PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR
TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BANGKA BUPATI BANGKA,
Menimbang
: a.
bahwa guna menjamin kelancaran operasional perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan air minum PDAM Tirta Bangka; b. bahwa penyesuaian tarif air minum dan non air diperlukan karena meningkatkan biaya operasional akibat kenaikan tarif dasar listrik, BBM solar, bahan instalasi dan biaya pemeliharaan di PDAM Tirta Bangka; c. bahwa dengan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, biaya pemeliharaan dan penambahan barang modal serta kesejahteraan karyawan; d. bahwa penetapan tarif pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya sebagaimana Undang – undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901); 3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1991 Nomor 8 Seri D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D); 8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pedoman Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 9. Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 36 Tahun 2004 Seri D). Memperhatikan
: Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Nomor 01 Tahun 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bangka Terhadap Kenaikan Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Bupati adalah Bupati Bangka. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 5. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM yang selanjutnya dapat disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1991 Nomor 8 Seri D). 6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Bangka. 7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Bangka. 2
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka dan terdaftar sebagai pelanggan. 9. Tarif air minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian 1 M3 air yang disalurkan oleh PDAM Tirta Bangka. 10. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi dan jenis pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat. 11. Kebutuhan Dasar minimum adalah sebesar 10 M3 / keluarga / bulan atau 60 liter / orang / hari. 12. Biaya Finansial adalah semua biaya – biaya yang terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak. 13. Biaya Akunting adalah semua biaya – biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman. 14. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. 15. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman. 16. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi, atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total nilai asset. 17. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen – komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur – unsur beban tetap.
BAB II DASAR PENETAPAN TARIF Pasal 2 Penetapan Tarif air Perusahaan didasarkan pada : a. Pemulihan biaya; b. Keterjangkauan; c. Efisiensi pemakaian; d. Kesederhanaan; e. Transparansi. Pasal 3 (1) Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air. (2) Pendapatan perusahaan dari air terdiri dari : a. hasil penjualan air; b. beban tetap. (3) Pendapatan perusahaan non air terdiri dari : a. biaya pemasangan sambungan baru; b. biaya penyambungan kembali; c. biaya mutasi; d. biaya balik nama; e. jasa pelanggan.
3
(4) Pendapatan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus mencukupi untuk pemulihan biaya. (5) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) serendah – rendahnya sama dengan Biaya Akunting dan setinggi – tingginya sama dengan Biaya Finansial.
Pasal 4 (1) Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan ini dapat terjangkau oleh pelanggan rumah tangga atas kebutuhan dasar. (2) Penetapan tarif dilakukan berdasarkan subsidi silang antara kelompok pelanggan untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) dan ayat (1) Pasal ini.
BAB III KELOMPOK PELANGGAN Pasal 5 (1) Kelompok I terdiri dari : a. Hidran Umum; b. Kamar Mandi / WC Umum; c. Terminal Air; d. Tempat Ibadah. (2) Kelompok II terdiri dari : a. Rumah Sangat Sederhana (RSS); b. Panti Asuhan; c. Yayasan Sosial; d. Sekolah Negeri; e. Rumah Sakit Pemerintah; f. Instalasi Pemerintah, TNI/Polri Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. (3) Kelompok III terdiri dari : a. Rumah selain RSS dan Rumah Mewah; b. Niaga Kecil; c. Industri Rumah Tangga; d. Instansi Pemerintah dan TNI/ Polri Tingkat Kabupaten / Kota. (4) Kelompok IV terdiri dari : a. Rumah Mewah; b. Industri dan Niaga Besar; c. Instalasi Pemerintah, TNI / Polri Tingkat Pusat dan Propinsi; d. Kedutaan dan Konsulat Asing. (5) Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III, dan IV.
4
Pasal 6 Direksi dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok – kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan menentukan kriterianya sesuai dengan kondisi pelanggan yang ada.
BAB IV PENETAPAN TARIF Pasal 7 Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu : a. Konsumsi sampai dengan 10 M3 per bulan; b. Konsumsi diatas 10 M3 sampai dengan 20 M3 per bulan; c. Konsumsi diatas 20 M3 per bulan. Pasal 8 (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual. (2) Perhitungan tarif sebagimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut : a. Biaya rendah; b. Biaya dasar; c. Biaya penuh. (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan antara Direksi atas nama perusahaan dengan pelanggan khusus yang dimaksud. Pasal 9 (1) Bupati dapat melakukan penyesuaian tarif paling lambat 1 (satu) tahun atas usulan Direksi sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman. (2) Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian tarif sudah menetapkan atau menolak usulan dimaksud. (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan Bupati sebagai tarif penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
Pasal 10 (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, paling lambat 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru. (3) Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, sudah menetapkan atau menolak usulan dimaksud. (4) Peninjauan tarif sebagaiman dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan Bupati sebagai tarif baru setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
5
Pasal 11 Besarnya tarif air minum ditetapkan sebagai berikut : KELOMPOK PELANGGAN 0 – 10 M3 / BLN Kelompok I 1. Hidran Umum 2. Kamar Mandi/WC Umum 3. Terminal Air 4. Tempat Ibadah Kelompok II 1. RSS 2. Panti Asuhan 3. Yayasan Sosial 4. Sekolah Negeri 5. Rumah Sakit Pemerintah 6. Inst. Pemerintah,ABRI Kecamatan / Kelurahan. Kelompok III 1. Rumah Tangga 2. Niaga Kecil 3. Industri Rumah Tangga 4. Inst. Pemerintah,ABRI Kabupaten / Kodya
1.200 1.200 1.200 1.200
1.700 1.700 1.700 1.700
2.000 2.000 2.000 2.000
Tingkat
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Tingkat
1.500 1.500 1.500 1.500
2.000 2.000 2.000 2.000
2.400 2.400 2.400 2.400
2.000 2.000 2.000
2.300 2.300 2.300
2.600 2.600 2.600
2.000
2.300
2.600
Kelompok IV 1. Rumah Mewah 2. Industri dan Niaga Besar 3. Inst. Pemerintah,ABRI Tingkat Pusat dan Tingkat I 4. Kedutaan dan Konsulat Asing Kelompok Khusus
BLOK KONSUMSI 11 – 20 M3 DIATAS 20 M3 /BLN BLN
Berdasarkan kesepakatan
Berdasarkan Kesepakatan
Berdasarkan Kesepakatan
BAB V BEBAN TETAP Pasal 12 Setiap sambungan pelanggan dikenakan beban tetap bulanan yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening pelanggan. Pasal 13 (1) Biaya pemeliharaan meter adalah biaya yang harus dibayar pelanggan kepada Perusahaan atas dasar nilai harga meter dengan masa ekonomis selama 4 (empat) tahun untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan. (2) Besarnya biaya pemeliharaan meter ditetapkan sebesar Rp. 3000,- / bulan (tiga ribu rupiah perbulan). (3) Biaya pemeliharaan meter dibayar bersamaan dengan rekening air minum setiap bulan.
6
Pasal 14 (1) Biaya administrasi rekening adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. (2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp. 500,- / bulan (lima ratus ribu rupiah perbulan). (3) Biaya administrasi rekening dibayar bersamaan dengan rekening air minum setiap bulan.
BAB VI PENETAPAN TARIF NON AIR Bagian Pertama Biaya Sambungan Baru Pasal 15 (1) Biaya sambungan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan kepada perusahaan. (2) Besarnya biaya sambungan baru untuk 6 (enam) meter pipa dinas, masing-masing kelompok ditetapkan sebesar Rp. 391.155,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) kecuali untuk kelompok khusus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (3) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga dari meterial yang dipakai pada waktu pemasangan. Bagian Kedua UANG JAMINAN PELANGGAN Pasal 16 (1) Uang jaminan pelanggan adalah kewajiban para calon pelanggan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pemasangan sambungan baru. (2) Besarnya uang jaminan pelanggan ditetapkan pemakaian minimal selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kelompok pelanggan kecuali untuk kelompok khusus ditetapkan yang berdasarkan kesepakatan. (3) Uang jaminan pelanggan dapat diambil kembali oleh pelanggan apabila berhenti sebagai pelanggan setelah diperhitungkan dengan tunggakan.
Bagian Ketiga BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI Pasal 17 (1) Biaya penyambungan kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan setelah tunggakan piutang rekening air / non air dan denda keterlambatan dilunasi oleh pelanggan, dengan ketentuan tidak melebihi 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemutusan sambungan. (2) Besarnya biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah biaya material yang diperlukan. (3) Bagi pelanggan yang diputus lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.
7
Bagian Keempat BIAYA BALIK NAMA Pasal 18 (1) Biaya balik nama adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan kepada perusahaan atas dasar permintaan ganti nama pelanggan yang bersangkutan. (2) Besarnya biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Bagian Kelima BIAYA M U T A S I Pasal 19 (1) Biaya mutasi adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan atas permintaan untuk pemindahan meter air dari satu tempat ke tempat yang lain sepanjang ada pipa distribusi. (2) Besarnya biaya mutasi ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah biaya meterial yang diperlukan.
Bagian Keenam JASA PELANGGAN Pasal 20 (1) Jasa pelanggan adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan untuk perbaikan / pemeriksaan instalasi pipa dinas. (2) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan sesuai dengan penggantian biaya material yang diperlukan.
BAB VII KETENTUAN S A N K S I Pasal 21 (1) Setiap orang dan/atau pelanggan dapat dikenakan sanksi berupa denda karena kesalahan atau kelalaiannya maupun melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku. (2) Besarnya denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Pengambilan air sebelum meter, dikenakan denda sebesar pemakaian air selama 3 (tiga) bulan x 30 M3 berdasarkan kelompok pelanggan; b. Pemasangan SR liar / tidak terdaftar, dikenakan denda sebesar biaya pemasangan sambungan baru dan denda pemakaian air selama 3 (tiga) bulan x 30 M3 berdasarkan kelompok pelanggan; c. Pencurian air pada pipa distribusi dan instalasi pipa dinas dengan cara merusak pipa distribusi / instalasi pipa dinas, dikenakan denda sebesar biaya pemasangan sambungan baru dan denda pemakaian air selama 3 (tiga) bulan x 30 M3 berdasarkan kelompok pelanggan;
8
d. Merusak pipa transmisi / distribusi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dikenakan biaya perbaikan dan penggantian biaya material yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan; e. Meter air rusak yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan baik di sengaja maupun tidak sengaja, dikenakan biaya penggantian meter air yang baru sesuai dengan harga pasar; f. Jika terjadi kehilangan meter air, pelanggan wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak PDAM dan penggantian meter ditanggung perusahaan hanya 1 kali untuk kurun waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal pemasangan dan diluar hal tersebut menjadi tanggung jawab pelanggan; g. Keterlambatan pembayaran rekening atau diatas tanggal 20 (dua puluh), dikenakan denda sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap kali keterlambatan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1993 Nomor 06 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 29 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal BUPATI BANGKA,
EKO MAULANA ALI
9
