STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN, JAKARTA
TRISNA NINGSIH
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Mei 2006
Trisna Ningsih C 551030234
ABSTRAK TRISNA NINGSIH. Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta (Dibimbing oleh BUDY WIRYAWAN sebagai ketua komisi pembimbing, DANIEL R. MONINTJA dan TOMMY H. PURWAKA sebagai anggota).
Saat ini di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPS Nizam Zachman) terdapat 10 macam kelembagaan. Sekalipun telah diterbitkan SK Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang tata hubungan kerja antara UPT pelabuhan perikanan dengan instansi terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, namun suasana ketidakharmonisan antara UPT, Perum dan instansi terkait lain tetap berkembang bahkan cenderung meruncing. Sumber permasalahan diperkirakan antara lain 1) Adanya kemiripan antara tugas pokok dan fungsi UPT dengan Perum; 2) Tidak terdapat ketentuan khusus bahwa Perum dan instansi terkait di dalam segenap aktivitasnya harus berada di bawah koordinasi UPT; 3) Belum dapat direalisasikannya fungsi kesyahbandaran perikanan; dan 4) Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah. Penelitian ini bertujuan 1) Mengkaji kelembagaan PPS Nizam Zachman; 2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PPS Nizam Zachman; dan 3) Menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP untuk menentukan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman. Berdasarkan hasil identifikasi fungsi dan kewenangan kelembagaan di PPS Nizam Zachman, terdapat beberapa tumpang tindih dan kontradiksi fungsi dan wewenang antara kelembagaan/instansi. Strategi yang dianggap sesuai dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman adalah 1) penyempurnaan pengelola pelabuhan, 2) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, dan 3) peningkatan pelayanan pelabuhan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman, maka disarankan untuk 1) Peningkatan fungsi dan kewenangan kelembagaan di pelabuhan, 2) Peningkatan kinerja operasional pelabuhan, dan 3) Penelitian lebih lanjut tentang tingkat pelayanan atau standar kinerja keberhasilan PPS Nizam Zachman. Kata Kunci : Strategi, Kelembagaan, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Analisis Fungsi dan Kewenangan Kelembagaan.
ABSTRACT TRISNA NINGSIH. Strategy for Capacity Building in Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPS NZ), Jakarta. Under the direction of BUDY WIRYAWAN, DANIEL R. MONINTJA and TOMMY H. PURWAKA.
In Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPS Nizam Zachman), currently consist of 10 institutions. Even though the regulation by minister of agriculture had been published on the relationship between technical executor unit (UPT) and government institution who has the activities in fishing port, mean while inharmonic environment among the institutions still occurred and tend to increase. The main constraint among them predicted respectively as follow 1) the similarity on duty and function between UPT and state owned company (Perum), 2) no specific regulation that Perum and other institution activities have to under UPT coordination, 3) realization of fishery harbor has not yet been fully functioning, and 4) weakness coordination and supporting related institution. The objectives of the study are 1) to assess institutional of PPS Nizam Zachman, 2) to assess the influence of effectively and efficiency of PPS Nizam Zachman management, 3) to compile the capacity building strategy of PPS Nizam Zachman. SWOT analysis and Analytic Hierarchy Process (PHA) was conducted on this study to compile alternate strategy and implemented strategy for capacity building of PPS Nizam Zachman. Based on functional identification and institution authority in PPS Nizam Zachman, there were overlapping, contradiction functional and authority among the institution. The appropriate strategies to improve the capacity building in PPS Nizam Zachman are 1) reform the management in the port, 2) improvement port infrastructure and facilities, and 3) improvement port services. To improve the capacity building in PPS Nizam Zachman, advised to 1) improve port function from infrastructure provider being multi function provider, 2) improve entrepreneurship of fish port manager, and 3) improve of information activities access and port facilities. Keyword : strategy, institutions, Nizam Zachman ocean fishing port, institutional function and authority analysis.
© Hak cipta milik Trisna Ningsih, tahun 2006 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, fotocopy, mikrofilm, dan sebagainya.
STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN, JAKARTA
TRISNA NINGSIH
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
SEKOLAH PASCASARJANA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis
:
Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta
Nama Mahasiswa
:
Trisna Ningsih
Nomor Pokok
:
C 551030234
Program Studi
:
Teknologi Kelautan
Sub Program
:
Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Disetujui, Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc Ketua
Prof. Dr. Daniel R. Monintja Anggota
Dr. Tommy H. Purwaka, SH, LLM Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Teknologi Kelautan
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc
Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M.Sc
Tanggal Ujian : 22 April 2006
Tanggal Lulus : 22 Mei 2006
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 18 Mei 1965 sebagai putra kedua dari pasangan Almarhum H.M. Thohir dan Almarhumah Hj. E. Ruhaesih Thohir. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN Budi Utomo Pagi III Jakarta pada tahun 1977, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 52 Jakarta pada tahun 1980 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 53 Jakarta pada tahun 1983. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Diploma III Ahli Usaha Perikanan Jakarta Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan lulus pada tahun 1986, Diploma IV Ahli Usaha Perikanan Jakarta Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan lulus tahun 1991 dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Satya Negara Indonesia Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 1986 penulis mulai berkerja di Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian dan sejak tahun 2000 penulis bekerja di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan d/h Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan. Tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan strata dua sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi Kelautan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Mei 2006
Penulis
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Prof. Dr. Daniel R. Monintja dan Dr. Tommy H. Purwaka, SH., LLM yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini. 2. Dr. Achmad Poernomo, Dr. Sunoto MES, Ir. A. Bambang Sutedjo, Ir. Hamim, Ir. Djoko Kusyanto, Ir. Hartoyo, Ir. Rachmat Irawan, Sutaryo, SH, Drs. Joko Martoyo, MM, Ir. Sudaryati dan Kuryanto AL, sebagai responden dan narasumber yang telah memberikan saran serta pendapatnya mulai dari penyusunan sampai pengisian kuesioner. 3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Teknologi Kelautan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 4. Seluruh jajaran staf di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Perum Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan atas segala bantuan yang telah diberikan saat melakukan penelitian dan penyelesaian tesis. 5. Seluruh keluarga besar dan semua pihak yang telah memberikan bantuan moril, materil serta doa kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu ditambahkan pada tesis ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi semua pihak untuk menyempurnakannya. Terimakasih.
Bogor, Mei 2006
Penulis
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..……………………………………………………..
i
DAFTAR TABEL …………………………………………..…….……..…..
iv
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………..…
vi
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………....….
viii
1 PENDAHULUAN …………………………………………………..…..
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Latar Belakang ………………………………….......………….…. Perumusan Masalah ……………………………………………..… Tujuan Penelitian ….…………………………………………….… Manfaat Penelitian ..……………………………………………..… Hipotesis …………..………………………………………….…... Kerangka Pemikiran ……………………………………..….……..
1 4 7 7 8 8
2 TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………….……..
11
2.1 Pelabuhan Perikanan …………………………………………….… 2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan …………………………….…… 2.2.1 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) ……………………… 2.2.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) ……………………… 2.2.3 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPN) …….…………………… 2.2.4 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) …………………………… 2.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan …………………………….……..... 2.4 Manajemen Strategi …………………………………………......… 2.5 Kelembagaan ………………………………………….….…….…. 2.6 Teknik Penyusunan Strategi Alternatif ……………………….…... 2.6.1 Analisis matriks SWOT …………………………………….. 2.6.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) …………………..…… 2.7 Kajian Penelitian Terdahulu ……………..…………………….….. 3 METODOLOGI …………..…………………………………..…..……. 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian …………………………….…...…… 3.1.1 Analisis fungsi dan kewenangan kelembagaan ………….….. 3.1.2 Analisis strategi kinerja pelabuhan perikanan ………………. 3.1.3 Analisis strategi peningkatan kapasitas kelembagaan ………. 3.2 Metode Pengumpulan Data ………………………………………. 3.3 Analisis Data ……………………………………..……….………
11 13 13 13 14 15 16 18 18 21 21 23 26 29 29 30 32 33 29 30
ii
4 PROFIL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN .............................................................................................. 4.1 Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ………… 4.2 Sejarah dan Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman .….………….................................................................… 4.3 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ....................................................….… 4.4 Kebijakan ……………….………………………………………… 4.5 Pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ……... 4.5.1 Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ...................................................................... 4.5.2 Perum Prasarana Perikanan Samudera .................................... 4.6 Instansi Terkait di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ……………….………..................................................… 4.7 Kerjasama dengan Swasta di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ............................................................................... 4.8 Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman …………….…………………………………………….. 4.8.1 Fasilitas pokok …………….………………….…………….. 4.8.2 Fasilitas fungsional ……………..…………….…………….. 4.8.3 Fasilitas penunjang ………….…..…………….…………….. 4.9 Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman ….. 4.9.1 Produksi ikan ……………….………………....…………… 4.9.2 Armada penangkapan ………….………….………………… 4.9.3 Perbekalan .…………………………………....…………..… 4.9.4 Pendaratan, distribusi dan pemasaran ikan ….……………... 5 HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………….………..………. 5.1 Analisis Fungsi dan Kewenangan Kelembagaan ……..……..….… 5.2 Analisis Strategi Kinerja Pelabuhan Perikanan ….……………….. 5.2.1 Analisis internal ...................................................................... 5.2.2 Analisis eksternal .................................................................... 5.3 Analisis Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ..……….… 5.4 Perumusan Program Pembangunan PPS Nizam Zachman ….……. 5.4.1 Program Jangka Pendek (1 tahun) .…….……….………....… 5.4.2 Program Jangka Menengah (2-4 tahun) ...…….……………. 5.4.3 Program Jangka Panjang (5 tahun) ..….….……………….... 6 KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………..…….….…
37 37 39 45 46 51 51 53 56 60 62 62 64 64 67 68 71 74 78 91 91 96 96 98 102 109 109 110 111 114
6.1 Kesimpulan …………………………….…………..………..….… 114 6.2 Saran ………………………………………………..…………….. 115 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….…...
116
LAMPIRAN ………………………………………………………..………
119 iii
DAFTAR TABEL Halaman 1 Strategi yang dihasilkan dari perpaduan antara faktor internal dengan eksternal .................................................................................................
23
2 Kerangka matriks keserasian (compatibility matrix) fungsi dan wewenang antar lembaga/instansi ..........................................................
31
3 Matriks paired comparison gabungan ...................................................
32
4 Matriks pendapat pada metode AHP .....................................................
35
5 Nilai skala banding berpasangan ............................................................
35
6 Daftar perusahaan perikanan di Kawasan Industri PPS Nizam Zachman .................................................................................................
61
7 Sarana/fasilitas di PPS Nizam Zachman ................................................
65
8 Jenis pelayanan di PPS Nizam Zachman ...............................................
66
9 Poduksi ikan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman Tahun 20002004 .......................................................................................................
69
10 Frekuensi kapal masuk di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ......
72
11 Frekuensi kapal keluar di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ......
73
12 Penyerapan perbekalan kapal perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ...................................................................................
77
13 Volume ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 20002004 .......................................................................................................
82
14 Volume dan nilai ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ...................................................................................
84
15 Matriks keserasian (compatibility matrix) fungsi dan wewenang antar lembaga/instansi di PPS Nizam Zachman .............................................
91
16 Strategi kinerja PPS Nizam Zachman berdasarkan faktor internal dan eksternal ………………………………………………………………
100
17 Matriks SWOT strategi kinerja PPS Nizam Zachman .........................
101
iv
18 Urutan prioritas strategi dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman ......................................................
104
19 Urutan prioritas faktor penentu dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman ......................................................
104
20 Urutan prioritas sasaran utama dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman ......................................................
105
21 Matrik alternatif kegiatan/kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman .......................................
112
v
DAFTAR GAMBAR Halaman 1 Kerangka pemikiran ...............................................................................
10
2 Analytical Hierarchy Process (Saaty, 1991) .........................................
25
3 Struktur hirarki dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman ……………....…………………………....………….
34
4 Skema proses pengolahan data pada AHP …………………................
36
5 Peta lokasi PPS Nizam Zachman ...........................................................
38
6 Tahap I dan II pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1982 s.d 1984 .......................................................................................................
41
7 Tahap III pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1984 s.d 1988..
42
8 Tahap IV pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1996 s.d 2001..
43
9 Master plan tahap V pembangunan PPS Nizam Zachman ....................
44
10 Struktur organisasi UPT PPS Nizam Zachman .....................................
53
11 Struktur organisasi Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Jakarta ....................................................................................................
55
12 Perkembangan produksi ikan yang di daratkan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ...................................................................
70
13 Perkembangan jumlah kapal masuk di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ………..……………………………………………………
73
14 Perkembangan jumlah kapal keluar di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ..............................................................................................
74
15 Perkembangan penyerapan perbekalan kapal perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ...................................................................
78
16 Perkembangan volume ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ...................................................................
83
17 Perkembangan nilai ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 ...................................................................................
85
vi
18 Grafis hasil pengolahan vertikal AHP strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman .......................................
103
vii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Mekanisme masuknya komoditi perikanan di PPS Nizam Zachman ...
119
2. Mekanisme pemasaran dan distribusi ikan di PPS Nizam Zachman ....
120
3. Mekanisme keluarnya komoditi perikanan di PPS Nizam Zachman ...
121
4. Pelayanan ekspor di PPS Nizam Zachman ...........................................
122
5. Inventarisasi faktor internal dan faktor eksternal .................................
123
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1082/Kpts/OT.210/10/99 .......
124
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000.....
136
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 I/MEN/2001 .........................................................................................
157
9. Hasil analisis SWOT.............................................................................
174
10. Hasil analisis AHP................................................................................
179
viii
1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah
menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin luas dan terarahnya usaha peningkatan produksi perikanan yang pada gilirannya meningkatkan pula konsumsi ikan, ekspor hasil perikanan, pendapatan petani nelayan,
memperluas
lapangan
kerja,
memberikan
dukungan
terhadap
pembangunan bidang industri dan menunjang pembangunan daerah serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Menurut Lubis (2000) bahwa dalam usaha menunjang peningkatan produksi perikanan laut, maka tersedianya prasarana ”Pelabuhan Perikanan” mempunyai arti yang sangat penting. Pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Dengan pengelolaan perikanan yang baik, maka kelancaran operasi penangkapan, pengolahan maupun pemasarannya menjadi lebih terjamin. Fungsi pelabuhan perikanan menyangkut berbagai aspek, teristimewa merupakan lingkungan kerja yang akan melaksanakan pelayanan umum, maka perlu adanya pengaturan secara lengkap baik mengenai kedudukan, fungsi, pengelolaaan dan penggunaannya, maupun tujuan serta kewenangannya melalui peraturan pemerintah. Kelembagaan kelautan dan perikanan diadakan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan.
1
Berbagai pola kelembagaan kelautan dan perikanan, seperti pengelolaan perikanan terpadu (integrated fisheries management), pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (community based fisheries management), dan pengelolaan perikanan berbasis kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (public private partnership fisheries management), ternyata telah dikembangkan, namun sampai saat ini ternyata belum berhasil (established) atau belum dapat mencapai taraf kemapanan di masyarakat. Penetapan perikanan sebagai prime mover dari kebijakan umum Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan cerminan dari suatu harapan bahwa perikanan akan dapat mengangkat Departemen Kelautan dan Perikanan ke permukaan sebagai salah satu penggerak pembangunan, namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa perikanan di samping memberi harapan, juga memiliki banyak permasalahan yang harus ditangani. Beberapa persoalan mendasar yaitu masih belum jelasnya kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan secara terpadu, perlu dilandasi oleh konsep yang mengintegrasikan antara pemanfaatan dan pelestarian. Konsep ini diharapkan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan disamping pengintegrasian antara aspek kelautan itu sendiri dengan perikanan dalam pengelolaannya. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah ketidak jelasan kewenangan dan peranan para stakeholder terkait di berbagai level organisasi, tidak adanya sistem dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, masih rendahnya peran para stakeholder dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan perikanan, masih terbatasnya kelembagaan kelautan dan perikanan terutama di daerah sehingga sulit mengimplementasikan momen desentralisasi.
2
Masih rendahnya kualitas lembaga dan sumberdaya manusia pengelola sektor kelautan dan perikanan yaitu adanya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan benturan kepentingan antar lembaga, merupakan salah satu indikator bahwa kelembagaan kelautan dan perikanan belum tertata dengan baik sehingga belum siap untuk melakukan integrasi dan koordinasi. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) yang kini memiliki nama baru PPS Nizam Zachman merupakan salah satu dari 5 (lima) pelabuhan perikanan tipe samudera, diresmikan pada tanggal 17 Juli 1984. Semula pelabuhan perikanan ini berbentuk Project Manajement Unit (PMU) namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan pemakai jasa, maka pada tahun 1992 dibentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera. Perum PPS tersebut mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan mengusahakan fasilitas pelabuhan perikanan yang bersifat komersial, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan PerikananSamudera mempunyai wewenang dan tanggungjawab melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah di pelabuhan (non komersial). Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas di lapangan, maka melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 ditetapkan Tata Hubungan UPT Pelabuhan Perikanan dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Dalam Laporan Tahunan 2004 PPS Nizam Zachman Jakarta, disebutkan bahwa tujuan pembangunan PPS Nizam Zachman, antara lain : (1)
Meningkatkan kemampuan armada perikanan samudera.
3
(2)
Meningkatkan ekspor hasil-hasil perikanan untuk menambah devisa negara dari sektor non migas.
(3)
Menyediakan lahan untuk kegiatan industri perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi perikanan.
(4)
Menciptakan lapangan kerja.
(5)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar PPS Nizam Zachman melalui pertumbuhan usaha perekonomian seperti pertokoan, perbekalan dan lainnya.
(6)
Meningkatkan pengawasan, keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka diperlukan kelembagaan
kelautan dan perikanan yang kuat dan tangguh, namun fleksibel atau lentur dalam menyesuaikan dengan lingkungan strategis yang berkembang secara dinamis. Dalam rangka penataan inilah diperlukan strategi agar kapasitas kelembagaan pelabuhan perikanan meningkat. 1.2
Perumusan Masalah Di Indonesia terdapat berbagai kelembagaan yang terlibat di dalam
pengendalian, operasional serta pengelolaan pelabuhan perikanan, namun demikian menyangkut jumlah dan jenis kelembagaan yang berada di pelabuhan perikanan tersebut akan berbeda sesuai dengan besarnya ukuran dan lokasi pelabuhan perikanan. Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yang merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, saat ini terdapat 10 macam
4
kelembagaan yang terlibat di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan di pelabuhan diluar industri swasta. Sekalipun telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/ Kpts/OT.210/10/99 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tata Hubungan Kerja UPT Pelabuhan Perikanan dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, namun suasana ketidakharmonisan antara UPT, Perum dan instansi terkait lain tetap berkembang bahkan cenderung meruncing. Sumber permasalahan diperkirakan berasal dari beberapa sebab antara lain: (1)
Adanya kemiripan antara tugas pokok dan fungsi UPT berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.261/MEN/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, dengan “Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha Perum” sebagaimana tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2000 tentang Perum Prasarana Perikanan Samudera.
(2)
Tidak terdapat ketentuan khusus baik dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan di atas, maupun di dalam PP yang menetapkan bahwa Perum di dalam segenap aktivitasnya harus berada di bawah koordinasi UPT.
(3)
Belum dapat direalisasikannya fungsi kesyahbandaran perikanan sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.261/MEN/2001 sehingga tertib Bandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman masih dilaksanakan oleh Syahbandar Perhubungan Laut.
(4)
Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah, karena instansi terkait dimaksud secara organisatoris lebih bertanggung jawab kepada instansi vertikal di atasnya (pimpinannya).
5
Guna mengatasi permasalahan di atas, alternatif pemecahan yang dapat dilaksanakan antara lain : (1)
Menyempurnakan/merevisi peraturan guna mencegah kemiripan “Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha” Perum dengan tugas pokok dan fungsi UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.
(2)
Perlu diberi penegasan bahwa Perum dalam kegiatannya sehari-hari di dalam lingkungan pelabuhan, harus berada di bawah koordinasi UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Penegasan ini harus tercantum, baik di dalam PP hasil revisi tentang Perum maupun di dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang.
(3)
Menindaklanjuti tentang tertib Bandar di pelabuhan melalui penerbitan peraturan.
(4)
Menyelenggarakan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait guna membahas permasalahan di pelabuhan perikanan. Dengan demikian untuk mencapai keberhasilan pembangunan pelabuhan
perikanan tidak lepas dari kelembagaan pelabuhan itu sendiri yang harus sesuai dengan persyaratan, maka hendaknya pengelola selain menjual jasa-jasanya juga dapat memanfaatkan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang ada secara efektif dan efisien dan dapat mengkoordinir semua pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan secara baik. Selain itu kelembagaan ekonomi perlu dikembangkan terutama pemasaran ikan yang kompetitif di pelabuhan perikanan seperti terjalinnya kemitraan
antara
menyalurkan
hasil
nelayan
tradisional
tangkapan
nelayan.
dengan
perikanan
Pemasaran
yang
meningkatkan harga ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan.
6
industri
untuk
efektif
dapat
Oleh karena itu, apabila semua permasalahan tersebut di atas tidak segera dipecahkan maka akan mempengaruhi kinerja PPS Nizam Zachman khususnya dan secara umum akan menghambat tujuan pembangunan pelabuhan perikanan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian antara lain : (1)
Bagaimana kelembagaan/organisasi PPS Nizam Zachman saat ini?
(2)
Faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PPS Nizam Zachman?
(3)
Strategi apa yang diperlukan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk : (1)
Mengkaji kelembagaan PPS Nizam Zachman.
(2)
Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PPS Nizam Zachman.
(3)
Menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
(1)
Kepentingan praktisi, sebagai masukan kepada pengelola pelabuhan perikanan dalam upaya pengembangan organisasi yang menyangkut pembangunan pelabuhan perikanan. 7
(2)
Kepentingan akademis, sebagai bahan informasi untuk menambah referensi tentang kapasitas kelembagaan pelabuhan perikanan.
1.5
Hipotesis Hipotesis penelitian adalah kapasitas kelembagaan pengelolaan PPS
Nizam Zachman belum menunjang suatu pengelolaan pelabuhan perikanan yang kondusif. 1.6
Kerangka Pemikiran Visi dan misi PPS Nizam Zachman sebagai salah satu Unit Pelaksana
Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan acuan dalam melakukan evaluasi kapasitas kelembagaan. Visi, misi, tujuan dan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan mempengaruhi kapasitas kelembagaan dan kinerja pelabuhan. Guna mengetahui kapasitas kelembagaan dan kinerja pelabuhan saat ini perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi kapasitas kelembagaan akan dilakukan melalui keterkaitan hubungan kerja antara UPT Pelabuhan Perikanan Samudera dengan Perum Prasarana Perikanan Samudera dan instansi terkait di PPS Nizam Zachman. Mengingat kapasitas kelembagaan dapat mempengaruhi kinerja pelabuhan perikanan, maka evaluasi kinerja pelabuhan akan dilakukan dengan cara membandingkan capaian-capaian yang diperoleh saat ini terhadap kondisi yang diharapkan sebagaimana tercermin dalam visi dan misi PPS Nizam Zachman. Tingkat kinerja pelabuhan perikanan sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, oleh karena itu dalam mengevaluasi kinerja dilakukan audit lingkungan internal maupun eksternal. Audit lingkungan internal dilakukan terhadap aspek organisasi dan operasional sedangkan audit 8
lingkungan eksternal dilakukan terhadap faktor makro (ekonomi, politik, teknologi dan sosial budaya) dan mikro (persaingan). Audit lingkungan internal akan menghasilkan faktor-faktor strategis pelabuhan yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan audit lingkungan eksternal akan menghasilkan faktorfaktor peluang dan ancaman. Hasil evaluasi atas faktor internal dan eksternal selanjutnya akan digunakan dalam analisis SWOT untuk memformulasikan strategi kinerja pelabuhan. Pemilihan prioritas strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan AHP. AHP diawali dengan fokus yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan. Hirarki ke 1 dan 2 adalah faktor yang mempengaruhi peningkatan kapasitas kelembagaan yaitu faktor internal dan eksternal. Sebagai tingkat hirarki ke 3 adalah alternatif strategi yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil analisis SWOT. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.
9
Visi dan Misi Pelabuhan Tujuan
Kebjakan Teknis
Kapasitas Kelembagaan Masa Kini
Masalah
Pencapaian
Kinerja PPS Nizam Zachman Masa Kini Internal
Eksternal Analisis SWOT
Analisis AHP
Rekomendasi Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Gambar 1 Kerangka pemikiran
10
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pelabuhan Perikanan Sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Menurut Lubis (2000) pelabuhan perikanan adalah merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994) bahwa aspek-aspek tersebut secara rinci adalah : (1)
Produksi : bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.
(2)
Pengolahan : bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
(3)
Pemasaran : bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapannya.
11
Selanjutnya berdasarkan Pasal 41 dan penjelasan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tersebut, dalam rangka pengembangan perikanan, pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan. Mengingat demikian luasnya fungsi yang harus diselenggarakan oleh pelabuhan perikanan, maka perlu dirumuskan secara jelas misi sebagai pedoman maupun dorongan semangat kerja seluruh aparat yang bertugas dalam organisasi. Pelabuhan perikanan adalah pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan, mampu mendorong peningkatan produksi perikanan secara berkesinambungan karena bermanfaat bagi kehidupan nelayan produsen maupun kesejahteraan konsumen serta mengkedepankan pemanfaatan teknologi maupun manajemen yang melindungi serta melayani sebagai kepentingan masyarakat perikanan terutama industri perikanan tanpa kekecualian, dalam berusaha di lingkungan pelabuhan perikanan. Tujuan pembangunan pelabuhan adalah menyediakan fasilitas atau kemudahan bagi nelayan dan pengusaha perikanan untuk melakukan kegiatan usaha secara terpadu. Kegiatan tersebut mulai dari kegiatan pra panen sampai dengan pasca panen, termasuk pengelolaan dan pemasaran hasilnya.
12
2.2
Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/
MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, dimana pelabuhan perikanan dapat dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan. Pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori utama yaitu : 2.2.1 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) PPS dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe A atau kelas I. Terdapat 5 (lima) PPS di Indonesia, yaitu PPS Nizam Zachman di DKI Jakarta, PPS Cilacap di Jawa Tengah, PPS Belawan di Sumatera Utara, PPS Bungus di Sumatera Barat dan PPS Kendari di Sulawesi Tenggara. PPS adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal perikanan yang mempunyai kemampuan beroperasi di samudera dan lepas pantai yang sifatnya nasional dan internasional, dengan kriteria sebagai berikut : (1)
Terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 GT.
(2)
Melayani kapal perikanan yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE dan perairan internasional.
(3)
Dapat menampung 100 buah kapal perikanan atau 6.000 GT sekaligus.
(4)
Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 200 ton/hari atau 40.000 ton/tahun.
(5)
Memiliki ± 30 Ha lahan untuk kawasan industri perikanan.
(6)
Memberikan pelayanan ekspor industri perikanan.
2.2.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) PPN dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe B atau kelas II. Terdapat 11 (sebelas) PPN di Indonesia, dimana lokasinya berada di Brondong
13
(Jawa Timur), Sibolga (Sumatera Utara), Pelabuhan Ratu (Jawa Barat), Kejawanan dan Pekalongan (Jawa Tengah), Tanjung Pandan (Bangka Belitung), Pemangkat (Kalimantan Barat), Tual (Maluku), Prigi (Jawa Timur), Ternate dan Ambon (Maluku). PPN adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal perikanan yang mempunyai kemampuan beroperasi di lepas pantai yang sifatnya regional dan nasional, dengan kriteria sebagai berikut : (1)
Terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15- 60 GT.
(2)
Melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEE Indonesia dan perairan nasional.
(3)
Mampu menampung sekaligus 75 buah kapal perikanan atau 3.000 GT.
(4)
Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40-50 ton/hari atau sekitar 8.00015.000 ton/tahun.
2.2.3 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) PPP dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe C atau kelas II. Terdapat 44 (empat puluh empat) PPP di Indonesia, dimana lokasinya berada di Asemdoyong, Bacan, Bajomulyo, Banjarmasin, Bawean, Blanakan, Bondet, Cilauteureun, Ciparage, Dagho, Eretan, Hantipan, Karangantu, Karimun Jawa, Kota Agung, Kupang, Kwandang, Labuhan Lombok, Labuhan Maringgai, Lampulo, Lekok, Lempasing, Mayangan, Morodemak, Muara Ciasem, Muncar, Paiton, Pondok Dadap, Sadeng, Sikakap, Sorong, Sungai Liat, Tarakan, Tarempa, Tasik Agung,, Tawang, Tegalsari, Teladas, Teluk Batang, Tobelo, Tumumpa, Wonokerto.
14
PPP adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal perikanan yang mempunyai kemampuan beroperasi di pantai yang sifatnya regional, dengan kriteria sebagai berikut : (1)
Melayani kapal perikanan berukuran 5-15 GT.
(2)
Melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai.
(3)
Mampu menampung 50 buah kapal perikanan atau 500 GT sekaligus.
(4)
Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 15-20 ton/hari atau sekitar 3.000-4.000 ton/tahun.
2.2.4 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) PPI merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh daerah, untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai. Terdapat 585 PPI di Indonesia, yang digunakan untuk kapal-kapal nelayan setempat untuk mendaratkan dan memasarkan hasil tangkapan, dengan kriteria sebagai berikut : (1)
Melayani kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.
(2)
Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT.
(3)
Mampu menampung 20 buah kapal perikanan atau 200 GT
(4)
Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 10 ton/hari atau 2.000 ton/tahun.
Kriteria ini akan menentukan dalam peningkatan klasifikasi PP/PPI yang kegiatan operasional mengalami peningkatan dengan adanya pembangunan/pengembangan sarananya (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001). Menurut Lubis (2000) pelabuhan perikanan dapat diklasifikasikan menurut letak dan jenis usaha perikanannya. Pelabuhan perikanan bila dilihat dari banyaknya faktor yang ada, pengklasifikasiannya dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter antara lain :
15
(1)
Luas lahan, letak dan konstruksi bangunannya.
(2)
Tipe dan ukuran kapal yang masuk pelabuhan.
(3)
Jenis perikanan skala usahanya.
(4)
Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan. Pengklasifikasian pelabuhan perikanan seperti tersebut di atas pada
dasarnya dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan khususnya dan pengembangan pelabuhan pada umumnya. 2.3
Fasilitas Pelabuhan Perikanan Di dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan
dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan umumnya terdiri dari fasilitas pokok, fungsional dan tambahan/ penunjang. Fasilitas pokok dan penunjang bersifat pelayanan umum bagi masyarakat dan pengusaha perikanan, dimana pembangunannya membutuhkan biaya yang relatif mahal maka menjadi kewajiban pemerintah. Fasilitas fungsional (cold storage, pabrik es, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain-lain) yang bersifat komersial pembangunannya dapat diserahkan kepada swasta sebagai mitra kerja di bawah bimbingan, pembinaan dan pengaturan oleh pemerintah. Lubis (2000) menjelaskan bahwa guna mendukung fungsi-fungsi tujuan pembangunan pelabuhan, maka pelabuhan perikanan dilengkapi dengan fasilitas yang dibedakan atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :
16
(1)
Fasilitas pokok Fasilitas pokok atau juga dikatakan infrastruktur adalah fasilitas dasar atau pokok yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas pokok tersebut antara lain terdiri dari : dermaga, kolam pelabuhan, alat bantu navigasi, breakwater atau pemecah gelombang dan tanah untuk industri.
(2)
Fasilitas fungsional Fasilitas fungsional dikatakan juga suprastruktur adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini diantaranya tidak harus ada di suatu pelabuhan namun fasilitas ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Sebagai contoh, ada kalanya suatu pelabuhan tidak memerlukan cold storage karena ikan-ikan yang didaratkan semuanya habis terjual dalam bentuk segar. Fasilitas-fasilitas fungsional ini antara lain TPI, balai pertemuan nelayan, tangki BBM, tangki air, radio komunikasi, instalasi listrik, pabrik es, cold storage, dock/slipway dan bengkel.
(3)
Fasilitas penunjang Fasilitas
penunjang
meningkatkan
adalah
peranan
fasilitas
pelabuhan
yang
atau
secara
para
tidak
pelaku
langsung
mendapatkan
kenyamanan melakukan aktifitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas penunjang
17
ini antara lain kantor pengelola pelabuhan, jalan di dalam komplek, perumahan, toko, kamar mandi umum dan tempat ibadah. 2.4
Manajemen Strategi Strategi pada intinya adalah keterampilan dan ilmu memenangkan
persaingan. Persaingan dalam dunia bisnis adalah perebutan pangsa pasar, pada kondisi yang selalu berubah. Oleh karena itu strategi perlu selalu dikelola agar tujuan organisasi dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang dapat dicapai. Menurut David (1999) definisi manajemen strategis adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai sasarannya. Pengertian yang senada juga diberikan oleh Wheelen dan Hunger (2000) bahwa manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Menurut David (1999) proses manajemen strategis yang efektif dan efisien diterapkan dengan menggunakan suatu model manajemen strategis, dimana model tersebut membagi proses manajemen strategi ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. 2.5
Kelembagaan Kelembagaan dapat diartikan dalam 2 (dua) pengertian, pertama
kelembagaan sebagai institusi yaitu lembaga atau organisasi berbadan hukum untuk
mengelola
suatu
kegiatan,
dan
kedua
pelembagaan
nilai
atau
institutionalized. Kelembagaan sebagai institusi dikembangkan melalui 3 (tiga) aspek yaitu peningkatan kemampuan aparatur yang bekerja di lembaga tersebut 18
dan memobilisasi tenaga untuk bekerja di lembaga tersebut, penyediaan fasilitas (ruang kantor, peralatan dan bahan serta fasilitas lainnya untuk mengoperasikan lembaga tersebut); serta penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta pembangunan untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Pelembagaan nilai-nilai dikembangkan dengan memasyarakatkan hasilhasil yang dikerjakan oleh lembaga tersebut ke masyarakat yang menjadi sasaran atau pengguna jasa tersebut. Nilai-nilai yang dilembagakan bisa berupa peraturan per Undang Undangan, peraturan daerah, tata ruang pesisir dan lautan dan bentukbentuk lainnya yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Menurut Mubyarto (1987), yang dimaksud dengan lembaga adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu, baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Hayami dan Kikuchi (1987) mendefinisikan bahwa lembaga (pranata) adalah sebagai aturanaturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh para anggota komunitas. Ruttan (1985), mendefinisikan bahwa lembaga sebagai aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, sedangkan organisasi adalah kesatuan sosial yang memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan, seperti keluarga, perusahaan dan kantor dengan menjalankan pengendalian terhadap berbagai sumberdaya. Menurut Purwaka (2004), kelembagaan (K) adalah satu set atau satu perangkat peraturan per Undang Undangan yang mengatur tata kelembagaan (Institutional Arrangement : IA) dan mekanisme/kerangka kerja kelembagaan (Institutional Framework : IF) dalam rangka fungsionalisasi kapasitas potensial
19
(Potential Capacity : PC), daya dukung (Carrying Capacity : CC), dan daya tampung (Absorptive Capacity : AC). AC juga disebut sebagai daya lentur kelembagaan, yaitu kelenturan sesuatu lembaga dalam menghadapi dan mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi di dalam pembangunan kelautan. Kelembagaan tersebut dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut : K = f (IA, IF) (PC, CC, AC) dimana : K : Kelembagaan f
: Fungsi
IA : Tata kelembagaan (bersifat statis) IF : Kerangka kerja/mekanisme kelembagaan (bersifat dinamis) yaitu tata kelembagaan dalam keadaan bergerak atau bekerja PC : Kapasitas potensial CC : Daya dukung AC : Daya tampung Di dalam IA dan IF, masing-masing mengandung PC, CC dan AC, dimana PC, CC dan AC adalah kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas kelembagaan adalah upaya optimalisasi kapasitas kelembagaan dalam kerangka tata dan mekanisme kelembagaan. Dalam kaitan ini, analisis pengembangan kapasitas kelembagaan dapat mempergunakan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam sebagai tools of analysis. Tools of analysis ini juga dapat dipergunakan dalam upaya membuat desain kelembagaan.
20
2.6
Teknik Penyusunan Strategi Alternatif Formulasi strategi adalah perumusan rencana jangka panjang untuk
mengelola peluang dan ancaman secara efektif dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi. Formulasi strategi juga meliputi perumusan misi organisasi, menentukan tujuan, dan merumuskan kebijakankebijakan organisasi. Tahap formulasi strategi meliputi proses audit. Faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keadaan organisasi dimasa datang, serta menyusun strategi alternatif dan memilih strategi yang layak untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi. Audit faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan kegiatan identifikasi, evaluasi, dan diseminasi berbagai faktor internal dan eksternal untuk diinformasikan kepada pengambil keputusan dalam organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats), sedangkan lingkungan internal juga terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness). Menurut Wheelen dan Hunger (2000) lingkungan eksternal berkaitan dengan lingkungan tugas dan lingkungan sosial. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah berbagai bidang fungsional, sumberdaya dan budaya kerja dalam organisasi. Teknik untuk memadukan faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi alternatif melalui analisis sebagai berikut : 2.6.1 Analisis matriks SWOT Analisis SWOT adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan
21
strategi suatu kegiatan. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities dan Threats (Rangkuti, 2002). Analisis
SWOT
membandingkan
antara
faktor
eksternal
yang
dipresentasikan melalui peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Kedua faktor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan kekuatan, dan negatif yang berasal dari ancaman dan kelemahan. Dalam analisis SWOT juga digunakan matriks SWOT (Rangkuti, 2002). Matriks tersebut dapat menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis sebagai berikut : Strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. Matriks SWOT menampilkan enam kotak, dua kotak di bagian paling atas adalah kotak faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan dua kotak di sebelah kiri adalah kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Empat kotak lainnya A, B, C dan D merupakan kotak isi strategi yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor internal dan eksternal. Keempat isi strategis adalah sebagai berikut (Tabel 1) : (1)
Strategi SO atau Comparative Advantage (keunggulan komparatif) yaitu pengambil keputusan telah melihat peluang yang tersedia dan juga memiliki posisi internal yang kuat. Organisasi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
(2)
Strategi ST atau Mobilization Advantage (pengerahan keuntungan), interaksi antara ancaman dari luar yang diidentifikasi oleh pengambil keputusan
dengan
kekuatan organisasi.
Dalam
menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
22
hal ini organisasi
(3)
Strategi WO atau Investement/Divestment (bertambah/berkurang), dimana peluang yang tersedia sangat menyakinkan, tetapi tidak ada kemampuan organisasi untuk menggarap dan memberikan reaksi positif. Organisasi akan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
(4)
Strategi WT atau Damage (rugi), merupakan keadaan yang paling lemah bagi organisasi. Pada keadaan ini ancaman dari luar dihadapkan pada sumberdaya organisasi yang sangat lemah. Organisasi perlu mengendalikan kelemahan untuk menghindari ancaman.
Tabel 1 Strategi yang dihasilkan dari perpaduan antara faktor internal dengan eksternal INTERNAL
EKSTERNAL PELUANG (O) X1 X2 . . Xn ANCAMAN (T) X1 X2 . . Xn Sumber : Rangkuti, 2002
KEKUATAN (S) X1 X2 . . Xn (Strategi SO) a b . . n (Strategi ST) a b . . n
KELEMAHAN (W) X1 X2 . . Xn (Strategi WO) a b . . n (Strategi WT) a b . . n
2.6.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam mengambil keputusan seringkali harus memecahkan suatu masalah hubungan antar komponen dalam sistem yang kompleks seperti sumberdaya, hasil-hasil yang diinginkan atau tujuan-tujuan, kelompok orang dan sebagainya. Analytical Hierarchy Process (AHP) atau Proses Hirarki Analitik (PHA) adalah 23
merupakan analisis yang digunakan untuk memahami kompleksitas sistem dan dapat meningkatkan kualitas prediksi dalam mengambil keputusan. Dalam penerapannya, Saaty (1991) menyarankan sedapat mungkin menghindari adanya penyederhanaan seperti dengan membuat asumsi-asumsi, dengan tujuan dapat diperoleh model-model yang kuantitatif. AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini ditujukan untuk memodelkan problem tak terstruktur, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun sains manajemen yang dikembangkan pertama sekali oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an, seorang ahli matematika dari university of Pittsburg Amerika Serikat. Prinsip dasar AHP adalah penyusunan hirarki, penerapan prioritas dan prinsip konsistensi (Saaty, 1991). Tolok ukur kekonsistenan pendapat responden diukur dengan menggunakan rasio konsistensi atau Consistency Ratio (CR). Dari hasil AHP ditentukan urutan/tingkatan pengaruh elemen-elemen dalam suatu hierarki. Prinsip menyelesaikan masalah dengan menggunakan AHP adalah dipergunakannya hirarki untuk menguraikan sistem yang komplek menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Hirarki dari metode ini dibagi menjadi fokus, faktor, aktor, tujuan dan alternatif seperti terlihat pada Gambar 2.
24
Fokus :
Sasaran Utama (Ultimate Goal)
Faktor :
Faktor yang terlibat (internal dan eksternal)
Aktor :
Pelaku yang terlibat
Tujuan :
Tujuan dari pelaku
Alternatif :
Alternatif Strategi
Gambar 2 Analytical Hierarchy Process (Saaty, 1991) AHP mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut : (1)
Memberi suatu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk anekaragaman persoalan yang tak terstruktur.
(2)
Memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
(3)
Dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.
(4)
Mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemenelemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
(5)
Memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
25
(6)
Melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
(7)
Menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
(8)
Mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
(9)
Tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda.
(10) Memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan
memperbaiki
pertimbangan
dan
pengertian
mereka
melalui
pengulangan. 2.7
Kajian Penelitian Terdahulu Penelitian tentang pelabuhan perikanan telah dilakukan beberapa peneliti
di Indonesia dengan berbagai pendekatan analisis yang digunakan diantaranya adalah : (1)
Hayati (2001) dengan topik penelitian yaitu Strategi Peningkatan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian tersebut telah dapat menginventarisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menentukan kinerja pelabuhan, merumuskan sasaran kerja pelabuhan, mengkaji faktor-faktor yang harus ditingkatkan dan merumuskan rekomendasi strategi peningkatan kinerja pelabuhan.
(2)
Furuta (2002) dengan topik penelitian yaitu Dampak Bantuan Pinjaman dari Pemerintah Jepang terhadap Perikanan Tangkap di Indonesia : Studi Kasus tentang Pengembangan Pelabuhan PPS Jakarta oleh OECF (JBIC). Hasil
26
penelitian menunjukkan antara lain bahwa pengembalian bantuan pinjaman dari OECF/JBIC, diperhitungkan akan sulit dituntaskan bila didasarkan pada penerimaan pelabuhan pada masa kini, khususnya dengan sistem pengelolaan yang seluruhnya dilakukan oleh pemerintah. Pengalihan pengelolaan ke pihak swasta mungkin dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan pengembalian pinjaman, namun masih perlu pengkajian yang lebih dalam. (3)
Susilowati (2003) dengan topik penelitian yaitu Analisis Peran Pelabuhan Perikanan dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PPS Jakarta telah memberikan dampak ganda baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
(4)
Firmansyah (2004) dengan topik penelitian yaitu Analisis Ekspor Ikan Tuna Indonesia dari PPS Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi ikan tuna dari PPS Jakarta berpengaruh positif terhadap nilai ekspor ikan tuna Indonesia. Jika produksi ikan tuna Indonesia meningkat maka nilai ekspor Indonesia juga meningkat.
(5)
Suparman (2004) dengan topik penelitian yaitu Formulasi Strategi Pengembangan Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera di Indonesia.
Penelitian
tersebut
telah
dapat
menginventarisasi
dan
mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan intenal yang mempengaruhi kinerja Perum PPS dan merumuskan rekomendasi strategi yang layak dilaksanakan Perum PPS untuk mengembangkan unit-unit usaha yang dikelolanya.
27
Dari hasil inventarisasi kajian penelitian terdahulu, maka didapat bahwa topik penelitian tentang kelembagaan di pelabuhan perikanan khususnya di PPS Nizam Zachman sampai saat ini belum ada yang melakukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memilih topik penelitian yaitu Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PPS Nizam Zachman Jakarta. Dari hasil penelitian diharapkan nantinya teridentifkasi kelembagaan/organisasi PPS Nizam Zachman saat ini, faktor-faktor yang menentukan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PPS Nizam Zachman, dan strategi yang diperlukan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman.
28
3 METODOLOGI
3.1
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam
Zachman yang terletak di Teluk Jakarta dan termasuk dalam perairan Teluk Jakarta. Berada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP-03) Laut Jawa. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan mulai April s.d Agustus 2005. 3.2
Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang bersifat
kualitatif dan kuantitatif. Data primer yang dikumpulkan adalah data tentang keterkaitan hubungan kerja antara UPT Pelabuhan Perikanan Samudera dengan Perum Prasarana Perikanan Samudera dan instansi terkait di pelabuhan perikanan, sedangkan data sekunder adalah berupa uraian tugas dan tata hubungan kelembagaan yang terlibat di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan di pelabuhan serta data-data internal mengenai kinerja pelabuhan perikanan selama ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dari responden dan narasumber yang terpilih dengan sengaja (purposive) dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman terhadap perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan, faktor yang mempengaruhi pelabuhan perikanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Responden dan narasumber yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu Direktur Kelembagaan Pemerintah, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran; Kepala UPT PPS Nizam Zachman; Direktur Pengembangan dan Tata Pelabuhan, Perum
29
Prasarana Pelabuhan Samudera; Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat, Direktorat Pengawasan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Kasubdit Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Direktorat Prasarana Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Kepala TPI Muara Baru, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, dan Ketua Asosiasi Tuna (ASTUIN) Wilayah Jakarta. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi literatur, diperoleh dari Departemen Kelautan dan Perikanan, UPT PPS Nizam Zachman, Perum PPS, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, TPI Muara Baru, Institut Pertanian Bogor dan instansi terkait lainnya. 3.3
Analisis Data
3.3.1 Analisis fungsi dan kewenangan kelembagaan Analisis fungsi dan kewenangan dilakukan untuk menelusuri terjadinya konflik antar lembaga/instansi yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih fungsi dan wewenang dari setiap lembaga/instansi yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Sebelum dianalisis, dilakukan identifikasi terhadap semua lembaga/instansi yang saling berinteraksi baik sektoral maupun fungsional pada semua tingkat pemerintahan yang berpengaruh terhadap pemanfaatan dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Analisis fungsi dan wewenang kelembagaan, dengan mengidentifikasikan input-input dan faktor intervensi. Adapun input yang dimaksudkan disini adalah peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi permasalahan dimaksud, serta lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang
30
diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
dalam
pengelolaan
pelabuhan
perikanan.
Sedangkan
faktor
intervensinya adalah berupa kesenjangan pertanggungjawaban, tumpang tindih serta duplikasi kepentingan antar lembaga/instansi yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya konflik. Teknik pengolahan data primer untuk penentuan bobot kelembagaan dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabulasi data menggunakan matriks keserasian (compatibility matrix). Metode ini digunakan untuk memberikan bobot dengan mensinergikan suatu kegiatan diantara lembaga/ instansi yang ada di pelabuhan perikanan (Tabel 2). Langkah-langkah penyelesaian pembobotan adalah sebagai berikut : (1)
Mengajukan identifikasi kegiatan terhadap kelembagaan dalam suatu matriks pendapat individu.
(2)
Mengisi matriks dengan skala perbandingan berpasangan.
(3)
Membuat
matriks
pendapat gabungan dari matriks dengan skala
perbandingan berpasangan. Tabel 2 Kerangka matriks keserasian (compatibility matrix) fungsi dan wewenang antar lembaga/instansi Lembaga/Instansi A B C ...
A
B S
Keterangan : S = Sinergi K = Kontradiksi SK = Sangat Kontradiksi
31
C K
... SK
3.3.2 Analisis strategi kinerja pelabuhan perikanan Strategi kinerja pelabuhan perikanan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT yaitu membandingkan antara faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal peluang dan ancaman. Penentuan bobot dan nilai setiap faktor internal dan eksternal dilakukan oleh responden. Pembobotan dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kepentingan suatu faktor terhadap faktor lainnya secara berpasangan dengan metode Paired Comparison (Kinnear, 1996), sebagai berikut (Tabel 3) : (1)
Menyusun faktor-faktor internal dan eksternal dalam suatu matriks pendapat individu.
(2)
Mengisi matriks dengan skala perbandingan berpasangan yang dilakukan secara individu. Angka untuk menilai pembobotan adalah sebagai berikut : Nilai 1, jika faktor horizontal kurang penting dari faktor vertikal. Nilai 2, jika faktor horizontal sama penting dari faktor vertikal. Nilai 3, jika faktor horizontal lebih penting dari faktor vertikal.
(3)
Menghitung bobot masing-masing faktor yaitu, bobot B = T : ∑ T, dimana T = t1 + t2 + t3 + tn
Tabel 3 Matriks paired comparison gabungan Faktor Internal dan Eksternal A A B C ... Total Sumber : Kinnear, 1996
B t1
C t2
32
D t3
Total T
Bobot B
∑T
1
3.3.3 Analisis strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Analisis kuantitatif dilakukan terhadap faktor yang mempengaruhi pengelolaan pelabuhan dan untuk merumuskan hasil dari data, digunakan alat Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan tujuan untuk menentukan alternatif strategi berdasarkan skala prioritas (Saaty, 1991). AHP digunakan untuk pengambilan
keputusan
yang
dapat
digunakan
dalam
penentuan
atau
merencanakan suatu strategi. Melalui analisa ini dimasukkan pertimbanganpertimbangan logis dari faktor-faktor yang berpengaruh, pelakunya dan tujuan masing-masing dari suatu permasalahan yang kompleks menjadi sederhana dan tersusun dalam suatu hirarki. Tingkat konsistensi merupakan penentu utama sebagai pertimbangan pokok keputusan strategi yang diambil. Langkah-langkah penyelesaian AHP adalah sebagai berikut : (1)
Mendefinisikan persoalan dan merinci pemecahan persoalan yang diinginkan.
(2)
Membuat struktur hirarki secara menyeluruh, sebagaimana diringkaskan pada Gambar 3 berikut ini.
33
Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
Legalitas Hukum
Kinerja Pelabuhan
Koordinasi
Tujuan
Level 1 : Faktor
Peraturan yang Berlaku
Kerjasama Antar Instansi Terkait
Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan
Pengaturan Fungsi dan Wewenang
Kerjasama Dengan Stake Holder
Tingkat Pelayanan Pelabuhan
Kelembagaan Pengelola Pelabuhan
Kualitas SDM
Level 2 : Sub Faktor
Penyempurnaan Pengelolaan Pelabuhan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Pelayanan Pelabuhan
Gambar 3 Struktur hirarki dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman 34
Level 3 : Strategi
(3)
Menyusun matrik banding berpasangan (Tabel 4)
Tabel 4 Matriks pendapat pada metode AHP Fokus A1 a11 A1 a21 A2 a31 A3 .......... ........ an1 An Sumber : Saaty, 1991 (4)
A2 a12 a22 a32 .......... an2
A3 a13 a23 a33 .......... an3
........ .......... .......... .......... .......... ..........
An a1n a2n a3n .......... ann
Mengumpulkan semua pertimbangan yang diperlukan dari hasil melakukan perbandingan berpasangan antar elemen pada langkah untuk mengisi matriks banding berpasangan, digunakan skala banding yang tertera pada Tabel 5.
Tabel 5 Nilai skala banding berpasangan Nilai Skala
Definisi
Penjelasan
1
Kedua elemen sama pentingnya
Dua elemen mempengaruhi sama kuat pada sifat ini
3
Elemen yang satu sedikit lebih penting dari lainnya
Pengalaman atau pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas lainnya
5
Elemen yang satu jelas lebih penting dibanding elemen lainnya
Pengalaman atau pertimbangan dengan kuat disokong dan dominasinya terlihat dalam praktek
7
Satu elemen sangat jelas lebih penting dibanding elemen lainnya
Satu elemen dengan kuat disokong dan dominasinya terlihat dalam praktek
9
Satu elemen mutlak lebih penting dibanding elemen lainnya
Sokongan elemen yang satu atas yang lain terbukti memiliki tingkat penegasan tertinggi
2,4,6,8
Nilai-nilai diantara kedua pertimbangan diatas
Kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan
Kebalikan Nilai-nilai diatas
Bila nilai-nilai diatas dianggap membandingkan antara elemen A dan B, maka nilai-nilai kebalikan (1/2, 1/3, 1/4 .... 1/9) digunakan untuk membandingkan kepentingan B terhadap A.
Sumber : Saaty, 1991 35
(5)
Memasukkan nilai-nilai kebalikannya beserta bilangan 1 sepanjang diagonal.
(6)
Melaksanakan langkah 3, 4 dan 5 untuk semua tingkatan dan hirarki tersebut.
(7)
Mensintesis prioritas untuk melakukan pembobotan.
(8)
Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hirarki.
Pengolahan data dengan AHP ini menggunakan Expert Choice (Gambar 4). Mulai
Identifikasi Masalah
Penyusunan Hirarki
Pengisian Matriks Pendapat Individu
Pengujian Konsistensi Rasio Terpenuhi ?
Revisi Tidak
Ya Penyusunan Matriks Gabungan
Pengolahan
Vektor Prioritas
Selesai Gambar 4 Skema proses pengolahan data pada AHP 36
4 PROFIL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN 4.1
Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.04/Men/
2004 telah ditetapkan perubahan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yang terletak di daerah Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Secara geografis terletak pada 06005' - 06007' LS dan 106050' - 106050' BT (Gambar 5). Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara mempunyai batas administratif yaitu : (1) Sebelah utara
: Pantai Laut Jawa, Jalan Pluit Selatan (wilayah Kelurahan Pluit).
(2) Sebelah selatan
: Jalan Bandengan Utara.
(3) Sebelah barat
: Waduk Pluit sebelah barat, Jalan Jembatan Tiga dan Kali Muara Karang.
(4) Sebelah timur
: Alur Pelabuhan Sunda Kelapa, Kali Jelakeng (wilayah Kelurahan Ancol).
Kelurahan Penjaringan merupakan salah satu kawasan industri yang terdapat di Jakarta Utara. Hal ini terlihat dari penggunaan lahan yang sebagian besar dipergunakan untuk perusahaan yaitu seluas 243,27 Ha atau 61,52 % dari luas kelurahan ini, sedangkan lahan pemukiman 31,46 % dan sisanya 7,02 % dipergunakan untuk industri. Luas lokasi PPS Nizam Zachman adalah 98 Ha atau 25,29 % dari total luas kelurahan ini.
37
Gambar 5 Peta lokasi PPS Nizam Zachman
38
4.2
Sejarah dan Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Perencanaan pembangunan PPS Nizam Zachman dimulai sejak tahun
1972, studi kelayakan dipercayakan kepada Pemerintah Jepang melalui Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) of Japan sekarang bernama Japanese International Cooperation Agency (JICA). PPS Nizam Zachman mulai dibangun tahun 1980 dengan pembiayaan bantuan lunak pemerintah Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dan dana APBN. Tujuan utama pembangunan PPS Nizam Zachman yaitu untuk menjawab tantangan
pembangunan
perikanan
nasional
Indonesia
dalam
menggali
sumberdaya perikanan yang tersebar dari perairan pantai sampai perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia melalui cara-cara yang lebih modern. Perencanaan teknis pembangunan pelabuhan dilaksanakan oleh Pacific Consultans International dari Jepang yang bekerjasama dengan PT Inconeb dari Indonesia. Pembangunan awal PPS Nizam Zachman dilaksanakan dalam beberapa tahapan pembangunan (Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8) sebagai berikut : (1)
Pembangunan Tahap I (5 Maret 1980 - 31 Desember 1982), meliputi pembangunan fasilitas pokok/dasar yaitu pembuatan kolam pelabuhan, dermaga, penahan gelombang, lampu navigasi dan reklamasi tanah.
(2)
Pembangunan Tahap II (22 Maret 1982 - 31 Maret 1984), terdiri dari pembangunan fasilitas fungsional yaitu gedung pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, kantor pelabuhan, dermaga bongkar muat, mesin pendingin, pembangkit listrik, galangan kapal dan sarana lainnya.
(3)
Pembangunan Tahap III (1984-1992), meliputi pembangunan fasilitas 39
penunjang yaitu pembangunan jalan komplek PPS Nizam Zachman, perkantoran, masjid, pos polisi, pertokoan dan tempat pemrosesan ikan. Periode 1988-1992 perpanjangan dermaga sepanjang 150 m, perluasan cold storage, kantor Perum Prasarana Perikanan Samudera, gedung pemasaran ikan, tempat penginapan, 2 tansit sheds, MCK, dan industri pengolahan ikan. (4)
Pembangunan Tahap IV (1993-2001), meliputi perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan PPSJ dengan biayanya berasal dari bantuan pemerintah Jepang dan dari anggaran pemerintah Indonesia. Pembangunan tahap ini meliputi
pengurukan pasir dan pekerjaan
penimbunan, pembangunan dermaga dengan kedalaman air 7,5 m (fasilitas perbaikan kapal, sistem pembuangan air kotor laut, perbaikan revetment, dan pemasangan fasilitas listrik dan air), pembangunan gedung Muara Baru Center A (pekerjaan jalan, area parkir dan sistem drainase), pekerjaan walkyway sepanjang jalan di area PPS Nizam Zachman beserta perlengkapan-perlengkapannya, pengadaan Handling Equipment (forklift 8 unit, towing tractor 3 unit, truck crane 2 unit, dump truck 2 unit dan garbage car 12 unit). Untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan perikanan di PPS Nizam Zachman pada masa-masa mendatang, diperlukan perluasan areal guna pelayanan yang lebih baik. Master Plan Tahap V Pembangunan PPS Nizam Zachman, antara lain meliputi pengembangan tanggul pemecah gelombang dan lampu navigasi, perpanjangan dermaga timur dan dermaga barat, pengembangan areal perbaikan kapal (floating repair), dan pengembangan industri perikanan (Gambar 9).
40
Gambar 6 Tahap I dan II pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1982 s.d 1984
41
Gambar 7 Tahap III pembangunan PPS Nizam Zachman periode 1984 s.d 1988
42
Gambar 8 Tahap IVpembangunan PPS Nizam Zachman periode 1996 s.d 2001 43
Gambar 9 Master plan Tahap V pembangunan PPS Nizam Zachman PPS Nizam Zachman diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 17 Juli 1984, dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1986. Untuk melaksanakan pengelolaan pembangunan fisik pelabuhan lanjutan, dibentuklah Project Management Unit (PMU) PPSJ. Pada April 1992 PMU PPSJ diubah status dan fungsinya menjadi 2 (dua) badan terpisah yaitu : (1)
Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPSJ, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 644/KPTs/OT.210/X/91.
(2)
Perum Prasarana Perikanan Samudera, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 427/Kpts/KU.440/6/93.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala UPT PPS Nizam Zachman bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan Direktur Utama Perum Prasarana Perikanan Samudera bertanggungjawab secara langsung kepada Menteri Negara BUMN.
44
4.3
Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sesuai dengan perannya sebagai unit pelayanan teknis, PPS Nizam
Zachman memiliki visi, misi dan tujuan yang sesuai dengan perannya. Adapun visi, misi dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Visi : Visi PPS Nizam Zachman merupakan bagian yang integral dari visi Departemen Kelautan dan Perikanan. Visi ini merupakan kesepakatan bersama antara seluruh staf, instansi terkait dan swasta yang eroperasional di kawasan pelabuhan. Adapun visi PPS Nizam Zachman adalah “Terwujudnya PPS Nizam Zachman sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu”. Misi : (1)
Menciptakan lapangan kerja dan iklim usaha yang kondusif.
(2)
Pemberdayaan masyarakat perikanan.
(3)
Meningkatkan mutu, keamanan pangan dan nilai tambah.
(4)
Menyediakan sumber data dan informasi perikanan.
(5)
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.
Tujuan Pembangunan : Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam operasional PPS Nizam Zachman merupakan penjabaran dan penjelasan dari tugas pokok dan fungsi serta misi yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan PPS Nizam Zachman adalah : (1)
Meningkatkan kemampuan armada perikanan samudera.
(2)
Meningkatkan ekspor hasil-hasil perikanan untuk menambah devisa negara dari sektor non migas. 45
(3)
Menyediakan lahan untuk kegiatan industri perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi perikanan.
(4)
Menciptakan lapangan kerja.
(5)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar PPS Nizam Zachman melalui pertumbuhan usaha perekonomian seperti pertokoan, perbengkelan dan lainnya.
(6)
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan dalam rangka pengembangan dan pengolahan sistem informasi dan publikasi perikanan.
(7)
Meningkatkan pengawasan, keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan.
4.4
Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati
oleh semua pengguna jasa pelabuhan yang ditetapkan oleh pimpinan pelabuhan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan, sehingga akan tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari misi dan visi. Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan baik berupa Undang Undang, Keppres, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri dengan tujuan menunjang pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut : (1)
UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
(2)
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
(3)
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
46
(4)
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
(5)
PP No. 11 Tahun 1985 tentang Pembinaan Kepulauan.
(6)
PP No. 2 Tahun 1990 tentang Perum Prasarana Perikanan Samudera.
(7)
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
(8)
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Lingkungan Hidup.
(9)
PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
(10) PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. (11) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi Dinas Perikanan DKI Jakarta. (12) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah. (13) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35/AL.106/PHB-1985 tanggal 5 Pebruari 1985 tentang Pelabuhan Perikanan. (14) Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan No. 493/Kpts/IK.410/7/96
dan
No.
SK.2/AL.106/PHB-96
tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan sebagai Prasarana Perikanan. (15) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perikanan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. IK.610/D5.10588/96 tanggal 25 September 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan. (16) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
47
(17) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1082/Kpts/OT.210/ 10/99 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Tata Hubungan Kerja UPT Pelabuhan Perikanan dengan Perum Prasarana Perikanan Samudera dan Instansi Terkait di Pelabuhan Perikanan. (18) Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2297 Tahun 2000 tentang Pembagian Persentase Pengenaan Retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan dan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru. (19) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.26.1/MEN/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. (20) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan. (21) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.03/MEN/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan. (22) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan. PPPS Nizam Zachman telah menetapkan beberapa kebijakan operasional pelabuhan dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah dan publik yang meliputi bidang teknis dan manajerial dalam pelayanan kepada masyarakat perikanan dengan strategi kebijakan sebagai berikut : (1)
Menciptakan iklim usaha yang kondusif Langkah-langkah yang ditempuh PPS Nizam Zachman dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah :
48
1) Menyediakan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dalam jumlah yang memadai. 2) Tersedianya sistem operasional dengan prosedur yang jelas, sehingga mudah dipahami dan dipatuhi oleh pemakai jasa pelabuhan. 3) Menciptakan keamanan, ketertiban dan kebersihan yang memadai. 4) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. (2)
Memberikan pelayanan prima kepada pemakai jasa pelabuhan Memberikan pelayanan prima kepada pemakai jasa pelabuhan adalah suatu hal yang telah ditetapkan, hal ini bertujuan agar kecepatan dan ketepatan usaha di pelabuhan dapat terealisasi. Langkah-langkah yang ditempuh pelabuhan dalam memberikan pelayanan prima adalah : 1) Melaksanakan pelayanan 24 jam sepanjang tahun kepada pemakai jasa pelabuhan. 2) Melaksanakan pelayanan terpadu (satu atap) bersama-sama instansi terkait kepada pemakai jasa pelabuhan. 3) Menjelaskan masalah/kasus secara tepat dan profesional. 4) Menyediakan sarana/prasarana yang lengkap di dalam kawasan pelabuhan sehingga kebutuhan pemakai jasa pelabuhan dapat terpenuhi.
(3)
Mendorong peningkatan skill pegawai pelabuhan Sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidangnya merupakan salah satu persyaratan modal kerja. Dalam kenyataannya di lapangan, sumberdaya manusia dimaksud belum seluruhnya terpenuhi. Keterbatasan staf dalam memahami uraian tugas pokok dan fungsi yang
49
diemban oleh unit kerja, sering pula menyebabkan pencapaian kinerja tidak optimal. Untuk menuju sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidangnya harus ditempuh berbagai langkah-langkah yaitu : 1) Memberikan kesempatan kepada pegawai/staf untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S1 atau S2). 2) Mengikutsertakan kepada pegawai/staf dalam pelatihan keterampilan dan kursus manajemen kepelabuhanan serta berbagai kegiatan apresiasi yang dieselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. (4)
Mendorong kesadaran hukum aparat pemerintah, pengusaha serta pemakai jasa pelabuhan lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan lestari Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
yang tidak
terkendali
dengan
menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sangat berpotensi merusak lingkungan. Untuk itu diperlukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat perikanan agar lebih memahami dan mematuhi peraturan ataupun perundangan sektor kelautan dan perikanan. Beberapa langkah yang ditempuh adalah : 1) Membentuk kelompok SISWASMAS yang anggotanya terdiri dari nelayan, pengusaha perikanan dan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan dalam pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan.
50
2) Penerapan LLO, LBP terhadap kapal-kapal penangkap ikan untuk memonitoring data jenis dan alat tangkap yang digunakan serta wilayah fishing ground. 3) Pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) pada kapal penangkap ikan, sehingga dapat mengetahui kapal yang bersangkutan dalam penangkapannya sudah dalam posisi yang ditetapkan dalam dokumen SPI. 4.5
Pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
4.5.1 Unit Pelaksana Teknis PPS Nizam Zachman Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.26.1/ MEN/2001 tanggal 1 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, bahwa PPS Nizam Zachman adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Nizam Zachman dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang membawahi bagian Tata Usaha, bidang Pengembangan, bidang Tata Operasional dan kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional yang ada di PPS Nizam Zachman adalah jabatan fungsional untuk Pengawasan Sumberdaya Ikan (WASDI), sedangkan kelompok jabatan fungsional lainnya belum terealisasi. Tugas PPS Nizam Zachman memfasilitasi produksi, pemasaran hasil perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya ikan. Fungsi yang dijalankan UPT PPS Nizam Zachman didalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:
51
(1)
Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan.
(2)
Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan.
(3)
Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
(4)
Pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan.
(5)
Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.
(6)
Pelaksanaan
pengawasan
penangkapan,
penanganan,
pengolahan,
pemasaran, dan mutu hasil perikanan. (7)
Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan.
(8)
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya.
(9)
Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitas wisata bahari.
(10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.26.1/MEN/2001 pada Bab 1 pasal 3 terdapat 3 (tiga) fungsi tambahan pelabuhan perikanan yaitu : (1)
Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitas wisata bahari.
(2)
Pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan.
(3)
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset.
Ketiga fungsi tersebut diatas sampai saat ini belum dilaksanakan di PPS Nizam Zachman.
52
Susunan organisasi UPT PPS Nizam Zachman sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.26.1/MEN/2001 saat ini adalah seperti pada Gambar 10 :
KEPALA BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN
BIDANG TATA OPERASIONAL
SEKSI SARANA
SEKSI KESYAHBANDARAN PERIKANAN
SEKSI TATA PELAYANAN
SEKSI PEMASARAN DAN INFORMASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 10 Struktur organisasi UPT PPS Nizam Zachman
4.5.2 Perum Prasarana Perikanan Samudera Perum Prasarana Perikanan Samudera didirikan berdasarkan PP No. 2 Tahun 1990 selanjutnya disempurnakan dengan PP No. 23 tahun 2000 adalah sebuah BUMN yang mempunyai misi sebagai pelayan umum dalam bidang
53
penyediaan jasa sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. BUMN tersebut ditugaskan mengusahakan 9 (sembilan) pelabuhan perikanan sebagai cabang perusahaan dengan kantor pusat di Jakarta. Adapun pelabuhan perikanan yang diusahakan sebagai Cabang Perum Prasarana Perikanan Samudera adalah PPS Jakarta, PPS Belawan, PPN Pekalongan, PPN Brondong, PPN Prigi, PPN Pemangkat, PPP Lampulo, PPP Tarakan, dan PPP Banjarmasin. Perum Prasarana Perikanan Samudera merupakan suatu perusahaan yang bersifat menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum dan sekaligus bertujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan dari Perum Prasarana Perikanan adalah untuk : (1)
Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
(2)
Mengembangkan wiraswasta perikanan serta untuk mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
(3)
Memperkenalkan
dan
mengembangkan
teknologi
pengolahan
hasil
perikanan dan sistem rantai dingin dalam bidang perikanan; dan (4)
Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi perikanan sebagai komponen kegiatan ne1ayan dan masyarakat perikanan. Pelayanan terhadap industri penangkapan ikan terhadap kebutuhan
perbekalan dilakukan oleh Seksi Pelayanan Usaha Subseksi Perbekalan sedangkan untuk kebutuhan perbaikan kapal pada Seksi Teknik Subseksi Galangan dan Bengkel Kapal. Pengelolaan terhadap industri pengolahan juga dilakukan oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera seperti sewa lahan dan sewa bangunan yang ditangani oleh Subseksi Aneka Jasa. Sewa lahan yang dibebankan kepada industri pengolahan adalah Rp 1.500/m2/tahun. Apabila membangun bangunan diatas tanah tersebut maka dikenakan beban sebesar Rp 8.610/m2 yang dibayarkan sekali saja saat bangunan berdiri. Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Jakarta adalah salah satu cabang dari Perum Prasarana Perikanan Samudera yang berada di area PPS Nizam Zachman. Struktur organisasi Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Jakarta seperti pada Gambar 11 berikut :
54
Kepala Cabang
Subbag Tata Usaha
Urusan RT & Perlengkapan
Urusan Tata Laksana Urusan Keuangan Urusan Kepegawaian
Seksi Pelayanan Usaha
Seksi Teknik
Subseksi Cold Storage
Subseksi Aneka sarana
Subseksi Galangan dan Tata Kapal
Subseksi Instalasi
Subseksi Perbekalan Kapal
Subseksi Fasilitas Pendingin
Subseksi Aneka Jasa
Subseksi Galangan dan Bengkel
Gambar 11 Struktur organisasi Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Jakarta
55
4.6
Instansi Terkait di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sesuai dengan pasal 3 dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
1082/Kpts/ OT.210/10/99 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, saat ini di PPS Nizam Zachman terdapat 10 (sepuluh) macam kelembagaan yang terlibat di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan di pelabuhan di luar industri swasta sebagai berikut : (1)
UPT Pelabuhan Perikanan Samudera; mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang bersifat non komersial yang berada di pelabuhan perikanan.
(2)
Perum Prasarana Perikanan Samudera; mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan pengusahaan dan pelayanan jasa dan barang yang menunjang kegiatan pelabuhan perikanan yang menyangkut pengusahaan sarana bersifat produktif dan ekonomis (fasilitasfasilitas komersial).
(3)
Departemen Perhubungan; mempunyai tugas terutama menyangkut tanggung jawab pelaksanaan surveillance guna menjamin keamanan kapal serta keselamatan ABK maupun penumpang di kapal. Petugas Departemen Perhubungan termasuk Syahbandar yang ditugaskan di PPS Nizam Zachman bertugas menerbitkan surat ijin berlayar bagi kapal-kapal ikan yang hanya berlaku untuk 1 (satu) hari saja, tanpa ijin tersebut kapten kapal dapat memperoleh sanksi yang berat. Petugas tersebut bertugas untuk menarik
56
pungutan terhadap setiap kapal yang keluar masuk yang berkaitan dengan sarana navigasi. (4)
Departemen Kesehatan; klinik kesehatan yang ada memiliki Seksi Perawatan dan Seksi Sanitasi dengan dipimpin oleh Kepala Klinik. Seksi Perawatan bertanggung jawab dalam hal melakukan pencegahan penyebaran penyakit menular dari kapal-kapal yang datang dari pelabuhan di luar negeri (seperti SARS), serta memberikan pertolongan pertama kepada ABK dan para penumpang kapal. Pelayanan kesehatan ini diberikan selama 24 jam dan rata-rata 3-4 pasien menerima perawatan setiap hari. Seksi ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan para ABK termasuk memberikan vaksinasi dan pengobatan. Seksi Sanitasi bertugas melakukan inspeksi terhadap kondisi kebersihan kapal-kapal ikan berdasarkan standar internasional sekaligus memberikan sertifikat yang berlaku untuk 6 (enam) bulan. Rata-rata terdapat 8 (delapan) kapal yang harus di inspeksi setiap harinya. Disamping itu dilakukan pula inspeksi terhadap kondisi keberhasilan pelabuhan perikanan (misalnya penyediaan air bersih dan penjualan makanan). Permasalahan yang dihadapi Klinik Kesehatan adalah menyangkut kurangnya tenaga petugas, tidak adanya tenaga dokter dan kurangnya peralatan rumah sakit.
(5)
Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia; unit kerja departemen ini melakukan pengawasan terhadap masuknya warganegara maupun ABK negara asing, dan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan maupun pemantauan masalah penyelundupan dan imigran gelap.
57
(6)
Departemen Keuangan; keberadaan unit kerja departemen ini bertujuan untuk
mencegah
penyelundupan
barang-barang
illegal,
melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran kepabeanan dan Undang Undang Pelayaran serta mengawasi kegiatan ekspor dan impor bahan-bahan yang dibatasi dan berada di bawah pengawasan kepabeanan. (7)
Kepolisian; unit kerja ini bertugas selama 24 jam dalam 2 shift, wilayah tanggung jawabnya meliputi seluruh kompleks pelabuhan ditambah zona perairan 2 mil dari dermaga. Selama ini terdapat beberapa kasus penyelundupan obat-obat terlarang, pencurian jaring ikan dan peralatan navigasi. Pihak Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan pelabuhan perikanan. Unit kerja ini bertanggung jawab pula melakukan inspeksi di laut serta melaksanakan Undang Undang yang menyangkut ZEE dan kelautan guna mencegah penyelundupan barang-barang maupun pelanggaran batas wilayah perairan secara illegal oleh kapal-kapal asing. Frekuensi kedatangan kapal-kapal asing selama ini tidak banyak, hanya berkisar 1 kapal setiap 3 bulan.
(8)
Direktorat
Jenderal
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan, DKP; unit kerja ini memiliki tugas pokok yaitu 1) mengoperasikan kapal patroli guna melakukan kegiatan Monitoring Control and Surveillance (MCS); 2) melaksanakan sistem informasi dan sosialisasi yang menyangkut MCS; dan 3) melakukan inspeksi terhadap log book hasil pencatatan kapal-kapal ikan yang berukuran diatas 30 GT.
58
Kapal patroli diawaki oleh 13 ABK termasuk seorang perwira AL, 1 (satu) trip perjalanan pengawasan memakan waktu 3 (tiga) minggu dengan diselingi istirahat di daratan 1 (satu) minggu. Kapal-kapal illegal yang tertangkap dikenakan hukuman berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Inspeksi kapal patroli dilakukan terhadap ijin penangkapan apakah masih berlaku, kegiatan penangkapan apakah dilakukan di perairan dan dengan alat tangkap seperti yang ditentukan dalam surat ijin. Selama bulan Januari s.d Desember 2004, kapal patroli telah menangkap 32 (tiga puluh dua) kapal dari berbagai jenis alat penangkap ikan yang masuk ke PPS Nizam Zachman dengan berbagai jenis tindak pelanggaran administratif. Komunikasi radio antara kapal patroli dengan stasiun radio yang berada di pelabuhan maupun antar sesama pelabuhan perikanan telah berjalan dengan baik. Komunikasi pemantauan dilakukan terus menerus selama 24 jam. Laporan
bulanan
yang
dikirimkan
kepada
segenap
pihak
yang
berkepentingan melalui UPT PPS Nizam Zachman, disusun oleh unit kerja Ditjen PSDKP ini berdasarkan semua data log book dari kapten kapal. (9)
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta; unit kerja ini berada di gedung TPI yang dimiliki Perum Prasarana Perikanan Samudera. Penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan dilakukan oleh Koperasi Perikanan Jakarta dan diawasi oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 25 ton ikan dilelang setiap harinya dan kebanyakan hasil tangkapan berasal dari kapal-kapal ikan kecil berukuran 5-30 GT. Kegiatan pelelangan dilakukan antara Pk. 06.00 - 11.00 pagi dan terdapat sekitar 20-30 pedagang ikan yang mengikuti pelelangan
59
tersebut. Anggota Koperasi Perikanan diatas berjumlah 200 orang. Retribusi pelelangan dikenakan sebesar 5 % untuk setiap penjualan ikan, dan hasilnya dibagi antara Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta dan Koperasi. Retribusi pelelangan 5 % ini dibebankan kepada nelayan sebesar 3 % dan pedagang ikan 2 %. (10) Pusat Karantina Ikan, DKP; unit kerja ini bertugas untuk menerbitkan sertifikat kesehatan bagi ekspor ikan untuk konsumsi manusia. 4.7
Kerjasama dengan Swasta di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman PPS Nizam Zachman yang memiliki tanah seluas 98 Ha dalam melayani
kebutuhan masyarakat perikanan telah membagi arealnya kedalam 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan industri 48 ha, kawasan Perum Prasarana Perikanan Samudera dan UPT 10 ha dan kawasan kolam pelabuhan 40 ha. Industri perikanan yang ada meliputi industri penangkapan ikan dan industri pengolahan hasil perikanan. Industri penangkapan ikan merupakan ujung tombak dalam mengadakan aktivitas penangkapan ikan, yang selanjutnya hasil tangkapannya akan didaratkan di pelabuhan perikanan. Salah satu industri penangkapan yang utama di PPS Nizam Zachman adalah industri penangkapan tuna. Sedangkan industri pengolahan yang ada di pelabuhan perikanan berperan dalam menampung sebagian hasil tangkapan yang didaratkan, untuk kemudian diolah menjadi produk yang memiliki nilai mutu dan nilai jual yang lebih baik. Sampai tahun 2004 perusahaan swasta (investor) yang memanfaatkan kawasan industri perikanan di PPS Nizam Zachman sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan dan 1 (satu) perorangan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut : 60
Tabel 6 Daftar perusahaan perikanan di Kawasan Industri PPS Nizam Zachman No.
Nama Perusahaan
Jenis Usaha
1 PT. Safritindo Dwi Santoso
19.327
2 3 4 5
18.038 21.100 13.892 2.508
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Processing, Cold Storage dan Pengalengan PT. Sandimas Gapura Fasi1itas Sarana Perikanan PT. Lucky Samudera Pradana Industri Pengalengan dan Pengolahan PT. Danau Matano P. Raya Processing dan Cold Storage PT. Bumi Agro B. Lestari Industri Pengolahan, Pembekuan dan Penyimpanan Ikan PT. Durian Sari Wangi Processing dan Cold Storage PT. Fajar Cakrawala Industri Pengolahan dan Cold Storage Sumbaindo PT. Mitra Mina Segera Industri Pengolahan dan Cold Storage PT. Unggul Mina Lestari Industri Pengolahan dan Cold Storage PT. Lautan Bahari Sejahtera Processing Fillet Ikan Tuna ekspor PT. Intimas Surya Industri Pengolahan dan Cold Storage PT. Sumbindo Perintis Processing dan Cold Storage PT. Jakarta Cold Storage Processing dan Cold Storage Industry PT. Muara Manggalindo Industri Perikanan dan Fasi1itas Penunjang PT. Hotan Jaya Graha Industri perikanan, Cold Storage dan Pabrik es PT. Bali Sumber Hayati Indah Industri Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan PT. Bangkit Lautan Mas Industri Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan PT, Tridaya Eramina Bahari Industri Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan PT. Gabungan Era Mandiri Industri Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan PT. Red Ribbon Indonesia Industri Penanganan dan Pengolahan Corporation Hasil Perikanan PT. Daya Mulur Karetindo Industri Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan PT. Bahtera Laju Khatulistiwa Industri Penanganan dan Pengolahan Fisheries Hasil Perikanan PT. Karya Cipta Bayu Mina Industri Penanganan dan Pengolahan Pratama Hasil Perikanan Industri Perikanan dan Pengalengan PT. Bonecom Industri dan Pengolahan Hasil Laut PT. Sekar Laut Industri dan Pengolahan Hasil Laut PT. Kedamaian Industri dan Pengolahan Hasil Laut PT. Halimas Sakti Industri dan Pengolahan Hasil Laut PT. Pummar Cold Industri dan Pengolahan Hasil Laut PT. Dwisandha Senjaya PT. Luxe Utama Indonesia Processing dan Cold Storage PT. Lola Mina Processing dan Cold Storage
Luas Lahan (m2)
61
2.442,5 7.980 1.710 1.710 4.442,5 2.508 2.910 2.722 18.353 16.900 1. 740 1.300 1.300 1.740 2.345 2.345 15.000 3.196 67.840 6.240 2.599 2.600 6.130 3.880 3.144 7.217
No.
Nama Perusahaan
32 PT. Luki Rejeki Jayadi 33 PT. Panggung Interprise 34 35 36 37
PT. Sandimas Aquatek PT. Pertuni PT. Kurnia Mina Sejahtera PT. Proskuneo Kadarusman
38 PT. Alam Jaya 39 PT. Panutan Minasabha 40 Agus Wijaya (perorangan)
Jenis Usaha Industri Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Processing, Cold Storage dan pabrik es Processing dan Cold Storage Processing dan Cold Storage Fasilitas Industri Perikanan Industri Pembuatan Kapal, Perawatan Kapal dan Galangan Kapal Processing dan Cold Storage Kantor, Toko dan Hotel Processing dan Cold Storage
Jumlah Sumber : UPT PPS Nizam Zachman, 2004 4.8
Luas Lahan (m2) 3.126 5.632 16.165 16.807 5.305 17.000 1.980 8.037 1.980
339.151
Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Fasilitas-fasilitas PPS Nizam Zachman yang disiapkan untuk melayani
pengguna jasa adalah sebagai berikut : 4.8.1 Fasilitas pokok Fasilitas pokok (dasar) yang tersedia di PPS Nizam Zachman meliputi kolam pelabuhan, pemecah gelombang (break water), dermaga/jetty, turap (revetment) dan tanah industri perikanan. Luas kawasan pelabuhan perikanan adalah 110 ha, terdiri dari daratan 70 ha dan 40 ha berupa kolam pelabuhan. Keadaan dasar yang ada sampai saat ini kondisinya sudah cukup baik, setelah adanya perbaikan yang dilakukan oleh Proyek Pengembangan PPS Jakarta Tahap IV. Adapun fasilitas dasar yang terdapat di PPS Nizam Zachman terdiri dari : (1)
Kolam Pelabuhan Dengan telah diselesaikannya pekerjaan kolam pelabuhan sebesar 356.383 m3 dan alur masuk pelabuhan sebesar 102.409 m3 oleh Proyek Pembangunan PPS Jakarta Tahap IV, maka kedalaman kolam pelabuhan 62
menjadi 4,5-7 m dan diharapkan kapal perikanan dengan bobot 1.500 GT dapat merapat di dermaga pelabuhan. (2)
Dermaga/Jetty PPS Nizam Zachman mempunyai dermaga yang panjangnya 2.224 m, dimana 1.524 m dermaga dan 150 m jetty merupakan hasil pekerjaan Proyek Tahap I dan II serta jetty 200 m hasil pekerjaan Proyek Pembangunan PPS Jakarta Tahap IV. Dengan panjang dermaga 2.224 m, maka daya tampung tambat kapal sebanyak rata-rata 281 buah kapal dengan berbagai variasi ukuran kapal.
(3)
Tanah Industri Luas tanah industri di pelabuhan sebesar 40 ha dan telah disewakan seluruhnya kepada investor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan dan 1 (satu) perorangan. Pengusaha yang menyewa lahan tanah industri bergerak di bidang industri pengolahan ikan, cold storage, canning, pabrik es, industri pembuatan kapal dan galangan kapal.
(4)
Pemecah Gelombang (Break Water) Pemecah gelombang terdiri dari 2 (dua) bangunan yaitu sebelah barat sepanjang 751 m dan sebelah timur sepanjang 290 m. Kondisi pemecah gelombang sampai saat ini masih dapat berfungsi dengan baik.
(5)
Turap (revetment) Turap terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu sebelah barat sepanjang 1.324 m dan sebelah Timur sepanjang 1.510 m. Turap sebelah barat bagian utara yang rusak sepanjang 160 m dan turap sebelah timur sepanjang 1.510 m telah diperbaiki oleh Proyek Pembangunan PPS JakartaTahap IV.
63
4.8.2 Fasilitas fungsional Fasilitas fungsional yang tersedia, sebagian besar telah dimanfaatkan : (1)
Tempat Pelelangan Ikan mempunyai luas 3.367 m2, tempat ini merupakan tempat kegiatan pelelangan ikan hasil tangkapan. Penyelenggaraan lelang dilaksanakan oleh petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta.
(2)
Pabrik es yang dikelola oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera dengan kapasitas 150 ton/hari, untuk memenuhi kebutuhan nelayan ada juga pabrik es yang dikelola oleh swasta dengan kapasitas 240 ton/hari.
(3)
Gudang pendingin (cold storage), gudang pendingin yang ada didalam pelabuhan dan dikelola oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera mempunyai kapasitas 1.000 ton. Pemakaian gudang pendingin oleh pihak ketiga dilakukan dengan sistem sewa.
(4)
Ruang Procesing, ruangan ini dipergunakan untuk memproses ikan-ikan yang akan diperdagangkan baik untuk tujuan ekspor maupun lokal.
4.8.3 Fasilitas penunjang Fasilitas penunjang yang ada antara lain kantor UPT, Perum Prasarana Perikanan Samudera, pos pelayanan terpadu, Balai Penyuluhan Nelayan, MCK, sarana peribadatan, pos keamanan dan penerangan jalan seluruh kawasan pelabuhan perikanan (kecuali penerangan jalan kawasan industri dan dermaga pelabuhan dilayani oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera). Fasilitas yang ada di PPS Nizam Zachman sudah cukup baik, namun masih perlu lagi peningkatan kapasitas fasilitas guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, seperti peningkatan kapasitas slipway sehinga tidak ada lagi
64
kapal yang melakukan perbaikan di area kolam pelabuhan. Berikut Tabel 7 merupakan fasilitas-fasilitas yang ada di PPS Nizam Zachman. Tabel 7 Sarana/fasilitas di PPS Nizam Zachman No. 1
2
3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Jenis Sarana/Fasilitas
Kapasitas/ Spesifikasi
Kolam Pelabuhan - Luas - Kedalaman Pemecah Gelombang (Breakwater) - Sisi Kiri - Sisi Kanan Dermaga/Jetty Tanah - Hak Pakai - Hak Pengelolaan/Industri Turap(Revetment) - Sisi Barat - Sisi Timur Jalan Kawasan Pelabuhan Saluran Pembuangan Air Gedung TPI Gedung PPI 992 Lapak Gudang Ikan 29 Unit Ruang Pengepakan Ikan 56 Unit Ruang Pengolahan Ikan 18 Unit Gudang Perbekalan Kapal 5 Unit Balai Pertemuan Nelayan Rambu Navigasi (hijau dan merah) Gedung Kantor UPT/PPS NZ Kantor Pelayanan Terpadu Pos Jaga Permanen Pos Jaga Terpadu Pos Kamla Mushola Lapangan Parkir GPKN Perahu Sampah Gedung Penunjang Kegiatan Nelayan Dock/Slipway - Kapasitas 500 GT - Kapasitas 50 GT Perbengkelan Cold Storage Dump-Truck
65
Aset/Pengelola UPT/Perum PPS
40 ha -4,5 s/d – 7,5 UPT/Perum PPS 750 290 1.874 m
UPT/Perum PPS Perum PPS
31 ha 40 ha UPT PPS NZ 1.480 ha 1.560 ha 53.256 m 9.611,25 m 3.367 m2 6.431 m2 1.374 m2 1.120 m2 26.245 m2 1.620 m2 234 m2 2 Unit 969,50 m2 1.682 m2 349,50 m2 84,50 m2 32,40 m2 2 Unit 2.094,701 m2 1 Unit 6.730 m (114 Unit)
UPT PPS NZ UPT PPS NZ Perum PPS Perum PPS Perum PPS Perum PPS Perum PPS Perum PPS UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT/Perum PPS Perum PPS
2 Unit 1 Unit 6 Unit (1.390 m) 1.000 ton 2 Unit
Perum PPS Perum PPS UPT PPS NZ
No.
Jenis Sarana/Fasilitas
Kapasitas/ Spesifikasi 29 Crane-Truck 2 Unit 30 Towing-Tractor 3 Unit 31 Fork Lift Solar 3 Unit 32 Fork Lift Battery 5 Unit 33 Pabrik Es 200 ton 34 MCK/Toilet 15 Unit 35 Pos Keamanan 150 m2 36 Foul Seawater Cleaning 8.450 m2 37 Unit Pengolah Limbah Cair (UPL) 1.000 m3 38 Tuna Landing center (TLC) 29 Unit 13.143 m2 39 Instalasi Penyaluran Air Bersih 1.200 ton 40 Stasiun pengisian Bahan Bakar 15.000 ton/bulan untuk Bunker (SPBB) 4 Unit 41 Instalasi Penyaluran Daya 5.206 KVA Listrik 400 KVA 42 Telepon 168 SST 5 SST 43 Bangunan Pompa 1 Unit 44 Sea Water Intake 1 Unit 45 Kios Pedagang Kaki 5 107 Unit 46 Kawasan PPS Nizam Zachman 110 ha Sumber : UPT PPS Nizam Zachman, 2004
Aset/Pengelola UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ Perum PPS Perum PPS UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT/Perum PPS Perum PPS Swasta/Perum PPS Perum PPS UPT PPS NZ Perum PPS UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT PPS NZ UPT/Perum PPS
Berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat perikanan yang dilakukan oleh instansi terkait, dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini : Tabel 8 Jenis pelayanan di PPS Nizam Zachman No.
Jenis Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Kapal Masuk/Keluar Tambat/Labuh Keselamatan Pelayaran Kesehatan ABK Ekspor/Impor ABK Asing Pelelangan Ikan (TPI)
8
Pemasaran Ikan (PPI)
Kapasitas Pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam Siang hari (Pk. 06.00 s/d 18.00) 24 jam
9
Keamanan dan Ketertiban
24 jam
10
Kebersihan Pelabuhan
24 jam
66
Penyelenggara UPT PPS NZ Perum PPS Cab. Jkt Syahbandar Kantor Kesehatan Kantor Bea Cukai Imigrasi Koperasi Mina Muara Makmur Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan, dan Perum PPS UPT, Perum PPS, Polri dan Kamla UPT PPS NZ
Keterangan Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur
Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur
No.
Jenis Kegiatan
Kapasitas Pelayanan
Penyelenggara
Keterangan Tdk ada libur Tdk ada libur
24 jam
UPT PPS NZ Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan UPT PPS NZ, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta UPT PPS NZ, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Prop. DKI Jakarta UPT PPS NZ
24 jam Siang Hari Siang Hari Siang Hari 24 jam
Perum PPS Cab. Jkt Perum PPS Cab. Jkt Perum PPS Cab. Jkt Perum PPS Cab. Jkt Perum PPS Cab. Jkt
Jam Kerja
Perum PPS Cab. Jkt
24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
UPT PPS NZ, Perum PPS Cab. Jakarta Perum PPS Cab. Jakarta Pengawas Perikanan PPS NZ UPT PPS NZ Perum PPS Cab. Jkt Perum PPS Cab. Jkt UPT PPS NZ
24 jam
UPT PPS NZ
11 12
Pas Masuk Pelabuhan Pengendalian Kebakaran
24 jam 24 jam
13
Pembinaan nelayan
24 jam
14
Pengumpulan Data Statistik Perikanan
Jam Kerja
15
Pembinaan Mutu Hasil Perikanan
Jam Kerja
16
Jam Kerja
22
Pembinaan Organisasi Profesi, Kelompok Tenaga Kerja &Koperasi Penataan Kawasan Pelabuhan Cold Storage Bengkel Dock/slipway Pabrik Es/Pengadaan Es Pengadaan Air/Listrik/ Telepon Sewa Tanah Industri
23
Pemasangan Reklame
Jam Kerja
24
Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawasan Sumber Daya Ikan Pelayanan Alat berat Penyewaan ruangan Tuna Landing Centre (TLC) Unit Pengolahan Limbah (UPL) Sea Water Intake
24 jam
17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30
24 jam
Senin s.d Jumat Senin s.d Jumat Senin s.d Jumat Senin s.d Jumat Senin s.d Jumat Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Senin s.d Jumat Senin s.d Jumat Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur Tdk ada libur
Sumber : UPT PPS Nizam Zachman, 2004 4.9
Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Operasional pelabuhan PPS Nizam Zachman dapat dilihat dari tingkat
pemanfaatan masing-masing fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki PPS Nizam Zachman. Sarana dan prasarana yang dimilki PPS Nizam Zachman telah operasional sejak diresmikan oleh Presiden RI tanggal 17 Juli 1984 dan
67
kondisinya masih berfungsi dengan baik untuk melayani kebutuhan nelayan maupun masyarakat perikanan lainnya yang memerlukan jasa pelabuhan. Sejak diresmikan tersebut, operasional pelabuhan perikanan ditandai dengan beberapa aktivitas pelabuhan seperti aktivitas produksi perikanan, aktivitas kapal, pelayanan kebutuhan logistik, aktivitas penggunaan alat tangkap dan lain-lain selalu mengalami perubahan-perubahan. 4.9.1 Produksi ikan Produksi ikan di PPS Nizam Zachman dibedakan menjadi dua, yaitu produksi yang berasal dari laut dan produksi yang berasal dari darat/daerah lain (Tabel 9). Produksi ikan yang berasal dari laut adalah ikan yang dibawa dengan kapal perikanan, sedangkan produksi yang berasal dari darat/daerah lain adalah ikan yang dibawa dengan kendaraan seperti mobil dan truk dari luar pelabuhan seperti Muara Angke, Kalibaru, Indramayu dan Surabaya. Produksi ikan yang didaratkan dari laut di PPS Nizam Zachman berasal dari Laut Jawa, terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal tuna, ship to ship (transhipment), kapal non tuna dan kapal udang. Jenis ikan yang didaratkan antara lain : tuna, tongkol, tenggiri, layaran, udang, dan lain-lain. Produksi ikan yang masuk PPS Nizam Zachman melalui darat, merupakan ikan yang didatangkan dari daerah yang sebagian besar terletak di daerah pesisir utara dan selatan Pulau Jawa seperti : Batang, Kendal, Pekalongan, Binuangan, Cilacap, Indramayu, Tuban, dan Gresik serta dari daerah luar Jawa. Ikan tersebut diangkut dari luar daerah/Jakarta menggunakan truk pengangkut yang dikemas menggunakan kotak kayu/drum plastik. Jenis ikan yang didaratkan antara lain bandeng, kembung, kakap, mujair, tembang, mas, tawes, dan lain-lain.
68
Tabel 9 Produksi ikan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Produksi (Ton) Pertumbuhan (%) Laut Darat Jumlah 2000 53.470,5 27.904,2 81.374,7 2001 35.760,6 33.414,9 69.175,5 -1,50 2002 32.725,7 22.818,8 55.544,5 -1,97 2003 32.021,4 5.518,3 37.539,6 -3,24 2004 33.554,9 7.170,8 40.725,7 8,49 187.533,1 96.827,0 Jumlah 284.360,0 % 65,95 34,05 Sumber : Laporan Tahunan UPT PPS Nizam Zachman Tahun 2004 Tahun
Dari Tabel 9 di atas terlihat bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 produksi ikan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 total produksi ikan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman sebesar 81.374,7 ton, jumlah ini menurun sebesar -1,50 % pada tahun 2001 menjadi 69.175,5 ton dan menurun lagi pada tahun 2002 sebesar -1,97 % menjadi 55.544,5 ton. Pada tahun 2003 kembali turun -3,24 % menjadi 37.539,6 ton dan pada tahun 2004 naik sebesar 8,49 % atau menjadi 40.725,7 ton. Berdasarkan persentase, produksi ikan yang berasal dari laut sebesar 65,95 % lebih banyak dibandingkan dengan produksi ikan yang berasal dari darat sebesar 34,05 %. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain 1) mahalnya biaya transportasi/angkutan berkaitan dengan adanya kenaikan harga BBM, dan 2) sulitnya mendapatkan bahan baku/ikan disebabkan berkurangnya jumlah kapal yang melaut.
69
Volume (Ton)
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2000
y = -11293x + 2E+07 R2 = 0,9189
2001
2002
2003
2004
Tahun
Produksi Ikan
Linear (Produksi Ikan)
Gambar 12 Perkembangan produksi ikan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Pada Gambar 12 di atas, menunjukkan perubahan (trend) yang terjadi pada produksi perikanan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman. Perubahan yang terjadi ini juga dapat dibentuk menjadi persamaan linear, dimana setiap satuan perubahan dapat memperkirakan seberapa besar produksi ikan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman. Persamaan linear pada produksi ikan diatas adalah y = 11293x + 2.107 R2 = 0,92 (y=volume produksi ikan, x=periode/tahun, dan R2= koefisien determinasi). Maka persamaan diatas menunjukkan setiap tahun bahwa terjadi penurunan jumlah/volume produksi ikan yang didaratan di PPS Nizam Zachman sebesar 11.293,4 ton. Hal ini disebabkan antara lain karena 1) berkurangnya jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Nizam Zachman berkaitan dengan terjadinya perpindahan tempat mendarat ke pelabuhan lain (misalnya Muara Angke); 2) banyaknya kapal yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melaut, hal ini dapat ditunjukkan dari jumlah kapal yang menjalani perbaikan meningkat dari tahun ke tahun; dan 3) perubahan cuaca yang tidak menentu. 70
4.9.2 Armada penangkapan Jenis armada penangkapan ikan yang ada di PPS Nizam Zachman terdiri dari kapal yang berukuran < 20 GT sampai dengan > 200 GT dengan alat tangkap dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu kelompok tuna dan non tuna. Kelompok tuna yaitu kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap long line dengan tujuan utama penangkapan adalah ikan tuna seperti yellow fin, big eye, albacore dan cakalang, selain itu juga jenis black marlin, meka, layaran dan cucut. Kelompok alat tangkap non tuna terdiri dari gill net, payang, purse seine, jaring tangsi (jaring rampus), muroami, dan fish net dengan tujuan utama penangkapan adalah ikan tongkol, tenggiri dan cumi-cumi. Bahan kapal terbagi menjadi tiga jenis yaitu kayu, fiber dan besi. Kapal kayu umumnya terdiri dari kapal-kapal tradisional sedangkan kapal fiber dan besi digunakan oleh kapal tuna (long line) meskipun ada juga yang menggunakan kapal kayu. Armada pennagkapan dengan ukuran < 30 GT merupakan kapal-kapal tradisional dengan daerah penangkapan berada di Laut Jawa meliputi perairan Utara Jawa sampai perairan Selatan Kalimantan, dan hasil tangkapannya dipasarkan untuk tujuan lokal. Sedangkan armada penangkapan dengan ukuran > 30 GT merupakan kapal-kapal industri penangkapan ikan yang memiliki daerah penangkapan ikan hingga mencapai perairan Samudera Hindia meliputi perairan Barat Sumatera dan perairan Selatan Jawa dan hasil tangkapan yang diperoleh dipasarkan untuk tujuan ekspor. Perkembangan armada penangkapan di PPS Nizam Zachman tahun 20002004 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :
71
Tabel 10 Frekuensi kapal masuk di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004
Frekuensi Kapal Masuk (kali)
Tahun
30-50 50-100 100-200 >200 Jumlah 742 1.292 1.493 143 6.580 700 1.376 2.034 133 6.800 403 1.067 1.955 113 5.950 238 753 1.466 131 4.856 214 863 1.430 107 4.636 2.297 5.351 8.378 627 Jumlah 28.822 % 16,8 25,4 8,0 18,6 29,1 2,2 Sumber : Laporan Tahunan UPT PPS Nizam Zachman Tahun 2004 2000 2001 2002 2003 2004
< 20 1.331 1.190 919 779 628 4.847
20-30 1.579 1.367 1.493 1.489 1.394 7.322
Pertum buhan (%) 3,34 -12,5 -18,39 -4,53
Dari tabel di atas menunjukkan pada tahun 2000 jumlah kapal yang masuk 6.580 kali, jumlah ini meningkat sebesar 3,34 % pada tahun 2001 menjadi 6.800 kali. Tahun 2002 jumlah kapal yang masuk turun -12,5 % atau menjadi 5.950 kali, tahun 2003 kembali turun -18,39 % menjadi 4.856 kali dan tahun 2004 turun lagi 4,53 % menjadi 4.636 kali. Pada tabel persentase terlihat, armada penangkapan ukuran > 30 GT berjumlah 16.653 kali atau 57,8 % dari total tiap ukuran kapal. Armada penangkapan ini merupakan kapal-kapal industri penangkapan ikan yang memiliki daerah penangkapan ikan hingga mencapai perairan Samudera Hindia dan hasil tangkapan yang diperoleh dipasarkan untuk tujuan ekspor. Armada yang besar tersebut menyimpan potensi yang besar apabila dapat dijalankan secara optimal, sehingga kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional dapat ditingkatkan. Armada penangkapan ukuran < 30 GT berjumlah 12.169 kali atau 42,2 %, merupakan kapal-kapal tradisional dengan daerah penangkapan berada di perairan Laut Jawa dan hasil tangkapan yang diperoleh dipasarkan untuk tujuan lokal.
72
8.000 Kapal Masuk (kali)
7.000
y = -583,2x + 1E+06 R2 = 0,8787
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000
2001
2002
2003
2004
Tahun Kapal Masuk
Linear (Kapal Masuk)
Gambar 13 Perkembangan jumlah kapal masuk di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Dari persamaan linear pada Gambar 13 tersebut, yaitu y = -583,2x + 1.106 R2 = 0,88 (y=jumlah kapal masuk, x=periode/tahun, dan R2= koefisien determinasi) menunjukkan setiap tahun bahwa terjadi penurunan jumlah kapal masuk di PPS Nizam Zachman sebesar 583 kali. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain 1) kapal-kapal tersebut berpindah ke pelabuhan lain (misalnya ke Muara Angke) dan 2) banyaknya kapal yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melaut, hal ini dapat ditunjukkan dari jumlah kapal yang menjalani perbaikan meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 11 Frekuensi kapal keluar di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Pertum buhan (%)
Frekuensi Kapal Keluar (kali)
Tahun < 20
20-30
30-50
50-100 100-200
2000 1.325 1.531 747 1.295 1.461 2001 1.202 1.376 691 1.358 1.993 2002 918 1.460 385 1.051 1.968 2003 735 1.488 222 760 1.493 2004 602 1.301 214 819 1.358 Sumber : UPT PPS Nizam Zachman Tahun 2004 73
>200
144 132 113 128 93
Jumlah
6.503 6.752 5.895 4.826 4.387
3,82 -12,69 -18,13 -9,09
Dari Tabel 11 di atas menunjukkan tahun 2000 jumlah kapal yang keluar 6.503 kali, jumlah ini meningkat sebesar 3,82 % pada tahun 2001 menjadi 6.752 kali. Tahun 2002 jumlah ini turun -12,69 % atau menjadi 5.895 kali, tahun 2003 kembali turun -18,13 % menjadi 4.826 kali dan tahun 2004 kembali turun -9,09 %
Kapal Keluar (Kali)
menjadi 4.387 kali. 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000
y = -615,8x + 1E+06 R2 = 0,8873
2001
2002
2003
2004
Tahun Kapal Keluar
Linear (Kapal Keluar)
Gambar 14 Perkembangan jumlah kapal keluar di PPS Nizam Zachman Tahun 2000 – 2004 Dari persamaan linear pada Gambar 14 tersebut, yaitu y = -615,8x + 1.106 R2 = 0,89 (y=jumlah kapal keluar, x=periode/tahun, dan R2= koefisien determinasi) menunjukkan setiap tahun bahwa terjadi penurunan jumlah kapal keluar di PPS Nizam Zachman sebesar 615 kali. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain banyaknya armada yang tidak operasi lagi karena umurnya sudah tua sedangkan kemampuan peremajaan armada baru sangat terbatas. 4.9.3 Perbekalan Aktivitas yang disiapkan sebelum melakukan operasi penangkapan ikan adalah mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa. Perbekalan yang dibawa 74
meliputi es, solar, air bersih, umpan dan bahan makanan bagi anak buah kapal (ABK). Secara rinci perbekalan kapal perikanan di PPS Nizam Zachman, dapat dilihat pada Tabel 12. (1) Es Es merupakan salah satu perbekalan kapal yang berfungsi untuk mengawetkan ikan dengan cara menurunkan suhu ikan, sehingga pada akhirnya penurunan mutu ikan dapat dihambat. Bentuk penggunaan es pada kapal industri penangkapan adalah es curah agar lebih memudahkan penanganan saat di palka serta pendinginan yang dilakukan terhadap ikan lebih merata. Kebutuhan perbekalan es di PPS Nizam Zachman disediakan oleh Perum PPS. Es dari Perum PPS tidak dijual langsung ke armada penangkapan ikan tetapi dijual melalui agen-agen yang berjumlah 10 (sepuluh), dari agen-agen tersebut armada penangkapan ikan mendapat pasokan es. Untuk memasok kebutuhan es dalam operasi penangkapan ikan, Perum PPS mengoperasikan/mengelola 2 unit pabrik es dengan kapasitas 150 ton/hari dan pabrik es yang dikelola pihak swasta yaitu PT. Safritindo Dwi Santoso yang mempunyai kapasitas 240 ton/hari. Menurut keterangan dari pihak pelabuhan, permintaaan es rata-rata sebesar 9.000-10.000 es balok/hari yang dihasilkan Perum PPS sebanyak 3.000 es balok/hari, sedangkan PT. Safritindo Dwi Santoso menghasilkan 4.000 es balok/hari. Untuk mencukupi kebutuhan es tersebut biasanya mengambil dari luar pelabuhan walaupun es dari luar baru boleh masuk ketika es dari Perum PPS sudah terjual semua. Pabrik es yang berada di luar kawasan pelabuhan yaitu
75
PT. Kaharaja, PT. Pamada, PT. UFO Crane, PT. Puga Utama, PT. Eslar Utama, PT. Wirontono dan PT. Rawesja menghasilkan 23.000-26.000 es balok/hari. (2) Solar Solar merupakan salah satu perbekalan penting dalam melakukan operasi penangkapan ikan yang dibawa saat melaut, diperlukan sebagai bahan bakar mesin diesel yang merupakan mesin utama bagi armada penangkapan ikan. Kebutuhan solar armada penangkapan ikan di kawasan PPS Nizam Zachman disuplai oleh 2 (dua) Stasiun Pengisi Bahan Bakar (SPBB), yaitu PT. Tri Harun dan PT. Fajarida. Aktivitas yang dilakukan bagi industri penangkapan ikan untuk memperoleh solar di PPS Nizam Zachman adalah mendapatkan Buku Langganan Bungker (BLB), buku tersebut akan diberi nomor sebagai pelanggan. Aktivitas selanjutnya adalah mendapatkan izin pengisian solar dari UPT PPS Nizam Zachman dan Syahbandar, setelah mendapat izin kapal baru bisa mengisi solar di SPBB sesuai dengan jumlah liter yang telah disetujui. Kapal-kapal industri penangkapan ikan harus mengantri dulu sebelum mendapatkan solar karena banyaknya kapal yang melakukan aktivitas mengisi perbekalan solar. Bagi armada industri penangkapan ikan yang membutuhkan solar > 75 ton dapat membeli dari SPBB Pertamina Tanjung Priok. Adanya pembatasan pembelian solar di PPS Nizam Zachman sebesar maksimum 75 ton untuk setiap pembelian, karena terbatasnya suplai solar serta untuk mencegah penjualan solar ke pihak-pihak tertentu dengan harga murah.
76
(3) Air Bersih Suplai air bersih untuk kapal perikanan di PPS Nizam Zachman dapat diperoleh dari air PAM dan air truk tangki. Air PAM dikelola oleh Perum PPS, sedangkan air truk tangki berasal dari luar PPS Nizam Zachman, yaitu dari PT. Soraya yang terletak tidak jauh dari kawasan PPS Nizam Zachman. (4) Umpan Umpan merupakan perbekalan yang dibawa oleh kapal long line sebagai umpan pancing bagi ikan tuna. Ada dua jenis umpan yaitu umpan hidup dan umpan beku. Umpan hidup yang digunakan biasanya ikan bandeng sedangkan umpan beku adalah ikan layang. Tabel 12 Penyerapan perbekalan kapal perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Pertum
Jenis Perbekalan (Ton) Tahun 2000 2001 2002 2003 2004
Es
209.034,7 199.464,3 177.657,9 104.887,9 97.582
BBM Solar
Air Bersih
Umpan Hidup
Garam
144.440,2 144.835,4 141.037,9 124.767,6 123.440,0
478.669,5 506.508,0 477.735,0 450.694,0 483.780,0
6.362,2 7.480,2 6.033,1 3.196,4 4.602,2
801,3 665,9 636,6 541,9 900,0
Minyak Tanah
Jumlah
968,7 934,4 1.031,4 894,1 616,0
840.276,6 859.888,2 804.131,9 684.981,9 710.920,2
buhan (%) 2,33 -6,48 -14,82 3,79
Sumber : UPT PPS Nizam Zachman, 2004 Dari Tabel 12 di atas menunjukkan tahun 2000 penyerapan perbekalan kapal perikanan sebesar 840.276,6 ton, jumlah ini meningkat sebesar 2,33 % pada tahun 2001 menjadi 859.888,2 ton. Tahun 2002 jumlah ini turun -6,48 % atau menjadi 804.131,9 ton, tahun 2003 kembali turun -14,82 % menjadi 684.981,9 ton dan tahun 2004 naik 3,39 % menjadi 710.920,2 ton.
77
1000000 y = -43362x + 9E+07 R2 = 0,7707
Ton
800000
600000
400000
200000 2000
2001
2002
2003
2004
Tahun Penyerapan Perbekalan
Linear (Penyerapan Perbekalan)
Gambar 15 Perkembangan penyerapan perbekalan kapal perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Dari persamaan linear pada Gambar 15 tersebut, dihasilkan y = -43362x + 9.107 R2 = 0,77 (y=jumlah penyerapan perbekalan, x=periode/tahun, dan R2= koefisien determinasi) menunjukkan setiap tahun bahwa terjadi penurunan jumlah penyerapan perbekalan di PPS Nizam Zachman sebesar 43.362 ton. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain menurunnya setiap tahun aktivitas armada penangkapan yang melaut. 4.9.4 Pendaratan, distribusi dan pemasaran ikan Aktivitas pendaratan hasil tangkapan meliputi pembongkaran ikan dari palka sampai ikan diangkut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kapal tradisional mendaratkan hasil tangkapannya di TPI sedangkan untuk kapal longline mendaratkan hasil tangkapannya di Tuna Landing Center (TLC). TLC yang berada di dermaga timur sengaja dikhususkan untuk mendaratkan hasil tangkapan kapal longline.
78
Bagi kapal longline, sebelum dilakukan pendaratan hasil tangkapan maka diadakan persiapan terlebih dahulu. Aktivitas persiapan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan alat peluncur yang berfungsi memindahkan ikan dari kapal longline ke unit-unit penanganan sekaligus berfungsi untuk melindungi ikan tuna dari sinar matahari secara langsung. Aktivitas pembongkaran ikan tuna dimulai dengan mendaratnya kapal di dermaga timur, sebelum dilakukan pembongkaran ikan maka es yang digunakan untuk mendinginkan ikan terlebih dahulu dibuang dari dalam palka. Aktivitas dilanjutkan dengan mengeluarkan ikan dengan menggunakan bantuan katrol, yaitu dengan cara mengikat ekor ikan dengan tali yang kemudian ditarik menggunakan bantuan katrol dari dalam palka sampai ke atas deck. Sesampainya di atas deck, ikan diletakkan pada alat peluncur selanjutnya didorong meluncur menuju kedalam unit penanganan tuna untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Bagi kapal gillnet aktivitas pendaratan ikan berlangsung di dermaga barat dekat dengan TPI. Pembongkaran ikan dilakukan dengan menggunakan bantuan tris. Tris atau basket atau keranjang ikan adalah wadah berbentuk kotak terbuat dari plastik dengan kapasitas 70 kg ikan. Ikan dari dalam palka dimasukkan ke dalam tris, kemudian diangkat ke atas deck dengan menggunakan bantuan tali. Ikan yang telah berada di deck lalu disortir sesuai dengan jenis, ukuran dan mutunya dan ditempatkan pada tris yang berbeda-beda, tujuannya adalah untuk memudahkan saat pelelangan dilakukan. Pemindahan tris dari kapal ke TPI menggunakan lori. Pemindahan ini dilakukan di ruangan terbuka sehingga sinar matahari mengenai langsung ikan. Tidak adanya pemberian es pada ikan semakin menurunkan mutu ikan tersebut. Proses pembongkaran ini berlangsung selama
79
dua sampai tiga jam, tergantung banyaknya hasil tangkapan yang didaratkan. Mekanisme pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut : ikan yang masuk ke PPS Nizam Zachman yang berasal dari laut khususnya kelompok ikan tuna (tuna, meka, marlin, yellow fin, big eye) di proses, sebagian ke industri pengolahan ikan dan di ekspor langsung ke negara Jepang, Singapura, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat sedangkan sebagian lagi dibawa ke pelelangan untuk dilelang. Ikan-ikan non tuna (tradisional) setelah didaratkan dari kapal, kemudian masuk ke TPI untuk di lelang. Sete1ah diadakan transaksi le1ang dan terjadi kesepakatan harga, ikan dibawa ke pasar baik pasar lokal maupun ekspor. Mekanisme pemasaran dan distribusi ikan di PPS Nizam Zachman, dapat dilihat pada Lampiran 1. Pelelangan yang ada di PPS Nizam Zachman diselenggarakan oleh Koperasi Mina Muara Makmur selaku pihak yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta. Aktivitas yang dilakukan sebelum pelelangan adalah penimbangan ikan, kemudian tris yang telah ditimbang tersebut dikelompokkan berdasarkan kapal yang mendaratkan. Pelelangan yang ada di TPI PPS Nizam Zachman dinamakan “opow” karena pembeli lelang dan penjual lelang adalah orang yang sama yaitu pemilik kapal, walaupun demikian aktivitas lelang tetap diadakan karena merupakan patokan nilai retribusi yang harus dibayar ke pemerintah daerah sebesar dari total nilai lelang. Sesuai dengan Perda DKI Jakarta, retribusi lelang sebesar 5 %, dimana 3 % dikenakan kepada pemegang lelang dan sisanya dikenakan kepada produsen ikan.
80
Hasil tangkapan yang didaratkan di TLC tidak diadakan pelelangan. Ikan yang didaratkan akan langsung masuk ke unit-unit penanganan tuna setelah aktivitas pembongkaran dilakukan. Namun, data pendaratan ikan masih dapat dicatat karena pihak perusahaan akan memberikan laporannya sehingga retribusi sebesar 5 % tetap bisa ditarik. Tidak adanya mekanisme kontrol dari pihak PPS Nizam Zachman, membuat keakuratan data yang diberikan oleh perusahaan diragukan karena kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari perusahaan tersebut. Mekanisme masuk/keluarnya komoditi perikanan dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. (1) Pasar lokal Ikan yang berasal dari pelelangan tersebut di atas serta ikan yang berasal dari beberapa daerah penghasil utama perikanan diangkut lewat darat/truk dipasarkan melalui Pusat Pemasaran Ikan (PPI) pada malam hari sekitar pukul 20.00-02.00 WlB, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah di sekitar Jabotabek seperti Bekasi, Depok, Tangerang, bahkan sampai ke Sukabumi dan Cilegon. (2) Pasar ekspor Kegiatan ekspor hasil perikanan dilakukan bentuk segar maupun beku yang terdiri dari ekspor segar meliputi jenis tuna, bawal, udang, tenggiri, meka dan jenis ikan lainnya dilakukan melalui Bandara Sukarno Hatta (Cengkareng) dengan menggunakan jasa cargo, serta ekspor beku yang terdiri dari jenis ikan tuna, kakap, kerapu, meka, marlin, lobster, udang dan jenis ikan lainnya dilakukan melalui pelabuhan umum Tanjung Priok dengan menggunakan Kontainer. Ekspor ikan dalam keadaan beku juga dilakukan
81
melalui transhipment (ship to ship) dengan ukuran kapal pengangkut sampai dengan 2.500 GT. Adapun mekanisme pelayanan ekspor dapat dilihat pada Lampiran 4. Volume ekspor tahun 2004 sebesar 26.740,24 ton terdiri dari ekspor segar sebesar 10.218, 29 ton dan ekspor beku sebesar 15.521,95 ton. Nilai ekspor ikan segar sebesar US$ 111.067.332 dan nilai ekspor ikan beku sebesar US$ 129.870.845 sehingga total nilai ekspor sebesar US$ 240.936.177. Negara tujuan ekspor seperti Asia, Amerika dan Eropa. Lebih rinci ekspor ikan dapat dilihat dalam Tabel 13 berikut : Tabel 13 Volume ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 20002004 Ton Ekspor Tuna Ekspor Udang Ekspor Lainnya Tahun Segar Beku Segar Beku Segar Beku 2000 8.273 5.475 1.945 4.210 4.702 8.722 2001 7.519 6.368 963 2.943 2.290 3.937 2002 9.532 4.744 1.762 4.456 559 1.602 2003 6.212 8.099 327 2.142 1.245 6.608 2004 8.935 8.164 146 1.804 1.137 6.554 40.471 32.850 5.143 15.555 9.933 27.423 Jumlah 73.321 20.698 37.356 131.375 % 55,81 15,76 28,43 Sumber : UPT PPS Nizam Zachman Tahun 2004 Jumlah ekspor yang dilakukan PPS Nizam Zachman selama kurun waktu 5 tahun terakhir sangat berfluktuasi baik dari komoditi tuna, udang atau komoditi lainnya. Berdasarkan persentase komoditi ekspor, lebih banyak pada komoditi ekspor tuna sebesar 55,81 %, disusul ekspor lainnya sebesar 28,43 % dan terakhir ekspor udang sebesar 15,76 %. Dari komoditi ekspor tuna, sebesar 55,2 % produk segar dan 44,8 produk beku. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain produk segar
82
mempunyai nilai yang lebih tinggi di pasar internasional karena memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan dengan produk beku.
40000
30000 Ton
y = -1256,1x + 3E+06 R2 = 0,2227
20000
10000 2000
2001
2002
2003
2004
Tahun Volume Ekspor
Linear (Volume Ekspor)
Gambar 16 Perkembangan volume ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Dari persamaan linear pada Gambar 16 tersebut, yaitu y = -1256,1x + 3.106 R2 = 0,22 (y=jumlah penyerapan perbekalan, x=periode/tahun, dan R2= koefisien determinasi) menunjukkan setiap tahun bahwa terjadi penurunan volume ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman sebesar 1.256,1 ton. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain pengurangan jumlah permintaan dan juga melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Tabel 14 berikut ini menyajikan volume dan nilai ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman dalam kurun waktu tahun 2000-2004.
83
Tabel 14 Volume dan nilai ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004 Ikan Segar Ikan Beku Tahun Ton US$ Ton US$ 2000 14.920 89.338.034 18.407 91.684.372 2001 10.772 86.466.347 13.248 69.289.562 2002 11.853 91.387.316 10.802 50.033.299 2003 7.784 63.337.249 16.849 76.334.601 2004 10.218 111.067.332 16.522 129.870.845 Sumber : UPT PPS Nizam Zachman Tahun 2004
Ton 33.327 24.020 22.655 24.633 26.740
Jumlah US$ 181.022.406 155.755.909 141.420.615 139.671.850 240.938.177
Data tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun 2000-2004 industri perikanan di PPS Nizam Zachman mengekspor ikan dalam bentuk segar sebesar 55.547 ton sedangkan untuk ekspor dalam bentuk beku sebesar 75.828 ton sehingga total jumlah produk perikanan yang diekspor dari tahun 2000-2004 sebesar 131.375 ton. Rata-rata produksi per tahun untuk ekspor produk segar sebesar 11.109 ton, jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata ekspor produk beku sebesar 15.166 ton ikan per tahun. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa permintaan terhadap produk ikan beku semakin meningkat, berarti industri pengolahan ikan harus meningkatkan aktivitasnya untuk memenuhi permintaan produk ikan beku tersebut.
84
150000000 125000000 100000000 US $ 75000000 50000000 25000000 2000
2001
2002 Tahun
Nilai Ekspor Segar
2003
2004
Nilai Ekspor Beku
Gambar 17 Perkembangan nilai ekspor hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Tahun 2000-2004
Gambar 17 di atas memperlihatkan bahwa total nilai produksi untuk produk segar dari tahun 2000 s.d 2004 sebesar US$ 441.596.278 nilai ini lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai produk beku yang hanya US$ 417.212.679. Nilai produksi rata-rata untuk produk ikan segar per tonnya US$ 88.319.256, sedangkan nilai rata-rata produk ikan beku per tonnya hanya US$ 83.442.536. Produk segar mempunyai nilai yang lebih tinggi di pasar internasional karena memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan dengan produk beku. Secara umum operasional pelabuhan PPS Nizam Zachman saat ini adalah cukup optimal, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja operasional pelabuhan. Kekurangan/permasalahan tersebut antara lain :
85
(1) Mutu ikan; berkurangnya mutu ikan mulai disebabkan karena proses penangkapan, penanganan ikan diatas kapal hingga pada saat kapal bongkar. Penggunaan alat tangkap yang tidak merujuk pada code of conduct responsible fisheries menyebabkan ikan yang ditangkap mengalami kerusakan fisik dan banyak ikan yang ditangkap dengan ukuran yang tak layak tangkap. Proses penanganan hasil tangkapan di kapal yang belum profesional sangat berpotensi merusak mutu hasil tangkapan, hal ini dimungkinkan pemberian es dan proses pembekuan dilakukan setelah melewati fase igormortis. Mutu ikan juga akan berkurang disaat kapal bongkar, banyak jenis ikan yang bongkar di PPS Nizam Zachman ditangani dengan tidak efektif dan efisien. Industri perikanan terutama yang berskala kecil, dapat menderita kerugian ekonomis sangat besar akibat rendahnya harga, kemunduran mutu ikan. Hal yang sama dapat dialami pula oleh ekonomi nasional akibat kehilangan pasar di luar negeri. Secara nyata, permintaan konsumen terhadap mutu ikan yang baik berkembang cepat. Negara-negara pengimpor sangat menghendaki kondisi tempat pendaratan ikan yang bersih dan higienis, sebagai suatu persyarat yang telah mereka tetapkan guna memenuhi standar mutu yang tinggi terhadap produk hasil perikanan. (2) Ketertiban dan keamanan; karena jumlah personil keamanan dan ketertiban tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pelabuhan atau dengan kata lain jumlah personil keamanan dan ketertiban tidak proposional dengan luas wilayah PPS Nizam Zachman yaitu 100 Ha ditangani hanya 22 personil. (3) Lingkungan/Sampah; masih banyaknya limbah cair dan padat dari proses kegiatan di pelabuhan dan tidak lancarnya saluran mengakibatkan bau yang
86
tidak sedap, selain itu juga karena banyaknya kapal yang memperbaiki di dermaga maka banyak kayu-kayu yang berserakan di sekitar dermaga. Pada bulan-bulan mendekati bulan puasa, volume sampah meningkat sampai 40 m3 per hari, dengan jenis sampah organik yaitu daun. Semua limbah ini, jika tidak ditangani secara tepat akan menimbulkan kontaminasi terhadap produksi ikan serta mengakibatkan degradasi lingkungan pelabuhan sebagai akibat polusi. Biaya memperbaiki segenap permasalahn ini begitu mahalnya, setelah semuanya terjadi. Pencucian ikan menggunakan air kolam pelabuhan yang kotor dan cara penanganannya dengan kondisi sanitasi yang rendah, merupakan faktor yang menyebabkan cepatnya terjadi pembusukan ikan serta resiko membahayakan kesehatan, karena baik ikan maupun air sudah terkontaminasi. (4) Dermaga, banyak dijumpai kapal ikan yang ingin merapat di dermaga, tidak bisa bersandar sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya kapal ikan yang rusak dan selalu bersandar di dermaga, bahkan ada yang merapat sampai lama sekali dan hal ini mengganggu untuk merapatnya kapal ikan yang lain sehingga fungsi dermaga bukan untuk merapatkan kapal tetapi dipergunakan juga untuk memperbaiki kapal. Nilai fungsi dari dermaga menjadi turun. (5) Jalan akses ke PPS Nizam Zachman, kondisi jalan masuk menuju PPS Nizam Zachman sekarang ini sangat padat dan selalu mengalami kemacetan karena besarnya volume lalu lintas yang sebagian besar berupa traktor dan trailer/ kontainer, truk, bis, mobil, bajaj, becak, sepeda, ojek, gerobak dan
87
lainnya. Kapasitas lalu lintas jalan hanya cukup untuk dua jalur jalan (satu lajur per arah) yang membahayakan para pengendara motor dan pejalan kaki. Untuk mengatasi permasalah tersebut diatas, upaya yang perlu dilakukan antara lain : (1) Dalam penanganan ikan agar dapat diperoleh ikan dengan mutu baik adalah sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung metode penangkapan yang efektif dengan menggunakan alat penangkapan yang ramah lingkungan. Lembaga/instansi yang mempunyai peran yang sangat besar dalam penanganan ikan di PPS Nizam Zachman adalah UPT berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Propinsi DKI Jakarta serta Perum PPS. (2) Guna meningkatkan ketertiban dan keamanan, mengusulkan agar personil Satpam UPT serta personil KP3 ditambah sesuai dengan kebutuhan luas kawasan 100 Ha. (3) Sehubungan lahan tempat pembuangan akhir sampah di DKI Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi, maka diusulkan alternatif lain yaitu pembangunan dan pengadaan mesin pengolah sampah berupa insenerator. Untuk menangani problema lingkungan, dalam hal ini UPT sama sekali tidak memiliki kewenangan menyangkut aspek pengelolaan lingkungan. UPT setiap hari melakukan pembersihan di PPS Nizam Zachman bekerjasama dengan pihak KUD. Karena ukuran pelabuhan yang demikian luas, diperlukan waktu berjam-jam untuk membersihkan perairan disekitar dermaga dari kantongkantong plastik, sampah dan benda-benda terapung lainnya. Namun demikian, mereka tidak memiliki cara untuk membuang lapisan minyak serta
88
mengendalikan pencemaran. Maka disarankan UPT berkoordinasi dengan Perum PPS, Departemen Kesehatan, dan unit kerja dari lembaga/instansi terkait yang berwenang terhadap masalah kelestarian lingkungan (misal : Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Bappedalda), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dll). (4) Dalam rangka efisiensi penggunaan pelabuhan, sudah seharusnya PPS Nizam Zachman memperbaiki sistem manajemen untuk standar pelabuhan perikanan yang baik dan bila perlu standar internasional. Alternatif permasalahan di dermaga melalui penegakan peraturan pelabuhan untuk menjaga ketertiban penggunaan sarana dan prasarana pelabuhan sesuai fungsinya. Untuk mengurangi antrian cukup lama masuk galangan kapal, perlu penambahan fasilitas galangan kapal/dock melalui dana cost recovery atau bantuan proyek luar negeri. (5) Guna melayani semua kegiatan di kawasan pelabuhan dengan permintaan pelayanan pelabuhan yang terus meningkat, maka diperlukan jalan penghubung utama yang cukup dari dan menuju ke kawasan pelabuhan serta jaringan jalan raya yang menghubungkan pelabuhan dengan jalan tol atau dengan pelabuhan umum utama, dan bila diperlukan menyediakan jalur rel kereta api untuk memudahkan distribusi ke daerah pedalaman. Alternatif pelebaran jalan di PPS Nizam Zachman sangat sulit mengingat sisi badan jalan telah dipenuhi dengan bangunan-bangunan rumah, toko dan lainnya. Penghancuran bangunan-bangunan di sisi jalan tersebut tidak akan efektif dan usaha pembebasan tanah atau tukar guling memerlukan prosedur hukum. Alternatif terbaik adalah membangun jalan layang yang berhubungan dengan
89
pintu keluar jalan tol Mangga Dua/Glodok dan sisi barat jalan menuju Muara Karang dan Muara Angke, untuk memperlancar arus lalu lintas dan mengakomodasi laju kendaraan ukuran sedang dan besar di area komplek PPS Nizam Zachman. Maka disarankan sebagai tindak lanjut pembangunan tahap 4 (1993-2001, telah selesai pada tahun 2002), usulan proyek masa depan di PPS Nizam Zachman (bantuan pemerintah Jepang).
90
5 HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1
Analisis Fungsi dan Kewenangan Kelembagaan Untuk menganalisis fungsi dan kewenangan dari setiap lembaga/instansi di
PPS Nizam Zachman, digunakan matriks keserasian (compatibility matrix) seperti tercantum pada Tabel 15 berikut : Tabel 15 Matriks keserasian (compatibility matrix) fungsi dan wewenang antar lembaga/instansi di PPS Nizam Zachman Pusat Karantina Ikan (J) K Dinas DKI Jakarta (I) S/K S Ditjen PSDKP (H) S Kepolisian (G) S/K S Dep. Keuangan (F) K Dep. Kehakiman dan HAM (E) K Dep. Kesehatan (D) K Dep. Perhubungan (C) SK Perum PPS (B) S/K/SK UPT PPS (A) S/K/SK SK Lembaga/Instansi A B C
K D
K E
K F
S S/K G
S S S/K K H I J
Keterangan : S = Sinergi K = Kontradiksi SK = Sangat Kontradiksi Mengacu pada matriks hasil identifikasi fungsi dan kewenangan di atas, terdapat beberapa kegiatan yang sinergis antara kelembagaan/instansi yang berada di PPS Nizam Zachman antara lain sebagai berikut : (1)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99, UPT mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang bersifat non komersial yang berada di pelabuhan perikanan. Sedangkan Perum mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan pengusahaan dan pelayanan jasa dan barang yang menunjang kegiatan pelabuhan perikanan yang menyangkut pengusahaan sarana bersifat 91
produktif dan ekonomis (fasilitas-fasilitas komersial). Hal ini terlihat sinergi dalam pengelolaan kolam pelabuhan, pemecah gelombang (breakwater), Dermaga/Jetty, Gedung Penunjang Kegiatan Nelayan, Tuna Landing center (TLC), pemasangan reklame, dan keamanan/ketertiban di kawasan PPS Nizam Zachman. (2)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99, UPT dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta terlihat hubungan sinergi dalam Pengumpulan Data Statistik Perikanan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
(3)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99, UPT, Perum dan Kepolisian melaksanakan hubungan sinergi dalam kegiatan keamanan dan ketertiban di kawasan PPS Nizam Zachman.
(4)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99, Perum dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta terlihat hubungan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Pemasaran Ikan (PPI). Selanjutnya selain terdapat kegiatan yang sinergis antara kelembagaan/
instansi yang berada di PPS Nizam Zachman, terdapat juga beberapa tumpang tindih dan kontradiksi fungsi dan wewenang antara kelembagaan/instansi yang berada di PPS Nizam Zachman antara lain sebagai berikut : (1)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 UPT mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang bersifat non komersial yang berada di pelabuhan perikanan.
92
Mengacu pada kebijakan pemerintah tersebut diatas, sampai saat ini seluruh lembaga/instansi yang ada di PPS Nizam Zachman belum mematuhi sepenuhnya kebijakan tersebut karena instansi terkait dimaksud secara organisatoris lebih bertanggung jawab kepada instansi vertikal di atasnya (Pimpinannya). Disimpulkan terdapat hubungan tidak sinergi/kontradiksi antara UPT dengan 8 (delapan) instansi terkait yang terlibat di dalam pengelolaan PPS Nizam Zachman. (2)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 UPT bertanggungjawab melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan quaywall dan dermaga, sedangkan Perum juga berwenang melakukan konstruksi dan pemeliharaan dermaga berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/ OT.210/10/99 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan wewenang antara UPT dan Perum. Mengacu pada kebijakan pemerintah tersebut diatas, kondisi saat ini UPT telah melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan dermaga dan quaywall dengan anggaran proyek DKP, sedangkan Perum sejauh ini tidak melaksanakan sesuatu pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan dermaga dan mooring quays. Hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan yang sangat kontradiksi antara UPT dan Perum.
(3)
UPT menegaskan bahwa tambat labuh adalah kegiatan non komersial, sehingga pemungutan biayanya dilakukan UPT, sedangkan Perum menganggap tambat labuh sebagai kegiatan komersial sehingga mereka
93
berhak memungut biayanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan wewenang antara UPT dan Perum. UPT tidak melakukan pengumpulan biaya tambat labuh, bila Perum sudah beroperasi di pelabuhan perikanan ybs. Sedangkan berdasarkan PP No. 23 tahun 2000 Perum berhak mengumpulkan biaya docking, namun tidak menetapkan Perum berhak mengumpulkan biaya tambat labuh, sekalipun berwenang mengoperasikan dermaga. Mengacu pada kebijakan pemerintah tersebut diatas, UPT mengumpulkan biaya tambat labuh dimana Perum tidak beroperasi. Besarnya fee sesuai ketentuan pemerintah Rp. 1.500/m dan UPT menyetorkan penghasilan ini ke Kas Negara. Sedangkan Perum mengumpulkan biaya tambat labuh dan biaya docking di pelabuhan tempatnya beroperasi. Biaya tambat labuh ditetapkan Perum (di PPS Nizam Zachman sebesar Rp. 12.000/m). Tarif ini sangat tinggi, sehingga nelayan meminta diturunkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan yang sangat kontradiksi antara UPT dan Perum. (4)
Dermaga tambat dan dermaga bongkar dimiliki oleh UPT, namun Perum mengoperasikannya dan memperoleh penghasilan. Perum tidak menyetorkan penghasilan ini kepada UPT. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan wewenang antara UPT dan Perum. Kondisi saat ini Perum menyewakan sarana pelabuhan kepada perusahaan swasta dan memungut sewanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan yang sangat kontradiksi antara UPT dan Perum.
(5)
Pengendalian, manuver serta pemanduan kapal menuju dermaga bongkar dan dermaga tambat, seharusnya adalah pelayanan publik yang diberikan
94
UPT.
Penegakan
peraturan
merupakan
tugas
pemerintah.
Dalam
kenyataannya, tugas ini dilakukan oleh Perum sekaligus memungut biaya pelayanannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan wewenang antara UPT dan Perum. UPTmemandang segenap sarana dasar (penahan gelombang, dermaga bongkar, dermaga labuh) harus dikontrol dan dikelola UPT. Pengendalian dan pemanduan kapal menuju dermaga bongkar dan dermaga tambat merupakan tugas terpenting UPT. Pungutan jasa dengan tarif yang wajar, dilakukan UPT berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam kenyataannya, Perum melakukan tugas tersebut sementara tarif yang dikenakan dirasakan pemilik kapal sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan yang sangat kontradiksi antara UPT dan Perum. (6)
UPT memiliki kewenangan hukum menerbitkan clearance keluar masuk kapal (STBLKK), sedangkan Departemen Perhubungan juga memiliki mandat menerbitkan ijin berlayar bagi kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan berdasarkan SK Menhub No. KM 62 Tahun 2002. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan wewenang antara UPT dan Perum. Menteri Pertanian menghendaki penyederhanaan proses dengan hanya menerbitkan satu ijin yakni STBLKK oleh UPT. Pada tahun 1996 Dephub menyetujui
gagasan
tersebut
dan
menyerahkan
kewenangan
dan
menerbitkan ijin kepada UPT. Namun ketika pemerintahan berganti, Dephub merubah kebijaksanaannya dan melanjutkan hak mereka menerbitkan ijin. Saat ini kedua Menteri menerbitkan ijin yang sama. Mereka tidak memungut
95
fee atas penerbitan ijin tersebut. Namun Dephub menarik fee dari kapalkapal yang meninggalkan pelabuhan sebesar Rp. 100/GT terhadap jasa sarana navigasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan yang sangat kontradiksi antara UPT dan Perum. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, sehingga hipotesis penelitian yaitu kapasitas kelembagaan pengelolaan PPS Nizam Zachman belum menunjang suatu pengelolaan pelabuhan perikanan yang kondusif, dapat diterima. 5.2
Analisis Strategi Kinerja Pelabuhan Perikanan Analisis strategi kinerja pelabuhan perikanan menggunakan SWOT
(Strength, Weakness, Opportunities dan Threats). Analisis ini didasarkan pada logika
yang
dapat
memaksimalkan
kekuatan
(Strength)
dan
peluang
(Opportunities) yang dimiliki, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Hasil analisis SWOT sebagai berikut : 5.2.1 Analisis internal Analisis terhadap faktor internal pelabuhan perikanan meliputi 2 (dua) komponen yakni komponen kekuatan dan kelemahan. Kekuatan (Strength) Faktor-faktor yang dianggap sebagai kekuatan pelabuhan perikanan diantaranya adalah sebagai berikut : (1)
Tersedianya fasilitas pokok (dasar) meliputi kolam pelabuhan, pemecah gelombang (break water), dermaga/jetty, turap (revetment) dan tanah industri perikanan; fasilitas fungsional meliputi TPI, pabrik es, cold storage, dan ruang processing; dan fasilitas penunjang meliputi antara lain kantor
96
UPT, Perum, pos pelayanan terpadu, Balai Penyuluhan Nelayan, MCK, sarana peribadatan, dan pos keamanan. (2)
Pelabuhan sebagai pusat aktivitas perekonomian masyarakat.
(3)
Letak geografis yang strategis karena berada pada posisi dekat dengan daerah penangkapan ikan (fishing ground) di laut teritorial atau ZEE.
(4)
Dekat pasar domestik dan luar negeri.
(5)
Pada saat musim ikan menjadi tempat persinggahan bagi nelayan dari daerah lain.
(6)
Memiliki armada penangkapan ikan yang didominasi oleh kapal motor.
(7)
Memiliki areal untuk pengembangan pelabuhan.
Kelemahan (Weakness) Selain faktor kekuatan yang dimiliki, terdapat faktor yang merupakan kelemahan pelabuhan perikanan diantaranya adalah sebagai berikut : (1)
Pengetahuan dan kemampuan SDM rendah.
(2)
Kuantitas dan kualitas produk masih rendah dan diversifikasi produk belum beragam.
(3)
Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah.
(4)
Pengelolaan pelabuhan belum didukung peraturan yang memadai
(5)
Kurangnya dana operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.
(6)
Informasi pasar belum dikuasai dengan baik karena belum dikembangkannya teknologi sistem informasi.
(7)
Belum berfungsinya kesyahbandaran perikanan.
97
5.2.2 Analisis eksternal Analisis eksternal dilakukan terhadap komponen dari luar peluang dan ancaman terhadap kelancaran dan kelangsungan kinerja pelabuhan perikanan. Peluang (Opportunity) Faktor-faktor yang dianggap sebagai peluang bagi kelancaran kinerja pelabuhan perikanan diantaranya adalah sebagai berikut : (1)
Meningkatnya konsumsi ikan.
(2)
Peningkatan devisa berkaitan dengan ekspor dari produk perikanan
(3)
Peningkatan pendapatan pelabuhan (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan jasa di pelabuhan.
(4)
Permintaan komoditi perikanan di pasar domestik dan luar negeri meningkat.
(5)
Pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan menambah peluang usaha.
(6)
Kemudahan mendapatkan bantuan kredit dari perbankan.
(7)
Kemajuan teknologi penginderaan jarak jauh (Remote sensing) dan citra satelit serta informasi internet.
(8)
Bertambahnya minat investor terhadap sektor perikanan.
Ancaman (Threat) Selain faktor peluang yang dimiliki, terdapat faktor yang dianggap ancaman bagi kinerja pelabuhan perikanan diantaranya adalah sebagai berikut : (1)
Berkembangnya pesaing yang dapat menyediakan sarana prasarana sejenis.
(2)
Meningkatnya degradasi sumberdaya pesisir dan lautan.
(3)
Intensitas pencurian ikan tinggi.
(4)
Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
98
(5)
Menurunnya stock ikan di perairan.
(6)
Duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan.
(7)
Persaingan pasar domestik dan dunia terhadap komoditi perikanan meningkat.
(8)
Gangguan kebersihan dan keamanan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan dan
kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal terhadap kinerja PPS Nizam Zachman, diformulasikan strategi pada matriks SWOT berdasarkan pertimbangan obyek penulis. Strategi tersebut adalah : (1)
Strategi SO. Strategi ini diformulasikan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
(2)
Strategi ST. Strategi ini diformulasikan dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
(3)
Strategi WO. Strategi ini diformulasikan dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
(4)
Strategi WT. Strategi ini diformulasikan dengan mengendalikan kelemahan untuk menghindari ancaman. Secara lengkap strategi pada matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 16
berikut :
99
Tabel 16 Strategi kinerja PPS Nizam Zachman berdasarkan faktor internal dan eksternal FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (O) 1. Meningkatnya konsumsi ikan 2. Pembangunan sarana & prasarana di pelabuhan menambah peluang usaha 3. Kemudahan mendapatkan bantuan kredit dari perbankan 4. Kemajuan teknologi penginderaan jarak jauh dan citra satelit serta informasi internet 5. Bertambahnya minat investor terhadap sektor perikanan
ANCAMAN (T)
1. Berkembangnya pesaing yang dapat menyediakan sarana prasarana sejenis 2. Degradasi sumberdaya pesisir dan lautan 3. Intensitas pencurian ikan tinggi 4. Duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan 5. Persaingan pasar domestik dan dunia terhadap komoditi perikanan
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
1. Memiliki fasilitas pelabuhan yang lengkap 2. Berdekatan dengan daerah penangkapan 3. Dekat pasar domestik dan luar negeri 4. Pada saat musim ikan menjadi tempat persinggahan nelayan daerah lain 5. Armada penangkapan didominasi oleh kapal motor
1. Pengetahuan dan kemampuan SDM rendah 2. Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah 3. Kurangnya dana operasional & pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan 4. Pengelolaan pelabuhan belum didukung peraturan yang memadai 5. Belum didukung teknologi sistem informasi yang memadai
STRATEGI SO
STRATEGI WO
Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Perbaiki kelemahan untuk meraih peluang melalui :
1. Meningkatkan pelayanan pelabuhan 2. Pembinaan kewirausahaan
1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan studi banding 2. Meningkatkan kerjasama/ koordinasi antar instansi terkait
STRATEGI ST
STRATEGI WT
Gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman melalui:
Perbaiki kelemahan untuk mengatasi ancaman melalui:
1. Penyempurnaan pengelolaan pelabuhan 2. Kemudahan berinvestasi di pelabuhan
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan 2. Meningkatkan ketersediaan modal
100
Berdasarkan faktor-faktor strategis kinerja PPS Nizam Zachman dianalisis pula matriks SWOT untuk menggambarkan relasi diantara faktor-faktor yang ada. Hubungan antara faktor-faktor tersebut menghasilkan 8 (delapan) kemungkinan strategi kinerja yang dikelompokkan dalam 4 strategi utama, yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT (Tabel 17). Tabel 17 Matriks SWOT strategi kinerja PPS Nizam Zachman No.
Strategi
Faktor Terkait
Jumlah Bobot
Prioritas
Meningkatkan pelayanan pelabuhan Pembinaan kewirausahaan
S1, S4, S5, 01, 02, 04 S1, S3, 03, 05
0,432 0,276
3 7
S1, S2, S3, S4, S5, 01, 02, 03, 04, 05 S1, S2, S3, 05
0,706
1
0,290
5
W1, W5, 03
0,206
8
W2,W04, W5, 02, 03, 04
0,418
4
W1, W2, W3, W5, T1, T2, T3, T5 W2, W3, T3, T5
0,486
2
0,281
6
Strategi SO 1. 2.
Strategi ST 1. 2.
Penyempurnaan pengelolaan pelabuhan Kemudahan berinvestasi di pelabuhan
Strategi WO 1. 2.
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan studi banding Meningkatkan kerjasama/koordinasi antar instansi terkait
Strategi WT 1. 2.
Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan Meningkatkan ketersediaan modal
Berdasarkan hasil penilaian bobot masing-masing faktor, dapat dipilah dan ditentukan secara garis besar strategi yang mempengaruhi kinerja PPS Nizam Zachman sebagai berikut : (1)
Penyempurnaan pengelolaan pelabuhan
(2)
Peningkatan fasilitas pelabuhan
(3)
Peningkatan pelayanan pelabuhan
(4)
Peningkatan kerjasama/Koordinasi antar instansi terkait
(5)
Kemudahan berinvestasi di PPS Nizam Zachman
101
5.3
Analisis Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengolahan data dilakukan setelah kuesioner terkumpul dan diisi oleh 7
(tujuh) orang responden. Ketujuh orang responden yang berpartisipasi adalah : Direktur Kelembagaan Pemerintah, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran; Kepala UPT PPS Nizam Zachman; Direktur Pengembangan dan Tata Pelabuhan, Perum Prasarana Pelabuhan Samudera; Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat, Direktorat Pengawasan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Kasubdit Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Direktorat Prasarana Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Kepala TPI Muara Baru, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, dan Ketua Asosiasi Tuna (ASTUIN) Wilayah Jakarta. Grafis Hasil Pengolahan Vertikal AHP Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PPS Nizam Zachman dapat dilihat pada Gambar 18 berikut ini :
102
Gambar 18 Grafis hasil pengolahan vertikal AHP strategi peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman 103
Berdasarkan hasil AHP didapat informasi sebagai berikut : alternatif strategi yang dianggap paling sesuai dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman adalah penyempurnaan pengelolaan pelabuhan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai prioritas yang paling tinggi 37,31 %. Alternatif berikutnya adalah peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dengan nilai prioritas 35,91 %. Urutan prioritas terakhir adalah peningkatan pelayanan pelabuhan dengan nilai prioritas 26,78 % (Tabel 18). Tabel 18 Urutan prioritas strategi dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman No
Alternatif Strategi
1
Penyempurnaan pengelolaan pelabuhan Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Peningkatan pelayanan pelabuhan
2 3
Vektor Prioritas (VP) 0.3731
Prioritas
0.3591
2
0.2678
3
1
Sementara itu faktor penentu yang dianggap paling berperan dalam menentukan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman adalah faktor legalitas hukum. Hal ini ditunjukkan dengan nilai prioritas yang paling tinggi legalitas hukum 40,64 %. Prioritas berikutnya adalah kinerja pelabuhan dengan nilai prioritas 34,69 %. Urutan prioritas terakhir adalah koordinasi dengan nilai prioritas 24,66 % (Tabel 19). Tabel 19 Urutan prioritas faktor penentu dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman No 1 2 3
Faktor Penentu Legalitas hukum Kinerja Pelabuhan Koordinasi
Vektor Prioritas (VP) 0.4064 0.3469 0.2466
104
Prioritas 1 2 3
Sasaran utama yang harus diprioritaskan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman adalah kerjasama antar instansi terkait. Hal ini ditunjukkan dengan nilai prioritas yang paling tinggi kerjasama antar instansi terkait 15,55 %. Prioritas berikutnya adalah kualitas SDM 14,75 %, peraturan yang berlaku 14,33 %, pengelola pelabuhan 14,32 %, pengaturan fungsi dan wewenang 11,99 %, tingkat pelayanan pelabuhan 11,15 %, kerjasama dengan stakeholder 9,12 %. Urutan prioritas terakhir adalah ketersediaan fasilitas pelabuhan dengan nilai prioritas 8,79 % (Tabel 20). Tabel 20 Urutan prioritas sasaran utama dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman No
Sasaran Utama
1 2 3 4 5
Kerjasama antar instansi Kualitas SDM Peraturan yang berlaku Pengelola pelabuhan Pengaturan fungsi dan wewenang Tingkat pelayanan pelabuhan Kerjasama dengan stakeholder Ketersediaan fasilitas pelabuhan
6 7 8
Vektor Prioritas (VP) 15,55 14,75 14,33 14,32 11,99
Prioritas
11,15 9,12 8,79
6 7 8
1 2 3 4 5
Dari penilaian para responden, alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman berturutturut adalah 1) Penyempurnaan pengelolaan pelabuhan; 2) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan; dan 3) Peningkatan pelayanan pelabuhan. Prioritas
pertama
adalah
penyempurnaan
pengelolaan
pelabuhan.
Pengelolaan berasal dari kata manajemen yang didefinisikan sebagai proses dari kegiatan yang menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan atau manajemen digunakan sejak masa perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), 105
sampai dengan pengendalian (controlling) berakhirnya suatu kegiatan. Dengan demikian untuk mencapai keberhasilan pembangunan pelabuhan perikanan tidak lepas dari kelembagaan pelabuhan itu sendiri yang harus sesuai dengan persyaratan, maka hendaknya pengelola selain menjual jasa-jasanya juga dapat memanfaatkan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang ada secara efektif dan efisien dan dapat mengkoordinir semua pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan secara baik yaitu adanya keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara pengelola pelabuhan dengan instansi terkait, pedagang, nelayan, pengolah dan buruh. Selain itu sebagai dampak menipisnya pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk pengelolaan mendorong diperlukannya pemikiran baru untuk mewujudkan kelompok pelabuhan yang termasuk dalam klasifikasi prasarana perikanan tersebut untuk berkembang dari Strategic Management Unit (termasuk klasifikasi UPT) menjadi Strategic Business Unit (termasuk klasifikasi Perum). Selain itu kelembagaan ekonomi perlu dikembangkan terutama pemasaran ikan yang kompetitif di pelabuhan perikanan seperti terjalinnya kemitraan antara nelayan tradisional dengan perikanan industri untuk menyalurkan hasil tangkapan nelayan. Pemasaran yang efektif dapat meningkatkan harga ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Hal-hal yang perlu diterapkan dalam pengelolaan PPS adalah 1) kompetisi, diperlukannya pranata mekanisme bersaing dalam pengusahaan pelabuhan, 2) budaya, berkembangnya budaya organisasi pengelola pelabuhan yang transparan dengan bertumpu pada ketersediaan data informasi serta memiliki akuntabilitas kinerja, 3) modal, mampu memperluas akses pengusahaan/permodalan dan 4)
106
perusahaan, memiliki indikator kinerja yang berorientasi pada dampak/manfaat keberadaan pelabuhan. Prioritas kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. PPS Nizam Zachman saat ini menghadapi kondisi sebagai berikut 1) banyaknya kapalkapal yang melakukan kegiatan floating repair (perbaikan diatas air) di dermaga/ kolam pelabuhan, sehingga daya tampung kolam/dermaga sudah tidak memadai, 2) masih banyaknya pemakai jasa belum disiplin dalam sistem operasional jaringan Unit Pengolah Limbah (saringan pipa tidak dipasang), 3) tata cara bongkar muat, labuh dan lelang belum dapat diterapkan dengan baik dan benar, 4) gangguan stabilitas morfologi pantai (sedimentasi dan abrasi). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pengembangan pelabuhan PPS Nizam Zachman diantaranya mendapat bantuan OECF dan Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta. Peningkatan pelayanan pelabuhan menempati prioritas ke tiga. Mengingat fungsi pelabuhan perikanan menyangkut berbagai aspek serta dalam kenyataannya akan merupakan lingkungan kerja yang akan melaksanakan pelayanan umum, maka perlu ada pengaturan secara lengkap baik mengenai kedudukan, fungsi, pengelolaan, dan penggunaannya maupun tugas-tugas serta kewenangannya dengan peraturan pemerintah. Terdapat 10 (sepuluh) fungsi PPS Nizam Zachman perlu dirinci dalam pedoman yang berisi pemahaman sederhana sehingga mudah dimengerti. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan operasional pelabuhan. Penekanan adalah pada pelayanan yang disediakan oleh pelabuhan yaitu 1) pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal, 2) tambat
107
labuh dan pembongkaran ikan, 3) penimbangan, pelelangan dan pengepakan, 4) pengisian perbekalan, dan 5) perbaikan kapal. Pelaku penentu yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman adalah : (1) DKP khususnya Ditjen Perikanan Tangkap merupakan lembaga yang mempunyai peran yang sangat besar/bertanggungjawab dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman mengingat pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap. (2) UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dengan segenap fungsi
melaksanakan
pembangunan,
pengelolaan
dan
pemeliharaan
pelabuhan mengingat UPT tersebut berada langsung di bawah pengendalian dan supervisi Ditjen Perikanan Tangkap. (3) Perum Prasarana Perikanan Samudera yang berada di bawah Menteri Negara BUMN bertanggungjawab mengoperasikan semua sarana komersial dan mempunyai peran dalam menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum/ pengguna jasa. (4) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Propinsi DKI Jakarta sebagai unit yang ditunjuk sebagai pelaksana pelelangan di PPS Nizam Zachman belum befungsi sebagaimana mestinya.
Pelelangan ikan tuna tidak pernah
dilakukan, sehingga sulit sekali memperoleh gambaran yang jelas tentang pemasaran/ transaksi ikan tuna di tempat pendaratan. Petugas
terpaksa
melakukan metoda sampling untuk pengumpulan datanya. (5) Instansi terkait di PPS Nizam Zachman adalah dukungan dalam rangka upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman, antara lain :
108
meningkatkan keterpaduan program di pelabuhan, penyuluhan, bantuan ketertiban dan keamanan, serta mengkonsentrasikan semua kegiatan perikanan di pelabuhan. 5.4
Perumusan Program Pembangunan PPS Nizam Zachman Berdasarkan
Rencana
Strategis
(Renstra)
tahun
2005-2009
dan
Perencanaan Kinerja (Renja) Tahun 2005 PPS Nizam Zachman Jakarta, telah dirumuskan program sebagai berikut : 5.4.1 Program Jangka Pendek (1 tahun) 1) Optimalisasi fasilitas bongkar muat ikan dan pemasaran ikan. 2) Peningkatan usaha penangkapan ikan. 3) Optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan industri. 4) Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban dan keamanan secara terpadu. 5) Memfasilitas pengenalan PPS Nizam Zachman dan produk hasil perikanan kepada masyarakat perikanan. 6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perikanan terkait tentang : i) Mutu hasil perikanan mulai pra penangkapan sampai pasca penangkapan. ii) Sanitasi dan higienitas industri perikanan 7) Melaksanakan pengumpulan data di semua sektor kegiatan pelabuhan. 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. 9) Meningkatkan sarana/fasilitas penunjang pengumpulan data. 10) Pengembangan sistem sarana pengawasan serta penanggulangan IUU Fishing.
109
11) Pengembangan SISWASMAS. 12) Penerapan peraturan dan penegakkan hukum. 13) Mengikut sertakan dan memberi kesempatan dalam kursus dan pelatihan serta melanjutkan pendidikan. 14) Menyusun perencanaan di bidang kepegawaian. 15) Menyelenggarakan administrasi umum 16) Pembangunan dan pengadaan sarana/fasilitas yang mendukung K-3 dan jasa pelabuhan. 17) Rehabilitasi dan perawatan sarana/fasilitas yang mendukung K-3 dan jasa pelabuhan. 18) Melaksanakan
koordinasi
dengan
bagian/bidang
lain
dalam
merencanakan peningkatan PNBP dan efisiensi alokasi anggaran. 19) Melaksanakan penyusunan pelaporan. 5.4.2 Program Jangka Menengah (2 - 4 tahun) 1) Meningkatkan dan melengkapi sarana/prasarana baik dasar, fungsional maupun penunjang untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Sarana/prasarana meliputi zonasi peruntukan lahan dalam rangka mendukung teknologi pasca panen, mengganti fasilitas yang sudah usang dengan pembangunan baru, dll. 2) Menentukan wilayah keamanan dan ketertiban yang maksudnya adalah menentukan daerah-daerah tertutup dan daerah terbuka. 3) Menentukan kriteria daerah tertutup dan daerah terbuka. 4) Membentuk satuan keamanan yang mengamankan/menjaga daerahdaerah tersebut.
110
5.4.3 Program Jangka Panjang (5 tahun) 1) Program kredit perikanan untuk pengembangan sektor swasta. 2) Program terpadu untuk penyempurnaan pemasaran ikan dan kualitas ikan. 3) Program terpadu untuk pembentukan jaringan sistem informasi kelautan dan perikanan. 4) Rencana induk untuk program pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional. 5) Penilaian dan evaluasi terhadap fungsi dan peranan pelabuhan perikanan. Dalam rangka mendukung program pembangunan PPS Nizam Zachman yang telah dirumuskan dalam Renstra dan Renja Pelabuhan, alternatif kegiatan/ kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman antara lain (Tabel 21) :
111
Tabel 21 Matrik alternatif kegiatan/kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman Identifikasi Permasalahan Tumpang tindih dan kontradiksi fungsi dan wewenang antara kelembagaan/instansi
Hasil Penelitian Penyempurnaan pengelola pelabuhan
Implikasi Kebijakan
Penanggung Jawab
- Meninjau ulang SK Mentan No. 1082/ Kpts/OT.210/10/99 tanggal 13 Oktober 1999 tentang tata hubungan kerja UPT dengan instansi terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan - Menetapkan peraturan pemerintah tentang tugas pokok dan fungsi - Membuat pedoman/ Juklak/Juknis PP secara rinci - Penerapan peraturan dan penegakan hukum - Peningkatan kapasitas kelembagaan pemasaran - Penertiban pelaksanaan lelang di TPI
- Ditjen Perikanan Tangkap - Departemen Keuangan - Ditjen Perhubungan Laut
112
- UPT PPS - Dinas Peternakan, Kehutanan dan
Manfaat Yang Diharapkan Peningkatan kinerja pelabuhan
Identifikasi Permasalahan
Pengelolalaan pelabuhan belum optimal
Belum tercipta pelayanan prima
Hasil Penelitian
Implikasi Kebijakan
- Penertiban dermaga, tambah labuh, dll - Penyediaan perbekalan Peningkatan sarana dan - Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perbekalan - Penyediaan areal untuk docking - Peningkatan sarana penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan Peningkatan pelayanan - Efisiensi pelayanan pelabuhan - Pertemuan secara periodik dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat - Membentuk jaringan sistem informasi pelabuhan
113
Penanggung Jawab
Manfaat Yang Diharapkan
Perikanan Prop DKI Jakarta - Perum PPS Ditjen Perikanan Tangkap
- Peningkatan pengaturan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan - Peningkatan kualitas produksi
- Ditjen Perikanan Tangkap - UPT PPS - Perum PPS
- Peningkatan pengaturan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan - Peningkatan kualitas produksi - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait
6 KESIMPULAN DAN SARAN
6.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil identifikasi, pengolahan data dan analisis yang
dilakukan terhadap Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1)
Secara umum operasional pelabuhan PPS Nizam Zachman saat ini adalah cukup optimal, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja operasional pelabuhan. Untuk itu diperlukan strategi dalam meningkatkan kinerja PPS Nizam Zachman antara lain 1) penyempurnaan pengelolaan pelabuhan, 2) peningkatan fasilitas pelabuhan, 3) peningkatan pelayanan pelabuhan, 4) peningkatan kerjasama/ koordinasi antar instansi terkait, dan 5) kemudahan berinvestasi di PPS Nizam Zachman.
(2)
Hasil identifikasi fungsi dan kewenangan kelembagaan di PPS Nizam Zachman, terdapat beberapa kegiatan yang sinergis/harmonis antara kelembagaan/instansi yang berada di PPS Nizam Zachman. Disisi lain dijumpai juga beberapa tumpang tindih dan kontradiksi fungsi dan wewenang antar kelembagaan/instansi. Hal ini mengakibatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan PPS Nizam Zachman belum menunjang suatu pengelolaan pelabuhan perikanan yang kondusif, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.
(3)
Strategi yang dianggap sesuai dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman adalah 1) penyempurnaan pengelola pelabuhan, 2)
114
peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, dan 3) peningkatan pelayanan pelabuhan. 6.2
Saran Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman,
maka berdasarkan hasil penelitian disarankan sebagai berikut : (1)
Peningkatan fungsi dan kewenangan kelembagaan di pelabuhan, perlu dibuat 1) pengaturan secara lengkap baik mengenai kedudukan, fungsi, pengelolaan, dan penggunaannya maupun tugas-tugas serta kewenangannya dengan peraturan pemerintah. PP tersebut selanjutnya dibuat pedoman secara rinci yang berisi pemahaman sederhana sehingga mudah dimengerti, dan 2) penyempurnaan peraturan yang sudah tidak sesuai lagi diterapkan di lapangan, dan 3) secara berkala diselenggarakan koordinasi dengan instansi terkait membahas permasalahan di pelabuhan.
(2)
Untuk meningkatkan kinerja operasional pelabuhan, perlu dilakukan upaya antara lain 1) sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang penanganan ikan yang baik dan perlunya sanitasi dan hygienis, 2) penambahan personil keamanan/ketertiban, 3) pembangunan dan pengadaan mesin pengolah sampah berupa insenerator, dan 4) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan
(3)
Perlu penelitian lebih lanjut tentang tingkat pelayanan atau standar kinerja keberhasilan PPS Nizam Zachman.
115
DAFTAR PUSTAKA David, F.R 1999. Strategic Management. 7th Edition. Prentice Hall International. New Jersey. Halaman 23. Direktorat Jenderal Perikanan, 1994. Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Direktorat Bina Prasarana. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta. 140 halaman. Direktorat Jenderal Perikanan, 2000. Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan. Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian. Jakarta. 76 halaman. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001. Buku Manual Operasional Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan. Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jakarta. 132 halaman. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2002. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta Tahun Anggaran 2002. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 51 halaman. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun Anggaran 2004. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 43 halaman. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2005-2009 dan Perencanaan Kinerja (Renja) Tahun 2005 PPS Nizam Zachman Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Halaman 18-37. Firmansyah, 2004. Analisis Ekspor Ikan Tuna Indonesia dari Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Ttidak dipublikasikan. Halaman 86. Furuta, N. 2002. Dampak Bantuan Pinjaman dari Pemerintah Jepang terhadap Perikanan Tangkap di Indonesia : Studi Kasus tentang Pengembangan Pelabuhan PPS Jakarta oleh OECF (JBIC). Program Studi Teknologi Kelautan. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak dipublikasikan. Halaman 137. Hayami dan Kikuchi, 1987. Dilema Ekonomi Desa. Suatu pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Penerjemah Zahara D. Noer. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Halaman 34.
116
Hayati, R. 2001. Strategi Peningkatan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak dipublikasikan. Halaman 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi Terkait Dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. 12 halaman. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26 I/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. Jakarta. 17 halaman. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan. Jakarta. 21 halaman. Kinnear, TC and Taylor. 1996. Marketing Research : An Applied Approach. Mc Graw Hill Book Company. Singapore. Halaman 36. Lubis, E. 2000. Pengantar Pelabuhan Perikanan (Buku I). Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan PSP. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 71 halaman. Mubyarto, 1987. Politik dan Pembangunan Pedesaan. Cetakan kedua. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta. 196 halaman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 48). Jakarta. 21 halaman. Purwaka, T. 2004. Pokok-Pokok Pikiran Untuk Mengembangkan Grand Design Kelembagaan Kelautan dan Perikanan. Materi Kuliah Program Pascasarjana. Program Studi Teknologi Kelautan (TKL-PPKP). Bogor. 43 halaman. Rangkuti, F. 2002. Analisis SWOT. Tehnik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 188 halaman. Ruttan, V. W. 1985. Tiga Kasus Terjadinya Pembaharuan Kelembagaan. Dalam Kasryno, Faisal dan Stepanek, Joseph F (Peny). Dinamika Pembangunan Pedesaan. Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit PT. Gramedia. Jakarta. Halaman 56. Saaty T. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Seri Manajemen No. 134. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 112 halaman.
117
Suparman, A. 2004. Formulasi Strategi Pengembangan Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera di Indonesia. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak dipublikasikan. Halaman 6. Susilowati, B. 2003. Analisis Peran Pelabuhan Perikanan dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta Kelurahan Penjaringan Jakarta). Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak dipublikasikan. Halaman 94. Undang Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118). Jakarta. 56 halaman. Wheelen,T.L dan J.David Hunger. 2000. Strategic Management Business Policy, Concept and Cases. 8th Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey. Halaman 26.
118
LAMPIRAN
Lampiran 1 Mekanisme masuknya komoditas perikanan di PPS Nizam Zachman 1 DARI LAUT Pemakaian jasa melapor kedatangan kapal
LAPORAN KEDATANGAN KAPAL ke PPS NZ mengisi Form Rangkap 2 (dua) : 1. Dinas Perikanan DKI Jakarta 2. Perum. PPS
Transit shed/ Perusahaan/TLC - Pengisian Formulir PPS NZ
IKAN
Kapal - Transhipment - Ijin Ka.PPS NZ dan Bea Cukai
Perusahaan Procesing/ industri perikanan - Pengisian Formulir PPS NZ
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - untuk dilelang
EKSPOR 2
DARI DARAT Pemakai jasa mengisi form yang sudah disediakan PPS NZ, lalu menyerahkannya ke Petugas PPS NZ di Pintu Masuk
POS MASUK PPS NZ Rangkap 3: 1. UPT PPS NZ 2. Dinas Perikanan DKI Jakarta 3. Perum PPS
119
- PPI/TPI - Industri Perikanan/ Perusahaan Processing - Kapal - Lain-lain
Lampiran 2 Mekanisme pemasaran dan distribusi ikan di PPS Nizam Zachman KAPAL TUNA
DERMAGA DIDARATKAN KAPAL PERIKANAN (LAUT)
DARI KAPAL KE KAPAL PELABUHAN LAUT
TLC (EKSPOR SEGAR)
KAPAL ANGKUT TUNA BEKU
PELABUHAN LAUT
TUNA LOKAL
PENGECER
DERMAGA
KAPAL TRADISIONAL
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DERMAGA
DIANGKUT LEWAT TRUK (DARAT)
UDANG SEGAR/ BEKU
IKAN SEGAR
E K S P O R
IKAN SEGAR/BEKU
INDUSTRI PERIKANAN/PERUSAHAAN PROCESING DAN PEMBEKUAN
PUSAT PEMASARAN IKAN
PENGEPAKAN
120
PENGECER
L O K A L
Lampiran 3 Mekanisme keluarnya komoditi perikanan di PPS Nizam Zachman
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PUSAT PEMASARAN IKAN (PPI)
Coldstorage PERUM PPS/Industri Perikanan/Perusahaan Procesing/ Perorangan di Kawasan PPS NZ
PPS NZ MEMBUAT SURAT JALAN : - Surat Bukti Lelang - Surat Bukti Lainnya
POS KELUAR PPS NZ Pemeriksaan Surat Jalan
KELUAR PPS NZ
Membuat Surat Jalan masing-masing
Keterangan : 1. a. Surat jalan dapat diberikan apabila pemilik ikan melampirkan Surat Bukti Lelang dan Surat Bukti Lainnya b. Pelayanan surat jalan dilakukan di Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) c. Tembusan surat Jalan diberikan kepada Petugas PPS NZ di Pos Pintu Keluar PPS NZ 2. Perum PPS/Perusahaan/Perorangan yang membawa komoditi perikanan keluar kawasan PPS NZ harus menyerahkan bukti kepemilikannya/Surat Jalan pada Petugas PPS NZ di Pos Pintu Keluar PPS NZ
121
Lampiran 4 Pelayanan ekspor di PPS Nizam Zachman
UPT PPS NZ
Mengkoordinasikan Pelayanan Kegiatan Ekspor – Impor di Kawasan PPS NZ
DINAS PERIKANAN DKI JAKARTA
KANTOR BEA DAN CUKAI
Mengeluarkan Sertifikat Mutu Ekspor Hasil Perikanan
KELUAR KAWASAN PPS NZ
Mengeluarkan Dokumen Ekspor – Impor (PEB)*
*) Pemberitahuan Ekspor Barang Sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja UPT PPS dengan Instansi Terkait dinyatakan bahwa UPT PPS NZ bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ekspor impor dengan instansi terkait lainnya.
122
Lampiran 5 Inventarisasi faktor internal dan faktor eksternal KUESIONER STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN Pertanyaan dimaksudkan untuk menginventarisasi tentang faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang paling mempengaruhi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. KEKUATAN
KELEMAHAN
PELUANG
1. Tersedianya fasilitas pelabuhan yang lengkap 2. Pelabuhan sebagai pusat aktivitas perekonomian masyarakat 3. Letak geografis yang strategis karena berada pada posisi dekat dengan daerah penangkapan ikan (fishing ground) di laut teritorial atau ZEE 4. Dekat pasar domestik dan luar negeri 5. Pada saat musim ikan menjadi tempat persinggahan bagi nelayan dari daerah lain 6. Memiliki armada penangkapan ikan yang didominasi oleh kapal motor 7. Memiliki areal untuk pengembangan pelabuhan
1. Pengetahuan dan kemampuan SDM rendah 2. Kuantitas dan kualitas produk masih rendah dan diversifikasi produk belum beragam 3. Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah 4. Pengelolaan pelabuhan belum didukung peraturan yang memadai 5. Kurangnya dana operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan 6. Informasi pasar belum dikuasai dengan baik karena belum dikembangkannya teknologi sistem informasi 7. Belum berfungsinya kesyahbandaran perikanan
1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
123
Meningkatnya konsumsi ikan Peningkatan devisa berkaitan dengan ekspor dari produk perikanan Peningkatan PNBP dan PAD melalui pelayanan jasa di pelabuhan Permintaan komoditi perikanan di pasar domestik dan luar negeri meningkat Pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan menambah peluang usaha Kemudahan mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Kemajuan teknologi penginderaan jarak jauh (Remote sensing) dan citra satelit serta informasi internet Bertambahnya minat investor terhadap sektor perikanan
ANCAMAN 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
Berkembangnya pesaing yang dapat menyediakan sarana prasarana sejenis Meningkatnya degradasi sumberdaya pesisir dan lautan Intensitas pencurian ikan tinggi Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan Menurunnya stock ikan di perairan Duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan Persaingan pasar domestik dan dunia terhadap komoditi perikanan meningkat Gangguan kebersihan dan keamanan
Lampiran 6 Keputusan Menteri Pertanian No.1082/Kpts/OT.210/10/99 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 1082/Kpts/OT.210/10/99 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan, telah ditetapkan Tata Hubungan Kerja antara UPT Pelabuhan Perikanan dengan Perum Prasarana Perikanan Samudera dan instansi terkait lainnya dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT.210/5/1991. b. Bahwa dalam penerapannya masih ditemukan tumpang tindih tugas di lapangan, sehingga perlu untuk menetapkan kembali batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan instansi yang terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menyempurnakan dan menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tata Hubungan Kerja UPT Pelabuhan Perikanan dengan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
Mengingat
:
1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 mengenai Susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. 5. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Perhubungan Nomor 492/Kpts/Ik.120/7/96 tentang Penyederhanaan Nomor SK.1/AL.003/PHIB-96 Perijinan Kapal Perikanan 124
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/12/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan adalah instansi di lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan dan mempunyai tugas mengelola Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Pantai. b. Instansi terkait adalah instansi pemerintah, Perum dan atau swasta yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan. c. Perum adalah Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990. d. Sarana pelabuhan perikanan adalah sarana-sarana yang menunjang fungsi pelabuhan perikanan yang meliputi sarana pokok, sarana fungsional dan sarana penunjang. e. Sarana pokok adalah sarana yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan umum, termasuk untuk tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat hasil perikanan. f. Sarana fungsional adalah sarana yang secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun diusahakan lebih lanjut oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Indonesia dan perorangan. g. Sarana penunjang adalah sarana yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat umum. h. Sarana komersial adalah sarana di pelabuhan perikanan yang dapat dikelola secara produktif dan ekonornis. i. Sarana non komersial adalah sarana di pelabuhan perikanan yang tidak dapat dikelola secara produktif dan ekonomis. j. Sarana pelayanan umum adalah sarana di pelabuhan perikanan yang pemanfaatannya oleh masyarakat umum. k. Swasta adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di pelabuhan perikanan. l. Pelayanan teknis kapal perikanan adalah pelayanan kepada kapal perikanan yang meliputi pelayanan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan/Keberangkatan 125
Kapal (STBLKK), Surat Izin Berlayar (SIB) dan Pengawasan Penangkapan Ikan. Pasal 2 Pelabuhan Perikanan sebagai prasarana perikanan mempunyai fungsi dan peranan sebagai : a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan. b. Tempat berlabuh kapal perikanan. c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. d. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan. e. Pusat penanganan dan pengolahan hasil perikanan. f. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. g. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan. h. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data dan i. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Pasal 3 (1) Instansi yang terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan terdiri atas : a. UPT Pelabuhan Perikanan. b. Perum. c. Dinas Perikanan. d. Kesehatan Hewan. e. Kesehatan Pelabuhan. f. Imigrasi. g. Bea dan Cukai. h. Karantina Ikan dan i. Polri. (2) Kewenangan masing-masing instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai wewenang dan tanggung jawab : 1. Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana pokok dan penunjang yang menjadi asset pemerintah. 2. Menyelenggarakan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan. 3. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan kebersihan di pelabuhan perikanan. 4. Menyelenggarakan fungsi kesyahbandaran khususnya dalam menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) bagi kapal perikanan di pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan 5. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di pelabuhan perikanan. b. Perum mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan barang dan atau jasa dan pengusahaan sarana komersial pelabuhan perikanan. 126
c. Dinas Perikanan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan. d. Kantor Syahbandar mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan bagi kapal perikanan. e. Kantor Kesehatan pelabuhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan penanganan dan pengawasan kesehatan di pelabuhan perikanan antara lain meliputi pemberian vaksinasi, pengobatan yang sakit, dan pemeriksaan yang meninggal di kapal perikanan untuk menanggulangi/ mencegah timbulnya/berjangkitnya penyakit menular. f. Kantor Imigrasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asing yang keluar/masuk wilayah Republik Indonesia. g. Kantor Bea dan Cukai mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang muatan kapal perikanan dari/ke luar negeri yang berkaitan dengan pabean. h. Karantina Ikan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan karantina ikan baik antar area maupun antar negara. i. Polri mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penanganan, penyidikan dan penanggulangan kasus-kasus kejahatan umum/kriminal. BAB II PENGELOLAAN SARANA POKOK PELABUHAN PERIKANAN, PELAYANAN TAMBAT LABUH DAN BONGKAR MUAT Pasal 4 Pengelolaan Sarana Pokok Pelabuhan Perikanan (1) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab : a. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi dermaga dan kolam pelabuhan. b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pemecah gelombang (break water), sarana bantu navigasi dan turap (revetment) serta sarana penunjang Iainnya. (2) Perum mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab : a. Melaksanakan pemeliharaan dermaga dan kelengkapannya antara lain bolder, vender, penerangan dan lantai dermaga. b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas kondisi dermaga dan kolam pelabuhan secara berkala dan berkesinambungan.
127
Pasal 5 Pclayanan Tambat Labuh dan Bongkat Muat (1) UPT Pelabuhan Perikanan rnempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab : a. Mengkoordinasikan instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan pelayanan kapal-kapal perikanan dalam kolam pelabuhan. b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian izin kapal perikanan keluar/ masuk kolam pelabuhan dengan menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan/Keberangkatan (STBLKK) dan c. Melakukan pemantauan kegiatan pemberian pelayanan tambat labuh dan bongkar muat. (2) Perum mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab : a. Melaksanakan pelayanan tambat labuh dan bongkar muat. b. Menata kegiatan kapal-kapal perikanan di kolam pelabuhan. c. Memberikan pelayanan kebutuhan perbekalan kapal (es, garam, BBM dan lain-lainnya). d. Melaksanakan pemungutan jasa tambat labuh dan e. Menerima dan mengelola jasa tambat labuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAB III PENGELOLAAN TANAH KAWASAN INDUSTRI Pasal 6 (1) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab : a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas kondisi prasarana pendukung kawasan industri. b. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pendukung kawasan industri perikanan meliputi jalan, drainase, dan penerangan. c. Memberikan rekornendasi atas pembangunan dalam rangka pemanfaatan tanah kawasan industri berdasarkan Rencana Induk (master plan) Pelabuhan dan d. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas penggunaan tanah kawasan industri oleh pihak ketiga sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan. (2) Perum mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab : a. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pendukung di dalam kawasan industri perikanan meliputi jalan, drainase, dan penerangan. b. Menyewakan tanah kepada pihak ketiga untuk kegiatan industri/usaha perikanan. 128
c. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga atas penggunaan tanah kawasan industri yang disewakan. d. Memproses dan menyimpan sertifikat hak atas tanah kawasan iridustri di lingkungan wilayah kerja pelabuhan penkanan atas nama Perum. e. Memungut bea atas penggunaan tanah kawasan industri dari pihak ketiga, yaitu berupa bea pembangunan (development charge) dan sewa atas tanah; dan f. Menerima dan mengelola penerimaan sewa atas tanah kawasan industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV PENGELOLAAN SARANA FUNGSIONAL, SARANA PENUNJANG DAN PENGUSAHAAN BARANG DAN ATAU JASA YANG BERASAL DARI PIHAK KETIGA Pasal 7 PengeIolaan Sarana Fungsional (1) Perum mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab membangun, mengembangkan, memelihara, mengelola dan mengusahakan : a. Sarana pasar grossir ikan (Tempat Pelelangan Ikan). b. Cold storage dan gudang ikan. c. Pabrik es. d. Bengkel dan dok kapal. e. Ruang penanganan, pengolahan dan pengepakan ikan. f. Bangunan/ruang kantor, gudang dan pertokoan. g. Tangki dan bahan bakar. h. Alat angkut, bongkar muat dan alat bantu lainnya. i. Jasa sarana telekomunikasi. j. Bangunan sebagai sarana pemasaran ikan. (2) Dalam hal kapasitas pengelolaan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Perum belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai jasa di pelabuhan perikanan, Perum dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan diketahui oleh UPT Pelabuhan Perikanan. Pasal 8 Pengelolaan Sarana Penunjang dan Pengusahaan Barang dan atau Jasa yang Berasal dari Pihak Ketiga (1) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab membangun, mengembangkan, memelihara sarana penunjang yang meliputi : a. Balai Penyuluhan Nelayan. b. MCK. c. Sarana peribadatan. 129
d. Pos Keamanan; dan e. Penerangan jalan di luar kawasan industri. (2) Perum mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab : a. Menyediakan fasilitas pelayanan telepon, teleks, dan faxsimile. b. Menyediakan fasilitas pelayanan listrik; dan c. Menyediakan fasilitas pelayanan air bersih. (3) Perum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyaluran bahanbahan perbekalan kapal antara lain umpan, es, air, garam, BBM serta penyediaan bahan-bahan dan atau suku cadang kapal perikanan.
BAB V PELAYANAN KAPAL, PASAR GROSIR IKAN DAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR Pasal 9 Pelayanan Kapal (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang masuk ke pelabuhan perikanan wajib melapor ke UPT Pelabuhan Perikanan, Kantor Syahbandar, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai dan Perum pada saat masuk dan atau keluar pelabuhan perikanan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), instansi yang dilaporkan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab: a. UPT Pelabuhan Perikanan, melaksanakan pengawasan kapal perikanan dan memberikan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan/Keberangkatan Kapal (STBLKK). b. Kantor Syahbandar, memeriksa dan menyimpan Surat Kapal (asli) dan Daftar Anak Buah Kapal (ABK). c. Kantor Kesehatan Pelabuhan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan ABK. d. Kantor Imigrasi, melaksanakan pemeriksaan dokumen apabila terdapat ABK warga negara asing. e. Kantor Bea dan Cukai, melaksanakan pemeriksaaan muatan yang berkaitan dengan barang-barang pabean; dan f. Perum memberikan pelayanan : 1) Perbekalan kapal dan ABK. 2) Tambat labuh. 3) Bengkel dan dok kapal; dan 4) Jasa/fasilitas/barang lainnya. (3) Kapal yang melakukan bongkar muat hasil perikanan mendapatkan pelayanan: a. Penyediaan tenaga dan sarana bongkar muat oleh Perum. b. Pengawasan barang-barang pabean oleh Kantor Bea dan Cukai. 130
c. Pembinaan rnutu hasil perikanan oleh Dinas Perikanan; dan d. Pengecekan penggunaan alat penangkapan ikan dan hasil tangkapannya oleh UPT Pelabuhan Perikanan. (4) Kapal yang secara khusus masuk pelabuhan perikanan untuk melakukan perbaikan/docking wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari UPT Pelabuhan Perikanan, dan selanjutnya dilakukan : a. Pemeriksaan kerusakan kapal oleh Syahbandar; dan b. Pelayanan perbaikan oleh Perum. (5) Kapal-kapal perikanan yang akan rneninggalkan pelabuhan perikanan wajib memperoleh pelayanan/penyelesaian administrasi kepelabuhanan (port clearance) mengenai : a. Pemenuhan kewajiban-kewajiban penggunaan fasilitas/barang dan atau jasa dan Perum dan atau swasta. b. Pengecekan kesehatan Anak Buah Kapal (ABK) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. c. Pengecekan muatan kapal dan Kantor Bea dan Cukai. d. Pengecekan ABK asing dan Kantor Imigrasi. e. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan/Keberangkatan Kapal (STBLKK) dari UPT Perikanan; dan f. Surat Izin Berlayar (SIB) dan Kantor Syahbandar Perikanan. Pasal 10 Pasar Grosir Ikan (1) Perum mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab membangun, mengembangkan dan mengelola pasar grosir ikan beserta sarana pendukungnya. (2) Penyelenggaraan kegiatan pasar grosir ikan di pelabuhan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan yang digariskan oleh Perum. (3) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan atàs penyelenggaraan pasar grosir ikan. Pasal 11 Pelaksanaan Ekspor impor (1) Pelayanan dalam pelaksanaan ekspor impor hasil perikanan dan bahan alat perikanan di pelabuhan perikanan meliputi : a. Sertifikat mutu ekspor hasil perikanan dan Dinas Perikanan. b. Dokumen ekspor impor dan Kantor Bea dan Cukai. c. Sertifikat kesehatan ikan hidup (ekspor) dan Petugas Karantina Ikan. d. Sertifikat kesehatan ikan hidup (impor) apabila disyaratkan negara tujuan oleh Petugas Karantina Ikan; dan e. Pelayanan tenaga dan sarana bongkar muat dari Perum.
131
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan. BAB VI PEMBINAAN MUTU HASIL PERIKANAN, PENYULUHAN, DATA DAN STATISTIK, DAN PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN Pasal 12 Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (1) Untuk menjamin mutu hasil perikanan yang didaratkan/diberangkatkan dari pelabuhan perikanan, Dinas Perikanan wajib memberikan pembinaan dalam kegiatan penanganan, pengolahan, pengepakan dan pengangkutan hasil perikanan. (2) Pembinaan mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan. Pasal 13 Penyuluhan (1) Dinas Perikanan wajib menyelenggarakan penyuluhan kepada nelayan dan atau pengusaha perikanan di pelabuhan perikanan. (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan. (3) Penggunaan sarana pelabuhan perikanan untuk keperluan penyuluhan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan UPT Pelabuhan Perikanan. Pasal 14 Data dan Statistik (1) Pengumpulan data dan statistik perikanan di pelabuhan perikanan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan UPT Pelabuhan Perikanan (2) Setiap unit usaha yang beroperasi di pelabuhan perikanan (Perum, Koperasi, Swasta) wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh Dinas Perikanan dan UPT Pelabuhan Perikanan. (3) Pelaksanaan pengumpulan data dan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan. Pasal 15 Pengawasan Penangkapan Ikan (1) Dalam rangka pengendalian penangkapan ikan, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan teknis atas kapal perikanan yang bersandar di pelabuhan perikanan oleh Pengawas Penangkapan Ikan setelah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan oleh UPT Pelabuhan Perikanan.
132
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Penangkapan Ikan bertanggung jawab dan memberikan laporan hasil pemeriksaannya kepada UPT Pelabuhan Perikanan. (3) Hasil pemeriksaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya dilaporkan oleh Kepala UPT Pelabuhan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. BAB VII KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN Pasal 16 (1) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di pelabuhan perikanan menjadi wewenang dan tanggung jawab UPT Pelabuhan Perikanan. (2) Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khususnya pengelolaan pas masuk dan parkir UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban wewenang dan tanggung jawab : a. Membangun, mengembangkan dan memelihara fasilitas fisik keamanan, dan ketertiban; b. Menyelenggarakan pas masuk dan parkir; c. Memungut dan mengelola bea pas masuk dan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menata kegiatan arus kendaraan masuk dan atau keluar serta parkir di lingkungan pelabuhan perikanan; dan e. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan keluar masuk kendaraan/ orang dan muatan dan dari ke pelabuhan perikanan. (3) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masingmasing setiap unit kerja/unit usaha yang beroperasi di pelabuhan perikanan dapat membentuk Satuan Pengamanan (Satpam) intern. (4) Apabila terjadi kasus, yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan, maka Satpam intern wajib melaporkan kepada UPT Pelabuhan Perikanan melalui pimpinan unit kerja/unit usahanya masing-masing untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Pasal 17 (1) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kebersihan di pelabuhan perikanan. (2) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebersihan pada unit kerja/unit usaha di pelabuhan perikanan.
133
(3) UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab membangun, mengembangkan, dan mengelola sarana fisik kebersihan dan Instalasi Pengolahan Limbah. BAB VIII PEMBINAAN ORGANISASI PROFESI KELOMPOK TENAGA KERJA DAN KOPERASI Pasal 18 (1) Pembinaan organisasi profesi, kelompok tenaga kerja dan atau serikat pekerja serta koperasi dilakukan oleh Dinas Perikanan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menghadapi permasalahan dikoordinasikan oleh UPT Pelabuhan Perikanan untuk selanjutnya diselesaikan dengan instansi yang berwenang. BAB IX LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Dalam rangka pemberdayaan Perum, Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal melalui pembangunan dan atau pengembangan sarana fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sumber modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan usul dari Perum setelah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Perikanan. BAB X PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT.210/5/1991 dan Nomor 03/Kpts/OT.210/1/1993 dinyatakan tidak berlaku.
134
Pasal 21 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 13 Oktober 1999
MENTERI PERTANIAN,
SOLEH SOLAHUDDIN
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menko EKUIN. 3. Menko Wasbang dan PAN. 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. 5. Menteri Dalam Negeri. 6. Menteri Kehakiman. 7. Menteri Keuangan. 8. Menteri Perhubungan. 9. Menteri Kesehatan. 10. Kepala Kepolisian RI. 11. Kepala BPKP. 12. Pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian. 13. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia. 14. Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera. 15. Para Kepala UPT Pelabuhan Perikanan.
135
Lampiran 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
Menimbang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), maka pengaturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera perlu disesuaikan. b.
Mengingat
: 1.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.
2.
Undang Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).
3.
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
4.
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661).
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732); 136
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : (1) Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. (2) Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. (3) Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap perusahaan dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (4) Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional. (5) Pengurusan sebagai badan usaha adalah kegiatan pengelolaan perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai badan usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan yang digariskan oleh Menteri. (6) Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan. (7) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan. (8) Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (9) Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan.
137
BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN Pasal 2 Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN Bagian Pertama Umum Pasal 3 (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usahausaha pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan dan usahausaha lain yang berkaitan dengan perikanan. (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku Hukum Indonesia. Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu Pasal 4 Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Pasal 5 Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagian Ketiga Sifat, Maksud dan Tujuan Pasal 6 Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan.
138
Pasal 7 Maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk : (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan atau prasarana pelabuhan perikanan. (2) Mengembangkan wiraswasta perikanan serta untuk merangsang dan atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan. (3) Memperkenalkan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan sistem rantai dingin dalam perdagangan dan distribusi bidang perikanan. (4) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi perikanan sebagai komponen kegiatan nelayan dan masyarakat perikanan. Bagian Keempat Kegiatan dan Pengembangan Usaha Pasal 8 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut : (1) Melaksanakan usaha pelayanan umum bidang kegiatan prasarana perikanan. (2) Menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan program pemerintah dalam mengembangkan industri perikanan di Indonesia. (3) Membangun, memelihara dan mengusahakan dermaga untuk bertambat dan bongkar muat ikan. (4) Jasa terminal. (5) Membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi nelayan/kapal yang berkaitan dengan sarana atau prasarana pelabuhan perikanan. (6) Mengoperasionalkan dan memberikan bantuan manajemen pengelolaan aset pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha perikanan. (7) Melakukan kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 9 Untuk mendukung pembiayaan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perusahaan dapat : (1) Melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain. (2) Membentuk anak perusahaan. (3) Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. 139
Pasal 10 (1) Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada : a. Pelabuhan Perikanan di Muara Baru, Jakarta. b. Pelabuhan Perikanan di Pekalongan, Jawa Tengah. c. Pelabuhan Perikanan di Belawan, Sumatera Utara. d. Pelabuhan Perikanan di Brondong, Jawa Timur. e. Pelabuhan Perikanan di Lampulo, Daerah Istimewa Aceh. f. Pelabuhan Perikanan di Pemangkat, Kalimantan Barat. g. Pelabuhan Perikanan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. h. Pelabuhan Perikanan di Tarakan, Kalimantan Timur. i. Pelabuhan Perikanan di Prigi, Jawa Timur. (2) Penambahan pelabuhan-pelabuhan perikanan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Bagian Kelima Modal Pasal 11 (1) Modal perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas sahamsaham. (2) Besarnya modal perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam perusahaan. Pasal 12 Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara dalam perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 13 (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh perusahaan kepada para kreditor tertentu. Pasal 14 (1) Apabila perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan selanjutnya negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 140
(2) Pengurangan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Pasal 15 Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Pembinaan Pasal 16 (1) Pembinaan perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri. (2) Pembinaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha. (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya. (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan perusahaan, Menteri Keuangan dan Menteri sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas. Pasal 17 Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam perusahaan, kecuali apabila : (1) Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. (2) Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan; atau (3) Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan.
141
Bagian Ketujuh Direksi Pasal 18 (1) Kepengurusan perusahaan dilakukan oleh Direksi. (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.
Pasal 19 Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang : (1) Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan; (2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; dan (3) Berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 20 (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya. (3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga. (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan. (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
142
(6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya. Pasal 21 Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap : (1) Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan. (2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah. (3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 22 (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri. (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. Pasal 23 (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi : a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; d. Dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan. (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
143
(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pember-hentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal. (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan. Pasal 24 (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk : a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan. b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan. c. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan. e. Menetapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri. f. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. g. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan. h. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. i. Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan. j. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. k. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. l. Menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala. (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
144
Pasal 25 (1)
Dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 : a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya. b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
(2)
Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.
(3)
Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)
Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
(5)
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada : a. Seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau b. Seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau c. Orang atau badan lain. d. Yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut. Pasal 26
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan. Pasal 27 Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili perusahaan apabila : (1)
Terjadi perkara di depan pengadilan antara perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
(2)
Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
145
Pasal 28 Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 (1)
Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
(2)
Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
(3)
Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4)
Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)
Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat. Pasal 30
(1)
Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat : a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya. b. Posisi perusahaan pada saat perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang. c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang. d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
(2)
Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.
(3)
Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Menteri. Pasal 31
(1)
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat : a. Rencana kerja Perusahaan. b. Anggaran Perusahaan. c. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan. d. Hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
(2)
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan. 146
(3)
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
(4)
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(5)
Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri. Bagian Kedelapan Dewan Pengawas Pasal 32
(1)
Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
(2)
Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)
Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Pasal 33
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang : (1)
Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
(2)
Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan, Perum dinyatakan pailit. Pasal 34
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan perusahaan. Pasal 35 Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri.
147
Pasal 36 (1)
Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri.
(2)
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
(3)
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. Pasal 37
(1)
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas : a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini. c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan .
(2)
Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)
Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)
Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
(5)
Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
(6)
Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(7)
Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan. Pasal 38
(1)
Dewan Pengawas bertugas untuk :
148
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. b. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan. (2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan : a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman yang disusun oleh Menteri. d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39
(1)
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi. b. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan. c. Melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan dan Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan. d. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan.
(2)
Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : (1)
Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan perusahaan.
(2)
Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
(3)
Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.
(4)
Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas perusahaan.
(5)
Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
(6)
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 149
(7)
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau Keputusan Rapat Pembahasan Bersama, melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
(8)
Memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya Pasal 41
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban perusahaan. Pasal 42 Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban perusahaan. Pasal 43 Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Pasal 44 (1)
Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurang 3 (tiga) bulan sekali.
(2)
Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
(3)
Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4)
Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)
Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. Bagian Kesembilan Penetapan Tarif Pasal 45
Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarif bagi jasa dan fasilitas-fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
150
Bagian Kesepuluh Satuan Pengawasan Intern Pasal 46 (1)
Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional perusahaan.
(2)
Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pasal 47
Satuan Pengawasan Intern bertugas : (1)
Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengurusan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saransaran perbaikannya.
(2)
Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi. Pasal 48
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. Pasal 49 Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b. Pasal 50 Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian Kesebelas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pasal 51 Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
151
Pasal 52 Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pasal 53 Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf l kepada Menteri Keuangan dan Menteri, yang memuat sekurangkurangnya: (1)
Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
(2)
Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai.
(3)
Kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku.
(4)
Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perusahaan.
(5)
Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
(6)
Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Pasal 54
(1)
Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
(2)
Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 55
(1)
Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada Direksi untuk diperiksa.
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
(3)
Apabila perusahaan mengerahkan dana masyarakat, Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
(4)
Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri dan Menteri Keuangan, untuk disahkan. 152
pemeriksaan
(5)
Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian. Pasal 56
(1)
Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
(2)
Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara langsung bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
(3)
Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Pasal 57
(1)
Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(2)
Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri. Pasal 58
Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keduabelas Pegawai Perusahaan Pasal 59 Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 60 Bagi perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
153
Bagian Ketigabelas Penggunaan Laba Pasal 61 (1)
Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
(2)
Empat puluh lima persen (45 %) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk : a. Cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurangkurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan. b. Sosial dan pendidikan. c. Jasa produksi. d. Sumbangan dana pensiun; dan e. Sokongan dan sumbangan ganti rugi.
(3)
Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal 62
(1)
Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
(2)
Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bagian Keempatbelas Ketentuan Lain-lain Pasal 63
Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/ panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 64 Pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 65 (1)
Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan perusahaan. 154
(2)
Organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
(3)
Departemen/instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
(4)
Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran departemen/ instansi pemerintah. Pasal 66
(1)
Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
(2)
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
(3)
Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Pasal 67
(1)
Anggota Direksi dan semua pegawai perusahaan yang karena tindakantindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)
Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 68
Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69 (1)
Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik negara.
(3)
Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Menteri Keuangan.
(4)
Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.
155
Pasal 70 Pimpinan satuan organisasi dalam perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BONDAN GUNAWAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 48 156
Lampiran 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26I/MEN/ 2001
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP. 26 I/MEN/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: a.
Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Keja Pelabuhan Perikanan.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri. Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299). 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biobgical Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3556). 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669). 4. Undang Undang Nomor 22. Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendailan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33816).
157
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). 8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000. 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. 10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tuga Departemen sehagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001. 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 85/M.PAN/4/2001, tanggal 4 April 2001. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN BAB I Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1
(1) Pelabuhan perikanan adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. (2) Pelabuhan perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. 158
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi : (1) Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan. (2) Pelayanan teknis kapal perikanan, dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan. (3) Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. (4) Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan. (5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. (6) Pelaksanaan pengawasan penangkapan, pemasaran, mutu hasil perikanan.
penanganan,
pengolahan,
(7) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan. (8) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya. (9) Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari. (10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Kedua Pasal 4 Klasifikasi pelabuhan perikanan : (1)
Pelabuhan Perikanan Samudera.
(2)
Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pasal 5
(1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelompokkan menjadi Pelabuhan Perikanan yang belum diusahakan dan Pelabuhan Perikanan yang diusahakan. (2) Pelabuhan perikanan yang belum diusahakan adalah pelabuhan perikanan yang seluruh sarananya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. (3) Pelabuhan perikanan yang diusahakan adalah pelabuhan perikanan yang sebagian sarananya dikelola secara produktif dan ekonomis oleh Perum.
159
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Pelabuhan Perikanan Samudera Pasal 6 Pelabuhan Perikanan Samudera yang belum diusahakan terdiri dari : (1)
Bidang Pengusahaan.
(2)
Bidang Tata Operasional.
(3)
Bagian Tata Usaha.
(4)
Kelompok Jabtan Fungsional. Pasal 7
Bidang Pengusahaan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengusahaan menyelenggarakan fungsi : (1)
Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
(2)
Pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan. Pasal 9
Bidang Pengusahaan terdiri dari : (1)
Seksi Sarana.
(2)
Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha. Pasal 10
(1) Seksi Sarana mernpunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan
160
sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan. (2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa, fasilitas usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan. Pasal 11 Bidang Tata Operasional mempunyai tugas me!aksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi : (1) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan. (2) Fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 13 Bidang Tata Operasional terdiri dari : (1)
Seksi Kesyahbandaran Penikanan.
(2)
Seksi Pernasaran dan Informasi. Pasal 14
(1) Seksi Kesyahbandaran Perikanan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan. (2) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 15 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan.
161
Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : (1)
Pelaksanaan administrasi keuangan.
(2)
Pelaksanaan administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan. Pasal 17
Bagian Tata Usaha terdiri dari: (1) Subbagian Keuangan. (2) Subbagian Umum. Pasal 18 (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan.
Pasal 19 Pelabuhan Perikanan Samudera yang diusahakan terdiri dari : (1) Bidang Pengembangan. (2) Bidang Tata Operasional. (3) Bagian Tata Usaha. (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 20 Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan, pengendalian lingkungan, urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi : 162
(1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. (2) Pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan, serta dan pengendalian lingkungan. Pasal 22 Bidang Pengembangan terdiri dari : (1) Seksi Sarana. (2) Seksi Tata Pelayanan. Pasal 23 (1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan pengembangan, pemeliharaan, serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. (2) Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan. Pasal 24 Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahhandaran perikanan, fasilitasi pemasaran dan distnibusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi : (1) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan. (2) Fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 26 Bidang Tata Operasional terdiri dari : (1) Seksi Kesyahbandaran Perikanan. (2) Seksi Pemasaran dan Informasi. 163
Pasal 27 (1) Seksi Kesyahbandaran Perikanan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan. (2) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil periknan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 28 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : (1) pelaksanaan administrasi keuangan. (2) pelaksanaan administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan. Pasal 30 Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1) Subbagian Keuangan. (2) Subbagian Umum. Pasal 31 (1)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan adnninistrasi keuangan.
(2)
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan. Bagian Kedua Pelabuhan Perikanan Nusantara Pasal 32
Pelabuhan Perikanan Nusantara yang belum diusahakan terdiri dari : (1)
Seksi Tata Pengusahaan.
(2)
Seksi Tata Pelayanan. 164
(3)
Subbagian Tata Usaha.
(4)
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 33
Seksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. Pasal 34 Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan peiayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan, fasilitasi pemasaran dan disfribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan. Pasal 35 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, Kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, pelaporan, dan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi perikanan. Pasal 36 Pelabuhan Perikanan Nusantara yang diusahakan terdiri dari : (1)
Seksi Pengembangan.
(2)
Seksi Tata Pelayanan.
(3)
Subbagian Tata Usaha.
(4)
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 37
Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan, pengendalian lingkungan, koordinasi urusan keamanan dam ketertiban, serta pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
165
Pasal 38 Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan ksyahbandaran perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan, serta pengembangan dan pengolahan sistem informasi perikanan. Pasal 39 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 40 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan, dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas masingmasing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Perikanan, Pengawas Benih, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistasi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
(3)
Jumlah pejabat fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam
166
lingkungan pelabuhan perikanan serta dengan instansi lain di luar pelabuhan perikanan sesuai tugas masing-masing. Pasal 43 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Pasal 45 Sebap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 46 Setiap laporan yan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk rnemberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 47 Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V NAMA, JENIS, DAN LOKASI Pasal 49 Nama, jenis, dan lokasi pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
167
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Perubahan organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan menurut Keputusan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan Pelabuhan Perikanan Pantai yang belum diserahkan kepada Daerah. Pasal 52 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Mei 2001 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SARWONO KUSUMAATMADJA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd Narmoko Prasmadji
168
Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.261/MEN/ 2001 tentang Organisasi Pelabuhan Perikanan
PELABUHAN PERIKANAN YANG BELUM DIUSAHAKAN PELABUHAN PERIKANAN YANG DIUSAHAKAN No Nama Pelabuhan 1
2
Pelabuhan Perikanan Samudera
Pelabuhan Perikanan Nusantara
Jenis
Lokasi
1. BELUM DIUSAHAKAN
2. Cilacap 3. Bungus
Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Sumatera Barat
2. DIUSAHAKAN
1. Jakarta 2. Belawan
DKI Jakarta Sumatera Utara
1. BELUM DIUSAHAKAN
1. Tanjung Pandan 2. Ternate 3. Ambon 4. Pelabuhan Ratu 5. Sibolga 6. Kejawanan
Kep. BangkaBelitung Maluku Utara Maluku Jawa Barat
1. 2. 3. 4.
Jawa Timur Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Barat
2. DIUSAHAKAN
1. Kendari
Propinsi
Brondong Prigi Pekalongan Pernangkat
Sumatera Utara Jawa Barat
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SARWONO KUSUMAATMADJA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd Narmoko Prasmadji
169
STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA YANG DIUSAHAKAN KEPALA
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN
BIDANG TATA OPERASIONAL
SEKSI SARANA
SEKSI KESYAHBANDARAN PERIKANAN
SEKSI TATA PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
170
SEKSI PEMASARAN DAN INFORMASI
STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA YANG BELUM DIUSAHAKAN KEPALA
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
BIDANG PENGUSAHAAN
BIDANG TATA OPERASIONAL
SEKSI SARANA
SEKSI KESYAHBANDARAN PERIKANAN
SEKSI PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
171
SEKSI PEMASARAN DAN INFORMASI
STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA YANG DIUSAHAKAN KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGEMBANGAN
SEKSI TATA PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
172
STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA YANG BELUM DIUSAHAKAN KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI TATA PENGUSAHAAN
SEKSI TATA PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
173
