Strategi Air Minum Kabupaten Bangka 1

Strategi Air Minum Kabupaten Bangka

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mencapai target ke-10 Millenium Development Goals (MDGs), yaitu “menurunkan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015“. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan

berkelanjutan kehidupan manusia. Pada hakekatnya alam telah menyediakan air minum,

namun karena desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan.

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan oleh

pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan

perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya UU

No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi/membantu

pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (safeguard) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Pemerintah Pusat telah mentargetkan tersedianya akses air minum bagi 70% penduduk pada

akhir tahun 2014 (32% perpipaan, 38% non-perpipaan terlindungi). Target ini dituangkan

dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Di sisi lain, sebagian besar tanggungjawab penyediaan air minum berada pada pemerintah daerah.

Dalam upaya pemenuhan layanan air minum secara nasional Pemerintah Pusat menyediakan

perangkat kebijakan dan arahan serta program/proyek pembantuan kepada daerah dalam

upaya mendorong percepatan capaian oleh masing-masing daerah. Kebijakan dalam upaya

percepatan layanan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menegaskan setiap daerah harus memiliki strategi pembangunan air minum.


2

Perencanaan pembangunan sektor air minum merupakan upaya kolaboratif dan multisektor,

melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah yang terkait dengan air minum baik secara

langsung maupun tidak langsung serta berbagai elemen dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang diharapkan tertuang dalam perencanaan pembangunan air minum, selain multisektor dan kolaboratif, adalah bahwa perencanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.

Sementara itu, dalam rangka percepatan pelayanan pada sektor air bersih, sanitasi, dan

persampahan, dan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam MDG (Millennium Development Goals) dengan dilatarbelakangi oleh kondisi ketersediaan prasarana dan sarana

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang masih sangat terbatas maka perlu

kiranya suatu strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas, dan syarat keterjangkauan.

Akses penduduk Kabupaten Bangka terhadap sumber air minum terlindungi, menurut hasil

Sensus Penduduk 2010, adalah sebesar 60%. Kondisi ini masih belum memenuhi target

nasional dalam RPJMN 2010-2014 yaitu sebesar 70%. Akses penduduk terhadap sumber air

minum terlindungi tersebut sebagian besar dilayani oleh bukan perpipaan (sumur terlindungi sebesar 51%), sedangkan akses terhadap pelayanan air minum jaringan perpipaan PDAM masih sangat rendah yaitu 4%.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai target MDG maupun RPJMN 2010-2014 serta menindaklanjuti amanat PP 16 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 5 yaitu “Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik”, maka perlu disusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Bangka, yang

dalam dokumen ini disebut sebagai Strategi Air Minum Kabupaten Bangka (SAMIK), yang

dapat dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan/penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bangka dengan memperhatikan: 1.

2.

Adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum Kabupaten Bangka yang ada saat ini, sesuai dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam pengembangan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum.

Upaya pencapaian sasaran yaitu melalui Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategi

Pengembangan SPAM yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi sasaran


3

pencapaian, yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari 3.

Pemerintah Kabupaten Bangka terutama dalam hal pendanaan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategi Pengembangan SPAM yang kemudian

berpedoman pada landasan hukum yang ada dan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta memperhatikan Deklarasi Internasional dan Nasional.

1.2 MAKSUD Stategi Air Minum Kabupaten Bangka (SAMIK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan air minum secara komprehensif pada tingkat

kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan air minum Kabupaten Bangka dengan tujuan agar pembangunan air minum dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.3 TUJUAN

Stategi Air Minum Kabupaten Bangka (SAMIK) ini disusun sebagai arahan kebijakan dan

strategi pembangunan 5 tahunan bidang/sektor air minum dan dijadikan sebagai pedoman

pembangunan air minum di Kabupaten Bangka mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan tujuan: 1) SAMIK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan air minum Kabupaten Bangka untuk jangka menengah, 2) digunakan sebagai dasar

penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan air minum, 3) digunakan sebagai

dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan air minum Kabupaten Bangka.

1.4 LANDASAN HUKUM Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran penyusunan SAMIK Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

A.

Undang-Undang: 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Undang-Undang

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Nomor

Pembangunan Nasional.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan


4. 5. 6. 7. 8. 9.

4

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan B.

Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah : 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengaturan Air.

Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.


C.

Keputusan Presiden : 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim

3.

D.

Pengendalian Dampak Lingkungan.

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/2007 tentang Penyelenggaraan

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/2006 tentang Kebijakan dan Strategi

3. 4. 5. 6. E.

5

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 69/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keputusan Menteri : 1.

Keputusan

2.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis

3. 4. 5.

Menteri

Lingkungan

Hidup

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

Republik

Indonesia

Nomor

Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.


6

6.

Kepmen Kimpraswil 534/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

7.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001

8. 9.

Permukiman.

tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/ 2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/ F.

2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2011 – 2015

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


7

1.5 RUANG LINGKUP DOKUMEN STRATEGI AIR MINUM KABUPATEN BANGKA (SAMIK) SAMIK Kabupaten Bangka merupakan Kebijakan dan Strategi (Jakstra) air minum yang berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan air minum Kabupaten Bangka berikut strategi-strategi

pencapaiaannya. SAMIK Kabupaten Bangka merupakan arah pengembangan SPAM beserta

strategi pencapaiannya. Adapun ruang lingkup SAMIK Kabupaten Bangka mengacu pada PP 16 tahun 2005 Pasal 25, meliputi: a.

tujuan dan sasaran pengembangan;

c.

pendekatan penanganan;

b. d. e. f.

dasar kebijakan;

prioritas pengembangan;

konsepsi kebijakan operasional; dan

rencana strategis dan program pengembangan SPAM.

1.6 METODE PENYUSUNAN SAMIK Kabupaten Bangka disusun oleh Pokja AMPL secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri

maupun dengan dukungan fasilitasi dari fasilitator. Metode yang digunakan dalam penyusunan SAMIK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara

bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SAMIK adalah sebagai berikut:   

Studi dokumen dan analisis data sekunder.

Pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata.



Wawancara mendalam kepada nara sumber kunci.



lebih luas.

Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisa secara Analisis SWOT dan matriks rangking isu prioritas.

Metode penyusunan SAMIK terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi air minum kabupaten saat ini guna menetapkan kondisi air minum yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji


8

kembali Buku Putih AMPL untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya

kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan air minum. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan 

kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.

Menetapkan kondisi air minum yang diinginkan ke depan yang dituangkan ke dalam visi, misi air minum kota, dan tujuan serta sasaran pembangunan air minum kota. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis

kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin 

akan dihapadapi dalam mencapai tujuan.

Merumuskan Strategi Penyediaan Air Minum kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan Air Minum kabupaten jangka menengah (5 tahunan).

1.7 SISTEMATIKA DOKUMEN Dokumen SAMIK terdiri dari tujuh 5 (lima) bab, yaitu: 

Bab 1 mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan

penyusunan SAMIK, landasan hukum, ruang lingkup dokumen SAMIK, metode 

penyusunan, sistematika dokumen



Bab 2 mengenai visi dan misi pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten.



dari aspek teknis maupun aspek pendukung layanan air minum lainnya.

Bab 3 menjelaskan tentang isu strategi dan tantangan dalam penyelenggaraan air minum Bab 4 berisi kebijakan dan strategi pengembangan penyediaan air minum kabupaten,

yang memaparkan sasaran dan arahan penahapan pencapaian, strategi aspek teknis, dan 

strategi aspek pendukung layanan penyediaan air minum Bab 5 sebagai penutup.


9

BAB 2 VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANGKA 2.1 VISI Air minum sebagai sumber kehidupan sangat erat kaitannya dengan tinggi rendahnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, oleh karena itu penyediaan air minum perlu

dikelola sedemikan rupa sehingga penyediaan air minum di Kabupaten Bangka dapat

menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Secara umum, penyediaan air minum yang dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat mempunyai kriteria sebagai berikut: a.

b.

Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, mendapatkan

akses pelayanan air minum dimana pun mereka berada, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.


air minum dengan kualitas yang layak yaitu air minum yang memenuhi persyaratan fisik, kimia, bakteriologi, dan radioaktif seperti yang telah ditentukan oleh peraturan yang

c. d.

berlaku.


air minum setiap hari yaitu air minum selalu tersedia secara kontinyu, agar masyarakat selalu mendapatkannya saat mereka memerlukannya.


air minum dengan upaya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik upaya yang bersifat fisik yang berupa pengadaan fasilitas air minum yang tepat guna maupun ekonomi yang berupa kemampuan dalam mengeluarkan biaya untuk belanja air minum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


10

Berdasarkan kriteria-kriteria penyelenggaran SPAM di atas, maka visi pengembangan SPAM Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai berikut:

“Air minum berkualitas, mencukupi dan terjangkau di semua tingkatan kehidupan”.

Masyarakat yang mandiri dan mampu hidup dengan sehat dan sejahtera merupakan kondisi

yang ingin dicapai dalam visi pengembangan SPAM di Kabupaten Bangka. Kondisi tersebut hanya akan terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan terkait air minum di Kabupaten

Bangka melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan air minum secara terkoordinasi dan saling bersinergi. Dalam sinergi ini, pemerintah kabupaten akan lebih

meningkatkan pembinaan dan kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan operator penyelenggaraan SPAM, sehingga semua fihak akan mempunyai pemahaman yang lebih jelas terhadap fungsi dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bangka

menjadi kondisi nyata, langkah-langkah yang akan ditempuh dirumukan dalam bentuk Misi sebagai berikut : a.

Mewujudkan ketersediaan air minum yang mencukupi di semua tingkatan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

Pelayanan air minum mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan harga terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pelayanan air minum dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan sehingga menjangkau berbagai daerah di Kabupaten Bangka, termasuk

 b.

daerah-daerah yang belum berkembang dan kawasan pesisir.

Pelayanan air minum dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan.

Meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan melibatkan semua sektor terkait.



Meningkatkan kualitas air minum agar memenuhi standar baku mutu dan

persyaratan kesehatan manusia yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku di 

Indonesia.

Masyarakat dapat terjamin keamanan air yang dikonsumsi.


c.

Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).



d.

11

Penyelenggaraan SPAM yang terencana dan terkelola secara baik oleh pemerintah



kabupaten sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan profesional.



dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya.

Penyelenggaraan SPAM yang bertumpu pada prinsip keterbukaan, peran serta, dan Peningkatkan kapasitas kelembagaan penyediaan air minum di semua tingkatan

(PDAM, SPAM IKK, dan SPAM Masyarakat).

Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).



Peningkatan penganggaran belanja air minum pada APBD Kabupaten serta



peningkatan dukungan pembiayaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat.



SPAM.

Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan Pengembangan potensi pendanaan pengembangan air minum, antara lain melalui

pemanfaatan DAK Air Minum, Hibah Air Minum dan peminatan untuk mengikuti beberapa proyek bantuan pengembangan SPAM yang terkait dengan upaya target pencapaian MDGs maupun pencapaian sasaran lainnya, serta peningkatan

penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum berbasis e.

masyarakat.

Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan menegakkan hukum dan menyiapkan peraturan perundangan.  

f.

Penyusunan peraturan daerah yang terkait dengan penyediaan air minun dan perlindungan air baku untuk air minum.

Penegakan hukum, diberlakukannya sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan daerah

terkait dengan penyelenggaraan SPAM.

Menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan 

Pelaksanaan upaya bersama yang terpadu dalam perlindungan air baku antara

Pemerintah Kabupaten Bangka dan masyarakat dalam rangka menjamin 

penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan.

Pelestarian sumber air baku untuk menjamin ketersediaanya dengan melakukan konservasi sumber daya alam di lingkungan sumber air baku dan pengelolaan


12

penyehatan lingkungan yang baik agar melindungi air baku dari kontaminasi dan pencemaran.


13

BAB 3 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.1 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SPAM Isu-isu strategis dan permasalahan dari kondisi penyelenggaraan dan pelayanan air minum

di Kabupaten Bangka, secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima permasalahan umum, yaitu:

3.1.1 Peningkatan Cakupan dan Kualitas

Dalam aspek cakupan dan kualitas, isu strategis dan permasalahan meliputi: a.

b.

Selama lebih dari 5 tahun terakhir, tidak ada penambahan cakupan pelayanan khususnya untuk wilayah pelayanan PDAM Tirta Bangka Sungailiat karena keterbatasan dana yang dikelola oleh penyelenggara SPAM untuk pengembangan jaringan perpipaan distribusi.

Sulitnya mendapatkan sumber energi, baik listrik maupun Bahan Bakar Minyak, untuk pepompaan air baku dan distribusi, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas

pelayanan, baik untuk sistem perpipaan perkotaan (PDAM) maupun sistem perpipaan c. d. e. f.

perdesaan (SPAM IKK dan SPAM Desa).

Terjadinya penurunan kinerja beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) baik yang dikelola oleh PDAM Tirta Bangka maupun non PDAM, sehingga menurunkan kualitas pelayanan dan kualitas air olahan.

SPAM non-perpipaan selama beberapa tahun terakhir berkembang lebih pesat daripada

SPAM perpipaan, namun perkembangan SPAM non-perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan.

Pelayanan air minum melalui perpipaan sebagian besar masih dinikmati oleh

masyarakat di sekitar ibukota kabupaten, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat di wilayah lain masih sangat terbatas.

Air yang diproduksi PDAM Tirta Bangka belum memenuhi kriteria layak minum, karena faktor kualitas air baku, kondisi IPA, dan terjadinya kontaminasi pada jaringan distribusi.


14

3.1.2 Pembiayaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pembiayaan antara lain: a.

Tingginya biaya operasi dan pemeliharaan fasilitas SPAM. Sebagian besar IPA di Kabupaten Bangka mempergunakan BBM (solar) untuk mengoperasikan sistem

pemompaannya padahal BBM jenis ini sangat sulit didapat karena tingginya permintaan sementara penyediaan sangat terbatas, sehingga terpaksa harus membelinya dengan

harga lebih mahal dari pengecer (pengerit). Selain itu, mahalnya biaya perawatan dan perbaikan peralatan yang rusak karena seringkali perbaikan harus dilakukan di luar daerah terutama ke kota-kota besar akibat tidak tersedianya tenaga ahli dan peralatan b.

service serta suku cadang yang dibutuhkan di daerah.

Tidak memadainya sarana untuk pengawasan dan pemantauan kualitas air baku dan air

olahan akibat tidak tersedianya dana untuk pembangunan laboratorium serta pengadaan peralatan pendukungnya di beberapa satuan kerja terkait seperti di Dinas Kesehatan,

c.

d. e.

Badan Lingkungan Hidup, maupun di unit pengolahan air minum itu sendiri. Kurangnya jaringan perpipaan PDAM

Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari alokasi dana dari

Pemerintah Pusat dan belum mengoptimalkan penembangan sumber pendanaan dari daerah serta potensi masyarakat dan dunia usaha/swasta.

Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih relatif rendah.

3.1.3 Kelembagaan dan Peraturan

Beberapa isu strategis dan permasalahan antara lain: a.

Pengembangan SPAM di Kabupaten Bangka masih lemah karena belum optimalnya

b.

Pelayanan penyediaan air minum masih dipandang sebagai pelayanan sosial sehingga

fungsi satuan kerja terkait penyelenggaraan SPAM dalam pembinaan.

prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (terutama PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM

c.

Penyelenggara SPAM.

Belum adanya peraturan daerah yang spesifik untuk menjadi mengatur penyelenggaraan

SPAM, terutama pengaturan dalam rangka pemenuhan air baku air minum serta pengaturan kelembagaan pengelola air minum berbasis masyarakat.


15

3.1.4 Air Baku

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal air baku antara lain: a.

Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat terjadinya penurunan kapasitas air permukaan di kolong-kolong bekas penambangan timah karena

terjadinya perubahan fungsi lahan di sekitar kolong tersebut yang mengakibatkan aliran b. c. d.

air yang selama ini mengisi kolong tersebut semakin sedikit.

Adanya sumber air baku potensial yang belum dimanfaatkan karena berbagai sebab seperti terkendala perizinan pemanfaatan, konflik kepentingan pengguna, dan tidak adanya sumber energi listrik untuk mengoperasikan pompa pengambilan air baku.

Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan

masyarakat dan penambangan timah yang tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan.

Tidak adanya peraturan daerah yang secara tegas pengatur perlindungan sumber air baku.

3.1.5 Peran Masyarakat dan Jender

Beberapa isu strategis dan permasalahan antara lain: a.

b. c. d.

Potensi yang ada pada masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan

oleh Pemerintah Daerah, padahal di Kabupaten Bangka sebagian besar masyarakat telah berperan serta dengan mencukupi sendiri kebutuhan air minumnya.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat belum optimal

karena masih ada aset fasilitas SPAM bukan jaringan perpipaan (SPAM Masyarakat) yang belum sepenuhnya diserahkan ke masyarakat dan masih dikelola oleh aparat desa.

Pembinaan tentang penyelenggaraan SPAM belum sepenuhnya menyentuh masyarakat seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layak minum.

Peran perempuan dalam penyelenggaraan SPAM masih belum menjadi perhatian, terutama dalam aspek kelembagaan.

3.2 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:


16

3.2.1 Tantangan Internal:

Selain isu strategis, penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bangka dihadapkan pada tantangan internal seperti: a.

Tantangan dalam peningkatan cakupan kualitas air minum saat ini adalah

mempertimbangkan masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani meskipun minat masyarakat untuk mendapatkan pelayan penyediaan air minum cukup tinggi. Potensi

peningkatan cakupan pelayanan air minum antara lain melalui program-program peningkatan kinerja operasi unit pengolahan air eksisting, optimalisasi kapasitas unit b. c.

produksi yang belum termanfaatkan dan penambahan jaringan perpipaan distribusi.

Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Bangka adalah tuntutan PP 16/2005 untuk memenuhi kualitas air olahan PDAM sebagai air yang layak diminum langsung (potable water) sesuai kriteria yang telah disyaratkan.

Banyak potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM yang belum dioptimalkan,

merupakan tantangan yang harus segera dijawab dengan penetapan skema pembiayaan yang tepat, efisien dan efektif dalam pemanfaatan potensi sumber dana baik dari donor, swasta, bank, dan masyarakat maupun mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya

tuntutan penerapan tarif dengan prinsip full cost recovery merupakan tantangan besar d.

dalam pengembangan SPAM.

Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional merupakan tantangan

dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang. Tantangan tersebut akan mampu terjawab antara lain dengan operasionalisasi peraturan normatif yang telah tersedia dan sertifikasi keahlian SDM penyelenggara SPAM yang sampai saat ini belum sepenuhnya

e.

terwujud.

Pemenuhan kualitas dan kuantitas air baku merupakan tantangan dalam pengembangan

SPAM di masa mendatang, mengingat sumber air baku yang ada di Kabupate Bangka dalam kondisi terancam oleh pencemaran akibat kegiatan tambang inkonvensiona (TI)

illegal dan aktivitas masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi yang tidak sehat maupun terancam kekeringan akibat meluasnya perkebunan kelapa sawit,

yang menyerap air sangat banyak, di sekitar sumber air baku. PP No. 16/2005

mengamanatkan adanya jaminan pemenuhan standar pelayanan minimal dan kualitas f.

air baku untuk memenuhi standar yang diperlukan.

Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan bahan bakar yang handal dan sesuai kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bangka, yang selama ini masih sangat terbatas dan menyebabkan tingginya biaya operasional.


tuntutan

untuk

lebih

17

g.

Adanya

meningkatkan

pengarusutamaan

h.

Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM yang belum

pembangunan air minum yang kini relatif masih rendah.

jender

dalam

diberdayakan secara optimal, padahal hal ini merupakan peluang untuk mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan SPAM.

3.2.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi penyelenggara SPAM di Kabupaten Bangka antara lain sebagai berikut: a.

Berkembangnya kegiatan penambangan baik di daratan maupun perairan serta meluasnya pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit walaupun mendorong peningkatan pembangunan ekonomi tetapi juga menjadi tekanan terhadap lingkungan hidup baik lingkungan biotis maupun abiotis. Hal ini menjadi tantangan bagi

Pemkab maupun masyarakat Kabupaten Bangka untuk memenuhi tuntutan akan b. c.

pembangunan yang berkelanjutan.

Pasca reformasi, pengarusutamaan demokratisasi melalui pembangunan berbasis masyarakat telah menjadi tuntutan untuk diterapkan. Hal ini merupakan salah satu wujud dari penerapan good governance di Kabupaten Bangka.

Komitmen terhadap kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dan Protocol Kyoto dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus berimbang dengan pembangunan perdesaan.


18

BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN BANGKA 4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN BANGKA Sasaran umum Jakstra air minum atau SAMIK Kabupaten Bangka mengacu pada sasaransasaran normatif maupun sasaran terukur. Sasaran normatif yang diacu adalah sasaran yang

telah tertuang dalam PP No. 16 tahun 2025 tentang Pengembangan SPAM. Sedangkan sasaran terukur mengacau pada sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2010-2014, sasaran dalam

pencapaian MDGs tahun 2015, sasaran Renstra AMPL Kabupaten Bangka 2010-2014, dan sasaran terukur lainnya.

Sasaran normati yang tertuang dalam PP 16 tahun 2006 yaitu: (a) terwujudnya pengelolaan

dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; (b) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan (c) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Sasaran yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dalam pengembangan air minum adalah: akses air minum bagi 70% penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air

minum perpipaan 32% dan akses air minum non-perpipaan terlindungi 38%. Sedangkan

sasaran yang tertuang dalam Renstra AMPL Kabupaten Bangka 2011-2015 dalam

pembangunan air minum adalah: pada tahun 2015 akses air minum jaringan perpipaan 34% dan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi 65,60%.

Dengan kondisi pelayanan air minum jaringan perpipaan Kabupaten Bangka pada tahun 2010 sebesar 4,42% (menurut hasil sensus penduduk 2010), maka target capaian Renstra AMPL Kabupaten Bangka 2011-2015 telah terlampaui walaupun masih jauh dari target

RPJMN 2010-2014. Apabila target RPJMN Nasional menjadi acuan maka perlu peningkatan layanan sampai 6,95% per tahun sehingga selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi 39%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang akan memiliki akses air minum perpipaan


19

diprediksi sekitar 132 ribu jiwa, 39% dari total prediksi penduduk 336 ribu jiwa. Angka ini

menunjukkan bahwa peningkatan cakupan pelayanan sekitar 119 ribu jiwa selama 5 tahun ke depan.

Masyarakat Perkotaan pada 5 tahun ke depan, akan meningkat menjadi 49% (164 ribu jiwa),

sehingga perlu meningkatkan akses air minum untuk penduduk sebanyak 64 ribu jiwa. Masyarakat Perdesaan, akan meningkat menjadi 51% (171 ribu jiwa), sehingga perlu meningkatkan cakupan akses air minum untuk penduduk sebesar 76 ribu jiwa.

Dengan penambahan cakupan pelayanan untuk 119 ribu jiwa penduduk, bilamana digunakan

tingkat konsumsi normal air rata-rata nasional sebesar 120 Lt/orang/hari untuk sambungan rumah dan 60 Lt/orang/hari untuk akses dengan Hidran Umum serta ratio SR dan HU adalah

80 : 20, maka diperlukan peningkatan kapasitas produksi jaringan perpipaan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perkiraan kebutuhan kapasitas pengembangan SPAM Kabupaten Bangka sampai 2015 No.

1. 2.

Jenis Pelanggan

Sambungan Langsung Hidran Umum

Persentase Cakupan (%) 80 20

Sumber: Pengolahan data dan perhitungan

Kebutuhan Air Rata-Rata (L/o/h) 120 60

Kehilangan Air (%) 20 20 Total Kapasitas

Kapasitas Tambahan (m3/det) 0,146 0,018 0,164

Pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Bangka yang telah memiliki akses terhadap air

minum yang aman baik melalui sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan telah mencapai 60%. Sesuai kriteria MDG, diharapkan pada tahun 2015 tingkat akses

terhadap air minum aman dapat mencapai 80% atau sekitar 268 ribu jiwa dari 336 ribu jiwa

penduduk, dengan sistem jaringan perpipaan sebesar 52% dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebesar 28%.

Proyeksi kebutuhan air ditetapkan berdasarkan sasaran MDG Kabupaten Bangka dengan base line data tahun 2010. Dari angka-angka sasaran pencapaian Renstra AMPL Kabupaten Bangka 2011-2015, RPJMN dengan target tahun 2014 dan sasaran MDG pada tahun 2015 diperoleh grafik sebagai berikut:


20

Sumber: Pengolahan data dan perhitungan

Gambar 1 Skenario pencapaian target RPJMN dan MDG pengembangan SPAM Kabupaten Bangka tahun 2011 – 2015

Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, kecepatan pelaksanaan dan kemampuan

investasi, maka untuk mengejar sasaran cakupan pelayananan MDG 2015 serta untuk memenuhi sasaran RPJMN 2014 sebesar 32%, perlu kebijakan dan strategi kabupaten untuk

menyelaraskan peningkatan pembangunan dari bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi bukan jaringan perpipaan terlindungi dan dari bukan jaringan perpipaan khususnya bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi perpipaan.

Sasaran pengembangan SPAM untuk keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) sistem

penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan terlindungi, dan bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi antara lain sebagai berikut: 



Peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem jaringan perpipaan yang semula 4% pada tahun 2010 diupayakan meningkat menjadi 39% pada tahun 2015.

Penurunan persentase penggunaan SPAM melalui sistem bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi sistem bukan jaringan perpipaan terlindungi dan sistem jaringan

perpipaan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 28% pada tahun 2015. Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem bukan jaringan perpipaan terlindungi dari tahun 2010 sebesar 54% menjadi 34% pada tahun 2015.




21

Penurunan kawasan rawan air tercermin dari penurunan jumlah bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi sebesar 40% pada tahun 2010 menjadi sebesar 28% pada tahun 2015.

4.2 SASARAN KEBIJAKAN Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16/2005 dan peraturan lainnya serta skenario

pengembangan SPAM, sasaran dari SAMIK Kabupaten Bangka melalui perpipaan, non perpipaan terlindungi, antara lain sebagai berikut: 

Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga

terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem jaringan perpipaan 

yang semula 4 % pada tahun 2010 menjadi 32% pada tahun 2015.

Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi dari tahun 2010 sebesar 40% menjadi 28% pada tahun

2015, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem bukan jaringan perpipaan 

tidak terlindungi semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembiayaan

pengembangan

SPAM

meliputi

pembiayaan

untuk

membangun,

memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik. Pemerintah

Kabupaten Bangka akan berupaya untuk mencari bantuan pendanaan baik dari

Pemerintah Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya, sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/o/h yang dibutuhkan secara bertahap. Bantuan-bantuan tersebut diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah dan miskin.

Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan

4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN BANGKA

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan

permasalahan dalam pengembangan SPAM. Secara umum kebijakan pengembangan SPAM di Kabupaten Bangka mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (KSNP-SPAM) yaitu dibagi menjadi lima kelompok yaitu: 1.

Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka

2.

Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal


3.

Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan

4.

Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan

5.

Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta, masyarakat dan jender

22

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat dengan meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan meningkatkan cakupan air minum melalui optimalisasi sistem yang ada.

Strategi 1. Optimalisasi sarana dan prasarana SPAM yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal yang dilakukan secara bertahap.

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM 1.

Peningkatan kinerja IPA eksisting dengan melakukan perbaikan konstruksi dan

2.

Optimalisasi IPA terpasang dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai (idle

3.

peralatan pada unit-unit pengolahan atau melakukan upaya uprating IPA terpasang. capacity).

Perluasan pelayanan melalui: a.

Penggantian pipa-pipa distribusi yang rusak akibat masalah operasional maupun

b.

Penambahan jaringan perpipaan distribusi dengan memasang perpipaan baru di

faktor usia dari pipa.

wilayah-wilayah yang layak dilayani baik secara teknis maupun finansial hingga mencapai skala ekonomis.

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM 1. 2.

Pembangunan baru SPAM (IKK) diutamakan: a.

b.

Ibukota Kecamatan yang belum memiliki.

Area berisiko air minum (desa/dusun rawan air)

Pengembangan SPAM melalui perluasan pelayanan dari desa/dusun tetangga yang sudah memiliki SPAM.


23

Strategi 2. Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi.

1. 2.

Pembangunan baru prasarana air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Program peningkatan prasarana air minum yang awalnya bukan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.

Strategi 3. Mengembangkan penyediaan air minum terpadu dengan sistem sanitasi.

Menyusun dokumen sinergi perencanaan pembangunan AMPL melalui sinergi rencana induk antara sektor air minum (RI SPAM) dan sektor sanitasi (RI SPAL Domestik, RI Pengelolan

Sampah, RI Drainase Permukiman) agar daerah mempunyai satu rencana induk yang terpadu.

Strategi 4. Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu.

1.

Peningkatan kualitas air olahan dari penyelenggara SPAM (PDAM, SPAM IKK, SPAM

Masyarakat) dengan meningkatkan kinerja baik secara teknis pada semua unit pengolahan maupun secara kelembagaan melalui penyelenggaraan pendidikan dan

2.

pelatihan SDM .

Peningkatan pengawasan kualitas air minum dengan membangun maupun melengkapi

bahan dan peralatan untuk mengukur kualitas air pada laboratorium-laboratorium di satuan kerja terkait dengan pengawasan kualitas air minum.

Strategi 5. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan AMPL Kabupaten Bangka 1.

Melakukan penyusunan dan validasi basis data tentang AMPL Kabupaten Bangka,

2.

Melengkapi peralatan pendukung operasi sistem informasi dan pendataan AMPL

3.

khususnya cakupan layanan air minum.

Kabupaten Bangka yang ada di semua kecamatan seperti perangkat komputer, unit receiver dan penyimpan data.

Meningkatkan kualitas sistem pendataan secara online melalui pengembangan sistem operasi pendataan (software) berbasis web dan penambahan kapasitas dan kecepatan sistem jaringan internet yang dipergunakan.


24

Kebijakan 2: Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal. Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan SPAM melalui

pengembangan alternatif sumber dan pola pembiayaan serta memperkuat kemampuan finansial PDAM.

Strategi 1. Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi

Peningkatan pendanaan melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Strategi 2. Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat dalam pembiayaan sarana air

1.

Menyusun pra-studi kelayakan kerja sama pemerintah kabupaten dan dunia

2.

Peningkatan pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan dunia usaha/swasta

3.

usaha/swasta.

Bantuan dana stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri

4.

Menyusun pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat.

1.

Mengikuti program penyehatan PDAM

3.

Restruktrisasi hutang.

Strategi 3. Meningkatkan kemampuan finansial PDAM 2.

Restrukturisasi/penetapan tarif.

Kebijakan 3: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan SPAM, menerapkan prinsip kepengusahaan pada lembaga penyelenggaraan dan menyusun peraturan daerah.

Strategi 1. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di Kabupaten Bangka dalam pengembangan SPAM

1.

Menyusun dan menyempurnaan tupoksi dinas-dinas terkait pengembangan SPAM.


2. 3.

25

Meningkatan SDM melalui pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SPAM.

Pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai.

Strategi 2. Melengkapi

produk-produk

kebijakan

dan

peraturan

dalam

penyelenggaraan SPAM.

1.

Penyusunan panduan pelaksanaan dan panduan teknis pengembangan SPAM di tingkat

2.

Penyusunan pedoman tentang kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha/

3. 4. 5.

Kabupaten Bangka. swasta.

Penyusunan peraturan daerah tentang kerjasama koperasi dan masyarakat.

Penyusunan pedoman pembentukan kelembagaan pengelola SPAM berbasis masyarakat.

Penyusunan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui koperasi dan masyarakat.

Kebijakan 4: Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan

Arah dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai serta meningkatkan perlindungan air baku dari pencemaran.

Strategi 1. Konservasi wilayah kolong/situ/tandon air dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut: 1. 2. 3.

Mengembalikan kapasitas kolong/situ/tandon air kritis.

Pengembangan pengelolaan dan konservasi melalui pemulihan kolong/situ/tandon air, dan sumber air lainnya.

Peningkatan efisiensi penyelenggaraan SPAM dan perlindungan air baku a.

b. c.

Perlindungan air baku dari pencemaran

Pengendalian laju kegiatan tambang inkonvesional (TI), perkebunan kepala sawit dan permukiman.

Keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.

4. Membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman. 5. Melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.


26

Strategi 2. Peningkatan dan penjaminan kuantitas dan kualitas air baku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut: 1.

Melakukan identifikasi kebutuhan air baku untuk penyediaan air minum Kabupaten

2.

Pemeliharaan kolong/situ/tandon air untuk air baku

3. 4. 5.

Bangka

Pembangunan intake, saluran transmisi, pembangunan embung, rehabilitasi prasarana pengambilan dan pembawa, serta pembangunan sumur air tanah.

Pembangunan bak prasedimentasi untuk memperbaiki kualitas air baku.

Penyediaan air baku untuk rumah tangga melalui penyediaan jaringan pembawa air, khusus kawasan rawan air.

Strategi 3. Menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut: 1.

Pembuatan waduk-waduk lapangan, embung-embung, dan jaringan pembawa.

3.

Rehabilitasi kolong, situ-situ dan tandon air.

2. 4.

Pembangunan sumur-sumur air tanah.

Membangun sumur-sumur resapan terutama di daerah permukiman.

Kebijakan 5: Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta, masyarakat, dan jender Kebijakan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan jender. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM. 2. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Sosialisasi pengarustumaan jender dalam pembangunan air minum.

4. Penyebarluasan ciri keberhasilan kelompok masyarakat yang membangun SPAM. 5. Sosialisasi NSPK SPAM berbasis masyarakat (khusus PAM berbasis masyarakat).

6. Mendorong pertumbuhan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat dengan konsep

pemberdayaan terutama untuk masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum


27

7. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.

Strategi 2. Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum

Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam penyelenggaraan SPAM melalui fasilitasi kemitraan pemerintah dan dunia usaha/swasta/ masyarakat dalam pengembangan SPAM.


28

BAB 5 PENUTUP Dengan terselesaikannya Strategi Air Minum Kabupaten Bangka (SAMIK) yang berisi

kebijakan dan strategi pengembangan SPAM (Jakstra Air Minum), maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM di Kabupaten Bangka.

SAMIK ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan

yang lebih operasional agar sesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bangka.

SAMIK ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja pelaksana teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM.

Strategi Air Minum Kabupaten Bangka 1

Recommend Documents