QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2OO7 TENTANG PEDOMAN PENETAPANTARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA B ISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA Menimbang
i a .
LANGSA,
bahwa jumlah penduduk Kota Langsa yang belum mendapatkanpelayananair bersihyang memadaimasih cukup besar;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumeunengagar mampu memberikan pelayanan air minum yang memadai kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan tarif air minum: bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PerusahaanDaerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa. Mengingat
l . Undang-Undang Nomor
44
Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, TambahanLembaranNegaraNomor 3893);
2 . Undang-UndangNomor 3 f'ahun 2001 tentang PembentukanKota Langsa (l.embaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor a110); a J.
\
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(l,embaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4 . Undang-{.JndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 725,'fambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangNomor 8
Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan PernerintahPengganti Undangunclang...$.,
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahanatas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,TambahanLembaranNegaraNomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor a$3); 7. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahazn Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984A{omor 28/KPTSll984, tentang Pedoman Organisasi, Sistim Akuntansi, Teknik Operasiomaldan Pemeliharaan; 9. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan DaerahAir Minum; Perusahaan 10. Keputusan Menteri Negara Otonomi DaerahNomor 8 Tahun 2000 tentang DaerahAir Minum; PedomanAkuntasi Perusahaan 11. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum; 12. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur PenyusunanProduk Hukum; 13. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan Tata Cara PengaturanTarif Air Minum Pada PerusahaanDaerah Air Minum; 15. Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2005 tentangPendiriandan Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Air Minum Tirta KeumeunengKota Langsa.
DenganPersetujuanBersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan
WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKA^- 7
MEMUTUSKAN: MenetaPKan :
QANIJN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENETAPANTAzuF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENGKOTA LANGSA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : l.
DaerahadalahKota Langsa.
2. Kepala DaerahadalahWalikota. 3. Walikota adalahWalikota Langsa. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur PenyelenggaraPemerintahDaerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. 6. Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Keumeuneng Kota Langsa yang
selanjutnyadisebut PDAM Tirta KeumeunengadalahPerusahaanDaerah Air Minum Tirta KeumeunengKota Langsa; 7. Badan Pengawas adalah Badan PengawasPDAM Tirta KeumeunengKota Langsa; 8. Direktur adalahDirektur PDAM Tirta KeumeunengKota Langsa; 9. PendapatanPDAM Tirta KeumeunengKota Langsa adalah pendapatanair dan pendapatannon air; 10. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelangganPDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa untuk setiap pemakaian M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirta KeumeunengKota Langsa; 1 l. Pelangganadalah setiap orang atau badan yang menggunakanair dari PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa dan terdaftar sebagaipelanggan; 12. Kebutuhan dasar minimum adalah sebesar l0 m3/keluarga/bulanatau 60 liter/orang/perhari; 13. Biaya frnansialadalahsemuabiaya-biayayang terdiri dari biaya operasi,biaya pemeliharaan,biaya administrasi,biaya depresiasiatasdasarnilai assetseteleh revaluasi,biaya bungapinjamandan suatutingkat hasil investasiyang layak; 14. Biaya akuntansi adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan,biaya administrasi,biaya yang lebih besar antara biaya depresiasiatasdasarnilai perolehanatau nilai pengembalianpokok pinjaman dan bungapinjaman; 1 .. | 5 . B i a y a .4'
15. Biaya rendahadalahbiaya yang komponennyaterdiri dari biaya operasi,biaya pemeliharaandan biaya administrasi; 16. Biaya dasaradalah biaya tunai yang komponennyaterdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan,biaya administrasi,biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman; 17. Biaya penuh adalahbiaya yang komponennyaterdiri dari biaya operasi,biaya pemeliharaan,biaya administrasi,biaya depresiasiatas dasar nilai perolehan dan suatutingkat hasil investasisebesar10Yodari total asset; 18. Peninjauantarif adalahperubahankomponen-komponentarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsurbebantetap.
BAB II DASAR PENETAPAN TARIF Pasal2 Penetapantarif air PDAM Tirta Keumeunengdidasarkanpada : a. PemulihanBiaya; b. Keterjangkauan; c. Eflsiensipemakaian: d. Kesederhanaan: e. Transparansi.
Pasal3 (l) PendapatanPDAM Tirta Keumeunengdari air terdiri dari : a. hasil penjualanair; b. bebantetap (2) PendapatanPDAM Tirta Keumeunengsebagaimanadimaksud pada ayat (1) harusmencukupiuntuk pemulihanbiaya. (3) Pemulihan biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) serendah-rendahnya sama dengan biaya akuntansi dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.
Pasal4 (l) Tarif yang ditetapkanPDAM Tirta KeumeunengKota Langsa atas kebutuhan dasarharusterjangkauoleh pelangganrumah tangga. (2) Untuk mencukupi pemulihanbiaya dan keterjangkauansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan
BAB III KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI Pasal5 Kelompok pelangganditetapkanmenjadi 5 kelompok yaitu : a. Kelompok I antaralain terdiri dari : 1. hidranUmum; 2. kamar murdi/wc umum: 3. terminalair: 4. tempat ibadah. b. Kelompok II antaralain terdiri dari : l. rumah sangatsederhana(RSS); 2. panti asuhan; 3. yayasansosial; 4. sekolahnegeri; 5. rumah sakit pemerintah; 6. instansipemerintahdan TNI/Polri tingkat kecamatandan Gampong/Kelurahan. c. Kelompok Ill antaralain terdiri dari : l.
rumah selainrumah sangatsederhana(RSS) dan rumah mewah;
2. niagakecil; 3. industri rumah tangga; 4. instansipemerintahandan TNVPolri tingkat Kota. d. Kelompok IV antaralain terdiri dari : 1. rumah mewah; 2. industri dan niaga besar; 3. instansipemerintahdan TNI/Polri tingkat pusatdan tingkat provinsi; 4. kedutaandan konsulatasing; e. Kelompok khususadalahsemuapelangganyang tidak termasukpada kelompokI, II, III dan lV
Pasal6 PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa dapat melakukan penyesuaianterhadap jenis pelanggan yang dimasukkan kedalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukankriterianva.
Pasal7 Blok konsumsidibedakanmenjadi 3 kelas yaitu : a. konsumsisampaidengan10 m3 perbulan;
b. konsumsidiatas 10 m3 sampaidengan20 m3 perbulan; c. konsumsidiatas20 m3 perbulan.
BAB IV TARIF Pasal8 ( I ) Semuaperhitungantarif berdasarkanatasvolume air yang terjual. (2) Tarif dibedakandalam 4 (empat)jenis yaitu : a. tarif rendah: b. tarif dasar; c. tarifpenuh: d. tarifkhusus. (3) Tarif rendahsebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a, nilainya lebih rendah dari biaya dasar. (4) Tarif dasarsebagaimanadimaksud pada ayat(2) huruf b, nilainya samadengan biaya dasar. (5) Tarif penuh sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c, nilainya lebih tinggi dari biaya dasar. (6) Tarif khusussebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatanantaraPDAM denganpelanggan. (7) Atas dasarperhitungansebagaimanadimaksudpadaayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) kepala daerah menetapkan tarif menurut kelompok pelanggandan blok konsumsi, dengan mempertimbangkanpemulihan biaya dan kemampuanmasyarakat. dimaksud ayat(7) adalahsebagaiberikut : (8) Dasarpenetapantarif sebagaimana KELOMPOK PELANGGAN Kelompok I Kelompokll KelompokIll Kelompok IV Kelompok Khusus
TARIF DASARPENETAPAN
lr -20M3
0-10M3 Tingkat Biaya RendahRp.1.050 Tingkat Biaya R e n d a hR o . 1 . 0 5 0 Tingkat Biaya Dasar Rp.l .300 Tingkat Biaya Penuh Rp.1.7-50
Tingkat Biaya Rendah Ro.1.050 Tingkat biaya Dasar Rp.1.300 Tingkat Biaya Penuh Ro.1.750 Tingkat Biaya P e n u hR p . 1 . 7 5 0
Rp.4.500
Rp.a.500
>20M3 Tingkat Biaya Rendah Rp.1.050 Tingkat Biaya Penuh Rn.l .750 Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750 Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750
Rp.4.500
Pasal9 (1) Tarif ditetapkanoleh kepaladaerahatasusul direktur; (2) Selambat-lambatnya1 (satu)tahun direktur melakukanpenyesuaiantarif sesuai dengantingkat inflasi dan bebanbungapinjaman.
(3) Penyesuaian tarif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerahunfuk ditetapkan sebagaitarif penyesuaian. Pasal10 (l) Apabila teriadi perubahan komponen biaya selambat-lambatnya4 (empat) tahun sekali direktur melakukan peninjauan terhadaptarif. (2) Peninjauan tarif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerahmelalui badan pengawasuntuk ditetapkan sebagaitarif baru.
Pasal11 (1) Selambat-lambatnya3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaianatau peninjauan tarif, kepala daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud. (2) Apabila kepala daerah menolak. direktur melakukan usulan tarif baru berdasarkanpetuniuk kepala daerah.
BAB IV PEMBINAAN Pasal12 (l) Menteri Dalam Negeri melakukanpembinaanataspenetapantaril'. (2) Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh f)arussalam melakukan pengawasandan pengendalianataspelaksanaanpedomanpenetapantarif.
I]AB V KETENTTJAN LAIN-LAIN Pasal13 PDAM Tirta Keumeunengmengenakanbeban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan,yang terdiri dari biaya administrasi,rekening pelanggan dan biaya pemeliharaanmeter.
Pasal14 (1) Setiappelangganbaru dikenakanbiaya penyambungan. (2) ISiaya penyambungansebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk biaya materai. (3) Pelzurgganyang menunggak rekening diatas 2 (dua) bulan dikenakan pemutusan instalasi sambungandan bila menyambung kembali dikenakan biaya sambungan setelahmenyelesaikanseluruhtunggakan.
P a s a1l 5 . . . . . . .
Pasal15 (1) PDAM T'irta Keumeuneng wajib mengupayakan agar meter air selalu yang berlaiiu. berfungsidenganbaik sesuaiperaturanperundang-undangan (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dibebankanpada dimaksuddalam Pasal 13. biaya pemeliharaanmeter sebagaimana
BAB VI KETI]NTUAN PENUTLJP Pasal16 Selambat-lambatnyal2 (dua belas) bulan setelah ditetapkannyaperaturan ini, PDAM Tirta Keumelrnengharus sudahmelakukan penyesuaiantarif sesuaiQanun ini.
Pasal17 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannyaditetapkan denganperaturanu'alikota.
Pasal18 Qanun ini berlaku padatanggaldiundangkan Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganQanun ini denganpenempatannyadalam LembaranDaerah Kota l,angsa.
Disahkandi Langsa padatanggal l6 Maret 2007 M 26 Shafar 1428LI
WAL
Diundangkandi Langsa padatanggal 16 Maret 2007 M 26 Shatur1428It
PIh.SEKRETARISDAERAH KOTA LANGSA.
M.
DJUNED
LEMBARAN DAERAI{ KO]'A LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 6
ALANGSA4'
