KAJIAN KELEMBAGAAN TERHADAP KELANCARAN KEGIATAN OPERASIONAL PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA
YOWAN RIYANDI
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Kelembagaan Terhadap Kelancaran Kegiatan Operasioanl PPS Nizam Zachman Jakarta adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini. Bogor, Januari 2015 Yowan Riyandi NIM C44100081
ABSTRAK YOWAN RIYANDI. Kajian Kelembagaan terhadap Kelancaran Kegiatan Operasional PPS Nizam Zachman Jakarta. Dibimbing oleh ERNANI LUBIS dan ANWAR BEY PANE. Kelembagaan-kelembagan formal yang terdapat di suatu pelabuhan perikanan di Indonesia merupakan struktur penting sehubungan dengan kegiatan operasional yang ada di pelabuhan perikanan. Terdapat tiga kelembagaan formal yang mengelola kegiatan operasional di PPS Nizam Zachman yaitu: Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (UPT DJPT), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dibawah Kementrian BUMN, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan dibawah Dinas Perikanan dan Kelautan di tingkat provinsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tugas/peran aktual dan koordinasi dari ketiga kelembagaan pengelola yang ada di PPS Nizam Zachman, mengetahui permasalahan ketiga kelembagaan dalam menjalankan operasional di PPS Nizam Zachman serta mengetahui pengaruh adanya ketiga kelembagaan dalam kelancaran operasional PPS Nizam Zachman. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus komparatif dan kegiatan operasional yang digunakan adalah kegiatan pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan. Setiap kelembagaan memiliki tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, koordinasi yang terbentuk antar ketiga kelembagaan dalam pelaksanaan tugasnya berbentuk koordinasi pembahasan kegiatan secara bersama-sama. Permasalahan fungsional yang muncul diakibatkan dari bermacam-macamnya kelembagaan yang terdapat di PPS Nizam Zachman seperti, permasalahan tumpang tindih peraturan antara UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI. Setiap kelembagaan dalam pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional sering mendapat pengaruh dari kelembagaan lainnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang memperlancar kegiatan ataupun pengaruh yang dapat menghambat berjalannya suatu kegiatan. Dari pengaruh tersebut hanya sedikit pengaruh bersifat menghambat yang muncul dari keberadaan ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman. Kata kunci: kegiatan operasional, kelembagaan, pelaksanaan tugas, PPS Nizam Zachman
ABSTRACT YOWAN RIYANDI. Institutional Study on Fluencies of Operational Activity in PPS Nizam Zachman Jakarta. Supervised by ERNANI LUBIS and ANWAR BEY PANE Formal institutions at a fishing port in Indonesia is an important structure connected with operational activity in the fishing port. There are three formal institutions who managed operational activity in PPS Nizam Zachman: The Technical Implementation Unit below The Directorate General of Capture Fisheries, The General Company of Indonesian Fishing (Perum Perindo) below BUMN Ministry, and The Regional Technical Implementation Unit of Fishing Port and Fishing Landing Base Area Administrator below the agencies of sea and fisheries in the province. Aim of this study is to discover actual task/role and coordination of three managing instution in PPS Nizam Zachman, to discover problem in the three institutions in operating PPS Nizam Zachman also to know the effect of three instutions to fluencies of PPS Nizam Zachman operationals. The research methods used is comparative case study method and the operational activity used are landing activity and catches distribution. Every institution has their own tasks in performance implementation to reach the target planned. Otherwise, the coordination that created from the three institution in task performing formed in coordination of discussing their activities together. Functional issues that arise is caused from various institutional in PPS Nizam Zachman, such as, problems with overlapping rules between The Technical Implementation Unit below The Directorate General of Capture Fisheries, Perum Perindo, and The Regional Technical Implementation Unit of Fishing Port and Fishing Landing Base Area Administrator. Every institution in the task implementation about operational activity is often get an influence from the other institution. The influence can be the influence of smoothen activity effect or effect that hampering the activity. From that effect, it just has a little hampering effect showed from the three institutions in PPS Nizam Zachman. Keywords: operational activity, institutions, task performing, PPS Nizam Zachman,
KAJIAN KELEMBAGAAN TERHADAP KELANCARAN KEGIATAN OPERASIONAL PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA
YOWAN RIYANDI
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
Judul Skripsi : Kajian Kelembagaan Terhadap Kelancaran Kegiatan Operasional PPS Nizam Zachman Jakarta Nama : Yowan Riyandi NIM : C44100081
Disetujui oleh
Dr Ir Ernani Lubis, DEA Pembimbing I
Dr Ir Anwar Bey Pane, DEA Pembimbing II
Diketahui oleh
Dr Ir Budy Wiryawan, MSc Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2014 ini adalah “Kajian Kelembagaan Terhadap Kelancaran Kegiatan Operasional PPS Nizam Zachman Jakarta”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr Ir Ernani Lubis, DEA dan Bapak Dr Ir Anwar Bey Pane, DEA sebagai dosen yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Disamping itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta Supoyo, SPi, MSi (Bapak), Sri Pawan (Ibu), Yowan Utari dan Yowan Andini (Adik). Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu ada di setiap kesempatan (Chitra, Febby, Ichi, Arsheilla, Mamat, Uwox, Sandy, Andhika, Wanda, Linly, Tawada, Febrina), asmoro fitness centre (Sobar, Pawitra, Daud), teman-teman PSP 47 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, PSP 46, PSP 45, teman-teman Cops, penghuni D8 Dramaga Regency, dan juga semua pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Bogor, Januari 2015 Yowan Riyandi
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
viii
DAFTAR GAMBAR
viii
DAFTAR LAMPIRAN
viii
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Tujuan Penelitian
2
Manfaat Penelitian
2
METODE PENELITIAN
2
Waktu dan Tempat
2
Alat dan Bahan
3
Metode Penelitian
3
Analisis Data
4
HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum Perikanan dan Ke lembagaan di PPS Nizam Zachman Tugas/Peran Aktual dan Koordinasi dari Ketiga Kelembagaan
7 7 12
Tugas dan Peran Aktual Ketiga Kelembagaan Terkait Kegiatan Operasional Pendaratan dan Pemasaran Hasil Tangkapan 13 Koordinasi yang Terjalin antara Ketiga Kelembagaan Permasalahan yang dialami ketiga kelembagaan
19 22
Pengaruh Kelembagaan terhadap Kelancaran Kegiatan Operasional PPS Nizam Zachman
SIMPULAN DAN SARAN
26
33
Simpulan
33
Saran
33
DAFTAR PUSTAKA
33
LAMPIRAN
35
RIWAYAT HIDUP
37
DAFTAR TABEL 1 Tugas ketiga kelembagaan UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di pelabuhan perikanan sesuai peraturan berlaku 2 Data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian beserta cara pengambilan data, sumber dan jenis data 3 Fasilitas Pokok di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 4 Fasilitas Penunjang di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 5 Fasilitas Fungsional di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 6 Rincian tugas ketiga kelembagaan UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2014 7 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan oleh UPT DJPT PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2014 8 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan oleh Perum Perindo PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2014 9 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI PPSNZ Jakarta tahun 2014 10 Koordinasi yang dijalin oleh UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 11 Koordinasi yang dijalin oleh Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 12 Koordinasi yang dijalin oleh UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan di PPSNZ tahun 2014 13 Permasalahan yang dihadapi oleh UPT DJPT pada kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 14 Permasalahan yang dihadapi oleh Perum Perindo pada kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 15 Permasalahan yang dihadapi oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI pada kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 16 Kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo 17 Kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 18 Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT 19 Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 20 Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh oleh UPT DJPT
5 6 8 8 9
13 15 16
17 19 20
20 22 23
24 26
27 28
29
30
21 Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo 22 Rata-rata pengaruh menghambat yang didapat dari kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan ketiga kelembagaan di PPSNZ, 2014
31 32
DAFTAR GAMBAR 1 Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis DJPT PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 2 Struktur Organisasi Perum Perindo Cabang Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 4 Diagram Venn rincian tumpang tindih tugas ketiga kelembagaan terkait kegiatan operasional di PPSNZ Jakarta 5 Persentase pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan oleh ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman Jakarta melalui wawancara dan pengamatan tahun 2014 6 Persentase kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo 7 Persentase kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 8 Persentase kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI 9 Persentase kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan opersional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 10 Persentase kegiatan UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan opersional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT 11 Persentase kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan opersional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum
10 11 12 14
18 26
27
28
29
30
31
DAFTAR LAMPIRAN 1 Persentase pengaruh kelembagaan terhadap kegiatan kelembagaan lainnya di PPS Nizam Zachman Jakarta 2 Dokumentasi
36 37
PENDAHULUAN Latar Belakang Kelembagaan-kelembagan formal yang terdapat di suatu pelabuhan perikanan di Indonesia merupakan struktur penting sehubungan dengan kegiatan operasional yang ada di pelabuhan perikanan. Kelancaran kegiatan operasional merupakan barometer akan keberhasilan pengelolaan suatu pelabuhan perikanan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kajian dan analisis mengenai peran kelembagaan terhadap kelancaran kegiatan operasional di suatu pelabuhan perikanan. Di suatu pelabuhan perikanan khususnya pelabuhan perikanan tipe A, terdapat tiga kelembagaan formal yang berperan dalam mengelola kegiatan operasional yaitu: Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dibawah Kementrian BUMN, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan melalui penugasan dinas perikanan dan kelautan di tingkat propinsi yang mengelola Tempat Pelelangan ikan di PPS Nizam Zachman. Kegiatan operasional di suatu pelabuhan perikanan meliputi kegiatan pendaratan; penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan; serta penyaluran perbekalan (Widiastuti 2010). Salah satu kriteria keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan adalah adanya kerjasama yang aktif dan terorganisir dengan baik antar organisasi/lembaga dan para pelaku yang bertindak didalamnya. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antar satu kelembagaan dengan kelembagaan lainnya yang terdapat dalam suatu lingkup kegiatan operasional di suatu pelabuhan perikanan. Bilamana pengoperasian suatu pelabuhan perikanan berhasil maka pelabuhan tersebut dapat berkembang dengan baik serta memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kota khususnya dan nasional pada umumnya (Lubis 2006 dalam Widiastuti 2010). Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementrian Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pada awalnya Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) diresmikan pada tanggal 17 Juli 1984 dan berbentuk Project Manajement Unit (PMU) (PPS Nizam Zachman 2014). Pada tahun 2004 PPSNZJ yang semula bernama PPS Jakarta diubah menjadi PPS Nizam Zachman Jakarta sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2004 tentang perubahan nama PPS Jakarta menjadi PPS Nizam Zachman Jakarta (PPS Nizam Zachman Jakarta 2014). Pada tahun 1990 dibentuk Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera berupa badan usaha milik negara dibawah Departemen Kelautan Perikanan dengan tujuan antara lain melengkapi pengelolaan pelabuhan perikanan dari aspek pengelolaan fasilitas fungsional/komersial dan dalam perjalanannya fasilitas fungsional pelabuhan perikanan yang awalnya dikelola oleh UPT DJPT, diserahkan untuk dikelola oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera. Namun seiring dengan dibentuknya Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2001 maka seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya ke Kementrian BUMN dibawah seorang menteri BUMN yang berdampak kepada aset-aset
2 kepelabuhanan perikanan berupa fasilitas fungsional beralih dari UPT DJPT Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) ke Kementrian BUMN. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2013 terjadi perubahan nama Perum Prasarana Perikanan Samudera menjadi Perum Perikanan Indonesia atau disingkat Perum Perindo (Kementrian BUMN 2014). PPS Nizam Zachman adalah pelabuhan perikanan tipe A dan merupakan yang terbesar di Jakarta namun dalam perjalanan pengelolaannya terkadang mengalami benturan masalah akibat tidak terpusatnya manajamen pengelolaan terkait adanya tiga kelembagaan yang mengelola kegiatan operasional di PPS Nizam Zachman. Hal ini diindikasikan dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan acuan diatas, maka penulis ingin melakukan kajian terhadap tiga kelembagaan formal yang ada guna mengetahui fungsi/perannya terhadap kelancaran kegiatan operasional di PPS Nizam Zachman yang dibatasi pada kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan. Selain itu juga untuk mengetahui koordinasi yang terjalin antar satu lembaga dengan lembaga lainnya serta mengidentifikasi permasalahan dan pengaruh dari adanya kelembagaan terkait terhadap kelancaran kegiatan operasional di PPS Nizam Zachman.
Tujuan Penelitian 1. Mengetahui tugas/peran aktual dan koordinasi dari ketiga kelembagaan pengelola yang ada di PPS Nizam Zachman terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan. 2. Mengetahui permasalahan ketiga kelembagaan dalam menjalankan kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPS Nizam Zachman. 3. Mengetahui pengaruh adanya ketiga kelembagaan dalam kelancaran kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPS Nizam Zachman.
Manfaat Penelitian 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah terhadap kelembagaan yang terdapat di PPS Nizam Zachman. 2. Informasi bagi pihak lain mengenai kelembagaan di PPS Nizam Zachman.
METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2014. Pengambilan data telah dilakukan di wilayah PPS Nizam Zachman Jakarta.
3 Alat dan Bahan Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuisioner. Bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder dan informasi yang didapat berdasarkan hasil wawancara dari pihak UPT (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap), PERUM (Perum Perindo), UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI (Dinas Kelautan dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta) dan hasil peninjauan langsung di lapangan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi kasus komparatif terhadap tiga kelembagaan yang ada di PPS Nizam Zachman yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Perum Perindo, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Aspek yang diteliti dari ketiga unit kerja kelembagaan tersebut meliputi: tugas, peran dan koordinasi dari ketiga kelembagaan, permasalahan yang dialami ketiga kelembagaan, dan pengaruh ketiga kelembagaan terhadap kelancaran kegiatan operasional PPS Nizam Zachman Jakarta. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah: aktivitas yang ada di PPS Nizam Zachman dan dikelola oleh ketiga kelembagaan. Kegiatan operasional pelabuhan perikanan dibatasi pada: pendaratan, dan pemasaran ikan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Pengamatan dilakukan di PPS Nizam Zachman untuk mendapatkan data/informasi ada atau tidaknya pelaksanaan tugas (disebut peran) ketiga kelembagaan, pelaksanaan kegiatan sebagai hasil koordinasi ketiga kelembagaan, pelaksanaan kegiatan operasional pelabuhan perikanan, jenis fasilitas yang ada di PPS Nizam Zachman dan aktivitas ketiga kelembagaan sebagai hasil pengaruh dari salah satu/dua kelembagaan yang ada di PPS Nizam Zachman. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan untuk responden di tiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman melalui mekanisme disposisi tugas dari setiap pimpinan kelembagaan. Responden yang diwawancarai adalah pihak-pihak pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT (Kasubag Umun, Kasi Sarana, Kasi Kesyahbandaran Perikanan, dan Kasi Pemasaran dan Informasi), pengelola Perum Perindo (Kadiv pemasaran dan Pengembangan Usaha), dan pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman (Kepala TPI Muara Baru). Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah wawancara terbatas. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data/informasi mengenai: tugas/peran aktual ketiga kelembagaan dengan mewawancarai masing-masing kelembagaan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Tugas tersebut dijadikan sebagai indikator pelaksanaan tugas pada penelitian ini yang dikaitkan dengan kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan; bentuk koordinasi yang diterjalin antara suatu kelembagaan dengan kelembagaan lainnya dapat berupa pemberitahuan saja, pembahasan bersama untuk mendapatkan masukan, dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Pane
4 2014); analisis pengaruh ketiga kelembagaan terhadap kelancaran operasional PPS Nizam Zachman dapat dilihat dari pengaruh suatu kelembagaan terhadap kegiatan kelembagaan lainnya, pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang memperlancar suatu kegiatan, pengaruh yang menghambat suatu kegiatan ataupun kegiatan yang tidak mendapatkan pengaruh apapun dari kelembagaan lainnya. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada UPT DJPT, Perum Perindo, UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI, dan peraturan-peraturan pemerintah. Pengumpulan data sekunder ditujukan untuk mendapatkan data/informasi mengenai : tugas ketiga kelembagaan, kegiatan operasional dan jenis fasilitas yang ada di PPS Nizam Zachman, peraturan pemerintah pusat/daerah yang terkait serta data/informasi keadaan umum PPS Nizam Zachman Jakarta. Keseluruhan tugas ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman Jakarta menurut peraturan yang ada tertera pada Tabel 1 dan data yang diperlukan pada penelitian ini beserta sumber dan jenis datanya tertera pada Tabel 2. Analisis Data 1.
2.
Tugas/peran aktual dan koordinasi dari ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan: Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif komparatif setelah mengidentifikasi tugas dari masing-masing kelembagaan, yaitu dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT, Perum Perindo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan PP dan PPI. Peran dari ketiga kelembagaan dapat diketahui dengan cara membandingkan tugas kelembagaan tersebut berbasis tugas-tugas ketiga kelembagaan sesuai peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan tugas di lapangan (disebut sebagai peran). Selain itu, untuk mengetahui adanya tumpang tindih tugas antara ketiga kelembagaan, digunakan Diagram Venn. Diagram Venn merupakan sebuah metode dalam mempresentasikan objek-objek diskrit/bersinggungan dan hubungan antara objek-objek tersebut secara grafis (Jabbaar 2010). Selanjutnya dilakukan perbandingan data (persentase) pelaksanaan tugas dari hasil wawancara ketiga kelembagaan dengan data yang didapat melalui pengamatan/pemantauan untuk mengetahui apakah dilaksanakan atau tidak pelaksanaan tugas di lapangan. Data yang didapat melalui pengamatan di lapangan dilakukan guna mengurangi subjektifitas atas hasil berdasarkan wawancara. Koordinasi yang terbentuk dari ketiga kelembagaan dapat diketahui dengan mengidentifikasi hubungan kerjasama yang terjalin antar kedua/ketiga kelembagaan yang terkait dengan tugas yang dikoordinasikan oleh salah satu/dua/ketiga kelembagaan (yaitu ada atau tidaknya koordinasi, dan bentuk koordinasi yang dilakukan). Permasalahan ketiga kelembagaan dalam menjalankan kegiatan operasional di PPS Nizam Zachman terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan: Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif setelah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi menurut pengelola berdasarkan batasan kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan.
5
Tabel 1 Tugas ketiga kelembagaan UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI di pelabuhan perikanan sesuai peraturan berlaku Unit Pelaksanan Teknis Perum Perikanan UPTD Pengelola (UPT) DJPT 1) Indonesia 2) Kawasan PP dan PPI 3) 1. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana 2. Melaksanakan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi 3. Melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan 4. Fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya 5. Melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga 6. Pelaksaanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan, serta pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan. a
1. Pelayanan jasa tambat labuh pasca penyelesaian administrasi (clearance) oleh instansi yang berwenang di pelabuhan perikanan. 2. Pelayanan jasa bongkar muat 3. Pengelolaan sarana dan prasarana perikanan meliputi: a. Penyediaan dan pengusahaan fasilitas ruang penyimpanan ikan, pabrik es, pengolahan, dan pengepakan ikan b. Penyediaan dan pengusahaan fasilitas penunjang meliputi air, listrik, sarana telekomunikasi, bahan bakar, alat angkut, bongkar muat dan perbekalan kapal c. Penyediaan dan pengusahaan fasilitas berupa tempat pelelangan ikan, pusat pemasaran ikan, lahan, ruang dan bagunan, bengkel, dok, dan galangan kapal 4. Penyelenggaraan pengolahan hasil perikanan 5. Penyelenggaraan perdagangan ikan dan produk perikanan 6. Penyelenggaraan perdagangan lainnya yang terkait dengan bisnis perikanan
1. Melaksanakan penataan dan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal dan tempat pelelangan ikan 2. Melaksanakan pemantauan penyelengaraan pelelangan ikan 3. Melaksanakan pemeliharaan sanitasi dan higiene tempat pelelangan ikan 4. Melaksanakan pemantauan penanganan mutu hasil perikanan di lokasi pelelangan 5. Melaksanakan peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan 6. Melaksanakan pemantauan dan pencatatan pemasukan ikan laut lainnya baik langsung dari laut maupun dari pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan di luar daerah yang dibawa melalui jalur darat.
Sumber: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 06 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan perikanan, 2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2013 tentang Perum Perindo, 3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 192 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan PP dan PPI; bketerangan: Sarana pada tugas UPT DJPT dibatasi pada sarana kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPSNZ
6 Tabel 2 Data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian beserta cara pengambilan data, sumber dan jenis data Tujuan
1. Mengetahui fungsi/peran aktual dan koordinasi dari ketiga kelembagaan pengelola yang ada di PPS Nizam Zachman terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan
Data dan informasi yang dibutuhkan Fungsi dari ketiga kelembagaan
Peran aktual dari tiga kelembagaan UPT DJPT PERUM Perindo UPTD Pengelola
Cara pengambilan data Wawancara dan pengumpulan data sekunder Pengamatan dan wawancara
Sumber data
Jenis data
UPT DJPT. PERUM Perindo, UPTD Pengelola
Data sekunder
PP dan PPI UPT DJPT. PERUM Perindo, UPTD Pengelola
Data primer
PP dan PPI
PP dan PPI Mengetahui koordinasi yang terjalin antara ketiga kelembagaan
Pengamatan dan wawancara
UPT DJPT. PERUM Perindo, UPTD Pengelola
Data primer
PP dan PPI 2. Mengetahui permasalahan dan pengaruh adanya ketiga kelembagaan dalam kelancaran kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPS Nizam Zachman
Kegiatan operasional pelabuhan perikanan Pendaratan pemasaran
Pengamatan, dan wawancara
UPT DJPT. PERUM Perindo, UPTD Pengelola
Jenis fasilitas yang terdapat di PPS Nizam Zachman
pengumpulan data sekunder
Pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT
Permasalahan yang dialami pengelola UPT DJPT PERUM Perindo UPTD Pengelola
Pengamatan, wawancara, pengumpulan data sekunder
UPT. PERUM Perindo, UPTD Pengelola PP
Wawancara, pengumpulan data sekunder, dan pengamatan
UPT DJPT. PERUM Perindo, UPTD Pengelola
Pengumpulan data sekunder
Studi literatur:, UPT DJPT, Perum Perindo, UPTD Pengelola
Data primer
PP dan PPI
dan PPI
Data primer, data sekunder Data primer, data sekunder
PP dan PPI Pengaruh adanya ketiga kelembagaan dalam kelancaran operasional pelabuhan perikanan Kegiatan suatu kelembagaan mempengaruhi kegiatan kelembagaan lainnya Peraturan pemerintah mengenai pengelolaan UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPTD Pengelola PP dan
PP dan PPI
PPI Keadaan umum daerah penelitian DKI Jakarta dan PPSNZ Jakarta
PP dan PPI
Pengumpulan data sekunder
Data primer, data sekunder
Data sekunder
7 3. Pengaruh adanya ketiga kelembagaan terhadap kelancaran operasional PPS Nizam Zachman : Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif kuantitatif yang terdiri: Tahap 1: Identifikasi kegiatan operasional pelabuhan perikanan (yang dibatasi pada kegiatan pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan); Tahap 2: Menganalisis adanya pengaruh ketiga kelembagaan dalam kelancaran kegiatan operasional di PPS Nizam Zachman dengan mengetahui kegiatan suatu kelembagaan yang mempengaruhi kegiatan kelembagaan lainnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang memperlancar kegiatan, pengaruh yang menghambat suatu kegiatan ataupun kegiatan yang tidak mendapat pengaruh apapun; Tahap 3: menghitung persentase pengaruh dari ketiga kelembagaan yang ditunjukkan dengan rumus: Ket :
Mr = Pengaruh memperlancar Mt = Pengaruh menghambat Tb = Kegiatan yang tidak mendapat pengaruh Tp = Total Pengaruh dari seluruh kegiatan pada suatu kelembagaan
Pengaruh memperlancar adalah ketika kegiatan dari suatu kelembagaan dapat terlaksana dengan baik dari keberadaan kelembagaan lainnya, sedangkan pengaruh menghambat merupakan kebalikannya. Kegiatan yang tidak mendapatkan pengaruh merupakan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh suatu kelembagaan tanpa adanya pengaruh dari kelembagaan lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan umum perikanan dan kelembagaan di PPS Nizam Zachman Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) terletak di Muara Baru (Teluk Jakarta), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yaitu berada di 06025’ LS dan 10605’ BT. Luas areal secara keseluruhan adalah 98 ha. Luas tersebut dibagi ke dalam tiga areal yaitu kawasan industri 48 ha, areal fasilitas Perum dan UPT PPSNZJ 10 ha dan kolam pelabuhan 40 ha. Lokasi pelabuhan perikanan ini sangat strategis, berada di Ibukota Negara dan dekat dengan objek penting dalam mendukung kegiatan pelabuhan perikanan yaitu: kantor pemerintah propinsi 9 km; Kantor Walikota 7 km; Bandara Soekarno Hatta 25 km; Bandara Halim Perdana Kusuma 35 km; Pelabuhan Perikanan Tanjung Priok 12 km; Tempat Pendaratan Ikan Muara Angke 6 km; Pelabuhan Sunda Kelapa 3 km (PPS Nizam Zachman, 2014). Total produksi ikan di PPS Nizam Zachman pada tahun 2013 adalah sebesar 252.762,724 ton yang terdiri dari 113.342,916 ton berasal dari produksi hasil tangkapan dari laut dan 139.419,808 ton berasal dari produksi ikan yang masuk dari jalur darat. Produksi ikan dari laut didominasi oleh hasil tangkapan dari kapal pukat cincin, boukeami dan rawai tuna. Jumlah kapal yang melakukan pendaratan hasil tangkapan sebanyak 3.911 unit. Ikan yang masuk ke PPS Nizam Zachman sebagian besar berasal dari Sulawesi Utara, Jawa Barat dan luar negeri (impor).
8 Tabel 3 berikut merupakan fasilitas-fasilitas pokok yang terdapat di PPS Nizam Zachman Jakarta (PPS Nizam Zachman 2014). Tabel 3. Fasilitas Pokok di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 No Keterangan Nama Fasilitas Volume Satuan 1 2 3
Breakwater Turap Dermaga
4 5 6
7 8 9
Jetty Kolam Pelabuhan Alur Pelabuhan - Panjang - Lebar Jalan kawasan Drainase dan gorong-gorong Lahan / Tanah Kawasan
10
Pagar Keliling
1040 3340 2118,5
m m m
350 38,9
m ha
530 185 79.042 16.972 71
m m m² m ha
1.090
m
Barat 750 m; Timur 290 m Barat 1.480 m; Timur 1.860 m Barat 1.326,5 m; Timur 775 m; Selatan 117 m (Lampiran II) 150 m; 200 m Kedalaman -4,5 s/d -7,5 m
Lebar 6,75 m s/d 10 m 31 ha (pelayanan umum) dan 40 ha (kawasan industri)
Sumber: PPS Nizam Zachman Jakarta 2014.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 10 fasilitas pokok di PPS Nizam Zachman dalam kondisi terpelihara dengan baik. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang serta fungsional di PPS Nizam Zachman yang tertera pada Tabel 4 dan 5 berikut. Tabel 4 Fasilitas Penunjang di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 No Nama Fasilitas Volume Satuan Keterangan 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17
Kantor Pelayanan Terpadu Kantor UPT PPS Nizam Zachman Jakarta -Gedung lama -Gedung baru Balai Pertemuan Nelayan Kantor Polsek Pos Masuk/ Keluar Pos Keamanan Laut Pos Keamanan Kantor Agen Kapal Mess Karyawan/ Pelabuhan Kantin Klinik Kesehatan Mandi Cuci Kakus (MCK) Gedung Penunjang Kegiatan Nelayan (GPKN) -Gedung A (3 Lantai) -Gedung B (2 Lantai) Mesjid dan Mushola -Mesjid Al Hidayah -Mushola Mercusuar Tua Closed Circuit Television (CCTV) Pengeras Suara
Sumber : PPS Nizam Zachman Jakarta 2014.
690
m²
1.131,4 2.200 243,8 400 57,5 69,5 114 170 751,5 1.161 75 602
m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²
4.800 1.930
m² m²
441 150,5 1 17 2
m² m² unit Unit set
Terdiri 2 lantai
3 unit 1 unit 6 unit 1 unit 3 unit 107 unit 1 unit 21 unit
9 Tabel 5 Fasilitas Fungsional di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 No Keterangan Nama Fasilitas Volume Satuan 1
Pusat Pemasaran Ikan (PPI)
9.856
m²
2 3 4 5 6
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rambu Navigasi Menara Pengawas (Control Tower) Pabrik/ Gudang Es Jaringan listrik - PPS Nizam Zachman - Perum Mesin Genset/ PLN - Genset Baru Telepon Free Hot Spot WIFI Instalasi Air Bersih - PPS Nizam Zachman Jakarta - Perum Instalasi Jaringan Air Laut Suplai Air Bersih - PT Centra Niaga Eropindo - TSA - Palyja - Sea Water Reverse Osmosis Layanan Bahan Bakar/ SPBB/ SPBU/ Fixed Bunker Agent - Stasiun pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Galangan Kapal (Docking)
3.350 2 1.096 1
m² unit m² unit
283,9 5.362
kva kva
4 217 3,0
unit sst mbps
4.015 12.000 1510
m m m
3000 500 100 1000
m³ m³ m³ m³
4
unit
1 2
unit unit
12 30 880 995,4
unit unit m² m²
505 867 213 2
m³ m³ titik unit
2 Pompa 3 Pompa
53
unit
Kapasitas 100-3000 ton
7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
Perbengkelan Tuna landing Centre (TLC) Incinerator Unit Pengolah Limbah (UPL) Kolam Penampungan -Barat -Timur Penerangan Jalan Solar Cell Papan Informasi Tulisan Berjalan/ Running Text Cold storage/ UPI Kendaraan/ Alat Berat/ Kapal Backhoe Loader, Dump Truck, Crane Truck, Forklift, Towing crane, Compactor, Kapal Pandu, kapal Syahbandar, Kendaraan Amphibi, Mobil Tangki, Mobil Tangki, Mobil, Bus Jemputan, Sepeda Motor, Sepeda
Sumber: PPS Nizam Zachman Jakarta 2014.
Terdiri dari 992 lapak (Lampiran II) TPI baru (Lampiran II) Terdiri dari 11 lantai Kapasitas 216 ton/hari
Perum dan PT Proskuneo Kadarusman Transit Shed 6 unit 15-20 m³/ hari 1000 m³/ hari
10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada langsung dibawah oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan memiliki tugas mengelola PPS Nizam Zachman. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT untuk PPSNZ berkedudukan dan berkantor di kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta (Lampiran II). Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT memiliki beberapa bidang organisasi dalam menjalankan tugasnya yaitu bidang pengembangan (seksi sarana; seksi pelayanan dan pengembagan usaha), bidang tata operasional (seksi pemasaran dan informasi; seksi kesyahbandaran perikanan), bagian tata usaha (sub bagian umum; sub bagian keuangan) dan kelompok jabatan fungsional. Masing-masing bidang memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Gambar 1 menyajikan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT untuk PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013. Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman
Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Umum
Sub Bagian keuangan
Bidang Pengembangan
Seksi Sarana
Seksi Pelayanan dan Pengembangan usaha
Bidang Tata Operasional Jabatan Fungsional Tertentu Seksi Pemasaran dan Informasi
Seksi Kesyahbandaran perikanan
Gambar 1 Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis DJPT untuk PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 Sumber : PPS Nizam Zachman Jakarta 2014
Perum Perindo Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 dan berada dibawah DJPT Departemen Kelautan Perikanan selanjutnya diatur kembali dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan
11 pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan. Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di 6 (enam) pelabuhan perikanan yang salah satunya merupakan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Perum Perikanan Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara (Lampiran II), dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas (Kementrian BUMN 2013). Gambar 2 berikut merupakan struktur organisasi dari Perum Perindo cabang Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013. Kepala Cabang Kelas A
Divisi Keuangan, SDM Dan Umum
Sub Divisi
Pembendaharaan, Penganggaran dan Perpajakan
Sub Divisi Akuntansi dan Statistikl
Sub Divisi Tata Usaha, SDM, Hukum dan Humas
Divisi Teknik
Divisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Sub Divisi Pabrik Es dan Cold Storage
Divisi Perdagangan
Sub Divisi Tambat Labuh, Dok, Bengkel dan Perbekalan
Sub Divisi Instalasi Listrik, Air dan Telepon Sub Divisi Es dan Cold Storage
Sub Divisi Dermaga, Dok Dan Bengkel
Sub Divisi Bangunan dan Tata Ruang
Sub Divisi Ruang, Bangunan dan Kemitraan
Sub Divisi PPI dan TPI
Sub Divisi Rumah tangga dan Keamanan
Gambar 2 Struktur Organisasi Perum Perindo Cabang Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 Sumber : Perum Perindo Cabang Jakarta 2014
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan PP dan PPI Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan PP dan PPI merupakan pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di PPSNZ yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dan berkedudukan di kawasan PPS Nizam Zachman (Lampiran II) serta berkantor pusat di kawasan PPI
12 Muara Angke Jakarta. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah salah satu fasilitas
fungsional di pelabuhan perikanan untuk melaksanakan pemasaran ikan melalui kegiatan pelelangan (Lubis 2012). Peraturan mengenai pengelolaan TPI khususnya di Jakarta, diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NO 192 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan. Hal tersebut dicantumkan pada Pasal 8 mengenai Seksi Kepelabuhanan Perikanan dan Pelelangan Ikan yang merupakan satuan kerja lini unit pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelelangan ikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di PPS Nizam Zachman pelelangannya diselenggarakan oleh Koperasi Mina Baruna selaku pihak yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Gambar 3 berikut merupakan struktur organisasi UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan ikan Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Fasilitas
Pasar Grosir muara Angke
Pengelola hasil Perikanan Tradisional
Seksi Kepelabuhanan
Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke
Tempat Pelelangan Ikan Muara Baru
Kepala TPI Muara Baru Bendahara
Staff/pegawai
Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2013 Sumber : UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI PPSNZ 2014
Tugas/Peran Aktual dan Koordinasi dari ketiga kelembagaan Pelabuhan perikanan mempunyai tugas memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestariannya dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi Tata Kerja Pelabuhan Perikanan) begitupun dengan kelembagaan yang terdapat didalamnya.
13 Tugas dan peran aktual ketiga kelembagaan terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan Suatu kelembagaan memiliki tugas dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tugas dari ketiga kelembagaan yaitu UPT DJPT, Perum Perindo cabang Jakarta, UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman adalah menjalankan kegiatan operasional pelabuhan, memfungsikan, mengembangkan, dan memelihara atau merawat segala fasilitas yang ada. Rincian tugas yang digunakan dari ketiga kelembagaan yang ada di PPS Nizam Zachman merupakan turunan dari Tabel 1, tertera pada Tabel 6. Tabel 6 Rincian tugas ketiga kelembagaan UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPSNZ Jakarta 2014 Unit Pelaksanan Teknis Perum Perindo UPT Pengelola Kawasan (UPT) DJPT Cabang Jakarta PP dan PPI 1. Pemeliharaan sarana 1) Pelayanan jasa tambat 1.Melaksanakan peterkait kegiatan penlabuh. nataan pemakaian daratan dan pemasaran 2) Pelayanan jasa bongkar tempat pendaratan ikan muat ikan hasil tangkapan kapal 2. Pendayagunaan sarana 3) Pengelolaan dan peng2.Melaksanakan peterkait kegiatan penusahaan fasilitas terkait mungutan retribusi daratan dan pemasaran pendaratan hasil tangkapan pemakaian tempat ikan meliputi: air, es, listrik, pendaratan kapal 3. Pelayanan teknis kapal telekomunikasi, BBM, alat 3.Melaksanakan pe4. Pelayanan kesyahbandarpengangkut ikan, fasilitas nataan pemakaian an pelabuhan perikanan pem-bongkaran ikan. tempat pelelangan ikan 5. Koordinasi pelaksanaan 4) Pengelolaan dan peng4.Melaksanakan pekeamanan ketertiban usahaan fasilitas terkait 6. Koordinasi pelaksanaan mungutan retribusi pemasaran hasil tangkapan kebersihan tempat pelelengan ikan meliputi: es, air, listrik, 7. Pelaksanaan fasilitasi 5.Melaksanakan petelekomunikasi, alat pemasaran dan distribusi mantauan pepengangkut ikan, Tempat hasil perikanan (dibatasi nyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pusat pada ikan hasil tangkappelelangan ikan Pemasaran Ikan, lahan, an) 6.Melaksanakan ruang/bangunan, ruang pepemeliharaan sanitasi nyimpanan ikan dan higiene TPI (coldstorage), ruang 7.Melaksanakan pepengepakan ikan, BBM mantauan penanganan (untuk distribusi) mutu hasil perikanan di 5) Penyelenggaraan lokasi pelelangan ikan perdagangan ikan 8.Melaksanakan pe6) Penyelenggaraan ningkatan kemampuan perdagangan lainnya tata cara peterkait bisnis perikanan nyelenggaraan pelelangan ikan a
Sumber: Diolah kembali dari Tabel 1 berdasarkan batasan kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan.
14 Dari Tabel 6 diketahui bahwa terdapat tumpang tindih tugas yang terjadi antara UPT DJPT, Perum Perindo, dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI, yaitu pada tugas di butir 2 (UPT DJPT) dengan butir 3 dan 4 (Perum Perindo) dan antara tugas di butir 1 (Perum Perindo) dengan Butir 2 (UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI). Berikut Gambar 4 merupakan Diagram Venn dari rincian tumpang tindih tugas ketiga kelembagaan terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPSNZ Jakarta tahun 2014.
Gambar 4 Diagram Venn rincian tumpang tindih tugas ketiga kelembagaan terkait kegiatan operasional di PPSNZ Jakarta Dari gambar diatas diketahui bahwa terdapat tumpang tindih tugas antara UPT DJPT dengan Perum Perindo yaitu pada tugas pendayagunaan sarana dan pengelolaan dan pengusahaan fasilitas terkait pendaratan serta pengelolaan dan pengusahaan fasilitas terkait pemasaran hasil tangkapan, dalam hal tersebut UPT DJPT tidak dapat melakukan pengelolaan di bidang sarana fungsional karena pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Perum Perindo. Sebagai contoh: pengelolaan fasilitas air, es, listrik, penyewaan lahan/bangunan, dan lain-lain dilakukan oleh Perum Perindo selaku pengelola kegiatan komersial di Pelabuhan Perikanan. Selain itu juga terdapat tumpang tindih tugas antara Perum Perindo dengan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI yaitu pada tugas pelayanan jasa tambat labuh dan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal, dari
15 hal tersebut diketahui terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI akibat dari adanya Perum Perindo. Sebagai contoh, kegiatan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal di PPS Nizam Zachman tidak dapat dilakukan oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI karena di lapangan pelaksanaannya dilakukan oleh Perum Perindo dalam bentuk kegiatan pelayanan jasa tambat labuh. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan didapat data mengenai pelaksanaan tugas-tugas baik yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Berikut Tabel 7, 8, dan 9 menyajikan rincian pelaksanaan tugas baik yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana oleh UPT DJPT, Perum, dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI. Tabel 7 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran
ikan oleh UPT DJPT PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2014 Kegiatan Tugas terlaksana 1) 2) Tugas tidak terlaksana 1) 2) operasional Pendaratan 1. Pemeliharaan sarana terkait kegiatan 1. Pendayagunaan sarana ikan pendaratan ikan dan pemasaran ikan terkait kegiatan penContoh: rehabilitasi dermaga daratan dan pemasaran 2. Pelayanan teknis kapal. Contoh: melakikan sanakan pemeriksaan kapal 3. Pelayanan kesyahbandaran. Contoh: mengeluarkan surat tanda bukti lapor (STBL) kedatangan dan keluar kapal 4. Koordinasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban. Contoh: pelaksanaan patroli keamanan dan penyediaan tenaga keamanan (satpam) 5. Koordinasi pelaksanaan kebersihan Contoh: menyediakan tenaga kerja kebersihan Pemasaran 1. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan ikan distribusi hasil perikanan Contoh: menyediakan data/informasi (hasil produksi, lokasi penangkapan, dll), mengeluarkan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI), membangun fasilitas pemasaran (TPI dan Pusat Pemasaran Ikan) dan distribusi a
Pelaksanaan tugas; 1) Melalui wawancara, 2) Melalui pengamatan.
Pada tabel 7 diketahui bahwa terdapat 6 tugas yang terlaksana oleh UPT DJPT yaitu pemeliharaan sarana, pelayanan teknis kapal, pelayanan kesyahbandaran, pelaksanaan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan kebersihan, dan pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Tugas yang tidak dapat terlaksana adalah tugas pendayagunaan sarana terkait kegiatan pendaratan ikan oleh UPT DJPT. Hal tersebut dikarenakan Perum Perindo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perum Perindo menyebutkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tugas dari perum perindo. Sebagai contoh, seluruh kegiatan komersialisasi di kawasan PPS
16 Nizam Zachman dikelola langsung oleh Perum Perindo cabang Jakarta seperti; penyewaan lahan, pemungutan retribusi kapal, penyewaan bangunan, pengelolaan Pusat Pemasaran Ikan, dan lain-lain. Tabel 8 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan oleh Perum Perindo PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2014 Kegiatan Tugas terlaksana Tugas tidak terlaksana operasional Pendaratan 1. Pelayanan jasa bongkar ikan 1. Pelayanan jasa bongkar ikan Contoh: menyediakan jasa buruh ikan 2) 1) bongkar 2. Pengelolaan dan pengusa2. Pelayanan jasa tambat labuh haan fasilitas seperti: Contoh: pemungutan biaya tambat Es labuh 1) 2) Listrik 3. Pengelolaan dan pengusahaan Telekomunikasi fasilitas seperti: Alat pengangkut ikan Air. Contoh: penyediaan air buat Fasilitas pembongkaran perbekalan ikan 1) 2) BBM. Contoh: penyediaan lahan untuk SPBB 1) 2) Pemasaran 1. Pengelolaan dan pengusahaan 1. Pengelolaan dan pengusaikan fasilitas seperti: haan fasilitas seperti: Es. Contoh: es balok untuk Alat pengangkut ikan 1) 2) pedagang ikan Air. Contoh: air bersih untuk membersihkan ikan Listrik. Contoh: penerangan dan listrik di Pusat Pemasaran Ikan Telekomunikasi. Contoh: telepon di gudang kawasan industri TPI. Contoh: penyedia sarana/lahan Pusat Pemasaran Ikan. Contoh: penyedia sarana dan pengelola Ruang bangunan. Contoh: penyedia kawasan industri Ruang penyimpanan ikan. Contoh: coldstorage Ruang pengepakan ikan. Contoh: penyediaan ruang/ tempat di Pusat Pemasaran Ikan Penyelenggaraan perdagangan ikan. Contoh: Penjualan ikan Penyelenggaraan perdagangan lainnya. Contoh: penjualan beras 1) 2) a
Pelaksanaan tugas; 1) Melalui wawancara, 2) Melalui pengamatan.
Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa tugas yang terlaksana dan yang tidak terlaksana. Tugas yang terlaksana yaitu pelayanan jasa tambat labuh, pengelolaan dan pengusahaan fasilitas terkait pendaratan (air dan BBM) dan pemasaran (es, listrik, telekomunikasi, TPI, Pusat Pemasaran Ikan, ruang/bangunan, ruang penyimpanan ikan, penyelenggaraan perdagangan ikan
17 dan perdagangan lainnya). Tugas yang tidak terlaksana yaitu pengelolaan dan pengusahaan fasilitas terkait pendaratan (es, listrik, telekomunikasi, alat pengangkut ikan, dan fasilitas pembongkaran ikan) dan pemasaran (alat pengangkut ikan). Tugas yang terlaksana secara wawancara namun tidak terlaksana secara pengamatan di lapangan yaitu tugas pelayanan jasa bongkar muat ikan. Hal tersebut disebabkan karena Perum telah menyediakan jasa buruh bongkar ikan untuk kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya namun di lapangan tidak ada nelayan yang mau menggunakan jasa tersebut dengan alasan efisiensi SDM sehingga kegiatan bongkar muat ikan dilakukan oleh ABK kapal nelayan tersebut. Tabel 9 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPSNZ Jakarta, 2014 Kegiatan opersional Pendaratan ikan
Tugas terlaksana -
Pemasaran 1. Melaksanakan pemungutan ikan retribusi TPI 1) 2) Contoh: diganti dengan pemungutan retribusi perkapal 2. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan sanitasi dan higiene TPI 1) Contoh: melakukan kontrak dengan Perum Perindo terkait kebersihan 3. Melaksanakan peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaran pelelangan 1) Contoh: merumuskan tata cara pelelangan a
Tugas tidak terlaksana 1) 2) 1. Melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal 2. Melaksanakan penataan pemakaian tempat pendaratan kapal 1. Melaksanakan penataan pemakaian TPI 2. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelelangan ikan 3. Melaksanakan pemantauan penanganan mutu hasil perikanan di lokasi pelelangan pengamatan 4. Pelaksanaan pemeliharaan sanitasi dan higiene di TPI
Pelaksanaan tugas; 1) Melalui wawancara, 2) Melalui pengamatan.
Pada tabel 9 diatas diketahui tugas yang terlaksana yaitu melaksanakan pemungutan retribusi perkapal, pemantauan pemeliharaan sanitasi dan higiene, dan melaksanakan peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaraan pelelangan namun UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait kegiatan pendaratan ikan. Penyebabnya adalah pengelola tidak dapat melakukan pemungutan retribusi tempat pendaratan kapal karena kegiatan komersialisasi/ pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan dermaga dikelola oleh Perum, selain itu pengelola juga tidak dapat melakukan penataan tempat pendaratan kapal karena pengusulan hal tersebut tidak mendapat respon dari Perum dan UPT DJPT PPS Nizam Zachman. Berdasarkan Tabel 7, 8, dan 9 dapat diketahui bahwa tugas pengelolaan sarana dan prasarana oleh Perum Perindo menyebabkan tidak terlaksananya
18 beberapa tugas oleh UPT DJPT dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI, dapat dilihat pada Tabel 7 dan 9. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2013 pada pasal 1 maka Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan barang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Peraturan tersebut memperkuat keberadaan Perum di suatu pelabuhan perikanan sebagai lembaga penyelenggara dan pengelola kegiatan usaha/komersialisasi yang dibawahi langsung oleh Kementrian BUMN. Berikut Gambar 5 menampilkan persentase pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan oleh ketiga kelembagaan melalui metode wawancara dan pengamatan. 100% 90% 80%
Terlaksana Wawancara
70%
Persenatse (%)
Terlaksana Pengamatan
60%
Tidak Terlaksana Wawancara
50%
Tidak Terlaksana Pengamatan
40% 30% 20% 10%
Kelembagaan
0% UPT DJPT
Perum Perindo UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI
Gambar 5 Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasiona l pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan oleh tiga kelembagaan melalui wawancara dan pengamatan di PPSNZ, 2014 Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan baik yang sumbernya didapat berdasarkan hasil wawancara maupun melalui hasil pengamatan langsung di lapangan. Perbedaan tersebut terdapat pada pelaksanaan tugas oleh Perum Perindo sebesar 4% antara data yang didapat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dan pada pelaksanaan tugas oleh UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI yaitu berbeda sebesar 25% antara data yang didapat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa tugas yang pada awal pelaksanaan dilakukan oleh satu kelembagaan namun kenyataan pelaksanaan di lapangan dipercayakan kepada pihak lain ataupun
19 karena tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dari kondisi yang tidak memungkinkan atau akibat dari adanya tumpang tindih tugas yang terjadi antara ketiga kelembagaan yang ada di PPS Nizam Zachman. Hal ini berakibat pada berkurangnya efisiensi pelaksanaan tugas oleh kelembagaan tersebut misalnya Perum Perindo menyediakan jasa buruh bongkar hasil tangkapan namun kenyataan di lapangan tidak ada yang mau menggunakan jasa tersebut dengan alasan efisiensi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki masing-masing kapal, selain itu UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI melaksanakan tugas pemeliharaan sanitasi dan higiene di kawasan tempat pelelangan ikan namun pelaksanaan teknisnya mengontrak tenaga kerja kebersihan dari Perum Perindo. Adanya tumpang tindih peraturan antara UPT DJPT dengan Perum perindo mengakibatkan UPT DJPT tidak dapat melaksanakan tugas pendayagunaan sarana, selain itu, adanya tumpang tindih antara Perum Perindo dengan UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI sehingga pengelola TPI tersebut tidak dapat melaksanakan tugas pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal karena pelaksanaannya dilakukan oleh Perum Perindo dalam tugas pelayanan jasa tambat labuh dan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan yang memang tidak dapat terlaksana di TPI PPS Nizam Zachman. Koordinasi yang terjalin antara ketiga kelembagaan Kelembagaan dalam pelaksanaan tugasnya adalah juga melakukan koordinasi dengan kelembagaan lainnya guna melancarkan jalannya tugas yang dilaksanakan. Berikut merupakan koordinasi yang terjalin antara ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman yang tertera pada Tabe l 10, 11, dan 12. Tabel 10 Koordinasi yang dijalin oleh UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 Kegiatan
Pendaratan ikan
Pemasaran ikan
a
Koordinasi dengan Perum Perindo
1. Berkoordinasi pada pelayanan kesyahbandaran yaitu mengeluarkan surat tanda bukti lapor (STBL) kedatangan/keluar 2. Berkoordinasi melalui surat dan pemberitahuan perihal pelaksanaan pemeliharaan sarana yang ada di pelabuhan 1. Menyediakan data/info mengenai hasil tangkapan/produksi, lokasi penangkapan yang dibutuhkan Perum
Bentuk Koordinasi dengan Bentuk koordinasi UPTD Pengelola koordinasi Kawasan PP dan PPI 3) Sama dengan 3) butir 1. dan 2.
1)
1)
1)
1. Berkoordinasi mengenai pembangunan TPI
1)
bentuk koordinasi; 1) pemberitahuan saja, 2) pembahasan bersama, 3) pelaksanaan kegiatan bersama.
20 Tabel 11 Koordinasi yang dijalin oleh Perum terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 Kegiatan
Koordinasi dengan UPT DJPT
Pendaratan 1. ikan
2.
Pemasaran 1. ikan
2.
3.
Bentuk Koordinasi dengan Bentuk koordinasi UPTD Pengelola koordinasi Kawasan PP dan PPI Kapal membayar jasa 3) 1. Menyediakan air 2) tambat labuh ke perum dan bersih untuk UPT mengeluarkan surat membersihkan tanda bukti lapor (STBL) ikan keluar 2. Meyediakan 3) Menyediakan air untuk 2) pasokan listrik dan kegiatan kebersihan di penerangan di TPI dermaga Koordinasi mengenai 2) 1. Koordinasi 2) pembangunan TPI dimana mengenai Perum sebagai pemilik penyewaan gedung lahan TPI Kordinasi mengenai 2) penggunaan lahan terkait pembangunan infrastruktur Koordinasi terkait 2) perizinan pendirian SPBU
a
bentuk koordinasi; 1) pemberitahuan saja, 2) pembahasan bersama, 3) pelaksanaan kegiatan bersama
Tabel 12 Koordinasi yang dijalin oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan di PPSNZ, 2014 Kegiatan Koordinasi dengan UPT DJPT Bentuk Koordinasi Bentuk koordinasi dengan Perum koordinasi Pendaratan 1. Melakukan pengusulan ikan mengenai pelaksanaan penataan tempat pembongkaran hasil tangkapan terkait tugas pelaksanaan penataan pemakaian tempat pendaratan kapal Pemasaran 1. Adanya bentuk kerjasama ikan dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban, kebersihan, dan keamanan (K3)/ kegiatan kerjabakti 2. Pengupayaan dalam bentuk rapat mengenai pengusulan atau mendukung agar kegiatan pelelangan dapat terlaksana
1)
3)
2)
Perindo Sama dengan butir 1.
Sama dengan butir 1. dan 2.
1)
3)
2)
a
bentuk koordinasi; 1) pemberitahuan saja, 2) pembahasan bersama, 3) pelaksanaan kegiatan bersama
Dari ketiga tabel di atas diketahui koordinasi yang terbentuk oleh UPT DJPT dengan Perum Perindo dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI pada
21 umumnya bersifat pemberitahuan saja dikarenakan pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh UPT DJPT sendiri (PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi Tata Kerja PP). Namun pada kegiatan penerbitan surat STBL koordinasi yang terbentuk adalah pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama sebagai contoh, UPT DJPT berkoordinasi dengan Perum Perindo dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI karena surat ini dapat diterbitkan setelah terlaksananya kegiatan pemungutan jasa tambat labuh (Perum Perindo) dan pemungutan retribusi kapal (UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI). Koordinasi yang terbentuk oleh Perum Perindo pada umumya bersifat pembahasan kegiatan secara bersama-sama dikarenakan Perum Perindo sebagai yang melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan sarana dan prasarana perikanan di PPS Nizam Zachman (PP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perum Perindo). Sebagai contoh, perum berkoordinasi dengan UPT DJPT dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI sebagai penyedia air bersih untuk kegiatan kebersihan di dermaga dan kegiatan pelelangan di TPI. Koordinasi yang terbentuk oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI berbeda-beda seperti yang tertera pada Tabel 12. Hal ini disebabkan karena UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI merupakan pihak ketiga yang menyewa di kawasan PPS Nizam Zachman sehingga dalam melaksanakan tugas memerlukan hubungan atau koordinasi dengan kelembagaan lainnya. Koordinasi tersebut mencakup kegiatan pengusulan penataan tempat pembongkaran hasil tangkapan, pelaksanaan kegiatan K3 yang melibatkan ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman, dan melaksanakan rapat terkait pengusulan dan pengupayaan agar kegiatan pelelangan dapat terlaksana yang juga perlu melibatkan ketiga kelembagaan tersebut. Berdasarkan data hasil ketiga tabel di atas diketahui bahwa umumnya koordinasi yang terjalin antar ketiga kelembagaan adalah bentuk koordinasi pembahasan kegiatan secara bersama-sama. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik antar ketiga kelembagaan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Ivancevich JM et al. (2006) terdapat beberapa faktor penting dalam meningkatkan komunikasi yaitu adanya pengaturan waktu secara efektif dan rasa saling percaya antar sesama. Sebagai contoh, pengaturan waktu pelaksanaan baik rencana maupun teknis secara efektif dapat memperlancar jalannya suatu kegiatan yang melibatkan tiga kelembagaan sedangkan rasa saling percaya antar kelembagaan harus dibentuk agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak terjadi permasalahan/konflik yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran masing-masing tugas ketiga kelembagaan secara jelas (putunjuk teknis/ juknis). Menurut Lubis et al. (2013) ketiga kelembagaan UPT DJPT, Perum Perindo, UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI memiliki wewenangnya masingmasing terkait pengelolaan kegiatan operasional yang dilakukan, sehingga koordinasi langsung susah dilakukan. Koordinasi garis perintah pada satu kelembagaan didapat langsung dari pemerintah pusat atau daerah. Sebagai contoh UPT DJPT berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perum Perindo di bawahi Kementerian BUMN, dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di bawahi dan bertanggung jawab kepada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena hal tersebut diharapkan kedepannya KKP,
22 Kementrian BUMN, Gubernur/ Dinas Kelautan Perikanan DKI Jakarta dapat duduk bersama guna membahas kejelasan tugas dari masing-masing ketiga kelembagaan.
Permasalahan yang dialami oleh ketiga kelembagaan Permasalahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan tugas ataupun pengelolaan di suatu pelabuhan perikanan. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh ketiga kelembagaan yang ada di PPS Nizam Zachman Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT UPT DJPT dalam pelaksanaan tugasnya terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut Tabel 13 merupakan permasalahan yang dihadapi oleh UPT DJPT. Tabel 13 Permasalahan yang dihadapi oleh UPT DJPT pada kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 Kegiatan Permasalahan yang dihadapi oleh UPT DJPT Pendaratan 1. Adanya tumpang tindih peraturan mengenai pemanfaatan sarana ikan terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan meliputi: aset, lahan dan peraturan 2. Kebutuhan anggaran dana yang besar untuk pemeliharaan sarana dan realisasi usulan anggarannya tidak sesuai 3. Nelayan dan pemilik kapal kurang menyadari kebersihan lingkungan, bahan kimia seperti bensin dan oli terbuang tidak pada tempatnya. Jumlah sampan/kapal pengangkut sampah yang kurang Pemasaran 1. Keterbatasan jumlah SDM dalam mengumpulkan data, kesulitan ikan dalam kebutuhan akan data yang valid, kurangnya kepatuhan kapal dalam melaporkan/memberikan data yang benar
Permasalahan utama yang dihadapi UPT DJPT adalah terkait adanya tumpang tindih peraturan mengenai pengelolaan/ pemanfaatan sarana terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan antara UPT DJPT dan Perum Perindo seperti yang terdapat dalam PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pasal 6 menyatakan bahwa salah satu tugas UPT DJPT pada bidang pengembangan di pelabuhan perikanan samudera adalah pendayagunaan sarana dan prasarana dan yang tertera pada PP No. 9 Tahun 2013 tentang Perum Perindo Pasal 3 adalah bahwa salah satu tugas Perum meliputi pengelolaan sarana dan prasarana perikanan. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya tumpang tindih peraturan antara UPT DJPT dan Perum Perindo di PPS Nizam Zachman. Permasalahan lainnya adalah mengenai kepemilikan lahan dimana pada awalnya terdapat lahan dan fasilitas yang diatasnya dimiliki dan dikelola oleh UPT DJPT tetapi sejak dibentuknya Perum Perindo di Kementrian BUMN maka lahan dan fasilitas tersebut beralih ke Perum dan UPT DJPT tidak lagi dapat mengelola fasilitas tersebut.
23 Perum Perindo Perum Perindo dalam pelaksanaan tugasnya mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi. Tabel 14 berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Perum khususnya Perum cabang Jakarta. Tabel 14 Permasalahan yang dihadapi oleh Perum Perindo pada kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPS Nizam Zachman tahun 2014 Kegiatan Permasalahan yang dihadapi Perum Pendaratan 1. Perum Perindo tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan kapal Ikan keluar dari pelabuhan. Ini dianggap sebagai kekurangan karena dapat menyebabkan kapal bisa saja keluar tanpa membayar retribusi apabila adanya kesalahan koordinasi dengan UPT DJPT 2. Sedikit dari pemilik kapal yang mau menggunakan jasa bongkar muat dengan alasan lebih memanfaatkan SDM (ABK) yang dimiliki 3. Kebanyakan kapal sudah memiliki freezer/refrigenerator sendiri sehingga mengurangi permintaan es dari Perum Perindo Pemasaran 1. Terkadang terjadi kekurangan pasokan air ikan 2. Kurangnya kesadaran dari pedagang di PPI (Pusat Pemasaran Ikan) terkait pentingnya perjanjian sewa atau kontrak 3. Kurangnya fasilitas bengkel mesin, pergudangan, dan lahan yang semakin terbatas 4. Ruang penyimpanan ikan/coldstorage yang sudah berumur tua sehingga sudah tidak efisien lagi 5. Terbatasnya kondisi ruang pengepakan ikan di Pusat Pemasaran Ikan
Permasalahan yang dihadapi oleh Perum Perindo terkait dengan kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan adalah Perum Perindo ingin memiliki wewenang dalam kegiatan perizinan kapal keluar yang saat ini dikelola oleh UPT DJPT (Syahbandar Perikanan) agar kegiatan pemungutan jasa tambat labuh dapat terlaksana tanpa adanya masalah. Hal tersebut sebenarmya dapat ditanggulangi dengan pengawasan dari syahbandar yang lebih ditingkatkan serta koordinasi yang semakin baik dengan Perum Perindo. Beberapa jasa yang ditawarkan oleh Perum Perindo juga kurang terlaksana secara maksimal, seperti jasa bongkar muat yang kurang diminati, permintaan akan kebutuhan es dari nelayan sedikit, dan banyak pedagang yang tidak mau menggunakan sistem kontrak. Permasalahan lainnya adalah perlunya peremajaan dari fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh Perum Perindo seperti coldstorage, ruang pengepakan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan dan kurangnya fasilitas seperti bengkel, gudang dan lahan. Permasalahan yang dialami Perum Perindo selaku penyedia jasa dan pengelola fasilitas fungsional sebenarnya dapat diatasi dengan cara peningkatan upaya dan komunikasi yang baik dengan pengguna pelabuhan perikanan sehingga pelaksanaan kegiatan atau pelayanan jasa yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan PP dan PPI UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI dalam melaksanakan tugasnya mengalami beberapa permasalahan. Berikut Tabel 15 menyajikan permasalahan yang dihadapi oleh UPT Pengelola Kawasan PP dan PP.
24 Tabel 15 Permasalahan yang dihadapi oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI pada kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan di PPSNZ tahun 2014 Kegiatan Permasalahan yang dihadapi UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI Pendaratan 1. Tidak terlaksananya kegiatan pelelangan ikan di TPI PPS Nizam ikan Zachman dan juga adanya himbuan dari menteri mengenai penghilangan retribusi untuk kegiatan pelelangan ikan Pemasaran 1. Koperasi yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli hasil dari ikan nelayan sehingga pelelangan tidak terlaksana
Permasalahan utama yang dihadapi oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI adalah tidak terlaksananya kegiatan pelelangan ikan yang merupakan kegiatan utama di TPI. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan yang dikelola UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI, tidak adanya penimbangan ikan dari pihak pengelola TPI, tidak adanya pengawasan mutu ikan di TPI, dan lainlain. Selain itu, pengelola juga dihadapkan pada himbauan menteri mengenai penghilangan retribusi kegiatan pelelangan ikan yang tercantum dalam surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.636/MEN-KP/XI/09 tentang penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka meningkatkan usaha nelayan walaupun hingga saat ini UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI belum melaksanakannya dikarenakan hal tersebut masih berupa himbuan dan belum menjadi kebijakan yang wajib dilaksanakan (Muninggar et al. 2012). Berdasarkan hasil wawancara, penyebab pertama tidak terlaksananya pelelangan adalah dikarenakan koperasi Mina Baruna selaku pengelola kegiatan pelelangan di PPS Nizam Zachman tidak memiliki cukup modal untuk membeli hasil tangkapan nelayan yang didaratkan atau dilelang di TPI. Hal tersebut menyebabkan koperasi tidak bisa melaksanakan pelelangan di TPI PPS dan mengganggu seluruh pelaksanaan tugas-tugas baik kegiatan yang terkait pendaratan dan juga pemasaran yang harus dilakukan oleh UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI. Penyebab kedua adalah nelayan/pemilik kapal dengan modal besar tidak mau mendaratkan hasil tangkapannya di TPI karena sudah memiliki segmen pasar sendiri (hasil tangkapan sudah pasti dijual ke perusahaan tertentu) dengan keuntungan yang pasti dan terjamin. Diketahui bahwa banyak perusahaan pengolahan yang terdapat di PPS Nizam Zachman dan tentu membutuhkan pasokan bahan utama berupa hasil tangkapan yang didapat dari nelayan yang telah melakukan kesepakatan kepada perusahaan tersebut sebagai pemasok bahan utama bagi perusahaan pengolahan yang ada di PPS Nizam Zachman. Penyebab ketiga dari tidak terlaksananya kegiatan pelelangan karena kondisi sanitasi dan higiene di TPI yang dapat mengurangi kualitas mutu hasil tangkapannya. Penggunaan basket/wadah ikan keranjang, tong, dan bak fibreglass (jolang) berpengaruh negatif terhadap sanitasi berupa dihasilkannya ceceran potongan ikan, ikan utuh yang rusak, genangan cairan darah dan lendir baik di tempat pendaratan maupun di TPI (Pane 2008). Kebersihan pelaku di TPI PPSNZJ juga kurang memperhatikan kebersihan dan higiene. Pada saat berada di lokasi masih ada yang memijak wadah ikan yang berisi ikan yang tidak tertutup, merokok, batuk dan bersin dihadapan ikan yang berada di dalam wadah yang tidak tertutup, meludah di lantai TPI, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan sebelum beraktifitas pelaku tidak membersihkan tangan/mencuci tangan
25 terlebih dahulu. Peralatan kebersihan di TPI PPSNZJ tidak lengkap yang ada hanyalah sapu yang dibawa oleh petugas kebersihan, dan masih ada tempat sampah yang tidak memiliki tutup. Kondisi bertambah tidak terkontrol karena semua orang yang tidak berkepentingan dapat masuk ke TPI tanpa membersihkan tangan dan kaki/sepatu (Supriyanto 2013). Salah satu penyebab munculnya permasalahan antar kelompok atau kelembagaan karena adanya perbedaan persepsi (Ivancevich JM et al. 2006). Hal ini bisa dilihat dari permasalahan antara UPT DJPT dan Perum Perindo mengenai pengelolaan sarana di pelabuhan perikanan dimana kedua kelembagaan tersebut memiliki dasar peraturan masing-masing yang menugaskan untuk mengelola sarana yang ada di pelabuhan perikanan dan permasalahan dari tidak terlaksananya kegiatan pelelangan yang disebabkan oleh 3 hal seperti yang dicantumkan pada paragraf-paragraf diatas. Menurut Mangkunegara AAAP (2005), permasalahan yang terjadi diatas termasuk kedalam bentuk permasalahan/konflik fungsional yaitu permasalahan yang terjadi dari bermacammacam departemen (kelembagaan) dalam suatu organisasi contohnya: permasalahan antara UPT DJPT dan Perum Perindo, dan permasalahan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI mengenai tidak terlaksananya kegiatan pelelangan di PPSNZJ. Menurut Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Japan (2006), semua pelabuhan di Jepang dikelola oleh sektor publik yang dibawahi oleh pemerintah pusat atau daerah. Terdapat dua pembagian manajemen zona di Jepang yaitu zona laut (area pelabuhan) dan zona tanah (zona waterfront). Pembentukan zona manajemen berfungsi untuk menggambarkan batas-batas zona dimana manajemen pelabuhan memiliki hak pengelolaan, menetapkan kriteria untuk persetujuan fasilitas di pelabuhan, menjelaskan batas daerah bagian pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan pelabuhan. Menurut Seine-Maritim Le Department of France (2012) dan Lubis (2012), struktur pelabuhan di Prancis berbentuk organisasi publik yang dikelola secara mandiri oleh kamar dagang (Chamber of commerce) tetapi tetap dimiliki oleh pemerintah. Terdapat 7 pelabuhan utama yang menggunakan struktur tersebut seperti: Marseille, Le Havre, Dunkerque, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle dan Bordeaux. Menurut Lubis (2012), pelabuhan perikanan besar Prancis dikelola oleh CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) dan pelabuhan perikanan kecil dikelola oleh pemerintah daerah (Commune) namun tetap dimiliki pemerintah pusat (I’Etat) Berdasarkan paragraf-paragraf sebelumnya diketahui bahwa pengelolaan pelabuhan pada umumnya di negara Jepang dan Prancis dikelola secara terpusat (satu Port-Authority) sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang muncul. Hal ini diharapkan menjadi contoh dan dapat diterapkan di Indonesia khususnya di PPS Nizam Zachman Jakarta yang memiliki tiga pengelola didalam satu kawasan pelabuhan perikanan. Pengelolaan terpusat atau hanya dikoordinasi oleh satu kelembagaan dapat menghindari munculnya permasalahan tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaan tugas seperti permasalahan antara UPT DJPT dan Perum Perindo di PPS Nizam Zachman. Berdasarkan sejarah kepemilikan aset kepelabuhanan, kemampuan kompetensi, dan keluasan bidang yang dimiliki UPT DJPT memungkinkannya untuk menjadi contoh Port-Authority Pelabuhan Perikanan di Indonesia.
26 Pengaruh Kelembagaan terhadap Kelancaran Operasional PPS Nizam Zachman Masing-masing kelembagaan dalam pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasionalnya sering mendapat pengaruh dari kelembagaan lainnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang memperlancar kegiatan ataupun pengaruh yang dapat menghambat berjalannya suatu kegiatan. Kegiatan yang digunakan merupakan turunan dari tugas-tugas ketiga kelembagaan. Berikut kegiatan dari masing-masing kelembagaan yang mendapatkan pengaruh dari kelembagaan lainnya. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPT UPT DJPT dalam pelaksanaan kegiatannya mendapatkan pengaruh dari keberadaan kelembagaan lainnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang memperlancar, menghambat, ataupun kegiatan yang memang tidak mendapatkan pengaruh apapun. Berikut Gambar 6 dan Tabel 16 merupakan kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo di PPS Nizam Zachman. Cara perhitungan dari Gambar 6 terlampir pada Lampiran I. 29%
memperlancar menghambat 57%
tidak berpengaruh
14%
Gambar 6 Persentase kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo Tabel 16 Kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan opersional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a
Rincian kegiatan Rehabilitasi sarana terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan Pendayagunaan sarana terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan Pelayanan teknis kapal Penerbitan STBL Pelaksanaan keamanan dan ketertiban Pelaksanaan kegiatan K3 Pembangunan PPI
Mr √
Mt -
Tb -
-
√
-
√ √ √
-
√ √ -
Pengaruh: Mr: memperlancar, Mt: menghambat, Tb: tidak berpengaruh.
Diketahui jenis-jenis kegiatan UPT DJPT yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo berupa pengaruh yang memperlancar dan menghambat jalannya kegiatan serta kegiatan yang tidak mendapatkan pengaruh apapun dari adanya Perum. Contohnya UPT DJPT tidak dapat melaksanakan kegiatan/tugas
27 pendayagunaan sarana namun tugas tetap dapat dilaksanakan walaupun dilakukan oleh Perum. Hal ini mengacu pada PP Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perum Perindo yang menyebutkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dilaksanakan oleh Perum Perindo. kegiatan yang mendapat pengaruh memperlancar diantaranya adalah kegiatan rehabilitasi sarana, penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pelaksanaan kegiatan K3 dan pembangunan gedung PPI sedangkan kegiatan yang tidak mendapat pengaruh apapun adalah kegiatan pelayanan teknis kapal dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban. Berikut Gambar 7 dan Tabel 17 merupakan kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman. Cara perhitungan dari Gambar 7 terlampir pada Lampiran I.
43% 57%
memperlancar tidak berpengaruh
Gambar 7 Persentase kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI Tabel 17 Kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional Pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI Rincian Kegiatan 1. Pemeliharaan sarana terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan 2. Pendayagunaan sarana terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran ikan 3. Pelayanan teknis kapal 4. Penerbitan STBL 5. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban 6. Pelaksanaan Kegiatan K3 7. Pembangunan TPI a
Mr -
Mt -
Tb √
-
-
√
√ √ √
-
√ √ -
Pengaruh: Mr: memperlancar, Mt: menghambat, Tb: tidak berpengaruh.
Berdasarkan Tabel 17, UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI tidak menghambat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UPT DJPT. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan UPT DJPT tidak ada yang bersinggungan dengan kegiatan dan keberadaan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman. Kegiatan UPT DJPT yang diperlancar oleh keberadaan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI merupakan kegiatan yang pelaksanaanya memiliki kerjasama antara kedua kelembagaan seperti: kegiatan penerbitan STBL, pelaksanaan kegiatan K3 dan pembangunan gedung TPI. Kegiatan yang tidak mendapat pengaruh apapun diantaranya kegiatan pemeliharaan sarana, pendayagunaan saran, pelayanan teknis kapal, dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
28 Perum Perindo Perum Perindo dalam pelaksanaan kegiatannya mendapatkan pengaruh dari kelembagaan lainnya berupa pengaruh memperlancar, menghambat, ataupun kegiatan yang tidak mendapatkan pengaruh apapun. Berikut Gambar 8 dan Tabel 18 merupakan kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT di PPS Nizam Zachman. Cara perhitungan dari Gambar 8 terlampir pada Lampiran I. 37,5%
memperlancar menghambat
56,25%
tidak berpengaruh 6,25%
Gambar 8 Persentase kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT Tabel 18 Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. a
Rincian Kegiatan Pelayanan jasa tambat labuh Pelayanan jasa bongkar muat ikan hasil tangkapan penyediaan air untuk perbekalan penyediaan es Penyediaan penerangan di Pusat Pemasaran Ikan, telekomunikasi, penyediaan alat pengangkut ikan, fasilitas pembongkaran ikan penyediaan air untuk kegiatan kebersihan ikan di Pusat Pemasaran Ikan Penyediaan sarana/lahan pada fasilitas TPI Penyedia sarana dan pengelolaan Pusat Pemasaran Ikan Penyediaan kawasan industri Penyewaan bangunan Penyediaan lahan untuk ruang pengepakan ikan di Pusat Pemasaran Ikan Coldstorage/ ruang penyimpanan ikan Penyewaan dan perizinan lahan untuk SPBB Perizinan SPBU Kegiatan penjualan ikan dan beras
Mr √ -
Mt -
Tb √ √ √ √
√
-
-
√ √ √ √
√ -
√ -
-
-
√ √ √ √
Pengaruh: Mr: memperlancar, Mt: menghambat, Tb: tidak berpengaruh.
Pada Tabel 18 diketahui bahwa UPT DJPT memberikan pengaruh yang dapat memperlancar dan menghambat jalannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perum Perindo, contohnya dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana pada fasilitas TPI. Pembangunan gedung TPI dilakukan oleh UPT DJPT, sedangkan lahan yang digunakan adalah milik Perum Perindo. Hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antar kedua kelembagaan tersebut. Sebagai Contoh, perum mengharapkan dapat mengelola gedung TPI mulai dari pembangunan, pemeliharaan sampai dengan status kepemilikan agar memudahkan
29 dalam kegiatan komersialisasi gedung TPI kepada pihak ketiga (UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI). Contoh, apabila terjadi kerusakan pada gedung TPI, maka Perum Perindo masih harus berkoordinasi dengan UPT DJPT perihal perbaikan gedung TPI yang secara umum birokrasinya panjang sehingga dapat menghambat operasional TPI. Kegiatan yang mendapat pengaruh memperlancar dari UPT DJPT adalah kegiatan penyediaan fasilitasi air untuk kebersihan, kawasan industri dan lahan untuk ruang pengepakan ikan, penyewaan dan perizinan lahan untuk SPBB, serta penyedia sarana dan pengelolaan Pusat Pemasaran Ikan. Kegiatan lainnya merupakan kegiatan yang tidak mendapatkan pengaruh apapun dari keberadaan UPT DJPT dapat dilihat pada Tabel 18.
Gambar 9 dan Tabel 19 menyajikan Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman. Cara perhitungan dari Gambar 9 terlampir pada Lampiran I. 6,25% 6,25%
memperlancar menghambat tidak berpengaruh 87,5%
Gambar 9 Persentase kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI Tabel 19 Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. a
Rincian kegiatan Pelayanan jasa tambat labuh Pelayanan jasa bongkar muat ikan hasil tangkapan penyediaan air untuk perbekalan penyediaan es (tidak ada pelelangan) Penyediaan penerangan, telekomunikasi, penyediaan alat pengangkut ikan, fasilitas pembongkaran ikan penyediaan air untuk kegiatan kebersihan ikan di Pusat Pemasaran Ikan Penyediaan sarana/lahan pada fasilitas TPI Penyedia sarana dan pengelolaan Pusat Pemasaran Ikan Penyediaan kawasan industri Penyewaan bangunan (selain gedung TPI) Penyediaan lahan untuk ruang pengepakan ikan di Pusat Pemasaran Ikan Coldstorage/ ruang penyimpanan ikan Penyewaan dan perizinan lahan untuk SPBB Perizinan SPBU Kegiatan penjualan ikan dan beras
Mr -
Mt -
Tb √ √ √ √ √
-
-
√ -
√ -
√ √ √ √ √
-
-
√ √ √ √
Pengaruh: Mr: memperlancar, Mt: menghambat, Tb: tidak berpengaruh.
30 Dari tabel diatas diketahui bahwa kegiatan Perum Perindo hanya mendapatkan pengaruh yang sedikit dari keberadaan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di PPS Nizam Zachman. UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI memberikan pengaruh berupa memperlancar dan menghambat kegiatan perum pada kegiatan penyediaan sarana/lahan untuk TPI. Contohnya Perum Perindo mendapatkan keuntungan dari komersialisasi/penyewaan gedung TPI namun, akibatnya jumlah lahan yang dapat dikelola oleh Perum Perindo berkurang dan tidak dapat mengelola kegiatan pelelangan yang ada di PPS Nizam Zachman. Kegiatan yang tidak mendapat pengaruh apapun antara lain: penyediaan jasa tambat labuh, penyediaan air, es, penerangan, telekomunikasi, alat pengangkut ikan, fasilitas pembongkaran ikan, kawasan industri, penyewaan bangunan (selain gedung TPI), penyedia sarana dan pengelolaan Pusat Pemasaran Ikan, penyediaan lahan untuk ruang pengepakan ikan di Pusat Pemasaran Ikan, coldstorage, penyewaan dan perizinan SPBB/SPBU serta penyelenggaraan penjualan ikan dan beras. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan PP dan PPI UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan pengaruh dari kelembagaan lainnya. Berikut Gambar 10 dan Tabel 20 menyajikan kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT di PPS Nizam Zachman. Cara perhitungan dari Gambar 10 terlampir pada Lampiran I. 25%
memperlancar menghambat 62,5%
12,5%
tidak berpengaruh
Gambar 10 Persentase kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT Tabel 20 Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT Rincian kegiatan 1. Pengusulan mengenai penataan tempat pembongkaran ikan 2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan ikan 3. Penataan pemakaian TPI 4. Pelaksanaan pemungutan retribusi kapal 5. Pemantauan penyelenggaraan pelelangan ikan 6. Pelaksanaan kegiatan K3 dan kegiatan kebersihan 7. Pemantauan penanganan mutu hasil perikanan di lokasi TPI 8. Peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan a
Pengaruh: Mr: memperlancar, Mt: menghambat, Tb: tidak berpengaruh.
Mr -
Mt √ -
Tb √
√ √ -
-
√ √ √ √
31 Diketahui bahwa UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI mendapat pengaruh dari keberadaan UPT DJPT di PPS Nizam Zachman. Pengaruh yang memperlancar kegiatan adalah pelaksanaan pemungutan retribusi kapal dan kegiatan K3 yang terlaksana dengan lancar apabila kerjasama dengan pihak UPT DJPT berjalan dengan baik. Pengaruh yang menghambat kegiatan didapat pada usulan mengenai penataan tempat pembongkaran ikan yang tidak mendapat respon dari pihak UPT DJPT. Kegiatan yang tidak mendapat pengaruh apapun dari keberadaan UPT DJPT merupakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI yang diakibatkan tidak berjalannya kegiatan pelelangan di TPI PPS Nizam Zachman. Kegiatan tersebut antara lain: kegiatan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal, penataan tempat pemakaian TPI, pemantauan penyelenggaraan pelelangan ikan, pemantauan penanganan mutu hasil perikanan, dan peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaraan pelelangan. Tidak terlaksananya kegiatan pelelangan di TPI tidak disebabkan oleh pengaruh dari keberadaan kelembagaan lainnya (tertera pada subbab pemasalahan TPI). Berikut Gambar 11 dan Tabel 21 menyajikan kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo di PPS Nizam Zachman. Cara perhitungan dari Gambar 11 terlampir pada Lampiran I. 12,5% 12,5%
memperlancar menghambat tidak berpengaruh
75%
Gambar 11 Persentase kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo Tabel 21 Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo Rincian kegiatan 1. Pengusulan mengenai penataan tempat pembongkaran ikan 2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan ikan 3. Penataan pemakaian TPI 4. Pelaksanaan pemungutan retribusi kapal 5. Pemantauan penyelenggaraan pelelangan ikan 6. Pelaksanaan kegiatan K3 dan kegiatan kebersihan 7. Pemantauan penanganan mutu hasil perikanan di lokasi TPI 8. Peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan a
Mr -
Mt √
Tb -
-
-
√
√ -
-
√ √ √ √
-
-
√
Pengaruh: Mr: memperlancar, Mt: menghambat, Tb: tidak berpengaruh.
32 UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI hanya mendapat sedikit pengaruh dari keberadaan Perum Perindo. Pengaruh yang memperlancar didapat pada kegiatan pemeliharaan sanitasi dan higiene karena UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI menggunakan jasa kebersihan dari Perum Perindo. Menurut Lubis dalam Pane 2008, basket/wadah ikan dapat mempengaruhi sanitasi di suatu Tempat Pelelangan Ikan. Oleh sebab itu, dalam pengelolannya TPI membutuhkan suatu basket/wadah ikan yang mampu sekaligus memberi pengaruh positif terhadap sanitasi. Selain itu, adalah pentingnya merawat fasilitas, termasuk basket; seharusnya dibersihkan menggunakan air bersih, diberi desinfektan atau menggunakan air panas tekanan tinggi. Pengaruh yang menghambat didapat pada kegiatan pengusulan penataan tempat pembongkaran ikan yang tidak mendapat respon dari pihak Perum Perindo. Dalam hal ini UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI mengupayakan pengusulan mengenai penataan tempat pembongkaran ikan ke pihak UPT DJPT dan Perum Perindo namun keduanya tidak merespon usulan tersebut. Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI yang tidak mendapatkan pengaruh apapun adalah pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan ikan, penataan tempat pemakaian TPI, pemungutan retribusi kapal, pemantauan pelelangan ikan, pemantauan penanganan mutu dan peningkatan kemampuan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan. Berikut Tabel 22 menyajikan rata-rata pengaruh menghambat dari kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ikan ketiga kelembagaan di PPS Nizam Zachman. Tabel 22 Rata-rata pengaruh menghambat yang didapat dari kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran ketiga kelembagaan di PPSNZ, 2014 kegiatan menurut kelembagaan 1. Kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo 2. Kegiatan UPT DJPT terkait kegiatan operasional yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 3. Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT 4. Kegiatan Perum Perindo terkait kegiatan operasional yang mendapat pengaruh dari UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI 5. Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional yang mendapat pengaruh dari UPT DJPT 6. Kegiatan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI terkait kegiatan operasional yang mendapat pengaruh dari Perum Perindo Rata-rata a
Bentuk pengaruh menghambat (%) 14% 0% 6,25% 6,25% 12,5% 12,5%
8,58%
Kegiatan: Diasumsikan setiap kegiatan memiliki bobot yang sama
Berdasarkan Tabel 22 diatas diketahui secara umum hanya sedikit pengaruh bersifat menghambat yang muncul dari keberadaan tiga kelembagaan (UPT DJPT, Perum Perindo, UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI) terhadap kegiatan operasional yang ada di PPS Nizam Zachman.
33
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pelaksanaan tugas terkait kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu pada tugas pengelolaan sarana dan prasarana oleh Perum Perindo, menyebabkan tidak terlaksananya beberapa tugas yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Tenis DJPT dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI di Pelabuhan ini. Secara umum koordinasi yang terjalin antar ketiga kelembagaan UPT DJPT, Perum Perindo dan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI adalah berbentuk koordinasi Pembahasan kegiatan secara bersama-sama. Permasalahan yang terjadi diantara ketiga kelembagaan diatas adalah termasuk kedalam bentuk permasalahan fungsional yaitu permasalahan yang terjadi sebagai akibat bermacam-macamnya kelembagaan dalam suatu organisasi. Contohnya: permasalahan antara UPT DJPT dan Perum Perindo dalam hal adanya tumpang tindih peraturan, dan permasalahan UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI dalam hal tidak terlaksananya kegiatan pelelangan di TPI PPSNZ Jakarta. Walaupun sedikit (8,58%) pengaruh bersifat menghambat yang mempengaruhi kegiatan operasional terkait kegiatan pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan yang dikelola oleh satu kelembagaan terhadap keberadaan dua kelembagaan lainnya di PPS Nizam Zachman, namun dapat berakibat besar terhadap kelancaran kegiatan operasional pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan di PPSNZ Jakarta. Saran Diharapkan adanya kajian lebih lanjut mengenai kajian kelembagaan terhadap kelancaran operasional di PPS Nizam Zachman dengan menganalisis berdasarkan kegiatan operasional lainnya dan juga kajian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi antara kelembagaan yang terkait khususnya mengenai tumpang tindih peraturan tentang pemanfaatan sarana di PPS Nizam Zachman.
DAFTAR PUSTAKA [DKP] Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2010. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 192 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan Dan Pangkalan Pendaratan Ikan. Jakarta (ID) : DKP. Ivancevich JM, Konopaske R, Matteson MT. 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi. Yuwono D, Penerjemah; Hardani W, editor. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: Organizational Behavior and Management. Ed ke-7. Jabbaar MA. 2010. Lebih Jauh tentang Diagram Venn. [Internet]. [diunduh 2014 Nov 20]. Tersedia pada: http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2009-2010/Makalah0910/MakalahStrukdis0910-102.pdf
34 [Kementrian BUMN]. 2013. Perum Prasarana Perikanan Samudera Menjadi Perum Perikanan Indonesia (Perindo). [Internet]. [diunduh 2014 Feb 28]. Tersedia pada: http://www.bumn.go.id/perikananindonesia/publikasi/Pengumuman/perum-prasarana-perikanan-samudera-menjadi-perum-perikananindonesiaperindo/ [Kementrian BUMN] Kementrian Badan Usaha Milik Negara 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Indonesia. Jakarta (ID) : Kementrian BUMN. [KKP] Kementrian Kelautan dan Perikanan 2011. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2004 tentang perubahan nama PPS Jakarta menjadi PPS Nizam Zachman Jakarta. Jakarta (ID) : KKP. [KKP] Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. Jakarta (ID) : KKP. [KKP] Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Jakarta (ID) : KKP. Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor (ID). IPB Pr. Lubis E, Pane AB, Muninggar R, Oktariza W. 2013. Model Kelembagaan Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Nasional [laporan akhir penelitian strategis nasional]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. [MLIT]. 2006. Port Management System in Japan by Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT). [Internet]. [diunduh 2014 Okt 14]. Tersedia pada: http://www.milt.go.jp /english/2006/k_port_and_ harbors_bureau/17_p_and_h/index.html Muninggar R, Nugroho T, Prabawati H. 2012. Manfaat Retribusi TPI terhadap Pendapatan Nelayan di PPN Pekalongan : Sebuah Tinjauan Kebijakan. J Masp. 4(2). Mangkunegara AAAP. 2005. Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung (ID): Refika Aditama. Pane AB. 2014. Tiga Bentuk Koordinasi Antar Kelembagaan di PPS Nizam Zachman [Komunikasi Pribadi]. Bogor. Pane AB. 2008. Basket Hasil Tangkapan dan Keterkaitannya dengan Mutu Hasil Tangkapan dan Sanitasi di TPI PPN Palabuhanratu. JIPI. 13(3):150-157. [Perum Perindo] Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta. 2014. Struktur Organisasi Perum Perindo Cabang Jakarta. Jakarta (ID) : Perum Perindo.
[PPSNZJ] Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. 2014. Profil PPSNZJ. Jakarta (ID) : PPSNZJ. [Seine-Maritim Le Department]. 2012. Port Organisation and Stakeholders Management in France. [internet]. [diunduh 2014 Okt 2014]. Tersedia pada: http://www.seinemaritime.net/suports/uploads/files/presentation/Stakeholde rs/management/Le/Tr/port/pdf&ei Supriyanto. 2013. Analysis of the Management of Fishing Port EnvironmentallyInsight at the Fishing Port of Nizam Zachman Jakarta. JI Lingk. 7(2).
35 [UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI] Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan. 2014. Struktur Organisasi UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI. Jakarta (ID) : UPTD Pengelola Kawasan PP dan PPI. Widiastuti A. 2010. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
36
LAMPIRAN Lampiran 1 Persentase pengaruh kelembagaan terhadap kegiatan kelembagaan lainnya di PPS Nizam Zachman Jakarta Tabel 1. Tabel 16
2. Tabel 17
3. Tabel 18
4. Tabel 19
5. Tabel 20
6. Tabel 21
Mr
Mt
Tb
Jumlah
4
1
2
TP
7
7
7
(%)
57
14
29
Jumlah
3
0
4
TP
7
7
7
(%)
43
0
57
Jumlah
6
1
9
TP
16
16
16
(%)
37,5
6,25
56,25
Jumlah
1
1
14
TP
16
16
16
(%)
6,25
6,25
87,5
Jumlah
2
1
5
TP
8
8
8
(%)
25
12,5
62,5
Jumlah
1
1
6
TP
8
8
8
(%)
12,5
12,5
75
Rumus Ket :
Mr = Pengaruh memperlancar Mt = Pengaruh menghambat Tb = Kegiatan yang tidak mendapat pengaruh Tp = Total Pengaruh dari seluruh kegiatan Pada suatu kelembagaan
37 Lampiran 2 Dokumentasi
(a) Kantor Unit Pelaksana Teknis PPSNZ
(b) Kantor Perum Perindo cabang Jakarta
(c) Kantor UPTD Pengelola Kawasan PP (d) Tempat Pelelangan Ikan dan PPI di PPSNZ
(e) Pusat pemasaran ikan
(g) Dermaga timur
(f) Dermaga barat
38
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 7 Juni 1992 dari Bapak Supoyo, S.Pi, M.Si dan Ibu Sri Pawan. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Medan pada tahun 2010 dan pada tahun yang sama lulus masuk IPB melalui jalur Ujian Talenta Mandiri (UTM). Penulis memilih Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi. Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN) Anggota Departemen kewirausahaan periode 2011-2012 dan Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan Keprofesian periode 20122013. Selain itu, penulis juga berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, penulis pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Analisis Hasil Tangkapan tahun ajaran 2013-2014. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Kajian Kelembagaan Terhadap Kelancaran Kegiatan Operasioal PPS Nizam Zachman Jakarta”.
