STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LITBANG DAN INOVASI (KANTOR JAKARTA DAN BOGOR)
HENGKI PERMADI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, September 2016
Hengki Permadi NIM H252144075
RINGKASAN HENGKI PERMADI. Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor). Dibimbing oleh HERMANTO SIREGAR dan NIRWAN RISTIYANTO. Laporan keuangan memiliki peranan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Mulai tahun 2015 pemerintah menerapkan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Halhal yang menyebabkan opini tersebut adalah pengendalian dan pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Petugas operator kurang memahami penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Petugas operator lingkup Badan Litbang dan Inovasi saat ini umumnya berlatar belakang pendidikan non akuntansi. Penyebab lainnya adalah tidak terintegrasinya antara aplikasi keuangan dengan aplikasi barang milik negara sehingga pelaporan keuangan kurang optimal. Hal tersebut ditambah dengan kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan kepada petugas operator. Kurangnya peran serta pimpinan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan menyebabkan laporan keuangan kurang optimal dalam pengungkapannya. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kompetensi dan kemampuan petugas operator dan peran serta atasan langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (2) mengetahui aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, dan (3) menganalisis kaitan antara bimbingan teknis dan sosialisasi petugas operator dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) Analysis dan Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM) Analysis. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dan wawancara dengan responden dan data sekunder berupa data statistik dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan. Program jangka pendek yang dapat dilaksanakan sesuai strategi adalah pengadaan petugas operator berpendidikan akuntansi, pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan kepada petugas operator dan kepala satuan kerja. Program jangka panjangnya adalah pemberian beasiswa jenjang pendidikan S1 akuntansi kepada petugas operator. Kata kunci : akuntansi berbasis akrual, qualified opinion, kualitas laporan keuangan, petugas operator
SUMMARY HENGKI PERMADI. Strategy on the Improvement of Quality of Financial Report of Forestry and Environment Research, Development, and Innovation Agency (FOERDIA) (Jakarta and Bogor Office). Supervised by HERMANTO SIREGAR dan NIRWAN RISTIYANTO. Financial report plays an important role to provide relevant information on the financial position and all expenditures executed by an entity in one reporting period. Government Regulation No 71 2010 stated that good financial report has qualitative characteristics, including reliable, relevant, can be compared and understood. In 2015, Government of Indonesia started to implement financial report with accrual basis accountancy system. Financial report of Ministry of Environment and Forestry in 2015 categorized in qualified opinion (WDP), decline compared to previous year, due to un optimal financial management and controlling. Operator staffs are lacking on the understanding of financial report by accrual basis accountancy system. Most of officers’ education background in FOERDIA are not dealing with accountancy. The other reason is un-integrated of financial application and asset application that cause financial management and controlling is not optimal as well as lack of technical supervision and socialization of the system and leader guidance. This research aims to: (1) understand the influence of competency and capability of operator staff and the role of direct supervisor in the quality of financial report; (2) understand the influence of the application of accountancy system in the institution and the implementation of accrual basis accountancy in the quality of financial report; and (3) analyze on the relation of technical supervision and socialization of the system for officers and the quality of financial report. The method of Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) Analysis dan Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM) Analysis were used in this research through collecting primary data (questionnaire and interview of respondents) and secondary data (statistics data and report). The research results showed that strategy that have been applied to improve quality of financial report is by the improvement of human resources (operator staffs) capacity. Short term program that could be conducted is to provide operator staff with accountancy background, socialization and technical supervision for operator staff and head of office. Long term program could be scholarship for operator staff to hold bachelor degree in accountancy. Keywords
: accrual based accountancy, qualified opinion, quality of financial report, operator staff
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LITBANG DAN INOVASI (KANTOR JAKARTA DAN BOGOR)
HENGKI PERMADI
Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir: Dr A. Faroby Falatehan, SP ME
Judul Tugas Akhir : Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor) Nama : Hengki Permadi NRP : H252144075
Disetujui oleh Komisi Pembimbing
Prof Dr Ir Hermanto Siregar, MEc Ketua
Dr Nirwan Ristiyanto, AkMM MPd CfrA Anggota
Diketahui oleh
Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr Ir Ma’mun Sarma, MS MEc
Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr
Tanggal Ujian: 13 September 2016
Tanggal Lulus:
PRAKATA
Alhamdulillahirrobbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor) Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Ir Hermanto Siregar, MEc, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Drs Nirwan Ristiyanto, MM selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberi saran dan masukan. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Ir Tri Joko Mulyono, MM, selaku Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi, Ibu Ir Suratmi, MSi, selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum, serta Ibu Suriati, SH, Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan seluruh staf Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayahanda Hartoto, ibunda Indiati, istri tercinta Heti Handayani, SPd, yang tiada bosan mendukung, anak-anak tercinta: mas Faiq, kakak Fahish dan dedek Fathiya beserta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, September 2016
Hengki Permadi
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
xv
DAFTAR GAMBAR
xv
DAFTAR LAMPIRAN
xvi
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Lokasi Kajian
1 1 4 8 8 9
2 TINJAUAN PUSTAKA Strategi Laporan Keuangan Unsur-unsur Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kualitas Laporan Keuangan Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran
9 9 10 11 12 13 13 15 16 18
3 METODE KAJIAN Lokasi dan Waktu Kajian Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Populasi dan Sampel Metode Pengolahan dan Analisis Data Analisis Data Perumusan Strategi dalam Analisis SWOT Metode Perumusan Strategi
21 21 21 22 24 25 25 27
4 GAMBARAN UMUM Gambaran Umum
29 29
5 HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan Analisis IFAS dan EFAS Faktor-faktor Internal Faktor-faktor Eksternal Sumber Daya Manusia Sistem Akuntansi Instansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penilaian Pembobotan Faktor Internal dan Faktor Eksternal Perumusan Strategi melalui Analisis SWOT Perumusan Strategi Kebijakan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Perancangan Program
33 33 34 36 40 43 46 48 48 52 55 58
Penentuan Kegiatan
60
6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran
63 63 64
DAFTAR PUSTAKA
65
LAMPIRAN
68
RIWAYAT HIDUP
83
DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Opini BPK RI terhadap LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2011-2015 2 Populasi dan sampel 23 Indikator faktor dalam SWOT 25 Matriks SWOT 26 Matriks perencanaan strategik kuantitatif (QSPM) 27 Nama unit pelaksana teknis lingkup Badan Litbang dan Inovasi 30 Pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan 31 Hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor internal 35 Hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor eksternal 39 Penilaian pembobotan faktor internal 49 Penilaian pembobotan faktor eksternal 51 Matriks interaksi kombinasi faktor internal – eksternal (SWOT) 52 Prioritas strategi 54 Strategi prioritas kekuatan (Strength) – peluang (Opportunity) 54 Matriks perencanaan strategis kuantitatif 56 Matriks perencanaan strategis kuantitatif (lanjutan) 57 Hasil penilaian TAS atas matriks perencanaan strategis kuantitatif 58 Perancangan strategi, kebijakan, program dan kegiatan 59
DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5 6 7
Perkembangan kegiatan penelitian tahun 2010-2015 Perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2011-2015 Kerangka pemikiran penelitian Komposisi responden berdasarkan usia Komposisi responden berdasarkan latar belakang pendidikan Komposisi responden berdasarkan masa kerja Komposisi responden berdasarkan lamanya jabatan operator
5 5 20 44 44 45 46
DAFTAR LAMPIRAN 1 2 3 4 5 6 7
Tabel penentuan jumlah sampel menurut Isaac dan Michael berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10% Kuesioner Analisis SWOT Kuesioner Analisis QSPM Hasil perhitungan penilaian responden kuesioner SWOT terhadap faktorfaktor internal Hasil perhitungan responden atas nilai kepentingan (urgensi) terhadap faktor-faktor internal Hasil perhitungan penilaian responden kuesioner SWOT terhadap faktorfaktor eksternal Hasil perhitungan responden atas nilai kepentingan (urgensi) terhadap faktor-faktor eksternal
69 70 74 79 80 81 82
1 PENDAHULUAN
Latar Belakang Laporan keuangan memiliki peranan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 huruf g menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/negara lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa peranan laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik dapat menggambarkan kinerja pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Selama ini laporan keuangan yang berkualitas kurang diperhatikan oleh pengguna baik pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat sebagai pengamat roda pemerintahan. Saat ini masih terdapat lembaga atau kementerian yang mempunyai opini hasil pemeriksaan laporan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang baik seharusnya dapat mencerminkan pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Avram et al. (2015) bahwa faktor penentu untuk standar pelaporan dan pemeriksaan yang baik adalah pemerintahan yang efektif, penegakan hukum dan kualitas peraturan. Laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif tersebut sangat dibutuhkan terutama sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetya 2005). Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna terutama penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Keputusan yang diambil tersebut dapat membawa kepada pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh pemerintah. Standar akuntansi yang dianut tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada akuntansi sektor publik. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 dinyatakan bahwa SAP adalah prinsipprinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
2 keuangan. Menurut Wati et al. (2014) bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Di samping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku. Selama ini penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sering dijumpai permasalahan dalam pelaporannya. Permasalahan tersebut adalah tidak terintegrasinya antar sistem pendukung dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan mulai tanggal 1 Januari 2015 standar akuntansi pemerintah ditetapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Pasal 1, PP 71/2010). Kurang siapnya sistem informasi keuangan tersebut menyebabkan laporan keuangan kurang diyakini kewajarannya. Penyusunan laporan keuangan yang baik tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut salah satunya adalah sumberdaya manusia yang menyusun dan mengelola laporan keuangan. Personil penyusun laporan keuangan atau yang disebut petugas operator keuangan adalah seseorang yang ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan. Seperti yang diketahui bahwa laporan keuangan yang baik disusun oleh tenaga atau personil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam hal akuntansi. Penilaian BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian1. Penilaian opini BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi menurun jika dibandingkan dengan penilaian opini tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti terlihat pada Tabel 1. Tabel 1 Opini BPK RI terhadap LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2011-2015 Nama Kementerian Kementerian Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2011 WTP-DPP WTP-DPP
2012 WTP-DPP WTP-DPP
2013 WTP WTP
2014 WTP WTP
2015 -
-
-
-
-
WDP*
*Kementerian setelah digabung
Salah satu faktor penyebab menurunnya opini dari BPK RI adalah Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai disebabkan 1
Sumber: LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2015, Ringkasan Eksekutif
3 antara lain petugas persediaan kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas persediaan, adanya perangkapan jabatan pengelolaan persediaan, perbedaan nilai persediaan yang terdapat dalam aplikasi dibandingkan keadaan yang sebenarnya (stock opname) dan kepala satuan kerja kurang melakukan pengawasan dalam pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh petugas persediaan2. Sesuai penelitian Wati et al. (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yang berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Warisno (2009:16), kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Akibat dari kompetensi sumber daya manusia Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3) sehingga prinsip good governance dapat diterapkan dengan baik. Hal tersebut yang diharapkan dilaksanakan oleh setiap aparat pemerintah dalam penyelenggaraan kepemerintahan di pusat maupun di daerah. Dalam penelitiannya Susanto dan Djuminah (2015) bahwa proses penyusunan rencana pembangunan daerah, laporan realisasi anggaran (LRA) dan rasio efisiensi pendapatan (REP) adalah elemen laporan keuangan dan rasio keuangan yang memiliki tingkat kegunaan tertinggi. Selain itu unsur-unsur laporan keuangan dan rasio keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis akrual memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kegunaan daripada yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis kas. Pelaksanaan pengelolaan keuangan saat ini sudah semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah yang semakin transparan dan dapat diukur. Kualitas laporan keuangan yang baik memperlihatkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nugraheni dan Subaweh (2008) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, dipengaruhi dengan penerapan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) yang baik, pengetahuan pengelola UAPPA-E1 dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah dalam upaya meningkatkan laporan keuangan dan menyesuaikan laporan keuangan yang berbasis akrual telah mengeluarkan regulasi di bidang keuangan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang menyebabkan seluruh kementerian negara dan lembaga harus menyusun dan membuat laporan keuangan berbasis akrual. Dengan diterapkannya aturan tersebut, diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik, transparan dan dapat diukur hasilnya. Penyusunan laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi sampai dengan tahun 2015 sudah menggunakan basis akrual (accrual basis). Hal ini sesuai dengan 2
Sumber: LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015
4 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Paragraf 9 bahwa “Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat”. Dalam penelitian ini, dilakukan untuk menganalisa kesiapan instansi Badan Litbang dan Inovasi dalam menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan latar belakang terssebut, maka penelitian yang dilakukan dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor)
Perumusan Masalah Pengelolaan keuangan yang baik dapat dicerminkan dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas. Laporan yang berkualitas adalah laporan yang memiliki kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang relevan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan menmbantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Laporan keuangan yang andal adalah informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan dapat dibandingkan artinya informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Laporan keuangan dapat dipahami bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pelaksanaan kegiatan penelitian di Badan Litbang meningkat sampai tahun 2012 selanjutnya menurun sampai tahun 2015. Penurunan jumlah kegiatan penelitian dibandingkan dengan tingginya realisasi anggaran disebabkan adanya perubahan iklim dan cuaca, seperti kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan, yang menyebabkan beberapa kegiatan penelitian tidak dapat dilaksanakan. Perkembangan kegiatan penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 Informasi yang didapat dalam laporan keuangan saat ini telah banyak memberi manfaat kepada para pengguna terutama pemangku kebijakan. Informasi tersebut antara lain belanja negara yang digunakan untuk kegiatan penelitian pada Badan Litbang dan Inovasi menghasilkan manfaat yang maksimal meskipun anggaran belanja dibandingkan dengan anggarannya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan meningkat pada tahun 2015 (Gambar 2).
5 500
400
Judul
300
200
100
0 2011
2012
2013
2014
2015
Tahun Sumber: Statistik Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015
Gambar 1 Perkembangan kegiatan penelitian Badan Litbang dan Inovasi tahun 2010-2015 500,000
Jutaan Rupiah
400,000
300,000
200,000
100,000
2011
2012
2013
Anggaran
2014
2015
Realisasi
Sumber: Statistik Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015
Gambar 2 Perbandingan anggaran dan realisasi Badan Litbang dan Inovasi tahun 2011-2015 Pengelolaan keuangan yang baik tersebut tergantung pada kompetensi dan tingkat pendidikan dari personil pengelola keuangan terutama operator keuangan sebagai salah satu penyusun laporan keuangan. Salah satu permasalahan yang ada adalah operator laporan keuangan pada beberapa satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Seperti lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, diploma dan strata satu yang bukan berlatar belakang keuangan atau bidang ekonomi. Sedangkan sebagai pengelola keuangan
6 yang baik, harus mengerti bidang akuntansi atau berpendidikan sarjana ekonomi terutama akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan perlu adanya keterlibatan atasan atau pemangku jabatan yang tertinggi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Atasan langsung tersebut hendaknya yang mengerti dalam hal akuntansi maupun yang mengerti masalah keuangan khususnya standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah yang baik harus memenguhi standar akuntansi pemerintah yang sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, kepala kantor sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aparat pemerintah dalam hal ini operator keuangan sebagai pelayanan publik memberikan konstribusi yang nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Menurut Datu et al. (2014) menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah, termasuk tidak adanya meritokrasi (yang menggunakan bakat terbaik) yang disebabkan, misalnya, proses perekrutan yang tidak menargetkan semua segmen masyarakat, seleksi dan kemajuan PNS yang tidak didasarkan pada kapasitas, pengetahuan dan keterampilan, dalam kompetisi yang adil dan terbuka. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan menjadi salah satu pernyataan sejauh mana kompetensi dan kemampuan (pengetahuan) operator keuangan dan kebijakan atasan langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi? Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja hingga tingkat Eselon I. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Peyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga bahwa tata waktu penyampaian laporan keuangan dilaksanakan tepat waktu sebagai salah satu unsur akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Sejak diberlakukan akuntansi berbasis akrual, waktu penyampaian laporan keuangan mengalami keterlambatan. Hal tersebut diakibatkan sering terjadinya ketidaksesuaian data antara Aplikasi Bendahara Umum Negara yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan Aplikasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di satuan kerja pada saat rekonsiliasi. Satuan kerja membutuhkan waktu yang relatif lama untuk penyampaian laporan keuangan ke tingkat entitas di atasnya,. Permasalahan tersebut menjadi bertambah dengan tidak terintegrasinya Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Aplikasi Persediaan. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda-beda. Aplikasi SAIBA merupakan muara aplikasi penyusun laporan keuangan yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LRA dihasilkan dari data Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Neraca berasal dari data aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan. LO berasal dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Lainnya serta data Realisasi Belanja (SPM dan SP2D)
7 sedangkan LPE berasal dari data Neraca tahun lalu dan data perubahan ekuitas tahun berjalan. Menurut PMK No. 177/PMK.05/2015 bahwa laporan keuangan tingkat satuan kerja dihasilkan dari perekaman, verifikasi dan rekonsiliasi. Data aplikasi SIMAK BMN berasal dari data SPM dan SP2D Belanja Modal yang berisi data BMN yang dihasilkan dari pembelian atau pengadaan. Aplikasi Persediaan berasal dari data SPM dan SP2D Belanja Barang Persediaan. Data Aplikasi Persediaan dikirimkan ke Aplikasi SIMAK BMN setiap periode semester untuk menghasilkan data persediaan dan digabungkan dengan data aset tetap dari Belanja Modal. Selanjutnya data dari Aplikasi SIMAK BMN dikirimkan ke aplikasi SAIBA per periode bulanan untuk menghasilkan data perubahan aset di Neraca. Pada tahapan pengiriman data tersebut dengan perbedaan periode pengiriman menghasilkan data yang tidak sama antara aplikasi yang satu dengan aplikasi lainnya. Akibatnya data Neraca di Aplikasi SIMAK BMN dengan Neraca di Aplikasi SAIBA berbeda satu sama lain. Selain itu setiap ada perubahan di aplikasi, Ditjen Perbendaharaan menyempurnakan aplikasi dengan adanya update aplikasi. Walaupun demikian hal tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh operator keuangan ditambah dengan kemampuan dan kompetensi operator keuangan yang tidak memahami ketentuan akuntansi. Hal tersebut menjadi pertanyaan sejauh mana aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi? Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai standar akuntansi pemeritahan dan aturan atau tata cara menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai SAP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berbasis akrual. Peraturan tersebut yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dijadikan acuan seluruh entitas pemerintah. Laporan keuangan yang disusun tersebut terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan. Operator keuangan selaku penyusun laporan keuangan seharusnya memahami ketentuan penyusunan laporan keuangan sesuai PMK tersebut sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Permasalahan sebelumnya diketahui bahwa masih terdapat operator keuangan yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi yang belum memahami masalah akuntansi berbasis akrual. Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan hendaknya dapat memberikan bantuan dalam bimbingan teknis keuangan atau sosialisasi yang lebih intens kepada petugas operator keuangan di seluruh Indonesia. Bimbingan teknis maupun sosialisasi mengenai aplikasi keuangan yang terkait penyusunan laporan keuangan saat ini masih diupayakan oleh kantor perwakilan kementerian keuangan di masing-masing propinsi. Bimbingan teknis dan sosialisasi tersebut pada masing-masing kantor wilayah juga hanya dilakukan satu atau dua kali saja sehingga permasalahan yang ada pada aplikasi belum teratasi seluruhnya. Penyelenggaraan bimbingan teknis maupun sosialisasi penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan pada eselon I masing-masing di Kementerian
8 Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Badan Litbang dan Inovasi menyelenggarakan pertemuan antara satuan kerja dengan eselon I terjadi pada penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan. Pada saat acara tersebut dilakukan bimbingan sekaligus mengatasi permasalahan yang ada dalam penyusunan laporan keuangan. Petugas operator keuangan sebagai ujung tombak penyusun laporan keuangan secara tidak langsung menjadi tumpuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, menjadi permasalahan sejauh mana bimbingan teknis dan sosialisasi kepada operator keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi? Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1. Sejauh mana kompetensi dan kemampuan (pengetahuan) operator keuangan dan kebijakan atasan langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi? 2. Sejauh mana aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi? 3. Sejauh mana bimbingan teknis dan sosialisasi kepada operator keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi?
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disajikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis kompetensi dan kemampuan (pengetahuan) petugas operator dan peran serta atasan langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Menganalisis aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. 3. Menganalisis kaitan antara bimbingan teknis dan sosialisasi petugas operator dengan kualitas laporan keuangan.
Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Litbang dan Inovasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menentukan strategi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga memberikan manfaat yang signifikan dan dapat diterapkan di seluruh satuan kerja lingkup Badan Litbang Inovasi. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan dalam menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan strategi penyusunan laporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menuju good governance yang transparan dan akuntabel.
9 Lokasi Kajian Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta dan satuan kerja Badan Litbang dan Inovasi di Bogor. Lokasi kajian tersebut terdiri dari 1) Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2) Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, 3) Pusat Litbang Hutan, 4) Pusat Litbang Hasil Hutan, 5) Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim dan 6) Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi. Jangka waktu penelitian terhadap laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.
2 TINJAUAN PUSTAKA Strategi Konsep strategi dengan perkembangan awal digunakan untuk konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, gabungan dari kata stratos yang artinya tentara dan ago yang artinya memimpin yang berarti pemimpin militer. Strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran jangka panjang (David 2004). Strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends) (Solihin 2012). Menurut Alfred Chandler dalam Solihin (2012) strategi adalah the determination of long-term goals of an enterprise and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals atau suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi (perusahaan) serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Sedangkan menurut business dictionary3, strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaat sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah srategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan. Dalam perkembangannya menurut Kenneth Andrews dalam Solihin (2012) merumuskan strategi sebagai the patterns of objectives, purposes or goals, and the major policis and plans for achieving these goals stated in such a way as to define what business the company is in or should be in and the kind of company it is or should be atau pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan untuk mencapai tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2015) menyatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 3
Sumber: Business Dictionary, Strategy Definitions, http://www.businessdictionary.com/definition/strategy.html, diunduh 11 Januari 2016
10 (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dpat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa “Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut” (Rangkuti 2015). Jadi strategi adalah cara-cara dengan pola tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan sejumlah tindakan dengan sumber daya yang ada.
Laporan Keuangan Laporan keuangan (financial statements) adalah dokumen perusahaan yang melaporkan sebuah perusahaan dalam istilah moneter yang menyediakan informasi untuk membantu seseorang membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut (Horngren dan Harrison 1996). Dalam mempertanggungjawabkan dan akuntabilitas, pemerintah selaku penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima umum. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan (Pasal 1, PP Nomor 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna yaitu 1) masyarakat, 2) para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman. Laporan keuangan mempunyai peranan untuk kepentingan 1) akuntabilitas, 2) manajemen, 3) transparansi dan 4) keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa tujuan laporan keuangan adalah 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasilhasil yang telah dicapai, 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seuruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman dan 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
11 Unsur-unsur Laporan Keuangan Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Perubahan Ekuitas, 6) Laporan Arus Kas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Unsur-unsur Laporan Keuangan tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga yang mengelola keuangan secara penuh, seperti Kementerian Keuangan. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan yang harus dipenuhi adalah 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP. Basis akuntansi yang digunakan saat ini adalah basis akrual. Basis akrual menurut Statements of Standard Accounting Practice 2 (SSAP 2) dalam Bastian (2010) adalah penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Selanjutnya menurut Horngren dan Harrison (1996) akuntansi akrual (accrual accounting) mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Menurut Bastian (2010) dasar akrual merupakan basis pelaporan ekuangan sektor publik dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Pengakuan terhadap suatu penerimaan atau pengeluaran ditentukan
12 adanya perjanjian antara dua belah pihak, dan bukan berdasarkan uang atau kas yang diterima atau dibayarkan.
Sistem Akuntansi Instansi Program Sistem Akuntansi Instansi menurut Perdanawati (2014) adalah proses pendesentralisasian atas sistem akuntansi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada unit-unit instansi terkait dengan penggunaan anggaran negara dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan dengan prosedur manual dan sistem komputerisasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan setiap instansi pemerintah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kepala kantor suatu instansi sebagai kuasa pengguna anggaran yang memiliki peran sebagai pengkoordinir dari pelaksanaan program sistem akuntansi yang dikelolanya. Menurut Yuliani et al. (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kementerian/ lembaga negara membentuk unit akuntansi instansi yang bertugas melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan diimplementasikan dalam sistem akuntansi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Kementerian Keuangan. Sistem akuntansi tersebut diterapkan di lingkup kementerian negara dan lembaga seluruh Indonesia. Sistem tersebut digunakan dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan dan saat ini disesuaikan dengan aturan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akuntansi yang diterapkan sebelumnya adalah berbasis kas, kemudian sejak tanggal 1 Januari 2015 diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem akuntansi instansi dibentuk secara terpadu dan saling berhubungan. Sistem akuntansi intansi terdiri dari 1) Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) atau sekarang dinamakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), 2) Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan 3) Aplikasi Persediaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, aplikasi-aplikasi tersebut saling berhubungan. Pengadaan barang persediaan dilaporkan dengan menggunakan aplikasi persediaan, selanjutnya data tersebut dikirimkan ke aplikasi SIMAK BMN. Aplikasi SIMAK BMN digunakan dalam tata kelola administrasi barang milik negara dan barang persediaan. Setelah data barang milik negara dan barang persediaan dikelola oleh bagian perlengkapan menjadi data BMN. Setelah itu data BMN
13 Sumber Daya Manusia Pengujian secara statistik menurut (Adhi and Suhardjo 2013) menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya PNSD yang memahami dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi (keuangan) dibutuhkan oleh pemerintah Kota Tual agar mampu menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu PNSD Kota Tual perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di bidang akuntansi agar dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi kriteria opini WTP dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop dan pendidikan dan pelatihan bidang keuangan pemerintahan. Menurut Charlina et al. (2013) bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman kerja yang dimiliki pegawai maka semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan pada suatu organisasi. Sedangkan menurut Warisno (2009) kualitas SDM sangat mempengaruhi kinerja SKPD karena keberhasilan suatu SKPD itu tergantung dari kualitas SDM yang mereka miliki. Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut, meliputi analisis pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, orientasi dan melatih karyawan, penilaian kinerja, membangun komitmen karyawan dan komunikasi antara karyawan dan manajemen (Dessler 2015). Tingkat kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan suatu organisasi dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan dilaksanakan suatu organisasi dibantu atau bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten. Dalam hal pelatihan tersebut, Kementerian Keuangan membantu dalam manajemen sumber daya manusia dan dengan aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan yang dibangun adalah aplikasi keuangan yang sesuai untuk penyusunan laporan keuangan. Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan in-house training serta Training of Trainers (ToT). Peningkatan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat besar jika kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan jabatannya. Selain itu latar belakang pendidikan merupakan salah satu pendukung ketersesuaian antara jabatan dengan keahlian yang dimiliki. Hasil penelitian Indriasari (2008) membuktikan bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi dan
14 Puradiredja dalam Ulum 2009). Pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dilaksanakan oleh auditor internal maupun eksternal. Pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (UU Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1). Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan sistem pengendalian intern pemerintah tersebut diharapkan terjadi tata kelola pemerintahan yang baik dan mensejahterakan masyarakat. Menurut Nasution (2008) bahwa permasalahan yang menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah menurun dikarenakan sistem pengendalian intern pemerintah yang lemah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan4. Sedangkan menurut Afiah et al. (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan pemerintah. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good government governance) sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya roda pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia terutama aparat pemerintah yang berkompeten dan memiliki dedikasi yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti dan Suseno (2014) menerangkan bahwa kompetensi aparat pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengendalian intern mempengaruhi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (GGG). Selain itu, kompetensi dan profesionalisme tersebut dipengaruhi juga oleh akuntabilitas kinerja. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal terhadap kementerian negara/lembaga dilaksanakan oleh pengawas intern atau pihak Inspektorat Jenderal yang bertanggungjawab kepada menteri/pimpinan lembaga. Sedangkan pengendalian intern pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur. Menurut Mahmudi (2002) aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: (a) audit; (b) reviu; (c) evaluasi; (d) pemantauan, dan; (e) kegiatan pengawasan lainnya. Peran internal audit berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan (Yuliani et al. 2010). Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 4
Sumber: Nasution, Anwar. 2008. Kualitas Laporan Keuangan Menurun. http://www.pikiranrakyat.com/node/78109, diunduh 11 Januari 2016
15 Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selanjutnya pada Pasal 2 dinyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (3), UU Nomor 15 Tahun 2006). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Kualitas Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Di samping laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus dibolehkan apabila diperlukan sepanjang berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Juwita (2013) bahwa pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh siginifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya implementasi sistem informasi akuntansi pemerintahan berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan ditandai pengolahan data menggunakan software yang baik menghasilkan laporan keuangan yang baik. Pengolahan data yang baik menjadikan informasi keuangan terdokumentasi dengan baik dan lengkap sehingga laporan keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengambil keputusan. Menurut Azlim et al. (2012) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintahan dan penerapan good governance yang baik. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa karakteristik laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: (1) Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan memiliki manfaat umpan balik (feedback value) yang memungkinkan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (predictive value) yang membantu untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, dan lengkap dengan pemyajian selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada, (2) Andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
16 menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi, (3) Dapat dibandingkan, artiya laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya, (4) Dapat dipahami, artinya pengguna memahami isi laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh implementasi pengelolaan keuangan (Charlina 2013), pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Yuliani et al. 2010). Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, Irjen III Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnain berpendapat bahwa peran penting auditor BPKP dalam pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian lembaga selama masa pemeriksaan BPK, termasuk saat pembahasan temuan antara auditi dan BPK dan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan APIP Kementerian Keuangan terkait pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana dari BUN5. Pada penelitian Handayani (2012) salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang menguasai bidang akuntansi di daerah. Sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak memahami akuntansi disebabkan latar belakang pendidikan dan kompetensi serta pengalaman dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual.
Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan Nugraheni dan Subaweh (2008) mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Laporan Keuangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis metode uji validitas dan korelasi. Penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan SAP dan pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan analisis yang dilaksanakan. Warisno (2009) menyatakan bahwa kualitas SDM, komunikasi, sarana pendukung dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Penelitian ini berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pendekatan regresi linier berganda dengan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah metode analisis dan variabel penelitian yang digunakan. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota 5
Sumber: Humas BPKP Pusat, 2015, Untuk Memperkuat Akuntabilitas, K/L agar Berkoordinasi dengan BPKP, http://www.bpkp.go.id/berita/read/13819/0/Untuk-Memperkuat-Akuntabilitas-KLAgar-Berkoordinasi-dengan-BPKP.bpkp, diunduh 11 Januari 2016
17 Banda Aceh) yang dilaksanakan oleh Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar pada tahun 2010. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan alat SPSS menghasilkan penelitian bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan dan tidak menggunakan variabel peran internal audit. Kemudian Handayani (2012) menyatakan bahwa masih sedikitnya laporan keuangan LKKL dan LKPD yang mendapat opini WTP dari BPK menunjukkan masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan negara. Rendahnya kualitas pengelolaan negara menunjukkan rendahnya akuntabilitas keuangan negara dan masih belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance. Handayani menyatakan pada penelitiannya yang berjudul Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan metode literature review. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode analisis yang dilakukan dan lebih menerangkan kepada kualitas pengelolaan keuangan. Adhi dan Suhardjo (2013) penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap kualitas aparatur bahwa ada pengaruh antara variabel kualitas aparatur Pemerintah Kota Tual (Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tual) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual. PNSD yang memahami dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi (keuangan) dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Tual agar mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual yang berkualitas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah kualitas aparatur pemerintah daerah dijadikan sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian ini yaitu dengan metode model regresi berganda. Rukmi Juwita (2013) penelitian dengan dengan judul penelitian Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan explanatory survey. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang digunakan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ovita Charlina dan Abdullah Husaini tahun 2013 menyatakan bahwa Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja maka semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum dengan metode analisis regresi berganda (multiple regresion analysis) dengan skala Likert. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang digunakan. Pada tahun 2014, Perdanawati melakukan penelitian mengenai Pengaruh Unsur-unsur Kepuasan Pengguna pada Efisiensi dan Efektivitas Kerja Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi di Satuan Kerja Pendidikan Tinggi di Provinsi Bali. Penelitian ini menghasilkan bahwa kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi instansi berpengaruh terhadap efisiensi kerja pengguna pada Satuan Kerja Pendidikan Tinggi di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
18 dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, uji t dan uji F. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Wati, Herawati dan Sinarwati (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan metode regresi berganda. . Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang digunakan. Nofianti dan Suseno (2014) menyatakan bahwa kompetensi aparat pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengendalian intern mempengaruhi kompetensi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (GGG). Selain itu, kompetensi dan profesionalisme tersebut dipengaruhi juga oleh akuntabilitas kinerja. Penelitian dikemukakan dalam jurnal dengan judul Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability dengan metode literatur review. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang digunakan Datu dan Nawawi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Implementation of Good Governance and beureaucratic reform in Indonesia menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah, termasuk tidak adanya meritokrasi (yang menggunakan bakat terbaik) yang disebabkan, misalnya, proses perekrutan yang tidak menargetkan semua segmen masyarakat, seleksi dan kemajuan PNS yang tidak didasarkan pada kapasitas, pengetahuan dan keterampilan, dalam kompetisi yang adil dan terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan literature review. Avram et al. (2015) menyatakan bahwa faktor penentu untuk standar pelaporan dan pemeriksaan yang baik adalah pemerintahan yang efektif, penegakan hukum dan kualitas peraturan yang baik. Hal ini dikemukakan dalam jurnal penelitian dengan judul Does country-level governance influence auditing and financial reporting standards? Evidence from a cross-country analysis dengan metode penelitian Panel kuadrat terkecil (PLS) dengan SARS sebagai variabel endogen. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang digunakan dan variabel penelitian.
Kerangka Pemikiran Laporan keuangan pemerintah pusat yang berkualitas merupakan salah satu cerminan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan bukti kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance). Namun dalam perkembangannya, permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tatacara penyusunan laporan keuangan yang baik adalah PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang disusun selama ini dilakukan pemeriksaan atau audit oleh tim BPK RI. Permasalahan yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan
19 adalah pencatatan dan pengendalian barang persediaan kurang dapat dinilai kewajarannya. Hal ini berkaitan dengan pengelola barang persediaan yang kurang memahami tugas dan fungsinya. Kurangnya pemahaman dalam pengendalian persediaan tersebut berkaitan dengan kompetensi petugas operator dalam tugasnya sebagai pengelola persediaan. Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Implementasi akuntansi berbasis akrual tersebut tidak dibarengi persiapan berupa sosialisasi maupun bimbingan teknis. Petugas operator di daerah yang memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi maupun keuangan mendapatkan kesulitan dalam memahami akuntansi berbasis akrual ini. Hal tersebut ditambah dengan adanya perangkapan jabatan yang dilaksanakan oleh petugas operator. Penerapan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan belum menyiapkan aplikasi berbasis akrual yang terintegrasi antara aplikasi keuangan dan aplikasi barang. Pada awal-awal penggabungan data antara keuangan dan barang pada semester I tahun 2015 terjadi tidak terkirimnya data dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan tidak dapat dinilai kewajarannya oleh pemeriksa BPK RI. Penginputan data barang milik negara ke dalam aplikasi SAIBA sebagai aplikasi laporan keuangan menggunakan sistem manual yaitu dengan penjurnalan data barang dalam aplikasi SAIBA. Akibat dari pernjurnalan tersebut nilai barang milik negara (BMN) menjadi tidak sesuai dengan hasil dari palikasi SIMAK-BMN. Oleh karena itu, kesiapan implementasi akuntansi berbasis akrual dengan kesiapan integrasi antar aplikasi pelaporan keuangan harus diutamakan. Kemudian permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada petugas operator. Petugas operator sebagai ujung tombak penyusunan laporan keuangan semakin tidak memahami mengenai akuntansi berbasis akrual tersebut. Pada penyusunan laporan keuangan semester I tahu 2015 terjadi kesalahan penginputan data barang ke dalam aplikasi akibat tidak terintegrasikan aplikasi. Laporan keuangan menjadi tidak wajar dalam penyajiannya dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan bimbingan teknis untuk mengatasi permasalahan penginputan data yang benar dan sesuai aturan tidak diberikan secara menyeluruh. Akibatnya banyak jurnal-jurnal yang tidak sesuai dengan aturan akuntansi secara umum. Hal tersebut diperparah dengan petugas operator yang tidak memahami masalah akuntansi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisa untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi yang mempengaruhi laporan keuangan yang berkualitas. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan analisis IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) yang selama ini dijalani oleh Badan Litbang dan Inovasi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Metode tersebut dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Data kuesioner tersebut berisikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi laporan keuangan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di tingkat kementerian yang menangani laporan keuangan dan data sekunder hasil pemeriksaan BPK RI. Kuesioner selanjutnya
20 dikirimkan kepada petugas operator di seluruh satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi di seluruh Indonesia. Setelah penilaian faktor-faktor internal dan eksternal, dilakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi-strategi yang baik untuk dilakukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Penentuan strategi-strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT, yang menghasilkan berbagai strategi sesuai kombinasi antara Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) yaitu SO, ST, WO dan WT. Hasil dari kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal menghasilkan beberapa strategi yang kemudian dipilih dari satu dari masing-masing kombinasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Keempat kombinasi yang dihasilkan dari matriks SWOT dilakukan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Analisis QSPM dipergunakan untuk menentukan strategi utama yang akan dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Inovasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Setelah strategi utama didapatkan selanjutnya menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan laporan keuangan. Strategi peningkatan kualitas laporan keuangan kemudan dijabarkan melalui program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan arahan dan tanggung jawab dari masing-masing kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi selaku penentu kebijakan dan pengambil keputusan.
Gambar 3 Kerangka pemikiran penelitian
21
3 METODE KAJIAN Lokasi dan Waktu Kajian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 2016 dengan lokasi kajian di Kantor Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta dan Bogor. Lokasi ini dipilih karena instansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran untuk penelitian, pengembangan dan inovasi dan hasil penelitiannya telah dipublikasikan ke masyarakat luas. Instansi ini juga menjadi salah satu penyusun laporan keuangan tingkat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan Biro Keuangan adalah instansi yang menangani laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Menurut Folz (1996) bahwa data yang berguna bagi perancang untuk mencapai semua tujuan-tujuan survei ditentukan secara tepat jenis informasi atau data yang dibutuhkan. Hal ini karena penentuan jenis informasi yang dicari melalui kuesioner membantu peneliti untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respons yang sesuai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui beberapa instrumen pendukung seperti catatan di lapangan, hasil wawancara dan kuisioner. Menurut Sekaran (1992) data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. Menurut Silalahi (2009) metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Survei merupakan usaha untuk mengumpulkan data dari anggota populasi untuk menentukan status terakhir dari populasi mengenai satu atau lebih fenomena. Ciri utama penelitian survei adalah data dikumpulkan dari responden atau sampel atas populasi, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan umumnya unit analisis adalah individu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penelitian survei, yaitu data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Kuesioner penelitian digabungkan dengan wawancara, selanjutnya dilakukan observasi langsung terhadap data sekunder dan studi pustaka. Proses pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: a. Kuesioner, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan yaitu pejabat struktural dan tim penyusun laporan keuangan di setiap satuan kerja. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi hal-hal yang berhubungan dengan perilaku (behavior), sikap/kepercayaan/pendapat (attitudes/beliefs/opinions), karakteristik (characteristics), harapan (expectations), klasifikasi-diri (self-classifications) dan pengetahuan (knowledge) sekarang atau masa lalu mengenai objek-objek
22 (Burns 2000). Menurut Silalahi (2009) kuesioner atau angket merupakan satu mekanisme pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara jelas apa yang disyaratkan dan bagaimana mengukur variabel yang diminati. b. Wawancara, dilakukan dengan mengajukan seperangkat pertanyaan-pertanyaan secara verbal kepada informan melalui sebuah proses interaksi. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan tujuan-tujuan survei, dengan menentukan jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan, berupa pendapat atau pendirian, keyakinan, perilaku atau fakta. Informan yang dipilih terdiri dari pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja terutama pemanku kebijakan dan pengambil keputusan. c. Observasi langsung, observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009). Observasi dilakukan secara partisipatif, artinya peneliti terlibat langsung dalam aktivitas selama pengamatan berlangsung. Pengamatan langsung yang dilakukan akan menghasilkan data yang lebih akurat. d. Studi Pustaka, metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Sumber data yang lain adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi, laporan hasil pemeriksaan, laporan keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, laporan kinerja instansi pemerintah dan data statistik. Data-data tersebut didapatkan dari instansi terkait satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi di Jakarta dan Bogor, Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perpustakaan Badan Litbang dan Inovasi dan Bagian Data dan Informasi Badan Litbang dan Inovasi serta data-data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini.
Populasi dan Sampel Populasi adalah seluruh unit-unit yang darinya sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua (Burns 2000). Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah para pejabat struktural dan staf lingkup Badan Litbang dan Inovasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Pejabat struktural yang dijadikan bagian dari populasi adalah pejabat struktural tingkat eselon II sebagai pengambil keputusan dan pengambil kebijakan, pejabat yang menangani langsung laporan keuangan di setiap satuan kerja. Sedangkan untuk staf adalah para petugas operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan. Populasi tersebut sebanyak 90 orang. Sebagian populasi tersebut, diambil responden sebagai sampel. Sampel menurut Sugiyono (2011) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah satu subset atau tiap bagian dari populasi
23 berdasarkan apakah itu representatif atau tidak, yang merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi 2013). Sampel responden dalam penelitian ini sebanyak 68 orang dari jumlah populasi responden sebanyak 90 orang. Populasi sampel adalah pengelola dan penyusun laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Penentuan jumlah sampel responden sebanyak 68 orang ditentukan oleh tabel Isaac dan Michael (Lampiran 1) dengan tingkat kesalahan sebesar 10% dari jumlah populasi. Sampel responden terdiri dari 60 orang petugas operator dan 8 orang kepala sub bagian tata usaha, sesuai dengan Tabel 2. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Isaac dan Michael berikut:
Keterangan: λ2 = Chi Kuadrad yang nilainya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan N = jumlah populasi P = Peluang benar (0,5) Q = Peluang salah (0,5) d = Perbedaan atau tingkat kesalahan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. 1%, 5% dan 10%
Tabel 2 Populasi dan sampel No. Uraian 1 Sekretaris Badan 2 Kepala Bagian Keuangan dan Umum 3 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro Keuangan 4 Kepala Bagian Tata Usaha 5 Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan 6 Kepala Sub Bagian Perlengkapan 7 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 8 Kepala Sub Bagian TU 9 Operator Aplikasi Jumlah Total Populasi
Jumlah 1 orang 1 orang 1 orang 6 orang 1 orang 1 orang 4 orang 15 orang 60 orang 90 orang
Keterangan Analisis QSPM Analisis SWOT
24 Metode Pengolahan dan Analisis Data Tahap awal melakukan analisis SWOT adalah mengindentifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada pada Badan Litbang dan Inovasi yang dianggap berpengaruh positif maupun negatif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Analisa SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan (Rangkuti 2015). Tahap ini sangat menentukan karena hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk dilakukan kegiatan analisis berikutnya. Identifikasi faktorfaktor tersebut dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen sumber yang ada berupa kajian literatur, laporan hasil pemeriksaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Menurut Soesilo (2002) setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, kemudian dibuat kuesioner untuk mendapatkan penilaian dari responden. Penilaian dari responden terhadap faktor-faktor tersebut yang telah dirumuskan tersebut dibagi dalam dua bagian yaitu: 1. Penilaian terhadap prestasi faktor Penilaian ini dilakukan dengan memberikan skala 1 sampai dengan 9 dengan kriteria: Skala 1-3 berarti buruk; Skala 4-6 berarti sedang Skala 7-9 berarti baik; 2. Penilaian tingkat kepentingan terhadap penanganan faktor-faktor. Penilaian tingkat kepentingan ditentukan dengan skala a sampai dengan d dengan kriteria: Skala a berarti sangat penting untuk dilakukan penanganan; Skala b berarti penting untuk dilakukan penanganan; Skala c berarti kurang penting untuk dilakukan penanganan; Skala d berarti tidak penting untuk dilakukan penanganan. Langkah selanjutnya adalah menentukan responden yang akan diberikan kuesioner tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterkaitan calon responden dengan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan responden tersebut ditetapkan langsung berdasarkan pengetahuan yang dimiliki mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Adapun responden yang diminta melakukan penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuesioner SWOT adalah sesuai jumlah sampel yang ada yaitu sebanyak 68 orang. Responden tersebut terdiri dari: 1. Kelompok petugas operator SAIBA sebanyak 20 orang, petugas operator SIMAK BMN sebanyak 20 orang dan petugas operator aplikasi persediaan sebanyak 20 orang 2. Kelompok kepala sub bagian tata usaha selaku penanggung jawab laporan keuangan satuan kerja sebanyak 8 orang.
25
Analisis Data Hasil kuesioner penilaian faktor internal dan eksternal didapatkan hasil persepsi responden atas faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Persepsi faktorfaktor tersebut dikompilasi dan dimasukkan dalam tabel indikator faktor-faktor internal dan eksternal, sebagaimana dalam tabel Penilaian persespsi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dilakukan dengan menentukan nilai rata-rata penilaian responden. Hasil penilaian diidentifikasi unsur-unsur yang diklasifikasikan sebagai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan dan peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang dimiliki oleh Badan Litbang dan Inovasi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Tabel 3 Indikator faktor dalam SWOT Penilaian Terhadap Indikator-Indikator Faktor Internal dan Eksternal Faktor Internal Faktor Eksternal Faktor 1 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 2 Faktor 3, dst Faktor 3, dst Sumber: Manajemen Strategis, Fred R. David, 2004
Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi faktor kekuatan dan faktor kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi faktor peluang dan ancaman, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS dan EFAS elemen-elemen SWOT dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Setiap nilai rata-rata horizontal dikurangi nilai 5 (lima) sebagai nilai dari persepsi/pendapat responden yang lebih adil atas pembagian faktor internal menjadi strength dan weakness, dan faktor eksternal menjadi opportunity dan threat. Nilai 5 (lima) diambil sebagai patokan (benchmark) yang berkorelasi netral terhadap sasaran. Nilai yang dihasilkan kemudian disebut sebagai penyesuaian nilai rata-rata; 2. Nilai penyesuaian bersifat nilai mutlak; 3. Penentuan bobot dari masing-masing elemen SWOT untuk setiap faktornya dengan mengambil bobot masing-masing faktor = 100%. Bobot total dari setiap elemen SWOT menggambarkan total nilai penyesuaian rata-rata terhadap nilai total faktornya masing-masing; 4. Pembobotan yang dipakai sebagai bahan penilaian prioritas adalah bobot tertimbang yang diperoleh dari perkalian antara bobot x rating. Rating diperoleh dari nilai urgensi penanganan/skala prioritas kepentingan, sesuai dengan urutan level: huruf a = 4; b = 3; c = 2; d = 1.
Perumusan Strategi dalam Analisis SWOT Menurut David (2004) analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang penting dalam membantu manajer mengembangkan empat strategi. Analisis
26 tersebut mencocokkan faktor-faktor eksternal dan internal kunci merupakan bagian sulit terbesar untuk mengembangkan Matriks SWOT dan memerlukan penilaian yang baik. Untuk menentukan keterkaitan antara strategi dan menentukan prioritas, maka hasil penilaian IFAS dan EFAS dalam kuesioner SWOT. Hal ini dilakukan dengan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi antara faktor internal dengan eksternal (David 2004), yang terdiri dari: 1. Strategi SO atau strategi kekuatan-peluang menggunakan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. 2. Strategi ST atau strategi kekuatan-ancaman menggunakan kekuatan organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 3. Strategi WO atau strategi kelemahan-peuang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal. 4. Strategi WT atau strategi kelemahan-ancaman merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman lingkungan. Tabel 4
Matriks SWOT
Faktor Kekuatan (Strenght) Internal Daftar Kekuatan Faktor Eksternal Peluang (Opportunity) Daftar Peluang
Ancaman (Threat) Daftar Ancaman
Strategi SO Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada Strategi agresif Keunggulan komparatif Strategi ST Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman Strategi diversifikasi Mobilisasi
Kelemahan (Weakness) Daftar Kelemahan Strategi WO Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi orientasi putar balik Investasi/Divestasi Strategi WT Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman Strategi defensif Kontrol kerusakan/strategi riskan
Sumber: Manajemen Stategis, Fred R. David, 2004
Analisis SWOT digunakan untuk menjaring persepsi dan penilaian ahli, dalam hal ini penyusun laporan keuangan, terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Dari hasil persepsi dan penilaian tersebut didapat faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang dan faktor ancaman. Dari penilaian bobot IFAS (Internal Factor Analysis System) dan EFAS (External Factor Analysis System) didapatkan beberapa
27 alternatif strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Metode Perumusan Strategi Metode penelitian selanjutnya adalah metode Matriks Perencanaan Strategik Kuantitatif atau Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Menurut David dan David (2015) menerangkan bahwa QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan-strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Setelah diketahui dan ditentukan beberapa alternatif strategi, maka perlu dilakukan pemilihan prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penentuan prioritas ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan tidak semuanya dapat diakomodir oleh pihak Badan Litbang dan Inovasi, sehingga untuk melakukan pemilihan prioritas strategi perlu dilakukan pendekatan dengan analisis Quantitate Strategic Planning Matrix (QSPM). Penentuan kerangka perumusan strategi yang komprehensif, QSPM menggunakan input dari analisis faktor internal dan faktor eksternal (tahap 1), dan hasil pencocokan dari analisis untuk menentukan secara objektif di antara alternatifalternatif strategi melalui Matriks SWOT (tahap 2) dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM (tahap 3). Format dasar QSPM digambarkan dalam Tabel 5. Kolom kiri dari QSPM terdiri dari faktor kunci internal dan eksternal berdasarkan tahap 1 yang berasal dari matriks IFE dan EFE, dan baris atas terdiri dari alternatif-alternatif strategi yang layak berdasarkan tahap 2 yang berasal dari matriks SWOT. Tabel 5 Matriks perencanaan strategik kuantitatif (QSPM) Faktor Kunci Faktor Eksternal - Peluang - Ancaman Faktor Internal - Kekuatan - Kelemahan
Bobot
Alternatif-alternatif Strategi Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3
Sumber: Strategic Management, David and David, 2015
Strategi-strategi tersebut merupakan hasil pengolahan data kuesioner yang telah ditentukan faktor internal dan eksternal melalui matriks SWOT. Strategi tersebut merupakan penjabaran dari tujuan penelitian ini. Baris atas QSPM terdiri atas alternatif strategi yang diturunkan dari matriks SWOT. Alat pencocokan ini biasa menghasilkan alternatif strategi yang mirip. Tetapi, tidak semua strategi yang disarankan oleh teknik pencocokan harus dievaluasi dalam QSPM. Penyusun strategi harus menggunakan penilaian intuitif yang bagus untuk memilih strategi yang akan dimasukkan dalam QSPM.
28 Menurut David dan David (2015) langkah-langkah pengembangan QSPM sebagai berikut: Langkah 1 Membuat daftar faktor-faktor kunci eksternal yaitu peluang dan ancaman, dan faktor-faktor kunci internal yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi pada kolom kiri QSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari Matriks EFE dan IFE. Minimum sepuluh faktor keberhasilan kunci eksternal dan sepuluh keberhasilan kunci internal harus dimasukkan dalam QSPM. Langkah 2 Berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada Matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Langkah 3 Evaluasi matriks Tahap 2 (pencocokan), dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari QSPM. Kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika memungkinkan. Langkah 4 Tentukan Nilai Daya Tarik (Attractiveness Scores—AS) didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Nilai Daya Tarik (Attractiveness Scores—AS) ditentukan dengan mengevaluasi masing-masing faktor internal atau eksternal kunci, satu pada suatu saat tertentu, dan mengajukan pertanyaan, "Apakah faktor ini memengaruhi pilihan strategi yang dibuat?"Jika jawabannya ya, maka strategi tersebut harus dibandingkan secara relatif terhadap faktor kunci tersebut. Secara spesifik, Nilai Daya Tarik harus diberikan untuk masing-masing strategi untuk mengindikasikan daya tarik relatif dari satu strategi atas strategi lainnya, dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Jangkauan untuk Nilai Daya Tarik adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4 = sangat menarik. Jika jawaban atas pertanyaan di atas jawabannya adalah tidak, mengindikasikan bahwa faktor kunci tersebut tidak memiliki dampak terhadap pilihan spesifik yang dibuat, dengan demikian tidak perlu berikan bobot terhadap strategi dalam set tersebut. Gunakan tanda minus untuk mengindikasikan bahwa faktor utama tersebut tidak memengaruhi pilihan strategi yang dibuat. Catatan: Jika Anda memberikan nilai daya tarik (AS) untuk satu strategi, kemudian berikan nilai AS untuk yang lainnya. Dalam kata lain, jika satu strategi mendapat minus, maka yang lainnya pada baris yang sama harus mendapat minus juga. Langkah 5 Hitung Total Nilai Daya Tarik. Total Nilai Daya Tarik (Total Attractiveness Scores—TAS) didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot (Langkah 2) dengan Nilai Daya Tarik (Langkah 4) dalam masing-masing baris. Total Nilai Daya Tarik mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi, dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Semakin tinggi Total Nilai Daya Tarik, semakin menarik alternatif strategi
29
Langkah 6
tersebut (dengan hanya mempertimbangkan faktor keberhasilan kunci terdekat). Hitung Penjumlahan Total Nilai Daya Tarik. Tambahkan Total Nilai Daya Tarik dalam masing-masing kolom strategi dari QSPM. Penjumlahan Total Nilai Daya Tarik (STAS) mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang relevan yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Tingkat perbedaan antara Penjumlahan Total Nilai Daya Tarik dari set alternatif strategi tertentu mengindikasikan tingkat kesukaan relatif dari satu strategi di atas yang lainnya.
4 GAMBARAN UMUM Gambaran Umum Instansi Badan Litbang dan Inovasi telah berdiri sejak tahun 1913 dengan nama Proefstation Voor Het Boswezen (Stasiun Penelitian Untuk Kehutanan) yang bernaung di bawah Dients Van Het Boswezen (Jawatan Kehutanan) sesuai dengan Keputusan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1913. Pada tahun 1927 nama stasiun tersebut diubah menjadi Bosbouwproefstation (Balai Penjelidikan Kehutanan, disingkat BPK). Selama masa pendudukan Belanda dan Jepang, Balai Penjelidikan Kehutanan mengalami beberapa kali perubahan struktur dan nama. Pada masa kemerdekaan hingga masa orde baru, instansi ini beberapa kali mengalami perubahan organisasi. Instansi Badan Litbang dan Inovasi sebelum tahun 1983 bergabung dengan Departemen Pertanian dengan nama Pusat Litbang Kehutanan. Kemudian tahun 1983 dengan dibentuknya Departemen Kehutanan sesuai Surat Keputusan Presiden RI, Nomor 4/M/tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV, menjadi Badan Litbang Kehutanan hingga tahun 2015. Perubahan yang terjadi sesuai dengan dibentuknya Kabinet Kerja yang dibentuk pada tanggal 26 Oktober 2014 menjadikan Kementerian Kehutanan bergabung dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup sehingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHKII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka instansi Badan Litbang Kehutanan berubah menjadi Badan Litbang dan Inovasi. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Badan Litbang dan Inovasi adalah pelaksana program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan (road map) seluruh Kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strateginya yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Dengan
30 demikian visi dan misi Badan Litbang dan Inovasi dijabarkan melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah. Visi yang hendak diwujudkan oleh Badan Litbang dan Inovasi antara lain: 1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan 6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi terdiri dari 5 (lima) satuan kerja pusat dan 15 (lima belas) satuan kerja daerah. Satuan kerja pusat tersebut adalah: 1. Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, berkedudukan di Jakarta dan Bogor. 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, berkedudukan di Bogor. 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, berkedudukan di Bogor. 4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan, berkedudukan di Serpong. 5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, berkedudukan di Bogor. Satuan kerja daerah lingkup Badan Litbang dan Inovasi tersaji pada Tabel 6. Tabel 6 Nama unit pelaksana teknis lingkup Badan Litbang dan Inovasi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Nama Organisasi Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (BBPD) Balai Penelitian Teknologi Agroforestry (BPTA) Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BPTPTH) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (BPTHHBK) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS (BPTKPDAS) Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam (BPTKSDA) Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan (BPTSTH) Balai Penelitian Kehutanan Manokwari Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru Balai Penelitian Kehutanan Palembang Balai Penelitian Kehutanan Makassar Balai Penelitian Kehutanan Kupang Balai Penelitian Kehutanan Manado Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli
Sumber: Laporan Kinerja Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2015
Kedudukan Yogyakarta Samarinda Ciamis Bogor Mataram Solo Samboja Kuok Manokwari Banjarbaru Palembang Makassar Kupang Manado Aek Nauli
31 Sampai dengan tahun 2015, Badan Litbang dan Inovasi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 709 orang dan tenaga kontrak sebanyak 302 orang seluruh Indonesia. Pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan struktural/fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu dapat dilihat pada tabel 7. Pengelompokan pegawai tersebut termasuk tenaga struktural dan tenaga fungsional umum yang menangani laporan keuangan. Pengelola dan penyusun laporan keuangan yang ada di setiap satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi merupakan kelompok pegawai tenaga struktural dan fungsional umum. Kelompok ini terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan atau Tata Usaha yang memiliki staf yang bertugas sebagai operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan operator Aplikasi Persediaan. Operator tersebut merupakan pegawai yang telah berstatus pegawai tetap. Operator tersebut bertugas menginput data-data bahan penyusunan laporan keuangan yang berasal dari pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Tabel 7 Pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan No
Kelompok Pegawai
Tenaga Struktural/Fungsional Umum a. Struktural b. Fungsional Umum 2 Tenaga Fungsional Tertentu a. Peneliti b. Calon Peneliti c. Teknisi Litkayasa d. Calon Teknisi Litkayasa e. Pustakawan f. Calon Pustakawan g. Pranata Komputer h. Calon Pranata Komputer i. Analisis Kepegawaian j. Calon Analisis Kepegawaian k. Arsiparis l. Calon Arsiparis m. Pranata Humas n. Calon Pranata Humas o. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa p. Calon Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa q. Pengendali Dampak Lingkungan r. Calon Pengendali Dampak Lingkungan 3 JUMLAH PNS DAN CPNS Honorer/Kontrak Kerja JUMLAH SELURUHNYA Sumber: Laporan Kinerja Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015
Jumlah Orang
%
1
142 712
8.31 41.66
472 36 286 6 14 3 3 7 0 0 5 1 0 1 9 0 12 0 1709 302 2011
27.62 2.11 16.73 0.35 0.82 0.18 0.18 0.41 0.00 0.00 9.29 0.06 0.00 0.06 0.53 0.00 0.70 0.00 100.00
Pegawai bagian keuangan pada Badan Litbang dan Inovasi umumnya telah menjalani masa kerja lebih dari 20 tahun. Pegawai tersebut memiliki jabatan sebagai verifikator keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran. Pegawai yang berstatus sebagai petugas operator memiliki masa kerja 5-10 tahun dalam menangani laporan keuangan. Kebutuhan sumber daya manusia untuk bagian keuangan, saat ini dirasakan sangat kurang. Masih terdapatnya petugas operator
32 yang merangkap jabatan sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan BPK RI. Pentingnya penambahan tenaga pada bagian dirasakan sangat mendesak. Hal ini untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk mendukung kegiatan litbang yang memungkinkan dihasilkan IPTEK yang inovatif dan aplikatif. Sarana dan prasarana pendukung Badan Litbang dan Inovasi antara lain berupa Laboratorium Penelitian, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Hutan Penelitian non KHDTK, Perpustakaan RI Ardi Koesoema dan Perpustakaan UPT, jaringan LAN dan internet serta sarana lainnya. Dalam Renstra Kementerian LHK 2015-2019, sasaran-sasaran yang bersifat strategis sebagai bagian upaya pencapaian dari Program Kementerian LHK adalah: 1) Meningkatkan kualitas LH dengan indikator kinerja Indeks Kualitas LH berada pada kisaran 66.5-68.6 pada tahun 2019 sebesar 63.12. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan, 2) Meningkatnya sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto, dengan indikator kinerja sumbangan sektor kehutanan untuk Produk Domestik Bruto Indonesia meningkat setiap tahun, dimana angka pada tahun 2019 sebesar 56.994 triliun berdasarkan harga berlaku dan Rp17.442 triliun sesuai harga konstan tahun 2015, 3) Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun, yang merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi species terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain. Salah satu sasaran program Kementerian LHK adalah tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK. Salah satu tupoksi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi adalah mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Permenhut Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1334, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan; 2. pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan; 3. pemantauan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan; 4. diseminasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan 5. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
33 Salah satu sasaran program Kementerian LHK adalah tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK. Sasaran program ini akan dicapai melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan LHK yang menjadi tanggungjawab Badan Litbang dan Inovasi. Keberhasilan program nantinya dapat diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana kesepakatan trilateral meeting dengan Kementerian/ Bappenas dan Kementerian Keuangan yaitu; 1. Jumlah capaian paket IPTEK dan persentase kemanfaatan IPTEK pengelolaan hutan, peningkatan nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi kebijakan, dan perubahan iklim meningkat setiap tahun (15 sintesa hasil penelitian dan minimal 70% termanfaatkan) 2. Persen capaian pekat pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (7 pilot Iptek di KPH, 4 paket pengembangan Iptek dan Demonstration Activity di 10 ekosistem). 3. Jumlah pengelolaan laboratorium lingkungan (1 unit laboratorium rujukan dan 15 laboratorium lingkungan di daerah) 4. Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset kekayaan hayati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 34 KHDTK
5 HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan Penentuan responden berdasarkan pada jabatan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Responden tersebut merupakan bagian dari tim penyusun laporan keuangan yang ditentukan dengan surat keputusan. Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh pihak kepala kantor maupun atasan langsungnya dan sifatnya mengikat selama satu tahun atau selama tahun anggaran berjalan, dan selanjutnya diperbaharui disesuaikan dengan keadaan. Responden yang dimintakan keterangan melalui kuesioner terdiri dari kepala sub bagian administrasi keuangan, kepala sub bagian perlengkapan, kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan, kepala sub bagian tata usaha, petugas operator SAIBA, SIMAK BMN dan persediaan. Tim penyusun laporan keuangan tersebut memiliki usia, jenis kelamin, masa kerja, lama menduduki jabatan, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi bahan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Selain memperhitungkan pemgalaman kerja dan usia responden, juga diperhitungkan masa kerja dalam jabatan sebagai penyusun laporan keuangan serta kompetensi dari masing-masing responden. Hasil pengukuran kuesioner terhadap responden diketahui bahwa jumlah sampel responden yang diambil sebanyak 68 orang difokuskan kepada petugas operator SAIBA, SIMAK dan persediaan sebanyak 60 orang dan sisanya adalah kepala sub bagian tata usaha atau pejabat struktural eselon IV dari 20 satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi. Pemilihan responden tersebut didasarkan atas tingkat kepentingan petugas operator dan pejabat eselon IV yang menangani
34 langsung penyusunan laporan keuangan sesuai bahan laporan melalui aplikasi keuangan dan barang milik negara.
Analisis IFAS dan EFAS Dalam proses perumusan strategi, perlu dilakukan analisis awal terhadap situasi yang ada dalam organisasi. Analisis situasi ini melibatkan para manajer, dalam hal ini pejabat pengambil keputusan, untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal. Disamping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal (Hunger dan Wheelen 1996). Dalam penelitian ini, dilakukan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Threat) terhadap kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat dan meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan strategis yang akan diambil oleh pengambil keputusan terutama pimpinan instansi. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah faktor internal dan faktor eksternal pada organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang dapat merubah suatu organisasi ke arah yang lebih baik. Faktor strategis internal adalah kekuatan dan kelemahan khusus perusahaan yang akan membantu menentukan masa depan (Hunger dan Wheelen 1996). Sedangkan faktor strategis eksternal adalah isu-isu lingkungan strategis yang dianggap memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi dan probabilitas tinggi untuk mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan telah dirinci berdasarkan permasalahan yang ada di Badan Litbang dan Inovasi sebagai berikut: 1. Latar belakang pendidikan operator. 2. Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator. 3. Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator. 4. Masa kerja operator hingga sekarang. 5. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan keuangan. 6. Peran dan tanggungjawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan. 7. Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan. 8. Kemudahan dalam memperoleh data-data bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN) 9. Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 10. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 11. Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja. 12. Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai berikut: 1. Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) yang terintegrasi dan berhubungan.
35 2. Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. 3. Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan. 4. Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan. 5. Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan. 6. Bimbingan Teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL. 7. Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator. 8. Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan. 9. Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL terhadap penyusunan laporan keuangan. 10. Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan. 11. Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester. 12. Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan. Tabel 8 Hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor internal No 1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12
Faktor Internal Latar belakang pendidikan operator Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator Masa kerja operator hingga sekarang Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan keuangan Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan Kemudahan dalam memperoleh data-data bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN) Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan Rata-rata
Sumber: Data diolah (2016)
Bobot 6.66 6.79 6.69 6.82 6.97
Kriteria W W W W W
7.07
W
7.76
S
7.41
S
7.35
S
7.59
S
7.38
S
7.53 7.17
S
36 Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor internal dan eksternal (dalam Lampiran 4 dan Lampiran 6), maka faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tersebut dapat dikategorikan menjadi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) tercantum dalam Tabel 8 dan Tabel 9.
Faktor-faktor Internal Sesuai dengan perhitungan hasil penilaian faktor-faktor internal pada Lampiran 4, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari seluruh faktor internal adalah 7.17. Faktor-faktor internal tersebut selanjutnya dibagi dua dengan ketentuan, faktor internal dengan nilai di atas nilai rata-rata dimasukkan dalam kategori sebagai kekuatan (strength), sedangkan di bawah nilai rata-rata dimasukkan dalam kategori sebagai kelemahan (weakness). Faktor Kekuatan (Strength) Berdasarkan hasil penilaian responden, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi sebagai berikut: 1. Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan mendapatkan nilai rata-rata 7.76. Kerjasama antara petugas operator penyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja saat ini berjalan cukup baik. Rekonsiliasi data antara SAIBA dan SIMAK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Pasal 1 butir 69 bahwa “Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama”. Pada pasal 46 ayat (1) bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsilasi. Ayat (2) butir a bahwa rekonsilasi inernal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada pengguna anggaran/pengguna barang. Rekonsiliasi internal dilaksanakan setiap satuan kerja untuk memperoleh data yang sesuai berdasarkan dokumen sumber yang sama, dalam hal ini Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 2. Kemudahan dalam memperoleh data-daya bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN), mencapai nilai 7.41. Penyusunan laporan keuangan memerlukan data-data yang valid yang berasal dari bagian perencanaan, bagian keuangan dan bagian perlengkapan. Pada bagian perencanaan, data yang diperlukan adalah data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), baik DIPA murni maupun DIPA Revisi dan data petunjuk operasional kegiatan (POK). Pada bagian keuangan data yang diperlukan adalah data SPM, SP2D dan bukti setor pajak dan bukan pajak. Sedangkan pada bagian perlengkapan dibutuhkan data barang milik negara (BMN) dan data barang persediaan, yang dihasilkan dari pengadaan melalui SPM dan SP2D. Oleh karena itu, kerjasama antar bagian dalam pendistribusian data untuk penyusunan laporan harus terbina dengan baik. Pada satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi, hal ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan
37
3.
4.
5.
6.
dengan tingkat realisasi anggaran atau penyerapan anggaran mencapai 90% pada tahun 2015. Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, mencapai nilai 7.35. Tata waktu penyampaian laporan keuangan juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Tata waktu yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu. Kualitas laporan keuangan akan terjaga dengan baik sehingga opini laporan keuangan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, mencapai nilai 7.59. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun dengan standar pelaporan keuangan yang telah diakui pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan yang memiliki nilai yang wajar dalam penyusunannya dan diungkapkan dengan wajar (disclosure). Selama ini laporan keuangan uang dihasilkan oleh satuan kerja secara umum telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja mencapai nilai 7.38. Tingkat komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Partisipasi yang sungguh-sungguh dari semua unsur penyusun laporan keuangan dapat memberikan hasil yang sangat baik dalam penyajian laporan keuangan. Tingkat partisipasi penyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja saat ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dtunjukkan dengan tata waktu pelaporan yang baik, kerjasama antara bagian dalam penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang ada. Kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan,mencapai nilai 7.53. Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan dapat dikatakan baik, karena terutama petugas operator SAIBA merangkap sebagai operator aplikasi Sistem Akuntasi Satker (SAS) yang bertugas membuat SPM dan menyampaikannya ke KPPN setempat. Kinerja yang sangat tinggi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan pemenuhan kewajiban menyusun laporan keuangan dan mengirimkannya sesuai tata waktu yang telah ditentukan. Tata waktu pelaporan kepada eselon di atasnya membutuhkan waktu yang singkat selama 10 hari kerja.
Faktor Kelemahan (Weakness) Berdasarkan hasil penilaian responden, faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi adalah sebagai berikut: 1. Latar belakang pendidikan operator, mencapai nilai 6.66. Latar belakang pendidikan petugas operator baik SAIBA, SIMAK BMN maupun Persediaan pada Badan Litbang dan Inovasi sangat bervariasi (tingkat SLTA, Diploma, S1 dan S2). Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Latar belakang pendidikan yang bukan berasal dari akuntansi, dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan
38
2.
3.
4.
5.
6.
dan pengungkapan laporan keuangan. Kesalahan dalam penginputan data baik keuangan dan perlengkapan (BMN) dapat menyebabkan laporan keuangan tidak dapat dinilai kewajarannya. Hal ini yang menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak mencapai hasil opini yang diharapkan. Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator mencapai nilai 6.79. Dengan latar belakang pendidikan petugas operator yang berbeda-beda tersebut, mengakibatkan tingkat pengetahuan dan kompetensi petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan menjadi tidak seragam. Persepsi yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan tersebut menyebabkan laporan keuangan tidak berkualitas atau tidak dapat dinilai kewajarannya. Hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dibuat pada masing-masing satuan kerja belum mengungkapkan secara penuh (full disclosure) untuk menjelaskan keadaan pengelolaan keuangan yang ada. Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator, mencapai nilai 6.69. Petugas operator di satuan kerja di daerah memiliki jabatan yang sesuai dengan pengangkatannya atau surat keputusan jabatan dari biro kepegawaian. Jabatan tersebut disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka petugas operator penyusun laporan keuangan memiliki jabatan yang sesuai dengan pengangkatannya. Pada satuan kerja di daerah, pada umumnya mereka diangkat menjadi petugas operator penyusun laporan keuangan dikarenakan minimnya staf bagian keuangan atau perlengkapan. Sehingga mereka diangkat menjadi petugas operator yang tidak sesuai dengan jabatan yang ditetapkan dalam surat keputusan. Beberapa diantaranya memiliki jabatan sebagai teknisi litkayasa atau pengelola kepegawaian. Menurut Keputusan Menpan Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan angka kreditnya bahwa Teknisi Litkayasa adalah PNS pada instansi pemerintah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, jabatan yang diemban petugas operator tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang seharusnya. Masa kerja operator hingga sekarang, mencapai nilai 6.82. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masa kerja petugas operator penyusun laporan keuangan memiliki variasi masa kerja yang berbeda-beda. Beberapa satuan kerja memiliki petugas operator yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun, ada pula yang memiliki masa kerja sebagai petugas operator lebih dari 10 tahun. Bagi petugas operator yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun merupakan masa kerja yang lebih dari kebutuhan. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan keuangan, mencapai nilai 6.97. Sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan pada setiap satuan kerja. Kualitas lappran keuangan yang baik salah satu unsur yang mendukung adalah ketersediaan sarana dan prasarannya selain sumber daya manusia dalam hal ini petugas operator. Pada satuan kerja, kebutuhan sarana dan prasarana dalam menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya tercukupi. Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan, mencapai nilai 7.07. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, petugas operator membuat laporan keuangan berdasarkan format yang dibuat oleh Kementerian
39 Keuangan. Pembuatan laporan keuangan tersebut hanya memasukkan data-data keuangan dan barang sesuai dengan aplikasi keuangan dan aplikasi Barang Milik Negara, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan masih harus dibantu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku tim penyusun laporan keuangan. Penjelasan atas laporan keuangan berdasarkan dokumen sumber yang ada seperti data hibah, data barang persediaan (stock opname), data keuangan, data di luar keuangan dan barang. Pada kenyataannya, tidak semua kepala sub bagian turut dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditandai dengan masih terdapat laporan keuangan yang belum menjelaskan secara wajar (full disclosure) keadaan keuangan dan barang yang sebenarnya. Selanjutnya hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor eksternal disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9
Hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor eksternal
No Faktor Eksternal 1 Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) yang terintegrasi dan berhubungan 2 Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan 3 Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan 4 Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan 5 Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan 6 Bimbingan Teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL 7 Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator 8 Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan 9 Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL terhadap penyusunan laporan keuangan 10 Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan 11 Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester 12 Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan Rata-rata
Bobot 6.75
Kriteria T
6.59
T
6.81
T
6.81
T
6.68
T
6.85
T
6.59
T
7.24
O
7.53
O
7.60
O
7.60
O
7.19 7.02
O
Sumber: Data diolah (2016) Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pembobotan nilai pada faktor internal dan eksternal relatif rapat, dalam arti selisih antara faktor-faktor yang dihasilkan sangat kecil dan hampir semua berkisar antara bobot 6 dan 7. Hal ini
40 mengindikasikan bahwa apabila dilakukan penilaian ulang pada responden akan didapatkan hasil yang berbeda.
Faktor-faktor Eksternal Berdasarkan hasil perhitungan terhadap penilaian faktor-faktor eksternal oleh responden pada Lampiran 4, menghasilkan nilai rata-rata (benchmark) sebesar 7.02. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi kesempatan (opportunity) dengan nilai di atas rata-rata nilai benchmark dan ancaman (threat) dengan nilai di bawah nilai rata-rata. Faktor-faktor Peluang (Opportunity) 1. Koordinasi antara Biro Keuangan dengan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan, mencapai nilai 7.24. Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja pada umumnya sangat baik. Hal ini ditandai dengan seringnya Biro Keuangan berkunjung ke daerah-daerah yang akan dijadikan uji petik oleh BPK RI. Respon yang diberikan oleh satuan kerja terhadap kunjungan tersebut juga sangat baik sehingga permasalahan yang ada di satuan kerja dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu permasalahan yang ada di satuan kerja dapat dkomunikasikan secara baik dengan eselon terkait masing-masing kemudian dikonsultasikan dengan Biro Keuangan. Permasalahan yang menyangkut di satuan kerja dalam hal penyusunan laporan berkaitan langsung dengan laporan keuangan tingkat kementerian yang disusun oleh Biro Keuangan. Jika permasalahan yang ada di satua kerja harus segera dituntaskan, sehingga pengungkapan dalam laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. 2. Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL dalam penyusunan laporan keuangan, mencapai nilai 7.53. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan/dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMK No. 169/PMK.01/2012). KPPN dalam perannya sebagai pelaksana perbendaharaan, melaksanakan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan satuan kerja terkait sebagai komitmen untuk penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi data ini dilaksanakan setiap bulan. Selanjutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara KPKNL merupakan intansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang (Pasal 30, PMK No.170/PMK.01/2012). Dalam perannya sebagai pembina dalam pelayanan di bidang kekayaan negara, KPKNL memegang peran penting dalam penatausahaan dan administrasi kekayaan negara untuk satuan kerja di lingkup wilayah kerjanya. Setiap enam bulan sekali atau periode semester, satuan kerja dengan pihak KPKNL setempat melaksanakan rekonsilasi data barang milik negara. Selain itu dilaksanakan perhitungan atau penilaian kembali barang milik negara pada satuan kerja. Dalam hal peran dan komitmen tersebut,
41 maka hendaknya penyusunan laporan keuangan dapat lebih mudah dan dapat dijelaskan secara wajar. 3. Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan, mencapai nilai 7.60. Pada hasil penilaian tersebut dapat dikatakan hubungan antara satuan kerja dengan KPPN setempat melalui rekonsiliasi data cukup baik. Rekonsiliasi data tersebut untuk mendapatkan kesamaan data antara satuan kerja dan KPPN, dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi data tersebut menjadi dasar antara satuan kerja dan KPPN tidak memiliki perbedaan yang signfikan mengenai data keuangan di aplikasi keuangan masing-masing, 4. Rekonsiliasi data BMN antara satuan kerja dengan KPKNL setempat setiap semester, mencapai nilai 7.60. Hubungan yang baik antara satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi dengan KPKNL di daerah masing-masing mendapatkan apresiasi yang baik dari responden. Selama ini responden mendapatkan pelayanan yang baik dalam melaksanakan rekonsiliasi data barang milik negara. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut agar dihasilkan data barang milik negara yang dapat dinilai kewajarannya. Apabila setelah pemeriksaan BPK RI ditemukan adanya kekurangan data yang seharusnya dimasukkan dalam neraca maka pihak KPKNL berupaya membantu memperbaiki data tersebut dan melakukan rekonsiliasi ulang. 5. Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan, mencapai nilai 7.19. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengendalia eksternal terutama BPK RI sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan setelah disusun oleh satuan kerja, selanjutnya dilakukan review oleh pihak pengawas internal apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal penyajiannya. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh BPK RI. Kekurangan data atau adanya temuan mengindikasikan bahwa penyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja belum sepenuhnya melaksanakan pelaporan keuangan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, peran pengawas eksternal sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Faktor-faktor Ancaman (Threat) 1. Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan) yang terintergrasi dan saling berhubungan, mencapai nilai 6.75. Sistem aplikasi untk pembuatan laporan keuangan pemerintah ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memudahkan satuan kerja menyusun laporan keuangan dengan dokumen sumber yag tersedia. Hasil dari aplikasi tersebut dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan. Selama ini sistem aplikasi sebelum diterapkan basis akrual, dapat saling berhubungan satu sama lain. Dimulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan basis akuntansi yang sama dapat dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi sejak diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada sistem akuntansi pemerintah pusat maka terdapat banyak perubahan dalam sistem dan hal tersebut mengakibatkan sistem aplikasi
42
2.
3.
4.
5.
yang tidak dapat saling berhubungan dengan baik. Pada awal-awal diterapkannya basis akrual, terdapat ketidakcocokan data antara bagian keuangan dengan bagian perlengkapan/barang. Permasalahan tersebut diatasi dengan melakukan penjurnalan pada sistem aplikasi keuangan. Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan, mencapai nilai 6.59. Dukungan sistem aplikasi dari Kementerian Keuangan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundangan yang terkait masalah keuangan tidak seluruhnya dapat diakomodir atau penyelesaian masalah tersebut memerlukan waktu yang lama. Aplikasi laporan keuangan tersebut saling berhubungan satu sama lain yang menyebabkan jika terjadi permasalahan dalam satu aplikasi maka akan berimbas pada aplikasi yang lainnya. Oleh karena itu, perhatian satuan kerja terhadap aplikasi tersebut perlu lebih ditingkatkan. Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan mencapai nilai 6.81. Dukungan sistem aplikasi dari Kementerian Keuangan belum berjalan dengan baik. Update sistem aplikasi yang diberikan masih terkendala dalam penerapan mata anggaran yang ada. Setiap ada perubahan di peraturan perundangan belum sepenuhnya dapat diakomodasi. Perubahan yang dapat diakomodasi umumnya dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan semester I dan akhir tahun. Hal ini menyebabkan pernyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan, mencapai nilai 6.81. Peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan saat ini banyak digulirkan pemerintah. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Kementerian Keuangan berupaya untuk memberikan arahan dan petunjuk terhadap penyusunan laporan keuangan. Selain itu, sebagai akomodasi dari amanat rakyat untuk lebih transparansi dalam pelaporan keuangan maka perlu diterbitkan petunjuk penyusunan laporan keuangan. Seringkali petunjuk penyusunan laporan keuangan terbit akhir tahun menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Perubahan yang terjadi disebabkan adanya penyesuaian dalam bentuk laporan keuangan, baik format laporan dan isi yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan penyusun laporan keuangan di satuan kerja memerlukan waktu untuk mempelajari petunjuk tersebut sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah disarankan agar dalam menerbitkan aturan yang terkait laporan keuangan agar lebih memperhatikan tata waktu penyampain laporan keuangan. Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan, mencapai nilai 6.68. Sebagai upaya untuk lebih memudahkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan aplikasi terkait keuangan kepada penyusun laporan keuangan baik tingkat struktural maupun petugas operator. Sosialisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan saat ini dilaksanakan setahun sekali, begitu pula untuk
43 pejabat strukturalnya. Kementerian Keuangan menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi dilaksanakan oleh KPPN dan KPKNL setempat sesuai daerahnya masing-masing. Hal itu pun dilaksanakan jika ada peraturan dan aplikasi keuangan terbaru. Hal ini dinyatakan oleh responden masih dirasakan sangat kurang, minimal sosialisasi ataupun pelatihan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Materi yang diberikan adalah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku. 6. Bimbingan teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL, mencapai nilai 6.85. Pelaksanaan bimbingan teknis dirasakan sangat kurang oleh beberapa responden. Hal ini dikarenakan untuk satuan kerja di daerah diadakan hanya satu kali setahun oleh pembina keuangan dari Biro Keuangan, sedangkan oleh Kementerian Keuangan yang dikelola oleh KPPN dan KPKNL setempat sangat kurang. Biasanya dilaksanakan untuk mensosialisasikan aturan terbaru mengenai keuangan dan barang milik negara atau perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai aturan. Bimbingan teknis dirasakan cukup jika adanya penjelasan mengenai aturan keuangan yang menyangkut laporan keuangan sehingga tujuan dan sasarannya lebih efektif. 7. Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator, mencapai nilai 6.59. Peningkatan sumberdaya manusia terutama petugas operator keuangan melalui pelatihan dirasakan sangat diperlukan. Menurut responden selama ini pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi petugas operator masih dirasakan kurang, terutama untuk satuan kerja di daerah. Pelatihan yang selama ini diadakan oleh KPPN setempat belum maksimal, karena hanya dilaksanakan satu hari. Pelatihan yang selama ini dilaksanakan hanya untuk petugas operator tingkat eselon I di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Kementerian Keuangan berupa pelatihan trainer.
Sumber Daya Manusia Hasil pengukuran kusioner dari responden dapat dilihat bahwa usia petugas operator sangat beragam. Berdasarkan data kuesioner, petugas operator lingkup Badan Litbang dan Inovasi mayoritas memiliki usia antara 27–36 tahun sebanyak 40% dan berdasarkan jenis kelamin petugas operator didominasi oleh laki-laki. Sedangkan petugas dengan usia lebih dari 47 tahun masih banyak sekitar 29%. Hal ini dapat dikatakan bahwa regenerasi untuk petugas operator sudah lebih baik. Renegerasi petugas operator masih terhambat dalam pengadaan sumberdaya manusia yang masih mementingkan kepada tenaga non keuangan. Selama ini Badan Litbang dan Inovasi memerlukan sumber daya manusia yang berperan dalam penelitian pengembangan dan inovasi. Kebutuhan pegawai untuk bagian keuangan masih sangat rendah padahal dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sangat dibutuhkan. Pegawai bagian keuangan pada Badan Litbang dan Inovasi lebih banyak berusia di atas 50 tahun, dan belum ada pengganti jika terjadi purna tugas. Selama ini pengadaan SDM di bagian keuangan pada Badan Litbang dan Inovasi masih tergantung pada kebutuhan masing-masing satuan kerja. Jika pegawai bagian
44 keuangan telah memenuhi kapasitas yang ada maka tidak perlu ada penambahan pegawai. > 47 th 29%
17-26 th 2%
37-46 th 29% 27-36 th 40%
Gambar 4 Komposisi responden berdasarkan usia Latar belakang pendidikan digunakan sebagai salah satu faktor dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Latar belakang pendidikan petugas operator sangat beragam dari tingkat SLTA hingga Strata 2 (S2). Latar belakang pendidikan S1 sebanyak 39%, diantaranya S1 Kehutanan sebanyak 12 orang atau 18%, S1 Akuntansi sebanyak 8 orang atau 12%, dan pendidikan S1 lainnya sebanyak 6 orang atau 9%. Para petugas operator ini memiliki latar belakang pendidikan S1 yang beragam, dan sebagian kecil saja yang memiliki pendidikan sarjana ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 5. S2 10% S1 lain 9%
SMA 29%
S1 Hut 18%
S1 Akun 12%
Diploma 22%
Gambar 5 Komposisi responden berdasarkan latar belakang pendidikan Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap kuesioner yang dibagikan, bahwa latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor kelemahan
45 (weakness) dengan nilai bobot sebesar 6.66. Latar belakang pendidikan operator saat ini memiliki sebaran yang beragam. Latar belakang pendidikan petugas operator pada Badan Litbang dan Inovasi lebih banyak pada tingkat pendidikan di bawah sarjana dengan rincian tingkat pendidikan SMA sebanyak 29% dan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 22%. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah personil keuangan yang berlatar pendidikan akuntansi. Oleh karena itu perlu adanya formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan laporan keuangan. Menurut Datu dan Nawawi (2014) bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah disebabkan proses perekrutan yang tidak menargetkan semua segmen masyarakat, seleksi dan kemajuan PNS yang tidak didasarkan pada kapasitas kemampuan dan keterampilan dalam kompetisi yang adil dan terbuka. Tingkat kompetensi petugas operator lebih banyak pada pendidikan non akuntansi. Pendidikan akuntansi sangat dibutuhkan sebagai petugas operator karena telah memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan pelaporannya. Petugas operator yang ada mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi keuangan dan barang berdasarkan penunjukkan jabatan sebagai petugas operator. Pegawai yang ditunjuk sebagai petugas operator disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengoperasikan komputer atau mampu menggunakan aplikasi yang ada. Kebanyakan petugas operator, terutama berlatar pendidikan SMA merupakan petugas teknisi atau telah memiliki jabatan bukan sebagai petugas operator. Oleh sebab itu, kemampuan dan kompetensi petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan sangat rendah. Laporan keuangan yang disusun oleh petugas operator yang ditunjuk tersebut kurang dapat mengungkapkan sesuai keadaan yang sebenarnya. Menurut Wati et al. (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Petugas operator pada Badan Litbang dan Inovasi memiliki masa kerja yang sudah cukup lama terutama pada masa kerja lebih dari 11 tahun sebanyak 53%. Hal ini menandakan bahwa pegawai yang menjadi pegawai tetap telah lama mengabdi pada Badan Litbang dan Inovasi. Masa kerja tersebut dihitung berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan. <5 th 15% >= 11 th 53%
5-10 th 32%
Gambar 6 Komposisi responden berdasarkan masa kerja
46
Sejak tahun 2005 telah dibentuk Sistem Akuntansi Instansi dengan perangkatperangkatnya seperti petugas Aplikasi Keuangan dan petugas Aplikasi BMN sebagai salah satu personil dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam perkembangannya, pemenuhan kebutuhan petugas operator keuangan dan barang milik negara tersebut sangat diperlukan. Setiap tahun petugas operator tersebut dibutuhkan minimal 3 orang per tiap satuan kerja, diperlukan untuk masing-masing tenaga administrasi keuangan, barang dan persediaan. Kebutuhan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh satuan kerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, satuan kerja menunjuk pegawai yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Selain itu pegawai tersebut mampu menggunakan aplikasi berbasis Windows, sedangkan tidak semua pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Oleh karena itu, jabatan operator baik keuangan, barang maupun persediaan pada satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi baru menjalani posisi tersebut antara 5 – 10 tahun, dan masih banyak yang berada di bawah 5 tahun. Seringnya penggantian posisi atau mutasi petugas terjadi pada beberapa satuan kerja. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pelaporan keuangan sehingga sering terjadi temuan pada saat pemeriksaan baik oleh pengawas interal maupun eksternal.
5-10 th 53%
>= 11 th 4%
<5 th 43%
Gambar 7 Komposisi responden berdasarkan lamanya jabatan operator Sistem Akuntansi Instansi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Aplikasi keuangan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah aplikasi yang telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi yang terdiri dari aplikasi keuangan (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual atau SAIBA), aplikasi barang (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK-BMN) dan aplikasi barang persediaan (Aplikasi Barang Persediaan). Aplikasi-aplikasi tersebut dibuat oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh seluruh kementerian negara dan lembaga.
47 Pada kenyataannya di lapangan, aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah belum terintegrasinya antar aplikasi untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya permasalahan aplikasi yang menggunakan basis akrual yang berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Aplikasi sebelumnya lebih mudah digunakan (friendly) bagi user atau pengguna, karena masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual base). Pada aplikasi terutama aplikasi SAIBA, yang menggunakan basis akrual tersebut, terdapat perintah penjurnalan yang bagi pengguna yang bukan dari akuntansi akan menyulitkan. Penjurnalan yang ada terdiri dari jurnal neraca, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Masing-masing penjurnalan memiliki fungsi yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya. Penilaian responden terhadap faktor-faktor eksternal didapatkan hasil bahwa sistem aplikasi penyusun laporan keuangan yang terintegrasi dan berhubungan mendapat penilaian sebesar 6.75 dan dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan mendapat nilai sebesar 6.59 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sistem aplikasi penyusun laporan keuangan masih sangat rendah dan menjadi suatu ancaman dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Juwita (2013 bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliani et al. (2010) bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi akuntansi berbasis akrual saat ini telah dupayakan untuk dimengerti oleh petugas operator dengan memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Kemudahan tersebut seperti terintergrasinya aplikasi perencanan anggaran dengan aplikasi pelaksanaan anggaran hingga kepada aplikasi pelaporan keuangan. Penggunaan aplikasi tersebut perlu didukung pula dengan penyempurnaan-penyempurnaan di dalamnya. Penyempurnaan yang saat ini berlangsung adalah penggunaan aplikasi berbasis elektronik melalui jaringan internet. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan telah dilakukan pengoperasiannya melalui jaringan internet. Jaringan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan baik oleh kementerian negara dan lembaga, maupun oleh Kementerian Keuangan selaku penyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem jaringan tersebut akan mendapatkan hasil lapora keuangan yang lebih wajar dan berkualitas. Implementasi akuntansi berbasis akrual perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal akuntansi terutama penyusunan laporan keuangan. Dalam hal kebijakan, penilaian responden terhadap dukungan kebijakan di bidang akuntansi mendapatkan apresiasi sebesar 6.81 (Tabel 9). Penilaian responden tersebut berdasarkan pengalaman dalam menangani laporan keuangan. Responden menilai bahwa dukungan kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi dukungan tersebut dirasakan sangat kurang atau menjadi ancaman jika pemerintah tidak berupaya keras dalam memberikan solusinya. Dukungan kebijakan pemerintah dirasakan sebagai ancaman jika kebijakan yang terkait dengan penyusunan keuangan diterbitkan pada saat akhir
48 tahun anggaran. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan dari petugas operator yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai akuntansi, terutama akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2015. Petugas operator pada Badan Litbang dan Inovasi memiliki kompetensi yang berbeda-beda mengenai akuntansi yang disebabkan latar belakang pendidikan dan masa kerja sebagai petugas operator yang berbeda-beda. Laporan keuangan yang dihasilkan selama ini antara satuan kerja berbeda pengungkapannya, walaupun ada format penyusunan laporan keuangan dari Kementerian Keuangan. Penyajian laporan keuangan yang seragam sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan setiap satuan kerja. Kondisi saat ini, petugas operator yang memiliki kompetensi akuntansi sangat terbatas, sehingga perlu diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan pada PP Nomor 71 tahun 2010. Pada Badan Litbang dan Inovasi, petugas operator sangat memerlukan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan. Penilaian responden terhadap faktor eksternal terdapat ancaman sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan mencapai nilai 6.68 dan bimbingan teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL mendapat nilai 6.85 (terlihat pada Tabel 9). Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis dan sosialisasi sangat jarang dilaksanakan bagi petugas operator yang memiliki latar belakang non akuntansi maupun yang baru ditunjuk sebagai petugas operator. Saat ini bimbingan tekni dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada saat pembuatan laporan keuangan periode semester atau tahunan saja. Hal itu pun dibarengi dengan terbitnya kebijakan baru yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
Penilaian Pembobotan Faktor Internal dan Faktor Eksternal Setelah pengelompokkan faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman, maka dilakukan pembobotan terhadap nilai yang telah dihitung dengan peringkat (rating) dengan hasil tersaji pada Tabel 10.
49 Tabel 10 Penilaian pembobotan faktor internal Faktor Internal
Faktor No.
Rata-rata
Penyesuaian Bobot (%) Nilai Rata-rata (B/Xsi)*BS
Urgensi (rating)
Bobot x Rating
Kekuatan (Strength )
7 8 9 10 11 12 Faktor No.
2.76 10.62 2.41 9.26 2.35 9.03 2.59 9.94 2.38 9.15 2.53 9.71 15.03 Penyesuaian Bobot (%) Nilai Rata-rata (B/Xwi)*BW
3.41 3.26 3.38 3.41 3.38 3.40
Faktor Internal
7.76 7.41 7.35 7.59 7.38 7.53 Total S (Xsi) Rata-rata
0.36 0.30 0.31 0.34 0.31 0.33 1.95 Bobot x Rating
Kelemahan (Weakness )
1 2 3 4 5 6
6.66 6.79 6.69 6.82 6.97 7.07 Total W (Xwi) Xi=(Xsi+Xwi) Bs=(Xsi/Xi)*100% Bw=(Xwi/Xi)*100%
1.66 1.79 1.69 1.82 1.97 2.07 11.01 26.04
6.38 6.89 6.49 7.00 7.57 7.96
Urgensi (rating) 3.46 3.51 3.46 3.21 3.44 3.43
0.22 0.24 0.22 0.22 0.26 0.27 1.44 3.39
57.71 42.29
Sumber: Data diolah (2016)
Dari hasil pembobotan pada elemen-elemen SWOT tersajikan bahwa faktor kekuatan yang memiliki nilai rata-rata (benchmark) paling tinggi adalah kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan, dengan nilai rata-rata 7.76. Hal ini menurut penilaian responden merupakan salah satu faktor kekuatan yang utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa kerjasama antara operator dalam rekonsiliasi data antara bagian keuangan dan perlengkapan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan. Setiap satker lingkup Badan Litbang dan Inovasi selama ini memiliki rekonsiliasi internal yang memiliki kerjasama yang baik antar bagiannya sehingga data-data yang direkonsiliasi internal hasilnya akan sesuai dengan KPPN dan KPKNL setempat. Selama ini rekonsiliasi internal di masing-masing satuan kerja tidak mengalami hambatan, tetapi perlu diketahui pula bahwa responden yang menilai jika hal ini dibarengi dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pradono dan Basukianto (2015) bahwa semakin baik intensitas rekonsiliasi makan akan semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD. Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Permasalahan yang ada saat ini tidak semua satuan kerja memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini terlihat pada faktor kelemahan urutan kelima mengenai tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan keuangan. Nilai rata-rata yang diberikan responden sebesar 6.97. Hal ini
50 menunjukkan bahwa responden menilai dukungan sarana dan prasarana masih kurang untuk dipenuhi dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu pula terdapat kelemahan lain yang harus diperhatikan bagi pemangku kebijakan yaitu latar belakang pendidikan operator yang berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan kompetensi operator. Latar belakang pendidikan mencapai nilai rata-rata 6.66 merupakan nilai terendah dalam faktor kelemahan yang ada. Latar belakang pendidikan yang ada sesuai hasil penilaian responden pada umumnya adalah sarjana, tetapi tidak sesuai dengan tupoksi yang diinginkan yaitu sarjana ekonomi. Pemenuhan posisi operator yang berasal dari sarjana ekonomi terutama jurusan akuntansi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas karena lulusan dengan jurusan akuntansi tersebut memiliki dasar dalam pengetahuan tentang akuntansi terutama akuntansi pemerintah. Apabila pemenuhan kualifikasi ini berhasil, maka satuan kerja dapat menekan biaya anggaran untuk pelatihan dan pendidikan atau peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan yang diperlukan hanya kegiatan sosialisasi pengenalan aplikasi terkait laporan keuangan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator dalam tabel mencapai nilai 6,79. Menurut penilaian responden, bahwa tingkat pengetahuan dan kompetensi berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan petugas operator. Pengetahuan dan kompetensi tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan serta adanya tugas dan jabatan yang jelas bagi operator untuk menyusun laporan keuangan. Kompetensi petugas operator saat ini menjadi salah satu kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini ditandai dengan adanya temuan pemeriksaan BPK RI yang menyatakan terdapat BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang diakibatkan kurang pahamnya petugas pengelola aset dalam prosedur pencatatan dan penggolongan aset tetap (LHP BPK RI atas LK 2014). Oleh karena itu, kelemahan dalam bidang administrasi pengelolaan barang harus segera ditingkatkan, dengan melalui pendidikan dan pelatihan, maupun dengan bimbingan teknis. Pendampingan dalam hal pengelolaan aset dapat dilakukan melalui bantuan pendampingan dari KPKNL setempat. Selanjutnya faktor kelemahan kedua terendah adalah kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator. Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator dengan nilai rata-rata 6.69. Pada satuan kerja, jabatan operator diisi atau diduduki oleh staf yang mempunyai jabatan sebagai teknisi litkayasa atau analisis kepegawaian. Hal ini dikarenakan formasi jabatan yang ada kurang diisi oleh pegawai dengan kualifikasi yang sesuai sebagai tenaga operator. Faktor peluang (opportunity) yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan dan rekonsiliasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester dengan masing-masing nilai sama yaitu 7.60 (terlihat pada Tabel 11). Peluang tersebut sangat besar pengaruhnya dalam penyusunan laporan keuangan. Data keuangan yang sesuai antara KPPN dengan satuan kerja, begitu pula data barang milik negara antara KPKNL dengan satuan kerja, akan mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini memberikan peluang bagi petugas operator di tingkat satuan kerja untuk lebih teliti dan seksama dalam penyajian data-data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu data-data lain yang berhubungan dengan laporan keuangan seperti perubahan organisasi atau
51 kebijakan akuntansi yang berubah dalam hal rekonsiliasi. Mulai tahun 2016, pemerintah menerapkan pelayanan rekonsiliasi dengan berbasis online. Rekonsiliasi berbasis online ini diharapkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) akan semakin akurat, akuntabel dan transparan. Sistem rekonsiliasi berbasis online digunakan untuk membantu satuan kerja kementerian negara dan lembaga dan KPPN serta kanwil DJPB memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dari tingkat satuan kerja hingga tingkat kementerian. Sistem rekonsiliasi berbasis online tersebut dinamakan e-rekon laporan keuangan6. Tabel 11 Penilaian pembobotan faktor eksternal Faktor Eksternal Faktor No.
Peluang (Opportunity )
8 9 10 11 12
Faktor Eksternal Faktor No.
Ancaman (Threat )
1 2 3 4 5 6 7
Rata-rata
7.24 7.53 7.60 7.60 7.19 Total O (XOi) Rata-rata
6.75 6.59 6.81 6.81 6.68 6.85 6.59 Total T (XTi) Xi=(XOi+XTi) BO=(XOi/Xi)*100% BT=(XTi/Xi)*100%
Penyesuaian Bobot (%) Nilai Rata-rata (B/Xoi)*B O 2.24 9.87 2.53 11.17 2.60 11.49 2.60 11.49 2.19 9.68 12.16 Penyesuaian Bobot (%) Nilai Rata-rata (B/Xti)*BT 1.75 1.59 1.81 1.81 1.68 1.85 1.59 10.49 22.65
7.73 7.01 7.99 7.99 7.40 8.18 7.01
Urgensi (rating)
Bobot x Rating
3.38 3.37 3.29 3.37 3.35
0.33 0.38 0.38 0.39 0.32 1.80 Bobot x Rating
Urgensi (rating) 3.49 3.43 3.38 3.28 3.26 3.25 3.35
0.27 0.24 0.27 0.26 0.24 0.27 0.24 1.55 3.35
53.70 46.30
Sumber: Data diolah (2016) Faktor ancaman (threat) yang memiliki nilai terendah adalah dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan dan pelatihan trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator dengan nilai masing-masing sebesar 6.59. Ancaman tersebut berkaitan dengan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan yang penyempurnaannya terkadang sangat terlambat. Hal ini yang sering terjadi sehingga merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara mulai tahun 2016 mulai menerapkan sistem rekonsiliasi berbasis online yang membantu satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan transparan.
6
Sumber: Dirjen Perbendaharaan, No.S-4841/PB/2016, tanggal 14 Juni 2016
52 Pelatihan untuk tenaga instruktur (trainer) tingkat Eselon I jarang dilakukan, baik oleh kementerian sendiri maupun dari kementerian keuangan. Hal ini mengakibatkan semakin banyak petugas operator memiliki kompetensi dan pengetahuan yang sangat kurang mengenai akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan menjadi dinilai kurang wajar dalam pengungkapannya. Sejak tanggal 1 Januari 2015, pemerintah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara dan lembaga. Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan sesuatu hal yang baru bagi petugas operator, terutama bagi yang menangani laporan keuangan. Latar belakang pendidikan petugas operator yang bukan berasal dari akuntansi, dapat menyulitkan petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntansi berbasis akrual yang diterapkan, lebih mengedepankan penggunaan jurnal akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan jurnal akuntansi harus sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi keuangan yang berlaku umum.
Perumusan Strategi melalui Analisis SWOT Dalam penentuan prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT, maka selanjutnya dilakukan interaksi kombinasi faktor internal dan eksternal. Perumusan strategi tersebut berdasarkan matriks interaksi SWOT seperti pada Tabel 12. Tabel 12 Matriks interaksi kombinasi faktor internal – eksternal (SWOT) Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (Strenght) 1. Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan 2. Kemudahan dalam memperoleh data-data bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN) 3. Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku 4. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP 5. Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja
Kelemahan (Weakness) 1. Latar belakang pendidikan operator 2. Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator 3. Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator 4. Masa kerja operator hingga sekarang 5. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan keuangan 6. Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan Bobot: 1.44
53 6.
Peluang (Opportunity) 1. Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan 2. Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL terhadap penyusunan laporan keuangan 3. Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan 4. Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester 5. Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan Bobot: 1.80
Ancaman (Threat) 1. Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) yang terintegrasi dan berhubungan 2. Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan 3. Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan 4. Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan 5. Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan 6. Bimbingan Teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL 7. Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator Bobot: 1.55 Sumber: Data diolah (2016)
Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan Bobot: 1.95 Strategi SO 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak. (S1, O1, S2, O2) 2. Peningkatan komitmen dan partisipasi petugas dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. (S5, O2, S4, O5) 3. Peningkatan kinerja pegawai melaksanakan rekonsiliasi dan penyampaian laporan sesuai tata waktu yang ditentukan (S3, O3, S5, O4) Bobot: 3.75
Strategi ST 1. Peningkatan sistem aplikasi laporan keuangan dan penanganan permasalahan aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (T2, S4) 2. Peningkatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan meningkatkan kinerja dan komitmen pegawai (S4, T5, S6, T6)
Bobot: 3.50
Strategi WO 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama petugas operator dan peningkatan peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap laporan keuangan (S1, W1, W2) 2. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan bagi petugas operator melalui pendampingan dari pihak eksternal (KPPN dan KPKNL) (O2 W2), 3. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai (W5, O3, O4) Bobot: 3.24 Strategi WT 1. Pengadaan pegawai dengan kualifikasi tertentu yang memiliki kompetensi sehingga sesuai dengan tupoksi jabatan diperlukan sebagai penyusun laporan keuangan dan adanya regenerasi petugas operator. (W1, W2, T1, T2) 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang memiliki aplikasi penyusun laporan keuangan yang terintegrasi dan dukungan sistem yang baik. (W5, T1, T2) 3. Peningkatan peranan dan tanggungjawab pimpinan bagi penyusun laporan keuangan. (W6, T5) Bobot: 2.99
54 Berdasarkan hasil interaksi kombinasi antara strategi internal dan eksternal tersebut didapatkan tingkatan prioritas strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pada Tabel 15. Tabel 13 Prioritas strategi Prioritas I II III IV
Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity) Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threat) Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity) Kelemahan (Weakness) – Ancaman (Threat)
Bobot Nilai 3.75 3.50 3.24 2.99
Sumber: Data diolah (2016)
Hasil interaksi IFAS dan EFAS menghasilkan strategi mempunyai bobot nilai paling tinggi yaitu Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity) atau SO yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kondisi ini menguntungkan instansi Badan Litbang dan Inovasi yang memiliki kekuatan lebih besar daripada kelemahannya. Sedangkan untuk faktor eksternal, peluang yang dihasilkan lebih besar daripada ancamannya dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Perumusan strategi yang didapat dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal menghasilkan strategi prioritas Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity) yang terlihat dalam Tabel 16. Tabel 14 Strategi prioritas kekuatan (Strength) – peluang (Opportunity) 1.
2.
3. 4.
5. 6.
1. 2. 3.
Kekuatan (Strength) Peluang (Opportunity) Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara 1. Koordinasi antara Biro Keuangan dan operator SAIBA, SIMAK BMN dan satuan kerja dalam penyusunan laporan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan keuangan laporan keuangan 2. Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL Kemudahan dalam memperoleh data-data terhadap penyusunan laporan keuangan bahan penyusunan laporan keuangan 3. Rekonsiliasi data antara KPPN setempat (data perencanaan, keuangan dan BMN) dengan satuan kerja setiap bulan Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan 4. Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja aturan yang berlaku dan KPKNL setempat setiap semester Penyusunan laporan keuangan sesuai 5. Peran pengendalian eksternal terhadap dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 laporan keuangan Tahun 2010 tentang SAP Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity) Peningkatan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak baik keuangan maupun perlengkapan serta pihak internal dan eksternal instansi. Peningkatan komitmen dan partisipasi petugas dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Peningkatan kinerja pegawai melaksanakan rekonsiliasi dan penyampaian laporan sesuai tata waktu yang ditentukan.
Sumber: Data diolah (2016)
55
Berdasarkan hasil penentuan strategi SO merupakan strategi yang terbaik dimana nilai pembobotannya tertinggi di antara strategi alternatif yang lain, tetapi strategi yang lain dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Strategi yang lain tersebut dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan oleh pemangku kebijakan atau pengambil keputusan. Strategi yang lain tersebut dapat menunjang strategi utama yang terbaik. Penentuan strategi utama tersebut perlu dilakukan pengkajian selanjutnya untuk menentukan program-program yang dapat menunjang dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain hal tersebut, pengambil keputusan atau pemangku kebijakan perlu mengetahui program-program yang akan diambil sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Sinergi antara program pemerintah dengan program yang dilaksanakan kementerian, selanjutnya diturunkan menjadi program Badan Litbang dan Inovasi, harus sejalan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Penentuan prioritas kebijakan selanjutnya untuk menentukan langkah selanjutnya dilakukan penelitian dengan melakukan perumusan strategi dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).
Perumusan Strategi Kebijakan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Langkah selanjutnya dalam penentuan rancangan strategi yang terbaik dilakukan penentuan rating terhadap strategi yang dihasilkan dari hasil pembobotan antara strategi yang dihasilkan pada matriks SWOT. Penentuan strategi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Analisis QSPM tersebut digunakan untuk menentukan daya tarik beberapa strategi yang berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dapat dimanfaatkan atau diperbaiki. Untuk penentuan strategi tersebut diperlukan intuisi dari pemegang kebijakan atau pengambil keputusan yang memiliki wewenang. Sesuai hasil penilaian dari pejabat sebagai pengambil keputusan tersebut, dapat dihasilkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil kombinasi dari berbagai faktor baik internal dan eksternal, dihasilkan beberapa faktor utama dari empat matriks kombinasi. Keempat strategi tersebut adalah: 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama petugas operator sesuai kriteria dan pendidikan serta peningkatan peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap laporan keuangan. 2) Peningkatan sistem aplikasi laporan keuangan dan penanganan permasalahan aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 3) Peningkatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan meningkatkan kinerja dan komitmen pegawai. 4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak baik keuangan maupun perlengkapan serta pihak internal dan eksternal instansi. Keempat strategi tersebut dinilai oleh pejabat yang berkepentingan sebagai pengambil keputusan pada intansi Badan Litbang dan Inovasi. Penilaian melalui
56 kuesioner penilaian analisis QSPM yang telah disediakan dengan mencantumkan empat strategi kebijakan yang telah dinilai melalui analisis SWOT. Penilaian berdasarkan kenyataan di lapangan dan sesuai dengan tujuan penelitian dan selama ini dilaksanakan di instansi Badan Litbang dan Inovasi. Tabel 15 Matriks perencanaan strategis kuantitatif
No
QSPM MATRIX
1 2 3 4 5
FAKTOR KUNCI KEKUATAN (STRENGTH) Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan Kemudahan dalam memperoleh data-data bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN) Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja
6 Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan KELEMAHAN (WEAKNESS) 1 Latar belakang pendidikan operator 2 Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator 3 Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator 4 Masa kerja operator hingga sekarang Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan 5 keuangan 6 Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Strategi 1 Strategi 2 Peningkatan Peningkatan sistem kapasitas sumber daya aplikasi laporan manusia petugas keuangan dan operator dalam penanganan penyusunan laporan permasalahannya keuangan
PELUANG (OPPORTUNITY) Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL terhadap penyusunan laporan keuangan Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan ANCAMAN (THREAT) Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) yang terintegrasi dan berhubungan Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan Bimbingan Teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator
Sumber: Data diolah (2016)
Weight AS
TAS
AS
TAS
0.08
4
0.33
3
0.25
0.08 0.08
4
0.32
4
0.32
4
0.33
3
0.25
0.08 0.08 0.08
3
0.25
3
0.25
4
0.33
3
0.25
4
0.33
4
0.33
0.08 0.09 0.08 0.08
3
0.25
3
0.25
3
0.26
3
0.26
2
0.17
2
0.17
3
0.24
3
0.24
0.08
3
0.25
3
0.25
0.08
3
0.25
3
0.25
0.08
3
0.25
3
0.25
0.08 0.08
3
0.25
3
0.25
4
0.33
4
0.33
0.08 0.08
4
0.34
4
0.34
3
0.25
3
0.25
0.09
3
0.26
3
0.26
0.09
4
0.34
4
0.34
0.08
2
0.17
2
0.17
0.08
2
0.16
2
0.16
0.08
2
0.16
2
0.16
0.08 0.08
2
0.16
2
0.16
4
0.33 6.33
3
0.25 6.00
57 Tabel 16 Matriks perencanaan strategis kuantitatif (lanjutan)
No
QSPM MATRIX
1 2 3 4 5
FAKTOR KUNCI KEKUATAN (STRENGTH) Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan Kemudahan dalam memperoleh data-data bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN) Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja
6 Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan KELEMAHAN (WEAKNESS) 1 Latar belakang pendidikan operator 2 Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator 3 Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator 4 Masa kerja operator hingga sekarang Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan 5 keuangan 6 Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Strategi 3 Strategi 4 Peningkatan Peningkatan sosialisasi, pelatihan koordinasi dan dan bimbingan teknis kerjasama berbagai penyusunan laporan pihak keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010
PELUANG (OPPORTUNITY) Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL terhadap penyusunan laporan keuangan Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan ANCAMAN (THREAT) Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) yang terintegrasi dan berhubungan Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan Bimbingan Teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator
Weight AS
TAS
AS
TAS
0.08
2
0.17
4
0.33
0.08 0.08
3
0.24
4
0.32
3
0.25
3
0.25
0.08 0.08 0.08
3
0.25
3
0.25
2
0.17
3
0.25
3
0.25
3
0.25
0.08 0.09 0.08 0.08
3
0.25
3
0.25
3
0.26
3
0.26
2
0.17
2
0.17
3
0.24
3
0.24
0.08
3
0.25
3
0.25
0.08
2
0.17
3
0.25
0.08
2
0.17
2
0.17
0.08 0.08
2
0.17
2
0.17
2
0.16
3
0.25
0.08 0.08
2
0.17
3
0.25
2
0.17
2
0.17
0.09
3
0.26
3
0.26
0.09
2
0.17
3
0.26
0.08
2
0.17
2
0.17
0.08
2
0.16
2
0.16
0.08
2
0.16
2
0.16
0.08 0.08
2
0.16
2
0.16
3
0.25 4.83
3
0.25 5.50
Sumber: Data diolah (2016)
Berdasarkan hasil perhitungan atas penilaian responden dengan menggunakan analisis QSPM pada Tabel 5, didapatkan strategi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh instansi Badan Litbang dan Inovasi adalah strategi pertama. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terutama petugas operator sesuai kriteria dan pendidikan serta peran dan tanggungjawab pimpinan terhadap Laporan Keuangan menempati posisi tertinggi dengan nilai total daya tarik (TAS) sebesar 6.65. Strategi lainnya dapat dilihat pada Tabel 19.
58
Tabel 17 Hasil penilaian TAS atas matriks perencanaan strategis kuantitatif No.
Uraian Strategi
1
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan 2 Peningkatan sistem aplikasi laporan keuangan dan penanganan permasalahannya 3 Peningkatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 4 Peningkatan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak Sumber: Data diolah (2016)
Nilai TAS 6.33 6.00 4.83
5.50
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis QSPM tersebut, maka ditentukan trategi yang memiliki nilai tertinggi untuk digunakan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas laporan keuangan yaitu strategi “Peningkatan sumber daya manusia petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan”. Sedangkan untuk ketiga strategi lainya dapat diupayakan untuk dilaksanakan disesuaikan dengan tata waktu yang ditentukan oleh pengambil kebijakan. Selain itu, strategi yang lainnya tersebut dapat dibuat prioritas pelaksanaannya untuk menentukan strategi yang mana yang hendak didahulukan untuk dilaksanakan atau dapat dilaksanakan berbarengan dengan strategi utama. Pelaksanaan strategi yang lain dapat dilaksanakan antara strategi utama dengan strategi lain yang memiliki hubungan timbal balik. Strategi peningkatan sumber daya manusia petugas operator dilaksanakan bersamaan dengan strategi peningkatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis.
Perancangan Program Kelanjutan dari penentuan strategi dan untuk melaksanakan strategi utama yang telah ditentukan dalam analisis QSPM, maka perlu disusun rumusan strategi ke dalam pelaksanaan kebijakan operasional dalam bentuk pedoman atau acuan pelaksanaan strategi. Kebijakan operasional tersebut merupakan acuan untuk memberikan arahan pada program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber daya yang ada. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Perancangan program tersebut disajikan dalam Tabel 20.
59 Tabel 18 Perancangan strategi, kebijakan, program dan kegiatan Strategi
Kebijakan
Peningkatan sumber daya manusia petugas operator dalam penyusunan laporan keuangan
Pencapaian rencana program dan kegiatan litbang dan tranparansi keuangan K/L
Program 1.
Peningkatan sumberdaya manusia dengan kualifikasi ekonomi
Kegiatan 1.
2.
3.
2.
Peningkatan peran dan tanggungjawab pimpinan
Pengadaan SDM berlatar belakang akuntansi Formasi jabatan operator keuangan Pemberian beasiswa jenjang S1 Akuntansi
Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan kepada Kepala Balai lingkup Badan Litbang dan Inovasi
Penanggung Jawab Sekretaris Badan
Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Ortala
Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Sumber: Data diolah (2016) Peningkatan sumber daya manusia dengan kualifikasi atau latar belakang sarjana ekonomi serta peran dan tanggungjawab pimpinan merupakan salah satu titik kritis (critical point) yang harus segera dilakukan oleh Sekretaris Badan dengan memberikan wewenang membuat formasi jabatan operator keuangan dan memberikan pembinaan kepada kepala satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi. Menurut Trivellas et al. (2015) menyatakan bahwa karyawan yang dilengkapi dengan kompetensi yang tinggi terbukti menghasilkan hasil kerja yang semakin meningkat. Hasil pekerjaan mencerminkan tingkat profesionalisme, kerjasama tim, komunikasi, iklim internal hubungan interpersonal dan flesibilitas kerja. Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, selama ini di masing-masing satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi, masih terdapat operator keuangan yang bukan berasal dari sarjana ekonomi atau memiliki jabatan bukan sebagai operator keuangan tetapi ditugaskan sebagai tenaga operator. Penentuan jabatan yang jelas dan pengadaan tenaga operator dengan latar belakang yang sesuai sangat diperlukan dalam menangani laporan keuangan. Peningkatan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pelatihan maupun bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Petugas operator yang ada saat ini di masing-masing satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Selanjutnya dalam hal perekrutan atau pengadaan pegawai yang sesuai dengan kriteria sebagai petugas operator, Badan Litbang dan Inovasi hanya menerima pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini untuk mempermudah dalam penentuan tugas pokok dan fungsi sebagai petugas operator.
60 Dalam hal penyusunan laporan keuangan yang berkualitas ditekankan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diungkapkan secara wajar. Pengungkapan secara wajar selama ini disusun oleh operator keuangan sendiri, kurang didukung oleh pimpinan di atasnya. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan kurang dapat dinilai kewajarannya. Penyampaian keterangan yang ada di dalam laporan keuangan kurang didukung oleh bukti-bukti yang faktual dan kurang diungkapkan secara wajar oleh pimpinan selaku kepala kantor. Dalam hal kegiatan dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab pimpinan, Sekretaris Badan segera melaksanakan pembinaan kepada kepala satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi dengan melaksanakan sosialisasi petunjuk penyusunan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi yang semakin baik dapat segera terwujud dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut secara berkala. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan minimal satu kali setahun dengan penanggung jawab Kepala Bagian Keuangan dan Umum, dan untuk pengadaan pegawai dan pembuatan formasi jabatan serta masa jabatan operator dapat dilaksanakan dengan penanggungjawab Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Ortala. Penyusunan laporan keuangan juga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Dukungan dan kerjasama dari pihak internal dapat diwujudkan dengan adanya bantuan data-data penunjang laporan keuangan seperti data perencanaan keuangan, data hibah, data Barang Milik Negara, dan data lainnya yang diharapkan membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan dukungan dan kerjasama dari pihak eksternal adalah bimbingan teknis dan sosialisasi, pengawasan internal dan eksternal kementerian dalam penyusunan laporan keuangan. Bimbingan teknis serta sosialisasi didapatkan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan. Pengawasan internal berupa review laporan keuangan oleh Inspekorat Jenderal yang membantu dalam penyempurnaan laporan keuangan. Pengawasan eksternal berasal dari audit BPK RI untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penentuan Kegiatan Setelah strategi dan program ditentukan maka dilakukan penentuan kegiatan yang sesuai dengan capaian program dan hasil keluaran. Kegiatan tersebut sesuai dengan keluaran yang dihasilkan yaitu menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas. Program kerja yang dilaksanakan antara lain: 1. Program peningkatan sumber daya manusia dengan kualifikasi sarjana ekonomi, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan pengadaan sumber daya manusia (SDM) berlatar pendidikan akuntansi, dengan penanggung jawab Sekretaris Badan. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian. Kebutuhan formasi pegawai negeri yang berlatar belakang ekonomi khususnya akuntansi, baik dari diploma maupun sarjana berdasarkan pengajuan dari satuan kerja yang
61 membutuhkan. Pengadaan tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahun, dengan catatan tidak semua satuan kerja dapat dipenuhi kebutuhan pegawai tersebut. Menurut Kartasasmita (1997) penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk memperoleh komposisi/susunan/struktur Pegawai Negeri Sipil yang tepat dalam hal jabatan, pangkat, kompetensi, jumlah, sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi dalam organisasi publik/pemerintah. Selama ini banyak satuan kerja memiliki tenaga operator keuangan bukan berlatar pendidikan ekonomi terutama akuntansi. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap teori akuntansi yang menjadi latar belakang penyusunan laporan keuangan sangat lemah dan menjadi kurang akuratnya dalam pengungkapan laporan keuangan. Selain itu, penerapan basis akrual yang dimulai tahun 2015, menyebabkan pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi kurang maksimal dan belum pahamnya sistem akutansi sektor publik sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Kegiatan pengadaan sumber daya manusia untuk posisi jabatan petugas operator dilakukan bersama Biro Kepegawaian dengan anggaran yang berasal dari anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. b. Kegiatan menentukan kebutuhan formasi jabatan operator keuangan dengan usulan formasi pegawai dari masing-masing satuan kerja yang membutuhkan tenaga operator baik keuangan maupun perlengkapan. Penanggungjawab Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Ortala. Kebutuhan formasi jabatan operator ditentukan pula dengan ketersediaan anggaran yang ada di Biro Kepegawaian. Perlunya peta jabatan operator keuangan harus segera dilaksanakan. Pada satuan kerja di daerah masih terdapat operator keuangan dijabat oleh pegawai bagian kepegawaian, atau teknisi litkayasa yang diperbantukan. Hal ini menyebabkan laporan keuangan kurang diyakini kewajarannya. Pemangku kebijakan harus segera melakukan restrukturisasi bagian keuangan atau bagian tata usaha yang menangani keuangan untuk menentukan posisi operator keuangan. Menurut Yatim (2014) analisis jabatan perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan beban kerja yang dibutuhkan dalam penyusunan formasi pegawai negeri. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyusunan formasi pegawai negeri antara lain: komitmen manajemen, kebijakan pemerintah, sumber daya perencana kepegawaian, sistem informasi SDM (SIMPEG) dan anggaran. c. Kegiatan pemberian beasiswa jenjang pendidikan S1 jurusan akuntansi untuk petugas operator. Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas operator yang ada saat ini. Petugas operator yang diberikan beasiswa diutamakan bagi yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA dan Diploma. 2. Program peningkatan peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap laporan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan kepada Kepala Balai lingkup Badan Litbang dan Inovasi. Kegiatan ini bertujuan adanya pemahaman oleh Kepala Balai
62 terhadap penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, adanya tanggung jawab jabatan sebagai Kepala Balai terhadap laporan keuangan pada satuan kerjanya masing-masing. Selama ini pemahaman pimpinan terutama Kepala Balai tentang penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan wajar belum seluruhnya optimal sehingga masih terdapat laporan keuangan yang kurang dinilai kewajarannya. Hal ini menyebabkan pengungkapan laporan keuangan di tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian kurang maksimal dan tidak full disclosure. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan untuk Kepala Balai sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Seorang pimpinan yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dapat menimbulkan dan memberikan rasa tanggung jawab serta mendorong kreativitas para bawahan untuk bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi meningkat. Kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan kepada Kepala Balai lingkup Badan Litbang dan Inovasi berasal dari anggaran Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama tiga hari yang dipimpin oleh Sekretariat Badan. Narasumber kegiatan berasal dari Biro Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan dari Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pengendali Eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, diadakan di bulan Februari. Materi yang diberikan adalah kebijakan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada anggaran Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, hanya terdapat biaya untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti penyegaran petugas operator dan penyegaran pejabat pembuat komitmen di seluruh satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi. Oleh karena itu, perlu adanya revisi mengenai kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan bagi pegawai yang ditunjuk sebagai petugas operator, baik keuangan maupun perlengkapan. Kegiatan tersebut dapat dibantu oleh narasumber dari Biro Keuangan, pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan dan pihak Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan ini diupayakan untuk dilaksanakan dengan persetujuan pemangku kebijakan yaitu Sekretaris Badan selaku kepala kantor, mengingat pada tahun 2015 laporan keuangan tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja dengan diberikannya sosialisasi penyusunan laporan keuangan serta peningkatan kualitas petugas persediaan dirasakan sangat penting untuk segera dilakukan. Dalam rangka peningkatan kualitas lapora keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan beberapa langkah. Langkah tersebut adalah rencana aksi peningkatan kualitas laporan keuangan lingkup Kementerian. Rencana aksi tersebut adalah dengan memberikan instruksi kepada pejabat Eselon I lingkup Kementerian untuk melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas laporan keuangan. Langkah tersebut antara lain peningkatan
63 kualitas SDM, penguatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan pengelolaan aset, penyelesaian masalah lain-lain, dan pengawasan dan pembinaan.
6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Pada umumnya kompetensi dan kemampuan (pengetahuan) petugas operator pada satuan kerja lingkup Badan Litbang Kehutanan sudah cukup baik, tapi masih terdapat petugas yang belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan wajar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan. Demikian pula dengan kebijakan atasan langsung, dalam hal ini kepala kantor satuan kerja, belum sepenuhnya ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja sehingga masih terdapat laporan keuangan yang belum sesuai pengungkapannya. Hal ini terlihat dari besarnya nilai TAS terhadap strategi yang diputuskan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, faktor internal sangat berpengaruh pada laporan keuangan terutama masalah kompetensi dan latar belakang pendidikan. 2. Berdasarkan analisis bahwa aplikasi sistem akuntansi dan implementasi akuntansi berbasis akrual masih terkendala masalah integrasi antar aplikasi yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seiring dengan faktor kompetensi dan latar belakang pendidikan petugas operator. Aplikasi berbasis akrual tersebut adalah aplikasi keuangan (SAIBA) dan aplikasi perlengkapan (SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan). Dalam pelaksanaannya masih terdapat petugas operator di tingkat satker yang belum memahami aplikasi akuntansi berbasis akrual tersebut sehingga masih terdapat permasalahan dalam penyajian laporan keuangannya. Untuk penanganan masalah tersebut, Badan Litbang dan Inovasi berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan untuk lebih mengoptimalkan aplikasi berbasis akrual tersebut. 3. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan dan kompetensi petugas operator penyusun laporan keuangan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis jarang dilaksanakan. Sosialisasi dan bimbingan teknis jarang dilakukan disebabkan ketersediaan anggaran yang ada sangat terbatas. Pelaksanaan sosialisasi maupun bimbingan teknis hanya dilakukan oleh pihak eksternal yaitu KPPN kepada petugas operator hanya satu kali dalam setahun. Badan Litbang dan Inovasi selaku entitas pemerintah dapat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi petugas operator. Kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan sangat diperlukan untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian. 4. Strategi yang ditentukan oleh pemangku kebijakan adalah meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kriteria dan tingkat pendidikan yang menjadi dasar untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Peran serta tanggungjawab pimpinan terhadap penyusunan laporan juga sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan transparan.
64 Saran Penyusunan laporan keuangan yang wajar dan berkualitas memegang peranan yang sangat penting oleh Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi. Pada laporan keuangan tergambar kinerja pengelolaan keuangan instansi terutama Badan Litbang dan Inovasi selaku entitas akuntansi pemerintahan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemenuhan kebutuhan SDM terutama di bidang akuntansi harus segera dilakukan mengingat selama ini petugas operator satuan kerja belum sepenuhnya memahami mengenai akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, untuk petugas operator yang ada sekarang harus segera dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai akuntansi berbasis akrual, guna penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pengadaan atau rekrutmen SDM untuk petugas operator selanjutnya dapat dilakukan dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi. Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM dapat dilakukan dengan pemberian beasiswa jenjang pendidikan S1 akuntansi baik petugas operator yang berlatar belakang pendidikan setingkat SMA dan Diploma. Kegiatan tersebut dapat dilakukan untuk program kegiatan jangka panjang, baik tingkat Eselon I maupun tingkat kementerian. Pembinaan petugas operator dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis bersamaan dengan peningkatan aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual yang sudah terintegrasi satu sama lain. Hal ini untuk memudahkan petugas operator dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Kementerian Keuangan dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi penyusun laporan keuangan yang terintegrasi. Selain itu, Kementerian Keuangan dapat memberikan bimbingan teknis mengenai aplikasi yang akan digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk mempermudah petugas operator menyusun laporan keuangan entitasnya. Pembinaan terhadap kepala kantor bagi pejabat eselon I dan II dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan berupa sosialisasi implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berbasis akrual dan sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal bekerjasama dengan BPKP. Sosialisasi diberikan pula kepada Kepala Satuan Kerja untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen inplementasi pelaporan keuangan berbasis akrual.
65
DAFTAR PUSTAKA Adhi DK, Suhardjo Y. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). J STIE Semarang 5(3): 93-111 Afiah NN, Azwari PC. 2015. The Effect of The Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quaity of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Reseearch in District, City and Provincial Government in South Sumatera. Procedia-Social and Behavioral Sciences 211 (2015): 811-818 Avram CB, Grosanu A, Rachisan, PR. 2015. Does country-level governance influence auditing and financial reporting standards? Evidence from a crosscountry analysis. Current Science 108(7): 1222-1227 Azlim, Darwanis, Bakar UA. 2012 Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1 (1):1-14, ISSN:2302-0164 [BPK] Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015: Ringkasan Eksekutif, Nomor 56/LHP/XV/05/2016. Jakarta (ID): BPK RI [BPK] Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015. Jakarta (ID): BPK RI Bastian I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga Charlina O, Husaini A. 2013. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. J Fairness 3(3): 82-94. Datu TT, Nawawi HJ. 2014. Implementation of Good Governance and bureaucratic reform in Indonesia. International J of Academic Research. 6(3): 5-9. doi: 10.7813/2075-4124.2014/6-3/B. David F.R. 2004. Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh. Jakarta (ID): PT. Prenhallindo. David FR, David FR. 2015. Strategic Management: Concepts and Cases. 15th Ed. Essex (GB): Pearson Education Limited. Dermawan R. 2005. Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Strategis. Bandung (ID): Alfabeta, CV. Eriyanto, Sofyar F. 2007. Riset Kebijakan: Metode Peneitian untuk Pasca Sarjana. Bogor (ID): IPB Press Horngren CT, Harrison WT Jr. 1996. Akuntansi. Gania G, Pujiati D, penerjemah; Hardani W, Saat S, editor. Jakarta (ID) Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: Accounting. Ed ke-7. Indriasari D, Nahartyo E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). J Akuntansi Sektor Publik. 05(02):18-30
66 Juwita R. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. J Trikonomika 2(2): 201-214. Kartasasmita G. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta (ID): Pustaka LP3ES Indonesia [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Keputusan Menteri Keuangan 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Jakarta (ID): Kemenkeu [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Keputusan Menteri Keuangan 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta (ID): Kemenkeu [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Keputusan Menteri Keuangan 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta (ID): Kemenkeu [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta (ID): Kemenkeu. [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Jakarta (ID): Kemenkeu. [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Keuangan 177/KMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta (ID): Kemenkeu. Mahmudi. 2002. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN. Marimin. 2008. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: Grasindo Nordiawan D, Putra IS, Rahmawati M. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Salemba Empat Nugraheni P, Subaweh I. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Gunadarma University J Elektronik (2008): 46-56 Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Perdanawati LPVI. 2014. Pengaruh Unsur-unsur Kepuasan Pengguna pada Efisiensi dan Efektivitas Kerja Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi di Satuan Kerja Pendidikan Tinggi di Provinsi Bali [tesis]. Bali (ID): Universitas Udayana.
67 Pradono FC, Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). J Bisnis dan Ekonomi. 22(2): 188-200 ISSN: 1412-3126 Prasetya GE. 2005. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta (ID): Andi Publisher Rangkuti F. 2015. Teknik Membedah Kasus Bisnis: Analisis SWOT. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama Ratnawati J, Arnold CWP. 2011. Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. J Dian. 11(2): 182-191. ISSN: 14123088 Sari E, Syaiful, Aprila N. 2015. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. J Fairness 3(3): 19-29. Silalahi U. 2013. Metode Penelitian Sosial. Bandung (ID): PT Refika Aditama Solihin I. 2012. Manajemen Strategik. Jakarta (ID): Erlangga Soesilo NI. 2002. Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis). Buku II. Jakarta (ID): MPKP-Universitas Indonesia Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Admnistrasi. Bandung (ID): Alfabeta Sukhemi. 2011. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah. J Akmenika UPY 8: 84-95 Susanto D, Djuminah. 2015. The Usefulness of Local Government Financial Statements for Regional Development Planning Process (An Empirical Study Against the Head of the District Development Planning Agencies in Java and Madura). Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 ( 2015 ) 75–80 Trivellas P, Kakkos N, Blanas N, Santouridis I. 2015. The Impact of Career Satisfaction on Job Performance in Accounting Firms. The Mediating Effect of General Competencies. Procedia Economics and Finance 33 ( 2015 ) 468–476 Ulum I. 2009. Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta (ID): PT. Bumi Aksara Warisno. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi [tesis]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara. Wati KD, Herawati NT, Sinarwati NK. 2014. Pengaruh Kompetensi SD, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha 2 (1) Yatim IA, Supriyono B, Hardjanto I. 2014. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Melalui Penyusunan Forrmasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan. J Wacana. [Internet] [diunduh 2016 Jul 18]; 17(2): 47-57. Tersedia pada http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/304. Yuliani S, Nadirsyah, Bakar U. 2010 Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). J Telaah dan Riset Akuntansi 3(2): 206-220
68
LAMPIRAN
69 Lampiran 1 Tabel penentuan jumlah sampel menurut Isaac dan Michael berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%
70 Lampiran 2 Kuesioner Analisis SWOT
KUESIONER PENELITIAN ANALISIS SWOT UNTUK STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LIBANG DAN INOVASI Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian dalam rangka Penelitian Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi Nama/NRP : Hengki Permadi/H252144075 Program Studi : Program Pascasarjana Manajemen Pembangunan Daerah Universitas : Institut Pertanian Bogor Peneliti meminta kesediaan Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan benar. Informasi yang diterima dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama Saudara. A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang/check list (Ѵ) pada pertanyaan pilihan Demografi Responden 1. Nama diisi) 2. Umur
:…………………….………….. (boleh tidak : □ 17 – 26 Tahun □ 27 – 36 Tahun □ 37 – 46 Tahun □ >47 Tahun : □ Laki-laki
3. Jenis Kelamin □ Perempuan 4. Pendidikan Terakhir : □ SMA sederajat □ Diploma □ S1 □ S2 □ Lain-lain, sebutkan ……………………. 5. Masa kerja : □ <5 Tahun □ 5 – 10 Tahun □ > 11 Tahun 6. Jabatan : …………………………………………………… 7. Lamanya jabatan saat ini : □ <5 Tahun □ 5 – 10 Tahun □ > 11 Tahun 8. Berapa lama anda menggunakan Aplikasi a. SAIBA/SAKPA : □ <5 Tahun □ 5 – 10 Tahun □ > 11 Tahun
71 : □ <5 Tahun □ 5 – 10 Tahun □ > 11 Tahun c. Persediaan : □ <5 Tahun □ 5 – 10 Tahun □ > 11 Tahun 9. Jabatan atasan langsung: .......................................................................... b. SIMAK BMN
B. DAFTAR PERNYATAAN Jawablah pernyataan-pernyataan berikut ini sesuai dengan apa yang Ibu/Bapak/Saudara rasakan pada saat bekerja menggunakan Aplikasi Pelaporan Keuangan (SAKPA/SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan) yang berkaitan dengan penerapan akrual pada instansi Anda yang telah ditetapkan pemerintah guna menunjang laporan keuangan berbasis akrual maupun sistem informasi dan teknologi yang ada pada instansi anda yang dapat menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan berbasis akrual). 1. Berilah penilaian atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan angka di bawah ini: Angka 9 = jika kondisi yang saudara ketahui amat sangat baik. Angka 8 = sangat baik; Angka 7 = baik; Angka 6 = sedikit baik; Angka 5 = sedang/netral Angka 4 = sedikit buruk; Angka 3 = buruk; Angka 2 = sangat buruk; Angka 1 = amat sangat buruk. 2. Berilah penilaian urgensi penanganan atas faktor internal dan faktor eksternal tersebut, dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan huruf berikut ini: Huruf a = prioritas amat penting dilakukan penanganannya; Huruf b = prioritas penting dilakukan penanganannya; Huruf c = prioritas kurang penting penanganannya; Huruf d = prioritas tidak penting dilakukan penanganannya.
72
Penilaian Responden No
Atas kondisi faktor-faktor di kantor
Pernyataan
Buruk 1
A. FAKTOR INTERNAL 1 Latar belakang pendidikan operator 2 Tingkat pengetahuan dan kompetensi operator 3 Kesesuaian jabatan dengan tupoksi operator 4 Masa kerja operator hingga sekarang 5 Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung penyusunan laporan keuangan 6 Peran dan tanggung jawab pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan 7 Kerjasama dan rekonsiliasi internal antara operator SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan 8 Kemudahan dalam memperoleh datadata bahan penyusunan laporan keuangan (data perencanaan, keuangan dan BMN) 9 Tata waktu pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku 10 Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP 11 Komitmen dan partisipasi penyusun laporan keuangan pada satuan kerja 12 Kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan
2
Sedang 3
4
5
Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)
Baik 6
7
8
9
a
b
c
d
73 Penilaian Responden No
Atas kondisi faktor-faktor di kantor
Pernyataan
Buruk 1
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
2
Sedang 3
4
5
Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)
Baik 6
7
8
9
a
b
c
A. FAKTOR EKSTERNAL Sistem aplikasi (SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) yang terintegrasi dan berhubungan Dukungan sistem aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan Penyempurnaan aplikasi (update aplikasi) yang mendukung penyusunan laporan keuangan Kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan Sosialisasi peraturan dan aplikasi keuangan dari Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan Bimbingan Teknis yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dari KPPN dan KPKNL Pelatihan Trainer untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi operator Koordinasi antara Biro Keuangan dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan Peran dan komitmen KPPN dan KPKNL terhadap penyusunan laporan keuangan Rekonsiliasi data antara KPPN setempat dengan satuan kerja setiap bulan
11 Rekonsilasi data BMN antara satuan kerja dan KPKNL setempat setiap semester 12 Peran pengendalian eksternal terhadap laporan keuangan
Terimakasih atas Partisipasi Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner ini
d
74 Lampiran 3 Kuesioner Analisis QSPM KUESIONER PENELITIAN ANALISIS QSPM UNTUK STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LITBANG DAN INOVASI Penelitian Kuesioner ini ditujukan untuk memilih kebijakan atau strategi dalam rangka penelitian Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Penjelasan 1. Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan persepsi/penilaian ahli yang sifatnya subyektif, sehingga jawaban responden dibuat berdasarkan persepsi responden berkaitan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi; 2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menyusun tugas akhir guna melengkapi salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada Magister Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor; 3. Bahwa untuk memperoleh masukan seperti tersebut pada poin 1 di atas, maka yang akan dijadikan responden (yang dianggap ahli) adalah para pejabat di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi; 4. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, maka kami mohon kiranya dapat membantu sepenuhnya dengan mengisi penilaian dengan sungguhsungguh, agar hasil yang dicapai dapat memberikan alternatif kebijakan yang terbaik bagi Badan Litbang dan Inovasi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan; 5. Karena sifatnya penelitian akademik, maka untuk menjamin keakuratan masukan yang Bapak/Ibu berikan, kami mengharapkan Bapak/ibu berkenan mengisi data-data kuesioner ini berupa indentitas diri dan lembar pertanyaan dibawah ini: Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya
75 INDENTITAS RESPONDEN Nama lengkap (beserta gelar)
: .........................................................................
Jabatan
: .........................................................................
Unit Kerja
: .........................................................................
No Telp/ HP
: .........................................................................
Alamat
: .........................................................................
Jenis Kelamin
: Pria/Wanita *
Pendidikan Terakhir
: SMU/D3/D4/S1/S2/S3 *
Tanda Tangan
:
Cap Unit Kerja
* Coret yang tidak perlu
76 Penjelasan Model : The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan-strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Input utama dalam model ini adalah persepsi manusia yang dianggap ”expert” artinya orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Kuesioner ini merupakan peralatan pendukung The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Adapun kuesioner yang digunakan adalah sistem rating yang menilai tingkat kepentingan alternatif strategi yang akan diambil dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Litbang dan Inovasi. Petunjuk Pengisisan Isilah kolom-kolom bobot kepentingan dalam kolom strategi 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu, yaitu Bobot 1 2 3 4
Uraian Tidak Penting Agak Penting Cukup Penting Sangat Penting
Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner ini.
77
78
Lampiran 4 Hasil perhitungan penilaian responden kuesioner SWOT terhadap faktor-faktor internal
79
80
Lampiran 5 Hasil perhitungan responden atas nilai kepentingan (urgensi) terhadap faktor-faktor internal
Lampiran 6 Hasil perhitungan penilaian responden kuesioner SWOT terhadap faktor-faktor eksternal
81
82
Lampiran 7 Hasil perhitungan responden atas nilai kepentingan (urgensi) terhadap faktor-faktor eksternal
83
RIWAYAT HIDUP Penulis lahir di Bogor, Jawa Barat pada 24 April 1974. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hartoto dan Ibu Indiati. Pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana diselesaikan di Bogor, Jawa Barat. Lulus sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Cibalagung I tahun 1986, lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bogor tahun 1989 dan lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bogor tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 2007, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, lulus tahun 2011. Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa pascasarjana di Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, IPB dengan beasiswa program State Accountability Revitalization (STAR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2014. Penulis bekerja sebagai staf Administrasi Keuangan Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Jalan Gunung Batu Bogor.
