STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PENGADILAN NEGERI HAM, PHI, PERIKANAN DAN NIAGA MEDAN

STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PENGADILAN NEGERI HAM, PHI, PERIKANAN DAN NIAGA MEDAN MEDAN 2011

DAFTAR ISI BAB I

PERDATA A. PERDATA UMUM ..........................................................................................................

1

B. PERDATA KHUSUS 1.

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PKPU ..................................

10

2.

HAKI ..........................................................................................................................

16

3.

ARBITRASE..............................................................................................................

32

4.

KPPU .........................................................................................................................

39

5.

BPSK ..........................................................................................................................

43

6.

PHI .............................................................................................................................

47

7.

PARPOL.....................................................................................................................

53

BAB II PIDANA A. PIDANA UMUM...............................................................................................................

59

B. PIDANA KHUSUS 1. TIPIKOR ....................................................................................................................

65

2. PENGADILAN HAM...............................................................................................

69

3. PENGADILAN PERIKANAN ..............................................................................

71

4. PENGADILAN ANAK ...........................................................................................

76

5. PERLINDUNGAN ANAK .....................................................................................

81

6. KDRT .........................................................................................................................

87

7. LINGKUNGAN HIDUP .........................................................................................

93

8. KEHUTANAN .........................................................................................................

98

9. TINDAK PIDANA PERS ....................................................................................... 102 10. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ........................................................... 104 11. NARKOBA................................................................................................................. 122 12. TINDAK PIDANA TERORISME ........................................................................ 126 13. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ................................................ 130 14. TINDAK PIDANA HAKI ....................................................................................... 136 BAB III KEPANITERAAN HUKUM ................................................................................................ 145 BAB IV ADMINISTRASI UMUM A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS .................................................................................... 147 B. TUGAS SUB BAG. UMUM ............................................................................................ 147 C.

TUGAS SUB BAG. KEUANGAN .................................................................................. 152

D. TUGAS SUB BAG. KEPEGAWAIAN .......................................................................... 155 BAB V PENGAWASAN MELEKAT ............................................................................................... 161 BAB VI KENYAMANAN/KEAMANAN/KESELAMATAN ...................................................... 174

BAB I PERDATA A. PERDATA UMUM 1. Penyelesaian Pekara :

Jangka Waktu

-

Pendaftaran gugatan dan Permohonan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut.

1 hari kerja

-

Registrasi perkara perdata gugatan diselesaikan pada hari itu juga.

permohonan

1 hari kerja

-

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

1 hari kerja

-

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja

2 hari Kerja

-

Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga.

1 hari kerja

-

Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri

7 hari kerja

-

Setelah para pihak hadir pada sidang yang pertama Majelis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk Mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008.

-

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata.

1 hari kerja

-

Pemeriksaan perkara (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik/Pembuktian, Kesimpulan, Putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan.

5 bulan, tenggang waktu mediasi tidak dihitung

-

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada

1 hari kerja

Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 1 dari 172

Kasir Perdata pada hari itu juga -

Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani/ putusan sudah nett

-

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir.

1 hari kerja

-

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.

1 hari kerja

-

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan Pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan akhir diucapkan.

14 hari kerja

2. Proses Banding :

Jangka Waktu

-

Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu: 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.

14 hari kalender

-

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding.

2 hari kerja

-

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan.

14 hari kerja

-

Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama : 14 hari kerja.

14 hari kerja

-

Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali).

30 hari kerja

-

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga.

1 hari kerja

-

Apabila ada memori banding yang diterima oleh

3 hari kerja


Halaman 2 dari 172

Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaas pemberitahuan. -

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

Menggunakan PIN untuk pengamanan

-

Dalam setiap putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy.


-

Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

2 hari kerja

3. Proses Kasasi :

Jangka Waktu

-

Pemeriksaaan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak.

14 hari kalender

-

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima.

2 hari kerja

-

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan.

14 hari kerja

-

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dalam waktu : 2 hari kerja setelah memori diterima.

2 hari kerja

-

Kontra memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam waktu: 14 hari, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi.

14 hari kerja

-

Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 65 hari sejak pernyataan kasasi diterima.

65 hari kalender

Catatan: Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung R.I tenggat waktu 30 hari, akan tetapi setelah melihat perhitungan penyampaian memori dan kontra memori membutuhkan waktu yang lebih, untuk itu tenggat waktu 30 hari tidak cukup. -

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas


Menggunakan PIN untuk pengamanan Halaman 3 dari 172

dinyatakan tidak lengkap. -

Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.


-

Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima

2 hari kerja

4. Proses Peninjauan Kembali :

Jangka Waktu

-

Penerimaan permohonan dan pencataan dalam register Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari.

2 hari kerja

-

Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu : 180 hari setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali.

180 hari kalender

-

Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima.

2 hari kerja

-

Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali.

30 hari kalender

-

Dalam waktu paling lama : 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.

30 hari kalender

-

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.


-

Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.


-

Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

2 hari kerja

5. Delegasi :

Jangka Waktu

-

Permintaan pemberitahuan ke Pengadilan lain/delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja.

Negeri

1 hari kerja

-

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

3 hari kerja


Halaman 4 dari 172

dijalankan, setelah permintaan bantuan diterima, paling lama : 3 hari kerja.

tersebut

-

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja.

-

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaasrelaas/hasil pekerjaannya.

-

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi Tim Delegasi dibentuk untuk melaksanakan panggilan delegasi dari Pengadilan secara periodik Negeri pemohon.

6. Sita dan Eksekusi :

2 hari kerja

Jangka Waktu

I. Sita Jaminan : -

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim pada hari itu juga.

1 hari kerja

-

Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu juga setelah pemohon membayar panjar biaya perkara/Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan mencatatnya ke dalam buku register penyitaan.

1 hari kerja

-

Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama : 3 hari setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan perdata/bagian eksekusi.

3 hari kerja

-

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi perdata paling lama : 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan.

1 hari kerja

II. Aanmaning : -

Surat masuk permohonan aanmaning, di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon aanmaning itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk Standar Operating Procedures PN Medan

1 hari kerja

14 hari kalender Halaman 5 dari 172

dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak. -

Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi.

1 hari kerja

-

Kepaniteraan Perdata/ bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling lama : 2 hari setelah pemohon membayar SKUM.

2 hari kerja

-

Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi ke KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga).

1 hari kerja

-

Panitera menunjuk jurusita untuk pemanggilan pada hari itu juga.

melakukan

1 hari kerja

-

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalam wilayah Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

7 hari kerja 14 hari kerja

-

Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.

3 hari kerja

-

Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran.

1 hari kerja

III. Sita Eksekusi dan Pengangkatan Sita: -

-

Surat masuk permohonan sita eksekusi dan pengangkatan sita eksekusi di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon sita eksekusi dan pengangkatan sita itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak. Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi paling Standar Operating Procedures PN Medan

1 hari kerja

14 hari kalender

1 hari kerja

Halaman 6 dari 172

lama 1 hari setelah menerima disposisi. -

Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan sita eksekusi.

2 hari kerja

-

KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.

1 hari kerja

-

Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi.

3 hari kerja

-

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi.

1 hari kerja

IV. Eksekusi Riil / Pengosongan : -

Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon eksekusi riil/ pengosongan itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.

1 hari kerja

14 hari kalender

-

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.

2 hari kerja

-

Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.

1 hari kerja

-

KPN / Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.

1 hari kerja

-

Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.

-

Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi.

3 hari kerja

-

Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah

3 hari kerja


Halaman 7 dari 172

ditetapkan. -

Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada kepada bagian perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi.

1 hari kerja

V. Eksekusi Lelang : -

Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon eksekusi lelang itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.

-

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi KPN/Pansek.

-

Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang.

2 hari kerja

-

KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.

1 hari kerja

-

Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditandatangani.

2 hari kerja

Catatan :

1 hari kerja

Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara. VI. Laporan Perdata (untuk Kepaniteraan Hukum).

diserahkan

kepada

-

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya.

Pada tanggal 3 tiap bulannya

-

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4 bulannya.

Pada tanggal 3 tiap 4 bulannya

-

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Paniera Muda Hukum paling lambat


Pada tanggal 3 tiap 6 bulannya Halaman 8 dari 172

pada tanggal 3 tiap 6 bulannya. -

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Paniera Muda Hukum paling lambat Pada tanggal 3 Januari pada tanggal 3 Januari Tahun berikutnya. Tahun berikutnya


Halaman 9 dari 172

B. PERDATA KHUSUS 1. PERMOHONAN

PERNYATAAN

PAILIT

DAN

PENUNDAAN

KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG (PKPU) 1. URAIAN

Jangka Waktu

-

Pendaftaran permohonan kepailitan, pencabutan putusan pailit, rehabilitasi dilakukan setelah biaya perkara dibayar sesuai dengan apa yang ditaksir oleh Meja Pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk setelah Meja Pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut;

1 hari kerja

-

Registrasi perkara perdata permohonan, diselesaikan 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelisnya/Hakim, diselesaikan 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu 2 hari kerja;

2 hari kerja

-

Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, ditetapkan 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Untuk sah dan patutnya pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, sebelum hari sidang yang ditetapkan;

7 hari kerja

-

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata;

1 hari kerja

-

Pemeriksaan perkara (Permohonan, Jawaban, Pembuktian, Kesimpulan, Putusan), diselesaikan paling lama 60 hari kerja sesuai court calender;

60 hari kerja

-

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdata 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Pada saat Putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir 1 hari kerja;

1 hari kerja


Halaman 10 dari 172

-

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan 7 hari kerja;

7 hari kerja

-

Salinan putusan yang memuat pernyataan pailit harus disampaikan kepada Hakim Pengawas, Kurator, setelah putusan 3 hari kerja;

3 hari kerja

-

Hakim Pengawas menetapkan media pengumuman putusan pernyataan pailit, rapat kreditur pertama, batas penyampaian pengajuan tagihan ke Kurator dalam 2 (dua) Koran harian dan berita Negara 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Usul penggantian atau penambahan Kurator diserahkan kepada Majelis Hakim (Pasal 71) 1 hari kerja

1 hari kerja

-

Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa usul tersebut dengan memanggil Kurator, pemohon dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim dapat memutuskan penggantian atau penambahan kurator selama 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan;

2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan

-

Hakim Pengawas harus menyerahkan perselisihan tagihan yang tidak dapat didamaikan (Renvoi Procedure) kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Niaga setelah rapat kreditur deadlock tentang tagihan tersebut dengan memerintahkan pihak-pihak menghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim segera memutus perkara perselisihan tagihan (Renvoi Procedure) tersebut selama 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan;

2 – 3 kali sidang dalam waktu sebulan

-

Hakim Pengawas menyerahkan Akta Perdamaian yang disepakati untuk dihomologasi atau ditolak oleh Majelis Hakim setelah rapat kreditur memutuskan perdamaian tercapai dengan menetapkan hari sidang untuk itu serta memerintahkan para pihak, Kurator dan Hakim Pengawas menghadiri sidang paling lama 14 hari setelah rapat kreditur tersebut dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim harus memutuskan untuk mengesahkan atau menolak perdamaian tersebut dalam waktu 7 hari kerja;

7 hari kerja

-

Dalam hal Daftar Pembagian telah dibuat, maka Hakim Pengawas memerintahkan kurator mengumumkan Daftar Pembagian tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian untuk

1 hari kerja


Halaman 11 dari 172

memberi kesempatan kepada kreditur atau debitur mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditur dalam waktu 1 hari kerja; -

Dalam hal diajukan keberatan atas Daftar Pembagian tersebut, maka Hakim Pengawas menetapkan hari sidang untuk itu dengan memerintahkan pelawan dan kurator menghadap di sidang tersebut 7 hari setelah batas waktu pengumuman berakhir dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim menetapkan dan mengumumkan permohonan rehabilitasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk selama 60 hari setelah permohonan rehabilitasi didaftarkan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Hakim Pengawas dapat mengajukan usul pencabutan putusan pernyataan pailit kepada Majelis Hakim;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk usul pencabutan putusan kepailitan tersebut dengan memanggil atau mendengar debitur dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Majelis Hakim memutus usul pencabutan putusan pernyataan pailit tersebut untuk mendengar panitia kreditur sementara dan setelah memanggil secara sah atau mendengar debitor dalam waktu 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan;

2 – 3 kali sidang dalam waktu sebulan

2. Proses Kasasi

Jangka Waktu

-

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 8 hari setelah putusan kepailitan, renvoi procedure, pengesahan atau penolakan perdamaian diucapkan dengan disertai Memori Kasasi dalam waktu 8 hari kerja;

8 hari kerja

-

Pendaftaran permohonan Kasasi dilakukan membayar biaya kasasi dalam waktu 1 hari kerja;

setelah

1 hari kerja

-

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah permohonan didaftarkan dalam waktu 2 hari kerja;

2 hari kerja

-

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah permohonan kasasi didaftar dalam waktu 7 hari kerja;

7 hari kerja

-

Kontra Memori Kasasi harus dikirimkan kepada Pemohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja;

2 hari kerja


Halaman 12 dari 172

-

Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 hari sejak pernyataan kasasi diterima dalam waktu 14 hari kerja;

14 hari kerja

-

Permohonan Kasasi harus diputus oleh Mahkamah Agung setelah berkas diterima dalam waktu 60 hari kerja;

60 hari kerja

-

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap;


-

Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;

-

Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari kerja setelah putusan diterima;

Menggunakan PIN untuk pengamanan 2 hari kerja

3. Proses Peninjauan Kembali

Jangka Waktu

-

Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru (novum) dan 30 hari kerja setelah inkracht apabila didasarkan pada adanya kekeliruan dalam putusan hakim;

180 hari kerja

-

Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama 2 hari kerja setelah permohonan Peninjauan Kembali didaftar;

2 hari kerja

-

Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah permohonan Peninjauan Kembali didaftar dalam waktu 7 hari kerja;

7 hari kerja

-

Dalam waktu paling lama 30 hari setelah didaftar permohonan Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung;

30 hari kerja

-

Putusan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 60 hari kerja;

60 hari kerja

-

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap;

-

Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;

-

Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima;


30 hari kerja

2 hari

Halaman 13 dari 172

4. Pendaftaran Permohonan PKPU A. Permohonan PKPU yang diajukan Debitor -

Pembayaran panjar/biaya setelah dilakukan permohonan PKPU berkas sesuai check list, kemudian dilakukan pendaftaran permohonan tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran permohonan tersebut, kemudian untuk ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dan menyerahkan berrkas kepada Majelis Hakim dalam waktu 1 hari kerja;

-

Penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak Pemohon dilakukan pada saat pendaftaran;

-

Putusan permohonan oleh Debitor tersebut untuk mengabulkan PKPU sementara harus sudah diucapkan dalam tenggang waktu 3 hari sejak permohonan PKPU didaftar (Pasal 225);

1 hari kerja

3 hari kerja

B. Permohonan PKPU yang diajukan Kreditur -

Pembayaran biaya perkara dilakukan di Bank yang ditunjuk setelah dicek kelengkapan berkas sesuai check list dan Registrasi Perkara Permohonan PKPU dilakukan setelah bukti pembayaran diserahkan kepada Panitera Muda Perdata dalam waktu 1 hari kerja;

-

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Hakim dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim;

-

Penetapan Hari Sidang oleh Majelis dilakukan dalam waktu 1 hari kerja;

Hakim/Hakim

1 hari kerja

-

Pemanggilan oleh Jurusita dilakukan 7 hari sebelum sidang yang ditetapkan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Pemeriksaan Perkara PKPU penundaan sidang 1 hari;

-

Permohonan PKPU harus diputus oleh Majelis Hakim untuk menetapkan PKPU sementara dalam kurun waktu 20 hari sejak didaftar;

20 hari kerja

-

Putusan PKPU sementara harus sudah disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengurus setelah putusan diucapkan dalam waktu 1 hari kerja;

1 hari kerja

-

Pengadilan melalui pengurus harus memanggil debitor dan kreditur yang dikenal untuk menghadap sidang yang diselenggarakan pada saat PKPU sementara berakhir;

(jawab-jinawab)


1 hari kerja

dengan

Halaman 14 dari 172

-

Pada hari sidang yang diselenggarakan pada waktu berakhirnya PKPU sementara, Majelis Hakim harus memutuskan PKPU sementara, Majelis Hakim harus memutuskan pemberian PKPU tetap paling lama 270 hari atas persetujuan para kreditur (konkuren) atau debitur dinyatakan pailit karena PKPU tetap ditolak dan pada saat persidangan tersebut harus didengar Hakim Pengawas, pengurus Debitur maupun Krediturnya (kuasanya);

Pada hari itu juga

-

Usul penggantian Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004 diserahkan oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim dalam waktu 2 hari kerja;

2 hari kerja

-

Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang atas usul penggantian Pengurus setelah adanya usul dari Hakim Pengawas, atau kreditur atau Pengurus atau Pengurus yang lain;

1 hari kerja

-

Setiap waktu Majelis Hakim dapat memutuskan usul penggantian pengurus, setelah mendengar pengurus yang bersangkutan dan mengganti dengan pengurus lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004;

14 hari kerja

-

Rencana perdamaian yang telah disepakati menjadi perjanjian perdamaian harus diajukan tertulis oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim untuk disahkan atau ditolak setelah rapat kreditor memutuskan perdamaian yang disepakati;

2 hari kerja

-

Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memutuskan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

2 hari kerja

-

Majelis Hakim memutuskan mengesahkan perdamaian atau menolak dengan menyatakan debitur pailit pada sidang yang ditetapkan;

14 hari kerja

-

Kasasi dan Peninjauan Kembali secara mutatis dan mutandis mengikuti ketentuan kepailitan;


Halaman 15 dari 172

2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) A. TEKNIS ADMINISTRASI Penerimaan Gugatan URAIAN a. Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama 1) Penggugat atau advokat menyerahkan gugatan kepada Panitera Muda perdata/Niaga dengan kelengkapan formal sekurang-kurangnya : a. Surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. b. Surat Kuasa khusus. c. Kartu Anggota Advokat

WAKTU

2) Penggugat diwajibkan untuk menyertakan. a. Bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang dianggap merugikan Penggugat. b. Alas hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen HKI). 3) Petugas pada meja pertama mencatat dokumen gugatan HKI yang dilampirkan oleh Penggugat pada lembar dokumentasi daftar dokumen yang diserahkan Penggugat. 4) Panitera mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada Penggugat, dengan dijelaskan supaya melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam formulir kelengkapan berkas perkara. 5) Dalam hal berkas perkara telah lengkap, petugas penerimaan berkas membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap tiga, (sesuai formulir yang ditentukan ). a. Lembar pertama untuk Penggugat. b. Lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas perkara. c. Lembar ketika untuk arsip. Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam SKUM oleh Panitera Muda perdata sebagai petugas meja pertama 6) Besarnya biaya perkara ditetapkan berdasarkan surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan. 7) Biaya perkara HKI dibayar sekaligus kepada Kasir yang merupakan bagian dari Panitera Muda Perdata/Niaga. 8) Kasir setelah menerima pembayaran menanda tangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dan sekaligus mencantumkan nomor baik pada SKUM maupun pada lembar pertama surat gugatan. 9) Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tata urutan penerimaan biaya perkara pada buku Jurnal. 10)Setelah Penggugat memenuhi kewajiban pembayaran maka berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUM dan tanda terima pendaftaran diteruskan pada petugas Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 16 dari 172

register untuk didaftar. 11)Petugas register mencatat data serta mendaftar perkara sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM/lembar pertama surat gugatan pada register Induk Perkara HKI sesuai dengan urutan pencatatan yang ada. Setelah perkara didaftar, petugas register member tanda terima pendaftaran kepada Penggugat atau Advokat. Formulir Tanda Terima Gugatan diberikan sesuai dengan jenis gugatan yang diajukan. b. Pendaftaran Kasasi. 1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara HKI, adalah dengan mengajukan kasasi. 2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara HKI pada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlaku pada pendaftaran permohonan Kasasi. 3) Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh Pemohon ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. 4) Setelah Pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, Pemohon Kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan. 5) Petugas Register pada meja kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk perkara HKI. 6) Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera dan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara. 7) Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum HKI pada meja kedua untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register permohonan Kasasi HKI. 8) Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepada petugas meja kedua selambat-lambatnya: a. 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Kasasi didaftarkan untuk perkara Hak Paten dan Merek. b. 14 (empat) belas hari kalender setelah permohonan Kasasi didaftarkan untuk perkara Hak Cipta dan 14 (empat belas) hari kerja untuk desain industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 9) Petugas pada meja kedua wajib memberikan tanda terima memori kasasi dan mengirimkan permohonan serta memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi dalam jangka waktu : a. 2(dua) hari kerja setelah penyerahan memori Kasasi, untuk perkara paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu. b. 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan Memori kasasi untuk perkara hak Cipta. 10)Dalam hal Termohon kasasi mengajukan kontra memori Standar Operating Procedures PN Medan

7 hari 14 hari kalender 14 hari kerja

2 hari kerja 7 hari kalender

Halaman 17 dari 172

kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas pada meja kedua dalam jangka waktu : a. Paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara paten, Merek, Desain industri, dan Desain tata letak sirkuit Terpadu. b. Paling lambat 14 (empat belas) kalender setelah tanggal termohon Kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara hak Cipta. 11)Petugas meja kedua harus mempersiapkan salinan kontra memori kasasi dan menyerahkan kepada Panitera, agar panitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepada pemohon Kasasi dalam waktu: 2(dua) hari kerja setelah dokumen tersebut diserahkan oleh termohon: a. Kasasi, untuk perkara Paten, merek, Desain Industri, dan Desain tata letak sirkuit terpadu. b. 7(tujuh) hari kalender setelah dokumen tersebut diserahkan oleh termohon Kasasi, untuk perkara hak cipta. c.

7 hari kerja

14 hari kalender

7 hari kalender

Pemberkasan perkara Kasasi. 1) Petugas pada meja kedua memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut kedalam berkas A dan berkas B. 2) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkara pada pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsip Pengadilan Niaga. Berkas A berisi : a. Surat Gugatan b. Penetapan Penunjukan majelis Hakim. c. Penetapan hari Sidang. d. Panggilan-panggilan. e. Berita Acara Sidang (Jawaban/Tanggapan dan buktibukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara). f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang berpekara. g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi. h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada). i. Berita acara Sita jaminan/Penyegelan (bila ada). j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak ( bila ada). k. Surat-surat bukti Pemohon. l. Surat-surat bukti Termohon. m. Surat-surat lainnya. n. Salinan putusan. 3) Berkas B memuat permohonan kasasi, memori, kontra memori dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagai arsip mahkamah Agung. Berkas B berisi : a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga kepada kedua belah pihak; Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 18 dari 172

b. Akta Permohonan Kasasi. c. Surat Kuasa khusus dari pemohon kasasi. d. Memori kasasi dan atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. e. Tanda terima Memori Kasasi. f. Berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon. g. Salinan putusan pengadilan Niaga. 4) Petugas pada meja kedua menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada mahkamah Agung melalui panitera mahkamah Agung paling lambat : a. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi, untuk perkara paten, merek, Desain industri, dan Desain Tata letak Sirkuit terpadu. b. 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi ( untuk perkara hak cipta). d. Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali 1) Undang-undang HKI tidak mengatur upaya hukum permohonan peninjauan kembali, namun berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI upaya hukum permohonan peninjauan kembali diperkenankan berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali perkara HKI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 3) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. 4) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut : o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah bukti baru ditemukan, apabila permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan bahwa setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada para pihak, apabila permohonan peninjauan kembali Standar Operating Procedures PN Medan

7 hari kerja

14 hari kalender

180 hari

180 hari

Halaman 19 dari 172

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (a,c,d,e,f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004. 5) Besarnya biaya Peninjauan Kembali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. 6) Setelah permohonan peninjauan kembali menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, Pemohon Peninjauan Kembali diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan. 7) Petugas Register pada meja Kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan pada register Induk HKI. 8) Petugas register akan menyiapkan akta permohonan peninjauan kembali untuk ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Peninjauan Kembali dan dilampirkan pada berkas perkara. (sesuai formulir yang ditentukan). 9) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas upaya hukum pada Meja Kedua untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register peninjauan kembali. 10)Petugas Meja Kedua wajib memberikan tanda terima permohonan dan memori PK kepada Pemohon dan selanjutnya mengirimkan permohonan dan memori PK kepada Termohon PK dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan. (sesuai formulir yang ditentukan). 11)Tenggang waktu mengajukan kontra memori PK adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori PK. 12)Berkas perkara permohonan PK dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori PK atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori PK.

2 hari

30 hari 7 hari 30 hari

e. Pemberkasan Peninjauan kembali Petugas pada Meja Kedua memeriksa kelengkapan berkas menyusun dan memastikan kelengkapan berkas Peninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam berkas A dan berkas B. 1) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkara pada Pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga Berkas A berisi : a. Surat Permohonan; b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 20 dari 172

c. Penetapan Hari Sidang; d. Panggilan-panggilan; e. Berita Acara Sidang (Jawaban/ Tanggapan dan bukti-bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara ); f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak; g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi; h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada); i. Berita Acara Sita Jaminan / Penyegelan (bila ada); j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (bila ada); k. Surat-surat bukti Pemohon; l. Surat-surat Bukti Termohon; m. Surat-surat lainnya; n. Salinan Putusan. 2) Berkas B berisi : a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon dan Termohon atau Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga (bila permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan atas Putusan Pengadilan Niaga); b. Akta permohonan peninjauan kembali; c. Surat permohonan peninjauan kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti; d. Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali; e. Surat Kuasa Khusus; f. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan; g. Jawaban / kontra permohonan peninjauan kembali; h. Salinan Putusan Pengadilan Niaga; i. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung; j. Tanda bukti setoran biaya dari Bank; k. Surat-surat lainnya; 2.

Register Perkara a. Perkara HKI 1) Untuk mencatat dan mengelola data mengenai perkara HKI, diadakan suatu pencatatan yang teratur dan sistematis dalam suatu register perkara HKI yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut. 2) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam Buku Jurnal Keuangan masing-masing dan tidak boleh ditunda-tunda; 3) Pemberian nomor register bagi perkara HKI dilakukan dengan aturan sebagai berikut : Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 21 dari 172

(…./HKI/Merek (jenis perkara HKI)/20…/PN. Niaga….) 4) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkan urutan nomor dalam Buku Jurnal. b. Jenis Register Perkara HKI pada Pengadilan Niaga 1) Register Induk Perkara HKI; Register tersebut adalah register utama yang memuat segala keterangan mengenai setiap gugatan perkara HKI yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Register-register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak Tata Cara Pengisian Register Perkara. 1. Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatat dalam buku Register Induk; 2. Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara harus dilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam; 3. Pencatatan data pada Buku Register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan). 4. Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya, untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi ditempel kertas ke bawah. 5. Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasi serta PK, selain dicatat dalam Buku Register Induk juga harus dicatat dalam buku register kasasi dan PK. 6. Penutupan Register setiap akhir bulan ditandatangani oleh Petugas Register dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut : - Sisa bulan lalu …………… perkara - Masuk bulan ini ………..… perkara - Putus bulan ini ………... perkara - Sisa bulan ini ………….perkara Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor satu, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun dalam perkara HKI yang sedang berjalan. 7. Penutupan Register setiap akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, dengan perincian sebagai berikut : - Sisa tahun lalu……………..perkara Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 22 dari 172

- Masuk tahun ini ………….. perkara - Putus tahun ini ………... perkara - Sisa tahun ini ………... perkara 8. Register permohonan kasasi, register peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi : - Sisa tahun lalu ……….. perkara - Masuk tahun ini …………..perkara - Putus tahun ini ……….. perkara - Sisa tahun ini …………perkara - Sisa akhir …………………perkara - Sudah dikirim …………..…perkara - Belum dikirim ………… perkara 9. Pembetulan pencatatan pada buku Register tidak diperbolehkan menggunakan Tip Ex, melainkan harus direnvoi dan ditanda tangani oleh petugas yang bersangkutan. 3. Buku Keuangan Perkara a. Keuangan Perkara pada Pengadilan Niaga diselenggarakan secara tersendiri oleh bendahara kepaniteran niaga yang merupakan bagian dari Meja pertama. b. Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan, Permohonan Penetapan sementara, Kasasi dan PK) diterima oleh Pemegang Kas. c. Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada Kas Negara seminggu sekali. d. Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalam Buku Induk dan Jurnal Keuangan perkara niaga menurut jenis-jenisnya. e. Buku Keuangan HKI pada Pengadilan Niaga terdiri dari : 1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI; 2. Buku Jurnal Keuangan Perkara HKI; 3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Kasasi Perkara HKI; 4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali Perkara HKI; 5. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan; f. Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : 1. Pada halaman awal Buku Jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari Buku Jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Niaga; 2. Tiap Lembar buku Jurnal diberikan nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan , sedang halaman lainnya diparaf. 3. Pencatatan Buku Jurnal untuk setiap nomor Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 23 dari 172

perkara menggunakan 1 (satu) halaman dua muka. 4. Pencatatan Buku Jurnal dimulai pada sat perkara diterima, ditutup pada saat 5. perkara putus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan. 6. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi dikeluarkan pada saat/ setelah diterimanya panjar biaya perkara. 7. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus. 8. Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup Hak-Hak Kepaniteraan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Semua pengeluaran uang yang merupakan HakHak Kepaniteraan adalah merupakan pendapatan Negara, setiap minggu sekali Pemegang Kas harus menyetor kepada bendaharawan Penerima untuk disetorkan ke kas Negara. 10. Jenis pengeluaran pada Buku Jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom Buku Induk Keuangan Perkara. 11. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam Buku Jurnal harus dipindahkan ke dalam Buku Kas Bantu yang pencatatannya dibuat tindasan rangkap dua. 12. Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari Buku Kas Bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam Buku Induk dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada Panitera. 13. Untuk perkara yang diajukan Kasasi dan PK pada kolom keterangan Buku Jurnal Tingkat Pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi dan PK, nomor halaman serta tahun perkara tersebut dicatat. g. Buku Induk terbagi pada dua jenis yaitu : 1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI. 2. Buku Induk Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan. h. Tata cara pembuatan dan Pencatatan pada Buku Induk : 1. Buku Induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan. 2. Buku Induk dikelola oleh Panitera atau staf Panitera yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga. 3. Pencatatan Data pada Buku Induk harus sama Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 24 dari 172

dengan data yang ada pada Buku Jurnal. 4. Penutupan Buku Induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga. 5. Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat Ketua Pengadilan Negeri / Niaga dapat memerintahkan Panitera untuk menutup Buku Induk Keuangan (pemeriksaan mendadak oleh Ketua Pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali). 6. Pada penutupan Buku Induk Keuangan, harus dijelaskan keadaan uang menurut Buku Kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau disimpan di Bank, serta uraian secara terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas. 7. Apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah uang antara Buku Kas dan uang kas sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisih uang tersebut harus merupakan selisih lebih dan tidak boleh terdapat selisih kurang. i. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga sebelum menandatangani Buku Induk Keuangan, harus meneliti kebenaran keadan uang menurut Buku Kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank. j. Buku Jurnal dan Buku Induk harus diganti tiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. k. Pemegang Kas membuat laporan keuangan perkara niaga setiap bulannya. Laporan Perkara Pengadilan Negeri / Niaga berkewajiban membuat laporan tentang keadan perkara yang meliputi : a. Laporan Keadan Perkara HKI. b. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan Kasasi. c. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan PK. d. Tanggal Pembuatan Laporan adalah tanggal akhir bulan. 4. Kearsipan a. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh Panitera Pengganti segera dikirimkan ke Petugas Meja Ketiga dalam rangka persiapan pengiriman salinan putusan kepada para pihak atau untuk diarsipkan. b. Salinan putusan ditandatangani oleh Panitera. c. Salinan putusan perkara HKI harus sudah dikirimkan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan. Standar Operating Procedures PN Medan

3 bulan sekali

14 hari

Halaman 25 dari 172

d. Setelah salinan putusan dikirim ke para pihak, maka petugas meja ketiga menyimpan berkas perkara untuk diarsipkan. e. Pembenahan dan Penataan Berkas Perkara dan arsip Berkas Perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni : 1). Tahap Pertama a. Pendataan semua berkas perkara dengan memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara. b. Berkas yang masih berjalan disusun secara vertikal/ horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. c. Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam sampul/ box dengan diberikan catatan : 1) Nomor urut box; 2) Tahun Perkara; 3) Jenis Perkara; 4) Nomor urut perkara; 2). Tahap Kedua Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh Panitera Muda Hukum, dengan cara : a. Membuat daftar isi yang ditempel dalam box. b. Arsip yang telah disusun menurut jenis perkara, dipisahkan menurut klarifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri. c. Penyimpanan box arsip berkas perkara dalam rak (lemari). d. Membuat daftar isi rak (D.I.R) dan daftar isi lemari (D.I.L). 3). Tahap Ketiga Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan oleh Panitera Muda Hukum, dengan cara : a. Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus. b. Menyimpan Arsip berkas pertama yang telah dimasukkan ke dalam box / sampul untuk disimpan dalam rak / lemari. 4). Pengadilan juga dapat meyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetic, disket, atau media lainnya. B. TEKNIS PERADILAN 1. Pemanggilan a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. b. Permintaan pemanggilan delegasi dibuat Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Panitera. Standar Operating Procedures PN Medan

7 hari

Halaman 26 dari 172

2. Penunjukkan Majelis Hakim a. Setelah perkara didaftarkan pada register, selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja dan untuk Hak Cipta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pendaftaran Petugas Register harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Muda Perdata. b. Panitera Pengganti membuat serta melampirkan formulir jangka waktu penyelesaian perkara (matrik) pada berkas tersebut yang berfungsi sebagai kalender persidangan perkara. (sesuai formulir yang ditentukan). c. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian menyerahkan kepada Panitera yang akan menunjuk Panitera Pengganti. d. Setelah Majelis Hakim menerima dan mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

2 hari kerja 2 hari kalender

3 hari

3. Pemeriksaan di Persidangan a. Pada hari sidang pertama Majelis Hakim memeriksa syarat formal gugatan. b. Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian tanpa menggunakan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 2 tahun 2003. c. Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa. 4. Putusan a. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali perkara Paten 180 (seratus delapan puluh) hari. b. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalam hal terjadi perbedan pendapat, pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya.

90 hari 30 hari 180 hari

5. Hal-Hal Khusus a. Desain Industri. 1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan. 2. Desain yang dilindungi adalah desain industri Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 27 dari 172

yang baru. 3. Desain industri dianggap baru, apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 4. Foto copy sertifikat yang diajukan sebagai bukti di persidangan harus sesuai dengan asli termasuk warna aslinya. b. Merek. 1) Penghapusan a). Gugatan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek, Dirjen HKI dan pihak ketiga. b). Gugatan penghapusan merek dapat diajukan dengan alasan : (1).Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang. (2).Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 2). Pembatalan (a). Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6 UU No. 15 Tahun 2001. (b). Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 3). Persamaan pada pokoknya dilihat dari : (a). Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. (b). Menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bukti ucapan yang terdapat 4). Kriteria merek terkenal adalah : (a). Sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. (b). Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar. (c). Investasi di beberapa Negara yang dibuktikan pemilik dengan sertifikat. Standar Operating Procedures PN Medan

5 tahun

Halaman 28 dari 172

(d). Hasil survei lembaga independen. (e). Terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan cara mengajukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Dirjen HKI (Pasal 68 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (1b) UU No. 15 tahun 2001). c. Paten 1) Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang tekhnologi. 2) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri. 3) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan tekhnologi yang diungkapkan sebelumnya. 4) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila : a) Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan. b) Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama. c) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. d) Pihak yang berhak mengajukan pembatalan paten adalah : (1) Pihak ketiga (2) Kejaksaan dalam hal pemegang paten atau penerima lisensi wajib. e) Putusan atas gugatan pembatalan paten harus diucapkan paling lambat 180 hari kerja setelah tanggal gugatan dibatalkan. d. Hak Cipta 1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan Pendaftaran bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. 2) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta Standar Operating Procedures PN Medan

180 hari kerja

Halaman 29 dari 172

yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. 4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 5) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga. 6) Pemegang hak cipta berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 7) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 8) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan niaga. 9) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga; 10) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. 11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 12) Sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. 13) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. 14) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 15) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. 16) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang Standar Operating Procedures PN Medan

90 hari

2 hari 3 hari

60 hari 7 hari 90 hari 30 hari

14 hari

Halaman 30 dari 172

17)

18)

19)

20)

dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


14 hari

7 hari

14 hari

7 hari

14 hari

Halaman 31 dari 172

3. ARBITRASE

No. 1.

2.

3.

Uraian

Diajukan

Limit Waktu

‘Kesepakatan Diajukan ke Didaftar, dicatat dan Tertulis’ yang dicapai PN melalui diselesaikan dalam 1 oleh para pihak yang Panses hari kerja dalam bersengketa (melalui paling lama Register di Kepaniteraan Mediator yang ditunjuk 30 hari sejak Perdata oleh sebuah Lembaga penandatanga Arbitrase atau Lembaga nan Alternatif Penyelesaian kesepakatan Sengketa/ APS) Permohonan Diajukan - Permohonan didaftar, Penunjukan Arbiter/ kepada Ketua dicatat dan diregistrasi Majelis Arbitrase PN melalui dalam 1 hari kerja (dalam hal para pihak Panses setelah panjar biaya tidak dapat mencapai perkara dibayar ; kesepakatan pemilihan - Penyerahan berkas Arbiter dalam Arbitrase permohonan atau Arbitrase Ad Hoc) disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menunjuk Arbiter/Majelis Arbiter dari daftar yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari Organisasi/Lembaga Arbitrase dalam waktu paling lama 10 hari kerja; Permohonan Diajukan - Permohonan didaftar, Penunjukan Arbiter kepada Ketua dicatat dan diregistrasi Tunggal (dalam hal PN melalui dalam 1 hari kerja para pihak sepakat Panses setelah panjar biaya menunjuk Arbiter perkara dibayar ; Tunggal namun hal itu - Penyerahan berkas tidak terjadi permohonan kesepakatan antara disampaikan kepada para pihak) Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menunjuk Arbiter Tunggal dari daftar yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari Standar Operating Procedures PN Medan

Keterangan Pasal 6 ayat (7) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS Pasal 13 ayat (2) UU 30/1999

Pasal 14 ayat (4) UU 30/1999

Halaman 32 dari 172

Organisasi/Lembaga Arbitrase dalam waktu paling lama 10 hari kerja ; 4.

Permohonan Penunjukan Arbiter Ketiga (jika masingmasing Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak tidak berhasil menunjuk Arbiter Ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah Arbiter yang terakhir ditunjuk)

Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses

5.

Penetapan Pembebasan Tugas Arbiter (dalam hal Arbiter ybs. mengajukan permohonan penarikan diri dan tidak mendapat persetujuan para pihak)


- Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menunjuk Arbiter Ketiga dari daftar yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari Organisasi/Lembaga Arbitrase dalam waktu paling lama 10 hari kerja ; - Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menetapkan Pembebasan Tugas Arbiter dalam waktu paling lama 10 hari kerja ;


Pasal 15 ayat (4)(5) UU 30/1999

Pasal 19 ayat (4) UU 30/1999

Halaman 33 dari 172

6.

7.

Tuntutan Hak Ingkar terhadap Arbiter yang Diangkat oleh Ketua PN (diajukan jika : menimbulkan keraguan bahwa Arbiter tidak melakukan tugasnya, melakukan tugasnya tidak secara bebas, akan berpihak, ada hubungan keluarga, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak)


Lembar Asli atau Salinan Otentik Putusan Arbitrase

Diajukan ke PN melalui Panses paling lama 30 hari kerja sejak tanggal putusan diucapkan

- Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menetapkan Hak Ingkar terhadap Arbiter dalam waktu paling lama 10 hari kerja ; - Ketua PN memutuskan apakah Hak Ingkar dikabulkan atau tidak dalam hal tuntutan diajukan oleh salah satu pihak tetapi tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter ybs.tidak bersedia mengundurkan diri ; - Putusan Ketua PN mengikat kedua pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan ; - Jika tuntutan dikabulkan, harus diangkat Arbiter Pengganti, jika tuntutan ditolak, Arbiter tetap melanjutkan tugasnya ;

Pasal 22 ayat (1)(2) dan Pasal 23 ayat (1) UU 30/1999

- Didaftar, dicatat dan diselesaikan dalam 1 hari kerja dalam Register di Kepaniteraan Perdata ; - Sebagai tanda sudah diserahkan dan didaftarakan di Pengadilan Negeri, dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panses dan Arbiter atau Kuasanya yang

Pasal 59 ayat (1)(2)(3)(4)


Pasal 25 ayat (1)(2) (3)

Halaman 34 dari 172

menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran ; - Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan ayat (1)(2) dan (3), berakibat putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan 8.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Ketua PN memerintahkan pelaksanaan putusan Arbitrase atas permohonan salah satu pihak dalam hal pihak lainnya tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela) ;


- Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN mempelajari permohonan eksekusi dan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan didaftarkan kepada Panitera, Ketua PN memerintahkan pelaksanaan putusan Arbitrase ; - Ketua PN memberikan perintah pelaksanaan setelah sebelumnya memeriksa apakah putusan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ; - Dalam hal putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2), Ketua PN menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan penolakan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun ;


Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) (2)(3)(4), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 69 ayat (1)

Halaman 35 dari 172

- Ketua PN tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase ; - Perintah Ketua PN ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Arbitrase yang dikeluarkan ; - Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua PN, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap ; - Dalam hal yang dilaksanakan eksekusi putusan Arbitrase Internasional, maka Ketua PN tempat domisili Termohon (yang secara relatif berwenang melaksanakannya) dapat melaksanakan eksekusi Internasional tersebut setelah ada eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat ; - Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat ;


Halaman 36 dari 172

9.

Pembatalan Arbitrase

Putusan


- PN menerima permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nasional secara tertulis dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panses PN ; - Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menetapkan Majelis Hakim, dan Panses menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja ; - Setelah berkas diterima Majelis Hakim, penetapan hari sidang dibuat pada hari itu juga ; - Putusan atas permohonan pembatalan, ditetapkan oleh Ketua PN dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan pembatalan diterima ; - Jika permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua PN menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase ; - Terhadap putusan PN tentang pembatalan putusan Arbitrase tersebut, dapat


Pasal 71, Pasal 72 ayat (2)(3)(4) (5)

Halaman 37 dari 172

diajukan banding (diartikan kasasi) ke Mahkamah Agung, yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan banding diterima ;


Halaman 38 dari 172

4. KPPU Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU 1. Permohonan keberatan diajukan dalam bentuk gugatan. 2. Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu setelah Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan

14 (empat belas) hari kerja

melalui website KPPU. 3. Permohonan keberatan diajukan di tempat Pelaku Usaha berdomisili.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU 1. Permohonan kepada melalui Negeri

keberatan

Ketua

Pengadilan

Kepaniteraan yang

diajukan Negeri

Pengadilan

bersangkutan

sesuai

dengan prosedur pendaftaran perkara perdata umum dengan memberikan salinan permohonan keberatan kepada KPPU. 2. Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar


dengan nomor yang sama pada satu Pengadilan Negeri. 3. Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama, tetapi berbeda tempat

kedudukan

hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan

tertulis

kepada

Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri yang akan memeriksa

penggabungan


Halaman 39 dari 172

permohonan

keberatan

dengan

tembusan

Ketua

Pengadilan

menerima

tersebut,

kepada

seluruh

Negeri

permohonan

yang

keberatan

tersebut. 4. Dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima tembusan tersebut ternyata telah

memeriksa

keberatan

tersebut,

menghentikan menunggu Agung

permohonan maka

pemeriksaan

penetapan

memeriksa

Negeri

dan

Mahkamah

tentang

Pengadilan

harus

Penunjukkan yang

permohonan

akan

keberatan

tersebut. 5. Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan permohonan

setelah

menerima

keberatan,

Mahkamah

Agung menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, dengan ketentuan tenggang waktu pemeriksaan

sebelumnya

tidak


diperhitungkan. Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 6. Pengadilan Negeri yang sebelumnya memeriksa

perkara

bersangkutan,

setelah

yang menerima

penetapan Mahkamah Agung tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri, dalam

7 (tujuh) hari kerja

tenggang waktu yang telah ditentukan harus melimpahkan berkas perkara disertai sisa biaya perkaranya ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.


Halaman 40 dari 172

Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU 1.

Setelah

menerima

permohonan

keberatan, Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menunjuk Majelis Hakim

2 (dua) hari kerja

yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim-Hakim

yang

mempunyai

pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha. 2.

Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh Pelaku Usaha, KPPU wajib

menyerahkan

putusan

dan

berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan keberatan

pada

hari

persidangan

pertama. 3.

Pemeriksaan

keberatan

dilakukan

hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara tersebut. 4.

Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

5.

Majelis Hakim harus

memberikan

putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sejak dimulainya

30 (tiga puluh) hari kerja

pemeriksaan keberatan tersebut. 6.

Dalam hal Pengadilan Negeri yang ditunjuk

berdasarkan

penetapan

Mahkamah Agung untuk memeriksa keberatan

tersebut,

jangka

waktu

pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis

Hakim

menerima

berkas

perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 7.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada

KPPU

untuk

melakukan

pemeriksaan tambahan.


Halaman 41 dari 172

8.

Perintah tersebut memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan.

9.

Dalam

hal

perkara

dikembalikan

karena ada perintah Majelis Hakim kepada

KPPU

untuk

dilakukan

pemeriksaan tambahan tersebut, sisa waktu

pemeriksaan

keberatan

ditangguhkan. 10. Dengan memperhitungkan sisa waktu tersebut, sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan tersebut. 11. Upaya

hukum

terhadap

Putusan

Pengadilan Negeri tersebut adalah kasasi.

Tata Cara Permohonan Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU 1. Permohonan

penetapan

eksekusi

putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada

Pengadilan

Negeri

yang

memutus perkara yang bersangkutan. 2. Permohonan

penetapan

eksekusi

putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat

kedudukan

hukum

Pelaku

Usaha.


Halaman 42 dari 172

5. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (B P S K ) A. Landasan Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; 2. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.01 Tahun 2006 ; 3. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus ; B. Uraian. -

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

-

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

-

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang undang.

-

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

-

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ; Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

-

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada Peradilan Umum.

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Halaman 43 dari 172

URAIAN

JANGKA WAKTU

1

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani Sengketa Konsumen

2

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksa perkara paling lambat

21 hari kerja

3

Putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 14 hari.

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan

4

Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

5

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan negeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

6

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

7

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan, tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pidana perundangundangan yang berlaku.

8

Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. GUGATAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK

1

Gugatan keberatan atas Putusan BPSK diajukan di Pengadilan Negeri setempat, melalui Panitera Muda Perdata. (Meja 1). Panitera Muda Perdata wajib meneliti kelengkapan gugatan dengan memeriksa adanya Berkas Perkara dari BPSK (Pasal 6 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2006 yang berbunyi : (2). Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara. (bukan kutipan Putusan)

2

Apabila belum ada berkas Putusan BPSK ; Panitera wajib meminta dengan cara menyurati BPSK agar mengirimkan segera berkas putusan dimaksud.

3

Apabila berkas perkara BPSK sudah lengkap baru diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim. Standar Operating Procedures PN Medan

14 (empat belas) hari

Halaman 44 dari 172

4

Majelis Hakim menentukan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa.

3 (tiga) hari kerja,

5

Apabila pihak-pihak sudah hadir dimulailah pemeriksaan Gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dan terhadap Gugatan Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu


6

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.

7

Putusan diucapkan Majelis hakim dalam keadaan telah net siap dibacakan, ditanda tangani dan kutipan putusan dapat diberikan kepada pihak pihak yang bersengketa.

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan pada hari itu juga

8

Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir.

9

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.

pada hari itu juga

10

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara selambat-lambatnya.

pada hari itu juga

11

Upaya hukum terhadap putusan putusan BPSK.

12

Bahwa menyimpang dari perkara perdata umum, untuk gugatan keberatan terhadap putusan BPSK adalah KASASI. Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan keberatan terhadap putusan BPSK, para pihak dalam waktu paling lama dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

gugatan keberatan atas

14 hari kerja setelah putusan

KASASI gugatan keberatan terhadap putusan BPSK 1

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon paling lama


2

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya dalam waktu

4 hari kerja setelah pernyataan Kasasi.

3

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon dalam waktu

14 hari setelah permohonan kasasi diajukan

4

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam waktu

4 hari kerja


Halaman 45 dari 172

Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. harus dikirm paling lama

14 hari setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi

Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft Copy masingmasing putusan


Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung RI dimohon disertai Soft Copy


Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi

30 hari kerja

Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak paling lama


4 hari setelah putusan diterima

Halaman 46 dari 172

6. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) URAIAN A. Proses pada Pengadilan Negeri 1. Meja Pertama : a. Menerima surat gugatan ( pendaftaran ), perjanjian bersama, akta perdamaian, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. b. Pemeriksaan persyaratan / kelengkapan berkas. c. Memberi penjelasan kepada Penggugat / Kuasa untuk melengkapi gugatan yang belum lengkap pada hari itu juga. d. Membuat SKUM untuk perkara yang nilai gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dibayarkan melalui Bank ( BRI). e. Menentukan nomor perkara berdasarkan urutan pendaftaran perkara pada buku bantu dan nomor perkara tersebut diterakan pada lembar pertama kanan atas surat gugatan dan untuk membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Pengganti untuk diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Panitera hari itu juga. f. Ketua menunjuk Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dilaksanakan 2 (dua) hari kerja; g. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial menunjuk Juru Sita Pengganti dan menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim hari itu juga . h. Hakim menenentukan hari persidangan dan untuk menentukan lamanya persidangan disesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat. i. Setelah perkara disidangkan diputus dalam waktu 50 hari kerja; j. Berkas diminutasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diputus ; k. Menyerahkan surat gugatan yang telah diberi nomor kepada meja dua untuk


JANGKA WAKTU

2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja


Halaman 47 dari 172

dicatat dalam Register Induk Gugatan hari itu juga. l. Menerima pendaftaran permohonan kasasi, peninjauan kembali, membuat SKUM untuk perkara yang dinilai gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih berdasarkan nomor perkara awal (nomor perkara PHI). m. Menerima pendaftaran perjanjian bersama dengan syarat : 1. Asli surat perjanjian bersama 2. Asli surat kuasa 3. Asli Kwitansi penerimaan. 2. Meja Kedua : Pendaftaran dan Pencatatan Perkara. a. Mencatat data – data perkara pada register induk gugatan berdasarkan tata urutan nomor perkara yang telah ditentukan oleh Meja Pertama pada lembar pertama surat gugatan. b. Mencatat permohonan kasasi dan PK pada Register Induk Perkara, Register Kasasi dan Register PK. c. Pengisian kolom-kolom pada buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan prosedur penyelesaian perkara. d. Verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara yang sama dengan tambahan kode verzet sedangkan perlawanan pihak ketiga didaftar sebagai perkara baru. 3. Meja Ketiga a. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan atas permintaan dari para pihak. b. Menerima dan memberikan tanda terima atas : 1. Penyerahan memori kasasi; 2. Penyerahan kontra memori kasasi; 3. Penyerahan jawaban alasan PK; 4. Penyerahan jawaban alasan PK; c. Mengatur urutan dan giliran penugasan jurusita/jurusita pengganti yang akan melaksanakan tugas kejurusitaan. d. Menerima berkas perkara yang telah selesai diminutasi untuk persiapan pengiriman apabila upaya hukum. e. Upaya hukumnya, setelah putusan


1 hari kerja

14 hari kerja

Halaman 48 dari 172

diberitahukan kepada kedua belah pihak, (diterima), maka Penggugat / Tergugat dapat melaksanakan kasasi 14 hari kerja mendaftarkan akte kasasi dan 14 hari kerja; memori kasasi 14 hari kalender, juga kontra memori kasasi 14 hari kalender sejak diterima memori kasasi. f. Meneliti kelengkapan Bundel A dan Bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung. g. Mengirimkan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung; Catatan : Bundel A adalah merupakan himpunan surat – surat yang diawali dari gugatan, dan semua kegiatan / proses penyidangan / pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di PHI. Daftar isi Bundel A : (untuk arsip Pengadilan Negeri/PHI) 1. Surat gugatan. 2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim. 3. Penetapan Hari Sidang. 4. Relaas-relaas panggilan. 5. Berita Acara Sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat dimasukan dalam Berita Acara). 6. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang berperkara (kalau ada). 7. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada). 8. Berita Acara Sita Jaminan (bila ada). 9. Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada). 10. Surat-surat Bukti Penggugat. 11. Surat-surat Bukti Tergugat. 12. Surat-surat lainnya.


Daftar isi Bundel B : (arsip di Mahkamah Agung) 1. Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri/PHI kepada kedua belah pihak yang berperkara. 2. Akta permohonan Kasasi. 3. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Kasasi (bila ada). 4. Memori Kasasi dan/atau surat Standar Operating Procedures PN Medan

Halaman 49 dari 172

5. 6. 7. 8. 9.

keterangan apabila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi. Tanda terima memori Kasasi. Relaas pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi. Kontra Memori Kasasi. Salinan putusan Pengadilan Negeri/PHI dan penetapanpenetapan Pengadilan Negeri/PHI. Surat-surat lainnya yang sekitarnya ada.

Daftar isi Bundel B PK : (arsip di Mahkamah Agung) 1. Setelah putusan Mahkamah Agung diterima Penggugat / Tergugat, berhak mengajukan PK 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, 180 hari kalender bersamaan dengan memori dan mengajukan kontra PK 30 (tiga puluh) 30 hari kalender hari kalender sejak diterima memori PK. 2. Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada kedua belah pihak yang berperkara. 3. Akta permohonan PK berikut alasan PK. 4. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon PK (bila ada). 5. Surat pemberitahuan pernyataan PK dan alas an PK. 6. Jawaban alasan PK. 7. Salinan putusan PHI dan putusan Mahkamah Agung. 8. Tanda bukti setoran biaya PK dari Bank. 9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya ada.

180 hari kalender

1. Anmaning a. Surat masuk permohonan anmaning disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk . b. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) pabila perkara, setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris dan mencatatnya kedalam Register Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi.


Halaman 50 dari 172

c. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar (SKUM) apabila kena biaya; d. Penyerahan berkas aanmaning / peneguran oleh Bagian Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemanggilan (pada hari itu juga). e. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga. f. Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan 7 (tujuh) hari kerja untuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan 14 (empat belas) hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. g. Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan. h. Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran. 2. Sita Eksekusi a. Surat masuk permohonan Sita Eksekusi disposisi Ketua pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. b. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial mewakili kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) apabila dikenakan biaya perkara, setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris mencatatnya kedalam Register Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima dari disposisi. c. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar (SKUM) apabila dikenakan Biaya perkara untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan Sita Eksekusi. d. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris meneliti Penetapan Sita Standar Operating Procedures PN Medan

2 hari kerja


3 hari kerja

2 hari kerja

Halaman 51 dari 172

Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga. e. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan penyitaan dan menunjuk 2 (dua) orang saksi. f. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas Sita Eksekusi dari bagian eksekusi. g. Jurusita menyerahkan berkas Sita Eksekusi kepada bagian eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Sita Eksekusi lengkap dengan Berita Acara Sita. 3. Eksekusi Lelang a. Surat masuk pernohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera / Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. b. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) apabila perkara dikenakan biaya setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris. c. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah pemohon membayar (SKUM) apabila perkara tersebut dikenakan biaya, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang. d. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris meminta nilai harga jual pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk menentukan harga limit. e. Ketua Pengadilan Negeri bagian eksekusi mempersiapkan permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 (hari) penetapan ditandatangani.


3 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

Halaman 52 dari 172

7. PARTAI POLITIK (PARPOL) A. Pengertian : Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa perkara sengketa Partai Politik. B. Kewenangan dan Upaya Hukum : Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut : (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. (2) Putusan Pengadilan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. C. Jenis Perselisihan Partai Politik 1. Perselisihan yang berkenaan dengan Pengurusan ; 2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik ;


Halaman 53 dari 172

3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ; 4. Penyalah gunaan Kewenangan ; 5. Pertanggung jawaban keuangan dan atau ; 6. Keberatan terhadap keputusan Partai politik ; D. Tata Cara Pengajuan Perkara : 1. Tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Unang tentang Partai Politik ; 2. Perkara Partai Politik diajukan oleh pemohon dalam bentuk gugatan. E. Proses Penyelesaian berkas perkara Partai Politik No

Uraian

Jangka Waktu

1

Pendaftaran gugatan, diselesaikan 1 hari kerja,

1 hari kerja

setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang dibayar langsung di Bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut; 2

Registrasi

perkara

gugatan

Partai

Politik

1 hari kerja

kepada

Ketua

1 hari kerja

diselesaikan pada hari itu juga; 3

Penyerahan

berkas perkara

Pengadilan Negeri melalui Panitera, untuk ditetapkan Majelis Hakimnya, diselesaikan pada hari itu juga atau paling pada hari kerja berikutnya; 4

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim

dan

Panitera

menunjuk

2 hari kerja

Panitera

Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja; 5

Setelah berkas diterima, Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim ditetapkan

1 hari kerja

pada hari itu

juga; 6

Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang

7 hari kerja

dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja; 7

Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama

60 hari kerja

majelis Hakim memberitahukan bahwa karena


Halaman 54 dari 172

perkara

perselisihan

partai

politik,

harus

diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai

selama

proses

persidangan

berlangsung sampai sebelum putusan diucapkan oleh karena mana Majelis Hakim tidak dapat memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008 8

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada kala hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata;

9

Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik,

pembuktian,

kesimpulan,

60 hari kerja

putusan)

diselesaikan paling lama 60 hari kerja; 10

Panitera Pengganti wajib meminta perincian

1 hari kerja

biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga; 11

Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim melakukan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani

12

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai

perintah

untuk

memberitahukan

putusan kepada para pihak yang tidak hadir; 13

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah

menerima

laporan

dari

Panitera

Pengganti


Halaman 55 dari 172

14

Majelis

Hakim

menyelesaikan

Panitera Minutasi

Penggnati dan

wajib

14 hari kerja

pemberkasan

perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan;

F. PROSES KASASI No 1

Pernyataan

Uraian Kasasi

dapat

tenggang waktu 14

hari

Jangka Waktu diajukan

dalam

14 hari kerja

setelah putusan

Pengadilan Negeri diberitahukan kepada para pihak; 2

Pemberitahuan

Pernyataan

Kasasi

kepada

2 hari kerja

termohon Kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima; 3

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

dalam

waktu

14

hari

14 hari kerja

setelah

permohonan kasasi diajukan 4

Memori kasasi harus diberitahukan kepada

2 hari kerja

Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja, setelah memori diterima; 5

Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh

14 hari kerja

Termohon kasasi dalam waktu 14 hari, setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; 6

Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah

30 hari kerja

Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan kasasi diterima; 7

Dalam setiap putusan dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai,


maka berkas perkara dinyatakan tidak lengkap; 8

Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah agung dimohon disertai soft copy ;

9

Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak

Menggunakan PIN untuk pengamanan 2 hari kerja

dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima ;


Halaman 56 dari 172

G. PROSES PENINJAUAN KEMBALI

No

Uraian

Jangka Waktu

1

Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam

1 hari kerja

register Peninjauan Kembali paling lama : 1 hari kerja ; 2

Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan

180 hari kerja

dalam Tenggang waktu : 180 hari kerja; 3

Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali;

4

Pemberitahuan

permohonan

Peninjauan

2 hari kerja

Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima; 5

Jawaban atas alasan peninjauan Kembali dapat

30 hari kerja

diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon Peninjauan

Kembali

menerima

alasan

Peninjauan Kembali; 6

Dalam waktu paling lama : 30 hari, setelah

30 hari kerja

jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung; 7

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft

Menggunakan PIN untuk

copy masing-masing putusan, apabila tidak

pengaman

disertai, maka berkas perkara dinyatakan tidak lengkap; 8

Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima

dari

Mahkamah

Agung,

Menggunakan PIN untuk

dimohon

pengaman

diberitahukan

2 hari kerja

disertai soft copy; 9

Putusan

Peninjauan

Kembali

kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima


Halaman 57 dari 172

H. DELEGASI

No 1

Uraian Permintaan

bantuan

Jangka Waktu

pemberitahuan

ke

1 hari kerja

Pengadilan Negeri lain / Delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja; 2

Penyelesaian

permintaan

bantuan

tersebut

3 hari kerja

harus sudah dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama : 3 hari kerja; 3

Pengiriman Kembali relas kepada Pengadilan

2 hari kerja

Negeri Pemohon bantuan, diselesaikan 2 hari kerja; 4

Wakil Panitera melakukan Pengawasan terhadap kinerja Juru Sita, apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tempat waktu dan diharuskan kepada Juru Sita, apabila telah selesai melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas / hasil pekerjaannya;

5

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Relegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon;


Halaman 58 dari 172

BAB II PIDANA A. PIDANA UMUM 1. Penyelesaian Perkara No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yang 1.

mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti

1 hari kerja

oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidaklengkapan dikembalikan kepada petugas dari kejaksaan tersebut; Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang 2.

Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pidana

2 hari kerja;

Registrasi; Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh 3.

Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis

2 hari kerja;

Hakim; Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika 4.

5. 6. 7.

terdakwa ditahan) oleh Majelis; Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum; Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim; Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir;

1 hari kerja;

3 hari kerja; 7 hari kerja; 7 hari kerja;

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali 8.

dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang dan untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang

90 hari kerja kalau terdakwa ditahan dan 120 hari jika terdakwa tidak ditahan;

bersangkutan, termasuk praperadilan;


Halaman 59 dari 172

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 9.

penundaan sidang beserta alasannya apabila

1 hari kerja;

persidangan ditunda; Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib 10.

melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah

1 hari kerja;

ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana; Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas 11.

pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga

1 hari kerja;

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti; Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan 12.

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada

1 hari kerja;

Panitera Muda Pidana; Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan 13.

serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah

3 hari kerja;

petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti dengan surat pengantar dan tanda terima; Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib 14.

menyelesaikan MInutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

14 hari kerja;

putusan akhir) diucapkan; 15. 16.

Persidangan pelanggaran lalu lintas (tilang) diselenggarakan dengan sistem otomasi tilang; Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya;

1 hari kerja; 3 hari kalender;

2. Proses Banding No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan 1.

diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada

7 hari kerja;

Terdakwa yang tidak hadir; 2.

Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus


3 hari kerja;

Halaman 60 dari 172

disampaikan; Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding 3.

setelah pernyataan banding diterima;

3 hari kerja;

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan 4.

kepada Panitera Muda Pidana setelah permohonan

7 hari kerja;

banding diajukan; 5.

Tenggang waktu Inzage;

7 hari kerja;

Pengiriman Berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 6.

pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu

14 hari kerja;

Memori Banding); Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh 7.

Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan

3 hari kerja;

Terbanding; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy 8.

masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap


3. Proses Kasasi No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah putusan banding 1.

diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

14 hari kalender;

atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas; Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus 2.

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan;

3 hari kerja;

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon 3.

Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima;

3 hari kerja;

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan 4.

penyerahan salinan putusannya harus selesai setelah

7 hari kerja;

permohonan kasasi diterima; 5.

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya


14 hari kerja;

Halaman 61 dari 172

setelah permohonan diajukan; 6.

Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori kasasi diterima;

3 hari kerja;

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon 7.

Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori

14 hari kerja;

Kasasi; 8.

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy,

9.

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;

30 hari kerja; Menggunakan PIN untuk pengamanan

4. Proses Peninjauan Kembali No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan 1.

1 hari kerja;

Kembali; Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan

2.

Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri;

1 hari kerja;

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 3.

1 hari kerja;

ditetapkan; Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan

4.

Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang

1 hari kerja;

ditunjuk; 5.

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan;

14 hari kerja;

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara 6.

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada

3 hari kerja;

Kepaniteraan Pidana; Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah 7.

mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung

30 hari kerja;

termasuk di dalamnya pengiriman harus sampai ke Mahkamah Agung;


Halaman 62 dari 172

5. Proses Grasi No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Permohonan Grasi diajukan Terdakwa atau keluarga 1.

Terdakwa, dicatat dalam register;

1 hari kerja;

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara 2.

Asli paling lama 3 hari dan dikirimkan ke Mahkamah

3 hari kerja;

Agung; (2)

6. Delegasi No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan 1.

3 hari kerja;

Negeri lain/delegasi; Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

2.

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut

3 hari kerja;

diterima; Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri 3.

2 hari kerja;

Pemohon Bantuan; Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar

4.

melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaasrelaas/hasil pekerjaannya; Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi

5.

untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

Tim Delegasi dibentuk secara periodik;

7. Laporan Perkara Pidana (Untuk Diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum) No.

Agenda

Waktu Penyelesaian

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan 1.

kepada Panitera Muda Hukum;

2.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan


tanggal 5 tiap bulannya; tanggal 5 tiap 4 bulannya;

Halaman 63 dari 172

kepada Panitera Muda Hukum; Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan 3.

4. 5.


tanggal 5 tiap 6 bulannya;

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan

tanggal 5 Januari setiap


tahunnya;

Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT);


tanggal 5 setiap bulannya;

Halaman 64 dari 172

B. PIDANA KHUSUS 15. TIPIKOR A. PENYELESAIAN PERKARA, No.

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

Kegiatan Pengadilan menerima Pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Tipikor), apabila terdapat ketidaklengkapan dalam berkas maka hari itu juga harus dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasi paling lama 1 (satu) hari kerja Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua) hari kerja Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Hakim Ketua Majelis menentukan hari sidang Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari setelah sidang terakhir Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai paling lama 110 (seratus sepuluh) hari Panitera pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan Muda Pidana (Tipikor) tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga Majelis hakim sudah harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Muda Pidana (tipikor) pada hari pembacaan putusan Panitera Muda Pidana (tipikor) bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada kepada Panitera Muda Pidana (tipikor) pada Hari itu juga/paling lama hari kerja berikutnya


Target Kinerja (hari kerja)

1

2 1 1

7

7

110

1

1

1

1

Halaman 65 dari 172

12

13

14

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantar dan tanda terima) setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari kerja Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja Panitera Muda Pidana (Tipikor) menyampaikan salinan putusan kepada Pengelola Website untuk di upload dengan memperhatikan ketentuan SK Ketua M.A.–R.I Nomor. 144/KMA/SK/VII/2007

1

14

B. PROSES BANDING No. 1 2 3 4 5 6

7

8

Kegiatan Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada Hari itu juga saat permintaan Banding diajukan atau paling lama pada Hari kerja berikutnya Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan banding diterima Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana (tipikor) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diajukan Tenggang waktu inzage (mempelajari berkas) 7 (tujuh) hari kerja Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja Jika pemohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka Berkas dinyatakan tidak lengkap


Target Kinerja (hari kerja) 7 1 2 14 7 14

1

Halaman 66 dari 172

C. PROSES KASASI No.

1

2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) hari kerja Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori diterima, daam waktu 2 (dua) hari kerja Kontra memori kasasi dapat dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak pernyataan kasasi diterima, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Dalam setiap putusan haris dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinayatakan tidak lengkap

Target Kinerja (hari kerja) 14

1 2 7 14 2 14 30

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI No. 1 2 3

4

5

Kegiatan Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali Kepaniteraan Pidana (tipikor) menyerahkan permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya Kepaniteraan Pidana (tipikor) meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk pada hari itu juga atau paling lambat pada hari kerja berikutnya Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari kerja


Target Kinerja (hari kerja)

1 1

1

14

Halaman 67 dari 172

6 7

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana (tipikor) 2 (dua) hari setelah sidang terakhir Kepaniteraan pidana (tipikor) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung

2 7

E. PROSES GRASI No. 1 2

Kegiatan Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register paling lama 1 (satu) hari kerja Pemberkasan grasi dengan pembuatan berita acara asli paling lama 2 (dua) hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya

Target Kinerja (hari kerja) 1 1

F. DELEGASI No. 1 2 3

4

5

Kegiatan Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi, diselesaikan 1 (satu) hari kerja Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lambat 3 (tiga) hari kerja Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, diselesaikan 2 (dua) hari kerja Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada wakil panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon


Target Kinerja (hari kerja) 1 3 2

Halaman 68 dari 172

16. PENGADILAN HAM No 1

Uraian URAIAN Pidana HAM

Jangka Waktu

Perkara Pidana HAM (berkas perkara) diterima pelimpahan

2 hari kerja

dari Kejaksaan Negeri, kemudian Kepaniteraan Pidana memeriksa kelengkapan berkas dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor kode Pidana Khusus dan didaftarkan di buku Register Induk. 2

Apabila berkas tidak lengkap, maka meminta kelengkapannya

1 hari kerja

kepada Kejaksaan Negeri. 3

Apabila berkas sudah lengkap Kepaniteraan Pidana membuat

1 hari kerja

kelengkapan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti 4

Kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara

1 hari kerja

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Majelis Hakim dan selanjutnya kepada Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti. 5

Setelah Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ditanda tangani

1 hari kerja

oleh Ketua Pengadilan dan penunjukan Panitera Pengganti ditanda tangani Panitera, maka Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim 6

Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada

1 hari kerja

Majelis Hakim untuk dicatat dan ditanda tangani Penetapan Sidang dan Penetapan Penahanan. 7

Panitera Pengganti menyerahkan penetapan hari sidang dan

Pada hari itu

Penetapan Penahanan kepada Kepaniteraan Pidana. 8

juga

Kepaniteraan Pidana menyerahkan Penetapan hari sidang dan

1 hari kerja

Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum. 9

Pemeriksaan pelanggaran HAM diperiksa dan diputus oleh

180 hari kerja

Pengadilan HAM terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. 10

Penahanan Hakim Pengadilan HAM

90 hari kerja

11

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan HAM

30 hari kerja

12

Apabila

dalam

tenggang

waktu

penahanan

120

hari

30 hari kerja

pemeriksaan perkara belum selesai, dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi.


Halaman 69 dari 172

13

Apabila pemeriksaan perkara belum selesai, maka penahanan

30 hari kerja

dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi. 14

Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Mejelis Hakim akan memutus perkara dengan cara sebagai berikut : - Ketua Majelis Hakim yang membaca pertama mempelajari

1 hari kerja

berkas perkara dan kemudian menyerahkan berkas kepada Hakim Anggota I - Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari

2 hari kerja

berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II - Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari

2 hari kerja

berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis - Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara

2 hari kerja

15

Pembuatan konsep Putusan

3 hari kerja

16

Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti

7 hari kerja

17

Koreksi Putusan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II

2 hari kerja

18

Ketua Majelis Mengoreksi putusan selanjutnya untuk

2 hari kerja

diucapkan dalam sidang 19

Setelah Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di

1 hari kerja

persidangan, Majelis Hakim / Panitera Pengganti wajib menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana 20

Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada

1 hari kerja

Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa 21

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan

14 hari kerja

minutasi setelah putusan diucapkan 22

Setelah selesai berkas perkara diminutasi kemudian Panitera

1 hari kerja

Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana 23

Kepaniteraan Pidana meregister kedalam buku register induk


1 hari kerja

Halaman 70 dari 172

17. PENGADILAN PERIKANAN A. PENYELESAIAN PERKARA NO.

K E G I A T A N

WAKTU

1

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan

Maksimal

menerima pelimpahan berkas perkara perikanan berikut

1 (satu) hari kerja

barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Khusus Perikanan), apabila terdapat ketidaklengkapan dalam berkas pada hari itu juga harus dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan Negeri tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasi 2

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan Penunjukan

Panitera

Pengganti

oleh

Panitera,

Maksimal 3 (tiga) hari kerja

penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim 3

Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (apabila terdakwa ditahan)

4

Maksimal 1 (satu) hari kerja

Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan

Maksimal

Penahanan (apabila terdakwa ditahan) kepada Jaksa

3 (tiga) hari kerja

Penuntut Umum

setelah Hakim Ketua menentukan hari persidangan

5

Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan hari persidangan

6

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari persidangan

berikutnya

atau

setelah

Maksimal

persidangan Berita Acara Sidang

terahir.

harus sudah siap 1 (satu) hari kalender sebelum sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari kalender setelah


Halaman 71 dari 172

sidang terakhir 7

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,

Maksimal

pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, 30 (tiga puluh) hari pembelaan dan putusan 8

kerja

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya

9

Maksimal Pada hari itu juga

Majelis Hakim sudah harus siap dengan konsep putusan

Maksimal

yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib

Pada hari itu juga

melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan) 10

Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)

Maksimal

bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan

Pada hari itu juga

persidangan

tersebut

dalam

buku

register

yang

diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti 11

Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

Maksimal

menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada

1 (satu) hari kerja

kepada Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan

berikutnya

Perikanan) 12

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

Maksimal

putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada

1 (satu) hari kerja

Rutan serta Terdakwa / Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantar dan tanda terima) setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti 13

Majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan minutasi perkara dan pemberkasan

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir) diucapkan. Dan dalam setiap Putusan perkara yang banding harus dilampirkan soft copy masing - masing putusan dan jika tidak disertai soft copy maka berkas dinyatakan tidak lengkap


Halaman 72 dari 172

B. PROSES BANDING NO. 1

K E G I A T A N Pernyataan putusan

Banding diucapkan

WAKTU

dapat

diajukan

atau

setelah

setelah

Maksimal

putusan


diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir 2

Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus

Maksimal

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan

1 (satu) hari kerja

Banding diajukan 3

Pemberitahuan

berikutnya Pernyataan

Banding

kepada

Terbanding

Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan Banding diterima

4

Tenggang waktu Inzage (memeriksa dan meneliti berkas perkara oleh para pihak)

5


Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi

Maksimal

sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus


menunggu

Memori

Banding

diajukan

oleh

Pembanding) 6

Apabila permohonan Banding tersebut dicabut

Maksimal

oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan

1 (satu) hari kerja

Tinggi harus diberitahukan kepada Pengadilan

berikutnya

Tinggi dan Terbanding C. PROSES KASASI NO.

K E G I A T A N

WAKTU

1.

Pernyataan Kasasi dapat diajukan sejak putusan

Maksimal

banding diberitahukan kepada Jaksa Penuntut


Umum dan Terdakwa dalam jangka waktu 14 hari

kerja

setelah putusan pada peradilan tingkat pertama diucapkan jika Terdakwa diputus bebas. 2

Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus disampaikan saat permintaan Kasasi diajukan

3

Pemberitahuan Termohon

Pernyataan

Kasasi

setelah


Kasasi

kepada

Maksimal

Pernyataan

Kasasi

2 (dua) hari kerja


Halaman 73 dari 172

diterima 4

Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan

Maksimal

penyerahan salinan Putusan setelah permohonan

3 (tiga) hari kerja

Kasasi diterima 5

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi setelah permohonan Kasasi diajukan

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja

6

Memori

Kasasi

wajib

diberitahukan

kepada

Termohon Kasasi setelah Memori Kasasi diterima 7

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

Kasasi

setelah

Termohon

Kasasi

menerima Memori Kasasi 8

Maksimal 2 (dua) hari kerja Maksimal 14 (empat belas) hari kerja

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejak berkas perkara tersebut lengkap


D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI NO. 1

K E G I A T A N Kepaniteraan

Pidana

(Khusus

WAKTU Pengadilan

Perikanan) menyerahkan permohonan Peninjauan


Kembali kepada Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan 2

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Maksimal 2 (dua) hari kerja

3

Kepaniteraa

Pidana

(Khusus

Pengadilan

Perikanan) meneruskan permohonan Peninjauan


Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk 4

Majelis Hakim memeriksa apakah permohonan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja

5

Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara

Maksimal

Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada

3 (tiga) hari kerja

Kepaniteraan

Pidana

(Khusus

Pengadilan

setelah sidang terakhir

Perikanan) 6

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejak berkas perkara lengkap



Halaman 74 dari 172

E. PROSES GRASI NO.

K E G I A T A N

WAKTU

1

Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau

Maksimal

keluarga Terdakwa, dicatat dalam Register Khusus

1 (satu) hari kerja

untuk Grasi 2

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI

Maksimal 2 (dua) hari kerja

F. LAPORAN PERKARA PIDANA PERIKANAN (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) NO. 1

K E G I A T A N Panitera

Muda

Pidana

(Khusus

WAKTU Pengadilan

Perikanan) menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum 2

Panitera

Muda

Perikanan)

Maksimal Pada setiap tanggal 3 setiap bulannya

Pidana

(Khusus

Pengadilan

menyerahkan

laporan

4

(empat)

bulanan kepada Panitera Muda Hukum

Maksimal Pada setiap tanggal 3 setiap 4 (empat) bulannya

3

Panitera

Muda

Perikanan)

Pidana

menyerahkan

(Khusus

Pengadilan

laporan

6

(enam)

bulanan kepada Panitera Muda Hukum

Maksimal Pada setiap tanggal 3 setiap 6 (enam) bulannya

4

Panitera

Muda

Pidana

(Khusus

Pengadilan

Perikanan) menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum 5

Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)

Maksimal Pada setiap tanggal 3 Januari Maksimal Pada setiap tanggal 3 setiap bulannya


Halaman 75 dari 172

18.PENGADILAN ANAK URAIAN

JANGKA WAKTU



1 hari kerja

Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas

Kejaksaan yang berstatus PNS yang

mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut ; 

Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang

2 hari kerja

Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi paling lama 

Penunjukan

Majelis

Hakim/

Hakim

oleh

Ketua

2 hari kerja

Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama 

Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika

1 hari kerja

terdakwa ditahan) paling lama 

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan

1 hari kerja

Penahanan kepada Penuntut Umum 

Persidangan

pertama

ditetapkan,

setelah

berkas

7 hari kerja

perkara diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling lama 

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada

7 hari kerja

hari sidang berikutnya atau setelah siding terakhir 

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,

45 hari kerja

Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, 

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan

siding

beserta

alasannya

apabila

persidangan ditunda : pada hari itu juga ; 

Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga


Halaman 76 dari 172

; 

Panitera

Muda

pencatatan

Pidana

bertanggung

perkembangan

jawab

persidangan

atas

tersebut

kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga 

Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya ; 

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

1 hari kerja

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 

Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib

14 hari kerja

menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan paling lama

A. PROSES BANDING URAIAN 

Pernyataan putusan

Banding diucapkan

JANGKA WAKTU

dapat

diajukan

atau

setelah

setelah

7 hari kerja

putusan

diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama 

Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;



Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

kepada

Terbanding paling lama

2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima



Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan


7 hari kerja setelah

Halaman 77 dari 172

kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu

permohonan diajukan



Tenggang waktu inzage

7 hari kerja



Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi,

14 hari kerja

sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama 

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;



Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;

B. PROSES KASASI URAIAN 

JANGKA WAKTU

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang

14 hari kerja

waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding diberitahukan

kepada

Penuntut

Umum

dan

Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas ; 

Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya ;




Pernyataan

Kasasi

setelah

Kasasi

kepada

pernyataan

kasasi 2 hari kerja

diterima, paling lama 

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan

salinan

putusannya

setelah

permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam

7 hari kerja

waktu : 

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan,

14 hari kerja

paling lama


Halaman 78 dari 172



Memori

kasasi

harus

diberitahukan

kepada

Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam

2 hari kerja

waktu 


Kasasi

setelah

Termohon

Kasasi 14 hari kerja

menerima Memori Kasasi, paling lama 

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama



30 hari kerja

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap ;

C. PROSES PENINJAUAN KEMBALI URAIAN 

Pengadilan

Negeri

menerima

JANGKA WAKTU permohonan

Peninjauan Kembali ; 

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;



Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya;



Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;



Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan

Kembali memenuhi

persyarakatan

14 hari kerja

dalam waktu paling lama 



Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada

2 hari kerja

Kepaniteraan Pidana ....

sidang terakhir

setelah

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus


Halaman 79 dari 172

sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ; D. PROSES GRASI URAIAN 

JANGKA WAKTU

Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau

1 hari kerja

keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama 

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 2 hari dan dikiririm ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;

E. DELEGASI URAIAN 

JANGKA WAKTU

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan

1 hari kerja

Negeri lain/ Delegasi, diselesaikan 

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan,

setelah

permintaan

bantuan

3 hari kerja

tersebut

diterima, paling lama 

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri

2 hari kerja

Pemohon Bantuan, diselesaikan : 

Wakil Panitera kinerja

Jurusita

melakukan apakah

pengawasan sudah

terhadap

benar-benar

melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaasrelaas/ hasil pekerjaannya ; 

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon ;


Halaman 80 dari 172

19.PERLINDUNGAN ANAK A. PENYELESAIAN PERKARA : URAIAN 1.

JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah berkas diteliti oleh Panmud Pidana, apabila ada yang tidak lengkap hari itu juga dikembalikan kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan tersebut.

2.

Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti

2 hari kerja

serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register, paling lama : 2 hari kerja 3.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN, dan penunjukan

2 hari kerja

PP oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim, paling lama : 2 hari kerja. 4.

Penetapan hari sidang, dan penetapan penahanan paling

1 hari kerja

lama : 1 hari kerja. 5.

Penyerahan

Penetapan

hari

sidang

dan

Penetapan

1 hari kerja

penahanan kepada Penuntut Umum, paling lama : 1 hari kerja. 6.

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara

7 hari kerja

diterima oleh Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja. 7.

Penyelesaian Berita Acara Persidangan harus selesai pada

7 hari kerja

hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : 7 hari kerja. 8.

Pemeriksaan

persidangan

Eksepsi,permeriksaan

saksi

yang

menyangkut dan

90 hari kerja

barang

bukti,Terdakwa,Tuntutan,Pembelaan dan Putusan harus selesai,kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama : 90 hari kerja. Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. 9.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

Pada hari itu juga

penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda: pada hari itu juga.


Halaman 81 dari 172

10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan

Pada hari itu juga

dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana: pada hari itu juga. 11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan

Pada hari itu juga

perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu,juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga. 12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan

Pada hari itu juga

Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda

atau hari kerja

Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja

berikutnya

berikutnya. 13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

1 hari kerja

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama: 1 hari kerja. Dengan surat pengantar dan tanda terima. 14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan

14 hari kerja

Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama: 14 hari kerja.

B. PROSES BANDING : URAIAN 1.

Pernyataan

Banding

dapat

diajukan

JANGKA WAKTU setelah

putusan

7 hari kerja

diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama: 7 hari kerja. 2.

Laporan

banding

kepada

Pengadilan

Tinggi

harus

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding 3.

Pada hari itu juga atau hari kerja

diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

berikutnya

Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding

2 hari kerja

paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima.


Halaman 82 dari 172

3.

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada

7 hari

Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 hari setelah permohonan banding diajukan. 4.

Tenggang waktu inzage : 7 hari kerja

7 hari kerja

5.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak

14 hari kerja

pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama: 14 hari kerja. 6.

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon

Pada hari itu juga

sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan

atau hari kerja

kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga

berikutnya

atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 7.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy (Flash disk) masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

C. PROSES KASASI : URAIAN 1.

JANGKA WAKTU

Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu:

14 hari kerja

14 hari kerja. Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas. 2.

Laporan

kasasi

kepada

Mahkamah

Agung

harus

Hari kerja

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama

berikutnya

pada hari kerja berikutnya. 3.

Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasi

2 hari kerja

setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama : 2 hari kerja. 4.

Minutasi

perkara

kasasi

yang

diputus

bebas

dan

7 hari kerja

penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu : 7 hari kerja. 5.

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

14 hari kerja

setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama: 14 hari kerja. 6.

Memori

kasasi

harus

diberitahukan

kepada

kepada

2 hari kerja

Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu;


Halaman 83 dari 172

7.

Kontra memori dapat diserahkan oleh Termohon kasasi

14 hari kerja

setelah termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama : 14 hari kerja. 8.

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak

30 hari kerja

pernyataan Kasasi diterima, paling lama : 30 hari kerja. 9.

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI : URAIAN 1.

JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali.

2.

Kepaniteraan

Pidana

menyerahkan

permohonan

peninjauan kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya. 3.

Penunjukan

majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

berikutnya.

Pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya

Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan

Pada hari itu juga

kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu

atau hari kerja

juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 5.

atau hari kerja berikutnya

ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja 4.

Pada hari itu juga

berikutnya

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan

14 hari kerja

kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama : 14 hari kerja. 6.

Panitera

Pengganti

menyerahkan

Berita

Acara

2 hari

Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan pidana: 2 hari setelah sidang terakhir. 7.

Kepaniteraan pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan

oleh

Panitera

Pengganti

harus

7 hari

sudah

mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung.


Halaman 84 dari 172

E. PROSES GRASI : URAIAN 1.

Permohonan grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga.

JANGKA WAKTU 1 hari kerja

Terdakwa, dicatat dalam register paling lama: 1 hari kerja. 2.

Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli Pada hari itu juga paling lama 2 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung atau pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.

hari

kerja

berikutnya

F. DELEGASI : URAIAN 1.

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri


lain/delegasi diselesaikan : 1 hari kerja. 2.


3 hari kerja

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama: 3 hari kerja. 3.


2 hari kerja

Pemohon bantuan diselesaikan : 2 hari kerja. 4.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.

5.

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.

G. LAPORAN PERKARA PIDANA (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) URAIAN 1.

JANGKA WAKTU

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan Pada tanggal 3 tiap kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 bulannya tiap bulannya.

2.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan Pada tanggal 3 tiap kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 4 bulannya tiap 4 bulannya.


Halaman 85 dari 172

3.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan Pada tanggal 3 tiap kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 6 bulannya tiap 6 bulannya.

4.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan Pada

tanggal

3

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari Januari. 5.

Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Tanggal (KIMWASMAT) paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.


3

setiap

bulannya

Halaman 86 dari 172

20.KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) A. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : URAIAN 

JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut



Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan

2 hari kerja

Registrasi paling lama .... 

Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua Pengadilan

Negeri

dan

Penunjukan

Panitera

Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara

2 hari kerja

kepada Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama… 

Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan 1 hari kerja

(jika terdakwa ditahan) paling lama 

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan 1 hari kerja

Penahanan kepada Penuntut Umum 

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling

7 hari kerja

lama 

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah siding terakhir



Pemeriksaan

persidangan

yang

7 hari kerja

menyangkut

Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai,

kecuali

dalam perkara

90 hari kerja

pidana dalam

saksinya lebih dari 20 orang paling lama. Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan termasuk praperadilan


Halaman 87 dari 172



Panitera

Pengganti

wajib

melaporkan

tentang

tanggal penundaan siding beserta alasannya apabila persidangan ditunda : pada hari itu juga ; 

Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan

tanggal

dan

amar

putusan

yang

ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ; 

Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga



Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya ; 

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah

1 hari kerja

petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 

Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

14 hari kerja

putusan akhir) diucapkan paling lama

B. PROSES BANDING : URAIAN 

JANGKA WAKTU

Pernyataan putusan

Banding diucapkan

dapat

diajukan

atau

setelah

setelah

7 hari kerja

putusan

diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama


Halaman 88 dari 172



Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;



Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

kepada

2 hari kerja setelah pernyataan

Terbanding paling lama ..............................................

banding diterima 

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ...............

7 hari kerja setelah permohonan diajukan 7 hari kerja



Tenggang waktu inzage ..............................................



Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi, sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama ...................



14 hari kerja

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;



Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;

C. PROSES KASASI : URAIAN 

JANGKA WAKTU

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang

14 hari kerja

waktu 14 hari kerja Setelah putusan banding diberitahukan

kepada

Penuntut

Umum

dan

Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas ; 

Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya ;




Pernyataan

Kasasi

setelah

Kasasi

kepada

pernyataan

kasasi

2 hari kerja

diterima, paling lama


Halaman 89 dari 172




salinan

putusannya

7 hari kerja

setelah

permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam waktu : 

Pemohon

kasasi

wajib

menyerahkan

memori

14 hari kerja

kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama 

Memori

kasasi

harus

diberitahukan

kepada

2 hari kerja

Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam waktu 


Kasasi

setelah

Termohon

14 hari kerja

Kasasi

menerima Memori Kasasi, paling lama 

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,

30 hari kerja

sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama 

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap ;

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI URAIAN 

Pengadilan

Negeri

menerima

JANGKA WAKTU permohonan

Peninjauan Kembali ; 

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;



Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya;



Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;


Halaman 90 dari 172



Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan

Kembali memenuhi

persyarakatan

14 hari kerja

dalam waktu paling lama 



Panitera Pengganti menyerahkan berita acara

2

hari

kerja

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada

setelah

Kepaniteraan Pidana ....

sidang terakhir

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ;

E. PROSES GRASI URAIAN 

JANGKA WAKTU

Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau

1 hari kerja

keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama 

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 2 hari dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;

F. DELEGASI URAIAN 

JANGKA WAKTU


1 hari kerja

Negeri lain/ Delegasi, diselesaikan 

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus

3 hari kerja

sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama 


2 hari kerja

Pemohon Bantuan, diselesaikan : 

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja

Jurusita

apakah

sudah

benar-benar

melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;


Halaman 91 dari 172



Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon ;


Halaman 92 dari 172

21. LINGKUNGAN HIDUP I.

PENYELESAIAN PERKARA URAIAN

1.

JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara

Pada hari itu juga

dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan

kepada

petugas

dari

Kejaksaan

tersebut. 2.


2 hari kerja

serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan Registrasi paling lama 2 (dua) hari kerja. 3.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

3 hari kerja

dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja. 4.

Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika

2 hari kerja

terdakwa ditahan) paling lama 2 (dua) hari kerja. 5.

Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan

1 hari kerja

penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja. 6.

Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara

7 hari kerja

diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 7.


90 hari kerja

pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara Pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja; kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana

diatur

dalam

Undang-Undang

yang

bersangkutan, termasuk praperadilan. 8.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal

Pada hari itu juga

penundaan sidang beserta alasannya apabila persdiangan ditunda : pada hari itu juga.


Halaman 93 dari 172

9.

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang

Pada hari itu juga

akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga. 10. Panitera Muda Pidana yang bertanggung jawab atas

Pada hari itu juga

pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga. 11. Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

Pada hari itu juga

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada

atau hari kerja

Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling

berikutnya

lama hari kerja berikutnya. 12. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

1 hari kerja

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari kerja, dengan surat pengantar dan tanda terima. 13. Majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

wajib

14 hari kerja

menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 14. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.

II.


Proses Banding URAIAN

1.

Pada hari itu juga

Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan


diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, paling lama : 7 (tujuh) hari kerja.


Halaman 94 dari 172

2.

3.

Laporan banding kepoada Pengadilan tinggi harus

Pada hari itu juga

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding

atau hari kerja

diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya .

berikutnya

Pemberitahuan pernyataann banding kepada terbanding

2 hari kerja

paling lama : 2 (dua) hari kerja stelah pernyataan banding diterima . 4.

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan

7 hari kerja

kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 (tujuh) hari kerja. 5.

Tenggang waktu Inzage : 7 (tujuh ) hari kerja.

7 hari kerja

6.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak

14 hari kerja

pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 7.

Jika

permohonan

banding

tersebut

dicabut

oleh

Pada hari itu juga

permohonan sebelum di putus olehpengadilan tinggi,

atau hari kerja

harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan

berikutnya

terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 8.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

III.

PROSES KASASI URAIAN

1

JANGKA WAKTU

Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang wakti

14 hari

14 (empat belas) hari kerja setalah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas. 2.

Laporan

Kasasi

kepada

Mahkamah

Agung

harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan paling lama

Pada hari kerja berikutnya

pada hari kerja berikutnya.


Halaman 95 dari 172

3.

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon

2 hari kerja

kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) hari kerja. 4.


salinan

putusannya

setelah

7 hari kerja

stelah

permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. 5.

Pemohon kasasi wajib enyerahkan meoi kasasinya

14 hari kerja

setelah permohonan kasasi diajukan 14 (empat belas) hari kerja. 6.

Memori kasasi harus di berutahukan kepada termohoan

2 hari kerja

kasasi setelah emempori kasasi diterima dalam waktu 2 (dua) hari kerja. 7.

Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon

14 hari kerja

kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 8.

Pengioriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak

30 hari kerja

pernyataan kasasi diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 9.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

IV.

PROSES PENINJAUAN KEMBALI URAIAN

1.

JANGKA WAKTU

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali.

2.

Kepaniteraan

pidana

menyerahkan

permohonan

peninjauan Kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya. 3.

Pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Pada hari itu juga

ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja

atau pada hari kerja

berikutnya.

berikutnya


Halaman 96 dari 172

4.

Kepaniteraan

pidana

meneruskan

permohonan

Pada hari itu juga

peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk

atau hari kerja

pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja

berikutnya

berikutnya. 5.

Majelis

Hakim

memeriksa

apakah

permintaan

14 hari kerja

permohonan peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 6.

Panitera

Pengganti

menyerahkan

berita

acara

2 hari

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Panitera Pidana 2 (dua) hari setelah sidang terakhir 7.

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak

7 hari

berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung

V.

PROSES GRASI URAIAN

1.

JANGKA WAKTU

Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga

1 hari kerja

terdakwa dicatat dalam register 1 (satu) hari kerja 2.

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli Pada hari itu juga paling lama 2 (dua) hari dan dikirim ke Mahkamah Agung atau pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya

VI.

kerja

berikutnya

DELEGASI URAIAN

1.

hari



Negeri lain / Delegasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja 2.


3 hari kerja

dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja 3.

Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri

2 hari kerja

pemohon bantuan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja


Halaman 97 dari 172

4.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja juru sita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor ke pada Wapan dengan memperlihatkan relas-relas / hasil pekerjaannya.

5.

Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

VII. LAPORAN PERKARA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM) URAIAN 1.

JANGKA WAKTU

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan

Pada tanggal 5

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal

setiap bulannya

5 (lima) setiap bulannya 2.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 (empat) Pada tanggal 5 tiap 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat

bulannya

pada tanggal 5 (lima) tiap 4 (empat) bulannya 3.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 (enam)

Pada tanggal 5

bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat

setiap 6 bulannya

pada tanggal 5 (lima) tiap 6 (enam) bulannya 4.

Panitera Muda pidana menyerahkan laporan tahunan

Pada tanggal 5

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal

Januari

5 (lima) Januari 5.

Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan

Pada tanggal 5

Pengamat (KIMWASMAT) paling lambat pada tanggal 5

setiap bulannya

(lima) setiap bulannya.


Halaman 98 dari 172

22. KEHUTANAN URAIAN 1.

JANGKA WAKTU

Perkara pidana kehutanan adalah termasuk perkara pidana umum.

2.

Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara pidana di bidang kehutanan dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan, hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut.

3.


2 hari

serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan register paling lama 2 (dua) hari. 4.

Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

2 hari

dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua) hari. 5.

Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika

1 hari kerja

Terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja 6.

Penyerahan Penetapan hari Sidang dan Penetapan

1 hari kerja

Penahanan kepada Penuntut Umum adalah 1 (satu) hari kerja. 7.

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara

7 hari kerja

diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 8.

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada

7 hari kerja

sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir 7 (tujuh) hari kerja. 9.


90 hari kerja

pemeriksaan saksi, barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, kecuali dalam perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang


Halaman 99 dari 172

bersangkutan, termasuk pra peradilan. 10. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan hari sidang beserta alasannya dengan menyerahkan bukti penundaan hari sidang yang telah ditandatangani oleh Hakim Ketua, apabila perkara itu ditunda ke kepaniteraan pidana. 11. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang

Pada hari itu juga

akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga. 12. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan

Pada hari itu juga

perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga. 13. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan

Pada hari itu juga

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama


1 (satu) hari kerja berikutnya. 14. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan

1 hari

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari, dengan surat pengantar dan tanda terima. 13

Majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

wajib

14 hari kerja

menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja 14. Tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan, mengelompokkan tindak pidana bidang Kehutanan

menjadi

kejahatan

dan

pelanggaran


Halaman 100 dari 172

sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (13) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999. 15. Pelaku tindak pidana kehutanan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, dikenai sanksi pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. 16. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 78

ayat (14) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999, apabila dilakukan oleh dan atas nama badan/badan usaha, maka sanksi pidana dikenakan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan pidana tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. 17. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran

dirampas

untuk

Negara

(Imperatif)

sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (15) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999. 18. Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilelang untuk Negara. 19. Selain sanksi pidana, juga diatur sanksi administrasi yang berhubungan dengan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan dan lain-lain.



23. TINDAK PIDANA PERS NO

RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA

JANGKA WAKTU

1. PENYELESAIAN PERKARA 1

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan tersebut.

2

Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan

2 hari kerja

registrasi 3

Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

2 hari kerja

dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim. 4


1 hari kerja

terdakwa ditahan) 5

Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan

1 hari kerja

penahanan pada penuntut umum 6

Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas perkara diterima oleh hakim

7

Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir

8


Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.

90 hari kerja

Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan sebagaimana

diatur

dalam

undang-undang

yang

bersangkutan, termasuk praperadilan. 9

Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda, pada hari itu juga ;



10

Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan

dibacakan

dan

Panitera

Pengganti

wajib

melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ; 11

Panitera

Muda

Pidana

bertanggung

jawab

atas

pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga ; 12

Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya. 13

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling

1 hari kerja

lama ; Dengan surat pengantar dan tanda terima 14

Majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)

14 hari kerja

diucapkan, paling lama 15

Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.



24. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 1. Penyelesaian Perkara No.

Kegiatan

Tenggang Waktu

1.

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut.

2.

Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan

2 hari kerja.

Barang Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi. 3.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan

2 hari kerja.

Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim. 4.

Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan

1 hari kerja.

(jika terdakwa ditahan). 5.

Penyerahan

Penetapan

Hari

sidang

dan

1 hari kerja.

Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum. 6.

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas

7 hari kerja.

perkara diterima oleh Majelis Hakim. 7.

Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai

7 hari kerja.

pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir. 8.

Pemeriksaan

persidangan

yang

menyangkut

90 hari kerja, kecuali

Eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti,

untuk perkara pidana

Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan

khusus berlaku

harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang

ketentuan sebagaimana

saksinya lebih dari 20 orang.

diatur dalam undangundang yang bersangkutan, termasuk praperadilan.



9.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang

Pada hari itu juga.

tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda. 10.

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan

Pada hari itu juga.

yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana. 11.

Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas

Pada hari itu juga.

pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti. 12.

13.

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan

Pada hari itu juga atau

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud

paling lama hari kerja

kepada Panitera Muda Pidana.

berikutnya.

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan

1 hari kerja.

petikan putusan kepada Penuntut Umum dan Kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti dengan Surat pengantar dan tanda terima. 14.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan

Minutasi

dan

14 Hari Kerja.

Pemberkasan

perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. 15.

Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan


kepada kejaksaan beserta barang buktinya.

paling lama pada hari kerja berikutnya.

2. Proses Banding : No.

Kegiatan

Tenggang Waktu

1.

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah

7 hari kerja.

putusan

diucapkan

atau

setelah

putusan

diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir.



2.

Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan.

Pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

3.

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada

2 hari kerja

Terbanding. 4.

Minutasi

perkara

banding

harus

sudah

7 hari kerja

diserahkan kepada Panitera Muda Pidana. 5.

Tenggang waktu Inzage

7 hari kerja.

6.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan

14 hari kerja.

Tinggi, sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding). 7.

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh


Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan

paling lama pada hari

Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan

kerja berikutnya.

Tinggi dan Terbanding. 8.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

3. Proses Kasasi: No.

Kegiatan

Tenggang Waktu

1.

Pernyataan Kasasi.

14 hari kerja;

2.

Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan.

3.

Pemberitahuan

paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pernyataan

Kasasi

kepada

2 hari kerja.

Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima. 4.


salinan

putusannya

7 hari kerja.

setelah

permohonan kassi diterima. 5.

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori

14 hari kerja.

kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan.



6.

Memori kasasi harus diberitahukan kepada

2 hari kerja.

Termohon Kasasi setelah memori diterima. 7.

Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

Kasasi

setelah Termohon

14 hari kerja.

Kasasi

menerima Memori Kasasi. 8.

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung,

30 hari kerja.

sejak pernyataan Kasasi diterima. 9.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy,

apabila

tidak

disertai

maka

berkas

dinyatakan tidak lengkap.

4. Proses Peninjauan Kembali : No. 1.

Kegiatan Pengadilan

Negeri

Tenggang Waktu

menerima

permohonan

peninjauan kembali. 2.

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan


Peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan

pada hari kerja

Negeri. 3.

berikutnya.

Penunjukkan

Majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti ditetapkan.

Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.

4.

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan


peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang

paling lama pada hari

ditunjuk. 5.

kerja berikutnya.

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan

14 hari kerja.

peninjauan kembali memenuhi persyaratan. 6.

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara

2 hari kerja

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana. 7.

Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan

7 hari kerja.

berkas tersebut ke Mahkamah Agung.



25. NARKOBA No. 1.

Kegiatan TINDAK PIDANA NARKOTIKA 1.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, lampiran mengenai jenis Psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I menurut UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

2.

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 143), telah mengatur sanksi pidana minimal dan maksimal bagi pelaku. Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati ;

3.

Untuk beberapa kwalifikasi perbuatan tertentu seperti pelaku setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III untuk diri sendiri hanya disebutkan sanksi pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun, dan 1 (satu) tahun, tidak ada pidana denda ;

4.

Hakim didalam menjatuhkan pidana bagi pelaku Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

5.

Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna orang tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat SEMA Nomor 04

tahun

2010

tentang

Penempatan

Penyalahgunaan,

korban

penyalahgunaan dan pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ; 6.

Tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, benar-



benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi kepada masyarakat (lihat pada SEMA No. 3 tahun 2001) ; 7.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur pidana denda minimal dan maksimal, apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

8.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;

9.

Tersangka atau Terdakwa didalam penyidikan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan Tersangka atau Terdakwa. Dan Hakim berwenang meminta Terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaannya dan harta benda isteri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika ;

10. Sebelum sidang dibuka, Hakim dapat mengingatkan kepada saksi dan orang lain, yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak menyebutkan identitas pelapor ; 11. Pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana dilakukan oleh suatu Tiem yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima Penetapan Pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan waktu Pemusnahan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama ; 12. Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara segera dimusnahkan, kecuali



sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ; 13. Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad

baik,

pemilik

dapat

mengajukan

keberatan

terhadap

perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama ; 14. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan : a. Pelaksanaan

pencegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ; b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial ; 15. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana pasal-pasal atau Undang-Undang No. 35 tahun 2009, disamping pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. Pencabutan izin usaha dan atau ; b. Pencabutan status badan hukum ; 16. Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ; 17. Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ; 18. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang Pengadilan atas tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor



Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 19. Untuk penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi (SEMA No. 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara) ;

II. PENYELESAIAN PERKARA

-

Dalam hal penyelesaian berkas perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika

berpedoman

pada

Administrasi

Perkara

Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;

-

Dalam hal proses Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;

-

Dalam hal Delegasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;



26. TINDAK PIDANA TERORISME NO


JANGKA WAKTU

1. PENYELESAIAN PERKARA Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat 1

tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang

2

bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan

2 hari kerja

registrasi Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri 3

2 hari kerja

dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

4 5 6 7


1 hari kerja

terdakwa ditahan) Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan

1 hari kerja

penahanan pada penuntut umum Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas perkara diterima oleh hakim Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir


Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam 8

perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.

90 hari kerja

Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan sebagaimana

diatur

dalam

undang-undang

yang

bersangkutan, termasuk praperadilan. Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 9

penundaan

sidang

beserta

alasannya

apabila

1 hari kerja

Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang

1 hari kerja

persidangan ditunda ; 10



akan

dibacakan

dan

Panitera

Pengganti

wajib

melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : ; Panitera 11

Muda

pencatatan

Pidana

bertanggung

perkembangan

jawab

persidangan

atas

tersebut

kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,

1 hari kerja

juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : ; Panitera 12

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama

1 hari kerja

hari kerja berikutnya. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta 13

Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling

1 hari kerja

lama ; Dengan surat pengantar dan tanda terima Majelis 14

Hakim

menyelesaikan

dan Minutasi

Panitera dn

Pengganti

Pemberkasan

wajib perkara

setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

14 hari kerja

putusan akhir) diucapkan, paling lama Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada 15

Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

2. PROSES BANDING ; Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan 1


7 hari kerja

Terdakwa yang tidak hadir, paling lama Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus 2

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

3 4

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama . Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ; Standar Operating Procedures PN Medan



5

Tenggang waktu Inzage

7 hari kerja

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 6


14 hari kerja

Memori Banding), paling lama Jika

permohonan

Banding

tersebut

dicabut

oleh

Pemohon sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus 7

diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding

1 hari kerja

pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy 8

masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

1 hari kerja

3. PROSES KASASI ; Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. 1

Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut

14 hari kerja

Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa putus bebas. Laporan

2

Kasasi

kepada

Mhkmh

Agung

harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling

1 hari kerja

lama pada hari kerja berikutnya ; Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas 3

dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan

2 hari kerja

kasasi diterima, harus selesai dalam waktu Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan 4

penyerahan salinan putusannya setelah permohonan

7 hari kerja

kasasi diterima, harus selesai dalam waktu 5 6

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu


Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon 7

Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori

14 hari kerja

Kasasi, paling lama 8

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak


30 hari kerja


pernyataan Kasasi diterima, paling lama. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, 9

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali. Kepaniteraan

2

Pidana

menyerahkan

1 hari kerja

permohonan

Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri

1 hari kerja

pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 3


2 hari kerja

berikutnya. Kepaniteraan 4

Pidana

meneruskan

permohonan

Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja

1 hari kerja

berikutnya. Majelis 5

Hakim

memeriksa

apakah

permintaan

peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu

14 hari kerja

paling lama Panitera 6

Pengganti

pemeriksaan

dan

menyerahkan berita

acara

berita pendapat

acara kepada

Kepaniteraan Pidana

2 hari setelah sidang terakhir

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas 7

diserahkan

oleh

Panitera

Pengganti

harus

sudah

7 hari kerja

mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung. 5. PROSES GRASI. 1

Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama

1 hari kerja

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli 2

paling lama

2 hari

Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya

6. DELEGASI 1



1 hari kerja


Negeri lain/Delegasi, diselesaikan Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah 2

dijalankan,

setelah

permintaan

bantuan

tersebut

3 hari kerja

diterima, paling lama 3

Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri Pemohon bantuan, diselesikan

2 hari kerja

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan 4

tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan

dengan

memperlihatkan

2 hari kerja

relas-relas/hasil

pekerjaannya. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk 5

melakasanakan

delegasi

dari

Pengadilan

Negeri

Pemohon. 7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN HUKUM ); 1

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal

3 tiap bulannya

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan 2

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada

3 tiap bulannya

tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan 3


3 tiap 6 bulannya

tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan 4


3 Januari

tanggal 5

Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal


3 setiap bulannya


27. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NO


JANGKA WAKTU

1. PENYELESAIAN PERKARA Pengadilan

Negeri

menerima

pelimpahan

berkas

perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau 1

petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang

2

bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan

2 hari kerja

registrasi Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri 3

2 hari kerja

dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

4 5 6 7


1 hari kerja

terdakwa ditahan) Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan

1 hari kerja

penahanan pada penuntut umum Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas perkara diterima oleh hakim Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir


Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam 8

perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang. Kecuali

untuk

perkara

pidana

khusus,

90 hari kerja

berlaku

ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 9

penundaan

sidang

beserta

alasannya

apabila

1 hari kerja

persidangan ditunda ;



Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan 10

dibacakan

dan

Panitera

Pengganti

wajib

melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah

1 hari kerja

ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : ; Panitera

Muda

pencatatan 11

Pidana

bertanggung

perkembangan

jawab

persidangan

atas

tersebut

kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,

1 hari kerja

juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : ; Panitera 12

Pengganti

wajib

menyelesaikan

dan

menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling

1 hari kerja

lama hari kerja berikutnya. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan 13

serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera

1 hari kerja

Pengganti, paling lama ; Dengan surat pengantar dan tanda terima Majelis 14

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

wajib

menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

14 hari kerja

putusan akhir) diucapkan, paling lama Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan 15

kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

2. PROSES BANDING ; Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan 1


7 hari kerja

Terdakwa yang tidak hadir, paling lama Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus 2

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

3

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama .


2 hari kerja


4 5

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ; Tenggang waktu Inzage


Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 6


14 hari kerja

Memori Banding), paling lama Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, 7

harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan

1 hari kerja

Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy 8

masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

1 hari kerja

3. PROSES KASASI ; Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang 1

waktu. Setelah putusan banding diberitahukan kepada

14 hari kerja

penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa putus bebas. Laporan

2

Kasasi

kepada

Mhkmh

Agung

harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling

1 hari kerja

lama pada hari kerja berikutnya ; Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas 3

dan

penyerahan

salinan

putusannya

setelah

2 hari kerja

permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan 4

penyerahan salinan putusannya setelah permohonan

7 hari kerja

kasasi diterima, harus selesai dalam waktu 5 6 7

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori


14 hari kerja 2 hari kerja 14 hari kerja


Kasasi, paling lama 8

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama.

30 hari kerja

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, 9

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali. Kepaniteraan

2

Pidana

menyerahkan

1 hari kerja

permohonan

Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri

1 hari kerja

pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 3


2 hari kerja

berikutnya. Kepaniteraan 4

Pidana

meneruskan

permohonan

Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari

1 hari kerja

kerja berikutnya. Majelis 5

Hakim

memeriksa

apakah

permintaan

peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam

14 hari kerja

waktu paling lama Panitera 6

Pengganti

pemeriksaan

dan

menyerahkan berita

acara

berita

acara

pendapat kepada

Kepaniteraan Pidana

2 hari setelah sidang terakhir

Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas 7

diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah

7 hari kerja

mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung. 5. PROSES GRASI. 1

Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama

1 hari kerja

Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli 2

paling lama

2 hari

Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya



6. DELEGASI 1

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi, diselesaikan

1 hari kerja

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah 2

dijalankan,

setelah

permintaan

bantuan

tersebut

3 hari kerja

diterima, paling lama 3

Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri Pemohon bantuan, diselesikan

2 hari kerja

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan 4

tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan

dengan

memperlihatkan

2 hari kerja

relas-relas/hasil

pekerjaannya. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi 5

untuk melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.

7. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN HUKUM ); Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan 1

kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada

3 tiap bulannya



3 tiap bulannya



3 tiap 6 bulannya

tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan 4


3 Januari

tanggal 5

Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal


3 setiap bulannya


28. TINDAK PIDANA HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) NO I

URAIAN

WAKTU

A. DESAIN INDUSTRI 1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya

yang

berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil

kreasinya

melaksanakan

untuk

selama

sendiri,

waktu

atau

tertentu

memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan Diselesaikan hak tersebut.

sesuai

dengan

3. Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan UU No.8 tahun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak 1981 tanggal penerimaan.

Tentang

4. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif KUHP untuk

melaksanakan

Hak

Desain

Indutri

yang

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannyamembuat,memakai,menjual,mengimport ,mengekspor dan/atau,

mengedarkan barang yang

diberi Hak Desain Industri. 5. Dapat dipidana dengan Pidana penjara dan/atau denda bagi barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 6. Tindak Pidana terhadap desain industry merupakan delik aduan B. PATEN. 1. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara



kepada Investor atas hasil investasinya di bidang teknologi,

yang

untuk

selama

waktu

tertentu

melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya; 2. Invensi adalah ide investor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecaha masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 3. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa

orang

yang

secara

bersama-sama

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. 4. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima Hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. 5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang

Diselesaikan

Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

sesuai

dengan

pemberian Hak untuk menikmati manfaat ekonomi

UU No8 tahun

dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam

1981 tentang

jangka waktu dan syarat tertentu.

KUHP.

6. Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri 7. Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal Penerimaan Invensi tersebut

tidak

sama dengan

teknologi yang dituangkan sebelumnya; 8. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak waktu itu tidak dapat diperpanjang. 9. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang; 10. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau/denda



bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten. 11. Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas adalah delik aduan. C. MEREK. 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,

angka-angka,

susunan

warna,

atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda

dan

digunakan

dalam

kegiatan

perdagangan barang atau jasa. 2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

Diselesaikan

beberapa orang secara bersama-sama atau badan

sesuai

hukum untuk membedakan dengan barang-barang

UU No8 tahun

sejenis lainnya.

1981 tentang

3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa

dengan

KUHP

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 5. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar umum

merek untuk

jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau

memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya; 6. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 7. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda



bagi barang siapa demgan sengaja dan tanpa hak; a. Menggunakan

merek

yang

sama

pada

keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau dipergunakan. b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. c. Menggunakan

tanda

yang

sama

pada

Diselesaikan

keseluruhannya dengan indikasi geografis milik

sesuai

pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis

UU No8 tahun

dengan barang yang terdaftar.

1981 tentang

d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya

dengan

KUHP

dengan indikasi geografis. e. Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. f. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang barang tersebut

menunjukkan bahwa

merupakan tiruan dari barang

yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. g. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya

atau

menyesatkan

mesyarakat

mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. h. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau dan/atau

jasa

patut diketahui bahwa barang tersebut

merupakan

hasil

pelanggaran tindak pidana merek. 8. Tindak Pidana sebagimana dimaksud pada butir 7 huruf a s/d h diatas, merupakan delik aduan. D. HAK CIPTA 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan

hak

untuk

mengumumkan


atau


memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan

Desain

yang berlaku.

berdasarkan

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sesuai

dengan

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu UU No. 8 tahun ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, 1981 tentang kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan KUHP kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan

keasliannya

dalam

lapangan

ilmu

pengetahuan, seni, atau sastra. 4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta,atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta,

yaitu

hak

ekslusif

bagi

pelaku

untuk

memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya,

dan

bagi

Lembaga

Penyiaran

untuk

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 6. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya,

yang

timbul

secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan

menurut

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 7. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan : a. Pewarisan.

Diselesaikan

b. Hibah

sesuai

c. Wasit

UU No8 tahun


dengan


d. Perjanjian tertulis ; atau

1981 tentang

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan

KUHP

perundang-undangan. 8. Negara memegang hak cipta atas : a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. c. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. d. Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya. 9. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak : a. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau membuat,

memperbanyak

atau

menyiarkan

rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, memperbanyak

dan/atau

menyewakan

karya

rekaman suara atau rekaman bunyi yang bukan

Diselesalikan

hak ciptanya.

sesuai

b. Menyiarkan,memamerkan,mengedarkan,

atau

dengan

UU No8 tahun

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang

1981 tentang

hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait

KUHP

sebagaimana dimaksud butir a) diatas. c. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. d. Mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksaan pemerintah dibidang

agama,

pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum. e. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas potret, tanpa seizin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

setelah

orang

yang dipotret meninggal



dunia,atau tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang dipotret

atau tanpa persetujuan dari Lembaga

Penyiaran membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan

ulang

karya

siarannya

melalui

transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain. f. Pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya atau pihak lain yang menerima penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan yang meniadakan nama pencipta yang tercantum pada

ciptaan itu,

mencantumkan

nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul

ciptaan, atau mengubah isi

ciptaan. g. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi menejemen hak pencipta. h. Merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi

i.

sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak

Diselesaikan

pencipta.

sesuai

Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan

UU No8 tahun

persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi

1981 tentang

yang berwenang terhadap ciptaan-ciptaan yang

KUHP

dengan

menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya dibidang cakram optic (optical disc). 10. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, kecuali ciptaan di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan; 11. Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena : a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.



b. Lampau waktu. c. Dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. E. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari

elemen

tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara

Diselesaikan

terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang

sesuai

dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

UU No8 tahun

2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan

tiga

dimensi

dari

berbagai

elemen,

dengan

1981 tentang KUHP

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. 4. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 5. Pemegang hak adalah pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk

Desain

Tata

Letak Sirkuit Terpadu yang

orisinil, yakni yang merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan

pada saat desain tata letak sirkuit

terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang



umum bagi para pendesain. 7. Perlindungan terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi

secara

komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. 8. Yang berhak memperoleh hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain, yang dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang secara bersama atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. 9. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian

tertulis

atau

Sebab-sebab

lain

yang

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 10. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. 11. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat,

memakai,

menjual,

mengimport,

mengekport dan / atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 12. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda barang siapa yang dengan sengaja: 1. Menghapus

hak

Pendesain

untuk

tetap

dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain tata Letak Sirkuit Terpadu, daftar Umum desain tata letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain tata Letak sirkuit Terpadu, jika desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dan yang dibuat berdasarkan pesanan. 2. Tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan

diumumkannya

permohonan

yang

bersangkutan, atau



3. Menghilangkan

Hak

Pendesain

untuk

tetap

dicantumkan nama dan identitasnya pada waktu pengalihan

hak

Desain

Tata

Letak

Sirkuit

Terpadu,baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam daftar Umum Desain Letak Sirkuit Terpadu. Tindak Pidana pada butir 12 angka 1,2 dan 3 diatas merupakan delik aduan.



BAB III KEPANITERAAN HUKUM

No 1.

Pekerjaan

Batas Waktu Pekerjaan

Membuat laporan bulanan yang terdiri dari : a. Laporan

keadaan

perkara

pidana/ Paling

perdata b. Laporan

lambat

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

5

tanggal

7

setiap bulannya keuangan

perkara

pidana/ Paling

perdata

lambat

setiap bulannya

c. Laporan jenis perkara pidana/ perdata

Paling

lambat

setiap bulannya 2.

Membuat laporan bulanan yang terdiri dari : a. Laporan perkara pidana/perdata yang Paling dimohonkan Banding

setiap bulannya

b. Laporan perkara pidana/perdata yang Paling dimohonkan Kasasi dimohonkan Peninjauan Kembali perkara

perdata

perkara

yang Paling

pidana

yang Paling

lambat

setiap bulannya

Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari: a.

Laporan tentang kegiatan Hakim perkara Paling pidana perdata

Membuat

lambat

setiap bulannya

b. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara Paling

4

lambat

setiap bulannya

dimohonkan Grasi/Remisi 3.

lambat

setiap bulannya

dimohonkan Eksekusi e. Laporan

lambat

setiap bulannya

c. Laporan perkara pidana/perdata yang Paling d. Laporan

lambat

lambat

setiap bulannya laporan

Tahunan

menyerahkannya ke Pengadilan Tinggi.

dan Paling

lambat

setiap bulan Januari



BAB IV ADMINISTRASI UMUM

A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS NO.

K E G I A T A N

JANGKA WAKTU

Membuat program kerja pelaksanaan Anggaran selaku 1

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah

10 hari kerja

turun DIPA. 2 3

Menyusun rencana kegiatan Kesekretariatan tahunan dan rencana Anggaran tahun berjalan Mengkoordinir

dan mengawasi tugas-tugas Sub.Bagian

10 hari kerja Setiap hari kerja

Umum, Keuangan dan Kepegawaian Mengoreksi dan mengkoordinaskan Surat-surat keluar

4

yang dibuat oleh Sub.Bagian Umum, Keuangan dan

1 hari kerja

Kepegawaian 5

Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan

6

seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan

3 hari kerja

melalui Panitera/Sekretaris B. SUB BAGIAN UMUM I. PENGELOLAAN ADMINISTRASI Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub.Bagian Umum meliputi: 1. Administrasi Tata Persuratan 2. Adminitrasi Perlengkapan 3. Administrasi Perencanaan 4. Kerumah tanggaan NO. 1

K E G I A T A N

JANGKA WAKTU

Administrasi Tata Persuratan a. Surat Masuk Yang dimaksud surat masuk adalah semua Surat-surat Dinas yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan dan diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/



Sekretaris.

PENGELOLAAN SURAT MASUK 

1 hari kerja

Surat masuk dan berkas perkara yang dikirim melalui

POS

Pengadilan

yang

Negeri

ditujukan

kepada

Medan/Pansek

ketua

Pengadilan

Negeri Medan, masuk kotak PO.Box Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1274. Dan kemudian kurir mengambil surat-surat dan berkas perkara dari P.O.Box tersebut untuk diagenda dan dibuat lembaran disposisi oleh petugas Surat masuk. 

Surat yang diterima diberikan tanda terima dan

1 hari kerja

diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembaran disposisi dibuat rangkap 3 (tiga) ,1 (satu) lembar asli disposisi disatukan didepan surat,1(satu) lembar

untuk

arsip Bapak KPN. Dan 1 (satu) lembar untuk arsip bagian Umum. 

Panitera/Sekretaris

mensortir

Surat,

untuk

1 hari kerja

diteruskan kepada ketua Pengadilan Negeri Medan. 

Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi (kecuali

1 hari kerja

Ketua Dinas luar). 

1 hari kerja

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi.



Surat didistribusikan

sesuai disposisi oleh staf

1 hari kerja

Panitera/ Sekretaris 

Surat

yang

memerlukan

jawaban/tanggapan,

4 hari kerja

masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi. 

Khusus surat-surat permohonan perpanjangan

1 hari kerja

penahanan setelah diagenda oleh Sub Bagian Umum

langsung

Panitera/Sekretaris,

diserahkan Wakil

Panitera

kepada untuk

diteruskan ke Paniteraan Pidana untuk diproses hari itu juga. PENGELOLAAN SURAT KELUAR 

Surat diagendakan dalam buku agenda surat


1 hari kerja


keluar, diberi nomor dan tanggal, pada hari dan tanggal tersebut, 1 (satu) lembar

surat untuk

pertinggal / Arsip pada Sub Bagian Umum. 

Pengiriman surat dan berkas perkara yang telah

1 hari kerja

terbungkus oleh Pamud Pidana, Perdata dan PHI baik itu banding, kasasi, dan Peninjauan kembali dilakukan melalui Kantor Pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan

surat-surat yang sangat

urgensi/penting dikirim hari itu juga melalui kurir. 2

Administrasi Perlengkapan 

Pencatatan aset /barang Milik Negara setiap ada

3 hari kerja

kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D SPM dilakukan pencatatan / pengimputan kedalam Aplikasi SIMAK – BMN. 

Pencatatan barang-barang Persediaan (ATK).

2 hari kerja



Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.

4 hari kerja



Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR).

3 hari kerja



Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB).

2 hari kerja



Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan

3 hari kerja



Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester

8 hari kerja

ke Instansi terkait. 

Melakukan opname barang setiap bulan.

3 hari kerja



Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan

9 hari kerja

sudah

tidak

bisa

dipakai

untuk

diusulkan

penghapusan. 

Perpanjangan pajak kenderaan operasional roda 2

2 hari kerja

(dua) dan roda empat yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

Perawatan dan pemeliharaan gedung Kantor secara

2 kali setahun

periodik sesuai dengan kebutuhan. 

Perawatan AC. dan Komputer (dilaksanakan sesuai

3 bulan sekali

dengan kebutuhan). 

Perbaikan dan perawatan membelair yang masih

2 kali setahun

bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan



3

Administrasi Perencanaan 

Menghimpun data kebutuhan ATK. Dan sarana penunjang

kerja

dari

Ketua,

Wakil

3 hari kerja

Ketua,

Panitera/Sekretaris, Panitera pengganti, Kepaniteraan dan Kesektariatan, tahun yang Akan datang. 

Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan

12 hari kerja

dengan sarana dan prasarana. 

Menyusun

rencana

kerja

dan

program

kerja

3 hari kerja

Sub.Bagian Umum setiap awal. 4

Kerumah Tanggaan a. Pengelolaan Perpustakaan 1 hari kerja

 Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda, Buku Induk dan penomoran menurut Klasifikasi, yang diselesaikan selama 1 hari kerja oleh Petugas Perpustakaan

2 hari kerja pada

 Membuat perencanaan dan mengusulkan

akhir tahun

pengadaan buku-buku Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan oleh Kepala Sub. Bagian Umum.

1 hari

 Membuat catatan peminjam buku dan pengembalian buku dalam buku peminjaman, diselesaikan 1 jam

1 hari kerja

 Melakukan pemeliharaan, perawatan, koleksi bukubuku setiap minggu. b. Perawatan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana Gedung 1 bulan sekali

 Memanaskan Genset.

selama 30 menit 15 hari kerja

 Pemeliharaan Gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga

3 bulan sekali

 Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh pihak ketiga

2 hari kerja  Menguras

dan

mengisi

kembali

hidran,

dilaksanakan sesuai kebutuhan



c. Keamanan  Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan

1 hari kerja

pengamanan setiap awal bulan.  Melakukan pertemuan dalam Rangka evaluasi Setiap Akhir Bulan pelaksanaan tugas dengan staf Sub. Bagian Umum

selama 2 jam

dan Satuan Pengaman.  Melakukan

Pengontrolan

lingkungan

Kantor Setiap hari selama

dilaksanakan oleh Petugas Pengaman dan Staf

2 jam

Sub.Bagian Umum.  Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait

(Polres,

Polsek,

dan

Kodim)

2 hari kerja

apabila

diperlukan.  Mengerahkan semua tamu untuk melapor ke piket.  Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja Setiap hari selama setelah jam kerja, mematikan AC, Listrik dan Komputer

yang

2 jam

masih menyala dan mengunci

pintu yang belum terkunci.  Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya,

dilaksanakan

oleh

Setiap hari kerja

Petugas

Pengamanan.  Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan. d. Kebersihan  Menyusun uraian tugas (Job Description) Petugas Kebersihan

dan

Penanggung

Jawab

1 hari kerja

Petugas

Kebersihan.  Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian

Setiap hari kerja

tugas (Job Description)  Disamping tugas-tugas tersebut diatas, Sub. Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.



II. PENGAWASAN MELEKAT NO

K E G I A T A N 1. Pengertian Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Maksud pengawasan a. Memperoleh

Informasi

apakah

penyelenggaraan

peradilan,pengelolaan Administrasi Peradilan

tehnis

telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah Administrasi dan ketidak efienan penyelenggaraan peradilan. c. Menilai kinerja aparat Pengadilan. 3. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai

bahan

pertimbangan

bagi

pimpinan

pengadilan

untuk

menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik. 4. Ruang Lingkup Pengawasan a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi Administrasi dan financial pengadilan. b. Sasaran Pengawasan -

Aparat Pengadilan Tinggi

-

Aparat Pengadilan Negeri

5. Bentuk Pengawasan a. Pengawasan langsung dengancara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus.



b. Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa. 6. Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan. a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi Administrasi

Kepegawaian,

Keuangan,

Inventaris

barang

dan

Administrasi Umum. b. Evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan Kepemimpinan kinerja Pengadilan dan kualitas pelayanan publik.

III. PENGAWASAN OLEH PARA KEPALA SUB.BAGIAN TERHADAP STAF NO. 1

K E G I A T A N

JANGKA WAKTU

Sub Bagian Umum a. Pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara (BMN). b. Pencatatan barang persediaan. c. Pencatatan permintaan barang persediaan. d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). e. Penghapusan Milik Negara (BMN). f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar. g. Pengiriman surat-surat keluar. h. Pengiriman berkas perkara ke PT. dan MA-RI. i.

Pengelolaan dan penata usahaan buku-buku perpustakaan.

j.

Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.

k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor l.

Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor dan petugas piket harian.

m. Pembuatan konsep-konsep laporan. n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan S O P.



C. TUGAS SUB BAGIAN KEUANGAN N O 1.

NAMA KEGIATAN

JANGKA WAKTU

Perencanaan Anggaran a. Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke

Paling Lama Bulan Pebruari

Pengadilan Tinggi Medan 2.

Administrasi Keuangan a. Mengagenda

surat

masuk

yang

sudah

didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sejak surat itu diterima

Medan dan Panitera / Sekretaris b. Membuat surat keluar / surat jawaban

1 hari kerja

c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi

1 hari kerja

d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke Bank. 3.

2 hari kerja

Pelaksanaan Anggaran a. Gaji Induk. 

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan

3 hari kerja setiap awal bulan

pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi) 

Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)



Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya



Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh


1 hari kerja

Kuasa Pengguna Anggaran. 

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan

2 hari kerja

Surat Perintah Membayar (SPM) 

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).


Paling lama tanggal 10 setiap bulannya


b. Gaji Susulan /Kekurangan Gaji/ Beras. 

Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK

3 hari kerja

kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak, SK mutasi 




Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya




Pengajuan Daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya beserta Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk

1 hari kerja

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan

2 hari kerja


Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

1 hari kerja

(KPPN). c. Uang Kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan Dan PHI. 

Membuat daftar uang kehormatan Hakim AdHoc Perikanan dan PHI menyusun kelengkapan

3 hari kerja

daftar uang kehormatan 




Koreksi daftar uang kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan dan PHI beserta kelengkapannya




Pengajuan Daftar Hakim Ad-Hoc Perikanan dan PHI dan kelengkapannya beserta Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk

1 hari kerja


Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan


2 hari kerja


Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) 

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Paling lama tanggal 10 setiap bulannya

d. Uang Makan. 

Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian



Tanggal 5 setiap bulannya dalam 2 hari kerja

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa

1 hari kerja

Pengguna Anggaran (KPA) 

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP)



1 hari kerja

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat

1 hari kerja

Perintah Membayar (SPM) 

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke

1 hari

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

kerja

(KPPN). e. Uang Lembur. 

Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

(KPA) 

Membuat Daftar Absent Lembur



Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah Kerja Lembur dan disetujui Kuasa


Pengguna Anggaran (KPA) 

Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

1 hari kerja

(SPTJM) 

Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

1 hari kerja

(SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran





Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)



1 hari kerja

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat

1 hari kerja

Perintah Membayar (SPM) 


1 hari kerja

(KPPN). f. Gaji Ke 13 (Tiga Belas) 

Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat

3 hari kerja

Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Membuat faktur pajak/ Surat Setoran Pajak (SSP)



Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya



Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk


1 hari kerja


Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)



1 hari kerja

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan

1 hari kerja



1 hari kerja

(KPPN). g. Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya. 

Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri Medan berdasarkan

3 hari kerja

rekapitulasi absent dari Sub Bagian



Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Medan 

Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan



1 hari kerja

Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa

1 hari kerja

Pengguna Anggaran 

Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan ke Pengadilan Tinggi

1 hari kerja

Medan 

Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap Pegawai yang

7 hari kerja

menerima remunerasi 

Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh Ketua

1 hari kerja

Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa Pengguna Anggaran 

Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan ke Pengadilan Negeri Medan ke

1 hari kerja

Pengadilan Tinggi Medan. h. Pengajuan Uang Persediaan 

Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara

3 hari kerja

pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP) 


1 hari kerja

(KPPN). i. Tambahan Uang Persediaan (TUP). 

Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Standar Operating Procedures PN Medan

Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan Halaman 144 dari 172

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup 

Pembuatan surat Permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

1 hari kerja

Negara 

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan kelengkapannya



1 hari kerja

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor

1 hari kerja

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) j. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 

Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya



2 hari kerja


1 hari kerja

(KPPN). k. Pengajuan SPM Langsung (LS) 

Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya



1 hari kerja


1 hari kerja

(KPPN). l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Menerima, membukukan dan menyetorkan

Setiap hari Jumat (Kecuali

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank

hari Jumat libur dilaksanakan

persepsi 

Melaporkan pembukuan disertai bukti

Setiap hari Senin (Kecuali

penyetoran untuk ditandatangani oleh

hari Senin libur dilaksanakan

Panitera/Sekretaris 

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Koordinator Wilayah

4.

hari kerja sebelumnya)

hari kerja berikutnya) Paling lama tanggal 5 setiap bulannya

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.



a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA). 

Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

1 hari kerja

Penerima sesuai format dari KPPN 

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan (SP2D)

2 hari kerja

tersebut di input ke aplikasi SAKPA 

Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara Satker dan

1 hari kerja

KPPN 

Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara

1 hari kerja

(BMN) dari Sub Bag. Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya 

Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan

1 hari kerja

BadanPengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya b. Pelaporan Keuangan Setiap per Triwulan. 

Laporan Realisasi Belanja per Triwulan.



Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Koordinator


Wilayah dan ke Mahkamah Agung RI 

Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan.



Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat

1 hari kerja

Komitmen (P2K) 

Mengantar laporan aplikasi PP No. 39 Tahun


1 hari kerja


2006 ke Koordinator Wilayah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

5.



Pembuatan LAKIP



Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi

Setiap Akhir Tahun 1 hari kerja

Penatausahaan dan Pengawasaan Anggaran a. Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap lembarnya dan diparaf

1 hari kerja

oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari kerja

(KPA) b. Buku Pembantu 

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan



Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro




Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak

1 hari kerja

(SSP) 

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku

Selama 3 bulan sekali

Pembantu Pajak.



TUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN No. 1.

KEGIATAN Peningkatan

Pengelolaan

Data

JANGKA WAKTU dan

Informasi

Kepegawaian a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri Medan : hari itu juga



Surat yang diterima sub bagian



Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris diagenda pada buku surat masuk sejak surat itu diterima;



Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut

2 hari kerja

mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka.

Sub

bagian

kepegawaian

diselesaikan

selama ; 

Mengirimkan surat yang telah ditandatangani

1 hari kerja

oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan / Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum, diselesaikan selama ; b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan

setiap hari kerja

Negeri Medan dilaksanakan ; c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) anggaran, (Bezzeting)

yang

disusun

penegetikan dan

pada

jumlah

koreksi

akhir data

oleh

4 hari kerja

tahun

pegawai

Kasub

Bag

Kepegawaian diselesaikan selama ; d. Penyusunan

Daftar

Urut

Kepangkatan

(DUK)

4 hari kerja

disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama ; e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim

4 hari kerja

Pengadilan Negeri (Pelaksanaan sesuai kebutuhan) selama ; f. Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan

setiap hari kerja

daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan ;



g. Perekapan

absensi

Hakim

dan

Karyawan

/

Karyawati Pengadilan Negeri : 

Pengumpulan daftar absensi dan Pengetikan

2 hari kerja

hasil perekapan absen diselesaikan selama ; 

Koreksi

oleh

Kasub

Bag

Kepegawaian

2 hari kerja

diselesaikan selama ; 

Penyerahan Keuangan

rekap untuk

absensi uang

kepada

makan

Bagian

dan

5 setiap bulannya.

uang

remunerasi paling lambat tanggal h. Pembuatan SK Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA)

1 hari kerja

setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Medan, diselesaikan ; i. Pembuatan SK Pengelola Keuangan ( SK Pejabat

2 hari kerja

Pembuat Kometmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai ( PPABP ) SK Penguji, Surat Perintah Pebayaran

( SPP ) dan Penandatangan Surat

Perintah Membayar ( SPM ) SK Pengelola Keuangan, Bendahara

Penerima,

Bendahara

Pengeluaran,

diselesaikan; j.

Pembuatan SK

Honorer

( Pramubakti, Supir,

1 hari kerja

k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

1 hari kerja

Satpam, dan IT ) ; Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan) ; l. Membuat jadwal piket karyawan / karyawati setiap

1 hari kerja

3 (tiga) bulan sekali, diselesaikan selama. 2.

Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan

3 hari kerja

usulan, dan koreksi oleh Ka. Sub Bag Kepegawaian diselesaikan selama ; b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang

3 hari kerja

surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Negeri

/

Panitera

/

Sekretaris

Pengadilan Negeri diselesaikan selama ;



c. Kenaikan Pangkat Reguler 

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan

2 hari kerja

naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan diselesaikan selama ; 

Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan

3 hari kerja

Pangkat diselesaikan selama ; 

Meneruskan usul kenaikan pangkat tersebut

2 hari kerja

telah ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama ; 

Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap

3 hari kerja

usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan selama. d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

Dibuat telaahan diselesaikan selama ;



Dilakukan

2 hari kerja sesuai

2 hari kerja

Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasub Bag

2 hari kerja

Baperjakat

dilaksanakan

dengan kebutuhan ; 

Kepegawaian diselesaikan selama ; 

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah

2 hari kerja

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. e. Kenaikan Pangkat Pilihan 

Dibuat telaahan diselesaikan selama ;



Mengusulkan

1 hari kerja yang

3 hari kerja

sesuai

2 hari kerja

Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasub Bag

2 hari kerja

usul

kenaikan

pangkat


Dilakukan

Baperjakat

dilaksanakan

dengan kebutuhan ; 



2 hari kerja

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. f. Kenaikan Pangkat Pengabdian 

Pengumpulan Data diselesaikan selama ;


2 hari kerja




Mengusulkan

usul

kenaikan

pangkat

2 hari kerja


Bag

2 hari kerja


2 hari kerja

Pengetikan

dan

koreksi

oleh

Kasub


ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. 3.

Kenaikan Gaji Berkala a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik

3 hari kerja

gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ; b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan

5 hari kerja

sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama ; c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar

gaji

dan

dimasukkan

ke

file

2 hari kerja

yang

bersangkutan, diselesaikan selama ; 4.

Mutasi Hakim dan Pegawai a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan

1 hari kerja

Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama ; b. Disampaikan Bendahara,

kepada dan

yang

dimasukan

bersangkutan, ke

file

2 hari kerja

yang

bersangkutan, diselesaikan selama. 5.

Usul Jabatan a. Penelitian

Dokumen

dan

dibuatkan

telaahan

3 hari kerja

b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan

2 hari kerja

diselesaikan selama ; kebutuhan ; c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani

2 hari kerja

oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama . 6.

Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang

4 hari kerja

bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan selama ;



b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani

2 hari kerja

oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. 7.

Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang

awal tahun

telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan setiap ; b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh

3 hari kerja

Ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. 8.

Cuti Hakim dan Pegawai a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama ;

1 hari kerja

b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan

1 hari kerja

selama; c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip

1 hari kerja

file yang bersangkutan diselesaikan selama. 9.

Hukuman Disiplin. a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri

1 hari kerja

diselesaikan selama ; b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan

2 hari kerja

kepada tim pemeriksa diselesaikan selama ; c. Membuat

dan

mengirim

surat

pemanggilan

3 hari kerja ;

diselesaikan selama ; d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ; e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan serta

2 hari kerja

tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan selama. 10. DP3. a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan

2 hari kerja

langsung yang dinilai, diselesaikan selama ; b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja

7 hari kerja

untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti



dan Jurusita, untuk DP3 Karyawan diserahkan kepada Ka. Sub nya masing – masing dan dikerjakan oleh Sub nya masing – masing selama ; c. Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai

5 hari kerja

dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali

ke

file

yang

bersangkutan

tersebut

diselesaikan selama. 3.

Kenaikan Gaji Berkala a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik

3 hari kerja

gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ; b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan

5 hari kerja

sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama; c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar

gaji

dan

dimasukkan

ke

file

2 hari kerja

yang

bersangkutan, diselesaikan selama ; 4.

Mutasi Hakim dan Pegawai a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan

1 hari kerja

Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama ; b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan

dimasukan

ke

file

yang

dan

dibuatkan

2 hari kerja

bersangkutan,

diselesaikan selama. 5.

Usul Jabatan a. Penelitian

Dokumen

telaahan

3 hari kerja

b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan

2 hari kerja

diselesaikan selama ; kebutuhan ; c. Mengirimkan

usul

jabatan

yang

telah

2 hari kerja

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama . 6.

Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang

4 hari kerja

bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan selama



BAB V PENGAWASAN MELEKAT No. 1.

Pengawasan Ruang

Keterangan

Lingkup

a.

Pengawasan

Meliputi

Waktu

penyelenggaraan,

pengawasan

dan

pengelolaan

organisasi,

administrasi dan finansial pengadilan. b.

Sasaran pengawasan : Aparat Pengadilan Negeri

2.

Bentuk Pengawasan

a.

Pengawasan

langsung

:

dengan

cara

pemeriksaan

reguler

dan

pemeriksaan

khusus. b.

Pengawasan tidak langsung : dengan

cara

penilaian

melakukan

atas

laporan

tertulis, laporan lisan, dan pemberitaan media massa. 3.

Pelaksanaan Pengawasan

a. di

Pelaksanaan

tugas

dilingkungan

Kepaniteraan

Lingkungan

yang

Pengadilan Negeri

adiministrasi

pokok

mencakup persidangan

dan administrasi perkara; b.

Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi Kepegawaian, Inventaris

Keuangan, barang

dan

administrasi umum. c.

Pengawasan

terhadap

perilaku Aparat Pengadilan. d.

Evaluasi

atas

penyelenggaraan



manajemen

peradilan,

kepemimpinan pengadilan

kinerja

dan

kualitas

pelayan publik A.

Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi I.Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri terhadap :

No. 1.

Pengawasan

Keterangan

Yang didelegasikan



Waktu

Pelaksanaan tugas selaku

kepada Wakil Ketua

koordinator pengawasan di

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri; 

Memantau tugas

pelaksanaan

Kepaniteraan

Kesekretariatan

dan di

Pengadilan Negeri; 

Pelaksanaan

penyelesaian

pengaduan

masyarakat

terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas Hakimhakim, Kepaniteraan dan Pegawai

di

Pengadilan

Negeri; 2.

Hakim,

Hakim

hoc,

Ad



Hakim

Pengawas

penyelesaian

dan

- Penyelesaian

Narapidana

waktu perkara

Pidana :

Pengamat Hakim

Tenggang

dan

perkara

yang berkaitan dengan

Pengawas

masa tahanan.

Bidang

- Penyelesaian / minutasi perkara - Penyelesaian

perkara

yang menarik perhatian masyarakat; 

Tenggang penyelesaian

waktu perkara



Perdata : - Penyelesaian

perkara

sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992; - Penyelesaian

Perkara

sesuai dengan SOP; 

Memantau dan mengadakan evaluasi

setiap

bulan

terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata ; Menerima laporan Hakim Pengawas

dan

Narapidana,

Pengamat

serta

Hakim

Pengawas Bidang; 3.

Panitera / Sekretaris



Memantau

pelaksanaan

tugas sesuai dengan SOP; 

Mengevaluasi

proses

penyelesaian

administrasi

perkara dan administrasi umum; 

Memantau

pelaksanaan

program kerja, pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban DIPA; 

Memantau

pelaksanaan

eksekusi putusan perkara perdata dan grosse akte, termasuk

eksekusi

berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri lain; 

Memantau pelaksanaan

pelaporan putusan

perkara pidana yang telah



berkekuatan hukum tetap dari Kejaksaan; 

Memantau pengelolaan dan administrasi

keuangan

perkara perdata dan pidana, serta konsignasi; II.

Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri :

No.

Pengawasan

Waktu

1.

Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/ Sekretaris dan jajarannya pada Pengadilan Negeri;

2.

Memantau

pelaksanaan

tugas

dalam

penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata; 3.

Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri;

4.

Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009

5.

Memantau

pengelolan

administrasi

pengawasan oleh Panitera Muda Hukum;

III.

Pengawasan oleh Panitera / Sekretaris terhadap : 1. Wakil Panitera

No.

Pengawasan

Waktu

1.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

2.

Memantau

pelaksanaan

tugas-tugas

dalam penyelesaian perkara;



Memantau penyelesaian administrasi

3.

perkara dan laporan perkara; Memantau pengawasan dan pembinaan

4.

terhadap para Panitera Muda, Panitera Pengganti,

dan

Jurusita

/

Jurusita

Pengganti; Memantau

5.

pengelolaan

administrasi

biaya perkara dan pelaporan keuangan perkara setiap bulannya;

2. Wakil Sekretaris No.

Pengawasan

Waktu

1.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

2.

Memantau pelaksanaan DIPA;

3.

Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat Pembuat Komitmen;

4.

Memantau

pengawasan

dan

pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian; 5.

Memantau

pelaksanaan

tugas

di

bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

IV.

Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti:

No.

Pengawasan

1.

Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera

Waktu

Muda di Kepaniteraan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan SOP;



Memantau pelaksanaan pengawasan

2.

dan Pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera

Muda

Hukum

terhadap

kinerja staf; Penelaahan

3.

dan

penelitian

berkas

perkara oleh Panitera Muda; Penyusunan daftar kebutuhan untuk

4.

penyusunan RKAKL oleh para Panitera Muda; Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti

5.

dan Jurusita / Jurusita Pengganti;

V.

Pengawasan oleh Wakil Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :

No. 1.

Pengawasan Pelaksanaan

Waktu

tugas-tugas

di

Kesekretariatan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan SOP; 2.

Memantau pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan oleh Ka. Sub Bag. Umum, Ka. Sub Bag. Keuangan dan Ka. Sub

Bag.

Kepegawaian

terhadap

kinerja staf; 3.

Pembuatan pelaporan keuangan dan barang

milik

negara

(BMN)

ke

Mahkamah Agung RI dan instansi terkait; 4.

Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya;

5.

Penyusunan daftar kebutuhan untuk



penyusunan RKAKL oleh para Kepala Sub Bagian; Pelaksanaan

6.

kebersihan,

ketertiban,

dan keamanan kantor;

VI.

Pengawasan oleh Wakil Para Panitera Muda terhadap staf : a. Panitera Muda Pidana;

No. 1.


Waktu

registrasi

perkara,

banding, kasasi, peninjauan kembali, Grasi dan Praperadilan; 2.

Pelaksanaan

registrasi

penahanan,

perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan

dari

tahanan

dan

pembantaran tahanan; 3.

Pelaksanaan registrasi barang bukti;

4.

Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan;

5.

Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum;

6.

Pembuatan

konsep-konsep

surat

penetapan dan pengiriman penetapan; 7.

Penyampaian

berkas

perkara

dan

surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis; 8.

Penyampaian salinan dan atau petikan putusan;

9.

Pelaksanaan pemberkasan perkara;



10.

Mempersiapkan

pengiriman

berkas

perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI; 11.

Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan

hukum

tetap

untuk

diarsipkan; 12.

Pembuatan

konsep-konsep

laporan

perkara pidana, keuangan perkara pidana, dan bantuan hukum; 13.

Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

b. Panitera Muda Perdata; No. 1.


Waktu

registrasi

perkara,

banding, kasasi, peninjauan kembali, Sita dan pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi; 2.

Pelaksanaan jurnal biaya perkara;

3.

Penyampaian

berkas

perkara

dan

surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis; 4.

Pelaksanaan pemberkasan perkara;

5.

Mempersiapkan perkara

ke

pengiriman

Pengadilan

berkas

Tinggi

/

Mahkamah Agung RI; 6.

Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan

hukum

tetap

untuk

diarsipkan; 7.

Pelaksanaan

administrasi

keuangan

perkara;



8.

Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

kepada

Bendahara

Penerima; 9.

Pembuatan

konsep-konsep

laporan

perkara perdata dan biaya perkara perdata; 10.


c. Panitera Muda Hukum No. 1.

Pengawasan Pembuatan

konsep-konsep

Waktu laporan

perkara pidana dan perdata; 2.

Pengiriman

laporan-laporan

setiap

awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI; 3.

Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata;

4.

Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara;

5.

Pelaksanaan register Badan Hukum, surat kuasa, legalisasi dan surat-surat keterangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

6.


VII. Pengawasan oleh para Kepala Sub Bagian terhadap staf : 1. Sub Bagian Umum No.

Pengawasan

1.

Pelaksanaan penatausahaan Barang

Waktu

Milik Negara (BMN);



2.

Pencatatan barang persediaan;

3.

Pencatatan

permintaan

barang

persediaan; 4.

Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);

5.

Penghapusan Barang Milik Negara;

6.

Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar;

7.

Pengiriman surat-surat keluar;

8.

Pengelolaan dan penatausahaan bukubuku perpustakaan;

9.

Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor;

10.

Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;

11.

Mengatur

pekerjaan

petugas

kebersihan, petugas keamanan kantor, dan petugas piket harian; 12.

Pelaksanaan

pengiriman

berkas

perkara ke Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung RI; 13.

Menjaga

ketertiban

kantor

dan

di

lingkungan

pelayanan

untuk

persidangan; 14.

Pembuatan konsep-konsep laporan;

15.


2. Sub Bagian Kepegawaian



No.

Pengawasan

Waktu

1.

Pelaksanaan tugas pengelolaan suratsurat masuk;

2.

Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian;

3.

Pelaksanaan

administrasi

kenaikan

pangkat, usulan jabatn, usulan PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana,

Pendidikan/

pelatihan/

bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan

konsep-konsep

surat

keputusan, surat tugas, dan lain-lain; 4.

Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan pegawai;

5.

Mempersiapkan pelaksanaan

administrasi

pengambilan

dan

sumpah,

pelantikan, dan serah terima jabatan serta prosesi purnabakti Hakim; 6.

Pembuatan konsep-konsep laporan;

7.


3. Sub Bagian Keuangan No. 1.


pembuatan

Waktu konsep

penyusunan RKAKL; 2.

Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran;

3.

Pelaksanaan penyetoran pajak;



4.

Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

5.

Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran;

6.

B.


Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan perlu dibuat kontrak kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara :

No.

Kontrak Kinerja

Waktu

1.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan Ketua Pengadilan Negeri;

2.

Hakim dengan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

3.

Panitera / Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Negeri;

4.

Wakil Panitera / Wakil Sekretaris dengan Panitera / Sekretaris ;

5.

Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Wakil Panitera;

6.

Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan

Kepegawaian

dengan

Wakil

Sekretaris; 7.

Panitera

Pengganti

dan

Jurusita

dengan Panitera / Sekretaris; 8.

Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum;

9.

Staff Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

dengan

Kepala

Sub



Bagian

Umum,

Keuangan

dan

Kepegawaian;

C.

Sanksi. Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa:

No.

Sanksi

Waktu

1.

Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara, pembagian perkara untuk bulan berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap penilaian DP3;

2.

Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi dikurangi pembagian perkaranya dan berpengaruh terhadap diusulkan

penilaian untuk

DP3

serta

dapat

pemberhentian

dari

jabatannya sebagai panitera pengganti; 3.

Jurusita / Jurusita Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti;

4.

Pegawai/ Staff yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh atasannya terhadap diusulkan

langsungnya penilaian

berpengaruh

DP3

penundaan

serta

kenaikan

dapat gaji

berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian tunjangan remunerasi; 5.

Hukuman Disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember

2007

tentang

Petunjuk



Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin

Kerja

Pemberian hakim

Dalam

Tunjangan

dan

Pegawai

Pelaksanaan

Khusus Negeri

Kinerja pada

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana diubah

dengan

Mahkamah

Keputusan

Agung

RI

Ketua Nomor

069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



BAB VI KENYAMANAN/KEAMANAN/KESELAMATAN A. KENYAMANAN Dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang representatif meliputi : -

Ruang Sidang ;

-

Ruang Humas ;

-

Ruang Poliklinik ;

-

Ruang Tunggu ;

-

Ruang Jaksa Penuntut Umum ;

-

Ruang Advokat ;

-

Ruang Acara ;

-

Ruang Mediasi ;

1. KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR URAIAN

JANGKA WAKTU

-

Memelihara kebersihan lingkungan kantor;

setiap 3 (tiga) jam

-

Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet scara berkala

setiap 2 (dua) jam

dan tersedianya air bersih yang mencukupi ; -

Memelihara taman yang asri ;

-

Penataan parkir dengan teratur dan rapi ;

-

Tersedianya tempat beribadah ;

-

Tersedianyan kantin yang bersih ;

-

Menyediakan tempat sampah yang mencukupi ;

-

Menyediakan kursi tunggu untuk tamu ;

-

Memasang peraturan, tata tertib dan himbauan bagi para pengunjung pengadilan dalam bentuk stiker, pamphlet dan papan pengumuman ;

-

Tamu mengisi formulir yang telah disediakan ;

-

Tamu harus meninggalkan Kartu Identitas di tempat piket ;

-

Petugas piket memberikan tanda tamu ;

-

Petugas

piket

terlebih

dahulu

menghubungi

Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi ;



-

Menyediakan tempat khusus untuk merokok (Area Smoking) ;

2. KEAMANAN RUANG TUNGGU URAIAN Dalam

rangka

memberikan

JANGKA WAKTU

pelayanan

menciptakan

kenyamanan ruang tunggu bagi tamu/pencari keadilan diperlukan : - Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup ; - Tersedia air minum untuk pengunjung ; - Bangku pengunjung yang cukup ; - Papan pengumuman dan meja informasi ; - Jadwal

persidangan

termasuk

tempat

dan

waktu

persidangan sudah terpasang ; - Media elektronik seperti telivisi dan surat kabar/majalah ; - Kamar mandi/toilet yang bersih ; B. KEAMANAN DAN KESELAMATAN URAIAN

JANGKA WAKTU

1. Pengamanan Umum -

Petugas keamanan yang cukup ;

-

Pagar keliling kantor ;

-

Pintu darurat ;

-

Pos keamanan ;

-

Tempat parkir pegawai dan tamu ;

-

Stand Metal Detector, Hand Metal Detector dan Car Metal detector ;

-

Close Circuite Televition (CCTV) dan Handy Talky (HT) ;

-

Pengontrolan Lingkungan kantor secara berkala;

-

Tersedianya

penerangan

dimalam

hari

setiap 2 (dua) jam

yang

memadai ; -

BERKOORDINASI DENGAN Aparatur Keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM, Koramil dan lainnya) ;



-

Larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan dilingkungan kantor ;

-

Mengkoordinir petugas keamanan dan petugas kebersihan setiap bulan dilaksanakan 3 (tiga) jam ;

-

Akses ke tangga darurat ;

2. Pengamanan Tamu -

Tamu

sebelum

memasuki

lingkungan

kantor,

khusus yang membawa mobil kaca jendela harus dibuka

Petugas/Satpam

memeriksa

tamu

dengan

(satuan Car

pengamanan) Metal

detector

kemudian diberikan tanda parkir; -

Menempatkan parkir kenderaan tamu terpisah dengan parkir kenderaan pegawai/karyawan ;

-

Petugas keamanan memeriksa tamu dengan Hand Metal Detector ;

-

Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan yang

dianggap

mencurigakan

bagi

Petugas

keamanan dan harus dititipkan kepada petugas piket

dan

disimpan

dalam

loker

yang

telah

disediakan ; -

Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor yang membawa kenderaan harus menunjukkan STNK kepada Petugas ;

-

Apabila terjadi hal-hal yang diluar kemampuan Petugas

Piket

segera

melaporkan

kepada

Penanggung jawab Petugas Piket.



STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PENGADILAN NEGERI HAM, PHI, PERIKANAN DAN NIAGA MEDAN

Recommend Documents