BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PPR INDUSTRI TK. 1, TK.2 DAN MEDIK TK.1 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1
Dasar Hukum
1. Perka BATAN No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2. Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 3. Perpres No. 29 Tahun 2010 tentang Tarif PNBP BATAN 4. PP nomor 29 tahun 2008 tentang Perijinan Pemanfaatan Sumber Radioaktif 5. PP nomor 33 tahun 2007 tentang Keselamatan dan Keamanan sumber radiasi pengion 6. Perka Bapeten Nomor 5 tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif untuk Well Logging 7. Perka Bapeten Nomor 6 tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging 8. Perka Bapeten Nomor 7 tahun 2009, Perka Bapeten No. 8 Tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri 9. Perka Bapeten Nomor 16 tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion
2.
Persyaratan
1. Persyaratan administratif / teknis harus dipenuhi pelaksana : a. Lembaga Pelatihan tersertifikasi b. Membuat Program Pelatihan c. Memiliki tempat penyelenggaraan pelatihan d. Membuat kualifikasi dan jumlah peserta e. Menyusun tujuan, kurikulum, silabus, modul, tayangan pelatihan f. Menyediakan pengajar dan pelaksana pelatihan g. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan untuk pelatihan h. Melakukan penawaran, pendaftaran seleksi, penetapan dan pemanggilan peserta i. Melakukan penyelenggaraan pelatihan sesuai standar
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
j. Melakukan evaluasi peserta k. Memberikan sertifikat bagi peserta yang telah memenuhi syarat kelulusan l. Melakukan evaluasi pelatihan m. Membuat laporan pelatihan 2. Persyaratan administratif / teknis bagi Pengguna: A. Persyaratan Mengikuti Pelatihan 1) Melakukan registrasi daring (online) untuk mengikuti pelatihan 2) Mengisi dan mengirimkan lembar konfirmasi pendaftaran peserta pelatihan 3) Memenuhi persyaratan kualifikasi peserta pelatihan 4) Membayar biaya pelatihan paling lambat pada hari pertama pelatihan 5) Mengikuti pelatihan sesuai tatatertib pelatihan B. Kulaifikasi Peserta Pelatihan 1) Pendidikan minimal D-III Eksakta 2) Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter yang dilengkapi dengan hasil Laboratorium 3) Mengisi formulir pendaftaran peserta dan membayar biaya pelatihan 3.
Prosedur
Prosedur
pelatihan mengacu pada prosedur
pelatihan yang telah
terdokumentasi pada SMM berjumlah 22 prosedur atau SMK3 yang berjumlah 23 prosedur. 4.
Waktu Pelayanan
1. Pendaftaran secara daring (online) sepanjang tahun 2. Konsultasi pedaftaran bisa melalui telpon atau email sepanjang tahun 3. Konfirmasi peserta disampaikan melalui fax atau email 1 bulan sebelum pelatihan 4. Kepastian dari peserta 10 hari sebelum pelatihan 5. Pemanggilan peserta disampaikan melalui fax atau email 5 hari sebelum pelatihan 6. Pembayaran melalui transfer Bank setelah menerima Invoice dan Kode Billing yang disampaikan melalui email 5 hari sebelum pelatihan, dengan masa berlaku 7 hari 7. Penyelenggaraan pelatihan selama 12 hari kerja
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.
Biaya / Tarif
PPR Industri Tk.1, Tk.2 dan Medik Tk.1 selama 12 hari kerja dengan biaya Rp. 9.200.000,-
6.
Produk
Personel yang mempunyai kompetensi sebagai Petugass Proteksi Radiasi pada pemanfaatan radiasi pada bidang industri dan medik sesuai ketentuan yang berlaku
7.
Pengelolaan Pengaduan
1. Pengaduan masyarakat terkait pelayanan Pusdiklat mengikuti prosedur Keterbukaan Informasi Publik BATAN 2. Pengaduan/keluhan/masukan
yang
berkaitan
dengan
pelayanan
penyelenggaraan pelatihan layanan publik dilakukan melalui
keluhan
pelanggan harian, evaluasi pengajar, pembimbing dan asisten, evaluasi pelatihan baik secara kuisioner maupun lisan 3. Pengaduan, saran dan masukan dibahas dalam kaji ulang manajemen 4. Kepala Pusdiklat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan. 5. Kepala Bidang beserta staf menindaklanjuti pengaduan keluhan/masukan.
Jakarta, 11 Januari 2016 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Dr. Ir. Sudi Ariyanto, M.Eng. NIP. 19630915 198603 1 003
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
8.
Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas
a. Ruang kelas ber AC dan dilengkapi wifi b. Alat Bantu Pengajaran berbasis Komputer LCD dan audio visuaal c. Kelengkapan Kelas d. Kelengkapan peserta e. Laboratorium untuk praktikum f.
Ruang makan
g. Ruangan penunjang : Musholla, toilet 9.
Kompetensi Pelaksana
1. SDM yang memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi kebutuhan Diklat Teknis melalui analisis kebutuhan diklat 2. SDM Mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program Diklat Teknis 3. Pengajar Pelatihan sesuai spesialisasinya dan berkompeten 4. Pelaksana pelathan yang kompeten
10.
Pengawasan Internal
1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dan Manajemen Pusdiklat 2. Dilakukan pemantauan dan monitoring 3. Dilakukan evalusi terhadap peserta dan penyelenggaraan pelatihan 4. Dilakukan Audit internal Sistem Manajeman Mutu 5. Dilakukan Audit ekternal SMM 6. Monev yang dilakukan Tim SPIP
11.
Berdasar Struktur Pusdiklat Batan
Jumlah Pelaksana
1. Kepala Pusdiklat : 1 2. Bagian tata Usaha : 29 3. Bidang Perencanaan : 15 4. Bidang Penyelenggaraan : 18 5. Bidang Evaluasi : 13 6. Widyaiswara : 6 Dalam kegiatan pelatihan 1. Petugas Pelaksana Pelatihan : 7 2. Pengajar, Pembimbing dan Asisten Sesuai kurikulum 12.
Jaminan Pelayanan
1. Pelatihan diselenggarakan dengan menerapkan sistem manajemen mutu pada
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
setiap langkahnya. 2. Materi pelatihan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Pengajar pelatihan sesuai bidang spesialisasinya dan kompeten 4. Semua pelatihan terjadwal dipastikan diselenggarakan 13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Pusdiklat menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
14.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan kali dalam satu tahun. 2. Laporan kegiatan oleh Penanggungjawab/ Narasumber yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung. 3. Angket penilaian pengajar yang disebarkan kepada seluruh peserta dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung. 4. Angket penilaian penyelenggaraan pelatihan yang disebarkan kepada seluruh peserta dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung 5. Respon kepuasan layanan seketika
