Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)
DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TANGERANG
Fakta Integritas
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Mardiah
Jabatan
: Ketua KMP DAUN HIJAU
Alamat
: Desa Tanjungpasir Rt 05 Rw 06
Dengan ini menyatakan bahwa kami penerima hibah Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ( PDPT ) Kabupaten Tangerang Tahun 2012, dalam rangka Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ( PDPT ) Akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai perundangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyelewengan dalam penggunaannya kami siap diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tanjungpasir, 19 September 2012 Mengetahui Kepala Desa Tanjungpasir
Kelompok masyarakat pesisir KMP DAUN HIJAU
Materai Rp 6000
Gunawan H.M
Mardiah Ketua KMP
I. PENDAHULUAN masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Salah satu dasar diluncurkannya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh adalah tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang pada tahun 2010 mencapai angka 7 juta jiwa. Desa Tanjungpasir merupakan salah satu desa pesisir yang ada di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori diatas. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari profil kondisi sosial budaya dan kependudukan Desa Tanjungpasir yang mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai nelayan dan buruh. . Untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan tersebut, diharapkan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraannya dapat lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu kami, Kelompok Masyarakat Pesisir ”Daun Hijau” berupaya memberdayakan masyarakat pesisir dengan melakukan kegiatan pembuatan kerajinan pesisir. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir kedepan.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
2.1. Maksud Melalui kelompok ini diharapkan usaha yang dikelola semakin berkembang dan membawa dampak perubahan yang lebih baik terhadap peningkatan kesejahteraan para anggotanya. 2.2. Tujuan a. Meningkatkan motivasi dan kerjasama diantara anggota kelompok dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha yang dilakukan. b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota kelompok sehingga mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian keluarga. c. Meningkatkan kepedulian para anggota dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi di lingkungannya.
III. SASARAN DAN TARGET KEGIATAN
IV.
-
Pemberdayaan Pembangunan masyarakat pesisir
-
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan mempercepat pembangunan.
-
Masyarakat pesisir yang miskin
-
Meningkatnya kualiatas pemgembangan usaha
NAMA KEGIATAN
Pelatihan dan Pengadaan Sarana Pengolahan Limbah untuk Kerajinan
V. SUSUNAN ANGGOTA KMP Terlampir
VI. WAKTU PELAKSANAAN
no
Uraian kegiatan
Bulan I
1
Persiapan
2
Pelaksanaan
3
Pelaporan dan Monitoring, Evaluasi
VII.
PENUTUP
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Demikian proposal program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Kelompok Masyarakat Pesisir Daun Hijau dalam rangka pelatihan dan pengadaan sarana untuk kerajinan pesisir di Kampung Garapan Rt05/06 Desa Tanjungpasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ini kami susun dan kami sampaikan. Semoga melalui proposal permohonan bantuan ini, Kelompok Masyarakat Pesisir Daun Hijau dapat berkontribusi langsung dalam mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh khususnya dalam hal Bina Usaha sekaligus program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Atas perhatian semua pihak dan terlaksananya program ini kami mengucapkan terima kasih.
Tanjungpasir , 19 September 2012 Tim Pemberdaya Desa
Kelompok masyarakat pesisir KMP DAUN HIJAU
Gunawan H.M Kepala Desa Tanjungpasir
Mardiah Ketua KMP Tim Pendamping
Daryono, S.T Mengetahui, Tim Teknis Daerah
VIII.
LAMPIRAN - LAMPIRAN Ir. H. Endang Kosasih,M.Si 1. Gambar DED 2. Rencana Anggaran Biaya 3. Foto Kegiatan 0% 4. Lampiran KMP
Rencana Anggaran Biaya
Foto kegiatan 0%
Nama Kegiatan
SPAL Foto Kegiatan
0%
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, amiin. Teriring shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Desa Tanjungpasir adalah merupakan salah satu desa yang berada diwilayah pesisir pantai utara laut jawa, dimana masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, yaitu laut, sungai dan pertambakan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, dimana industrialisasi semakin meningkat sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan, yang berakibat kepada semakin sulitnya para nelayan yang berada diwilayah pesisir untuk mendapatkan hasil tangkap yang maksimal. Menghadapi hal yang demikian tentunya perlu sebuah kesamaan visi, pendapat serta misi kedepan dalam menentukan kebijakan arah pembangunan. Berkaitan dengan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun gambaran tentang desa melalui penyusunan Rencana Pengembangan Desa sebagai bahan acuan serta pertimbangan Pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Program Pemberdayaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), sebagai upaya pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat tentunya memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang kompleks tentang interaksi bio-fisik antara perairan, daratan dan bahkan atmosfir sebagai suatu komponen lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Multidisiplin ilmu pengetahuan yang digabung dengan pengetahuan praktis di lapangan, melalui proses partisipasi aktif pengguna sumberdaya alam dan jasa pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat diperlukan untuk perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kondisi obyektif wilayah serta sesuai dengan tuntutan masyarakat. Akhirnya patutlah kiranya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berupaya untuk merealisasikan Program Pembangunan Desa Pesisir Tangguh. Hormat kami, Kepala Desa Tanjungpasir
(GUNAWAN HM)
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………….……………………………………………………………………………………………
ii
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………………
iii
Daftar Gambar ……………………………………………………………………………………………………………
v
Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………………………………
vi
Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ….………………………………………………………………………………….
1
1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………….
2
1.3 Ruang Lingkup …………………………….……………………………………………………….
3
Bab 2 Gambaran Umum wilayah 2.1 Deskripsi Umum 2.1.1 Sejarah Desa Tanjung Pasir ……………………..……………………………
4
2.1.2 Letak Geografis dan Administrasi ……………..…………………………… 2.1.3 Topografi dan Penggunaan Lahan ……………………………………….. 2.1.4 Sosial Ekonomi ………………..……………………………………………………..
5 6 7
2.2 Dampak Perubahan Iklim di Desa Tanjungpasir ………….………………
8
2.3 Permasalahan ……………………………………..………………………………………………
10
Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir 2011 – 2015 3.1 Kerangka Perencanaan ……………………………………………………………………….
11
3.2 Fokus …………………………………………………………………………………………………….
12
3.3 Pendekatan …………………………………………………………………………………………..
13
3.4 Unit Analisis ………………………………………………………………………………………….
14
3.5 Alur Proses ……………………………………………………………………………………………
15
Bab 4 Keterkaitan Dengan Rencana Lain …………….……………………………………………….
17
Bab 5 Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir 5.1 Fokus .……………………………………………………………………………..……………………
18
5.2 Spirit Perencanaan ………………………………………………………………………………
19 iv
5.3 Perencanaan Pengembangan Desa Tanjungpasir ………………………… 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Program Program Program Program
Bina Bina Bina Bina
22
Manusia ……………………………………. 23 Usaha dan Sumbernya ............. 24 Lingkungan dan Infrastruktur .. 25 Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi 6.1 Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi ………………………………
29
6.2 Rantai Pemantauan dan Evaluasi ….…………………………………………………. 31 6.3 Pengukuran Kinerja ……………………………..……………………………………………… 32 6.4 Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir 2011 – 2015 …………………………………………………………………………………… 34 Bab 7 Penutup Lampiran – lampiran
iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4
: Peta Administrasi Desa Tanjung Pasir ……………………………………………………. Kondisi Tanggul Sungai ................................................................................ Areal Pertambakan di Desa Tanjung Pasir …………………………………………….. Rumah Pintar – Salah Satu Sarana Pendidikan ........................................ Kondisi Pemukiman ………………..………………………………………………………………… Perahu Nelayan di Dalam Alur Sungai ……………………………………………………. Kondisi Tanggul Sungai ……………………..……………………………………………………. Genangan Air dipermukaan Akibat Pasang Tinggi ................................... Genangan Air Dipemukiman ……………………………………………………………………. Genangan Air Dipemukiman ……………………………………………………………………. Genangan Air Dipemukiman ……………………………………………………………………. Kerangka Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir Kec. Teluk naga, Tangerang – Banten Alur Proses Kegiatan di Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga …………… Alur Keterkaitan Rencana Pembangunan Desa …………………………………….. Basis Nilai Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh …………… Tujuan Pemantauan dan Evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005) Rantai Proses Pemantauan dan Evaluasi …..………………………………………….. Pentingnya Pendekatan Indikator Dalam Pengukuran Kinerja ……………. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-StateImpact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terusmenerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005) .............................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL Tabel
:
2.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ………………………………………….. 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ……………………………………………… 3.1 Uraian Lima Bina Program Sebagai Fokus Perencanaan Desa Tanjung Pasir ………………………………
17
3.2 Wakil Institusi Sosial Dalam Penyusunan Perencanaan Pengembangan Desa Tanjung Pasir ……………………………………
21
5.1 Uraian 5 (lima) Bina Program Sebagai Fokus Perencanaan Desa Tanjung Pasir ……………………………………………..…. 5.2 Matrik Keterkaitan Antara Spirit Dalam Focus Perencanaan Program di Desa Tanjung Pasir ………………………….… 5.3 Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh ……………………………………………………………….……
vii
Bab 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penghujung tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang disingkat menjadi PDPT. Program ini tidak datang begitu saja, melainkan didasarkan atas realitas persoalan yang dihadapi desa-desa pesisir di Indonesia, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Tercatat, pada tahun 2010 kemiskinan di desadesa pesisir mencapai angka 7 juta jiwa; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Atas dasar tersebut, maka tidak heran jika desa-desa pesisir di Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Untuk itu, PDPT bagi KKP adalah wujud intervensi dalam hal: (1) menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir/nelayan berbasis masyarakat; (2) kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) secara fisik yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada; dan (4) masyarakat sebagai agen pembangunan. Intervensi yang dilakukan oleh KKP di atas, tidak lain merupakan upaya untuk mencapai 5 (lima) tujuan PDPT yang telah dirumuskan. Adapun tujuan yang dimaksud, yaitu: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses keputusan secara partisipatif; serta (5) meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Dokumen Rencana Pengembangan
1
Untuk mewujudkan tujuan di atas, KKP bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan akan mengimplementasikan PDPT di 48 lokasi desa pesisir dengan kriteria yang telah ditetapkan, antara lain: mempunyai potensi ekonomi unggulan, masyarakat pesisir miskin, kondisi lingkungan permukiman kumuh, kondisi penduduk relatif miskin, terjadinya degradasi lingkungan pesisir, tingkat pelayanan dasar rendah, rawan bencana dan perubahan iklim, serta mendukung prioritas rencana pengembangan KKP. Terkait dengan kriteria di atas, Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu lokasi desa sasaran yang selama ini telah didampingi dan dilakukan berbagai aktivitas oleh KKP. Dengan demikian, KKP berkewajiban memfasilitasi desa ini keluar dari persoalan-persoalan yang menghimpitnya. Tentunya, agar keluar dari persoalan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang melibatkan warga atau kelompok-kelompok warga melalui perencanaan pengembangan desa yang bersifat partisipatif. Pentingnya keterlibatan warga dikarenakan merekalah sebagai pelaku (aktor) utama yang dapat mewujudkan ketangguhan desanya. Pelaksanaan konsultasi publik oleh KKP, tidak lain ditujukan untuk memfasilitasi dan mengorganisir warga agar
secara
bersama-sama
(termasuk
pemangku
kepentingan
lainnya)
merencanakan pengembangan desa ke depan agar tangguh dalam hal ekonomi, kerawanan bencana alam dan perubahan iklim, dan lain-lain.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 – 2015 adalah untuk mewujudkan peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan desa pesisir tangguh. Tujuan umum Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 - 2015, adalah panduan program desa dalam rangka mewujudkan desa pesisir yang tangguh. Sementara itu, tujuan khusus dari Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir, sebagai berikut: a. Teridentifikasinya kebutuhan dan harapan warga Desa Tanjung Pasir terkait dengan pengembangan desa pesisir tangguh;
Dokumen Rencana Pengembangan
2
b. Terbentuknya program berdasarkan 5 (lima) bina program, meliputi: manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, serta siaga bencana dan perubahan iklim; dan c. Tersusunnya program secara sistematis dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh warga.
1.3. Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 – 2015 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum desa (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosial- ekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 – 2015, yang menjelaskan mengenai kerangka perencanaan yang disusun, pendekatan yang digunakan, unit analisis, serta alur proses penyusunannya. Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 – 2014 dengan RPJP Kabupaten Tangerang. Bab 5 Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja.
Dokumen Rencana Pengembangan
3
Bab 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1. Deskripsi Umum 2.1.1. Sejarah Desa Tanjungpasir Desa Tanjung pasir merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluknaga dimana masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, kata tanjung pasir berasal dari Tanjung yang berarti daratan yang menonjol dipermukaan laut jawa dan Pasir adalah permukaan tanahnya pasir, disamping itu Tanjung Pasir di masa penjajahan Belanda dan Jepang pernah dijadikan Benteng Pertahanan dan setiap bagian wilayah dikuasai oleh Tuan Tanah. Desa Tanjung Pasir merupakan kawasan pantai berpasir yang masih ditumbuhi hutan bakau. Kawasan pantai ini dekat dengan Pulau Untung Jawa. Di Tanjung Pasir terdapat PPI Tanjung Pasir yang didalam bagian PPI tersebut terdapat TPI Tanjung Pasir, Dermaga, Kawasan Militer yang merupakan tempat pelatihan bagi TNI AL dan tempat rekreasi, stasiun radar TNI AL, wisata pantai, pertambakan, selain itu juga sedang direncanakan untuk pengembangan Tangerang International City serta sebagai pusat kegiatan wilayah promosi. Desa Tanjung Pasir merupakan pemekaran wilayah yang dahulunya masih bersatu dengan Tegalangus. Pemekaran wilayah terjadi pada tahun 1984 dimana Kepala Desa pertama yang memegang kepemimpinan Desa Tanjung Pasir pada saat itu adalah Lurah Deris. Kepala Desa Tanjung Pasir yang pernah menjabat adalah : 1. M. Deris dari tahun 1984 s/d 1988 ( definitif ) 2. H. Madi. HM dari tahun 1988 s/d 1998 ( definitif ) 3. Halimi tahun 1998 ( Pjs) 4. H. Madi HM dari 1998 s/d 2007 ( definitif ) 5. Gunawan. HM dari 2007 s/d Sekarang
Desa
Tanjung Pasir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Desa dilingkungan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintahan
Desa, bahwa tugas kepala
desa melaksanakan urusan
pemerintahan, pembangunan,sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa dan 6 ( enam ) orang seksi yakni Seksi
Dokumen Rencana Pengembangan
4
Pemerintahan Desa, Seksi Kesra, Seksi Pembangunan, Seksi Trantib dan Seksi Bendahara Desa. Desa Tanjungpasir dari tahun 2007-2012 terbagi dalam 6 Kepala Dusun 14 Rukun Warga dan 32 Rukun Tetangga. Pembangunan di Wilayah Desa Tanjungpasir yang telah dan sedang berjalan bersumber dari: APBD Kabupaten Tangerang Bantuan Provinsi Banten APBN melalui PNPM-MP Swadaya Masyarakat
2.1.2. Letak Geografis dan Administratif Desa Tanjungpasir termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Desa ini terletak pada koordinat 6° 1’ 00” - 6° 2’ 00” LS dan 106° 38’ 00” - 106° 41’ 20” BT. Secara geografis, desa ini termasuk ke dalam wilayah pesisir karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Desa Tanjungpasir : a. Sebelah Utara
: Laut Jawa
b. Sebelah Selatan
: Desa Tegal Angus
c. Sebelah Barat
: Desa Tanjung Burung
d. Sebelah Timur
: Desa Muara
Desa Tanjungpasir memiliki jarak orbitasi 6,9 km dari pusat pemerintahan kecamatan, sedangkan dari
Ibukota Kabupaten berjarak
21 km. Secara
administrasi, desa ini terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah kemandoran/dukuh yaitu Kemandoran 1, Kemandoran 2, Kemandoran 3, Kemandoran 4, Kemandoran 5 dan Kemandoran 6. Tiap wilayah Kemandoran rata-rata terdiri dari 2 Rukun Warga, kecuali di Kemandoran 3 yang terdiri dari 4 (empat) Rukun Warga. Total jumlah Rukun Warga (RW) di Desa Tanjung Pasir adalah 14 RW dan 31 RT. Secara geografis, wilayah Desa Tanjung Pasir yang memiliki resiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim adalah Dukuh Garapan yang merupakan wilayah RW VI dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 5 RT. Dampak perubahan iklim ini ditandai dengan banjir di pemukiman warga akibat pasang tinggi yang semakin sering terjadi dan meresahkan warga.
Dokumen Rencana Pengembangan
4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Desa Tanjungpasir 2.1.3. Topografi dan Penggunaan Lahan Desa yang terletak di pesisir pantai utara jawa ini memiliki luas wilayah sebesar 564,25 ha atau sekitar 0,14% dari luas Kecamatan Teluknaga. Daerah ini memiliki topografi landai, dengan ketinggian antara 1 meter hingga 3 meter diatas permukaan laut. Desa Tanjung Pasir termasuk wilayah dataran rendah, dengan curah hujan rata-rata sekitar 150-200 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 24°C. Peruntukkan tanah di desa ini meliputi untuk jalan sepanjang 7,95 km, sawah dan ladang 54 ha dan untuk tambak 720 ha. Penggunaan lahan diantaranya untuk perkantoran seluas 10,05 ha dan tanah sawah irigasi teknis 79 ha. Desa ini juga memiliki lahan seluas 10 ha untuk tempat rekreasi yaitu berupa kawasan pantai.
Gambar 2.2. Kondisi tanggul sungai
Dokumen Rencana Pengembangan
Gambar 2.3. Areal Pertambakan
4
2.1.4. Sosial Ekonomi Berdasarkan data monografi desa, total jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir adalah 9.168 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 4.538 jiwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 4.630 jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan total kepala keluarga yang mendiami daerah ini adalah sebanyak 2.309 KK.
Gambar 2.4. Rumah Pintar - salah satu sarana pendidikan
Gambar 2.5. Kondisi pemukiman
Tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah mengindikasikan tingkat sumber daya manusia di daerah tersebut. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang bisa diselesaikan oleh penduduk di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat pola pikir masyarakatnya. Dan dengan semakin besar jumlah penduduk yang bisa menyelesaikan tingkat pendidikannya, maka daerah tersebut akan semakin maju. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tingkat Pendidikan TK SD SLTP SMU D1-D3 Sarjana (S1-S3) Madrasah Pendidikan Agama Kursus Jumlah
Jumlah (jiwa) 50 1.107 497 259 20 5 17 46 10 2.011
Sumber : Data Monografi Desa Tanjung Pasir 2010
Dokumen Rencana Pengembangan
4
Mayoritas Mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Pasir adalah sebagai nelayan. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan mencapai 1.759 jiwa. Hal ini sesuai dengan karakteristik wilayah desa yang berada di wilayah pesisir, sehingga mata pencaharian penduduknya di dominasi sebagai nelayan. Selain itu terdapat mata pencaharian lain yang menjadi gantungan hidup bagi penduduk di desa ini yaitu sebagai pegawai negeri sejumlah 17 jiwa, ABRI/TNI 5 jiwa, Swasta 5 jiwa, wiraswasta 168 jiwa, Tani 363 jiwa dan buruh tani 158 jiwa. Detail jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Mata Pencaharian Pegawai Negeri ABRI/TNI Swasta Wiraswasta Tani Buruh Tani Nelayan Jumlah
Jumlah (jiwa) 17 5 5 168 363 158 1.759 2.475
Sumber : Data Monografi Desa Tanjung Pasir 2010
Gambar 2.6. Perahu dalam alur sungai
nelayan
di
Gambar 2.7. Kondisi tanggul sungai
2.2 Dampak Perubahan Iklim di Desa Tanjung Pasir Perubahan iklim yang terjadi telah dirasakan di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dirasakan dari pergantian musim yang terjadi. Saat ini pergantian musim telah mengalami perubahan waktu, dan hampir sulit untuk diprediksikan. Sebagai contoh adalah musim kemarau yang panjang, musim dingin yang lebih panjang dari biasanya maupun sebaliknya dan pergantian musim lainnya. Untuk di Indonesia perubahan iklim ditandai dengan pergeseran musim hujan dan musim
Dokumen Rencana Pengembangan
4
kemarau. Musim kemarau yang lebih panjang dari waktu normalnya dapat berdampak
pada
menurunnya
produktivitas
pertanian
dan
mempengaruhi
ketersediaan pangan. Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar lahan pertanian di Indonesia merupakan lahan pertanian yang menggantungkan kebutuhan airnya pada air hujan. Jika hujan tak datang tepat waktu, maka akan mempengaruhi produktivitas tanaman pertanian yang mana sangat membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Demikian juga sebaliknya, jika musim penghujan lebih panjang dari biasanya maka akan mempengaruhi sektor yang lain dan bahkan bisa mengakibatkan terjadinya bencana, seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Wilayah pesisir juga merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim telah mengakibatkan kenaikan paras muka air laut. Kenaikan muka air laut ini mengakibatkan terkikisnya wilayah pesisir melalui abrasi dan semakin menggerus wilayah daratan. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, karena banyak lahan-lahan produktif yang hilang, pemukiman yang tergenang banjir rob dan bahkan ada pemukiman yang tenggelam sebagaimana yang terjadi di Desa Bedono Kabupaten Demak. Demikian juga yang terjadi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang terjadinya perubahan iklim telah mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakatnya.
Gambar 2.8. Genangan air di pemukiman Akibat air pasang tinggi
Gambar 2.9. Genangan air di pemukiman
Sesuai dengan kajian Strategi Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pesisir Akibat Perubahan Iklim terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008, Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan hasil
indentifikasi, dampak
yang dirasakan
masyarakat Desa Tanjung Pasir antara lain : Adanya peningkatan suhu udara baik di darat maupun di laut.
Dokumen Rencana Pengembangan
4
Sering terjadi pasang tinggi yang lebih lama dari biasanya pada bulan purnama. Pendangkalan muara sungai sebagai akibat tingginya tingkat sedimentasi, sehingga menyulitkan perahu nelayan untuk keluar masuk sungai. Lokasi penangkapan ikan yang semakin jauh karena semakin berkurangnya hasil tangkapan di daerah tangkapan sebelumnya. Musim gelombang kuat (musim barat) terasa lebih lama dari biasanya, sehingga menyulitkan nelayan untuk kembali melaut. Banjir pasang sering terjadi, sehingga membanjiri pemukiman warga. Hasil tangkapan nelayan di laut dan hasil panen pembudidaya ikan di tambak menurun. Dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat ini, memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola hidup dan kesejahteraan masyarakat di lokasi terdampak. Untuk itu, dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di Desa Tanjung Pasir ini, maka perlu kiranya dirumuskan suatu perencanaan yang tepat dan implementatif dalam upaya untuk bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Gambar 2.10. Genangan air di pemukiman
Gambar 2.11. Genangan air di pemukiman
2.3 Permasalahan Beranjak dari ilustrasi di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dijawab dari Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 - 2015, yakni: a. Apa saja kebutuhan dan keinginan warga terkait dengan pembangunan desa pesisir tangguh? b. Apa saja bentuk program yang dianggap strategis oleh warga untuk mewujudkan pembangunan desa pesisir tangguh? c. Apa saja indikator pencapaian keberhasilan dari program yang dibutuhkan oleh warga?
Dokumen Rencana Pengembangan
4
Bab 3. METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA TANJUNGPASIR 2011 - 2015 3.1. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dibatasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun pertama, dilakukan pemetaan sosial dan infrastruktur, meliputi : analisis kebutuhan, analisis institusi, identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya pada tahun kedua, dilakukan aksi di tingkat desa yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana. Kemudian pada tahun ketiga, diharapkan terwujudnya rehabilitasi sumberdaya dan penguatan ekonomi masyarakat di Desa Tanjungpasir. Tentunya semua ini bertujuan untuk mewujudkan Desa Tanjungpasir yang tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta ketangguhan dalam hal ekonomi.
Gambar 3.1. Kerangka Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir, Kec. Teluk naga, Tangerang – Banten.
Dokumen Rencana Pengembangan
16
Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working
group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun desa peisisir yang tangguh.
3.2. Fokus Fokus perencenaan meliputi lima aspek bina program, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan oleh Tanjungpasir untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir. Adapun uraian ke lima bina yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1. Uraian Lima Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Desa Tanjungpasir. Bina Program
1.
Manusia
2.
Usaha
3.
Bina Sumberdaya
Uraian • Investasi pada “human capital”, penekanan pada bidang pendidikan dan kesehatan • Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal • Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk efisiensi • Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat • Menghilangkan sifat negatif, boros, konsumtif • Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi • Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal • Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya • Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal • Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal • Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) • Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya
Dokumen Rencana Pengembangan
16
Bina Program
4.
Lingkungan dan Infrastruktur
5.
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Uraian • Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan • Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) • Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir • Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran • Melakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana, perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi pada tingkat masyarakat. • Memperkuat kearifan lokal dalam antisipasi bencana • Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait penanggulangan bencana. • Membangun sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi , shelter , struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, cadangan strategis desa, dan lain-lain
3.3 Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Desa Tanjungpasir. Namun demikian, penyusunan rencana pengembangan ini juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti: perguruan tinggi, praktisi, dan birokrasi. Adapun maksud dilibatkannya pemangku kepentingan tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan pendekatan yang telah disusun sebelumnya. Untuk itu, beberapa hal yang dilakukan dalam pendekatan penyusunan rencana pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Desa Tanjungpasir; b. Melakukan need assessment warga di Desa Tanjungpasir, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Desa Tanjungpasir terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan desa pesisir di Desa Tanjungpasir.
Dokumen Rencana Pengembangan
16
Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka diperlukan beberapa pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator.
Adapun pemahaman
yang dimaksud, sebagai berikut: a. Memahami target pencapaian yang diharapkan; b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan desa pesisir, dalam hal ini Desa Tanjung Pasir; c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.
3.4. Unit Analisis Perencanaan pengembangan desa pesisir Tanjungpasir dibuat oleh keterwakilan warga yang berasal dari ragam latar belakang kelompok-kelompok sosial (social
institution) yang terdapat di Tanjungpasir. Umumnya, institusi sosial di desa ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni: (1) institusi non-formal, terdiri dari: pengajian, paguyuban kematian, arisan ibu-ibu, batari (bandeng tanpa duri), kelompok pengolahan sampah dan jumat bersih; dan (2) institusi formal, terdiri dari: Karang Taruna, Lembaga Pengembangan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Bank Rakyat Indonesia, Koperasi Unit Desa, Kredit Usaha Rakyat, Desa, PKK maupun Posyandu. Berdasarkan institutional assessment, kemudian ditentukan keterwakilan warga melalui institusi sosial yang aktif dan berperan banyak dalam kegiatan - kegiatan warga. Adapun institusi sosial yang dimaksud sebagai wakil dalam penyusunan perencanaan pengembangan Desa Tanjungpasir, sebagai berikut: Tabel 3.2 Wakil institusi sosial dalam penyusunan RPD Tanjungpasir Kelompok Sosial (Social Institutional) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aparatur Desa Sekartavas Kelompok Batari Kelompok Ibu-ibu Penanam Mangrove Jamaah Yasinan 28 Karang Taruna Kelompok Olah Raga Total
Dokumen Rencana Pengembangan
Jumlah Keterwakilan (Orang) 4 4 4 4 4 4 4 28
16
3.5. Alur Proses Alur proses penyusunan Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir dimulai dari identifikasi
dan
penyusunan
indikator
ketangguhan
desa
pesisir
(PDPT).
Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting Tanjungpasir dari aspek sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan pemerintahan desa, infrastruktur, lingkungan, dan sumberdaya manusia. Setelah dihasilkan indikator tersebut, kemudian dilakukan uji kelayakan indikator ke beberapa lokasi, seperti: Sukabumi, Pekalongan, dan Indramayu. Uji kelayakan indikator ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana indikator yang disusun sudah sesuai dan mudah diterapkan di desa-desa pesisir. Hasil uji coba tersebut, kemudian didiskusikan kepada para pakar untuk memperkuat validasi indikator sebagai rangkaian untuk memperbaiki indikator PDPT yang akan digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat ketangguhan desa-desa pesisir.
Konsultasi Penyusunan Konsultasi Penguatan Publik 1 Indikator Publik 1 kelembagaan (Diskusi pakar PDPT (Uji Indikator) & perbaikan materi)
Workshop PDPT
Konsultasi publik 3 (need assessment rencana pengembangan)
Selanjutnya indikator yang digunakan tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan
penguatan
kelembagaan
sosial
di
desa
pesisir
Tanjungpasir.
Penguatan kelembagaan sosial ini bertujuan, sebagai berikut: a. Mampu melakukan identifikasi kelembagaan sosial masyarakat untuk menentukan
kelembagaan
yang
dapat
dijadikan
sebagai
wadah
pengorganisasian; b. Mampu mengidentifikasi dan mengenali modal sosial yang dimiliki warga sebagai modal dasar memperkuat kelembagaan yang dapat mengantisipasi sedini mungkin terjadinya bencana alam dan perubahan iklim;
Dokumen Rencana Pengembangan
16
c. Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan yang ada di warga agar mampu merespon secara cepat dan tanggap terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini, berupa:
(1) teridentifikasi dan
terbentuknya kelembagaan sosial masyarakat sebagai wadah pengorganisasian untuk mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam; (2) terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan sosial di desa pesisir; dan (3) terjalinnya modal sosial sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan. Agar menuju hasil yang komprehensif, maka dilakukan Workshop Pembangunan Desa Pesisir Tangguh yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya membangun desa pesisir yang tangguh serta menjaring dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, workshop yang dilakukan tersebut dalam rangka menggalang opini untuk perbaikan konsep pembangunan desa pesisir tangguh
melalui
rumusan
dilakukan
pembahasan
oleh
para
pakar
yang
berkompoten dalam bidangnya masing-masing. Dengan demikian, proses-proses yang dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam melakukan need
assessment perencanaan program pengembangan desa pesisir tangguh yang dilaksanakan di Desa Tanjungpasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten TangerangBanten.
Dokumen Rencana Pengembangan
16
Bab 4. KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 – 2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti yang tertera pada gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1 Alur keterkaitan rencana pengembangan desa
Dokumen Rencana Pengembangan
17
Bab 5. RENCANA PENGEMBANGAN DESA TANJUNGPASIR 5.1. Fokus Fokus perencanaan meliputi 5 (lima) aspek bina program, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir. Adapun uraian dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 5.1. Uraian 5 (lima) Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Desa Tanjungpasir. Bina Program
1.
Manusia
Uraian • Investasi pada “human capital”, penekanan pada bidang pendidikan dan kesehatan • Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal • Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk efisiensi • Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat • Menghilangkan sifat negatif, boros, konsumtif
Bina Program
2.
Usaha
3.
Bina Sumberdaya
Uraian • Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi • Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal • Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya • Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal • Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal • Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) • Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya
Dokumen Rencana Pengembangan
21
4.
Lingkungan dan Infrastruktur
• Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan • Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) dan Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir • Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran
Bina Program
5.
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Uraian • Melakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana, perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi pada tingkat masyarakat. • Memperkuat kearifan lokal dalam antisipasi bencana • Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait penanggulangan bencana. • Membangun sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi , shelter , struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, cadangan strategis desa, dan lain-lain
5.2 Spirit Perencanaan Spirit perencanaan desa pesisir merupakan sistem nilai yang dijadikan sebagai panduan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pembangunan desa pesisir yang tangguh. Spirit ini merupakan koridor arah untuk mencapai tujuan, yakni desa pesisir sejahtera dan tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Adapun basis nilai yang dimaksud, terdiri dari: kemandirian, keberlanjutan, keberdaulatan, dan kesejahteraan.
Adapun makna dari spirit tersebut,
sebagai berikut: 1. Kemandirian,
adalah
upaya
warga
agar
tidak
tergantung
ide/gagasan yang tidak bersumber dari kebutuhan dan realitas yang dihadapi warga. Hal ini dimaksudkan agar tumbuhnya kreativitas menciptakan peluang dan menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip kebutuhan yang dirasakan oleh warga.
Tentunya usaha
yang dijalankan bersumber dari sumberdaya alam lokal. Selain itu, kemandirian dalam kaitannya dengan bencana alam dan perubahan iklim adalah upaya untuk menciptakan kesadaran mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana alam dan perubahan iklim;
Dokumen Rencana Pengembangan
21
2. Keberlanjutan, adalah sikap kemandirian warga yang terus konsisten untuk menjaga keberlanjutan memanfaatkan sumberdaya alam lokal untuk kegiatan usaha. Tentunya keberlanjutan ini terkait dengan dukungan dari institusi internal maupun eksternal. Selain itu, keberlanjutan dimaknai upaya untuk terus menerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada. Juga konsistensi dalam hal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim; 3. Keberdaulatan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan dari pihak luar untuk mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimliki, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga untuk meningkatkan kekuatan ekonomi warga. Selain itu, keberdaulatan dalam hal lingkungan dan infrastruktur adalah kemampuan warga untuk terus menjaga lingkungannya sehingga terciptanya kesadaran penuh akan problem bencana alam dan perubahan iklim; dan 4. Kesejahteraan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan baik secara psikologi maupun ekonomi.
Pihak luar
diharapkan sebagai stimulan untuk mewujudkan kesejahteraan yang dimiliki warga.
Gambar 5.1. Basis Nilai Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh.
Dokumen Rencana Pengembangan
21
Berdasarkan
kelima
spirit
di
atas,
jika
dihubungkan
dengan
fokus
perencanaan program di Desa Tanjungpasir, maka teridentifikasi makna dan realitas, serta bentuk aktivitas yang menggambarkan irisan antar spirit dan fokus perencanaan program di Tanjungpasir. Adapun matrik keterkaitan antara spirit dan fokus perencanaan program dapat di lihat pada Tabel 5.2. Tabel 5.2. Matriks Keterkaitan antara Spirit dan Fokus Perencanaan Program di Desa Tanjungpasir. Bencana Spiri t
M a k n a K e m a n d i r i a n
K e b e r l a n j u t a n
R e a li t a s A k t i v i t a s M a k n a
Manusia
Tidak tergantung ide/gagasan
Masih ada warga/kel.warga yg masih tergantung
Usaha
Kreatif menciptakan peluang dan menjalankan usaha
Sudah ada, meski dukungan inter.&eks. belum optimal
• Dukungan lembaga internal dan ekternal • Pelatihan untuk memb. Kapasitas kemandirian warga/kel.warga
• Akses pemasaran • Akses modal • Penguatan skill warga/kel.usaha
Sikap kemandirian yang terus konsisten.
Keberlanjutan dalam soal usaha yang telah digeluti. Keberlanjutan terkait dukungan dari institusi internal dan eksternal soal modal hingga pemasaran.
R e a li t a s
Masih ditemukan ketergantungan warga terhadap bantuan
A k t i v i t a s
Tindak lanjut dari setiap proses pelatihan berupa pendampingan sampai benar-benar mereka bias melakukannya sendiri.
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Sadar potensi sumberdaya, shg perlu reorientasi pengelolaan, pemanfaatan dan lainlain
• Sadar dan mandiri menjaga dan membersihkan lingkungan • Kemandirian memb.sarana&pra sarana desa
Kesadaran untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklmi
Optimalisasi keberadaan sumberdaya yang masih kurang
• Sudah ada, meski masih terbatas • Belum ditemukan keswadayaan memb. Infrastruktur
Sudah ada kesadaran warga
• Penyadaran melalui advokasi • Pelatihan produktif
• Operasi bersih • Keswadayaan memb. Infrastruktur
Kemampuan masyarakat untuk terus-menerus (sustainable) dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.
Upaya untuk terusmenerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada.
Keberlanjutan usaha khusus untuk usaha yang berisfat pribadi. Namun tidak untuk usaha kelompok
• Ketersediaan tergantung pada kondisi alam (musim/cuaca). • Ketergantungan yang begitu besar terhadap laut membuat potensi sumberdaya lainnya kurang dilirik.
• Sudah ada kesadaran untuk menghargai lingkungan • Beberapa aktivitas terkait dgn bina ini berjalan dengan baik
• Membuka akses modal; • Membuka akses pasar
Mengelola peluang yang ada terkait sumberdaya non laut
Dokumen Rencana Pengembangan
• Mempertahankan kesadaran warga akan lingkungan • Pembangunan infstruktur yang rusak
• Membangun kesadaran warga • Pembentuka n kelembagaan yang kuat Kesadaran yang terus berkelanjutan dalam soal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim. Terdapat orang atau kelompok yang dapat menggerakkan dan mengarahkan
Penguatan kapasitas warga terkait kesiapsiagaan
21
Bencana Spirit
Makna K e b e r d a u l Realitas a t a n
Manusia
Usaha
Manusia yang telah mampu secara paripurna mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan terhadap pelatihan atau pendampingan.
Kemampuan menjalankan aktifitas usaha tanpa lagi memiliki ketergantungan dari pihak luar.
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.
Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Adanya kesadaran penuh akan problem bencana dan perubahan iklim
Masih ditemukan ketergantungan
Masih tergantung dengan kondisi eksternal
Terbatas pada potensi SDP (tangkap & pariwisata)
• Minimnya kemampuan membangun infstruktur • Kedasaran akan lingkungan yang tinggi
Aktivitas
Dukungan penguatan internal manusianya dan dukungan kuat dari system yang telah ada.
Upaya penyadaran dan pendampingan masyarakat mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Memfasilitas masyarakat agar mampu mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimilikinya.
Kesadaran dalam diri juga adanya dukungan dari kelembagaan Desa
Sikap ketangguhan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklim.
Makna
Manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya baik secara psikologi (kepuasan) maupun ekonomi.
Usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup paripurna.
Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.
Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Kemampuan mengantisipasi bencana dan perubahan iklim berimplikasi pada kesejahteraan.
Masih banyak warga yang kurang bahkan tidak sejahtera
Menciptakan kesejahteraan diperoleh dengan kemudahan menciptakan peluang dan memasarkan produk.
Sumberdaya laut dikelola sendiri oleh masyarakat karena mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Belum semua masyarakat memiliki kesadaran penuh (kesadaran memiliki lingkungan dan infrastruktur berusaha untuk menjaganya)
Menciptakan peluang ekonomi warga
Menciptakan kesejahteraan dan menciptakan peluang dan memasarkan produk.
Paket program pengelolaadiusah akan oleh masyarakat.
Mengorganisir kesadaran dalam diri dan dukungan kelembagaan Desa
K e s e j a Realitas h t e r a a n Aktivitas
Sudah ada aksi untuk antisipasi
Kelembagaan yang mampu mengorganisir kesadaran melainkan juga dukungan dari pihak-pihak luar (eksternal)
5.3. Perencanaan Pengembangan Desa Tanjungpasir Perencanaan
pengembangan
Desa
Tanjungpasir
disusun
berdasarkan
kebutuhan yang dirasakan warga dan fokus program (manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, dan kesiagaan bencana alam dan perubahan iklim) dalam kurung waktu 5 (lima) tahun. Atau dengan kata lain, bentuk program merupakan akumulasi kebutuhan dan harapan yang disesuaikan dengan fokus program pembangunan desa pesisir tangguh. Dalam proses penyusunannya, keterlibatan wakil warga (melalui institusi lokal),
dibagi
ke
dalam
empat
kelompok,
yakni:
kelompok
bina
manusia,kelompok bina usaha dan sumberdaya, kelompok bina lingkungan dan infrastruktur, dan kelompok siaga bencana dan perubahan iklim.
Dokumen Rencana Pengembangan
22
Selanjutnya, masing-masing kelompok tersebut diidentifikasi kebutuhan dan harapannya sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Berdasarkan daftar kebutuhan dan harapan tersebut, kemudian disusun bentuk
program
yang
mencerminkan
konteks
desa
yang
mana
menggambarkan mekanisme, perencanaan waktu, dan indikator keberhasilan program yang telah tersusun.
Kerangka Kerja
Semua ini memberikan gambaran peta perjalanan ( roadmap) program Desa Tanjungpasir yang disusun secara partisipatif (Gambar 5.3).
Daft. Kebutuhan
Kel. Bina Usaha & SD Kel. Bina Manusia Pembagian ke dalam 4 kelompok
Kel. Bina Lingk.&Infra
Proses Mekanisme
Need Assessment Warga Desa
Bentuk Program
Kel. Bina SB
Roadmap Peren. Desa
Perenc. Waktu
Indikator Daft. Harapan
Gambar 5.3. Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh.
Dengan demikian perencanaan pengembangan Desa Tanjungpasir, dibagi ke dalam empat bagian, meliputi: (1) perencanaan bina program manusia; (2) perencanaan bina program usaha dan sumberdaya; (3) perencanaan bina program lingkungan dan infrastruktur; dan (4) perencanaan bina program siaga bencana dan perubahan iklim. Adapun penjelasan keempat bagian ini sebagaimana disajikan pada bagian berikut. 5.3.1 Perencanaan Program Bina Manusia Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi 5 (lima) daftar kebutuhan terkait dengan program bina manusia.
Adapun
kelima kebutuhan yang dimaksud, meliputi: Peningkatan keterampilan generasi muda (pendidikan keterampilan); Peningkatan kualitan kerja sama antar masyarakat; Perbaikan pada budaya kerja gotong royong (kekompakan); Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan; dan
Dokumen Rencana Pengembangan
28
Pendidikan teknologi bagi generasi muda. Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina manusia, meliputi: Adanya keinginan anak-anak dapat bersekolah setinggi-tingginya; Adanya keinginan kekompakan masyarakat lebih meningkat lagi; Adanya keinginan supaya masyarakat Tanjungpasir bisa bekerja sama satu sama lain; Adanya keinginan adanya pelayanan kesehatan yang memadai; Adanya keinginan sandang pangan terpenuhi; dan Adanya keinginan lapangan kerja yang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi warga desa. Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk program perencanaan pengembangan Desa Tanjungpasir berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: pelatihan keterampilan generasi muda, pendidikan agama bagi generasi muda, pelatihan peningkatan kualitas kader posyandu, peningkatan
program
peningkatan
kemampuan
teknologi
kerjasama bagi
antar
generasi
warga, muda,
program
penyuluhan
kesehatan, program rutin bersama, peningkatan pelayanan kesehatan melalui puskesmas keliling, dan peningkatan kualitas SDM anggota organisasi masyarakat.
Adapun waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator
pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 1.
5.3.2 Perencanaan Program Bina Usaha dan Sumberdaya Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif terkait dengan perencanaan program bina usaha dan sumberdaya, maka teridentifikasi tujuh daftar kebutuhan terkait dengan program bina usaha dan sumberdaya. Adapun ketujuh kebutuhan yang dimaksud, meliputi: Kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan; Kebutuhan pengadaan angkutan sampah ke luar desa; Kebutuhan pengadaan bibit terumbu karang di laut; Kebutuhan untuk melakukan kerja bakti bersama merawat mangrove; Kebutuhan
untuk
melakukan
konsolidasi
dan
kordinasi
antar
kelembagaan desa;
Dokumen Rencana Pengembangan
28
Kebutuhan pelatihan kerajinan dari sampah dan limbah; dan Kebutuhan pemasaran dan akses permodalan bagi kelompok batari. Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina manusia, meliputi: Menjaga lingkungan agar tetap bersih; Memajukan desa dan menjaga lingkungan; Menjaga kebersihan dan kelestarian sebagai cermin dari masyarakat; Membudayakan terciptanya kebersihan desa; Menjaga harmonisasi antar lembaga desa; Meningkatkan sumber penghasilan warga desa; dan Mengembangkan potensi yang ada di desa sebagai budaya yang harus diunggulkan. Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk matrik bentuk program bina usaha dan bina sumberdaya dalam bentuk perencanaan pengembangan Desa Tanjungpasir berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Adapun bentuk-bentuk program yang
direncanakan, terdiri dari: (1) bina usaha, antara lain: sosialisasi pemasaran, pemasaran produk dan legilitas ikan bandeng batari, inventarisasi dan pengembangan produk lokal desa, pelatihan kerajinan dari sampah dan pembukaan akses permodalan untuk warga desa; serta (2) bina sumberdaya, antara lain: pemeliharaan mangrove, pengadaan bibit terumbu karang, pembibitan dan penanaman mangrove, peningkatan teknologi kualitas air laut menjadi air tawar, dan gerakan sektor perikanan sebagai potensi ekonomi desa.
Untuk
waktu,
aktor,
mekanisme
kegiatan,
dan
indikator
pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 3.
5.3.3 Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi delapan daftar kebutuhan terkait dengan program bina lingkungan dan infrastruktur. Adapun kedelapan kebutuhan yang dimaksud, meliputi: Kebutuhan air bersih; Kebutuhan saluran/kanal air; Kebutuhan penghijauan lingkungan desa melalui penanaman pohon; Kebutuhan alat pengangkut sampah;
Dokumen Rencana Pengembangan
28
Kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus) bersama; Kebutuhan betonisasi jalan desa; Kebutuhan pembangunan PAUD, dan Kebutuhan perlengkapan infrastruktur tempat ibadah. Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina lingkungan dan infrastruktur, meliputi: Adanya keinginan untuk mengurangi pemanasan global; Adanya keinginan lingkungan desa bersih, terjaga, indah, dan sehat; dan Adanya keinginan untuk memotivasi pemuda-pemudi desa agar berkelakuan positif. Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik
bentuk
matrik
bentuk
program
lingkungan
dan
infrastruktur
perencanaan pengembangan Desa Tanjungpasir berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: pengadaan pengakut sampah, penanaman pohon, pembangunan MCK, penyediaan air bersih, dan perbaikan/betonisasi jalan desa. Untuk
waktu,
aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 2.
5.3.4 Perencanaan Program Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Sejumlah permasalahan yang merupakan potensi bencana di Tanjungpasir, yaitu
sampah,
angin,
dan
naiknya
air
laut.
Sampah
merupakan
permasalahan yang paling mencolok di Desa Tanjungpasir. Tergolong sebagai potensi bencana, karena sampah yang telah menumpuk di setiap penjuru Tanjungpasir menyebabkan tersumbatnya aliran parit-parit pembuangan air limbah rumah-rumah penduduk. Potensi bencana yang dapat ditimbulkan antara lain, (1) Bencana penyakit, akibat tergenangnya air di parit, (2) Bencana banjir, akibat tersumbatnya saluran-saluran air. Potensi bencana yang kedua adalah Angin. Angin kencang, dalam bentuk angin puting beliung, menjadi ancaman tersendiri yang dapat menyebabkan robohnya rumah-rumah penduduk, terutama warung-warung yang berada di pinggir pantai, tempat penduduk mencari penghasilan. Akibat perubahan
Dokumen Rencana Pengembangan
28
iklim, yaitu ketidakteraturan pola angin di Tanjungpasir juga menyebabkan bencana ekonomi yang sangat fatal, dimana para nelayan tidak dapat melaut akibat ancaman angin dan gelombang besar di lautan. Naiknya permukaan air laut menyebabkan banjir rob yang mencapai wilayahwilayah pemukiman penduduk. Perpaduan dari kenaikan permukaan air laut, angin
yang
menyebabkan
gelombang
besar,
hingga
sampah
yang
menyumbat saluran-saluran air, menyebabkan ancaman banjir yang sangat parah yang dapat membahayakan pemukiman penduduk Tanjung Pasir, fasilitas-fasilitas umum, serta usaha-usaha masyarakat. Dari beberapa persoalan/permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa kebutuhan masyarakat, meliputi: Penyediaan sarana pengangkut sampah, TPS, TPA beserta petugaspetugas pengangkut sampahnya. Sosialisasi dan penyadaran mengenai bahaya sampah dan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih. Sarana informasi yang mencakup penyediaan data prakiraan cuaca, kondisi angin dan gelombang, sehingga masyarakat dapat mengetahui sedini
mungkin
apabila
bencana
akan
terjadi,
dan
persiapan
menghadapi bencana dapat segera dilakukan. Bangunan pemecah gelombang. Penanaman mangrove. Adanya tenaga penanggulangan bencana beserta fasilitasnya. Adanya pemanfaatan sampah organik dan non-organik, pelatihan, dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah, untuk mendukung upaya mengatasi permasalahan sampah di Desa Tanjungpasir. Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa harapan yang diungkapkan oleh masyarakat, yaitu: Pengelolaan
sampah
terpadu
meliputi
sarana
dan
prasarana
pengangkutan sampah, petugas yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah, sosialisasi kebersihan disertai pendampingan dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual. Pegelolaan sampah terpadu juga meliputi pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat dan pemerintah secara frekuensif ke wilayah penerima program pengelolaan sampah terpadu.
Dokumen Rencana Pengembangan
28
Pembangunan
pemecah
gelombang
di
wilayah-wilayah
rentan
gelombang besar, serta penanaman mangrove. Adanya pos siaga bencana yang berfungsi sebagai berikut: (1) Menyediakan informasi data prakiraan cuaca, kondisi angin dan gelombang, (2) Sebagai base camp kelompok pemuda siaga bencana, (3) Pusat informasi dan pelatihan tanggap bencana, (4) Pusat peringatan dini terjadinya bencana, dan (5) Shelter pengungsian bagi penduduk yang terkena bencana. Merujuk dari kebutuhan dan harapan di atas, maka program Pengelolaan sampah terpadu, pembangunan pemecah gelombang serta penanaman mangrove diharapkan dapat terakomodir di kelompok bina lingkungan dan infrastruktur. Sedangkan pada bina siaga bencana, program yang diharapkan dapat terealisasi adalah Pos Siaga Bencana dan Kelompok Pemuda Siaga Bencana. Adapun rincian dan indikator program bina siaga bencana dan perubahan iklim dapat dilihat pada Lampiran 4.
Dokumen Rencana Pengembangan
28
Bab 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti.
Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama seperti yang disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.
Dokumen Rencana Pengembangan
35
be pe laja ng r d ala ar ma i n
M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi membangun kapasitas
Membuat keputusan yang berbasis informasi
Gambar 6.1. Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005) Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik ( good principles of monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah
Dokumen Rencana Pengembangan
35
diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan ( partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya.
6.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.2.
SCOPE OF INPUTS Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)
SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained
SCOPE OF OUTCOMES Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru
SCOPE OF IMPACTS Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat
Gambar 6.2. Rantai proses pemantauan dan evaluasi Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input ( scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam
Dokumen Rencana Pengembangan
35
implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi sebuah program.
6.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan desa pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 6.3. Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri. PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi
PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator
PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Pemanfaatan indikator dalam monitoring
Gambar 6.3. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja Menurut DKP (2004), indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program.
Dokumen Rencana Pengembangan
35
Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti pada Gambar 6.4. Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong (driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.
Gambar 6.4. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-StateImpact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terus-menerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005)
Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk.
Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan lahan, pertambangan miyak lepas pantai, atau kegiatan penangkapan ikan. Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-
Dokumen Rencana Pengembangan
35
indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi. Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir.
Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan.
6.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Tanjung Pasir 2011 - 2015 Rencana Pengembangan Desa Tanjungpasir 2011 - 2015 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana
Dokumen Rencana Pengembangan
35
pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
Dokumen Rencana Pengembangan
35
Lampiran 1. Matriks Perencanaan Pengembangan Desa Tanjung Pasir, Khusus Bina Manusia Tahun 2011
Bentuk Program Pelatihan Keterampilan Generasi Muda
Pendidikan Agama bagi Generasi Muda
2012
Pelatihan Peningkatan Kualitas Kader Posyandu
Aktor Pemuda/i Karang Taruna, Anakanak/Remaja, Aparat Desa
Tokoh Agama (guru/ustadz), Anak-anak/remaja, Aparat Desa
Aparat Desa, Kader, Bidan Desa, Dokter
Mekanisme 1. Pengajuan izin kepada Aparat Desa 2. Sosialisasi kegiatan 3. Koordinasi pembahasan tema pelatihan 4. Pengkondisian pengajar/tutor pelatihan 5. Koordinasi terkait peserta pelatihan 6. Pelaksanaan 1. Pengajuan perizinan (tempat, dll) 2. Sosialisasi 3. Pengkondisian pengajar 4. Pengkondisian sasaran (peserta) 5. Pelaksanaan 1. Pengajuan
Indikator Capaian
Program Peningkatan Kerja Sama antar Warga
Aparat Desa, Masyarakat Umum, Karang Taruna
B i n a Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Generasi Muda Penyuluhan Kesehatan
M a n u s i a
Program Rutin Bersama
2013
2014
Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas Keliling
Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas Keliling
Aparat Desa, Karang Taruna, Sekartavas, Remaja/anak-anak Aparat Desa, Masyarakat Umum, Penyuluh
Aparat Desa, Masyarakat Umum, Karang Taruna
Aparat Desa, Masyarakat Umum, Dinas Kesehatan
Aparat Desa, Masyarakat Umum, Dinas Kesehatan
1. Koordinasi semua pihak untuk membahas bentuk detail program 2. Koordinasi waktu pelaksanaan 3. Pengkondisian keterlibatan semua pihak 4. Pelaksanaan
1. Pengajuan perizinan (tempat, dll) 2. Pengkondisian tutor 3. Pengkondisian peserta 4. Pelaksanaan 1. Pengajuan keinginan ke aparat desa 2. Pengajuan ke pihakpihak terkait seperti penyuluh di puskesmas 3. Koordinasi aparat desa & masyarakat terkait tema penyuluhan 4. Sosialisasi 5. Pengkondisian peserta 6. Pelaksanaan 1. Pengajuan ide oleh Karang Taruna kepada Aparat Desa 2. Koordinasi pembentukan tim khusus 3. Pengkondisian dana, detail program 4. Pelaksanaan
1. Pengajuan ide kepada aparat desa oleh masyarakat 2. Pembentukan tim Penyusunan proposal permohonan ke pihakpihak terkait seperti dinas kesehatan
1.
Pengajuan proposal kepada pihak lain yang dirasa dapat membantu realisasi program ini
Pelatihan terlaksana secara rutin (minimal 1 minggu 1 kali) Tema pelatihan berbeda di setiap minggunya Ada tindak lanjut pelatihan berupa terciptanya produk hasil pelatihan yang memiliki nilai jual Kegiatan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
Terlaksananya kegiatan secara rutin (setiap hari, 2 jam) Ada hasil dari pendidikan yang diberikan berupa kemampuan dalam baca-tulis Al-Qur’an Kegiatan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pelatihan terlaksana secara rutin (1 bulan 1 kali) Ada tindak lanjut dari pelatihan berupa penerapan langsung ke praktek posyandu Kegiatan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Terlaksananya kegiatan secara rutin (1 bulan 1 kali) Adanya keterlibatan semua pihak (aparat, masyarakat,pemuda/remaja) Keberlanjutan kegiatan di tahun-tahun berikutnya
Terlaksananya kegiatan secara rutin (1 minggu 2 kali) Adanya keberlanjutan kegiatann di tahuntahun berikutnya Terlaksananya kegiatan secara rutin (1 bulan 1 kali) dimulai pertengahan tahun Tema penyuluhan berbeda setiap bulannya Ada tindak lanjut dari penyuluhan berupa penerapan langsung hasil penyuluhan di kehidupan sehar-hari Adanya keberlanjutan kegiatan di tahun-tahun berikutnya
Terlaksananya program ini secara rutin (2 kali dalam 1 bulan) Adanya pelaksanaan kegiatan berbeda-beda setiap waktunya (misalnya kerja bakti, senam pagi bersama, jalan sehat, dll) Adanya keterlibatan semua pihak Adanya keberlanjutan kegiatan di tahun-tahun berikutnya
Adanya persetujun dari pihak pemerintahan desa terkait ide pengadaan puskesmas keliling Terbentuknya tim khusus yang bertanggungjawab dalam program ini Adanya koordinasi rutin (1 minggu 1 kali) terkait penyusunan proposal
Diajukannya proposal kepada pihak-pihak terkait Program terealisasi (maksimal di akhir tahun) Adanya keberlanjutan program di tahun-tahun berikutnya
2014
Peningkatan Kualitas SDM Anggota Organisasi Masyarakat
2015
Keberlanjutan Program (2011-2015)
B i n a
Karang Taruna, Kelompok Pengajian, Kelompok Ibu-ibu, Aparat Desa
M a n u s i a
1. Koordinasi awalan semua pihak yang terlibat 2. Pembentukan tim penanggungjawab 3. Koordinasi terkait detail bahan/materi peningkatan kualitas SDM (pencerdasan politik, teknologi, kepemimpinan, outbond, dll) 4. Pengkondisian waktu, tempat, peserta, tutor, dll 5. Pelaksanaan
1. Terbentuk tim khusus sebagai penanggungjawab kegiatan 2. Terlaksananya kegiatan secara rutin (1 bulan 1 kali) 3. Adanya bahan/materi peningkatan kualitas SDM yang berbeda di setiap waktunya 4. Adanya penerapan/tindak lanjut kegiatan dalam kehidupan berorganisasi 5. Adanya keberlanjutan program di tahun-tahun berikutnya
Lampiran 2. Matriks Perencanaan Pengembangan Desa Tanjung Pasir, Khusus Bina Usaha dan Sumberdaya Bina
Usaha
Tahun
Pelaku
Mekanisme
2011
Sosialisai Pemasaran Bandeng Batari
Ibu-ibu PKK
Kemitraan dengan Dinas Perikanan dan Perindustrian
2012
Pemasaran Produk Bandeng Batari
Ibu-ibu PKK
Kemitraan dengan Pemerintah dan Swasta
2013
PKK dan Pemdes
Proses izin Buka Usaha (SIUP) pada instasi terkait Memperkenalkan Produk-produk Lokal selain Batari
2015
Legalitas Ikan Bandeng Batari Inventarisasi dan Pengembangan Produk Lokal Desa Permodalan
2011
Pemeliharaan Mangrove
2012
2014
2013 Sumberdaya
Program
2014
2015
Elemen Masyarakat
Indikator 4 kali Pertemuan dan tersebarnya informasi tentang produk Ikan Batari Masuknya Produk Ikan Bandeng Batari di Mini/Supermarket se Jabodetabek Legalitas Oulet Bersama Produk-produk yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat Luas Adanya salah satu lembaga atau Instansi yang memberikan modal Rutin 1 Minggu Sekali
Instansi Pemerintah Perbankan Donatur Karang Taruna, PKK, Pos AL
Mengajukan proposal Permohonan permodalan
Pengadaan Bibit Terumbu Karang Pembibitatan dan Penanaman Mangrove Peningkatan Teknologi Kualitas Air Laut menjadi Air Tawar
Karang Taruna
Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Pembukaan Lahan Penanaman Bersama Masyarakat Mengajukan Proposal Air Bersih
1000 Buah Bibit Terumbu Karang 1000 Pohon
Gerakan Sektor Perikanan sebagai Potensi Ekonomi Desa
Pemdes dan Masyarakat
Sosialisasi / Penyuluhan Sadar Lingkungan
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Karang Taruna, PKK, Pos AL Pemdes, RT, RW, dan Lembaga Desa
Pemantauan dan Penyiraman
Terbangunnya Mesin Modern Air Bersih
Lampiran 3. Matriks Perencanaan Pengembangan Desa Tanjung Pasir, Khusus Bina Lingkungan dan Infrastruktur Tahun
Program
Aktor
Mekanisme
Ukuran
Untuk penanggulangan (kebersihan) sampah di Desa Tanjung Pasir dilakukan seminggu 2X Selain Karang Taruna, penanggulangan (kebersihan) sampah juga melibatkan peranserta kelembagaan-kelembagaan lainnya dan seluruh masyarakat
Jalanan dan lingkungan menjadi bersih Tidak ada lagi penumpukan sampah di TPS (di dekat Patung) Saluran air (selokan) menjadi tidak tersumbat lagi oleh sampah
1. Penanamannya dilakukan di pinggir jalan (tanaman harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik tanah) Penanaman: perkelompok Penyiraman:perkelompok Perawatan: perkelompok 2. Pembangunannya berdasarkan prioritas tempat, yaitu MCK dibangun di wilayah-wilayah (RT/RW) yang belum memiliki MCK
1. Terjaga dan terawatnya pohonpohon tersebut dengan baik Kesadaran masyarakat tentang penghijauan lingkungan menjadi sangat kuat 2. Tidak ada lagi warga yang membuang kotoran di laut MCK dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat
2012
Pengangkut Sampah
Karang Taruna
2013
Penanaman pohon dan Pembangunan MCK
Karang Taruna, Jamaah Yasin 28
2014
Air bersih
Semua Kelompok
Perlu ada penampungan air bersih yang secara kolektif bisa dimanfaatkan semua warga
2015
Jalan
Desa
Pembangunan jalan di lakukan di setiap gang Memperbaiki jalan-jalan yang telah rusak
Bina Lingkungan dan Infrastruktur
Kebutuhan air bersih warga terpenuhi dengan baik,. Warga tidak mengalami kesulitan mengkonsumsi air bersih Akses jalan masyarakat menjadi sangat mudah
Lampiran 4. Matriks Perencanaan Pengembangan Desa Tanjung Pasir, Khusus Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Kegiatan Perekrutan Pemuda Siaga Bencana Pelatihan Pemuda Siaga Bencana
Pembangunan Pos Siaga Bencana Sosialisasi Siaga Bencana Bagi Masyarakat Pelatihan Siaga Bencana Penyediaan Sarana Informasi Cuaca dan Ancaman Bencana Pembuatan Sistem Peringatan Dini Melengkapi Alat-Alat Tanggap Bencana
Simulasi Bencana
Monitoring dan Evaluasi
Indikator Terbentuknya Kelompok Pemuda Siaga Bencana Pemuda yang telah direkrut sebagai anggota kelompok tetap konsisten, bertanggungjawab dan terus meningkatkan kapasitas tanggap bencana Pos Siaga Bencana Ada dan Dapat Digunakan Sebagai Pusat Pemuda Siaga Bencana Terbangunnya kesadaran masyarakat akan urgensi siaga bencana dan peran sertanya Masyarakat ikut serta dalam pelatihan siaga bencana Terbangunnya Sarana Informasi Prakiraan Cuaca, Kondisi Gelombang dan Angin Terbangunnya Sistem Peringatan Bencana Terkumpulnya alat-alat yang dibutuhkan untuk tanggap bencana, seperti: Perahu Karet, dsb Terselenggaranya Simulasi Bencana sehingga Masyarakat Lebih Tanggap jika Terjadi Bencana Memastikan kondisi pos, peralatan dan sarana informasi masih dalam kondisi yang baik, kondisi kelompok tetap kondusif, serta pelatihan peningkatan kapasitas tanggap bencana tetap berjalan
2012
2013
2014
2015
Bab 7. PENUTUP Pedoman umum ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tanjung Pasir. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Diharapkan dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dapat meningkatkan pengembangan desa pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup desa pesisir.
Dokumen Rencana Pengembangan
36
PERENCANAAN PEMGEMBANGAN DESA Tahun 2012-2016 Desa Kecamatan Kabupaten NO
: : : Nama Kegiatan
1 2 A. UMUM 1 Bantuan Alat Fogging 2 Bantuan Obat-obatan dan Gizi Balita 3 Bantuan Sarana Prasarana Puskesmas 4 Peralatan Petani 5 Penyuluhan Hidup Sehat 6 Penambahan Tenaga Puskesmas 7 Gedung PUSKESDES 8 PJU 9 Pengadaan Sarana Olahraga 10 Gedung Kantor Desa 11 Sarana Prasarana Paud 12 Sarana Ibadah Mushola 13 Jaringan Irigasi 14 Pembangunan Pasar Desa 15 Alat Pertanian B. Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim 1 Pembangunan Turab Sungai 2 Normalisasi sungai 3 Penyediaan Sarana Informasi Terpadu 4 Sarana Evakuasi C. Bina Sumberdaya 1 Pembibitan Dan Penanaman Mangrove 2 Peralatan Nelayan D. Bina Lingkungan dan Infrastruktur 1 Penyediaan Sarana Air Bersih 2 Pembangunan Jembatan 3 Sarana Air Bersih 4 Saluran Air Limbah 5 MCK Dan Sarana Air Bersih 6 Sarana Jalan Lingkungan
TANJUNGPASIR TELUKNAGA TANGERANG
Tujuan 3
Lokasi 4
Sasaran
Target
5
6
kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat Peningkatan Perekonomian rakyat kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat Peningkatan SDM Penerangan jalan desa Kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan Masyarakat Pembinaan anak-anak layaknya Sarana Ibadah Pengairan sawah Peningkatan Perekonomian rakyat Peningkatan Perekonomian rakyat
Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Tj. Pasir Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir Tj. Pasir Tj. Pasir Tj. Pasir Gaga Tj. Pasir
masykt masykt masykt masykt masykt masykt masykt masykt Pemuda Warga anak-anak masykt masykt masykt Petani
Penahan longsor Pengerukan sungai Penyampaian informasi Evakuasi bencana banjir
Garapan 05/06 Garapan 05/06 Desa Tj Pasir Desa Tj Pasir
Mengurangi abrasi/ Banjir Peningkatan Perekonomian rakyat Tersedianya sarana air bersih Sarana Penyebrangan Tersedianya sarana air bersih Memperlancar air limbah Tersedianya sarana air bersih Perbaikan jalan lingkungan
ek. Rakyat
B 7
L 8
Sifat R 9
P 10
2012
√ √ √ √
Waktu Pelaksanaan 2013 2014 2015 11 √ √
2,5 Km 1,5 Km 10 ls 2 unit
√ √
175 jt 150 jt
APBN APBN /APBD
100.000 pohon 15 kelompok
√ √
0,2 M 0,3 M 0,3 M 0,5 M 0,5 M 1,5 M
APBN APBD APBN APBN/APBD APBN APBD
12 unit 2 unit 20 unit 1000 m 32 unit 5 Km
√
√ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√
√
√ √
√
masykt masykt masykt masykt
√ √ √ √
√
Garapan 03/06 Desa Tj Pasir
masykt Nelayan
√ √
√
√
√ √
√
Garapan 05/06 Garapan 05/06 Tj. Pasir 03/01 Tj. Pasir 03/01 Garapan 05/06 Desa Tj Pasir
masykt masykt masykt masykt masykt masykt
√
√ √
√
√
√ √
√ √ √
√ √
√
√ √ akses lingk akses lingk keshtn masy
√
APBN/APBD APBN/APBD APBN/APBD APBN
√ √
√
√ √ √
√ √ √ √
√
√ √ √
14
1,5 M 1M 20 jt 100 jt
√ √
√
Ket.
10 unit 200 paket 10 paket 5 kelompok 1 pket 2 th 1 unit 100 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1000 m 2 paket 15 kelompok
√
√ √ √
Sumber 13 APBN/APBD APBD APBD APBN /APBD APBN /APBD APBN /APBD APBN APBD APBD APBD APBD APBD APBN/APBD APBN APBN /APBD
√
√ √
Rp 12 50 jt 200 jt 100 jt 100 jt 50 jt 100 jt 0,2 M 125 jt 250 jt 350 jt 90 jt 100 jt 0,3 M 0,2 M 150 jt
√ √
√ √
ek. Rakyat pertanian
Biaya 2016
7 8 9 10 11
Rehab Pemukiman Nelayan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah Tempat Parkir Kapal Pembangunan Dermaga Desa TPT Sungai E. Bina Usaha 1 Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah 2 Pelatihan & Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah untuk Kerajinan 3 Pengadaan Sarana Permainan Wisata Air 4 Pelatihan & Pengadaan Sarana untuk Kerajinan 5 Warung Wisata 6 Perahu Wisata 7 Saung Wisata TOTAL
Rumah layak huni Kebersihan lingkungan Tambat perahu Sarana Penyebrangan Tidak longsor Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian Peningkatan Perekonomian
rakyat rakyat rakyat rakyat rakyat rakyat rakyat
Desa Tj Pasir Tj. Pasir Tj Pasir 05/02 Tj. Pasir 05/02 Garapan 05/06
masykt masykt Nelayan Nelayan masykt
Tj. Pasir Garapan 05/06 Tj. Pasir Tj. Pasir 05/02 Tj. Pasir Tj Pasir 03/01 Tj. Pasir 05/02
masykt Ibu-ibu Warga Nelayan Warga Nelayan masykt
√ √ √ √
ek. Rakyat ek. Rakyat ek. Rakyat ek. Rakyat
√
√ √ √ √ √ √
√ √
√ √ √
√
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√
√ √
√ √
√
1M 40 jt 0,3 M 0,3 M 40 jt 25 jt 50 jt 25 jt 40 jt 250 jt 100 jt 10,680 M
APBN/APBD APBN APBN APBN APBD
150 unit 1 paket 1 area 1 unit
APBN APBN APBN /APBD APBN APBN /APBD APBN/APBD APBN APBD/APBN
1 paket 1 paket 10 kelompok 1 paket 2 kelompok 5 kelompok 5 unit
0