Kebijakan Kerjasama dan Rancangan Perjanjian Kerjasama Badan Litbang dan Inovasi Oleh: Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan dalam Pertemuan Penandatangan Kerjasama Pusat Litbang Hasil Hutan BLI dengan Mitra Kerjasama Hotel Royal - Bogor, tanggal 1 Desember 2015
Outline • Pendahuluan, Sasaran Stategis dan Isu Strategis Lintas Sektor • Kelembagaan dan Program Litbang • Kegiatan Pusat Litbang Hasil Hutan • Kebijakan Kerjasama Badan Litbang • Rancangan Perjanjian Kerjasama • Faktor Keberhasilan Kerjasama
Pendahuluan RPJMN 2015-2019 (Buku I RPJMN) • Butir 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional: -Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi (LIPI/Ristek)
•
Butir 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (KLHK) : –
Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Dukungan BLI untuk Isu Strategis Lintas Sektor menuju Pengelolaan Hutan dan LH yang Lestari Relevance of NAWACITA
Food security
Social welfare
Energy Security Forest and Land Management
Water Security
Economic Growth
• Governance Improvement • Development from the suburb and villages, empowering villages and local suburbs • Reform system, law enforcement, corruption free, and good trust • Improve quality of life partly through improving access to forest and land - land reform • Improve level of productivity of people – relevant to improving the access • Autonomous in economic, triggering strategic sector on local economy
4
5
Wilayah Kerja Badan Litbang
Informasi Iptek Terapan
Penelitian Pengembangan Inovasi
Iptek Dasar Rekomendasi Kebijakan Pilot IPTEK
1
Menjawab IKK Eselon I 2015-2019
1 2
Menjawab Kebutuhan Parapihak (Pusat dan Daerah)
3
Penelitian Dasar untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan
4
Prakondisi IKK Eselon 1 2020-2024
Sasaran Program:
Tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK
1. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK pengelolaan hutan, peningkatan nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi kebijakan, dan perubahan iklim meningkat setiap tahun (15 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% termanfaatkan) 2. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (7 Pilot Iptek di KPH dan 4 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem) 3. Jumlah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (1 unit Laboratorium Rujukan dan 15 Laboratorium Lingkungan di Daerah) 4. Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 34 KHDTK
Puslitbang Hutan
1. Konservasi Keanekaragaman Hayati 2. Konservasi Sumber Daya Air 3. Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu & HHBK); 4. Sumber Pangan Alternatif dari Hutan 5. Sumber Energi 6. Obat-obatan Tanaman Hutan
Puslitbang Hasil Hutan
7. Revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan 8. Pengolahan hasil hutan 9. Keteknikan hutan
Puslitbang Kualitas & Lab Lingkungan
10. Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH 11. Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan 12. Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
Puslitbang Sosekjak PI
13. Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan 14. Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK 15. Politik dan hukum LHK
Sasaran Kegiatan
Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: 1. revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan; 2. pengolahan hasil hutan 3. keteknikan hutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan)
Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek)
Kebijakan dan Strategi Kerjasama...
Dasar Kebijakan Kerjasama Kebijakan kerjasama Badan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutan mengacu kepada • PP 20 Tahun 2005 tentang Alih teknologi KI hasil Litbang oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang • PP 10 Tahun 2012 tentang Litbang Diklatluh • Renstra Kementerian LHK 2015-2019 • Renstra Badan Litbang dan Inovasi 2015-2019 • Peraturan Kabadan No 1 Tahun 2009 tentang Kerjasama Badan Litbang Kehutanan • Permenhut Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah • Pedoman Pengelolaan Hibah (final draft Permen LHK, mengakomodasi kerjasama dan hibah dalam negeri)
Arahan Kebijakan Kerjasama BLI, Renstra KLHK - Renstra BLI • Renstra KLHK diterjemahkan dalam Sasaran Program Eselon 1 (Badan Litbang dan Inovasi) Sasaran Program BLI: Tersedianya IPTEK bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK
• Sasaran Program BLI diterjemahkan dalam Sasaran Kegiatan Eselon 2 (Puslitbang) Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, diperlukan unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan, diantaranya Kerjasama Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
Dampak Pelaksanaan Kerjasama 1. Bagi masyarakat meningkatkan pendapatan (income generating) dan kapasitas SDM 2. Bagi lembaga profit membuka informasi peluang bisnis yang belum digarap, meningkatkan produktivitas usaha
3. Menghubungkan para pihak yang terkait dengan pengembangan kehutanan & lingkungan hidup di hulu dan di hilir 4. Peningkatan kapasitas organisasi dan SDM mitra melalui alih teknologi hasil penelitian dan inovasi
Kegiatan Kerjasama BLI • Terdapat 116 kerjasama Dalam Negeri, dengan mitra Kerjasama berasal dari BUMN & Swasta, Instansi KLHK, Pemda, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Kelompok Masyarakat • Terdapat 14 Hibah Luar Negeri dengan Mitra berasal dari kerjasama teknik dan hibah luar negeri (ITTO, ACIAR, ICRAF, World Bank, GEF/ UNEP, KOMATSU, AFoCo-RoK, CIFOR)
Partnership Network 14 projects with FOERDIA
FORD A FAHUT AN
LIPI
WWF TNC CI
LITBAN G SWASA
Partners Network MASYA RAKAT
ACIAR CIFOR ICRAF
SEKTOR TERKAIT INSTITUSI RISET
Research Network ITTO CIFOR
FAO
ICRAF
CITES
International Network
Technical Cooperation
WB
UNI
CSIRO
TNC ACIAR
Forestry Research Network FORDA
LIPI
FAHUTAN
LITBANG SEKTOR
LITBANG SWASA
National Network BALIT BANGDA
MASYARAKAT
ASOSIASI dan SEKTOR SWASTA
SEKTOR TERKAIT
NGO
Kerjasama Dalam Negeri NO
MITRA KERJA
UNIT KERJA
1
Pemda Kabupaten/Kota
Puslit Hutah, B2PBPTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK Palembang, BPTPTH Bogor, BPK Kupang, BPK Banjarbaru, BPTKSDA Samboja, BPK Manado, BPK Makasar
2
Pemda Provinsi
Puslitbang Hutan, Puslitbang Sosekjak PI, B2PBPTH Yogyakarta, BPTSTH Kuok, BPTKP DAS Solo, BPK Banjarbaru, BPK Makasar
3
Perusahaan/ BUMS
Puslitbang Hutan, Puslitbang Hasil Hutan, B2PBPTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK Aek Nauli, BPK Palembang, BPTPTH Bogor, BPTHHBK Mataram, BPK Banjarbaru, BPTKSDA Samboja, BPK Manado, BPK Makasar, BPK Manokwari
4
BUMN
Puskonser, Pusprohut, B2PBPTH Yogyakarta, BPTPTH Bogor, BPTKP DAS Solo
Kerjasama Dalam Negeri NO
MITRA KERJA
UNIT KERJA
5
KEMENTERIAN/ Puslitbang Hutan, Puslitbang Hasil Hutan, LEMBAGA TERKAIT B2PD Samarinda, BPK Palembang, BPK Kupang, BPK Banjarbaru, BPK Manokwari
6
PERGURUAN TINGGI
Puslitbang Hutan, Puslitbang Sosekjak PI, B2PBPTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK Aek Nauli, BPTSTH Kuok, BPTA Ciamis, BPTKP DAS Solo, BPTHHBK Mataram, BPK Banjarbaru, BPK Makasar
7
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
Puslitbang Hutan, Puslitbang Hasil Hutan, Puslitbang Sosekjak PI, B2PD Samarinda, BPK Manado
8
ESELON 1 LAIN
B2PBTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK Aek Nauli, BPTSTH Kuok, BPK Palembang, BPTPTH Bogor, BPTKP DAS Solo, BPK Banjarbaru, BPK Manado, BPTKSDA Samboja, BPK Makasar
Rancangan Perjanjian Kerjasama...
Peraturan Kerjasama Peraturan Kepala Badan Litbang Nomor 1 Tahun 2009 1. Kerjasama diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan citra nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip: kesetaraan kedudukan, saling menghormati (mutual respect), saling percaya (mutual trust) dan saling menguntungkan (mutual benefit), kontribusi sumberdaya (resources sharing) 2. Setiap kerjasama di lingkup Badan Litbang harus melalui konsultasi dan persetujuan Kepala Badan
Defenisi Perjanjian Kerjasama 1.
Perjanjian kerjasama luar negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
2.
Perjanjian kerjasama dalam negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia
3.
Kerjasama penelitian adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan antara pihak Badan Litbang Kehutanan dengan Pihak Mitra
Kerjasama Dalam Negeri (Peraturan Kabadan No 1 /2009, pasal 5) 1.
Badan Litbang Kehutanan dapat melakukan kerjasama dalam negeri dengan mitra lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah
2.
Kerjasama dengan mitra di luar Departemen Kehutanan dilakukan setelah ada naskah perjanjian kerjasama
3.
Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan Badan Litbang Kehutanan
Ruang Lingkup Kerjasama (pasal 6) Ruang lingkup kerjasama meliputi a. Penyediaan Iptek kehutanan b. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi c. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli d. Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang e. Diseminasi dan publikasi f. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama g. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan
Jangka Waktu Kerjasama (pasal 7) Jangka waktu kerjasama a.
Jangka waktu kerjasama maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
b.
Usulan perpanjangan jangka waktu kerjasama diajukan minimal 6 (enam) bulan sebelum waktu berakhir oleh pihak yang bermaksud memperpanjang kerjasama
Bentuk Naskah Kerjasama (pasal 8) 1.
Naskah Kerjasama dapat berbentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama
2.
Nota Kesepahaman merupakan naskah perjanjian kesepahaman antara dua pihak untuk melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan
3.
Perjanjian Kerjasama merupakan naskah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan kerjasama berupa pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan atau perjanjian yang merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman.
Tahapan Pembuatan Perjanjian (pasal 11) Tahapan pembuatan perjanjian a. Penjajagan b. Perundingan c. Perumusan naskah d. Persetujuan konsep naskah e. Penandatanganan dan pemberlakukan f. Penyimpanan naskah
Perumusan Naskah Kerjasama (pasal 14)
Sistematika Naskah Kerjasama 1.Judul 2.Pendahuluan 3.Pasal-pasal Perjanjian 4.Penutup 5.Lampiran (Rencana Kerja)
Perumusan Naskah (pasal 15) Perumusan Naskah Perjanjian Kerjasama a.
Apabila Kepala Badan Litbang Kehutanan telah memberikan persetujuan, maka kedua belah pihak menuangkan substansi kerjasama dalam draf naskah kerjasama
b.
Draf naskah kerjasama berupa draf naskah perjanjian kerjasama dan draft rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
c.
Draft final naskah kerajasama dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang untuk mendapat persetujuan
Kontribusi Kerjasama (pasal 19) Kontribusi kerjasama dapat berupa sebagian atau kombinasi a. Ilmu pengetahuan b. Teknologi c. Sumberdaya Manusia d. Sumberdaya Alam e. Kekayaan Intelektual f. Aset tidak bergerak, aset bergerak, fasilitas/sarana dan prasarana g. Biaya/dana
Pembiayaan Kerjasama (pasal 21) Pembiayaan Kerjasama •
Biaya untuk keperluan kegiatan kerjasama ditanggung sesuai kesepakatan kedua belah pihak
•
Kerjasama yang dibiayai oleh hibah luar negeri harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku
•
Pembiayaan kerjasama dari pinjaman luar negeri dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dan/atau atas instruksi Menteri Kehutanan
Komersialisasi Hasil Kerjasama (pasal 28) 1. Bila hasil kerja sama oleh Pihak Mitra akan dikembangkan secara komersial, harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Litbang Kehutanan dan dibuatkan kontrak kerjasama tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku 2. Badan Litbang berhak mendapatkan royalti dari hasil kerjasama yang dikembangkan secara komersial
Penyelesaian Perselisihan (pasal 29) 1.
Semua perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2.
Penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dan/atau dengan pihak ketiga mengutamakan konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan cara lain yang dianggap sah
3.
Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dan/atau dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan hasil kerjasama untuk tujuan komersial atau tujuan lain di Indonesia maupun di luar negeri diselesaikan sesuai dengan aturan dimana masingmasing pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya di luar jalur pengadilan arbitrase
4.
Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut tidak tercapai, akan diselesaikan secara hukum melalui lembaga pengadilan setempat yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Force Majuere (pasal 30) 1.
Kedua belah pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerjasama apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure)
2. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa: a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan banjir); b. Kebakaran yang tidak disengaja; c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama dimaksud 3.
Apabila terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengetahui terlebih dahulu kejadian keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai buktibukti yang sah, ditandatangani oleh para saksi dan keterangan saksi ahli atau Pejabat yang ditunjuk kedua belah pihak
4.
Setelah kejadian keadaan memaksa, setiap kegiatan kerjasama dapat diteruskan dan waktunya dapat diperhitungkan kembali
Pengakhiran Perjanjian (pasal 31) 1. Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Kesepakatan kedua belah pihak b. Tujuan perjanjian telah tercapai c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian e. Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama f. Muncul norma baru dalam hukum internasional dan/atau nasional g. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional 2. Perjanjian kerjasama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut
Sistematika Umum Perjanjian Kerjasama 1. Pembuka a. Nama Instansi b. Nomor c. Judul Kerjasama d. Tanggal Penandatanganan e. Penjelasan tentang pihak-pihak yang bekerjasama 2. Dasar Kerjasama MoU antara Badan Litbang dan Inovasi dengan mitra 3. Maksud dan Tujuan Kerjasama Penjelasan tentang maksud dan tujuan melakukan kerjasama
Format Naskah Kerjasama
Dasar Kerjasama: MoU antara Badan Litbang dan Inovasi dengan PT
Agronusa Alam Sejahtera Nomor NK.22/Litbang-P3HH/2015 dan Nomor 033/AAS/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Kerjasama Penelitian, Penerapan dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian
Ruang Lingkup, Durasi, Biaya, Hak dan Kewajiban 1. Ruang Lingkup, deskripsi cakupan kerjasama sesuai dengan tujuan kerjasama 2. Jangka Waktu, lama waktu pelaksanaan kerjasama, maksimal sama dengan jangka waktu dalam MoU 3. Pembiayaan, kesepakatan tentang pengaturan pembiayaan kerjasama 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak, a. mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerjasama b. dalam Hak Para Pihak perlu dicantumkan kepemilikan Pre Existing Know How (PEKH), yaitu semua pengetahuan yang telah dimiliki para pihak sebelum adanya perjanjian kerjasama tetap menjadi hak masingmasing para pihak
Publikasi, HAKI, Kahar, Pengakhiran 5. Publikasi, hendaknya dilakukan pengaturan untuk publikasi bersama 6. Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual a. perlu diatur tentang kemungkinan komersialisasi atas hasil kerjasama b. jika terdapat perpindahan sumberdaya hayati atau material genetik harus menyertakan MTA (material transfer agreement) 7.
Kahar/ Force Majeur
8.
Penyelesaian Perselisihan
9.
Pengakhiran atau Perpanjangan PKS
Key Success for Co-operation Challenges Consider as state budget revenue o Complience with accounting regulation o Procurement regulation o Periodically audit (extternal, internal)
Communication and Coordination
o
Sense of ownership KEY SUCCES
Sustainability Efficiency Relevance
Advantages o
Networking Transfer of knowledge
o
Capacity building
o
Exit Strategy
Principles of Co-operation (Mutual trust, respect, and benefit)
Being a policy entrepreneur Networker
Storyteller
Engineer
Researcher
Fixer
Trima Kasih dan ... Salam Inovasi Berkelanjutan
“The future belongs to those who engage with science”
