan masalahnya tidak sama
35
persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca.
Penelitian pertama yakni dilakukan oleh M. Yunan Khoiron, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, tahun 2003, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Study Kasus Program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipasi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo).Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Program bantuan pembangunan partisipatif dapat memacu partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan, sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam posiusi Pemerintah sebagai stimulator pembangunan, maka masyarakat akan berpartispasi aktif dalam suatu program pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat sendiri.
Adanya
keterpaduan
peran
antara
Pemerintah
dan
Lembaga
Kemasyarakatan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan partisipasif. Peran aktif pemerintah dan Lembaga Kemasyarakan, serta masyarakat akan menentukan keberhasilan program bantuan pembangunan partisipatif.
Rujukan penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayunita dan
Trisnani Dwi Hapsari pada tahun 2012 dengan judul Analisis
Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Pada Pengelolaan Kawasan
36
Konservasi Laut Daerah KKLD Ujungnegoro Kabupaten Batang. Metode yang digunakan yakni survei dengan metode deskriptif yang bersifat studi kasus. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan antara persepsi masyarakat dengan tingkat partisipasinya dalam pengelolaan KKLD dan hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat di daerah Ujungnegoro sangat kuat (hasil uji Koefisien Kontingensi sebesar 0,7 menunjukkan kategori hubungan yang kuat). Persepsi masyarakat yang baik akan mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan KKLD di Ujungnegoro.
Melihat hasil analisis persepsi dan partisipasi masyarakat Ujungnegoro pada pengelolaan KKLD Ujungnegoro memperlihatkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki pandangan positif. Ini merupakan modal utama untuk mengajak masyarakat lebih berperan aktif dan perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan KKLD. Pemerintah hendaknya tidak hanya mendengarkan kepentingan penanam modal namun juga merangkul masyarakat untuk
memberdayakan
kemampuan
mereka.
Pelatihan
ketrampilan,
menghidupkan kembali kesenian dan menanamkan pentingnya keselarasan antara kepentingan manusia dengan kelestarian alam perlu diperhatikan.
2.9 Kerangka Berpikir Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir dalam penelitian, untuk mendeskripsikan dengan apa adanya sesuai temuan yang peneliti dapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Partisipasi
37
Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Kerangka berfikir menjelaskan bagaimana Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. (bisa dilihat di Gambar 2.1 Alur Kerangka Berfikir). Gambar 2.1 1. Lemahnya partisipasi masyarakat di kawasan pesisir kecamatan Teluknaga dalam program PDPT (Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh). 2. Kurang efektifnya perencanaan pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dalam program PDPT. 3. Masyarakat kurang mengawasi pelaksanaan program PDPT. 4. Minimnya kesadaran dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap hasil program PDPT. (Peneliti, 2015).
Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)
Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff dalam
Ulifah ( 2003: 23 ) 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan 4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan
Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kawasan pesisir masih rendah
Alur Kerangka Berfikir
38
2.10 Asumsi Dasar Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang masih rendah.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi berhubungan dengan cara (metode). Metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara (science of methods). Dalam arti umum dan awam, metodologi bisa digunakan dalam konteks apa saja, misalnya: berpikir, metodologi penelitian atau metodologi pengajaran. Menurut Irawan (2005:42) metodologi adalah: “totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Disebut totalitas cara sebab metodologi tidak hanya mengacu pada metode penelitian tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisis data sampai dengan metode penafsiran temuan penelitian itu sendiri”. Pada penelitian mengenai partisipasi masyarakat pesisir dalam program pengembangan desa pesisir tangguh di desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara kecamatan Teluknaga kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah
pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan
Taylor dalam Moleong (2006:4) jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Kemudian
Menurut
Kirk
dan
Miller
dalam
Moleong
(2006:4)
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergabtung dari pengamatan pada 39
40
manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Moleong (2006:6) mensintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Marshall dalam Sugiyono (2009:63) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Selanjutnya, Sugiyono (2009:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik.
41
Menurut Bungin (2006:54) analisis kualitatif umumnya tidak digunakan untuk mencari data dalam arti frekuensi, tetapi digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan untuk menjelaskan fakta tersebut. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya tidak dimanupulasi oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan berbentuk kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat pesisir dalam program pengembangan desa pesisir tangguh di desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara kecamatan Teluknaga kabupaten Tangerang. 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi (Sugiyono, 2012:141). Peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung Dan Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. 3.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di 3 Desa Pesisir (Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara) Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
42
3.4 Variabel Penelitian 3.4.1 Definisi Konseptual Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif, solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 2. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Sistem
pembangunan
satu
wilayah
administrasi
yang
mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang teencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan. 3.4.2 Definisi Operasional Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Karena peneliti
43
menggunakan metode penelitian kualitiatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu empat hal dalam proses partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam pembangunan, yaitu: 1. Perencanaan, yakni mengamati keikutsertaan masyarakat pesisir terhadap proses perencanaan dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. 2. Pelaksanaan, yakni mengamati keikutsertaan masyarakat pesisir terhadap proses pelaksanaan dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. 3. Pengawasan, yakni mengamati keikutsertaan masyarakat pesisir terhadap proses pengawasan dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. 4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan, yakni meliputi sikap masyarakat pesisir terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan hasil dari Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. 3.5 Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif yang
menjadi instrumen penelitian adalah
peneliti sendiri. Menurut Moleong (2006:163) ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara berturut-turut.
44
a. Pengamatan Berperanserta Pengamatan berperanserta menceriterakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Jadi pengamatan berperanserta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin sampa pada yang sekecil-kecilnya. b. Manusia Sebagai Instrumen Penelitian Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus perencana, pelaksana pengumpulan data, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Namun, instrument penelitian dalam kualitatif dimaksudkan sebagai alat pengumpul data seperti tes pada penelitian kuantitatif. Ada tiga hal yang dibahas di sini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:128-150) dalam Moleong (2006:168-173), yaitu mencakup cirri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai instrument. 1. Ciri-ciri Umum Manusia Sebagai Instrumen Cirri-ciri umum manusia sebagai instrument mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan megikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim atau idiosinkratik.
45
2. Kualitas yang Diharapkan Peneliti kualitatif akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya. Hubungan yang memerlukan kualitas pribadi terutama pada waktu proses wawancara terjadi. 3. Peningkatan Kemampuan Peneliti Sebagai Instrumen Kemampuan peneliti sebagi instrument dapat ditingkatkan dengan jalan pertama-tama peneliti hendaknya selalu pergi kepada situasi baru untuk memperoleh pengalaman, kemudian berusaha mencatat apa saja yang terjadi dan mewawancarai beberapa orang serta mencatat apa saja yang menjadi hasil pembicaraan. Selaras dengan penggambaran diatas bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri ( Irawan, 2005:17). Kemudian Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:224), peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciriciri antara lain: 1. Peneliti sebagai alat yang peka dan dapat berkreasi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. 2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Jadi, untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan ia dapat menafsirkannya. 6. Hanya manusia sebagai instrumen, responden yang aneh dan menyimpang diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain,
46
bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai instrumen penelitian, dalam peneliti dengan pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. karena seorang peneliti lebih mengetahui keadaan permasalahan yang terjadi pada lokus penelitian yang diteliti. 3.6 Informan Penelitian Dalam Penelitian Kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin (2009:76-77) Penelitian Kualitatif menjelaskan objek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang focus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topic penelitian, tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Spradly dalam Faisal (1990:56-57) dengan menyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.
Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati
2.
Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3.
Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4.
Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5.
Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.
47
Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
Tabel 3.1 Informan Penelitian No Informan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. 1. Tangerang 2.
3.
4.
5.
6.
Tenaga Ahli Pendamping PDPT Tim Pemberdayaan Desa 1. Desa Tanjung Pasir 2. Desa Tanjung Burung 3. Desa Muara KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) 1. Desa Tanjung Pasir 2. Desa Tanjung Burung 3. Desa Muara Kepala Desa 1. Desa Tanjung Pasir 2. Desa Tanjung Burung 3. Desa Muara Kelembagaan Desa 1. LPM 2. BPD
Kode Informan
Keterangan
I1-1
Key Informan
I1-2 I1-3 I1-4 I1-5 I1-6 I1-7 I1-8 I2-1 I2-2 I2-3 I2-4 I2-5
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
48
3. Karang Taruna Masyarakat 7. 1. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Sumber : Peneliti, 2014
I2-6 I3-1
Secondary Informan
3.7 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu: 3.7.1 Sumber Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui: 1. Pengamatan/Observasi Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Selain itu observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep
49
yang
dikemukakan
oleh
Faisal
dalam
Sugiyono
(2009:226)
yang
mengklasifikasikan observasi sebagai berikut: a. Observasi berpartisipasi (participant observation) b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and convert observation), dan c. Observasi yang tidak terstuktur (unstructured observation) Jadi berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan terpercaya. 2. Wawancara Menurut Bugin dalam Satori dan Komariah (2001:88) wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan). Selain itu pengertian lain dari wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud dari kegiatan wawancara dalam penelitian seperti yang ditegaskan Lincoln dan Guba dalam Moleong (2006:186) antara lain: “Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu,
50
memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang akan dikembangkan oleh si peneliti sebagai pengecekan anggota.” Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria informan, dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan halhal sebagai berikut: a. b. c. d.
Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai Menentukan strategi dan taktik wawancara Mempersiapkan pencatat data wawancara Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan
untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selanjutnya, peneliti
51
mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat.. Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama meliputi perkenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. a. Pedoman Wawancara
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara
No
Indikator Perencanaan
1
1.
SDM
2.
Tahapan Perencanaan
3.
Tujuan
Pertanyaan 1. Bagaimana partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan program PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? 2. Apakah perencanaan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir? 3. Apakah masyarakat pesisir dilibatkan dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan program PDPT?
Pelaksanaan
2
1.
SDM
2.
Hambatan
4. Bagaimanakah proses pelaksanaan program PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? 5. Apakah masyarakat pesisir aktif ikut melaksanakan kegiatan program PDPT dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran)? 6. Hambatan apa sajakah yang ditemui ketika proses pelaksanaan program PDPT?
52
Pengawasan 1.
Wewenang Pengawasan
2.
Prosedur Pengawasan
3
7. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Telukaga? 8. Bagaimanakah prosedur pengawasan kegiatan PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? 9. Apakah masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan kegiatan PDPT?
Pemanfaatan dan Pemeliharaan 1.
Pencapaian Tujuan
2.
Evaluasi
10. Bagaimanakah manfaat yang dirasakan masyarakat pesisir dengan adanya program PDPT? 11. Apakah masyarakat pesisir menerima hasil kegiatan PDPT seolah – olah milik sendiri?
4 12. Apakah program PDPT dalam kegiatannya kesemua Bina yang telah di programkan? 13. Bagaimanakah cara masyarkat pesisir dalam pemeliharaan atau pengembangan hasil kegiatan PDPT? Sumber : Peneliti, 2014 3.7.2 Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti. 1. Studi kepustakaan Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books maupun jurnal ilmiah.
53
2. Studi dokumentasi Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah: 1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data 2. Handphone recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan. 3. Hanphone camera: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian. Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara (interview). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokomen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
54
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Menurut
Moleong
(2006:280)
analisis
data
merupakan
proses
mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dala pola, ketegori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Pada penelitian tindakan, analisis datanya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pada penelitian ini teknik analisis data difokuskan pada paparan data kualitatif. Dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (grounded) dapat
diartikan
bahwa
kesimpulannya
penelitian
adalah
dengan
cara
mangabstaraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki data sampai tingkat “titik jenuh” atau reliable (data yang didapat telah seragam dan telah menemukan pola aturan yang peneliti cari). Maka, tidak heran bila dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung berbulan-bulan. Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan. Maksudnya analisis data di sisni tidak saja memberikan kemudahan interpretasi tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.
55
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan Irawan dalam bukunya Metodelogi Penelitian Administrasi (2005:27) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan yang terakhir yaitu penyimpulan akhir. Keseluruhan proses analisis data tersebu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1: Proses Analisis Data 2 . Transkip data
1 . Pengumpulan data mentah
5
Penyimpulan sementara
6 Triangulasi
3 .
Pembuatan koding
4 . Kategorisasi data
7 Penyimpulan akhir
Sumber: ( Irawan, 2005:5.28-5.35) Dari gambar tersebut langkah-langkah praktis dalam proses analisis data dapat
dijelaskan sebagai berikut: 1.
Pengumpulan data mentah Analisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data mentah, misalnya dengan wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap ini dibutuhka alat-alat pendukung seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. Yang dicatat adalah data apa adanya (verbatim), tidak diperkenankan untuk mencampuradukkan pikiran, pendapat, maupun sikap dari peneliti itu sendiri.
56
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Transkrip data Pada tahap ini catatan hasil wawancara dirubah kebentuk tertulis seperti apa adanya (verbatim), bukan hasil pemikiran maupun pendapat pribadi peneliti. Pembuatan koding Pada tahap ini membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip. Baca pelan-pelan dengan sangat teliti, sehingga menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat dengan mengambil kata kuncinya, data kata kunci ini kemudian diberi kode. Kategorisasi data Pada tahap ini peneliti mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang di namakan “kategori”. Penyimpulan sementara Membuat penyimpulan sementara berdasarkan data yang ada tanpa memberi penafsiran dari pikiran penulis/peneliti.kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data. Jika ingin memberi penafsiran dari pikiran sendiri maka tuliskan pada bagian akhir kesimpulan sementara yang disebut dengan Observer’s Comments (OC) Triangulasi Temuan yang dihasilkan dicek ulang derajat keshahihan dan keandalannya dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memperpanjang masa penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Sederhananya teknik triangulasi bertujuan untuk meperkuat temuan-temuan, adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Penyimpulan akhir Apabila temuan yang dihasilkan dari penelitian dapat terjamin validitas dan reliabilitasnya barulah kemudian membuat penyimpulan akhir.
3.9 Pengujian Keabsahan Data `3.9.1 Validitas Menurut Sugiyono (2009: 267), validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal yang berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, dan
57
validitas eksternal yang berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. `3.9.2 Reliabilitas Reliabilitas menurut Sugiyono (2009: 269) dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada objek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (social situation) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian, keabsahan datanya pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009: 273). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
58
b. Member check Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data menurut Sugiyono (2009: 276) Bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang berasal dari pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemeberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh peneliti. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. 3.10 Jadwal Penelitian Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
BAB IV
HASIL PENELITIAN 4.1
Deskripsi Objek Penelitian Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kecamatan Teluknaga dan gambaran umum 3 Desa Pesisir di Teluknaga segai daerah yang masuk skala prioritas program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 4.1.1
Gambaran Umum Kecamatan Teluknaga Kecamatan Teluknaga merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang ada
di Kabupaten Tangerang, yang merupakan daerah dataran rendah yang keberadaannya di sebelah timur bagian utara Kabupaten Tangerang. Kecamatan teluknaga memiliki luas secara keseluruhan 53.303 Ha dengan batasan sebagai berikut Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang/Bandara Soekarno Hatta Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pakuhaji Bentuk topografi wilayah Kecamatan Teluknaga merupakan dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata 0-7 mdpl.
Secara administrasi wilayah
Kecamatan Teluknaga terbagi menjadi 13 Desa, yakni; 60
61
1. Desa Babakan Asem 2. Desa Bojong Renged 3. Desa Kampung Besar 4. Desa Kampung Melayu Barat, 5. Desa Kampung Melayu Timur 6. Desa Kebon Cau 7. Desa Lemo 8. Desa Muara 9. Desa Pangkalan 10. Desa Tanjung Burung 11. Desa Tanjung Pasir 12. Desa Tegal Angus 13. Desa Teluknaga Dari 13 Desa dengan jumlah keseluruhan yakni 145 Rukun Warga (RW), 423 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 138.330 jiwa, yang terdiri dari 71.061 jiwa laki-laki, dan 67.269 jiwa perempuan. Kecamatan Teluknaga merupakan wilayah pembangunan utara dari Kabupaten Tangerang. 4.1.2 Gambaran Umum Tiga Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga 4.1.2.1 Letak Geografis dan Administrasi Desa
Desa Klaster Prioritas pada rencana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di wilayah Kabupaten Tangerang, berada di Kecamatan Teluknaga, yang meliputi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Muara, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Tanjung Burung.
62
Wilayah Desa Muara, Desa Tanjung Pasir dan Desa Tanjung Burung termasuk strategis karena mempunyai kawasan di antara dua kota yaitu kota Tangerang dan Jakarta. Di samping itu kawasan Teluknaga dengan topografi Kota Tangerang memiliki batas wilayah ; Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.
Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Klaster Prioritas Letak Geografis Bujur Timur Muara 106°20’-106°43’ Tanjung Pasir 106°38’00’’-106°41' 20’’ Tanjung Burung 106°20’-106°43’ Sumber: (Monografi Desa, 2011) Desa
Lintang Selatan 6°00’-6°00-6°20’ 6°1’00’’-6°2’00’’ 6°00’-6°00-6°20’
Batas wilayah masing-masing desa menurut arah mata angin, yaitu :
1) Desa Muara Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa/Desa Lemo Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemo Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir 2) Desa Tanjung Pasir Sebelah Utara berbatasan dengan Laut jawa Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegalangus Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Burung
63
3) Desa Tanjung Burung Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kali Baru dan Desa Kohod Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Gambar 4.1 Peta Citra Desa Tanjung Burung, Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara
Letak geografis dan batas administrasi wilayah perencanaan, secara umum disajikan dalam Gambar 4.2 sebagai berikut :
64
Gambar 4.2 Letak Geografis dan Batas administrasi wilayah perencanaan Desa Pesisir Terpadu dan Mandiri
Jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan Desa dengan Pemerintah di atasnya secara berjenjang sebagai berikut :
Tabel 4.2 Jarak Tempuh Masing-Masing Desa dari Pusat Pemerintahan Desa dengan Pemerintah di atasnya
No.
Pemerintahan
1. Kantor Kecamatan 2. Ibu Kota Kabupaten Tangerang 3. Ibu Kota Provinsi Banten Sumber: Monografi Desa, 2011
Muara 10 57 157
Jarak( Km) Tanjung Tanjung Pasir Burung 12 152 54 5 72 70
65
Luas wilayah masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel berikut :
No
Tabel 4.3 Luas Desa pada Desa Klaster Prioritas Desa Luas Wilayah Jumlah (Ha)
Dusun
RT
RW
1
Muara
505
7
8
22
2
Tanjung Pasir
570
6
14
34
3
Tanjung Burung
864
7
8
16
TOTAL
1939
20
30
72
Sumber : (Hasil Interpretasi Citra, 2011; RPJMDES 2012)
Desa Tanjung Burung dengan luas 864 Ha, sehingga luasan Desa Prioritas adalah 1.939 Ha. Desa yang paling luas adalah Desa Tanjung Burung sedangkan desa yang luasannya paling kecil adalah Desa Muara.
Gambar 4.3 Persentase Luas Wilayah Klaster
Desa Muara mempunyai unsur pembantu pemerintah terbawah terdiri dari 6 Dusun, 8 Rukun Warga (RW), dan 22 Rukun Tetangga (RT). Desa Muara
66
terdiri dari 6 Dusun, yaitu: Dusun Kedung Bolang, Dusun Garapan, Dusun Petopang, Dusun Tanjungan, Dusun Cipete, Dusun Muara Pantai Harapan.
Gambar 4.4 Desa Muara, BPS 2010
Desa Tanjung Pasir memiliki unsur pembantu pemerintah terbawah terdiri dari 6 kemandoran/dukuh yaitu Kemandoran 1, Kemandoran 2, Kemandoran 3, Kemandoran 4, Kemandoran 5 dan Kemandoran 6. Tiap Wilayah Kemandoran rata-rata terdiri dari 2 Rukun Warga, kecuali di Kemandoran 3 yang terdiri dari 4 (empat) Rukun Warga. Total jumlah Rukun Warga (RW) di Desa Tanjung Pasir adalah 14 RW dan 34 RT.
67
Gambar 4.5 Desa Tanjung Pasir, BPS 2010
Desa Tanjung Burung berdiri sejak Tahun 1984. Dengan luas 864 Ha. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Burung terdiri dari 7 (tujuh) dusun, 8 (delapan) RW dan 16 (enam belas) RT. Total Luas wilayah Desa Klaster Prioritas (Desa Tanjung Pasir, Tanjung Burung dan Muara) yaitu 1.939 Ha, 47.78% dari total luas wilayah Kecamatan Teluknaga. Jadi dari ketiga desa tersebut memiliki jumlah 20 (dua puluh) Dusun, 30 (tiga puluh ) RW dan 72 (tujuh puluh dua) RT.
68
Gambar 4.6 Desa Tanjung Burung, BPS 2010
4.1.2.2 Kependudukan Jumlah penduduk masing-masing desa disampaikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jumlah( Jiwa )
Umur No. ( Tahun )
Muara
Tanjung Pasir
Tanjung Burung
1.
Laki-laki
1.790
4.916
3.932
2.
Perempuan
1.726
4.678
3.743
Total
3.516
9.858
7.675
Sumber : (BPS, 2012)
Jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir sampai dengan Bulan Juni Tahun 2012 tercatat sebanyak 9.858 Jiwa terdiri dari laki-laki 4.916 Jiwa, Perempuan
69
4.678 Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga 1.853 KK. Jumlah penduduk Desa Tanjung Burung berdasarkan sensus penduduk Tahun 2012 adalah 7.675 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.932 Jiwa dan perempuan 3.743 Jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk Desa Muara tercatat sebanyak 3.516 Jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.790 Jiwa dan perempuan sebanyak 1.726 Jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 709 KK.
4.1.2.3 Mata Pencaharian
Berdasarkan mata pencahariannya,
Penduduk Desa
Muara mata
pencaharian utama dan turun menurun adalah buruh, petani dan nelayan yaitu sekitar 70% dan sisanya berdagang, pengrajin, PNS, Penjahit, peternak serta buruh tani. Sedangkan mayoritas penduduk Desa Tanjung Pasir mata pencaharian pokok sebagai petani dan nelayan penangkap ikan. Penduduk Desa Tanjung Burung mayoritas bermata pencaharian
sebagai petani (58,94 %) dan nelayan
(37,50 %) serta sisanya pekerjaan lainnya.
Desa Tanjung Burung pada umumnya bermatapencaharian sebagai pedagang, buruh, karyawan swasta, sehingga peran kaum perempuan di Tanjung Burung sebagian besar sebagai Ibu Rumah Tangga dan aktif dalam organisasi PKK.
70
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok Jumlah (Orang) No.
Uraian Muara
Tanjung Pasir
Tanjung Burung
1
Buruh/ Swasta
1220
163
3.017
2
PNS
5
17
20
3
Pengrajin
20
16
4
Pedagang
63
320
5
Petani/kebun
143
6
Penjahit
5
16
7
Peternak
25
1
8
Nelayan/pembudidaya
420
9
Montir
4
10
Dokter
11
Supir
12
Pengemudi Becak
13
TNI/Polri
1
5
1
14
Pengusaha/Wiraswasta
2
168
6
15
Tukang Batu
6
6
14
Tukang Kayu
10
4
15
Ibu Rumah Tangga
620
363
1.759
68 11 1
5
53 8
1714
Sumber: (RPJMDES. 2012 dan Data Monografi Desa 2012)
4.1.2.4 Pendidikan
Penduduk Desa Muara rata-rata berpendidikan rendah. Dari keseluruhan jumlah penduduk, persentasi masing-masing dari tingkat pendidikan yaitu : 60%
71
warga lulus SD, 29 % lulus SMP, 10% lulus SMA dan 1% lulus Perguruan Tinggi.
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Muara
TK/tidak tamat SD 215 SD 520 SLTP 185 SMU 51 D1-D3 4 Sarjana (S1-S3) 11 Madrasah Pendidikan Agama Kursus Jumlah Sumber : (Data Monografi Desa, 2012)
Jumlah (jiwa) Tanjung Pasir 50 1.107 497 259 20 5 17 46 10 2.011
Tanjung Burung 315 1.128 527 189 27
4.1.2.5 Sosial Budaya
Tangerang pernah menjadi sebuah tempat dimana berbagai suku dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Rakyat di ketiga desa itu sejak tempo dulu merupakan konglomerasi dari sejumlah komunitas etnik yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti China, Arab, Melayu, Eropa dan orang setempat sendiri.
Dengan kata lain, masyarakat di sana adalah sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi multi kulturalisme. Ini tak ubahnya dengan kehidupan masyarakat Betawi di, Jakarta tempo doeloe. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka
72
suku dan bangsa. Mereka adalah hasil perkawinan antar etnis dan bangsa di masa lalu. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, dan Melayu.
Penduduk Desa Muara, Tanjung Pasir dan Tanjung Burung mayoritas berasal dari suku Betawi. Suku Tangerang sangat mendominasi adat istiadat yang ada di Desa Klaster Pesisir Prioritas. Penduduk Desa Tanjung Burung berasal dari Suku Jawa, Sunda, Banten, Bugis dan Cina. Begitu pula dengan masyarakat Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara yang sejak tempo dulu merupakan konglomerasi dari sejumlah komunitas etnik yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda seperti China, Arab, Melayu, Eropa dan orang setempat sendiri.
Dilihat dari agamanya, Seluruh penduduk Desa Tanjung Burung, Desa Muara, dan Desa Tanjung Pasir mayoritas menganut agama Islam (di atas 85%) dan adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat senantiasa berkaitan dengan agama yang dianut. Secara umum, kondisi sosial kependudukan di Desa Klaster Prioritas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.7 Kondisi Sosial Kependudukan No 1
2
Desa
Suku
China, Arab, Melayu, Eropa, Muara Bali dan Betawi China, Arab, Tanjung Melayu, Eropa, Pasir dan Betawi
Agama (%)
Mata Pencaharian Dominan
Islam (87%) Non Islam (13%)
Petani, Nalayan
Islam (94%) Non Islam (6%)
Petani, Nelayan
73
3 Tanjung Burung
Jawa, Sunda, Banten, Bugis dan Cina
Islam (85,75%) Non Islam (14,25%)
Petani, Nelayan (Petambak)
Sumber : (RPJM-DES, 2012)
4.2
Deskripsi Data 4.2.1
Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, merujuk kepada salah satu tujuan dari PDPT yakni
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
masyarakat
dalam
proses
pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Peneliti menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff. Teori tersebut memberikan gambaran atas partisipasi, bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam empat hal (dalam Ulfiah, 2003:23), yaitu: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan 4. Pemanfaatan dan Pemeliharaan
74
Mengingat banwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspekaspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode, yaitu : 1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan; 2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban; 3. Kode I1-1, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Wasdal dan Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tangerang; 4. Kode I1-2, menunjukkan daftar informan dari Tim Ahli Pendamping Desa; 5. Kode I1-3, menunjukkan daftar informan dari Tim Pemberdayaan Desa Tanjung pasir; 6. Kode I1-4, menunjukkan daftar informan dari Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Burung; 7. Kode I1-5, menunjukkan daftar informan dari Tim Pemberdayaan Desa Muara; 8. Kode I1-6, menunjukkan daftar informan dari Ketua KMP Ikan Kakap Desa Tanjung Pasir; 9. Kode I1-7, menunjukkan daftar informan dari Ketua KMP Ikan Kue Desa Tanjung Pasir; 10. Kode I1-8, menunjukkan daftar informan dari Ketua KMP Bina Bahari Desa Tanjung Pasir; 11. Kode I1-9, menunjukkan daftar informan dari Ketua KMP TB Mina 5 Desa Tanjung Burung;
75
12. Kode I1-10, menunjukkan daftar informan dari Ketua KMP TB. Mina 4 Desa Tanjung Burung; 13. Kode I1-11, menunjukkan daftar informan dari Ketua KMP Cipete 2 Desa Muara; 14. Kode I2-1, menunjukkan daftar informan dari Kepala Desa Tanjung Pasir; 15. Kode I2-2, menunjukkan daftar informan dari Kepala Desa Tanjung Burung; 16. Kode I2-3, menunjukkan daftar informan dari Kepala Desa Muara; 17. Kode I2-4, menunjukkan daftar informan dari Ketua LPM Desa Tanjung Pasir; 18. Kode I2-5 menunjukkan daftar informan dari Ketua BPD Tanjung Burung; 19. Kode I2-6 , menunjukkan daftar informan dari Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Pasir; 20. Kode I3-1, menunjukkan daftar informan dari Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pasir
Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana indikator tersebut mengacu pada teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (Ulifah, 2003:23), dan juga merujuk kepada salah satu tujuan dari program PDPT yakni meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulaupulau kecil.
76
4.2.2
Daftar Informan Penelitian
Pada penelitian ini, mengenai dalam Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti menggunakan menurut Bungin dalam Penelitian Kualitatif (2009:76-77) objek penelitianya yaitu Partisipasi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Teluknaga dan informan penelitianya diperoleh dengan cara key person karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga peneliti membutuhkan key person unyuk memulai melakukan wawancara dan observasi. Dengan demikian key person ini adalah tokoh formal dan tokoh informal di penelitian Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program PDPT di Kecamatan Teluknaga. Informan penelitian ini selain aparatur pelaksana sebagai key informan yaitu Kepala Bidang WASDAL Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, Koordinator Tim Pendamping, Tim Pendamping, Tim Pemberdayaan Desa, Kelompok Masyarakat Pesisir yang ada di Kecamatan Teluknaga. Untuk keabsahan data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan diluar aparat pelaksana. Selanjutnya disebut sebagai secondary informan yaitu 3 Kepala Desa Pesisir di Kecamatan Teluknaga, PKK, BPD, LPM, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat. Tabel 4.8 Keterangan Informan
NO
Kode Informan
Nama
Jabatan/Pekerjaan
Keterangan
1
I1-1
Bapak Chairul Lathif
Kepala Bidang Wasdal dan Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tangerang
Key Informan
77
2
I1-2
Bapak M. Alwani, SE
Tim Pendamping Desa Tanjung Pasir
Key Informan
3
I1-3
Bapak Harun
Tim Pemberdayaan Desa Tanjung pasir
Key Informan
6
I1-4
Bapak Saudin
7
I1-5
Bapak Buang
8
I1-6
Ibu Saadah
9
I1-7
Ibu Eliyah
10
I1-8
Bapak Ruhiyat
11
I1-9
Bapak Rt Rosip
12
I1-10
Bapak Guntur
13
I1-11
Ibu Siti Zulailah
14
I2-1
Bapak Gunawan
Kepala Desa Tanjung Pasir
15
I2-2
Bapak Rusdiyono
Kepala Desa Tanjung Burung
16
I2-3
Bapak Moch. Yasin
Kepala Desa Muara
17
I2-4
Bapak RW. Balok
Ketua LPM Desa Tanjung Pasir
18
I2-5
Bapak Guntur
Ketua BPD Tanjung Burung
19
I2-6
Mas Hari
20
I3-1
Bapak Ust. Damin
(Sumber: Peneliti, 2015)
Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Burung Tim Pemberdayaab Desa Muara Ketua KMP Ikan Kakap Desa Tanjung Pasir Ketua KMP Ikan Kue Desa Tanjung Pasir Ketua KMP Bina Bahari Desa Tanjung Pasir Ketua KMP TB Mina 5 Desa Tanjung Burung Ketua KMP TB. Mina 4 Desa Tanjung Burung Ketua KMP Cipete 2 Desa Muara
Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Pasir Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pasir
Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan
78
4.3
Deskripsi Hasil Penelitian Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti
dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (Ulifah, 2003 : 23) dan juga merujuk kepada salah satu tujuan dari PDPT yakni meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam teori Cohen dan Uphoff, partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam empat hal yakni partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan. 4.3.1
Perencanaan
Perencanaan adalah proses awal dalam tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses pembangunan. Bagaimana masyarakat menentukan sendiri sebuah program pembangunan, dengan mengetahui apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi kebutuhan dengan skala prioritas mereka di lingkungannya. Keaktifan atau peran masyarakat dalam perencanaan menentukan berjalan dengan baiknya sebuah pembangunan. Dalam hal ini program PDPT dengan konsep yang menyerahkan langsung kepada masyarakat dalam hal perencanaan. Perencanaan awal yang dibuat dengan musyawarah di tingkat desa. Musyawarah ini dalam hal membuat Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) melalui pendampingan dengan mempertimbangkan antara lain profil desa pesisir, hasil
79
Musyawarah Perencanaan Pengembangan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan/Atau Rencana Zonasi Kabupaten/Kota. Rencana pengembangan desa pesisir merupakan dasar pelaksanaan pengembangan desa pesisir selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh kepala desa. Perencanaan dibuat oleh masyarakat yang tergabung kedalam Kelompok Masyarakat Pesisir di 3 desa pesisir yang ada di kecamatan Teluknaga. Kemudian tiap-tiap kelompok membuat usulan atau suatu perencanaan dengan melihat kebutuhan yang ada di lingkungannya. Proses penentuan kegiatan dalam program PDPT ini Selanjutnya usulan KMP di verifikasi mulai dari Tim Pendamping hingga ke Tim Teknis. Hal tersebut dituturkan oleh Kabid Wasdal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang , beliau mengatakan bahwa; “perencanaan tentang desa pesisir itu kita susun, kita susun bersama masyarakat melibatkan masyarakat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maka disusunlah RPDP (Rencana Pengembangan Desa Pesisir), disusun selama 5 Tahun”. (Wawancara dengan Bapak Chairul Lathief, 09 Desember 2014. Pukul 11:55 WIB di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang).
Berdasarkan wawancara tersebut, program PDPT dalam prosesnya melibatkan peran masyarakat beserta lembaga-lembaga yang ada di desa pesisir, dan juga para tokoh masyarakat. Penusunan RPDP ini dibuat untuk 5 (lima) tahun yang tentunya dengan sinkronisasi profil desa dan Rencana Pembangunan Desa. Berikut merupakan alur kegiatan penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir.
80
Gambar 4.7 Alur Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan desa Pesisir tangguh (RPDP)
Sumber : (PER.04/KP3K/2012)
Hal senada pun hampir sama dengan apa yang dilontarkan oleh salah satu Tenaga Ahli Pendamping (TAP). Beliau mengatakan bahwa; “masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini KMP, aktif. Karena mereka bertanggung jawab atas program-program yang telah mereka buat, dalam
81
hal ini dalam bentuk RPDP. Perencanaan kegiatan dibuat oleh masyarakat dengan Tim Pemberdayaan Desa dengan didampingi oleh kita, kemudian kita verifikasi usulan dari masyarakat, dengan mengecheck atau survei, seperti pembuatan sumur bor air bersih, kita lihat benar tidak kalo memang air bersih itu menjadi kebutuhan dan memang skala prioritas masalah masyarakat adalah air bersih. Setelah memang benar, kita verifikasi lanjut ke Tim Teknis”. (Wawancara dengan Bapak Alwani, 15 Juni 2014. Pukul 11:00 WIB di Surya Bahari Pakuhaji Tangerang).
Berdasarkan wawancara tersebut, Kelompok Masyarkat Pesisir dalam hal perencanaan, membuat usulan kegiatan yang bentuknya Rencana Kegiatan Kelompok berdasarkan RPDP yang telah dibuat oleh tiap-tiap desa. Kemudian Tim ahli dan Tim Teknis memverifikasi usulan-usulan yang telah dibuat oleh masing-masing KMP. Masing-masing kelompok mengajukan usulan dengan bidang yang sudah ditentukan oleh Kementerian yakni 5 (lima) Bina. Begitu juga oleh Tim Pemberdayaan Desa di masing-masing desa menuturkan tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sebagai berikut Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Pasir beliau mengatakan bahwa; “masyarakat masyarakat kalau ada pembangunan, sangat antusias. Terlibat dalam proses perencanaan”. (Wawancara dengan Bapak harun, 01 Oktober 2013. Pukul 10:34 WIB di Kantor Desa Tanjung Pasir). Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Burung beliau mengatakan bahwa; “perencanaan pembangunan dari masyarakat, masyarakat yang tahu langsung kebutuhan masyarakat itu apa.ketika nanti masyarakat tahu pa kebutuhannya, kemudian Tim Pendamping dan Tim Pemberdayaan, menyesuaikan masuk kedalam Bina yang mana”. (Wawancara dengan Bapak Saudin, 03 Maret 2014. Pukul 10:00 WIB di Kantor Desa Tanjung Burung).
Tim Pemberdayaan Desa Muara beliau mengatakan bahwa;
82
“masyarakat antusias jika ada program pembangunan, cuma terkadang terbentur dengan kesibukan masyarakat yang mayoritasnya adalah nelayan”. (Wawancara dengan Bapak Buang Sidik, 01 Oktober 2013. Pukul 11:13 WIB di Kantor Desa Muara).
Berdasarkan wawancara 3 TPD di setiap desa pesisir, bahwasanya masyarakat antusias, ada peran aktif dari masyarakat dalam proses perencanan, penentuan tujuan dalam kegiatan PDPT. Namun dalam pelaksanaan proses perencanaan masyarakat diwakilkan oleh ketua RT atau Kemandoran. Pewakilan ini dikarenakan masyarakat desa pesisir sibuk dengan aktivitas kesehariannya sebagai nelayan. Melanjutkan
keterlibatan
peran
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan, ketua LPM desa Tanjung Pasir menuturkan bahwa; “masyarakat pesisir mah sibuk, pada kelaut. Jadi yah biasanya kami kadang kalo ada musyawarah dilakukan malam hari”. (Wawancara dengan Bapak RW. Balok, 04 Desember 2014. Pukul 10:45 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir).
Dari wawancara tersebut, adanya langkah untuk tetap melibatkan masyarakat secara umum ketika diadakannya musyawarah, yakni dengan melakukannya pada malam hari. Karena aktivitas masyarakat pesisir, yakni mencari ikan di waktu siang hari mulai dari pukul 04.00 hingga pukul 17.00. Selanjutnya para Kelompok Masyarakat Pesisir, menuturkan terkait hal proses perencanaan PDPT diantaranya sebagai berikut. Ibu Saadah KMP Desa Tanjung Pasir beliau mengatakan bahwa; “kita nentuin bareng kelompok, apa yang kita butuhkan apa yang akan kita programkan. Tapi kalo rapat-rapat gitu, Cuma ketua aja yang dateng, anggota mah pada sibuk sama kerjaannya”. (Wawancara pada 03 Maret 2013, pukul 14:38 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir).
83
Bapak Sarkim KMP Desa Tanjung Burung beliau mengatakan bahwa; “kita sebagai ketua tahu apa yang dibutuhkan, anggota yah ikut saja, mereka juga membutuhkan dan merasakan hasil dari apa yang dikerjakan”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 10:55 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Rosip KMP Desa Tanjung Burung beliau mengatakan bahwa; “kita kumpul, rapat dengan masyarakat. Kemudian membuat kelompok”. (Wawancara pada 14 Juni 2014, pukul 16:42 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Ruhiyat KMP desa Tanjung Pasir beliau mengatakan bahwa; “ pertama kali lewat obrolan, pak harun sekdes Tj Pasir minta tolong buat minta membuat kelompok. Kebetulan saya memang aktif di masyarakat”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 16:27 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir) Ibu siti Zulailah KMP Desa Muara beliau mengatakan bahwa; “kita ikut rapat-rapat gitu, nentuin kelompok trus nentuin apa yang kita mau buat”. (Wawancara pada 09 November 2014, pukul 15:38 WIB di kediamannya desa Muara) Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lah yang membentuk Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) itu sendiri, dengan membuat perencanaan masing-masing kelompok kemudian menentukan apa yang akan di lakukan dalam program PDPT ini. Namun, dalam proses tahapan perencanaan PDPT ini, peran ketua KMP lebih dominan. Artinya ketua yang terkadang langsung menentukan apa yang hendak dilakukan dalam program PDPT ini, masyarakat dalam konteks yang tergabung kedalam KMP kurang begitu aktif pada proses perencanaan.
84
Selanjutnya dari pihak kepala desa, menuturkan tentang peran masyarakat dalam proses perencanaan didalam setiap proses perencanaan pembangunan. Di antaranya sebagai berikut; Bapak Gunawan sebagai Kepala Desa Tanjung Pasir. Beliau mengatakan bahwa; “masyarakat antusias, karena membutuhkan. Cuma dengan perwakilan dari masyarakat saja”. (Wawancara pada 23 Desember 2014, pukul 11:16 di kediamannya desa Tanjung Pasir). Bapak Rusdiyono sebagai Kepala Desa Tanjung Burung. Beliau mengatakan bahwa; “masyarakat antusias, ikut terlibat”. (Wawancara pada 30 Desember 2014, pukul 09:48 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Moch. Yasin sebagai Kepala Desa Muara. Beliau mengatakan bahwa; “masyarakat jika ada acara proses perencanaan, seperti musrenbangdes aktif. Banyak usulan dan masukan terkait kebutuhan prioritasnya.seperti di PDPT ini usulan masyarakat ini kita masukkan kedalam RPDP untuk menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat”. (Wawancara pada 24 Desember 2014, pukul 16:47 WIB di kediamannya desa Muara). Dari hasil wawancara tiga kepala desa pesisir tersebut, bahwa adanya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tiap-tiap desa pesisir, seperti Musyawarah Rencana Pembanguan Desa, khususnya dalam program PDPT ini. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini, masyarakat pesisir menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk pembangunan di wilayahnya dengan skala prioritas masalah yang ada.
85
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan PDPT di tiaptiap desa pesisir Kecamatan teluknaga sudah cukup baik. Masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan PDPT pada tahapan perencanaan. Akan tetapi ada beberapa kendala, terutama waktu. Dikarenakan masyarakat pesisir yang mayoritas pekerjaannya adalah nelayan yang kesehariannya disibukkan dengan aktivitasnya mencari ikan. Hal ini yang menyebabkan proses pembentukan kelompok masyarakat pesisir terkesan secara instant, artinya hanya melalui penunjukkan oleh kepala desa melalui sekdesnya. Secara umum masyarakat pesisir yang ada di tiap-tiap desa banyak yang tidak tahu adanya program PDPT itu sendiri. Sehingga dalam hal penentuan kegiatan, proses pengambilan keputusan seringkali di ambil oleh para ketua KMP. 4.3.2
Pelaksanaan
Selanjutnya
tahapan
setelah
perencanaan
adalah
pelaksanaan.
Melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh masyarakat pesisir
dalam
program PDPT ini. Tentunya berdasarkan apa yang telah diatur dalam RPDP dimasing-masing desa, yang kemudian menjadikannya dalam bentuk Rencana Kegiatan Kelompok (RKK). Sebelumnya sudah dijelaskan pada tahap perencanaan bahwa masyarakat membuat sebuah Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) dalam pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kemudian RKK yang sudah lengkap dokumen administrasi dan telah lolos verifikasi, ditetapkan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan kabupaten
86
tangerang. Para KMP mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Bank yang telah ditentukan oleh Kementrian Perikanan dan Kelautan. Pencairan dana BLM ini didampingi oleh tenaga ahli pendamping. Prosedur penyaluran BLM PDPT yang terdapat pada peraturan direktorat jendral kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Per.04/Kp3k/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh sebagai berikut; Penyaluran dana BLM PDPT dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening KMP, melalui tahapan: 1.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada KMP sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
2.
Surat Pemerintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan lampiran :
a.
Keputusan kepala dinas kabupatenjkota tentang penetapan KMP penerima BLM;
b.
Data KMP meliputi: 1) nama ketua; 2) sekretaris; 3) bendahara; 4) anggota; 5) nomor telepon/telepon genggam 6) umur; 7) jenis kelamin; 8) alamat; 9) KTP; 10) Kartu Keluarga; dan 11) Surat Keterangan Domisili dari camat.
87
c.
Nomor Rekening bank aktif atas nama KMP;
d.
Hasil Identifikasi KMP Penerima BLM PDPT;
e.
Hasil Seleksi KMP Penerima BLM PDPT;
f.
Berita Acara Hasil Verifikasi KMP Penerima BLM PDPT;
g.
Kuitansi yang sudah ditandatangani Ketua KMP dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
h.
Surat Perjanjian Kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pesisir yang bermaterai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah).
3.
Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KMP pada unit bank terdekat melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4.
BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KMP yang diketahui dan didampingi oleh Tenaga Pendamping;
5.
KMP didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota melalui Tim Pemberdayaan Desa;
6.
Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasll penyaluran BLM PDPT kepada Pokja PDPT Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.
7.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku Koordinator PDPT melaporkan penyaluran BLM PDPT kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri KP. Kemudian partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan PDPT,
Kabid wasdal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, beliau mengatakan bahwa; “partisipasi masyarakat ya disini kan gini, tingkat partisipasi masyarakat itu kan istilahnya ya itu kan ada mereka itu kan tidak dibayar. Jadi mereka itu partisipasi gotong royong gitu, kita hanya memberikan makan dan kopi. Yah rata-rata itukan namanya partisipasi masyarakat, misalkan ada masyarakat yang yang meminjamkan gerobaknya untuk membuat paving block.yah kaya gitu. Terkait pelaksanaan, pencairan dana BLM tidak langsung 100%, 2 kali pencairan. Jadi, pencairan pertama kemudian jika sudah 50% kegiatannya, kita survey kemudian pencairan dana yang
88
kedua hingga kegiatannya selesai, menjadi 100%.” (Wawancara dengan Bapak Chairul Lathief, 09 Desember 2014. Pukul 11:55 WIB di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang). Berdasarkan wawancara tersebut, pelaksanaan kegiatan PDPT ada 2 tahapan, pertama pencairan dana BLM awal, kemudian pencairan dana kedua dengan catatan kegiatan sudah berjalan 50%. Selanjutnya bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan berebentuk tenaga dan materi. Adanya kegiatan gotong royong masyarakat dalam kegiatan PDPT. Sedangkan dalam bentuk materi, adanya peminjaman seperti gerobak masyarakat, alat untuk mendukung kegiatan PDPT. Hal senada pun dituturkan oleh Tim Pendamping, beliau mengatakan bahwa; “pelaksanaan PDPT lancar, KMP aktif. Kalo masyarakat secara luas saya kurang tau. Karena saya hanya fokus ke KMP”. (Wawancara dengan Bapak Alwani, 15 Juni 2014. Pukul 11:00 WIB di Surya Bahari Pakuhaji Tangerang). Dalam PDPT memang kegiatannya itu dilaksanakan oleh KMP di masingmasing desa. Akan tetapi tentunya tidak membatasi peran serta masyarakat pesisir secara umum. Karena pada dasarnya, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh KMP mencakup semua masyarakat pesisir. Dalam hal ini, pentingnya peran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam apapun bentuk kegiatannya, dalam rangka pembangunan wilayah pesisir, terutama dalam program PDPT ini. Kemudian, dari Tim Pemberdayaan Desa di masing-masing desa pesisir juga mengungkapkan tentang pelaksanaan program PDPT ini, berikut hasil wawancaranya.
89
Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “pelaksanaan program PDPT lancar, engga ada hambatan dalam pelaksanaan. Masyarakat dalam hal ini KMP, aktif”. (Wawancara dengan Bapak Harun, 01 Oktober 2013. Pukul 10:34 WIB di Kantor Desa Tanjung Pasir). Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa; “pelaksanaan PDPT itu ada prosesnya, pelaksanaan dengan pencairan dana yang dua kali pencairan. Melaksanakn kegiatan setengah proses dengan dana awal, kemudian dilanjutkan ketika pencairan dana yang kedua sudah turun”. (Wawancara dengan Bapak Saudin, 03 Maret 2014. Pukul 10:00 WIB di Kantor Desa Tanjung Burung). Tim Pemberdayaan Desa Muara, beliau mengatakan bahwa; “untuk pelaksanaan, saya kira lancar. Tidak adanya hambatan yang serius. Yang namanya masyarakat jika ada pembangunan, yah sangat mendukung. Seperti ada pengerjaan, terkadang masyarakat memberikan yah seperti, kopi dan makanan”. (Wawancara dengan Bapak Buang Sidik, 01 Oktober 2013. Pukul 11:13 WIB di Kantor Desa Muara). Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa pelaksanaan program PDPT dinilai lancar. KMP berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan ada dua kali tahapan. Yakni, yang pertama, pelaksanaan kegiatan dengan prosentase kegiatan mencapai 60% melalui pencairan dana awal. Kedua, melanjutkan kegiatan menjadi 100% setelah pencairan kedua. Selanjutnya, paparan hasil wawancara dari pihak KMP terkait hal pelaksanaan kegiatan KMP, berikut diantaranya; Bapak Rosip KMP desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa; “kita kan bikin MCK, pas pengerjaan, ada aja masyarakat yang situ(tempat pembuatan MCK) yang ngasih kopi dan makanan buat yang lagi kerja”.
90
(Wawancara pada 14 Juni 2014, pukul 16:42 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Ibu Eliyah KMP desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “saya kan kegiatannya, pembuatan kerupuk dari olahan ikan laut. Kalau pengerjaannya, yah paling saya dengan ibu-ibu dekat sini, jumlahnya paling 2-3 ibu-ibu. Anggota yang lainnya sibuk dengan aktivitas masing-masing”. (Wawancara pada di kediamannya desa Tanjung Pasir). Bapak Sarkim desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa; “ketika pelaksanaan, dari 10 anggota , ada yang ikut ada yang engga. Dalam artian anggota yang punya waktu, bantu-bantu ”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 10:55 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Ibu Siti Zulailah KMP desa Muara, beliau mengatakan bahwa; “ketika pengerjaan buat sumur bor itu, kan ada pekerjanya, tetangga sini juga. Kalau dari masyarakat lain sih biasanya, yah nagsih kopi dan makanan gitu”. (Wawancara pada 09 November 2014, pukul 15:38 WIB di kediamannya desa Muara). Berdasarkan beberapa wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa, adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk materi dan tenaga terkait pelakasanaan kegiatan PDPT. Akan tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat secara keseluruhan, baik KMP atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dari pihak kepala desa, menuturkan tentang peran masyarakat dalam proses perencanaan didalam setiap proses perencanaan pembangunan. Di antaranya sebagai berikut; Bapak Gunawan sebagai Kepala Desa Tanjung Pasir. Beliau mengatakan bahwa; “kalau KMP yah terlibat, memang mereka yang melaksanakannya. Tapi saya kira masyarakat pada umumnya ikut, yah berpartisipasi jika ada pelaksanaan pembangunan”. (Wawancara pada 23 Desember 2014, pukul 11:16 di kediamannya desa Tanjung Pasir).
91
Bapak Rusdiyono sebagai Kepala Desa Tanjung Burung. Beliau mengatakan bahwa; “masyarakat antusias, ikut terlibat dalm pelaksanaan”. (Wawancara pada 30 Desember 2014, pukul 09:48 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Moch. Yasin sebagai Kepala Desa Muara. Beliau mengatakan bahwa; “masyarakat secara umum, yah saya pikir terlibat tapi tidak terlalu.karena PDPT ini kan KMP yang melaksanakan kegiatan. Dan itu masyarakat juga”. (Wawancara pada 24 Desember 2014, pukul 16:47 WIB di kediamannya desa Muara). Berdasarkan wawancara tersebut, pada dasarnya KMP adalah masyarakat juga, yang melaksanakan kegiatan. Akan tetapi masyarakat diluar KMP tidak terlibat langsung. Namun, itu tidak mengurangi essensi dari sebuah arti partisipasi. Karena pada pelaksanaannya, masyarakat turut berpartisipasi ketika kegiatan dilaksanakan, walaupun memang sikap yang ditunjukkan tidak terlalu signifikan. Seperti, ketika pelaksanaan kegiatan, masyarakat turut membantu dalam bentuk tenaga dan materi sekedarnya. Jadi, dari hasil wawancara terkait pelaksanaan PDPT diatas. Menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, terutama masyarakat yang termasuk kedalam KMP dan masyarakat secara umum. Kaktifan KMP beserta masyarakat lainnya, ditujukan dalam bentuk ikut melaksanakan kegiatan KMP. Dengan cara membantu melalui tenaga dan materi. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan KMP berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, seperti kendala kurangnya dana, perihal pencairan dana yang bertahap.
92
Pelaksanaan PDPT tentunya akan berjalan lebih baik, ketika peran masyarakat dalam hal ini KMP, bisa memaksimalkan potensi yang ada. Artinya KMP bisa merangkul semua anggota dan masyarakat umum untuk bisa terlibat langsung mulai dari proses sebelumnya yakni perencanaan. 4.3.3
Pengawasan
Pengawasan merupakan tindak lanjut pelaksanaan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam arti mengawasi perkembangan kegiatan yang dilakukan dalam program PDPT. Dalam hal ini yang menjadi pengawas kegiatan adalah semua pihak. Yang ikut mengawasi yakni , Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tangerang, tim teknis, tim pendamping, tim pemberdaya, KMP dan tentunya masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan PDPT adalah Sekretaris Daerah yang berstatus sebagai ketua tim teknis. Namun pada keadaannya, yang sering melakukan pengawasan adalah tim pendamping. Karena tim pendamping berkewajiban dalam mengawasi kegiatan pelaksanaan kegiatan PDPT. Hal tersebut di tuturkan oleh Kabid Wasdal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, beliau mengatakan bahwa; “ yang bertanggung jawab dalam pengawasan adalah Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Teknsi. Jadi begini mas pengawasan itu kan ada Tim Pendamping di tiap-tiap desa, para tim pendamping yang selama ini jadi pengawas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Kita sebagai tim teknis yah Cuma terima laporan aja. Tapi waktu pencairan tahap
93
berikutnya kita yang harus turun kelapangan untuk menyiapkan supervisi 60% bukan cuma dari kita, tapi dari Cipta Karya dan lainnya juga. Jadi pengawasan sehari-hari yah tim pendamping itu”. (Wawancara dengan Bapak Chairul Lathief, 09 Desember 2014. Pukul 11:55 WIB di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang). Berdasarkan wawancara tersebut, disimpulkan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan PDPT adalah ketua tim teknis. Akan tetapi pengawasan sehari-hari dilapangan ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tenaga pendamping. Tentunya ada juga pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh tim teknis, yang hal ini di wakili oleh dinas kelautan dan perikanan dan kelautan kabupaten tangerang. Hal tersebut dilanjutkan penuturan Tim Ahli Pendamping, tentang pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KMP, bahwa KMP lah yang bertanggung jawab dalam pengawasan atas kegiatan yang KMP laksanakan, beliau mengatakan bahwa; “yang bertanggung jawab adalah mereka sendiri, dalam hal ini KMP. Jadikan anggaran itu semua masuk ke mereka transfer lewat rekening, kemudian mereka cairkan sendiri, tentu atas rekomendasi dinas, setelah cair kan mereka punya tanggung jawab untuk mengelola dana itu sendiri. makanya kita buat perjanjian hitam diatas putih agar mereka mengerjakan sebaik-baiknya. Secara otomatis mereka pasti mengawasi, mereka juga terlibat langsung. Tapi memang, kita sebagai pendamping juga ikut mengawasi kegiatan yang sedang dilaksanakan.” (Wawancara dengan Bapak Alwani, 15 Juni 2014. Pukul 11:00 WIB di Surya Bahari Pakuhaji Tangerang). Kemudian, dari Tim Pemberdayaan Desa di masing-masing desa pesisir juga mengungkapkan tentang pengawasan atas pelaksanaan program PDPT ini, berikut hasil wawancaranya.
94
Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa; “kalau paling deket sih, yah tim nya, tim pendamping itu. Karena beliau orang yang langsung turun kelapangan. Dia yang mengarahkan, mendampingi masyarakat. Oh ini harusnya begini, kan mereka tidak tahu ahlinya, ahli yang berdasarkan kapasitas dan skill disitu”. (Wawancara dengan Bapak Saudin, 03 Maret 2014. Pukul 10:00 WIB di Kantor Desa Tanjung Burung). Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “kalau maslah pengawasan, yah dari dinas. Ada tim pendamping, yang sering control, mengawasi kegiatan para KMP”. (Wawancara dengan Bapak harun, 01 Oktober 2013. Pukul 10:34 WIB di Kantor Desa Tanjung Pasir). Tim Pemberdayaan Desa Muara, beliau mengatakan bahwa; “ada yang mengawasi dari pihak dinas kelautan kabupaten, tim pendamping”. (Wawancara dengan Bapak Buang Sidik, 01 Oktober 2013. Pukul 11:13 WIB di Kantor Desa Muara). Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa adanya controlling yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh tim pendamping. Pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh KMP. Selanjutnya, paparan hasil wawancara dari pihak KMP terkait hal pengawasan kegiatan KMP, berikut diantaranya; Ibu Eliyah KMP desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “banyak, dari Dinas, kepala dinas pun dateng dari pusat juga melihat perkembangan yah kalo masyarakat mah taunya cuma ada program aja”. (Wawancara pada 03 Maret 2014, pukul 14:38 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir).
95
Ibu Saadah KMP desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “yang ngawasin ada pendampingnya, kadang dari dinas juga. Yang sering yah pendamping itu”. (Wawancara pada 03 Maret 2014, pukul 16:43 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir). Bapak Rosip KMP desa tanjung burung, beliau mengatakan bahwa; “ada, tim pendamping yang dari dinas. Pendamping yang sering ngontrol. Waktu itu pernah pas pembuatan MCK tahap awal kita belanja bahan beda dengan yang sudah ditentukan di Rencana Anggaran Belanja (ARB) nya, tim pendamping yang menegurnya, untuk belanja sesuai dengan RAB”. (Wawancara pada 14 Juni 2014, pukul 16:42 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Ruhiyat KMP desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “ada, dari dinas perikanan, dari pusat juga dateng”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 16:27 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir) Bapak Guntur KMP Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa “yang ngawasin dari dinas perikanan, bagus sih rajin control”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 12:30 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Sarkim KMP desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa; “Mantau, mantau semuanya pada mantau dari dinas, pusat juga”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 10:55 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Ibu Siti Zulailah KMP desa Muara, beliau mengatakan bahwa; “ ada, dari dinas namanya tim pendamping, orang-orang pusat juga. Yah kalo masyarakat kan taunya yah gitu, Cuma tau ada program aja”. (Wawancara pada 09 November 2014, pukul 15:38 WIB di kediamannya desa Muara) Berdasarkan wawancara diatas, bahwa tidak adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan. KMP juga menuturkan bahwa pengawasan dilakukan oleh
96
pihak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Tangerang dan pihak pusat yang dalam hal ini adalah kementerian perikanan dan kelautan. Tidak adanya pengawasan dari masyarakat, pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal. Karena bisa mempengaruhi dari hasil pembangunan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dari pihak kepala desa, menuturkan tentang peran masyarakat dalam hal pengawasan di dalam setiap proses pengawasan kegiatan pembangunan, khususnya program PDPT. Di antaranya sebagai berikut; Bapak Gunawan sebagai Kepala Desa Tanjung Pasir. Beliau mengatakan bahwa; “pengawasan dari dinas kabupaten, namun masyarakat juga ikut mengawasi”. (Wawancara pada 23 Desember 2014, pukul 11:16 di kediamannya desa Tanjung Pasir). Bapak Rusdiyono sebagai Kepala Desa Tanjung Burung. Beliau mengatakan bahwa; “ada pengawasan dari dinas dan pusat. Pengawasannya ketika pelaksanaan kegiatan masih 0% sampai 100%. Kami pihak desa, tentunya seringkali mengimbau ke masyarakat, jika ada yang salah dalam pengerjaan pembangunan, seperti paving block, MCK dan lain sebagainya. Tolong menegur pekerjanya, atau ke RT”. (Wawancara pada 30 Desember 2014, pukul 09:48 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Bapak Moch. Yasin sebagai Kepala Desa Muara. Beliau mengatakan bahwa; “kalau masalah controll itu,dinas kabupaten yang mengontrolnya. Tapi kita pihak desa pun ikut mengawasi kegiatan para KMP. Kan kepala desa juga bagian dari tim pemberdayaan desa.”. (Wawancara pada 24 Desember 2014, pukul 16:47 WIB di kediamannya desa Muara). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengawasaan akan jalannya kegiatan PDPT di tiap-tiap desa
97
pesisir Kecamatan Teluknaga sudah cukup baik. Dimana, adanya controlling yang dilakukan oleh pihak yang memang bertanggung jawab dalam pengawasan. Diantaranya ada pengawasan yang dilakukan oleh pusat, dinas kelautan dan perikanan kabupaten tangerang. Dan dilakukannya pengawasan secara intens oleh tim pendamping untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan kegiatn PDPT ini. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh semua anggota kelompok masyarakat pesisir belum terlihat maksimal. Masih adanya sikap kurang peduli terhadap kegiatan yang dilaksanakan kelompoknya. Terlebih masyarakat umum, mulai dari perencanaan saja sudah tidak mau tahu, apalagi dalam hal pelaksanaan. Pentingnya
pengawasan
yang
dilakukan
masyarakat
terhadap
kegiatan
pembangunan guna mengoreksi ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang sudah direncanakan. Agar hasil pembangunan tercapai sebagaimana dalam perencanaan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. 4.3.4
Pemanfaatan dan pemeliharaan
Pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan hasil dalam pencapaian dari proses pembangunan. Didalamnya mencakup bagaimana masyarakat bisa merasakan hasil dari kegiatan yang mereka rencananakan itu seolah-olah milik sendiri,
memanfaatkan
sebaik-baiknya,
merawat
secara
rutin,
serta
mengembangkannya. Pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan pada dasarnya dibutuhkan kelembagaan dari masyarakat itu sendiri. Karena
98
kelembagaan didalam masyarakat akan menyempurnakan dari serangkaian proses yang telah di laksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada PDPT ini, pemanfaatan dari hasil kegiatan seharusnya menjadi capaian yang amat dirasakan oleh masyarakat. Dan juga bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam mengembangkan suatu hasil dari suatu kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat sendiri, serta bisa memeliharanya dengan baik. Pada dasarnya masyarakat sangan menikmati baik langsung maupun tidak langsung pada hasil pembangunan, tidak terkecuali program PDPT ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Wasdal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, beliau mengatakan bahwa; “ masyarkat merasakan sekali, terutama kemarin saya ke desa muara. Saya bangun 3 eh 5 KMP tahun 2013. Mereka masih bilang, pak kapan saya dibangun lagi. Saya jawab sabar-sabar aja. Jadi mereka merasakan sekali, seperti air bersih, kan disana sulit air bersih. Kemudian yang tadinya banjir, kita buat apa itu, paving block , drainase yang membuat air ke kali”. (Wawancara dengan Bapak Chairul Lathief, 09 Desember 2014. Pukul 11:55 WIB di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang). Hal senada diungkapkan oleh Tim Ahli Pendamping, beliau mengatakan bahwa; “tentu, masyarakat memanfaatkannya. Karena itu kan kebutuhan mereka, misalkan mereka usul jembatan. Kemudian dibangun, nah kenapa mereka usul jembatan karena mereka butuh. Pasti dimanfaatkan sama mereka”. (Wawancara dengan Bapak Alwani, 15 Juni 2014. Pukul 11:00 WIB di Surya Bahari Pakuhaji Tangerang). Masyarakat sangat menikmati dari apa yang dilaksanakan pada program PDPT ini. Karena kegiatan yang dilakukan merupakan solusi atas kebutuhan akan permasalahan mereka sebagai masyarakat pesisir. Permasalahan lingkungan, bisa
99
cukup teratasi seperti banjir dan kebutuhan air bersih, melalui kegiatan PDPT yang memang pada konsepnya adalah meningkatkan ketangguhan wilayah pesisir. Selanjutnya, penuturan dari Tim Pemberdayaan Desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “masyarakat sendiri yah, kalo ada pembangunan antusias, karena bermanfaat”. (Wawancara dengan Bapak harun, 01 Oktober 2013. Pukul 10:34 WIB di Kantor Desa Tanjung Pasir). Hal tersebut dilanjutkan oleh Tim Pemberdayaan Desa Muara, beliau mengatakan bahwa; “yah masyarakat mah pasti merasakan manfaatnya. Cuman yah kadangkadang masyarakat unutk perawatannya kurang, misalnya kita bikin SPAL itu kan buat kepentingan masyarakat juga, harusnya ada perawatan, sampahnya diberesin ya begitu”. (Wawancara dengan Bapak Buang Sidik, 01 Oktober 2013. Pukul 11:13 WIB di Kantor Desa Muara). Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa masyarakat sudah tentu dapat merasakannya dari apa yang dikerjakan. Akan tetapi pemanfaatan tidak diiringi dengan pemeliharaan atau perawatan. Masyarakat masih kurang untuk kearah perawatan. Sikap kurang peduli ini bisa dilihat dengan beberapa hasil kegiatan yang sudah tidak terawat, seperti MCK, kegiatan produksi batako dan pengolahan sampah. Kurangnya peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, karena tidak adanya kesadaran. Kesadaran dalam arti, bertanggung jawab atas peneliharaan hasil pembangunan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Rosip KMP desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa;
100
“manfaat mah pasti manfaat, karena kita yang butuh untuk MCK ini. Untuk perawatan, jadi begini. Kan dia udah semua lengkap, tinggal pake doang. Disitu kita beratin keseseorang, jadi saya titip disitu, pesan saya pada orang itu, siapapun yang buang air dan nyuci silahkan, yang penting disiram, tadinya sih orang itu mau ngadain kotak di MCK. Kata saya ga usah nanti masyarakat keberatan, yah namanya tempat umum. Jadi kalo kerusakan apa dia, dia yang benerin, dia yang ngurus. Jadi dana perawatan tidak minta kemasyarakat, karena sudah ada penanggung jawabnya. Ada MCK satu lagi yang ga kerawat, disana mah ga kerawatnya mah karena anak remajanya yang susah. (Wawancara pada 14 Juni 2014, pukul 16:42 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Target atau sasaran program PDPT adalah masyarakat pesisir, yang dalam hal ini adalah KMP. Beberapa kegiatan sudah cukup baik dalam hal perawatan, akan tetapi pemanfaatn yang masih kurang. Bisa dilihat dengan salah satu kegiatan KMP yang mengadakan air bersih. Adanya pengadaan air bersih, tidak begitu dimanfaatkan. Hal ini disebabkan pemakai air bersih dengan titik sumber air jaraknya cukup jauh, tentunya ada masyarakat yang masih belum bisa memanfaatkan. Diperlukannya biaya yang cukup tinggi, untuk kalangan masyarakat pesisir untuk menyalurkan air dari sumber air kerumahnya. Walaupun KMP yang melaksanakan pengadaan air bersih juga menyediakan dalam bentuk dirigen dengan harga yang murah, akan tetapi masyarakat dengan berbagi alasan belum mau memanfaatkannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Saadah KMP desa Tanjung Pasir, beliau mengatakan bahwa; “tentu mas, kita kan di pesisir air bersih itu sulit, dengan adanya PDPT ini yah kami sangat berterimakasih, masyarakat cuma beli air satu dirigen seharga 2000. Jika masyarakat mau bisa disalurkan kerumah-rumahnya dengan cara memasang paralon. Biayanya yah masyarakat sendiri, setau saya kira-kira masyarakat habis 400 ribu untuk tukang dan bahanbahannya. Alhamdulillah beberapa titik sudah banyak yang pakai dengan cara penyaluran paralon, Cuma ada satu titik yang belum, yang baru pake
101
paralon Cuma 3 rumah yang lainnya sih ada yang 20 rumah dan 15 rumah 1 titik air bersih. 1 titik dengan 3 rumah itu, karena masyarakat belum mampu untuk membuat penyaluran air kerumahnya. Uang iurannya 30 ribu untuk 1 bulan itu yang untuk pakai paralon, uangnya yah untuk perawatan mas, yah untuk memberi upah yang ngedorong gerobak juga”. (Wawancara pada 03 Maret 2014, pukul 16:43 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir).
Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Guntur KMP desa Tanjung Burung, beliau mengatakan bahwa; “PDPT program bagus, program yang langsung kemasyarakat. Tinggal sistem pengawasan dan pemeliharaan, dan kesiapan pemerintah desa yang harus ditingkatkan. Kalau masyarakat kurang siap bisa jadi, karena persoalan pendidikan”. (Wawancara pada 16 Januari 2014, pukul 12:30 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung). Memang pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan didasari oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendidikan. Karena pendidikan bisa mempengaruhi sikap seseorang, bagaimana menyikapi persoalan terhadap lingkungannya. Kosep PDPT dengan output yang diharapkan adalah terciptanya wilayah pesisir yang tangguh, tangguh akan menanggapi bencana yang ada. Namun harapan itu tidak didukung dengan sikap peduli masyarakat terhadap bencana, masyarakat kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kepekaan masyarakat atas bahaya bencana di wilayah pesisir belum terlihat baik. Seperti dituturkan oleh Bapak Ruhiyat KMP desa Peisir yang mengadakan kegiatan pengolahan sampah, beliau mengatakan bahwa; “antusias masyarakat sangat jauh, padahal pengelolaan sampah ini cukup bagus, dalam artian mengurangi sampah yang berakibat banjir,
102
disamping itu padahal kita mengadakan umpan balik untuk masyarakat. Jadi sampah ini kita hargain dengan uang, ya walaupun dengan nilai yang engga terlalu tinggi. Akan tetapi hasil dari pengumpulan sampah yang masyarakat kumpulkan kita buat tabungan, jadi nanti tiap tahun baru bisa diambil, yah hitung-hitung nabung. Namun, sayang masyarakat memang kurang peduli dengan lingkungan, belum lagi melihat nilai dari sampahnya yang kecil. Akhirnya yah saya juga kebingungan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampah ini, karena kan produksinya juga butuh dana, seperti pembelian bahan bakar untuk mesin. Pertamatama sih pake uang kelompok dulu swadaya gitu. Tapi yah akhirnya ga lanjut”. (Wawancara pada 16 Juni 2014, pukul 16:27 WIB di kediamannya desa Tanjung Pasir) Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan ditunjukkan juga oleh Ibu Siti Zulailah KMP desa Muara, beliau mengatakan bahwa; “masyarakat merasakan sekali atas program PDPT. Tapi terkadang untuk pemeliharaannya yang kurang. Seperti, saya kan mengadakan air bersih yah terkadang pemabayaran iuran bulanan sering telat. Padahal dana itu juga nantinya untuk perawatan sumber air itu sendiri, supaya masyarakat tetap menikmati apa yang sudah di bangun, membuat airnya tetap mengalir”. (Wawancara pada 09 November 2014, pukul 15:38 WIB di kediamannya desa Muara) Para kepala desa juga menyayangkan sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap hasil pembangunan. Sikap masyarakat yang masih kurang dalam menjaga dan merawat hasil kegiatan dalam pembangunan. Padahal manfaat yang dirasakan oleh masyarakat cukup baik. Hal tersebut dituturkan oleh salah satu kepala desa yakni Bapak Rusdiyono Kepala Desa Tanjung Burung. Beliau mengatakan bahwa; “setiap hasil pembangunan tentunya bermanfaat untuk masyarakat, seperti program PDPT ini. Akan tetapi masyarakat masih kurang memperhatikan terhadap hasil pembangunan, seperti merawat dan menjaganya. Ya begitu, disini sikap masyarakatnya yang massih memiliki sikap masa bodo”. (Wawancara pada 30 Desember 2014, pukul 09:48 WIB di kediamannya desa Tanjung Burung)
103
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pasrtisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan. Bisa disimpulkan bahwa, masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara dan menjaga hasil pembangunan. Pada pemanfaatan, masyarakat sudah dapat memanfaatkan sebaik-baiknya akan tetapi tidak diiringi sikap dalam hal perawatan atau pemeliharaan. Adanya sikap peduli terhadap hasil pembangunan hanya dalam pemanfaatan tetapi kurang sampai dalam perawatan atau pemeliharaan dan juga pengembangan. Pada awal bab, telah dibahas tentang permasalahan yang ada di wilayah pesisir. 3 desa pesisir di teluknaga memiliki daerah yang serba berkebutuhan dengan berbagai keterbatasan, seperti lingkungan, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana dalam hal menanggapi bencana dan juga dan lain sebagainya. Program PDPT ini tentunya cukup menjawab atas permasalahan yang ada di wilayah pesisir, walaupun belum optimal secara keseluruhan. Dari semua bina yang menjadi fokus PDPT, bergantung pada keberlanjutan kelembagaan masyarakat. Perlunya peningkatan peran kelembagaan masyarakat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama masyarakat pesisir dalam menanggapi permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Kelembagaan masyarakat juga mampu menjadi alternatif, pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Maksudnya, peningkatan kelembagaan masyarakat bisa dioptimalkan guna mendukung proses pembangunan. Contohnya, salah satu kegiatan PDPT yakni pengadaan air bersih, tentunya bisa di optimalkan keberadaannya. Salah satunya yakni dengan dijadikannya kegiatan pengadaan air bersih menjadi Badan
104
Usaha Milik Desa. Begitupun dengan kegiatan lainnya, yang memang bisa mendorong pembangunan di wilayah pesisir. Tentunya ini merupakan pencapaian yang cukup baik jika semuanya itu bisa dijalankan. Sehingga masyarakat dengan sendirinya, berperan aktif dalam kegiatan pembangunan guna mendukung kesejahteraan bersama di wilayah pesisir. Oleh karenanya diperlukan keaktifan masyarakat dalam setiap proses yang ada dalam setiap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Peran masyarakat dalam proses pembangunan, akan bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukkan sebelumnya pada Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Maka berdasakan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang masih kurang dari yang diharapkan terutama pada perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Masih banyak yang perlu diperbaiki dalam tiap-tiap tahapan pembangunan. Karena dari tiap indikator yang ditentukan beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.
105
TABEL 4.9 REKAPITULASI TEMUAN LAPANGAN NO INDIKATOR TEMUAN LAPANGAN 1. PERENCANAAN 1. Proses perencanaan tidak melibatkan masyarakat secara luas, dalam tahap pembuatan kelompok hingga penentuan kegiatan. 2. Keputusan kegiatan ditentukan oleh ketua KMP di beberapa KMP 3. Adanya beberapa KMP yang diketuai oleh aparat atau perangkat desa 2. Pelaksanaan 1. Semua Bina yang ada dalam program PDPT terlaksana 2. Adanya partisipasi dari masyarkat dalam bentuk tenaga dan materi 3. Pengawasan 1. Controlling yang dilakukan oleh pendamping cukup aktif 2. Masyarakat masih kurang mengawasi kegiatan dalam program PDPT 4. Pemanfaatan dan 1. Masyarakat secara luas sangat Pemeliharaan merasakan manfaat dari hasil apa yang direncanakan, seperti pengadaan paving block dan mangroove. 2. Masyarakat masih kurang memelihara dan mengembangkan dalam kegiatan yang sifatnya produktif untuk dikembangkan seperti, pengadaan air bersih dan pengolahan sampah, pupuk dan batako Sumber : Peneliti, 2015
HASIL Kurang Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan
akhir
tentang
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Program
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang periode 2012-2013 masih rendah. Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam 4 (empat) indikator yakni, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari 4 (empat) indikator tersebut, ada 3 indikator yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kecamatan Teluknaga masih rendah. 3 (tiga) indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut; Pertama, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, masih kurang baik. Ketika musyawarah diselenggarakan, yang datang hanya perwakilan dari masyarakat saja, seperti ketua RT dan RW. Sumberdaya yang ada dalam Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) rata-rata adalah orang-orang yang masih ada kedekatan dengan pemerintahan desa. Kedekatan ini dalam hal ialah kedekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang sudah sering terlibat program-program
pembangunan.
Proses
perencanaan
tidak
melibatkan
masyarakat secara luas, dalam tahap pembuatan kelompok hingga penentuan kegiatan. Keputusan kegiatan ditentukan oleh ketua KMP di beberapa KMP.
106
107
Kedua, Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan PDPT, masih kurang baik. Pengawasan hanya dilakukan oleh tim pendamping, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang dan Kementerian Kelautan dan perikanan. Sikap masyarakat yang kurang mengawasi kegiatan, disebabkan karena memang masih minimnya kesadaran masyarakat dalam hal pengawasan, yang masyarakat tahu hanyalah pihak-pihak yang terkait sebagai pelaksana program yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan PDPT. Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bisa dilihat dari bagaimana masyarakat menggunakan hasil dari kegiatan, seperti pengadaan air bersih, pembuatan SPAL, paving block, penanaman mangroove dan lain sebagainya. Kenyataannya masyarakat sangat merasakan manfaat apa yang sudah dilakukan. Kemudian dalam hal partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masyarakat masih kurang baik. Kurangnya keaktifan masyarakat dalam hal pemeliharaan, karena masih belum kuatnya kelembagaan masyarakat yang ada.
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu: 1.
Leadership dari seorang Kepala Desa harus bisa membangkitkan semangat keaktifan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengkoordinasikan serta mengoptimalkan kelembagaan desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM), Karang Taruna dan lain sebagainya.
108
2.
Kurang aktifnya peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus turut bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pembangunan. Pengawasan bisa dilakukan dengan cara masyarakat mengawasi langsung proses pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya. Menegur pelaksana kegiatan jika mendapati masalah pelaksanaan tidak berjalan sesuai rencana yang telah ditentukkan. Peran pengawasan yang dilakukan masyarakat tentunya bisa mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan kegiatan, guna penetapan tujuan yang sudah direncanakan bisa tercapai dengan baik.
3.
Megoptimalkan kelembagaan pada KMP Pengadaan Air Bersih, guna pemanfaatannya bisa dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4.
Menguatkan peran masyarakat secara keseluruhan, dengan membuat peraturan dalam bentuk Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Adisasmita, Rahardjo. 2006. Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Aminah, Siti. 2007. Kearifan lokal dalam pengembangan komunitas pesisir. Bandung: CV. Citra Praya Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan. Jakarta : Kencana. Dahuri. et al. 2001. Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hamidjojo, Santoso S. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Irawan, Prasetya. 2005. UniversitasTerbuka.
Metodologi
Penelitian
Administrasi.
Jakarta.
Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan SDM dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Mikkelsen, Birtha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Moleong, L.J. 2006. Bandung.
Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya:
MS, Wahyu. 2005. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Mitra Utama. Nawakamal. 2009. Menuju Demokrasi Pemetaan. Bogor: TIFA. Nugraha,Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004. Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Jakarta:LP3ES.
Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Rukminto, Isbandi. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali. Sastropoetro, Santoso. 1998. Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumi. Siti Irene Astuti Dwiningrum, DR. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Pelajar. Slamet Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.8 Siti Irene A.D., (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sondang P. Siagian. 2005. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir Dan Laut Tropis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syani, Abdul. 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Lampung: Pustaka Jaya. Tangkilisan,S.Nogi,Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Ulifah, Siti. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan. Tesis (tidak diterbitkan). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PermenKp/2013. Peraturan Direktur jenderal KP3K No.04/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Keputusan Bupati Tangerang nomor: 523/Kep.276-Huk/2012 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
Dokumen Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1998. Panduan Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Banten dalam Angka 2013 Statistik Daerah Kab. Tangerang 2012 Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2012
Sumber Lain www.kkp.go.id diakses pada tanggal 21 Agustus 2013 http://id.wikipedia.org/2012/12/28 Jumat, 28 Desember 2012 pukul 02:00 http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3008/ Minggu, 6 Januari 2013 pukul 19:45 http://tangerangkab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=33 13 Desember 2014
PEDOMAN WAWANCARA 1. Bagaimana partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan program PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? 2. Apakah perencanaan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir? 3. Apakah masyarakat pesisir dilibatkan dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan program PDPT? 4. Bagaimanakah proses pelaksanaan program PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? 5. Apakah masyarakat pesisir aktif ikut melaksanakan kegiatan program PDPT dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran)? 6. Hambatan apa sajakah yang ditemui ketika proses pelaksanaan program PDPT? 7. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Telukaga? 8. Bagaimanakah prosedur pengawasan kegiatan PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? 9. Apakah masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan kegiatan PDPT? 10. Bagaimanakah manfaat yang dirasakan masyarakat pesisir dengan adanya program PDPT? 11. Apakah masyarakat pesisir menerima hasil kegiatan PDPT seolah – olah milik sendiri? 12. Apakah program PDPT dalam kegiatannya kesemua Bina yang telah di programkan? 13. Bagaimanakah cara masyarkat pesisir dalam pemeliharaan atau pengembangan hasil kegiatan PDPT?
Member check Nama
:
TRANSKIP DATA DAN KODING Peneliti
: Bagaimana partisipasi masyarakat pesisir dalam
perencanaan program PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga? menyambut dengan baik program PDPT
1
I1-1
: masyarakat
I1-2
: kalau masyarakat yang istilahnya dilibatkan dalam 2 proses sih aktif dalam hal ini KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir), Cuma kalau masyarakat secara keseluruhannya saya kurang tahu
I1-3
: masyarakat masyarakat kalau ada pembangunan, sangat 3 antusias. Terlibat dalam proses perencanaan
I1-4
: perencanaan pembangunan dari masyarakat, masyarakat 4 yang tahu langsung kebutuhan masyarakat itu apa. Ketika nanti masyarakat tahu apa kebutuhannya, kemudian Tim Pendamping dan Tim Pemberdayaan,
menyesuaikan
masuk kedalam Bina yang mana I1-5
: masyarakat antusias jika ada program pembangunan, 5 cuma terkadang terbentur dengan kesibukan masyarakat yang mayoritasnya adalah nelayan
I1-7
:pertama sih kita dikasih tahu oleh kelurahan, sekdesnya 6 yang ngasih tahu. Pertama pembukaan PDPT kan ga langsung buat ini kerupuk, bikin kelompok, segala rencana kerja macem-macem tuh, berapa kali rapat gitu pembimbingan kelompok.
I1-8
: pertama kali lewat obrolan, pak saudin sekdes Tj Pasir 7 minta tolong buat minta membuat kelompok. Kebetulan saya memang aktif di masyarakat
I1-9
: kita kumpul, rapat dengan masyarakat. Kemudian
8
membuat kelompok I1-10
: PDPT udah bagus, program yang dikelola rakyat
9
langsung itu udah bagus I1-11
: kita ikut rapat-rapat gitu, nentuin kelompok trus nentuin 10 apa yang kita mau buat
I2-1
: ya antusias sih, mereka juga saling sangat membutuhkan 11 adanya bantuan PDPT kaya gitu.
I2-2
I2-3
12 : masyarakat antusias, ikut terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan akan tetapi masyarakat ketika sudah ada penyediaan pembangunan, ya begitulah kurang lebihnya mereka kurang memperhatikan. : masyarakat jika ada acara proses perencanaan, seperti 13
musrenbangdes, aktif. I2-4
: masyarakat pesisir mah sibuk, pada kelaut. Jadi yah 14 biasanya kami kadang kalo ada musyawarah dilakukan malam hari
I2-5
: PDPT udah bagus, program yang dikelola rakyat
15
langsung itu udah bagus I3-1
: setiap kali perencanaan ,musrenbangdes gitu, kita
16
bareng-bareng ngerembukkinnya Peneliti
: Apakah perencanaan program tersebut disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat pesisir?
I1-1
:
tentunya, kita susun bersama masyarakat jadi melibatkan 17
masayarakat, lurah, Tokoh Masyarakat, tokoh pemuda I1-2
: ya, jadi usulannya dari masyarakat, kemudian
18
diverifikasi dan difasillitasi juga dengan desa, kemudian diverifikasi oleh kita dan tim dari dinas. 19
I1-3
: iya lah, kan PDPT ini dari mereka sendiri yang nentuin
I1-4
: iya jadi masyarakat nentuin masalahnya dulu, kemudian 20 butuhnya apa. Karena kita juga ada air bersih
I1-5
: sudah tentu, masyarakat butuhnya apa diajukan lah 21 melalui program PDPT ini
I1-7
: bareng kelompok kita nentuin rencana kerja, kaya
22
kerupuk ini I1-8
: sebetulnya saya mau perahu wisata, berhubung ada 5 23 kategori akhirnya ada semuanya. Yaudahlah saya pikir Cuma ini doang yang belum ada, ya saya ambil pengolahan sampah
I1-9
: disini memang butuhnya MCK, jadi dari pertama dan 24 kedua PDPT ini kita membangun MCK
I1-10
: desa jarang membuka rapat-rapat terbuka sebuah
25
program I1-11
: iya kita disini sangat butuh air bersih
26
I2-1
: Banyak usulan dan masukan terkait kebutuhan
27
prioritasnya I2-2
: ya, buat kebutuhan masyarakat, sarana dan prasarana 28 untuk masyarakat
I2-3
: Banyak usulan dan masukan terkait kebutuhan
29
prioritasnya. seperti di PDPT ini usulan masyarakat ini kita masukkan kedalam RPDP untuk menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat I2-4
: iya, semua pembangunan kita lihat dulu kebutuhan 30 masyarakat
I2-5
: desa jarang membuka rapat-rapat terbuka sebuah
31
program I3-1
: yah kita setuju-setuju aja kalau memang untuk
32
masyarakat Peneliti
: Apakah masyarakat pesisir dilibatkan dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan program PDPT?
I1-1
: ya,
I1-2
: iya, karena memang mereka kan istilahnya kelompok itu 34
kan KMP yang menentukan kegiatan
ada tanggung jawab atas program-program yang mereka buat
33
I1-3
: iya begitu, seperti yang saya bilang. Mereka yang
35
mengusulkan program apa yang mereka butuhkan I1-4
: memang masyarakat yang melakukannya
36
I1-5
: antusias masyarakat sih cuma terkadang terbentur
37
dengan kesibukan masyarakat yang mayoritasnya adalah nelayan. Yah kurang tahu akan program, jadi yah itu-itu aja yang dateng seperti ini, kita barusan abis rapat, PNPM yang juga berbasis pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah banyak. I1-7
: ada yang ikut, ada yang engga. Ga semua anggota
38
kelompok. Sibuk masing-masing pekerjaannya I1-8
: masyarakat kaya gini, tiap-tiap yang ada uangnya,
39
sebenarnya semangat. Cuma berhubung gada contoh susah jadinya. I1-9
: yah kita-kita kan masyarakat, jadi yah kita terlibat. 40 Maksudnya setuju dengan MCK
I1-10
: perencanaan ngumpulin orang-orang di desanya, ga 41 dicari dulu potensinya, masyarakat antusias tapi informasinya disekat-sekat
I1-11
: iya kan kita bareng kelompok
42
I2-1
: ya ikut, Cuma dengan perwakilan dari masyarakat saja.
43
I2-2
: iya
44
I2-3
: iya, tentu kan kebutuhan mereka juga
45
I2-4
: perwakilan aja sih, dari RT atau kemandoran, tokoh 46 agama. Sibuk masyarakat pesisir mah
I2-5
: perencanaan ngumpulin orang-orang di desanya, ga 47 dicari dulu potensinya, masyarakat antusias tapi informasinya disekat-sekat
I2-6
: iya kita dilibatkan sebagai karang taruna dalam musrenbangdes
48
I3-1
: ikutan, beberapa tokoh juga hadir dalam musrenbangdes
Peneliti
: Bagaimanakah proses pelaksanaan program PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga?
I1-1
:
49
Lancar, Cuma pencairan dana BLM tidak langsung 50
100%, 2 kali pencairan. Jadi, pencairan pertama saat masih 0 % kemudian jika sudah 50% kegiatannya barulah dicairkan sisanya I1-2
: pelaksanaan, kan kita ada juklak dan juknisnya kita 51 ikutin itu aja 52
I1-3
: alhamdulillah berjalan lancar
I1-4
: pelaksanaan yang pertama 10 KMP yang kedua 9 KMP. 53 Lancar sih, Cuma yang periode ke 2 ada 1 KMP itu ga lanjut, yang kegiatannya kompos. Karena memang setelah sudah berjalan tahun berikutnya tidak diajukan lagi. 54
I1-5
: untuk pelaksanaan, saya kira lancar.
I1-7
: pelaksanaan yah, bikin kerupuk ini yah makan 3 hari 55 buatnya, mulai dari awal kita beli ikan terus disiangin api, kulitnya terus diambil isi, itu kan lama 1 hari. Kalau beli banyak ga mungkin langsung bisa bikin kerupuk, besoknya baru bisa bikin kerupuk.
I1-8
: pengolahan sampah ini Cuma 2-3 penggilingan langsung 56 drop. Itu pun dananya swadaya dari temen-temen yang ada di kelompok untuk pembelian solar
I1-9
: pelaksanaan baik-baik aja
57
I1-10
: pelaksanaannya berjalan
58
I1-11
: ketika pengerjaan buat sumur bor itu, kan ada
59
pekerjanya, tetangga sini juga. Kalau dari masyarakat lain sih biasanya, yah nagsih kopi dan makanan gitu I2-1
: ikut, ikut dilibatkan
60
I2-2
: masyarakat antusias, ikut terlibat dalm pelaksanaan
61
I2-3
: masyarakat secara umum, yah saya pikir terlibat tapi 62 tidak terlalu.karena PDPT ini kan KMP yang melaksanakan kegiatan. Dan itu masyarakat juga
I2-4
: setiap ada pelaksananaan pembangunan, ada yang cuek 63 ada yang mau bantu
I2-5
: lancar sepertinya
Peneliti
: Apakah masyarakat pesisir aktif ikut melaksanakan kegiatan program PDPT dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran)?
I1-1
: partisipasi
I1-2
64
65 masyarakat ya disini kan gini, tingkat partisipasi masyarakat itu kan istilahnya ya itu kan ada mereka itu kan tidak dibayar. Jadi mereka itu partisipasi gotong royong gitu, kita hanya memberikian makan dan kopi. Yah rata-rata itukan namanya partisipasi masyarakat, misalkan ada masyarakat yang yang gerobaknya untuk membuat paving block.yah kaya gitu. : kalau masyarakat secara umum saya kurang begitu tahu, 66
karena saya fokus ke KMP. KMP selama pelaksanaan aktif. I1-3
: pelaksanaan program PDPT lancar, engga ada hambatan 67 dalam pelaksanaan. Masyarakat dalam hal ini KMP, aktif.
I1-4
: ada, masyarakat biasanya memberikan kopi dan makanan 68
I1-5
: Yang namanya masyarakat jika ada pembangunan, yah 69 sangat mendukung. Seperti ada pengerjaan, terkadang masyarakat memberikan yah seperti, kopi dan makanan
I1-7
: Kadang-kadang kalo lagi giliran waktunya kerja,
70
misalnya kaya saya ini beli ikan atau apa. Kadang-kadang ada yang nganterin anaknya sekolah, jadi kalau kelompok saya sekarang anggotanya pada sibuk kalau buat kerupuk ini paling ber enam orang, kadang-kadang suka dibantuin sama yang deket-deket sini aja. I1-8
: yah itu Cuma 2-3 kali penggilingan. Cuma sebetulnya 71
kan pembelian sampahnya ini kan dari masyarakat. Tapi ga bisa di ambil, ada tabungan gitu. Antusias masyarakat tipis, udah sosialisai, tapi karena memang nilainya kecil. Karena masyarakat kita kan, maklumlah susah I1-9
: kita kan bikin MCK, pas pengerjaan, ada aja masyarakat 72 yang situ(tempat pembuatan MCK) yang ngasih kopi dan makanan buat yang lagi kerja 73
I1-10
: harusnya, pendamping program itu masyarakat
I1-11
: yah itu paling dari masyarakat lain sih biasanya, yah 74 ngasih kopi dan makanan gitu
I2-1
: ya, karena itu juga warga sadar akan kepentingannya, ya 75 dia siap bantu.
I2-2
: ada, masyarakat memberi kontribusi seperti untuk ngopi 76 pekerja dalam pembangunan
I2-3
: ada, masyarakat memberi kontribusi seperti untuk ngopi 77 dan makanan pekerja dalam pembangunan
I2-4
: setiap ada pelaksananaan pembangunan, ada yang cuek 78 ada yang mau bantu
I2-5
: harusnya, pendamping program itu masyarakat
79
I2-6
: kita kalau ada opsi pembersihan kampung gitu,
80
masyarakat yang dewasa mah kurang begitu, paling yah anak-anak dan kalau ada momentum mahasiswa yang lagi KKN kita ajak I3-1
: yah begitu, masyarkat sini kan mayoritas nelayan, jadi 81 yah sibuk
Peneliti
: Hambatan apa sajakah yang ditemui ketika proses pelaksanaan program PDPT?
I1-1
:
hambatan kita Cuma satu di keuangan aja. Anggaran kan 82
langsung dari kementerian ke KMP. Jadi hambatannya kalau uang itu belum cair ga bisa di kerja kan
I1-2
: kalau kemarin waktu pertama kita disana, ada sih. Tapi 83 tidak semua sebagian besar sih, alhamdulillah lancar. Kalau hambatan dari masyarakat gak ada sih. Kendala yah, misal mangroove kadang-kadang mungkin pas pelaksanaan, masyarakat juga belum tahu betul bagaimana cara menanam mangroove, akhirnya program belum selesai itu sudah mati. Itu aja sih.
I1-3
: yah paling pengurangan kelompok, yang tadinya 10 jadi 84 5 KMP. Karena anggaran kurang
I1-4
: hambatan, ga ada sih kayanya
85
I1-5
: Tidak adanya hambatan yang serius
86
I1-7
: ada aja masalah mah dari masyarakat. Salah satunya 87 masyarakat tahunya dia begini, kalau kita nerima dana ya kan taunya kita punya duit banyak. Padahal kan kita udah ketahuan apa yang kita beli terus bon-bonnya juga ada. Yah selain itu tadi masyarakatnya pada sibuk jadi susah.
I1-8
: Modalnya, karena kalau dari masyarakat doang itu lama
88
I1-9
: ga ada sih
89
I1-10
: sistem pemerintahan desa yang tidak berjalan semestinya 90 harusnya ada rapat bulanan dengan petambak ikan, nelayan masyarakat 91
I1-11
: hambatan gada kayanya
I2-1
: kendalanya yang itu, dari 10 item yang kita dapet jadi 5 92 item : kalau masalah hambatan, saya kira lahan. Lahan untuk 93
I2-2
membangun. 94
I2-3
: ga ada hambatan
I2-5
: sistem pemerintahan desa yang tidak berjalan semestinya 95 harusnya ada rapat bulanan dengan petambak ikan, nelayan masyarakat
Peneliti
: Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Telukaga?
sekda sebagai ketua tim
96
I1-1
: pak
I1-2
: mereka sendiri, KMP. Jadi kan anggaran itu semua 97 masuk ke mereka, transfer lewat rekening, kemudian mereka cairkan sendiri tentu atas rekomendasi dinas. Setelah cair kan mereka punya tanggung jawab mengelola dana itu.
I1-3
: kalau masalah pengawasan, yah dari dinas. Ada tim 98 pendamping, yang sering control, mengawasi kegiatan para KMP
I1-4
: yah dinas kabupaten
99
I1-5
: itu pusat dan kabupaten dinas kelautan dan perikanannya
100
I1-7
: yah orang-orang dinas sama pusat
101
I1-8
: yah orang-orang kabupaten
102
I1-9
: ada, itu pendamping sering kesini
103
I1-10
: semua pihak
104
I1-11
: pusat dan kabupaten
105
I2-1
: pengawasan dari kabupaten
106
I2-2
: ada, pengontrollan dari dinas dan pusat
107
I2-3
: kalau masalah controll itu,dinas kabupaten yang
108
mengontrolnya. Tapi kita pihak desa pun ikut mengawasi kegiatan para KMP. Kan kepala desa juga bagian dari tim pemberdayaan desa I2-5
: semua pihak
Peneliti
: Bagaimanakah prosedur pengawasan kegiatan PDPT di setiap Desa Pesisir Kecamatan Teluknaga?
I1-1
: pengawasan
itu kan ada tim pendamping, dia yang
selama ini jadi pengawas. Perencanaan pelaksanaan sampai tahap akhir itu tim pendamping yang mengawasi. Tapi ketika pencairan berikutnya kita juga turun
109
110
kelapangan untuk mengontroll sampai sejauh mana proses pelaksanaan PDPT ini. I1-2
: ketika kita, dana itu dicairkan kita membuat perjanjian 111 ketika bermasalah karena dananya itu lagsung ke tangan mereka, ya mereka siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi penggunaan uang sepenuhnya oleh mereka, sehingga ketika ada masalah apa-apa yah mereka harus bertanggung jawab. Yah secara otomatis mereka pasti mengawasi, kemudian mereka juga terlibat langsung karena ini kan pemberdayaan. Kalau pendamping setiap kesana sambil ngawasin, melihat progres dan ngasih masukan.
I1-3
: pendamping yang dari dinas mengontroll terus kegiatan 112 para KMP. Sejauh mana progres kegiatannya.
I1-4
: terkait pengawasan, ada yang ngawasin yakni
113
pendamping. Karena beliau orang yang turun langsung kelapangan, dia yang mengarahkan mendampingi masyarakat, oh ini harusnya begini. Karena mereka kan ahlinya yang memiliki skill dan kapasitas. Evaluasi juga dari dinas I1-5
: ada pendamping dari dinas, lumayan sering ngunjungin 114 KMP
I1-7
: rajin ngawasin sering controll dari pusat dari dinas, 115 kepala dinasnya juga suka datang 116
I1-8
: controllnya gencar
I1-9
: ada 3 kali, pertama foto, kedua setengah main, ketiganya 117 60% kan dana 2 kali cair 118
I1-10
: yang ngawasin orang dinas, bagus sih, rajin contoh
I1-11
: ada, dari dinas namanya tim pendamping, orang-orang 119 pusat juga.
I2-1
: ya ada pokoknya keinginan masyarakat kita dahulukan, 120 kita ikuti keinginan masyarakat 121
I2-2
: yah mulai dari 0%-100%
I2-3
: yah mulai dari belum dibangun, pengerjaan sampai 122 selesai, itu di controll sama dinas dan pusat
I2-5
: yang ngawasin orang dinas, bagus sih, rajin contoh. 123 Cuma kadang pengaruh di desa
Peneliti
: Apakah masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam
proses pengawasan kegiatan PDPT? coba mas tanya aja langsung ke masyarakat
124
I1-1
: harusnya,
I1-2
: Yah secara otomatis mereka pasti mengawasi, kemudian 125 mereka juga terlibat langsung karena ini kan pemberdayaan. Kalau pendamping
setiap kesana sambil
ngawasin, melihat progres dan ngasih masukan. I1-3
: masyarakat diluar KMP sih kurang begitu
126
memperhatikan I1-4
: masyarakat kan menikmati hasil, lagian gada masalah 127 kok
I1-5
: idealnya sih masyarakat juga ikut mengawasi. Tapi 128 masih kurang mas, kebanyakan aja ga mau tahu, karena masyarakatnya sibuk
I1-7
: yah masyarakat kan ga tahu, kalau KMP mah yang 129 penting kerja ada buktinya yaudah.
I1-8
: engga masyarakat mah, ada, dari dinas perikanan, dari 130 pusat juga
I1-9
: kan pendamping, Pendamping yang sering ngontrol. 131 Waktu itu pernah pas pembuatan MCK tahap awal kita belanja bahan beda dengan yang sudah ditentukan di Rencana Anggaran Belanja (ARB) nya, tim pendamping yang menegurnya, untuk belanja sesuai dengan RAB
I1-10
: PDPT bagus maksimalisasinya tentang pemberdayaan 132 masyarakat soal bagaimana totalitas di masyarakat perencanaan cakep saya akui
I1-11
: Yah kalo masyarakat kan taunya yah gitu, Cuma tau ada 133 program aja
I2-1
: ya ada pokoknya keinginan masyarakat kita dahulukan, 134 kita ikuti keinginan masyarakat
I2-2
: ada, saya sebagai kepala desa sering bilang ke
135
masyarakat, kalau memang ada yang salah dalam pengerjaan pembangunan seperti pavig block, MCK. Tolong ditegur para pekerjanya 136
I2-3
: kuang sih kalau dai masyarakat mah
I2-5
: PDPT bagus maksimalisasinya tentang pemberdayaan 137 masyarakat soal bagaimana totalitas di masyarakat perencanaan cakep saya akui
I2-6
: kita sudah gandeng beberapa tokoh masyarakat, untuk 138 ikut andil dalam pengawasan
I2-7
: gimana yah, kurang sih
139
I3-1
: kalau dari masyarakat engga ada
140
Peneliti
: Bagaimanakah manfaat yang dirasakan masyarakat
pesisir dengan
I1-1
adanya program PDPT?
:
oh, merasakan sekali. Contoh kemarin saya ke desa 141
muara, masyarakat antusias menanyakan kapan pak dibangun lagi. Jadi mereka juga merasakan sekali manfaatnya air bersih yang dibangun
melalui
PDPT ini. Karena disana kan airnya sulit. I1-2
: tentu, karena ini kan kebutuhaan mereka pasti
142
dimanfaatkan sama mereka I1-3
: pasti, bermanfaat sekali untuk masyarakat pesisir
143
I1-4
: oh iya bermanfaat. Intinya masyarakat pesisir antusias. 144 Kalo bicara cukup sebetulnya tidak cukup, Cuma yah paling tidak bisa menanggulangi bencana. Contoh yang pertama kita buat DAM, karena itu riskan karena sering abrasi erosi kena banjir, makanya dengan program PDPT bisa berjalan dengan baik, terus juga masalah paving block ada beberapa titik, membantu akses jalan
I1-5
: manfaat sih pasti manfaat
145
I1-7
: yah bemanfaat mas, ini kan biar ekonomi kita
146
masyarakat pesisir meningkat I1-8
: sebetulnya manfaat kalau lancar, padahal pengelolaan 147 sampah ini cukup bagus, dalam artian mengurangi sampah yang berakibat banjir, disamping itu padahal kita mengadakan umpan balik untuk masyarakat. Jadi sampah ini kita hargain dengan uang, ya walaupun dengan nilai yang engga terlalu tinggi.
I1-9
: manfaat mah pasti manfaat, karena kita yang butuh untuk 148 MCK ini.
I1-10
: manfaat, sekarang gini, PDPT 2 tahun, saya ga bilang 149 gagal, karena ga prioritas, ada jalan ambrol dibiarkan hampir setahun. Kenapa malah ngebangun 1 M buat kantor balai desa
I1-11
: masyarakat merasakan sekali atas program PDPT
150
I2-1
: oh, sangat bermanfaat sekali
151
I2-2
: Manfaat sekali
152
I2-3
: pasti manfaat sekali, justru karena bermanfaat kita mau 153 masyarakat menjaga dan memelihara dengan baik seperti air bersih itu. 154
I2-4
: setiap pembangunan pasti bermanfaat untuk masyarakat
I2-5
: manfaat, sekarang dini, PDPT 2 tahun, saya ga bilang 155
gagal, karena ga prioritas, ada jalan ambrol dibiarkan hampir setahun. Kenapa malah ngebangun 1 M buat kantor balai desa Peneliti
: Bagaimanakah cara masyarakat pesisir dalam pemeliharaan atau pengembangan hasil kegiatan PDPT?
I1-1
:
jadi masyarakat mempunyai hambatan dalam pemasaran 184
untuk yang bina usaha. Tapi kita dan teman-teman disini kita upayakan dengan cara memberikan mutu melalui pemberian sertifikat untuk hasil usahanya para KMP I1-2
: itu kan kebutuhan mereka seperti drainase sudah
185
dibangun saya yakin mereka akan menjaga itu. Karena mereka yang minta, kalau mereka sekedar usul saja. Kita juga tahu, kan kita cek dan survei
dulu, kebutuhannya
benar atau tidak untuk diusulkan. I1-3
: pemeliharaan sih, seperti air bersih. Itu ada iurannya, 186 untuk pemeliharaan peralatannya
I1-4
: cara masyarakat menjaga hasil pembangunan yah,
187
kesadaran masyarakat juga I1-5
: yah kadang masyarakat untuk perawatannya kurang, kita 188 bikin SPAL itu kan buat kepentingan masyarakat juga, harusnya ada perawatan, sampah-sampahnya diberesin. Ya begitu
I1-7
: untuk pengembangan kita tekadang, pemasaran sih kita 189 jual ke warung-warung, desa tegal angus ke pelelangan. Cuma karena cuaca kaya begini sekarang kita kan ga mau ambil resiko, lagi juga sering susah ada ikannya
I1-8
: hasil dari pengumpulan sampah yang masyarakat kumpulkan kita buat tabungan, jadi nanti tiap tahun baru bisa diambil, yah hitung-hitung nabung. Namun, sayang masyarakat memang kurang peduli dengan lingkungan,
190
belum lagi melihat nilai dari sampahnya yang kecil. Akhirnya yah saya juga kebingungan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampah ini, karena kan produksinya juga butuh dana, seperti pembelian bahan bakar untuk mesin. Pertama-tama sih pake uang kelompok dulu swadaya gitu. Tapi yah akhirnya ga lanjut I1-9
: Untuk perawatan, jadi begini. Kan dia udah semua 191 lengkap, tinggal pake doang. Disitu kita beratin keseseorang, jadi saya titip disitu, pesan saya pada orang itu, siapapun yang buang air dan nyuci silahkan, yang penting disiram, tadinya sih orang itu mau ngadain kotak di MCK. Kata saya ga usah nanti masyarakat keberatan, yah namanya tempat umum. Jadi kalo kerusakan apa dia, dia yang benerin, dia yang ngurus. Jadi dana perawatan tidak minta
kemasyarakat, karena sudah ada
penanggung jawabnya. Ada MCK kerawat, disana
satu lagi yang ga
mah ga kerawatnya mah karena anak
remajanya yang susah I1-10
192
: PDPT program yang bagus, tinggal sistem pengawasannya sama kesiapan pemerintahan desa, kalau masyarakat kurang siap bisa jadi
karena
persoalan
pendidikan I1-11
: Tapi terkadang untuk pemeliharaannya yang kurang. 193 Seperti, saya kan mengadakan air bersih yah terkadang pemabayaran iuran
bulanan sering telat. Padahal dana
itu juga nantinya untuk perawatan sumber air itu sendiri, supaya masyarakat tetap menikmati apa yang sudah di bangun, membuat airnya tetap mengalir I2-1
: iyalah, iurannya juga diadakan, kalo secara administrasi 194 sih engga yah, Cuma kesadaran aja. Setiap bulan sekali
ngasih uang untuk air I2-2
: ya begitu, kalo disini “pa aing-aing” artinya masa bodo, 195 kurang perhatian terhadap hasil pembangunan
I2-3
: Kan ada iurannya, kalau air itu 20 Ribu / Bulan per 196 rumah, dananya itu buat yang ngurusin, jika nanti ada keusakan. Terkadang saya tambahin dari kantong saya sendiri buat menyediakan peralatan paralon untuk penyaluran air, jadi masyarkat Cuma menyediakan ember dan kran.
I2-4
: itu dia, masyarakat mah kadang Cuma mau nikmatin 197 giliran buat ngejaganya susah
I2-5
: persoalannya jika ada program baru dilibatkan tapi 198 mereka masyarakat yang awam itu ga dibuat apa namanya sistem perencanaan
yang
berkesinambungan
dengan
pelaksanaannya I2-6
: kalau menjaga gitu, masyarakat kebanyakan cuek,
199
maunya yah pake doang I3-1
: yah mungkin karena pendidikan masyarakatnya masih 200 kurang
KODING DATA Kode
Kata Kunci
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,0,11,12,13,14,15,16
Sumber Daya Manusia dalam Proses Perencanaan
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Tahapan Perencanaan
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4 7,48,49
Tujuan dalam perencanaan
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan
65,66,67,68,69,70,71,72 73,74,75,76,77,78,79,80
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
Hambatan
96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, 109 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12 2,123
Wewenang pengawasan
124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,13 6,137,138,139,140 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,15 3,154,155 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,16 8,169 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,19 6,197,198,199,200
pemanfaatan
Prosedur pengawasan
Pencapaian tujuan
Pemeliharaan dan Evaluasi
