Standar Operasional Prosedur. Pengadilan Agama Simalungun. Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun

Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Simalungun Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun 2016

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL : [email protected] SIMALUNGUN

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

________________________________________________________________ PANITERA

Judul SOP

__

W2-A12/ /OT.01/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 199203 1 027 Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Penerimaan Perkara Tingkat Pertama sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Penerimaan Perkara Tingkat Pertama di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Penerimaan Perkara Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Tingkat Pertama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 7

PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Tingkat Pertama adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Agama 2. Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamya Kasir), Meja II, dan Meja III - Meja I, bertugas menerima gugatan , permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) - Meja II, bertugas mencatat perkara dalam buktu Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM - Meja III, bertugas menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip dan menyiapkan pengambilan produk hukum dari pengadilan agama 3. Untuk perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I 4. Perlawanan pihak ketiga (denden verzet) didaftar sebagai perkara baru 5. Identifikasi berkas perkara berdasarakan jenis gugatan/permohanan antara lain : a. Waris b. Wasiat c. Hibah d. Wakaf e. Zakat f. Infaq g. Sedekah h. Sengketa perkawinan lainnya i. Ekonomi syariah (bank syariah. lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) j. cerai talak

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar Kendali Penanganan Perkara Gugatan 3. Lembar Kendali Penanganan Perkara Cerai Talak 4. Lembar Kendali Penanganan Perkara Permohonan 5. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 6. Buku Induk Keungan Perkara 7. Buku Jurnal Keuangan Perkara 8. Register Induk Perkara Permohonan(RI-DA IP) 9. Aplikasi SIADPA 10.Bukti Bayar (Biaya proses, kwitansi) 11.Register Induk Perkara Gugatan (RI-PA1G) 12.Register Penyitaan Barang Bergerak (RI-PA5) 13.Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (RI-P6) 14.Register Surat Kuasa Khusus (RI-PA7) 15.Register Eksekusi (RI-PA8) 16.Register Akta Cerai (RI-PA9) 17.Register Perkara Jinayah (RI-PA10) 18.Register Perkara Ekonomi Syari’ah (RI-PA12) 19.Register Itsbat Rukyat Hilal dan Pemberian nasehat/ keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI-PA13) 20.Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RI-PA14) 21.Register Mediasi (RI-PA15) 22.Register mediator (RI-PA16

Hal : 2 / 7

k. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua l. Permohonan pengakatan wali/ pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya (pemboros, pemabuk, idiot/gila) atau orang dewasa yang belum mencapai umur 19 tahun m. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 16 tahun (perempuan) dan 19 Tahun (laki-laki) n. Permohonan itsbat nikah uang diajukan oleh kedua suami-istri, atau salah satu pihak dengan anak – anak selaku termohon o. Permohonan pengangkatan anak p. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para piha tidak bisa atau tidak bersedia untuk mennjuk wasit (arbiter) q. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya r. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentigan keluarga s. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (hilang) t. Permohonan penetapan ahli waris (Voluntair) 6. Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar 7. Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara. 8. Penomoran Perkara Surat Permohonan, Mencatat dalam Register Induk Perkara Permohonan dan Pengisian Buku Jurnal keuangan perkara 9. Nomor perkara adalah nomor urut/halaman pada Buku Jurnal Keuangan Perkara 10. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sudah diterima oleh ketua pengadilan agama Hal : 3 / 7

11. Berkas terregistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan/gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA 12. Pengajuan perkara dikenakan administrasi biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku 13. Untukpengajuan berperkara secara prodeo yang disetujui maka melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepada desa / lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat

No

Kegiatan

1

Penggugat / Pemohon mengajukan berkas gugatan/permohonan perkara tingkat pertama di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan Petugas Meja 1 menerima gugatan / permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas gugatan / permohonan. Jumlah berkas disesuaikan jumlah pihak, ditambah 4 rangkap untuk majelis hakim dan mediator Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja 1 entry indentitas pemohon / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIADPA, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara

2

3

4

Penggugat / Pemohon

Petugas Meja I

Tidak

Pelaksana Kasir

Petugas Meja II

Panitera

Mutu Baku Kelengkapan Waktu

Output

Berkas Permohonan

1 menit

Berkas Permohonan,

5 menit

Checklis persyarata n

Berkas Permohonan

5 menit

Tanda terima

Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,

10 menit

SKUM

Ya

Hal : 4 / 7

Kete rangan

5

6

7

8

9

Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan mengembalikan berkas kepada penggugat / pemohon untuk diteruskan kepada kasir Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantu daam SKUM

Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,

5 menit

SKUM

SKUM

Tenta tive

Bukti pembayar an

Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas gugatan/permohonan dari Penggugat / Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM Kasir mencatat dalam Buku Register Induk Perkara gugatan Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA.

Bukti pembayaran

5 menit

Nomor Perkara

Aplikasi SIADPA

5 menit

Aplikasi SIADPA

Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat / pemohon untuk didaftarkan di Meja

Surat Permohonan dan SKUM

5 menit

Permohon an dgn nomor perkara Hal : 5 / 7

10

11

12

13

14

II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Penggugat / Pemohon menyerahkan berkas gugatan/permohonan, dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis perkara) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/ pemohon Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/ permohonan tsb dalam map berkas perkara yang telah di lengkapi dengan formulir PMH, PHS, dan instrumen yang diperlukan dan menempelkan lembar kendali Petugas Meja II mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera

Berkas permohonan, SKUM

2 menit

Buku Register Induk Gugatan / Permohonan

5 menit

Berkas permohonan, SKUM

2 menit

Berkas permohonan, map berkas, lembar kendali

5 menit

Berkas perkara, instrumen, buku ekspedisi

5 menit

Berkas perkara tercatat

Hal : 6 / 7

15

16

Panitera menerima berkas perkara ,menandatanginya pada buku ekspedisi dan mencatat kedalam buku bantu Panitera selanjutnya menyampaikan berkas perkara kepada Ketua pengadilan agama untuk proses lanjut

Berkas perkara, buku ekspedisi

2 menit

Berkas perkara

2 menit

Hal : 7 / 7



________________________________________________________________ PANITERA

Judul SOP

__

W2-A12/ /OT.01.3/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 199203 1 027 Penerimaan Perkara Tingkat Banding

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Hukum 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu


PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Tingkat Banding adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama 2. Tanggal waktu banding adalah sebagai berikut : - Permohonan banding dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitakan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir - Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitaukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya - Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tanggal waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dalam register, kemudian panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu 3. Para pihak masing-masing dapat melakukan upaya hukum banding 4. Berkas terregistrasi pada Register Permohonan Banding dan di entry pada aplikasi SIADPA 5. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan 6. Dalam waktu 1 bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Khusus untuk permohonan banding yang pemberitahuannya melalui pengadilan agama / mahkamah syar’iah lain, dapat lebih dari 1 bulan 7. Berkas banding terdiri dari 1 bundel A dan 2 bundel B 8. Jika terbanding mengajukan kontra memori banding maka kontra memori banding harus dilampirkan kedalam berkas banding 9. Jika terbanding tidak mengajukan memori banding maka panitera membuat surat keterangan bahwa terbanding tidak memberikan kontra memori banding maka berkas dapat dilanjut ke tahap selanjutnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar kendali permohonan banding 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 4. Buku Register Induk Perkara 5. Register Permohonan Banding (RI-PA2)

Hal : 2 / 10

No

Kegiatan

1

Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan banding di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan (jika menggunakan kuasa hukum : surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan copy kartu anggota advokat) Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara banding yang diajukan Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke pembanding. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja 1 entry indentitas pembanding dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya banding dan membuat SKUM panjar biaya perkara banding Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada pembanding untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan menyerahkan berkas permohonan banding untuk kemudian diteruskan ke kasir Pembanding membayar uang panjar

2

3

4

5

6

Pemo hon

Petugas Meja I

Tidak

Ya

Kasir

Pelaksana Petugas Panitera Meja II

Juru Sita / Juru Sita/ pengganti

Panitera Muda Hukum

Kelengka pan

Mutu Baku Waktu

Output

Berkas Permohon an

2 menit

Berkas Permohon an, Berkas Permohon an

5 menit

Berkas Permohon an, SIADPA, SKUM, Berkas Permohon an, SIADPA, SKUM,

15menit

SKUM

5 menit

SKUM

SKUM

Tenta

Bukti

3 menit

Checklis persyarata n Tanda terima

Hal : 3 / 10

Keter angan

7

8

9

10

11

12

biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang ditunjuk Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari pembanding. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM Kasir membukukan panjar biaya perkara banding ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA. Kasir menyerahkan berkas permohonan banding berikut SKUM lembar pertama kepada Pembanding untuk di daftarkan ke meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Pembanding menyerahkan berkas banding dengan SKUM yang telah dicap LUNAS dan ditandatangani ke panmud gugatan melalui meja II Panmud gugatan membuat akta permohonan banding untuk ditanda tangani oleh Pembanding dan Panitera melalui meja II Meja II menyerahkan Akta permohonan Banding yang telah di tandatangani Pembanding kepada panitera untuk tanda tangani

Tive

pembayar an Nomor Perkara

Bukti pembayar an

10 menit

Aplikasi SIADPA

10 menit

Aplikasi SIADPA

Surat Permohon an dan SKUM

10 menit

Permohon an dgn nomor perkara

Berkas permohon an, SKUM Akta permohon an banding Akta permohon an

1 hari

20 menit

2 menit

Akta, intrumen pemberita huan Akta permohon an Hal : 4 / 10

13

Panitera menanda tangani akta permohonan banding, lalu menyerahkan kepada Panmud gugatan melalui meja II Petugas Meja II menyerahkan akta permohonan banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada Pembanding

Akta per banding

10 menit

Berkas permohon an,

10 menit

15

Petugas Meja II mencatat perkara Banding pada buku register induk perkara Tingkat Pertama dan register induk perkara tingkat Banding dan diserahkan kepada Panmud Gugatan

Buku register Banding

10 Menit

16

Panmud Gugatan menyerahkan instrumen pemberitahuan banding dengan dilampirkan akta permohonan banding kepada JS/JSP melalui meja III. JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil biaya panjar di kasir (Pemberitahuan permohonan banding dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan) JS/JSP menyampaikan akta permohonan banding kepada Terbanding, dan menyerahkan

Berkas perkara,

1 hari

Berkas perkara

1 hari

Relaas, akta banding

1 hari

14

17

18

Akta, intrumen pemberita huan Berkas perkara tercatat

Hal : 5 / 10

19

20

relaas pemberitahuannya kepada Panmud Gugatan melalui meja III. Pembading menyerahkan memori banding kepada Meja I, dan Meja I membuat membuat tanda terima memori banding untuk ditanda tangani oleh Pembanding Meja I menyerahkan memori banding dan tanda terima memori banding yang telah ditanda tangani oleh Pembanding kepada Panmud Gugatan untuk ditandatangani oleh Panitera melalui Meja II

Relaas Pemberita huan, Memori banding Memori banding

2 hari

30 menit

Memori banding,t anda terima meori banding

Memori banding,t anda terima meori banding Akta permohon an

21

Meja II mencatat tanggal memori banding dan menyerahkan tanda terima memori Banding yang telah di tandatangani Pembanding kepada Panitera untuk di tanda tangani

Memori banding,ta nda terima meori banding

5 menit

22

Panitera menanda tangani akta permohonan banding, lalu menyerahkan kepada Panmud gugatan melalui meja II Panmud Gugatan membuat instrument pemberitahuaan memori banding dan menyerahkan instrumen pemberitahuan memori banding dan memori banding untuk disampaikan kepada Terbanding kepada JS/JSP memalui meja II Petugas Meja II menyerahkan tanda

Akta permohon an

5 menit

Intrument pemberita huan

10 menit

Intrument pemberita huan

tanda

5 menit

tanda

23

24

Hal : 6 / 10

terima memori banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada Pembanding JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori banding dan menyampaikan memori banding kepada Terbanding selama-lamanya 7 hari kerja JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan memori banding kepada Panmud Gugatan melalui Meja III

terima memori banding

Relaas pemberita huan

2 menit


27

Terbanding menyerahkan kontra memori banding kepada Meja I, dan Meja I membuat membuat tanda terima kontra memori banding untuk ditanda tangani oleh Terbanding (jika ada)

Kontra memori banding, tanda terima

5 menit


28

Meja I menyerahkan kontra memori banding dan tanda terima kontra memori banding yang telah ditanda tangani oleh Terbanding kepada Panmud Gugatan untuk ditandatangani oleh Panitera melalui Meja II Meja II mencatat tanggal kontra memori banding dan menyerahkan


2 menit


Kontra memori

5 menit

Kontra memori

25

26

29

Memori banding

terima meori banding

1 hari

Hal : 7 / 10

30

31

32

tanda terima kontra memori Banding yang telah di tandatangani terbanding kepada Panitera Panitera menanda tangani tanda terima kontra memori banding, lalu menyerahkan kepada Panmud Gugatan melalui meja II Petugas Meja II menyerahkan tanda terima kontra memori banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada terbanding Panmud Gugatan membuat instrumen pemberitahuaan kontra memori banding dan menyerahkan instrumen pemberitahuan kontra memori banding dan memori banding kepada JS/JSP melalui meja III untuk disampaikan kepada Terbanding

banding, tanda terima tanda terima kontra memori banding tanda terima kontra memori banding

5 menit

2 menit

banding, tanda terima tanda terima kontra memori banding tanda terima kontra memori banding

Intrument pemberita huan kontr memori banding

10 menit


33

JS/JSP menyerahkan instrumen pemberitahuan kontra memori banding kepada kasir untuk pengambilan biaya


2 menit


34

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan kontra memori banding dan menyampaikan kontra


1 hari

Relaas pemberita huan Hal : 8 / 10

35

36

37

38

39

memori banding kepada Pembanding selambat-lambatnya 7 hari kerja JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Meja III

Meja III menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Panmud Gugatan melalui Meja II untuk dicatat ke dalam register induk perkara Banding Panmud Gugatan membuat dan menyerahkan intrumen pemanggilan pembanding dan terbanding untuk inzage kepada JS/JSP melalui meja III JS/JSP membuat relaas pemberitahuan inzage dan mengambil biaya panjar di kasir. JS/JSP menyampaian relaas panggilan kepada Terbanding dan Pembanding untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara Banding)

kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Intrumen pemanggil an

Relaas pemberita huan Berkas Perkara Banding

2 menit

5 menit

10 menit

15 menit

2 hari

kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan

Relaas pemberita huan Berkas Perkara Banding

Hal : 9 / 10

40

JS/JSP menyerahkan relaas panggilan inzage yang telah dilaksanakan, kepada Panmud Gugatan melalui Meja III

Relaas panggilan inzage

2 menit

42

Panmud Gugatan menggandakan berkas perkara banding berupa bundel A dan Bundel B sebanyak 4 rangkap Apakah para pihak masing-masing mengajukan banding ? jika ya, maka Panitera PA melaporkan secara tertulis ke PTA agar berkas di jadikan satu (jika ada) Panmud Gugatan menyerahkan berkas Bundel A dan Bundel B yang telah digandakan sebanyak 3 rangkap kepada Panmud Hukum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui bagian umum

Bundel A, Bundel B

1 hari

Surat upaya hukum dijadikan 1 ke PTA Bundel A, Bundel B

1 hari

41

43

Ya

Tidak

15 menit

Relaas panggilan inzage

Arsip 1 rangkap Bundel A dan Bundel B

Hal : 10 / 10



________________________________________________________________

PANITERA

Judul SOP

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016

28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua

__ Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 199203 1 027 Penerimaan Perkara Kasasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Kasasi sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Kasasi di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Hukum 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 11

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Penerimaan Perkara Kasasi adalah penerimaan pengajuan upaya hukum 1. Checklist Persyaratan yang dilakukan pada tingkat Mahkamah Agung 2. Lembar kendali permohonan Perkara Kasasi 2. Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan 4. Buku Register Induk Perkara 3. Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan (voluntair) dapat diajukan 5. Register Permohonan Kasasi (RI-PA3) dalam tenggat waktu 14 hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon 4. Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (keesokan harinya) setelah amar putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya 5. Berkas terregistrasi pada Register Permohonan Kasasi dan di entry pada aplikasi SIADPA 6. Permohonan kasasi yang telah terdaftar dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan 7. Memori kasasi selambatnya 14 hari sesudah permohonan kasasi terdaftar harus diterima pada kepaniteraan pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah. Jika belum diterima, maka diangap tidak menyerahkan memori kasasi 8. Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dalam waktu selambatnya 7 hari salinan memori kasasi harus diberitahukan kepada pihak lawan 9. Setelah memori kasai diberitahukan kepada pihak lawan, kontra memori kasasi selambatya 14 hari sudah harus disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan agama / mahkamah syar’iyah untuk di beritahukan kepada pihak lawan, apabila tidak ada maka dianggap tidak meyerahkan kontra memori kasasi 10. Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung 11. Syarat formal permohonan kasasi adalah tenggat waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi 12. Kode “TMS” (tidak memenuhi syarat formal) 13. Jika keluar Surat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi Hal : 2 / 11

tidak dapat diterima maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan tterhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hokum 14. jika menggunakan kuasa hukum, harus ada surat kuasa khusus dilampiri copy berita acara sumpah advokat dan copy kartu advokat) 15. Pemberitahuan permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kerja harus telah di beritahukan kepada pihak lawan

No

Kegiatan

1

Pemohon Kasasi mengajukan berkas permohonan perkara kasasi di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara kasasi yang diajukan Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Pemohon Kasasi. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja 1 entry indentitas Pemohon Kasasi/ Para Pihak dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya kasasi dan membuat SKUM panjar biaya perkara kasasi

2

3

4

5

Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon Kasasi untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank dan menyerahkan berkas

Pmh/ Para Pihak

Ptgs Meja I

Tidak Ya

Kasir

Pelaksana Ptgas Panitera Meja II

JS / JSP

Pan mud Ggtn

Ketua

Kelengk apan

Mutu Baku Waktu Output

Berkas Permoh onan

1 menit

Berkas Permoh onan, Berkas Permoh onan

5 menit

Berkas Permoh onan, SIADP A, SKUM, Berkas Permoh onan, SIADP A,

10 menit

SKUM

5 menit

SKUM

5 menit

Checklis persyara tan Tanda terima

Hal : 3 / 11

Kete rang an

permohonan kasasi untuk kemudian diteruskan ke kasir Pemohon Kasasi membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank yang telah ditunjuk Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM

SKUM,

8

9

6

7

10

SKUM

5 menit

Bukti pembay aran

Bukti pembay aran

5 menit

Nomor Perkara

Kasir membukukan panjar biaya perkara kasasi ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPAKIPA.

Aplikasi SIADP A

5 menit

Aplikasi SIADP A

Kasir menyerahkan satu rangkap SKUM kepada Pemohon Kasasi untuk didaftarkan di Meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Pemohon Kasasi menyerahkan berkas kasasi dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II

Surat Permoh onan dan SKUM Berkas permoh onan, SKUM

5 menit

Permoh onan dgn nomor perkara

1 hari

Hal : 4 / 11

11

Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Kasasi sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis perkara) Petugas Meja II mencatat perkara pada buku register induk perkara tingkat pertama dan register permohonan kasasi dan meng-entry data ke dalam SIADPA serta menyerahkan kepada Panitera melalui Panmud Gugatan Panmud Gugatan membuat Akta Permohonan Kasasi dan instrument pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera, serta menyerahkannya melalui Meja II

Buku Register kasasi

5 menit

Berkas permoh onan, i

5 menit

Berkas perkara,

20 menit

14

Meja II mencatat tanggal Permohonan Kasasi ke dalam buku Induk Permohonan Kasasi, dan menyerahkan Akta Permohonan Kasasi yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi ke Panitera untuk ditandatangani

Permoh onan kasasi

5 menit

Akta permoh onan

15

Panitera menandatangani Akta Permohonan kasasi dan instrument pemberitahuan kasasi, kemudian menyerahkan Akta Permohonan Kasasi dan instrumen pemberitahuan kasasi ke JS/JSP

Akta permoh onan

1 hari

Akta permoh onan

12

13

Berkas perkara tercatat

Hal : 5 / 11

16

17

18

19

melalui Meja II JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil biaya panjar di kasir JS/JSP menyampaikan Akta Permohonan kasasi kepada Termohon Kasasi dan menyerahkan relaas pemberitahuannya kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Panmud Gugatan menerima relaas pemberitahuan dan mengarsipkan kedalam box berkas berjalan Panmud gugatan menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi melalui Meja I

Relaas pemberi tahuan Akta permoh onan

25 menit

Relaas pemberi tahuan Memori kasasi

15 menit 2 menit

Memori kasasi

1 hari

Relaas pemberi tahuan Relaas pemberi tahuan

20

Panmud Gugatan membuat tanda terima memori kasasi untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera melalui Meja I dan diserahkan panmud gugatan melalui meja II setelah di tanda pemohon kasasi

Tanda terima memori kasasi

7 menit

Tanda terima memori kasasi

21

Meja II Mencatat tanggal memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan menyerahkan kepada panitera

Memori kasasi

5 menit

Memori kasasi

22

Panitera menandatangani tanda terima memori kasasi dan membuat

Tanda terima,

10 menit

Tanda terima, Hal : 6 / 11

23

24

25

26

27

instrumen pemberitahuan memori kasasi, dan menyerahkan tanda terima memori kasasi beserta instrumen pemberitahuan dengan dilampiri memori kasasi kepada JS/JSP, melalui Meja II JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori kasasi dan mengambil biaya penyampaian relaas pemberitahuan memori kasasi ke kasir JS/JSP menyampaikan memori kasasi dengan dilampiri memori kasasi kepada Termohon Kasasi dan menyerahkan relaas pemberitahuan kepada Meja II Meja II Mencatat tanggal pemberiathuan memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan menyerahkan relaas tersebut ke panmud gugatan Panmud Gugatan mengarsipkan relaas pemberitahuan memori kasasi ke dalam box berkas perkara berjalan

instrume nt pemberi tahuan

Termohon Kasasi menyerahkan kontra memori kasasi (jika ada) kepada Panmud Gugatan melalui Meja I

instrume nt pemberi tahuan

Relaas pemberi tahuan

15 menit



1 hari


Relaas pemberi tahuan,b uku register Relass pemberi tahuan

5 menit

5 menit

Relass pemberi tahuan

Kontra memori kasasi

2 menit

Kontra memori kasasi

Hal : 7 / 11

28

29

30

31

32

Panmud Gugatan membuat tanda terima kontra memori kasasi untuk ditandatangani oleh termohon Kasasi dan Panitera melalui Meja I dan diserahkan kepada meja II stelah ditanda tangani oleh termohon kasasi. Meja II mencatat tanggal kontra memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan meyerahkan ke panitera Panitera menandatangani tanda terima kontra memori kasasi yang telah ditandatangani Termohon Kasasi, sekaligus membuat instrument pemberitahuan kontra memori kasasi dan menyerahkan instrument pemberitahuan tersebut beserta kontra memori kasasi kepada JS/JSP melalui Meja II JS/JSP membuat relaas pemberitahuan kontra memiri kasasi dan mengambil biaya pemberitahuan kontra memori kasasi ke kasir JS/JSP menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dan menyerahkan kembali relaas pemberitahuan kontra memori kasasi kepada Panmud Gugatan melalui Meja II

Kontra memori kasasi, tanda terima

5 menit

Kontra memori kasasi, tanda terima

Buku register

7 menit

Buku register

Tanda terima, intrume nt

10 menit


15 menit

Kontra memori kasasi, Relaas pemberi tahuan

1 hari


Hal : 8 / 11

33

Panitera membuat instrument panggilan inzage dan menyerahkan kepada JS/JSP

Instrum ent panggila n

15 menit

34

JS/JSP memanggil Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara Kasasi) apabila belum ada dilakukan inzage pada tingkat banding atau untuk perkara voluntair (yang tidak melalui proses banding) Panmud Gugatan menggandakan berkas perkara kasasi berupa Bundel A dan Bundel B sebanyak rangkap 4 dan menyerahkannya kepada Panitera untuk pemeriksaan syarat formal. Panitera memeriksa syarat formal berkas kasasi. Jika dinyatakan bahwa syarat formal permohonan kasasi memenuhi maka berkas perkaranya dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian di berikan ke Panmud Gugatan untuk proses lanjut Jika hasil pemeriksaan syarat formal dinyatakan bahwa syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi maka berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah

Berkas Perkara Kasasi

5 hari

Bundel A, Bundel B

14 hari

Bundel A, Bundel B

5 hari

Surat keterang an bahwa permoh

1 hari

35

36

37

Tidak

Ya

Hal : 9 / 11

Agung. Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal 38

Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua PA. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya

39

Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkekuatan hukum tetap

40

41

42

Salinan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku oleh JS/JSP Panmud gugatan mencatat kode “TMS” dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan mengarsip semua berkas

onan tidak memenu hi syarat formal Surat keterang an

Tidak

Ya

1 hari

Surat keterang an

1 hari

Penetap an permoh onan kasasi tsb tidak dapat diterima Tanda terima

31hari

Buku induk register perkara

1 hari

1 hari

Hal : 10 / 11

43

Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara kasasi berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi ke Mahkamah Agung RI Cq Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat

Bundel A, Bundel B

3 hari

Hal : 11 / 11

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL : [email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________ PANITERA


__ Judul SOP


Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Hukum 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh 1. Checklist Persyaratan kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan 2. Lembar kendali permohonan Perkara Peninjauan Kembali sebagai berikut : 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) - Jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 4. Buku Register Induk Perkara pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau 5. Register Permohonan Peninjauan Kembali (RI-PA4) didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu - Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan - Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut - Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum di putus tanpa dpertimbangkan sebab sebabnya - Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain - Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata 2. Tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 1 diatas adalah 180 hari 3. Novum adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara di putus bukan termasuk novum 4. Permohonan Peninjauan Kembali yang telah terdaftar dalam waktu 14 hari kerja Panitera harus telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan pennjauan kembali beserta alasan-alasannya 5. Selambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali sudah harus diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan 6. Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima Hal : 2 / 13

7.

kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas permohonan peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung

No

Kegiatan

1

Penggugat / Pemohon mengajukan berkas permohonan perkara Peninjauan Kembali secara tertulis dengan alasan yang dibenarkan di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara Peninjauan Kembali yang diajukan Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap diterima Petugas Meja 1 entry indentitas Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/para pihak dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya Peninjauan Kembali dan membuat SKUM panjar biaya perkara Peninjauan Kembali Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon

2

3

4

5

Pemo hon / P Pihak

Ptgs Meja I

Tidak Ya

Kasir

Pelaksana Ptgas Paniter Meja a II

JS / JSP

Pan mud Ggtn

Ketua/ K.Maj elis

Kelen gkapa n Berkas Permo honan


Kete rang an

2 menit

Berkas Permo honan,

5 menit

Checklis persyara tan

Berkas Permo honan

5 menit

Tanda terima

Berkas Permo honan, SIAD PA, SKU M, Berkas Permo

10 menit

SKUM

5 menit

SKUM Hal : 3 / 13

6

7

8

9

Peninjauan Kembali untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan menyerahkan berkas permohonan Peninjauan Kembali untuk kemudian diteruskan ke kasir Pemohon PK membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Pemohon PK. Kemudian, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, dan menyerahkan kembali SKUM kepemohon PK

honan, SIAD PA, SKU M,

Kasir membukukan panjar biaya perkara Peninjauan Kembali ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA-KIPA dan mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Pemohon PK menyerahkan berkas Peninjauan Kembali dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II

SKU M

tentati ve

Bukti pemba yaran

5 menit

Jurnal Keuan gan PK dan SIAD PAKIPA Berkas permo honan, SKU M

10 menit

Bukti pembay aran SKUM dicap lunas

Aplikasi SIADP A

1 hari

Hal : 4 / 13

10

Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Peninjauan Kembali dan meng-entry data ke dalam SIADPA-TOOLS sesuai yang tercantum pada SKUM

11

Panmud Gugatan membuat akta permohonan PK untuk ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera melalui Meja II Meja II menyerahkan akta permohonan PK yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dengan dilampiri berkas permohonan PK kepada Panitera untuk ditandatangani Panitera menandatangani akta permohonan PK dan membuat instrument pemberitahuan Permohonan PK, dan menyerahkannya ke JS/JSP melalui Meja II Meja II menyerahkan instrument pemberitahuan permohonan PK dan akta permohonan PK ke JS/JSP untuk disampaikan ke pihak Termohon PK

12

13

14

15

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan permohonan PK dan menyampaikan relaas pemberitahuan permohonan PK tersebut ke pihak Termohon PK

Buku Regist er Peninj auan Kemb ali Akta permo honan

5 menit

5 menit

Akta permoh onan

Akta permo honan

3 menit

Akta permoh onan

Akta permo honan, intrum ent

15 menit

Instru men

5 menit

Relaas , akta Peninj auan Kemb

20 menit

Hal : 5 / 13

16

17

18

19

20

21

dan mengambil biaya penyampaian pemberitahuan permohonan PK ke Kasir JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan permohonan PK ke Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II menyerahkan relaas pemberitahuan permohonan PK ke Panmud Gugatan untuk diarsipkan dalam box arsip berkas berjalan Panmud Gugatan menerima memori Peninjauan Kembali dari Pemohon PK melalui Meja I, dan membuat tanda terima memori PK melalui Meja I Panmud gugatan menyerahkan tanda terima memori PK yang telah ditanda tangani oleh pemohon PK dengan dilampiri memori PK kepada panitera melalui meja I Panitera menadatangani tanda terima memori PK dan membuat ionstrument pemberitahuan memori PK dan menyerahkan kepada JS/JSP melalui meja II Meja II menyerahkan instrument pemberitahuan memori PK ke JS/JSP dengan dilampiri memori PK

ali

relaas

3 menit

relaas

Relaas pembe ritahua n

2 menit


Berkas perkar a,

1 hari

Tanda terima, relaas

3 menit

Tanda terima

Tanda terima

2 menit

Tanda terima,i nstrume nt

Instru ment, memor i

2 menit

Instrum ent, memori

Hal : 6 / 13

No

Kegiatan

22

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori PK dan mengambil biaya penyampaian memori PK ke Kasir

23

JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan memori PK dengan dilampiri memori PK kepada Termohon PK JS/JSP menyerahkan kembali relaas pemberitahuan memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II mencatat tanggal relaas pemberiathuan memori PK kedalam register induk perkara PK dan menyerahkan kepada Panmud gugtan Panmud gugatan mengarsipkan kedalam box arsip berkas berjalan Termohon PK menyerahkan kontra memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja I, dan membuat tanda terima kontra memori PK untuk di tandatangani oleh Termohon PK

24

25

26

27

Pemo hon / P Pihak

Ptgs Meja I

Kasir


JS / JSP

Pan mud Ggtn

Ketua/ K.Maj elis

Kelen gkapa n Relaas , memor i PK


15 menit

Relaas, memori PK

Relaas , memor i PK relaas

1 hari

Relaas, memori PK

3 menit

relaas

Relaas ,buku registe r

10 menit

Relaas,b uku register

Berkas

5 menit

Arsip

Kontra memor i,tanda terima

3 menit

Kontra memori, tanda terima

Kete rang an

Hal : 7 / 13

28

dan Panitera Meja I menyerahkan tanda terima kontra memori PK dilampiri kontra memori PK ke Panmud Gugatan melalui Meja II untuk dicatatkan ke dalam buku induk perkara peninjauan kembali


3 menit

Kontra memori, tanda terima

Kontra memori,t anda terima

29

Meja II menyerahkan tanda terima kontra memori PK dan kontra memori PK yang telah ditandatangani oleh Termohon PK kepada Panitera


3 menit

30

Panitera menandatangani tanda terima kontra memori PK dan membuat instrument pemberitahuan kontra memori PK dan menyerahkan kembali tanda terima kontra memori PK beserta lampiran kontra memori PK dan instrument kontra memori PK kepada JS/JSP melalui Meja II Meja II menyerahkan kontra memori PK dan instrument kontra memori PK kepada JS/JSP


15 menit

Kontra memor i,instru ment

3 menit

JS/JSP membuat relaas pemberaithuan kontra memori

Relaas

15 menit

31

32

Relaas Hal : 8 / 13

33

34

35

PK dan mengambil biaya untuk penyampaian kontra memori PK ke Kasir JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan kontra memori PK dengan dilampiri kontra memori PK kepada Pemohon PK JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II mencatat kedalam buku register induk perkara PK dan menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori PK ke Panmud Gugatan

Relaas

1 hari

Relaas

Relaas

3 menit

Relaas

Relaas ,buku registe r

10 menit

Relaas,b uku register

36

Panmud Gugatan memasukkan ke dalam box arsip berkas perkara berjalan

Berkas PK

5 menit

Arsip

37

Ketua membuat PMH untuk menentukan majelis yang memeriksa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon PK (jika pengajuakn PK berdasarkan pada bukti baru) Ketua Majelis yang ditunjuk menetapkan hari sidang pemeriksaan bukti baru (novum)

Instru ment PMH

1hari

Instrume nt PMH

Instru ment PMH

1hari

Instrume nt PMH

38

Hal : 9 / 13

39

Ketua/Ketua Majelis membuat instrument panggilan kepada Pemohon PK melalui Panitera/Panitera Pengganti

Instru ment panggi lan

20 menit

40

Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan instrument panggilan tersebut kepada JS/JSP melalui Meja II

Instru ment panggi lan

5 menit

41

Meja II menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada JS/JSP, untuk dilaksanakan

Relaas panggi lan

3 menit

42

JS/JSP membuat relaas penggilan pemeriksaan novum dan mengambil biaya untuk pemanggilan pemohon ke kasir JS/JSP menyampaikan relaas panggilan untuk pemeriksaan novum kepada Pemohon PK

Relaas panggi lan

15 menit

Relaas panggi lan

1 hari

Relaas panggila n

44

JS/JSP menyerahkan relaas panggilan Pemohon PK tersebut ke Meja II untuk diteruskan ke Panitera/Panitera Pengganti untuk diteruskan ke majelis hakim

Relaas panggi lan

3 menit

Relaas panggila n

45

Majelis Hakim yang telah ditujuk, melaksanakan sidang

Pengm abilan

1 hari

43

relaas

Hal : 10 / 13

46

47

48

pemeriksaan novum dan mengambil sumpah pada Pemohon PK Panitera/Panitera Pengganti yang ditunjuk membantu jalannya sidang, membuat berita acara sidang sumpah, untuk ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan hasil berita acara sumpah yang telah ditandatangani kepada Panmud Gugatan Panmud gugatan mengarsipkan berita acara sumpah novum tersebut ke dalam box arsip berkas berjalan

49

Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada Panitera untuk diperiksa syarat formalnya.

50

Panitera memeriksa Bundel A dan Bundel B. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa syarat formal permohonan Peninjauan Kembali tidak dipenuhi maka berkas

sumpa h Pengm abilan sumpa h

1 hari

Berita acara sidang sumpa h Berita acara sidang sumpa h Bunde lA dan bundel B

1 hari

Bunde lA dan bundel B

Berita acara sidang sumpah

5 menit

Arsip

10 menit

Bundel A dan bundel B

1 hari

Bundel A dan bundel B

Hal : 11 / 13

51

52

53

54

perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal (TMS). Jika dinyatakan memenuhi maka berkas perkaranya dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung. Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima (penetapan berkekuatan hukum tetap) Salinan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku melalui JS/JSP

Ya

1 hari

1 hari

Surat keterang an

Surat ketera ngan

1 hari

Surat keterang an

Salina n peneta pan

1hari

Salinan penetapa n

Tidak

Tidak

Hal : 12 / 13

No

Kegiatan

57

Panmud Gugatan mencatat kode “TMS” dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan mengarsip semua berkas dan aktifitas selesai melalui Meja II

59

Panmud gugatan menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi kepada Mahkamah Agung ekspedisi ke Mahkamah Agung RI Cq Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat

Pemo hon / P Pihak

Ptgs Meja I

Kasir


JS / JSP

Pan mud Ggtn

Ketua/ K.Maj elis

Kelen gkapa n Buku induk registe r perkar a

Bunde l A, Bunde lB


15 menit

10 menit

Arsip

Hal : 13 / 13



________________________________________________________________ PANITERA

Judul SOP

__


Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pencabutan Perkara Tingkat Pertama

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet

PERINGATAN 1. Pencabutan perkara dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah perkara terdaftar di pengadilan agama

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA Hal : 1 / 5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada panitera dan akan dibuatkan penetapan ketua bahwa perkara di cabut Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka Pencabutan perkara diajukan kepada ketua majelis dan akan dibuatkan penetapan didalam persidangan Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaiakan secara lesan kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara Jika pencabutan perkara dilakukan setalah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara Jika perdamaian itu berupa pedamaian tuntutan akta bersama atau waris maka penetapan berupa akta van dading Akta Van dading dibuat untuk perdamaian atas perkara yang terakit masalh harta (harta bersama, waris, wasit, hibah, wakaf, infaq, sedekah dan ekonomi syariah) Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa putusan pencabutan perkara

No

Kegiatan

1

Pemohon dapat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis setelah perkara terdaftar di pengadilan agama Petugas meja I memeriksa status perkara saat ini. Kemudian dilakukan tindak anjut sesuai ketentuan yang berlaku

2

Pemohon/ penggugat

Petugas Meja I

3. Berita Acara Sidang 4. Putusan / Penetapan

Pelaksana Panitera/ PP

Majelis Hakim

Para pihak

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Permohonan pencabutan perkara

5 menit

Berkas perkara

10 menit

Output

Ket

Hal : 2 / 5

3

4

5

6

7

Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada panitera dan akan dibuatkan surat keterangan bahwa perkara di cabut Panitera membuat surat keterangan bahwa perkara di cabut dan instrumen pengembalian sisa panjar. Kemudian diserahkan ke meja I Pemohon mengambil uang sisa panjar ke kasir dengan membawa intrumen pengambalian sisa panjar Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka meja I menyampaiakan permohonan kepada ketua majelis melalui panitera pengganti Panitera pengganti membuat berita acara pencabutan dan diserahkan kepada ketua majelis

Berkas perkara

5 menit

Berkas perkara

15 menit

Identitas pemohon

10 menit

Berkas perkara

15 menit

Beraita acara pencabutan

20 menit

Ya Tidak

Ya Tidak

8

Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara pada hari sidang pertama

Berkas perkara

1 hari

9

Penetapan pencabutan perkara di sampaikan ke Panitera pengganti untuk di buatkan Berita Acara Pencabutan

Berkas perkara

1 hari

Hal : 3 / 5

No

Kegiatan

Pemohon/ penggugat

Pelaksana Panitera

Petugas Meja I

Majelis Hakim

Para pihak

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

10

Ketua majelis membuat instrumen pengambilan sisa panjar kemudian diberikan ke para pihak / pihak pencabut untuk mengambil sisa panjar

Berkas perkara

5 menit

11

Pemohon mengambil uang sisa panjar ke kasir dengan membawa intrumen pengambalian sisa panjar Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaikan secara lesan kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara Panitera pengganti membuat berita acara pencabutan dan diserahkan kepada ketua majelis

Identitas pemohon

10 menit

Berkas perkara

tentative

Berkas perkara

1 hari

Identitas pemohon

1 hari

Berkas perkara

1 hari

12

13

14

15

Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan setalah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara .

Output

Ket

Ya Tidak

Ya Tidak

Hal : 4 / 5

16

17

18

18

19

Ketua Majelis membuat penetapan pencabutan perkara atau akta van dading sesuai penyelesaian perkara yang ada. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa putusan pencabutan perkara yang di buat oleh Ketua Majelis Manjelis Hakim membuat putusan pencabutan perkara

Identitas pemohon

1 hari

Berkas perkara

1 hari

Berkas perkara

1 hari

Pemohon dapat mengambil produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Pemberitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan

Identitas pemohon

15 menit

Putusan

7 hari

Hal : 5 / 5

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL : [email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________

PANITERA



__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pencabutan Perkara Banding


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Banding 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Banding 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Banding 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Pencabutan perkara banding dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah para pihak mendaftarkan perkara

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA Hal : 1 / 3

2.

bandingnya ke pengadilan agama tingkat I melalui meja I Berkas pencabutan perkara terdiri dari : surat permohonan pencabutan perkara, dan akta pencabutan banding

No

Kegiatan

1

Pemohon dapat mengajukan pencabutan banding ditujukan kepada ketua pengadilan agama melalui meja I Meja I membuat akta pencabutan dan menyampaikan akat perkara banding ke pemohon dan termohon untuk ditanda tangani kedua belah pihak Panitera menanda-tangani akta perkara banding yang sudah ditanda tangani oleh pemohon dan disetujui oleh termohon Panitera melakukan cek ke bagian umum apakah perkara tersebut sudah dikirim atau belum ke PTA

2

3

4

5

6

Jika perkara banding tersebut belum dikirim maka perkara banding tidak dikirim ke PTA. Kemudian dilakukan pencatatan di buktu register Banding. Dan proses pencabutan perkara selesai. Pemohon banding mengambil uang sisa panjar ke kasir

Pemo hon

Ptg Meja I

Ptg Meja III

3. Buku Register Banding

Pelaksana JS/JSP Panitera

Para Pihak

PTA

Mutu Baku Keleng Waktu kapan Surat 1 hari Permohonan

Akta pencabutan kasasi

1 hari


1 hari

Surat Permohonan

1 hari

Berkas perkara

1 hari

Identitas pemohon

1 hari

Output

Ketera ngan

Ya Tidak

Hal : 2 / 3

7

8

9

Jika berkas perkara sudah dikirim ke PTA, maka berkas permohonan pencabutan perkara tersebut di kirim ke PTA Jika perkara tersebut sudah ada penetapan pencabutan dari PTA maka penetapan tersebut di beritahukan kepada pemohon dan termohon banding Meja II melakukan pencatatan di buktu register kasasi

Ya

Berkas perkara

1 hari

Berkas perkara

1 hari

Buku Register Kasasi

1 hari

Tidak

10

Meja III membuat instrument pemberitahuan atas perintah panitera penetapan untuk disampaikan ke JS/JSP

Instrument pemberitahu an

10 menit

Instrume nt pemberit ahuan

11

JS/JSP menyampaikan penetapan kepada pemohon dan termohon banding

Penetapan

1 hari

Penetapa n

12

JS/JSP menyerahkan relaas penyampaian penetapan kepada panmud gugatan

Relaas penyampaia n

3 menit

Relaas penyamp aian

13

Panmud gugatan menyerahkan berkas ke panmud hukum untuk diarsipkan

Berkas

3 menit

Arsip

Hal : 3 / 3

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL : [email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________ PANITERA


__ Judul SOP


Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Pencabutan perkara kasasi dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah para pihak mendaftarkan perkara kasasinya ke pengadilan agama tingkat I melalui meja I 2. Berkas pencabutan perkara terdiri dari : surat permohonan pencabutan perkara, dan akta pencabutan kasasi

No

Kegiatan

1

Pemohon dapat mengajukan pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama melalui meja I Meja I membuat akta pencabutan dan menyerahkan akta pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali ke pemohon dan termohon untuk ditandatangani kedua belah pihak Panitera menandatangani akta pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan termohon Panitera melakukan cek ke bagian umum apakah perkara tersebut sudah dikirim atau belum ke MA

2

3

4

Pemo hon

Ptg Meja I

Ptg Meja III

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Buku Register Kasasi

Pelaksana JS/JSP Panitera

Para Pihak

MA

Mutu Baku Keleng Waktu kapan Surat 5 Permohonan menit


Tenta tiv


5 menit

Surat Permohonan

15 menit

Output

Ketera ngan

Hal : 2 / 4

5

6

7

8

9

Jika perkara kasasi atau peninajuan kembali tersebut belum dikirim maka perkara kasasi atau PK tidak dikirim ke MA. Kemudian dilakukan pencatatan di buktu register kasasi atau peninjaun kembali. Dan proses pencabutan perkara selesai. Pemohon kasasi mengambil uang sisa panjar kasasi atau PK ke kasir Jika berkas perkara sudah dikirim ke MA, maka berkas permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK tersebut di kirim ke MA Jika perkara tersebut sudah ada penetapan pencabutan dari MA. Maka penetapan tersebut di beritahukan kepada kedua belah pihak Meja II melakukan pencatatan di buktu register kasasi atau PK

Berkas perkara

15 menit

Identitas pemohon

10 menit

Berkas perkara

1 hari

Berkas perkara

1 hari

Buku Register Kasasi

1 hari

Ya Tidak

Ya Tidak

10

Meja III membuat instrument pemberitahuan penetapan MA atas perintah panitera untuk disampaikan ke JS/JSP

Instrument pemberitahu an

10 menit

Instrume nt pemberit ahuan

11

JS/JSP menyampaikan penetapan cabut dari MA kepada pemohon

Penetapan

1 hari

Penetap an Hal : 3 / 4

dan termohon kasasi atau PK 12

13

JS/JSP menyerahkan relaas penyampaian penetapan MA kepada panmud gugatan untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara yang bersangkutan Panmud gugatan menyerahkan berkas ke panmud hukum untuk diarsipkan

Relaas penyampaian

3 menit

Relaas penyamp aian

Berkas

3 menit

Arsip

Hal : 4 / 4


PANITERA


W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Persiapan Sidang

DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persiapan Sidang 2. Memiliki kemampuan dalam Persiapan Sidang 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN 1. Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Penetapan Majelis Hakim

PERINGATAN 1. Persiapan sidang terdiri dari : - Penetapan Majelis Hakim (PMH) - Penunjukan Panitera Pengganti

Hal : 1 / 6

- Penunjukan Juru Sita Pengganti - Penetapan Hari Sidang - Pemanggilan Para Pihak 2. Selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama Binjai menetapkan Susunan Majelis Hakim 3. Jika ketua berhalangan, dapat melimpahkan tugas kepada wakil ketua, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior 4. Susunan majelis hakim ditetapkan untuk jangka waktu tertentu 5. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua Pengadilan Agama Binjai dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah 6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara dalam persidangan 7. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambatlambatnya 7 hari sudah menetapkan hari sidang. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai. 8. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 bulan (150 hari) sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai. 9. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja 10. Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa 11. Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui di papan pengumuman pengadilan agama setempat dan melalui radio dan media massa 12. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya (gugatan/permohonan selain perceraian)

4. 5. 6. 7. 8.

Penetapan Hasi Sidang Surat Penunjukan Panitera Pengganti/JSP Relaas Slip Setoran Surat Permohonan Gugatan

Hal : 2 / 6

Pelaksana No

Kegiatan

1

Ketua / Wk Ketua menerima berkas perkara dari Panitera dan mempelajari berkas perkara Ketua / Wk Ketua menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara dengan menginput data pada aplikasi SIADPA, mencetak dan menandatangani PMH Ketua / Wk Ketua mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan juru sita pengganti Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan JSP dengan menginput data pada aplikasi SIADPA, mencetak dan menandatangi surat Penunjukkan PP dan JSP Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang Ketua Majelis mempelajari berkas perkara gugatan/permohonan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan dengan

2

3

4

5

6

Ketua / Wk. Ketua

Pani tera

Ketua majelis Hkm

Pan / P. Peng ganti

Jurusita / JSP

Ptgs Meja II

Kasir

Para Pihak / Lurah

Mutu Baku Kelengkap Waktu Output an Berkas perkara

10 Menit

Berkas perkara

10 Menit

Berkas perkara, PMH

5 Menit

Berkas perkara, PMH

15 Menit

Berkas perkara, PMH Berkas perkara, PMH

5 Menit 20 Menit

Kete rangan

PMH dan Ter-input ke dalam SIADPA

Penunjuk an PP dan JSP, terinput di SIADPA

PHS, Instrumen Panggilan , dan terHal : 3 / 6

7

8

9

10

15

menginput data pada aplikasi SIADPA, cetak dan tandatangani PHS dan mencatat hari sidang pada court calender hakim Ketua Majelis mendistribusikan surat gugatan/permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari Ketua Majelis menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP, JSP dan instrumen Kepada meja II

input ke SIADPA

Berkas perkara

15 Menit

Berkas perkara

5 Menit

Petugas Meja II menerima berkas perkara dari ketua majelis untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti Panitera Pengganti menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, , Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita dan menyerahkan kepada JSP

Berkas Perkara, PMH, intrumen

20 Menit

Berkas Perkara, PMH, intrumen

10 Menit

Jurusita / Jurusita pengganti menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan ke kasir

Relaas

30 menit

Tercatat dalam register induk perkara

Relaas panggilan dicetak

Hal : 4 / 6

16

Kasir menerima instrumen, menginput data ke SIADPA-KIPA, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti

Relaas

15 Menit

Ter-input ke dalam SIADPAKIPA

17

Jurusita / Jurusita pengganti menerima biaya panggilan dari kasir

Relaas

5 Menit

Biaya Panggilan

18

Jurusita / Jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan sesuai yang tertera dalam surat permohonan/Gugatan. Jika Pihak/ para pihak tidak bertemu di tempat tinggal, maka diserahkan ke Lurah/ kantor kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal para pihak. Jika para pihak berada diluar yurisdiksi, maka dilaksakan dengan meminta bantuan PA dimana para pihak berada (lanjut Ke SOP Pemberitahuan Pemanggilan melalui Tabayun) Para pihak menerima relaas panggilan, menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti

Relaas

1 hari

Relaas

10 Menit

19

Hal : 5 / 6

20

Jurusita / Jurusita pengganti menyerahkan kepada Panitera Pengganti

Relaas

10 Menit

21

Panitera menerima relaas penggilan dari Jurusita / Jurusita pengganti untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

Relaas

5 Menit

Hal : 6 / 6


PANITERA


W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penyampaian Panggilan Melalui Tabayun


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penyampaian Panggilan Melalui Tabayun 2. Memiliki kemampuan dalam penyampaian Panggilan Melalui Tabayun 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Surat Pengantar 2. Relaas Hal : 1 / 3

2. Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan melalui tabbayun wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Panitera muda hokum Pelaksana No

Kegiatan

1

Juru sita/Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar untuk pengadilan agama yang dituju lalu menyerahkan kepada Wakil Panitera Wakil Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan ,jika benar di tanda tangani dan diserahkan kepada petugas Panmud Hukum Petugas Panmud Hukum mencatat kedalam buku pendelegasian wewenang dan menyerahkan kepada juru sita/juru sita pengganti Juru sita/Juru sita pengganti mengirimkan surat pengantar kepada pengadilan agama yang dituju melalui kantor Pos dan melalui email Pengadilan terkait membuat surat balasan kepada pengadilan agama binjai (lanjut ke SOP Penanganan Surat Masuk) Petugas Panmud Hukum mengagendakan surat balasan (relaas) kedalam buku bantu surat masuk dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti

2

3

4

5

6

Juru Sita/JSP

Panitera Pengganti

Panitera

Tidak

Ptgs. Panmud Hukum

Pengadilan Terakit

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Draft surat pengantar

20 menit



10 menit

Surat pengantar

Surat pengantar

10 menit

Surat pengantar

Surat pengantar

2 jam

Surat pengantar

Surat pengantar

3 hari

Surat balasan (relas)


10 menit


Kete rangan

Ya

Hal : 2 / 3

7

Panitera Pengganti memasukkan (relaas) kedalam berkas perkara dengan baik


2 menit

Arsip

Hal : 3 / 3



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Permohonan Penyampaian Panggilan dari Pengadilan Agama lain


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 2. Memiliki kemampuan dalam permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku pendelagasian wewenang Hal : 1 / 4

2. 3. 4. 5. 6. 7.

No 1

2

3

sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan PA/MA Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui mass media/ radio RPC Binjai Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan yang dimohonkan oleh pengadilan agama lain wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Wakil Panitera/Panitera muda hukum

Kegiatan Bagian umum menerima surat masuk dari pengadilan agama lain untuk permohonan bantuan pemanggilan (Lanjut ke SOP penanganan Surat Masuk) Panmud Hukum menerima surat permohonan dan mencatat kedalam buku bantu dan menyerahkan kepada Wakil Paniter Wakil Panitera mempelajari surat permohonan dan menentukan/mendisposisikan juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan dan menyerahkan kepada Panmud Hukum

2. Surat Pengantar 3. Relaas 4. Bukti pengiriman (Resi pengiriman)

Pelaksana Bagian Umum

JSP

Panmud Hukum

Wakil Panitera

Para Pihak

Mutu Baku Kelengkapan Waktu

Output

Surat permohonan bantuan

1 hari

Surat permohona n bantuan


10 menit



15 menit

Surat permohona n bantuan, disposisi

Kete rangan

Hal : 2 / 4

4

Panmud Hukum menuliskan nama juru sita pengganti kedalam buku pendelegasian wewenang dan menyerahkan surat disposisi kepada Juru sita pengganti

Surat permohonan bantuan, disposisi

10 menit

5

Juru Sita Pengganti membuat relaas panggilan (rangkap 3) dan meyerahkan kepada para pihak

2 jam

6

Para pihak menanda tangani relaas panggilan sebagi bukti serah terima panggilan dan mengembalikan kepada JSP Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar dan menyerahkan kepada Wakil Panitera Wakil Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan, jika benar di tanda tangani dan mengembalikan kepada JSP

Surat permohonan bantuan, disposisi Relaas panggilan

5 menit

Relaas panggilan

Draft Surat pengantar

30 menit



20 menit

Surat pengantar

7

8

Tidak

Surat permohona n bantuan, disposisi, buku pendelagas ian Relaas panggilan

Ya

9

JSP meminta nomor surat kepada bagian umum (lanjut ke SOP Penanganan Surat Keluar)

Surat pengantar

10 menit Surat pengantar

10

JSP mengirimkan surat pengantar, relaas panggilan kepada pengadilan agama yang meminta bantuan melalui kantor POS

Surat pengantar, relaas panggilan

3 jam

Bukti Pengiriman

Hal : 3 / 4

11

JSP menyerahkan bukti pengiriman relaas panggilan kepada wakil panitera

Bukti Pengiriman

1 menit

Bukti Pengiriman

12

Wakil Panitera mengarsip bukti pengiriman relaas panggilan dengan baik

Bukti Pengiriman

2 menit

Arsip

Hal : 4 / 4



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Permohonan Penyampaian Panggilan dari Pengadilan Agama lain


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 2. Memiliki kemampuan dalam permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku pendelagasian wewenang Hal : 1 / 4

2. 3. 4. 5. 6. 7.

sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan PA/MA Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui mass media/ radio Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan yang dimohonkan oleh pengadilan agama lain wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Panitera muda hukum

No

Kegiatan

1

Bagian umum menerima surat masuk dari pengadilan agama lain untuk permohonan bantuan pemanggilan (Lanjut ke SOP penanganan Surat Masuk) Panmud Hukum menerima surat permohonan dan mencatat kedalam buku bantu dan menyerahkan kepada Panitera Wakil Panitera mempelajari surat permohonan dan menentukan/mendisposisikan juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan dan menyerahkan kepada Panmud Hukum Panmud Hukum menuliskan nama juru sita pengganti kedalam buku pendelegasian

2

3

4

2. Surat Pengantar 3. Relaas 4. Bukti pengiriman (Resi pengiriman)

Pelaksana Bagian Umum

JSP

Panmud Hukum

Panitera

Para Pihak

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output


1 hari


Surat permohonan bantuan Surat permohonan bantuan

10 menit

Surat permohona n bantuan Surat permohona n bantuan, disposisi

Surat permohonan

10 menit

15 menit

Kete rangan

Surat permohona Hal : 2 / 4

wewenang dan menyerahkan surat disposisi kepada Juru sita pengganti

bantuan, disposisi

5

Juru Sita Pengganti membuat relaas panggilan (rangkap 3) dan meyerahkan kepada para pihak

2 jam

6

Para pihak menanda tangani relaas panggilan sebagai bukti serah terima panggilan dan mengembalikan kepada JSP Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar dan menyerahkan kepada Panitera Wakil Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan, jika benar di tanda tangani dan mengembalikan kepada JSP

Surat permohonan bantuan, disposisi Relaas panggilan

5 menit

Relaas panggilan


30 menit



20 menit

Surat pengantar

7

8

Tidak

n bantuan, disposisi, buku pendelagas ian Relaas panggilan

Ya

9

JSP meminta nomor surat kepada bagian umum (lanjut ke SOP Penanganan Surat Keluar)

Surat pengantar

10 menit Surat pengantar

10

JSP mengirimkan surat pengantar, relaas panggilan kepada pengadilan agama yang meminta bantuan melalui kantor POS

Surat pengantar, relaas panggilan

3 jam

Bukti Pengiriman

11

JSP menyerahkan bukti pengiriman relaas panggilan kepada panitera

Bukti Pengiriman

1 menit

Bukti Pengiriman Hal : 3 / 4

12

Panitera mengarsip bukti pengiriman relaas panggilan dengan baik

Bukti Pengiriman

2 menit

Arsip

Hal : 4 / 4



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penerbitan Produk Hukum


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerbitan produk hukum 2. Memiliki kemampuan dalam penerbitan produk hukum 3. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 4. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



Hal : 1 / 3

PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penerbitan produk hukum tidak dapat berjalan dengan baik 2. Produk akta cerai untuk cerai gugat selesai setelah perkara berkedudukan hukum tetap (BHT) 3. Pembuatan akta cerai untuk cerai talak yang berkedudukan hukum tetap (BHT) hanya dapat diterbitkan jika telah terlaksananya sidang ikrar talak (ikrar talak telah diucapkan dihadapan majelis hakim) 4. Salinan putusan/penetapan dapat diambil oleh para pihak setelah putusan/penetapan dibacakan/selama-lamanya 14 hari setelah putusan dibacakan

No 1

2

3

4

Kegiatan Panitera Pengganti menyerahkan Amar Putusan dan intrumen pemberitahuan isi putusan (PIP) kepada petugas meja III Petugas meja 3 mencatat ke dalam buku bantu akta cerai dan diberikan kepada JS/JSP JS/JSP mengambil biaya pemberitahuan isi putusan (PIP) dengan menyerahkan instrumen pemberitahuan putusan ke kasir Kasir menyerahkan biaya pemberitahuan isi putusan ke JS/JSP. Dan mencatat ke dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara serta mengentry ke dalam SIADPA-KIPA

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Penetapan Majelis Hakim 4. Penetapan Hari Sidang 5. Hasil Putusan Majelis Hakim 6. Buku Bantu Akta Cerai 7. Akta Cerai 8. Salinan Putusan

Pelaksana Petugas Meja III

Kasir

Panitera Pengganti

JSP

Panitera

Kelengkap an Amar Putusan, Instrumen PIP Amar Putusan, Instrumen PIP Instrumen

Instrumen

Mutu Baku Waktu 5 menit

Output

Amar Putusan, Instrumen PIP

10 menit Amar Putusan, Instrumen PIP

5 menit

20 menit

Biaya PIP

Hal : 2 / 3

Kete rangan

5

6

7

8

9

10

11

Juru sita Pengganti membuat relaas pemberitahuan isi putusan dan menyampaikan isi putusan kepada Tergugat/Termohon, dan meyerahkan kembali ke petugas meja III Petugas meja III mencatat tanggal pemberitahuan isi putusan ke dalam buku bantu akta cerai dan menghitung hari H (14 hari ke depan) untuk menentukan tanggal BHT Petugas meja III membuat produk hukum berupa akta cerai sesuai dengan tanggal BHT dan atau membuat salinan putusan/penetapan Petugas meja III membuat surat pengantar, meminta nomor ke bagian umum dan menyerahkan kepada panitera Panitera membubuhi tanda tangan dan men-cap dinas pada surat pengantar, serta mengembalikan lagi kepada petugas meja III

Amar Putusan

1 hari

Relaas

Relaas

15 menit

Relaas

Blangko Akta Cerai

30 menit

Surat pengantar

15 menit

Akta Cerai dan atau Putusan/ Penetapan Surat pengantar

Surat pengantar

15 menit

Petugas meja III mendistribusikan salinan putusan/penetapan ke KUA yang dituju dan menuliskan ke dalam buku ekspedisi Petugas meja III menyimpan produk akta cerai untuk diambil oleh penggugat/pemohon dan tergugat/termohon

Salinan putusan/ penetapan

120 menit

Akta Cerai

10 menit

Surat pengantar

Pengarsipan Akta Cerai

Hal : 3 / 3



PANITERA DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penerimaan Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor Hal : 1 / 7

PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi tidak akan berjalan dengan baik

No

Kegiatan

1

Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dilampiri salinan putusan yang telah BHT yang dimintakan eksekusi kepada petugas Meja I Petugas meja I memverifikasi kelengkapan permohonan eksekusi jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap permohonan eksekusi di proses Petugas Meja 1 entry indentitas pemohon / para pihak ke dalam aplikasi SIADPA, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya eksekusi Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada pemohon eksekusi untuk menyetor sejumlah biaya eksekusi yang tertera dalam SKUM

2

3

4

Pemo hon

Petugas Meja I

3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. SIADPA 2. Buku Jurnal Keuangan Eksekusi 3. Register Induk Eksekusi

Pelaksana Petugas Kasir Meja II

Panitera

Juru Sita / Juru Sita/ pengganti

Ketua

Mutu Baku Kelengkapa Waktu Output n Permohona n, salinan

5 Menit

Permoho nan, salinan

Tidak

Ya

Permohona n, salinan

Permoho nan, salinan

Identitas, SIADPA

SKUM

SKUM

SKUM

Hal : 2 / 7

Ket

5

6

7

8

melalui Bank yang ditunjuk dan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk diteruskan kepada kasir Pemohon membayar uang panjar biaya eksekusi yang tercantum dalam SKUM ke Bank Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan eksekusi dari Pemohon. Kemudian memberi cap lunas pada lembar SKUM, dan menyerahkan kembali SKUM yang telah dicap lunas kepada Pemohon

Kasir membukukan, mencatat panjar biaya eksekusi dalam Buku Jurnal Keuangan Eksekusi, dan dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan/Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA-KIPA. Pemohon eksekusi menyerahkan berkas permohonan eksekusi, dengan SKUM yang telah

SKUM

Bukti setor

Bukti setor, SKUM

Bukti setor, SKUM

Buku jurnal keuangan eksekusi, buku register induk perkara

Buku jurnal keuangan eksekusi, buku register induk perkara

Berkas permohona n, SKUM

Berkas permoho nan, SKUM Hal : 3 / 7

9

10

11

12

13

dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan, buku register eksekusi dan menyerahkan kepada Panitera Panitera meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua Ketua mempelajari berkas permohonan eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera untuk dilaksanakannya sidang aanmaning (tegoran) Panitera membuat instrument pemanggilan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dan menyerahkan instrument ke JS/JSP melalui Meja II Meja II mencatat tanggal pelaksanaan sidang aanmaning ke dalam register induk eksekusi, dan selanjutnya menyerahkan instrument tersebut ke JS/JSP

Berkas permohona n, SKUM

Buku register induk perkara

Berkas permohona n

Berkas permoho nan

Berkas permohona n

Berkas permoho nan

Berkas permohona n

intrumen t

Buku register induk eksekusi, intrument

intrumen t

Hal : 4 / 7

14

JS/JSP membuat relaas pemanggilan sidang aanmaning kepada Para Pihak dan mengambil biaya pemanggilan ke Kasir

intrument

intrumen t

15

JS/JSP menyampaikan panggilan sidang aanmaning ke para pihak, dan menyerahkan kembali relaas panggilan tersebut ke Panitera Apabila sidang anmaning tidak berhasil, maka proses eksekusi dilanjutkan. Apabila berhasil, maka Pemohon Eksekusi mencabut permohonan eksekusi (Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela) Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dengan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera

Relaas panggilan

Relaas panggila n

Relaas panggilan

Berkas permoho nan

Berita acara sidang aanmaning

Berita acara sidang aanmani ng Penetapa n eksekusi

16

17

18

Ketua menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi kepada Panitera (penetapan eksekusi riil),

Berhasil

Tidak

Penetapan eksekusi

Hal : 5 / 7

19

apabila belum pernah dilakukan sita pada objek sengketa, maka Ketua terlebih dahulu memerintahkan kepada Panitera untuk diletakkan sita eksekusi atas objek sengketa Panitera menunjuk JS untuk dilaksanakannya eksekusi pada objek sengketa

Penetapan eksekusi

Penetapa n eksekusi

20

JS membuat relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dan mengambil biayanya ke Kasir

Relaas pemberitah uan

21

JS menyampaikan relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Pihak-Pihak terkait tentang pelaksanaan eksekusi Apabila dibutuhkan, maka Panitera melalui JS meminta bantuan keamanan ke pihak


Relaas pemberit ahuan


Relaas pemberit ahuan

22

Hal : 6 / 7

23

25

26

Kepolisian, dengan menyampaikan surat permohonan bantuan keamanan Jurusita membuat berita acara eksekusi dan menyampaikan kepada pihak –pihak dalam eksekusi dan perangkat kelurahan Apabila eksekusi berhasil. Maka, Ketua menerbitkan surat perintah eksekusi yaitu lelang terhadap objek sengketa Panitera/JS mengumumkan adanya lelang melalui Media Massa dan papan pengumuman Pengadilan Agama

Berita acara eksekusi



Surat perintah eksekusi

Surat perintah eksekusi, pengumum an

Arsip

Hal : 7 / 7



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pengembalian Sisa Uang Panjar


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses pengembalian sisa uang panjar 2. Memiliki kemampuan dalam pengembalian sisa uang panjar 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka pengembalian sisa uang panjar tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Buku Register Induk Perkara gugatan/permohonan Hal : 1 / 2

3. Kwitansi 4. Instrument pengembalian sisa panjar

No

Kegiatan

1

Panitera Penganti membuat instrumen pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Penggugat/ Pemohon Penggugat/ Pemohon menyerahkan instrument pengembalian sisa panjar tersebut ke petugas kasir Kasir membuat kwitansi pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Penggugat/Pemohon membubuhi tanda tangan pada kwitansi pengembalian sisa panjar dan mengembalikan kepada Kasir Kasir menyerahkan jumlah uang yang tertera pada kwitansi kepada Penggugat/Pemohon serta menyerahkan bukti pengembalian sisa panjar Kasir mencatat kedalam buku jurnal dan mengarsip bukti pengembalian uang sisa panjar dengan baik

2

3

4

5

6

Pelaksana Penggugat/ Pemohon

Kasir

Panitera Pengganti

Kelengkapan Instrument pengembalian sisa panjar

Mutu Baku Waktu 15 menit

Instrument pengembalian sisa panjar

Output Instrument pengembalian sisa panjar Instrument pengembalian sisa panjar

Instrument pengembalian sisa panjar

10 menit

Kwitansi pengembalian sisa panjar


5 menit



5 menit


Kwitansi pengembalian sisa panjar,buku jurnal

10 menit

Arsip

Hal : 2 / 2

Kete rangan



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pemberkasan Perkara

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang 4. Menguasai aplikasi SIADPA Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor Hal : 1 / 3

3. Jaringan internet PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan menghambat jalannya 1. Checklist berkas minutasi pemberkasan perkara Pelaksana No Kegiatan Panitera Ketua Meja III Meja II Kelengkapan Pengganti Majelis 1 Panitera Pengganti mengumpulkan Surat gugat, PMH, kelengkapaan berkas perkara dimulai PHS, PPP,PJS, dari surat gugatan sampai dengan Relaas,BAP, Alat putusan Bukti 2 Panitera Pengganti meneliti, menelaah, berkas lengkap memilah, dan menyusun berkas perkara secara berangsur dan kronologis serta mengkonsultasikan kebenaran urutan berkas kepada ketua majelis 3 Panitera Pengganti memeriksa berkas dokumen tersusun Tidak perkara yang sudah tersusun. Jika ada kronologis yang belum lengkap, maka dilengkapi. Ya Kemudian berkas di steples 4 Panitera Pengganti mempersiapkan dokumen sudah sampul berkas dan menyerahkan disampul dan berkas perkara ke Ketua Majelis untuk diperiksa 5 Ketua Majelis memeriksa berkas berkas diparaf Tidak perkara. Jika ada yang belum lengkap / sesuai dikembalikan. Jika sudah lengkap dan sesuai diparaf dan diberi Ya tanggal disebelah atas map perkara. Kemudian menyerahkan kembali ke Panitera Pengganti 6 Panitera Pengganti menyerahkan berkas ke petugas meja II untuk

Mutu Baku Waktu

Keterangan

Output

2 jam

dokumen lengkap

2 jam

dokumen tersusun kronologis

30 menit

dokumen sudah diperiksa dan disteples

15 menit

berkas tersampul

15 menit

berkas di paraf

Hal : 2 / 3

dicatatkan ke dalam register induk perkara 7

8

8

Petugas meja II mencatat tanggal minutasi ke dalam register induk perkara dan menyerahkan berkas ke Meja III untuk diminutasi Petugas meja 3 menerima berkas, menjahit berkas dan mensegel dengan kertas yang dibubuhi stempel pengadilan agama untuk dibuat salinan Putusan/ Penetapan Selanjutnya petugas meja 3 menyerahkan berkas tersebut ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan dan dicatat dibuku kendali berkas minutasi

berkas disegel

5 menit

berkas diserahkan

30 menit

Berkas minutasi

15 menit

Hal : 3 / 3



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaporan Perkara

DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1192/DjA/OT.01.2/VII/2013 tentang Laporan Perkara 5. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0915/DJS.3/HM.00/V/2015 tentang Laporan Pelayanan Terpadu

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



PERINGATAN 1. Pelaporan Perkara terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2. Laporan Induk Perkara (LI-PA) terdiri dari : a. LI-PA.1 tentang keadaan perkara b. LI-PA.2 tentang perkara yang dimohonkan banding c. LI-PA.3 tentang perkara yang dimohonkan kasasi d. LI-PA.4 tentang perkara yang dimohonkan PK e. LI-PA.5 tentang perkara yang dimohonkan eksekusi f. LI-PA.6 tentang kegiatan hakim g. LI-PA.7 tentang keuangan perkara h. LI-PA.8 tentang laporan jenis-jenis perkara i. LI-PA.9 tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1945 j. LI-PA.10 tentang laporan faktor penyebab terjadinya perceraian k. LI-PA.11 tentang pertanggungjawaban uang iwadl 3. Laporan lainnya terdiri dari HHK (Hak-Hak Kepaniteraan), HHKL (HakHak Kepaniteraan Lainnya), Laporan Mediasi, Laporan Posbakum, Laporan Pelayanan Terpadu, Laporan Prodeo, Laporan Sidang Keliling, dan Laporan Penyelesaian Perkara 4. Soft copy laporan perkara harus telah dikirim ke portal infoperkara.badilag.net, Aplikasi Form dengan alamat http://goo.gl/FSVGId, email PTA Medan di alamat [email protected], dan [email protected] selambat-lambatnya tanggal 3 setiap bulannya. Sedangkan, Hard Copy harus telah di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan selambatlambatnya tanggal 5 setiap bulannya 5. Data pada LI-PA.7 dikirim melalui Portal komdanas.mahkamahagung.go.id selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya

PENCATATAN DAN PENDATAAN - Checklist daftar laporan yang dibuat

Hal : 2 / 4

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

Kegiatan Panmud Hukum/Staf Hukum mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan Panmud Hukum/Staf Hukum mengetik data yang telah dikumpulkan ke dalam form yang telah disediakan Laporan yang telah diketik oleh Panmud Hukum/Staf Hukum diteliti kembali oleh Panmud Hukum. Panmud Hukum menyerahkan laporan yang telah diketik, kepada Wakil Panitera/Panitera untuk diteliti kembali Apabila laporan telah benar, maka diserahkan ke Panmud Hukum untuk ditandangani ke Panitera dan Ketua. Apabila laporan masih ada perbaikan, maka diserahkan kembali ke Panmud Hukum untuk diperbaiki Wakil Panitera memberi paraf pada samping kiri tulisan “Ketua Pengadilan Agama” pada hardcopy laporan

Panmud Hukum/Staf Hukum

Mutu Baku Ketua

Panitera

Tidak

Ket

Kelengkapan

Waktu

Output

Data Perkara

1 hari

Data Perkara

Form Laporan Perkara

2 hari

Draf Laporan Perkara

Draf Laporan Perkara

120 Menit

Berkas Laporan

Berkas Laporan

5 Menit

Berkas laporan

Berkas Laporan

60 Menit

Berkas laporan

Berkas laporan

10 Menit

Berkas laporan

Ya

7

Laporan yang telah diparaf oleh Wakil Panitera, diserahkan ke Panitera untuk diparaf dan ditandatangani

Berkas laporan

5 Menit

Berkas Laporan

8

Panitera memberi paraf pada sisi kiri nama Ketua dan menandatangani laporan perkara. Dan menyerahkannya ke Ketua untuk ditandatangani

Berkas laporan

10 Menit

Berkas Laporan

Hal : 3 / 4

9

Ketua menandatangani laporan yang telah diparaf oleh Wakil Panitera dan Panitera. Dan menyerahkan kembali laporan tersebut ke Panmud Hukum

10

11

12 13

14

15

16

Berkas Laporan

10 Menit

Berkas Laporan

Panmud Hukum memberi cap dinas pada tiap tandatangan Ketua di dalam setiap item laporan, dan membuat pengantar laporan

Berkas laporan

10 Menit

Berkas laporan

Panmud Hukum membuat pengantar laporan dan menyerahkan pengantar laporan ke Panitera untuk ditandatangani Panitera menandatangani pengantar laporan, dan menyerahkan kembali ke Panmud Hukum Panmud Hukum membuat amplop pengiriman laporan perkara untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan memberi alamat tujuan laporan Panmud Hukum menyerahkan laporan berkas perkara yang telah selesai, ke bagian umum untuk diberi nomor dan dikirim ke PTA Medan Panmud Hukum mengirim soft copy laporan perkara

Pengantar Laporan

5 Menit

Pengantar Laporan

Pengantar Laporan Berkas Laporan

5 Menit 5 Menit

Pengantar Laporan Berkas Laporan

Berkas Laporan

60 Menit

Berkas laporan

Pertinggal laporan yang telah selesai diarsipkan oleh Panmud Hukum dengan baik

Pertinggal Berkas Laporan

Soft copy Laporan

Soft copy terkirim

5 Menit

Arsip Laporan

Hal : 4 / 4



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaksanaan Persidangan Perkara Permohonan


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Permohonan 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Permohonan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan 8. Dapat mengoperasikan Aplikasi SIADPA



PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN Hal : 1 / 7

1. 2.

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan

3.

Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register permohonan dan di entry pada aplikasi SIADPA Jenis perkara permohonan antara lain : a. Permohonan pengangkatan walibagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua b. Permohonan pengakatan wali/ pengampu bagi orang dewasa uang kurang ingatannya atau orang dewasa yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun c. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun d. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami-istri e. Permohonan pengangkatan anak f. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya g. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentigan keluarga h. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud i. Permohonan penetapan ahli waris j. Permohonan tentang adholnya wali Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang Panitera menyampaikan salinan penetapan selambatnya 30 hari setelah penetapan BHT Pengadilan wajib menyediakan salinan penetapan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak penetapan diucapkan

4.

5. 6. 7.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa untuk mendapatkan penetapan pengadilan

1. 2. 3. 4.

Berkas Perkara Aplikasi SIADPA Berita Acara Sidang Penetapan

Hal : 2 / 7

8.

Penyampaian salinan penetapan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan

No

Kegiatan

1

Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila pemohon tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Jika pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. Apabila pemohon tidak hadir maka permohonan gugur Pemeriksaan Perkara Para pemohon diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi

2

3

Ketua Majelis

Majelis Hakim

Pelaksana Panitera / Panitera Pengganti

Pemohon / Para Pemohon

Saksisaksi

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Berkas perkara

5 menit

Berkas perkara

14 hari

Berkas perkara

30 menit

Output

Keterangan

Lanjut

Permohonan gugur

Hal : 3 / 7

4

advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Pembacaan Surat Permohonan

Berkas perkara

1 jam

Ketua Majelis memberikan penjelasan seperlunya mengenai permohonan Pemohon / Para Pemohon, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian agenda Pembacaan surat Permohonan, menanyakan kepada pihak Pemohon apakah ada perubahan dalam surat permohonan, dan menanyakan beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut 5

Pemohon memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat Permohonan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat Permohonan

Berkas perkara

1 jam

6

Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti / Panitera sidang untuk mencatat segala hal berkaitan surat permohonan dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya Sidang Pembuktian Ketua Majelis menanyakan mengenai kesiapan alat bukti

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

7

Penetapan

Hal : 4 / 7

8

9

10

Pemohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain). Jika tidak dapat menghadirkan bukti atau tidak ada bukti yang cukup maka lanjut ke penetapan JIka ada bukti, maka Pemohon menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokan Ketua Majelis menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon, mencocokan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2 dst) dan memerintahkan panitera untuk memanggil saksi-saksi Panitera memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan melaporkan ke Ketua Majelis tentang kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah

Lanjut Pembuktian

Berkas perkara

1 jam

Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat

1 jam

Fc bukti bermaterai yg dicocok kan dg asli

Berkas perkara, identitas saksi

5 menit

Saksi-saksi

11

Ketua Majelis menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan

Berkas perkara, saksi-saksi

5 menit

Saksi yg telah disumpah

12

Saksi memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi


30 menit

Saksi yg telah disumpah Hal : 5 / 7

13

14

15

16

17

18

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi / para saksi Anggota Majelis memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon / Pemohon Saksi menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan diberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan permohonan Pemohon / para Pemohon Anggota Majelis menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis Ketua Majelis menerima penyerahan prosesi persidangan kemudian lanjut ke tahap berikutnya untuk penetapan


2 menit

Saksi yg telah disumpah


10 menit

Pertanya an pd saksi


30 menit

Keterang an saksi

Berkas perkara & saksi

5 menit

Keterang an saksi

Berkas perkara & keterangan saksi

2 menit

Berkas perkara

Musyawarah Majelis & Pembacaan Penetapan hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar penetapan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Penetapan dapat berupa :

Berkas perkara

7 hari

Penetapan

Hal : 6 / 7

19

20

21

Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pngembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (Kasasi) selambatlambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan Pemberitahuan isi penetapan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan penetapan

Kasasi

Berkas perkara, Penetapan

1 hari

Berkas perkara, Penetapan

7 hari

Penetapan

7 hari

Menerima

Hal : 7 / 7



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaksanaan Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan 8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIADPA



PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN Hal : 1 / 9

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan melalu papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya. Persidangan dilaksanakan dari hari senin sampai hari Jum’at dimulai pukuk 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak Penundaaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Cerai Talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang Panitera menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon Pengailan wajib menyediakan salinanputusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan Terhadap perkara Cerai talak yang telah mempunyai hukum tetap wajib Majelis Hakim menetapkan hari persidangan untuk ikrar thalak. Penetapan hari siding ikrar thalak dilakukan oleh Majelis Hakim selambt-lambatnya 2 (dua) hari stelah putusan mempunyai hukum tetap

1. 2. 3. 4.

Berkas Perkara Aplikasi SIADPA Berita Acara Sidang Putusan

Hal : 2 / 9

No

Kegiatan

1

Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. - Apabila penggugat tidak hadir maka gugatan gugur - Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat - Apabila terdapat beberapa

2

3

4

Ketua Majelis

Majelis Hakim


Putusan gugur

Para Pihak

Saksisaksi Pem / Ter

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Berkas perkara

5 menit

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Output

Keterangan

Lanjut

1 Putusan verstek

2

Hal : 3 / 9

5

6

7

8

tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat meniimbulkan Inisiatif upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguhsungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukum. Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Penggugat/Pemohon berhak

3

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Putusan damai Lanjut

Hal : 4 / 9

9

meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (Acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan Jawaban Termohon/Tergugat Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan

Berkas perkara

7 hari

10

Replik Pemohon/Penggugat Penggugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/Termohon.

Berkas perkara

7 hari

11

Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemohon/Penggugat maka lanjut ke Duplik

Berkas perkara

7 hari

12

Duplik Termohon/Tergugat. Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim

Berkas perkara

7 hari

Hal : 5 / 9

13

14

15

16

memandang cukup atas replik dan duplik tsb Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Termohon maka lanjut ke pembuktian. Pembuktian Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masingmasing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kesempatan pertama pembuktian diberikan kepada penggugat. Kemudian lanjut ke pihak tergugat

Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan.

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

1 2 3 Putusan Lanjut

17

Kesimpulan Masing-masing pihak baik

Hal : 6 / 9

18

19

20

Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan

Banding

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara, Putusan

1 hari


7 hari

Putusan

Menerima

Hal : 7 / 9

21

22

23

24

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama - Menetapkan hari sidang ikrar talak; - Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak - Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan Para pihak mendapat pngembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat


7 hari


7 hari


1 hari


7 hari

Putusan gugur Sidang ikrar talak

Hal : 8 / 9

mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut

Hal : 9 / 9



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaksanaan Persidangan Perkara Gugatan


KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan 8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIADPA



PERINGATAN 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara Hal : 1 / 8

2.

3. 4. 5.

6.

Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan melalu papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya. Persidangan dilaksanakan dari hari senin sampai hari Jum’at dimulai pukuk 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak Penundaaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun.

2. Aplikasi SIADPA 3. Berita Acara Sidang 4. Putusan

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak

7.

Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA 8. Jenis gugatan antara lain : Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Sengketa perkawinan lainnya, Ekonomi syariah (bank syariah. lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) 9. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang 10. Panitera menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon 11. Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan 12. Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan Hal : 2 / 8

13. Terhadap Objek Perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) (jika dipandang perlu) 14. Penyelesaian suatu perkara dilaksanakan selambat-lambat 5 (lima) bulan. 15. Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 5 (lima) bulan

No

Kegiatan

1

Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.

2

3

Ketua Majelis

Majelis Hakim


Para Pihak

Saksisaksi Pem / Ter

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Berkas perkara

5 menit

Berkas perkara

10 menit

Kecuali luar wilayah yurisdiksi

Berkas perkara

7 hari

Kecuali luar wilayah yurisdiksi

Output

Keterangan

Hal : 3 / 8

4

5

6

Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. - Apabila penggugat tidak hadir maka gugatan gugur - Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat - Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat mewajjibkan upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi (maksimal 40 hari

Putusan gugur

Berkas perkara

14 hari

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

40 hari

Lanjut

1 Putusan verstek

2

Hal : 4 / 8

7

8

9

10

11

kerja) Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum. Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan Jawaban Termohon/Tergugat Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan Replik Pemohon/Penggugat Penggugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/Termohon. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemohon/Penggugat maka lanjut ke Duplik.

3

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

30 menit

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Putusan damai Lanjut

Hal : 5 / 8

12

13

14

15

16

Duplik Termohon/Tergugat. Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat /Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tsb Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Termohon maka lanjut ke pembuktian. Untuk perkara gugatan lainnya (selain gugatan cerai) ada atau tanpa permintaan para pihak majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat Pembuktian Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Alat bukti

7 hari

Gugatan lainnya Gugatan cerai

Kesempatan pertama pembuktian diberikan kepada penggugat. Kemudian lanjut ke pihak tergugat

1 2 3

Hal : 6 / 8

17

18

19

20

21

Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan Masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan

Putusan

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

30 hari


1 hari


14 hari

Lanjut

Banding

Putusan

Menerima

Hal : 7 / 8

22

Pemberitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan

Putusan

7 hari

22

Apabila dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut Dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah menyerahkan obyek sengketa


7 hari

Putusan

7 hari

24

Eksekusi Menerima

Hal : 8 / 8



PANITERA

W2-A12/

/OT.01.3/III/2016


__

Judul SOP

Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pengawasan Reguler

DASAR HUKUM 1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/8/2007 Tentang Pemberlakukan Buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengawasan Reguler 2. Memiliki kemampuan dalam Pengawasan Reguler 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 5. Menguasai Aplikasi SIADPA



Hal : 1 / 4

PERINGATAN 1. Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengawasan administrasi tidak akan terlaksana dengan baik 3. Terdapat 3 bidang pengawasan yaitu a. Pengawasan bidang administrasi Perkara b. Pengawasan bidang administrasi Umum c. Pengawasan bidang SIADPA dan web 4. Pengawasan dikoordinatori oleh Wakil Ketua 5. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk sesuai SK Pengawas bidang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 6. Masing-masing tim pengawas bidang terdiri lebih dari 3-5 orang hakim pengawas bidang

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Catatan pengawasan 2. Laporan pengawasan 3. Laporan hasil pengawasan

Hal : 2 / 4

No

Kegiatan

1

Wakil Ketua membuat jadwal pengawasan reguler tekait pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Wakil Ketua menyampaikan ke Ketua untuk disahkan. Jika ada koreksi maka di perbaiki. Jika setuju maka di tanda tangani Wakil Ketua menyampaikan jadwal yang telah disahkan kepada masingmasing Tim Hakim Pengawas Bidang Tim Hakim Pengawas Bidang melakukan koordinasi dengan setiap Hawasbid

2

3

4

5

6

7

Wakil ketua

Pelaksana KetuaTim Hawasbid Panitera Hawasbid

Ketua

Unit / pihak terkait

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Jadwal

1 hari

Jadwal

1 hari

Jadwal

1 hari

Jadwal

1 hari

Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan sesuai bidang dan jadwal yang telah ditetapkan di unit/pihak terkait Hakim Pengawas Bidang merekap catatan hasil pemeriksaan untuk disusun dalam laporan

Jadwal

Sesuai jadwal

Catatan hasil pemeriksaan

1 hari

Hawasbid melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Hawasbid untuk berkoordinasi

Rekapan cttn hasil pemeriksaan

1 jam

Output

Tidak

Ya

Rekapan cttn hasil pmriksaan

Hal : 3 / 4

Ket

8

Tim Hawasbid merangkum seluruh hasil pengawasan hawasbid dan menyusun laporan pengawasan Masing-masing Hawasbid menandatangani laporan pengawasan

Rekapan cttn hasil pemeriksaan Laporan pengawasan

1 hari

10

Tim menyerahkan laporan pengawasan kepada koordinator pengawasan (wakil ketua)

Laporan pengawasan

1 hari

11

Wakil ketua menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada ketua PA untuk ditindaklanjuti dan mengarsip laporan hasil pengawasan Ketua membaca laporan hasil pengawasan, kemudian memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut di unit/pihak terkait Panitera melakukan koordinasi dengan unit/pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut Unit/pihak terkait melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasar perintah dan laporan hasil pengawasan

Laporan pengawasan

1 hari

Laporan hasil pengawasan

1 hari

Laporan laporan hasil pengawasan

1 hari


Sesuai perbaikan

9

12

13

14

Laporan pengawsan Laporan pengawsan tertandatangani


Hal : 4 / 4

Standar Operasional Prosedur. Pengadilan Agama Simalungun. Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun

Recommend Documents