Standar Operasional Prosedur
Pengadilan Agama Simalungun Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
________________________________________________________________ PANITERA
Judul SOP
__
W2-A12/ /OT.01/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 199203 1 027 Penerimaan Perkara Tingkat Pertama
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Penerimaan Perkara Tingkat Pertama sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Penerimaan Perkara Tingkat Pertama di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Penerimaan Perkara Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Tingkat Pertama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 7
PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Tingkat Pertama adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Agama 2. Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamya Kasir), Meja II, dan Meja III - Meja I, bertugas menerima gugatan , permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) - Meja II, bertugas mencatat perkara dalam buktu Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM - Meja III, bertugas menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip dan menyiapkan pengambilan produk hukum dari pengadilan agama 3. Untuk perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I 4. Perlawanan pihak ketiga (denden verzet) didaftar sebagai perkara baru 5. Identifikasi berkas perkara berdasarakan jenis gugatan/permohanan antara lain : a. Waris b. Wasiat c. Hibah d. Wakaf e. Zakat f. Infaq g. Sedekah h. Sengketa perkawinan lainnya i. Ekonomi syariah (bank syariah. lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) j. cerai talak
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar Kendali Penanganan Perkara Gugatan 3. Lembar Kendali Penanganan Perkara Cerai Talak 4. Lembar Kendali Penanganan Perkara Permohonan 5. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 6. Buku Induk Keungan Perkara 7. Buku Jurnal Keuangan Perkara 8. Register Induk Perkara Permohonan(RI-DA IP) 9. Aplikasi SIADPA 10.Bukti Bayar (Biaya proses, kwitansi) 11.Register Induk Perkara Gugatan (RI-PA1G) 12.Register Penyitaan Barang Bergerak (RI-PA5) 13.Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (RI-P6) 14.Register Surat Kuasa Khusus (RI-PA7) 15.Register Eksekusi (RI-PA8) 16.Register Akta Cerai (RI-PA9) 17.Register Perkara Jinayah (RI-PA10) 18.Register Perkara Ekonomi Syari’ah (RI-PA12) 19.Register Itsbat Rukyat Hilal dan Pemberian nasehat/ keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI-PA13) 20.Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RI-PA14) 21.Register Mediasi (RI-PA15) 22.Register mediator (RI-PA16
Hal : 2 / 7
k. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua l. Permohonan pengakatan wali/ pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya (pemboros, pemabuk, idiot/gila) atau orang dewasa yang belum mencapai umur 19 tahun m. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 16 tahun (perempuan) dan 19 Tahun (laki-laki) n. Permohonan itsbat nikah uang diajukan oleh kedua suami-istri, atau salah satu pihak dengan anak – anak selaku termohon o. Permohonan pengangkatan anak p. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para piha tidak bisa atau tidak bersedia untuk mennjuk wasit (arbiter) q. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya r. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentigan keluarga s. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (hilang) t. Permohonan penetapan ahli waris (Voluntair) 6. Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar 7. Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara. 8. Penomoran Perkara Surat Permohonan, Mencatat dalam Register Induk Perkara Permohonan dan Pengisian Buku Jurnal keuangan perkara 9. Nomor perkara adalah nomor urut/halaman pada Buku Jurnal Keuangan Perkara 10. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sudah diterima oleh ketua pengadilan agama Hal : 3 / 7
11. Berkas terregistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan/gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA 12. Pengajuan perkara dikenakan administrasi biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku 13. Untukpengajuan berperkara secara prodeo yang disetujui maka melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepada desa / lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat
No
Kegiatan
1
Penggugat / Pemohon mengajukan berkas gugatan/permohonan perkara tingkat pertama di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan Petugas Meja 1 menerima gugatan / permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas gugatan / permohonan. Jumlah berkas disesuaikan jumlah pihak, ditambah 4 rangkap untuk majelis hakim dan mediator Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja 1 entry indentitas pemohon / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIADPA, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara
2
3
4
Penggugat / Pemohon
Petugas Meja I
Tidak
Pelaksana Kasir
Petugas Meja II
Panitera
Mutu Baku Kelengkapan Waktu
Output
Berkas Permohonan
1 menit
Berkas Permohonan,
5 menit
Checklis persyarata n
Berkas Permohonan
5 menit
Tanda terima
Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,
10 menit
SKUM
Ya
Hal : 4 / 7
Kete rangan
5
6
7
8
9
Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan mengembalikan berkas kepada penggugat / pemohon untuk diteruskan kepada kasir Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantu daam SKUM
Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,
5 menit
SKUM
SKUM
Tenta tive
Bukti pembayar an
Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas gugatan/permohonan dari Penggugat / Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM Kasir mencatat dalam Buku Register Induk Perkara gugatan Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA.
Bukti pembayaran
5 menit
Nomor Perkara
Aplikasi SIADPA
5 menit
Aplikasi SIADPA
Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat / pemohon untuk didaftarkan di Meja
Surat Permohonan dan SKUM
5 menit
Permohon an dgn nomor perkara Hal : 5 / 7
10
11
12
13
14
II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Penggugat / Pemohon menyerahkan berkas gugatan/permohonan, dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis perkara) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/ pemohon Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/ permohonan tsb dalam map berkas perkara yang telah di lengkapi dengan formulir PMH, PHS, dan instrumen yang diperlukan dan menempelkan lembar kendali Petugas Meja II mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera
Berkas permohonan, SKUM
2 menit
Buku Register Induk Gugatan / Permohonan
5 menit
Berkas permohonan, SKUM
2 menit
Berkas permohonan, map berkas, lembar kendali
5 menit
Berkas perkara, instrumen, buku ekspedisi
5 menit
Berkas perkara tercatat
Hal : 6 / 7
15
16
Panitera menerima berkas perkara ,menandatanginya pada buku ekspedisi dan mencatat kedalam buku bantu Panitera selanjutnya menyampaikan berkas perkara kepada Ketua pengadilan agama untuk proses lanjut
Berkas perkara, buku ekspedisi
2 menit
Berkas perkara
2 menit
Hal : 7 / 7
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
________________________________________________________________ PANITERA
Judul SOP
__
W2-A12/ /OT.01.3/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 199203 1 027 Penerimaan Perkara Tingkat Banding
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Hukum 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 10
PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Tingkat Banding adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama 2. Tanggal waktu banding adalah sebagai berikut : - Permohonan banding dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitakan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir - Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitaukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya - Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tanggal waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dalam register, kemudian panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu 3. Para pihak masing-masing dapat melakukan upaya hukum banding 4. Berkas terregistrasi pada Register Permohonan Banding dan di entry pada aplikasi SIADPA 5. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan 6. Dalam waktu 1 bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Khusus untuk permohonan banding yang pemberitahuannya melalui pengadilan agama / mahkamah syar’iah lain, dapat lebih dari 1 bulan 7. Berkas banding terdiri dari 1 bundel A dan 2 bundel B 8. Jika terbanding mengajukan kontra memori banding maka kontra memori banding harus dilampirkan kedalam berkas banding 9. Jika terbanding tidak mengajukan memori banding maka panitera membuat surat keterangan bahwa terbanding tidak memberikan kontra memori banding maka berkas dapat dilanjut ke tahap selanjutnya
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar kendali permohonan banding 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 4. Buku Register Induk Perkara 5. Register Permohonan Banding (RI-PA2)
Hal : 2 / 10
No
Kegiatan
1
Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan banding di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan (jika menggunakan kuasa hukum : surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan copy kartu anggota advokat) Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara banding yang diajukan Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke pembanding. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja 1 entry indentitas pembanding dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya banding dan membuat SKUM panjar biaya perkara banding Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada pembanding untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan menyerahkan berkas permohonan banding untuk kemudian diteruskan ke kasir Pembanding membayar uang panjar
2
3
4
5
6
Pemo hon
Petugas Meja I
Tidak
Ya
Kasir
Pelaksana Petugas Panitera Meja II
Juru Sita / Juru Sita/ pengganti
Panitera Muda Hukum
Kelengka pan
Mutu Baku Waktu
Output
Berkas Permohon an
2 menit
Berkas Permohon an, Berkas Permohon an
5 menit
Berkas Permohon an, SIADPA, SKUM, Berkas Permohon an, SIADPA, SKUM,
15menit
SKUM
5 menit
SKUM
SKUM
Tenta
Bukti
3 menit
Checklis persyarata n Tanda terima
Hal : 3 / 10
Keter angan
7
8
9
10
11
12
biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang ditunjuk Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari pembanding. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM Kasir membukukan panjar biaya perkara banding ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA. Kasir menyerahkan berkas permohonan banding berikut SKUM lembar pertama kepada Pembanding untuk di daftarkan ke meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Pembanding menyerahkan berkas banding dengan SKUM yang telah dicap LUNAS dan ditandatangani ke panmud gugatan melalui meja II Panmud gugatan membuat akta permohonan banding untuk ditanda tangani oleh Pembanding dan Panitera melalui meja II Meja II menyerahkan Akta permohonan Banding yang telah di tandatangani Pembanding kepada panitera untuk tanda tangani
Tive
pembayar an Nomor Perkara
Bukti pembayar an
10 menit
Aplikasi SIADPA
10 menit
Aplikasi SIADPA
Surat Permohon an dan SKUM
10 menit
Permohon an dgn nomor perkara
Berkas permohon an, SKUM Akta permohon an banding Akta permohon an
1 hari
20 menit
2 menit
Akta, intrumen pemberita huan Akta permohon an Hal : 4 / 10
13
Panitera menanda tangani akta permohonan banding, lalu menyerahkan kepada Panmud gugatan melalui meja II Petugas Meja II menyerahkan akta permohonan banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada Pembanding
Akta per banding
10 menit
Berkas permohon an,
10 menit
15
Petugas Meja II mencatat perkara Banding pada buku register induk perkara Tingkat Pertama dan register induk perkara tingkat Banding dan diserahkan kepada Panmud Gugatan
Buku register Banding
10 Menit
16
Panmud Gugatan menyerahkan instrumen pemberitahuan banding dengan dilampirkan akta permohonan banding kepada JS/JSP melalui meja III. JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil biaya panjar di kasir (Pemberitahuan permohonan banding dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan) JS/JSP menyampaikan akta permohonan banding kepada Terbanding, dan menyerahkan
Berkas perkara,
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Relaas, akta banding
1 hari
14
17
18
Akta, intrumen pemberita huan Berkas perkara tercatat
Hal : 5 / 10
19
20
relaas pemberitahuannya kepada Panmud Gugatan melalui meja III. Pembading menyerahkan memori banding kepada Meja I, dan Meja I membuat membuat tanda terima memori banding untuk ditanda tangani oleh Pembanding Meja I menyerahkan memori banding dan tanda terima memori banding yang telah ditanda tangani oleh Pembanding kepada Panmud Gugatan untuk ditandatangani oleh Panitera melalui Meja II
Relaas Pemberita huan, Memori banding Memori banding
2 hari
30 menit
Memori banding,t anda terima meori banding
Memori banding,t anda terima meori banding Akta permohon an
21
Meja II mencatat tanggal memori banding dan menyerahkan tanda terima memori Banding yang telah di tandatangani Pembanding kepada Panitera untuk di tanda tangani
Memori banding,ta nda terima meori banding
5 menit
22
Panitera menanda tangani akta permohonan banding, lalu menyerahkan kepada Panmud gugatan melalui meja II Panmud Gugatan membuat instrument pemberitahuaan memori banding dan menyerahkan instrumen pemberitahuan memori banding dan memori banding untuk disampaikan kepada Terbanding kepada JS/JSP memalui meja II Petugas Meja II menyerahkan tanda
Akta permohon an
5 menit
Intrument pemberita huan
10 menit
Intrument pemberita huan
tanda
5 menit
tanda
23
24
Hal : 6 / 10
terima memori banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada Pembanding JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori banding dan menyampaikan memori banding kepada Terbanding selama-lamanya 7 hari kerja JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan memori banding kepada Panmud Gugatan melalui Meja III
terima memori banding
Relaas pemberita huan
2 menit
Relaas pemberita huan
27
Terbanding menyerahkan kontra memori banding kepada Meja I, dan Meja I membuat membuat tanda terima kontra memori banding untuk ditanda tangani oleh Terbanding (jika ada)
Kontra memori banding, tanda terima
5 menit
Kontra memori banding, tanda terima
28
Meja I menyerahkan kontra memori banding dan tanda terima kontra memori banding yang telah ditanda tangani oleh Terbanding kepada Panmud Gugatan untuk ditandatangani oleh Panitera melalui Meja II Meja II mencatat tanggal kontra memori banding dan menyerahkan
Kontra memori banding, tanda terima
2 menit
Kontra memori banding, tanda terima
Kontra memori
5 menit
Kontra memori
25
26
29
Memori banding
terima meori banding
1 hari
Hal : 7 / 10
30
31
32
tanda terima kontra memori Banding yang telah di tandatangani terbanding kepada Panitera Panitera menanda tangani tanda terima kontra memori banding, lalu menyerahkan kepada Panmud Gugatan melalui meja II Petugas Meja II menyerahkan tanda terima kontra memori banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada terbanding Panmud Gugatan membuat instrumen pemberitahuaan kontra memori banding dan menyerahkan instrumen pemberitahuan kontra memori banding dan memori banding kepada JS/JSP melalui meja III untuk disampaikan kepada Terbanding
banding, tanda terima tanda terima kontra memori banding tanda terima kontra memori banding
5 menit
2 menit
banding, tanda terima tanda terima kontra memori banding tanda terima kontra memori banding
Intrument pemberita huan kontr memori banding
10 menit
Intrument pemberita huan kontr memori banding
33
JS/JSP menyerahkan instrumen pemberitahuan kontra memori banding kepada kasir untuk pengambilan biaya
Intrument pemberita huan kontr memori banding
2 menit
Intrument pemberita huan kontr memori banding
34
JS/JSP membuat relaas pemberitahuan kontra memori banding dan menyampaikan kontra
Relaas pemberita huan
1 hari
Relaas pemberita huan Hal : 8 / 10
35
36
37
38
39
memori banding kepada Pembanding selambat-lambatnya 7 hari kerja JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Meja III
Meja III menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Panmud Gugatan melalui Meja II untuk dicatat ke dalam register induk perkara Banding Panmud Gugatan membuat dan menyerahkan intrumen pemanggilan pembanding dan terbanding untuk inzage kepada JS/JSP melalui meja III JS/JSP membuat relaas pemberitahuan inzage dan mengambil biaya panjar di kasir. JS/JSP menyampaian relaas panggilan kepada Terbanding dan Pembanding untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara Banding)
kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Intrumen pemanggil an
Relaas pemberita huan Berkas Perkara Banding
2 menit
5 menit
10 menit
15 menit
2 hari
kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan
Relaas pemberita huan Berkas Perkara Banding
Hal : 9 / 10
40
JS/JSP menyerahkan relaas panggilan inzage yang telah dilaksanakan, kepada Panmud Gugatan melalui Meja III
Relaas panggilan inzage
2 menit
42
Panmud Gugatan menggandakan berkas perkara banding berupa bundel A dan Bundel B sebanyak 4 rangkap Apakah para pihak masing-masing mengajukan banding ? jika ya, maka Panitera PA melaporkan secara tertulis ke PTA agar berkas di jadikan satu (jika ada) Panmud Gugatan menyerahkan berkas Bundel A dan Bundel B yang telah digandakan sebanyak 3 rangkap kepada Panmud Hukum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui bagian umum
Bundel A, Bundel B
1 hari
Surat upaya hukum dijadikan 1 ke PTA Bundel A, Bundel B
1 hari
41
43
Ya
Tidak
15 menit
Relaas panggilan inzage
Arsip 1 rangkap Bundel A dan Bundel B
Hal : 10 / 10
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
________________________________________________________________
PANITERA
Judul SOP
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__ Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 199203 1 027 Penerimaan Perkara Kasasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Kasasi sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Kasasi di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Hukum 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 11
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Penerimaan Perkara Kasasi adalah penerimaan pengajuan upaya hukum 1. Checklist Persyaratan yang dilakukan pada tingkat Mahkamah Agung 2. Lembar kendali permohonan Perkara Kasasi 2. Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan 4. Buku Register Induk Perkara 3. Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan (voluntair) dapat diajukan 5. Register Permohonan Kasasi (RI-PA3) dalam tenggat waktu 14 hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon 4. Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (keesokan harinya) setelah amar putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya 5. Berkas terregistrasi pada Register Permohonan Kasasi dan di entry pada aplikasi SIADPA 6. Permohonan kasasi yang telah terdaftar dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan 7. Memori kasasi selambatnya 14 hari sesudah permohonan kasasi terdaftar harus diterima pada kepaniteraan pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah. Jika belum diterima, maka diangap tidak menyerahkan memori kasasi 8. Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dalam waktu selambatnya 7 hari salinan memori kasasi harus diberitahukan kepada pihak lawan 9. Setelah memori kasai diberitahukan kepada pihak lawan, kontra memori kasasi selambatya 14 hari sudah harus disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan agama / mahkamah syar’iyah untuk di beritahukan kepada pihak lawan, apabila tidak ada maka dianggap tidak meyerahkan kontra memori kasasi 10. Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung 11. Syarat formal permohonan kasasi adalah tenggat waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi 12. Kode “TMS” (tidak memenuhi syarat formal) 13. Jika keluar Surat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi Hal : 2 / 11
tidak dapat diterima maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan tterhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hokum 14. jika menggunakan kuasa hukum, harus ada surat kuasa khusus dilampiri copy berita acara sumpah advokat dan copy kartu advokat) 15. Pemberitahuan permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kerja harus telah di beritahukan kepada pihak lawan
No
Kegiatan
1
Pemohon Kasasi mengajukan berkas permohonan perkara kasasi di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara kasasi yang diajukan Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Pemohon Kasasi. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja 1 entry indentitas Pemohon Kasasi/ Para Pihak dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya kasasi dan membuat SKUM panjar biaya perkara kasasi
2
3
4
5
Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon Kasasi untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank dan menyerahkan berkas
Pmh/ Para Pihak
Ptgs Meja I
Tidak Ya
Kasir
Pelaksana Ptgas Panitera Meja II
JS / JSP
Pan mud Ggtn
Ketua
Kelengk apan
Mutu Baku Waktu Output
Berkas Permoh onan
1 menit
Berkas Permoh onan, Berkas Permoh onan
5 menit
Berkas Permoh onan, SIADP A, SKUM, Berkas Permoh onan, SIADP A,
10 menit
SKUM
5 menit
SKUM
5 menit
Checklis persyara tan Tanda terima
Hal : 3 / 11
Kete rang an
permohonan kasasi untuk kemudian diteruskan ke kasir Pemohon Kasasi membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank yang telah ditunjuk Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM
SKUM,
8
9
6
7
10
SKUM
5 menit
Bukti pembay aran
Bukti pembay aran
5 menit
Nomor Perkara
Kasir membukukan panjar biaya perkara kasasi ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPAKIPA.
Aplikasi SIADP A
5 menit
Aplikasi SIADP A
Kasir menyerahkan satu rangkap SKUM kepada Pemohon Kasasi untuk didaftarkan di Meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Pemohon Kasasi menyerahkan berkas kasasi dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II
Surat Permoh onan dan SKUM Berkas permoh onan, SKUM
5 menit
Permoh onan dgn nomor perkara
1 hari
Hal : 4 / 11
11
Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Kasasi sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis perkara) Petugas Meja II mencatat perkara pada buku register induk perkara tingkat pertama dan register permohonan kasasi dan meng-entry data ke dalam SIADPA serta menyerahkan kepada Panitera melalui Panmud Gugatan Panmud Gugatan membuat Akta Permohonan Kasasi dan instrument pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera, serta menyerahkannya melalui Meja II
Buku Register kasasi
5 menit
Berkas permoh onan, i
5 menit
Berkas perkara,
20 menit
14
Meja II mencatat tanggal Permohonan Kasasi ke dalam buku Induk Permohonan Kasasi, dan menyerahkan Akta Permohonan Kasasi yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi ke Panitera untuk ditandatangani
Permoh onan kasasi
5 menit
Akta permoh onan
15
Panitera menandatangani Akta Permohonan kasasi dan instrument pemberitahuan kasasi, kemudian menyerahkan Akta Permohonan Kasasi dan instrumen pemberitahuan kasasi ke JS/JSP
Akta permoh onan
1 hari
Akta permoh onan
12
13
Berkas perkara tercatat
Hal : 5 / 11
16
17
18
19
melalui Meja II JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil biaya panjar di kasir JS/JSP menyampaikan Akta Permohonan kasasi kepada Termohon Kasasi dan menyerahkan relaas pemberitahuannya kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Panmud Gugatan menerima relaas pemberitahuan dan mengarsipkan kedalam box berkas berjalan Panmud gugatan menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi melalui Meja I
Relaas pemberi tahuan Akta permoh onan
25 menit
Relaas pemberi tahuan Memori kasasi
15 menit 2 menit
Memori kasasi
1 hari
Relaas pemberi tahuan Relaas pemberi tahuan
20
Panmud Gugatan membuat tanda terima memori kasasi untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera melalui Meja I dan diserahkan panmud gugatan melalui meja II setelah di tanda pemohon kasasi
Tanda terima memori kasasi
7 menit
Tanda terima memori kasasi
21
Meja II Mencatat tanggal memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan menyerahkan kepada panitera
Memori kasasi
5 menit
Memori kasasi
22
Panitera menandatangani tanda terima memori kasasi dan membuat
Tanda terima,
10 menit
Tanda terima, Hal : 6 / 11
23
24
25
26
27
instrumen pemberitahuan memori kasasi, dan menyerahkan tanda terima memori kasasi beserta instrumen pemberitahuan dengan dilampiri memori kasasi kepada JS/JSP, melalui Meja II JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori kasasi dan mengambil biaya penyampaian relaas pemberitahuan memori kasasi ke kasir JS/JSP menyampaikan memori kasasi dengan dilampiri memori kasasi kepada Termohon Kasasi dan menyerahkan relaas pemberitahuan kepada Meja II Meja II Mencatat tanggal pemberiathuan memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan menyerahkan relaas tersebut ke panmud gugatan Panmud Gugatan mengarsipkan relaas pemberitahuan memori kasasi ke dalam box berkas perkara berjalan
instrume nt pemberi tahuan
Termohon Kasasi menyerahkan kontra memori kasasi (jika ada) kepada Panmud Gugatan melalui Meja I
instrume nt pemberi tahuan
Relaas pemberi tahuan
15 menit
Relaas pemberi tahuan
Relaas pemberi tahuan
1 hari
Relaas pemberi tahuan
Relaas pemberi tahuan,b uku register Relass pemberi tahuan
5 menit
5 menit
Relass pemberi tahuan
Kontra memori kasasi
2 menit
Kontra memori kasasi
Hal : 7 / 11
28
29
30
31
32
Panmud Gugatan membuat tanda terima kontra memori kasasi untuk ditandatangani oleh termohon Kasasi dan Panitera melalui Meja I dan diserahkan kepada meja II stelah ditanda tangani oleh termohon kasasi. Meja II mencatat tanggal kontra memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan meyerahkan ke panitera Panitera menandatangani tanda terima kontra memori kasasi yang telah ditandatangani Termohon Kasasi, sekaligus membuat instrument pemberitahuan kontra memori kasasi dan menyerahkan instrument pemberitahuan tersebut beserta kontra memori kasasi kepada JS/JSP melalui Meja II JS/JSP membuat relaas pemberitahuan kontra memiri kasasi dan mengambil biaya pemberitahuan kontra memori kasasi ke kasir JS/JSP menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dan menyerahkan kembali relaas pemberitahuan kontra memori kasasi kepada Panmud Gugatan melalui Meja II
Kontra memori kasasi, tanda terima
5 menit
Kontra memori kasasi, tanda terima
Buku register
7 menit
Buku register
Tanda terima, intrume nt
10 menit
Relaas pemberi tahuan
15 menit
Kontra memori kasasi, Relaas pemberi tahuan
1 hari
Relaas pemberi tahuan
Hal : 8 / 11
33
Panitera membuat instrument panggilan inzage dan menyerahkan kepada JS/JSP
Instrum ent panggila n
15 menit
34
JS/JSP memanggil Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara Kasasi) apabila belum ada dilakukan inzage pada tingkat banding atau untuk perkara voluntair (yang tidak melalui proses banding) Panmud Gugatan menggandakan berkas perkara kasasi berupa Bundel A dan Bundel B sebanyak rangkap 4 dan menyerahkannya kepada Panitera untuk pemeriksaan syarat formal. Panitera memeriksa syarat formal berkas kasasi. Jika dinyatakan bahwa syarat formal permohonan kasasi memenuhi maka berkas perkaranya dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian di berikan ke Panmud Gugatan untuk proses lanjut Jika hasil pemeriksaan syarat formal dinyatakan bahwa syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi maka berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah
Berkas Perkara Kasasi
5 hari
Bundel A, Bundel B
14 hari
Bundel A, Bundel B
5 hari
Surat keterang an bahwa permoh
1 hari
35
36
37
Tidak
Ya
Hal : 9 / 11
Agung. Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal 38
Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua PA. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya
39
Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkekuatan hukum tetap
40
41
42
Salinan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku oleh JS/JSP Panmud gugatan mencatat kode “TMS” dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan mengarsip semua berkas
onan tidak memenu hi syarat formal Surat keterang an
Tidak
Ya
1 hari
Surat keterang an
1 hari
Penetap an permoh onan kasasi tsb tidak dapat diterima Tanda terima
31hari
Buku induk register perkara
1 hari
1 hari
Hal : 10 / 11
43
Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara kasasi berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi ke Mahkamah Agung RI Cq Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
Bundel A, Bundel B
3 hari
Hal : 11 / 11
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________ PANITERA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
__ Judul SOP
W2-A12/ /OT.01.3/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola4. Menguasai aplikasi SIADPA pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Hukum 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 13
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh 1. Checklist Persyaratan kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan 2. Lembar kendali permohonan Perkara Peninjauan Kembali sebagai berikut : 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) - Jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 4. Buku Register Induk Perkara pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau 5. Register Permohonan Peninjauan Kembali (RI-PA4) didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu - Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan - Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut - Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum di putus tanpa dpertimbangkan sebab sebabnya - Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain - Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata 2. Tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 1 diatas adalah 180 hari 3. Novum adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara di putus bukan termasuk novum 4. Permohonan Peninjauan Kembali yang telah terdaftar dalam waktu 14 hari kerja Panitera harus telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan pennjauan kembali beserta alasan-alasannya 5. Selambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali sudah harus diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan 6. Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima Hal : 2 / 13
7.
kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas permohonan peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung
No
Kegiatan
1
Penggugat / Pemohon mengajukan berkas permohonan perkara Peninjauan Kembali secara tertulis dengan alasan yang dibenarkan di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara Peninjauan Kembali yang diajukan Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap diterima Petugas Meja 1 entry indentitas Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/para pihak dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya Peninjauan Kembali dan membuat SKUM panjar biaya perkara Peninjauan Kembali Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon
2
3
4
5
Pemo hon / P Pihak
Ptgs Meja I
Tidak Ya
Kasir
Pelaksana Ptgas Paniter Meja a II
JS / JSP
Pan mud Ggtn
Ketua/ K.Maj elis
Kelen gkapa n Berkas Permo honan
Mutu Baku Waktu Output
Kete rang an
2 menit
Berkas Permo honan,
5 menit
Checklis persyara tan
Berkas Permo honan
5 menit
Tanda terima
Berkas Permo honan, SIAD PA, SKU M, Berkas Permo
10 menit
SKUM
5 menit
SKUM Hal : 3 / 13
6
7
8
9
Peninjauan Kembali untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan menyerahkan berkas permohonan Peninjauan Kembali untuk kemudian diteruskan ke kasir Pemohon PK membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Pemohon PK. Kemudian, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, dan menyerahkan kembali SKUM kepemohon PK
honan, SIAD PA, SKU M,
Kasir membukukan panjar biaya perkara Peninjauan Kembali ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA-KIPA dan mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik Pemohon PK menyerahkan berkas Peninjauan Kembali dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II
SKU M
tentati ve
Bukti pemba yaran
5 menit
Jurnal Keuan gan PK dan SIAD PAKIPA Berkas permo honan, SKU M
10 menit
Bukti pembay aran SKUM dicap lunas
Aplikasi SIADP A
1 hari
Hal : 4 / 13
10
Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Peninjauan Kembali dan meng-entry data ke dalam SIADPA-TOOLS sesuai yang tercantum pada SKUM
11
Panmud Gugatan membuat akta permohonan PK untuk ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera melalui Meja II Meja II menyerahkan akta permohonan PK yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dengan dilampiri berkas permohonan PK kepada Panitera untuk ditandatangani Panitera menandatangani akta permohonan PK dan membuat instrument pemberitahuan Permohonan PK, dan menyerahkannya ke JS/JSP melalui Meja II Meja II menyerahkan instrument pemberitahuan permohonan PK dan akta permohonan PK ke JS/JSP untuk disampaikan ke pihak Termohon PK
12
13
14
15
JS/JSP membuat relaas pemberitahuan permohonan PK dan menyampaikan relaas pemberitahuan permohonan PK tersebut ke pihak Termohon PK
Buku Regist er Peninj auan Kemb ali Akta permo honan
5 menit
5 menit
Akta permoh onan
Akta permo honan
3 menit
Akta permoh onan
Akta permo honan, intrum ent
15 menit
Instru men
5 menit
Relaas , akta Peninj auan Kemb
20 menit
Hal : 5 / 13
16
17
18
19
20
21
dan mengambil biaya penyampaian pemberitahuan permohonan PK ke Kasir JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan permohonan PK ke Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II menyerahkan relaas pemberitahuan permohonan PK ke Panmud Gugatan untuk diarsipkan dalam box arsip berkas berjalan Panmud Gugatan menerima memori Peninjauan Kembali dari Pemohon PK melalui Meja I, dan membuat tanda terima memori PK melalui Meja I Panmud gugatan menyerahkan tanda terima memori PK yang telah ditanda tangani oleh pemohon PK dengan dilampiri memori PK kepada panitera melalui meja I Panitera menadatangani tanda terima memori PK dan membuat ionstrument pemberitahuan memori PK dan menyerahkan kepada JS/JSP melalui meja II Meja II menyerahkan instrument pemberitahuan memori PK ke JS/JSP dengan dilampiri memori PK
ali
relaas
3 menit
relaas
Relaas pembe ritahua n
2 menit
Relaas pemberi tahuan
Berkas perkar a,
1 hari
Tanda terima, relaas
3 menit
Tanda terima
Tanda terima
2 menit
Tanda terima,i nstrume nt
Instru ment, memor i
2 menit
Instrum ent, memori
Hal : 6 / 13
No
Kegiatan
22
JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori PK dan mengambil biaya penyampaian memori PK ke Kasir
23
JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan memori PK dengan dilampiri memori PK kepada Termohon PK JS/JSP menyerahkan kembali relaas pemberitahuan memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II mencatat tanggal relaas pemberiathuan memori PK kedalam register induk perkara PK dan menyerahkan kepada Panmud gugtan Panmud gugatan mengarsipkan kedalam box arsip berkas berjalan Termohon PK menyerahkan kontra memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja I, dan membuat tanda terima kontra memori PK untuk di tandatangani oleh Termohon PK
24
25
26
27
Pemo hon / P Pihak
Ptgs Meja I
Kasir
Pelaksana Ptgas Paniter Meja a II
JS / JSP
Pan mud Ggtn
Ketua/ K.Maj elis
Kelen gkapa n Relaas , memor i PK
Mutu Baku Waktu Output
15 menit
Relaas, memori PK
Relaas , memor i PK relaas
1 hari
Relaas, memori PK
3 menit
relaas
Relaas ,buku registe r
10 menit
Relaas,b uku register
Berkas
5 menit
Arsip
Kontra memor i,tanda terima
3 menit
Kontra memori, tanda terima
Kete rang an
Hal : 7 / 13
28
dan Panitera Meja I menyerahkan tanda terima kontra memori PK dilampiri kontra memori PK ke Panmud Gugatan melalui Meja II untuk dicatatkan ke dalam buku induk perkara peninjauan kembali
Kontra memor i,tanda terima
3 menit
Kontra memori, tanda terima
Kontra memori,t anda terima
29
Meja II menyerahkan tanda terima kontra memori PK dan kontra memori PK yang telah ditandatangani oleh Termohon PK kepada Panitera
Kontra memor i,tanda terima
3 menit
30
Panitera menandatangani tanda terima kontra memori PK dan membuat instrument pemberitahuan kontra memori PK dan menyerahkan kembali tanda terima kontra memori PK beserta lampiran kontra memori PK dan instrument kontra memori PK kepada JS/JSP melalui Meja II Meja II menyerahkan kontra memori PK dan instrument kontra memori PK kepada JS/JSP
Kontra memor i,tanda terima
15 menit
Kontra memor i,instru ment
3 menit
JS/JSP membuat relaas pemberaithuan kontra memori
Relaas
15 menit
31
32
Relaas Hal : 8 / 13
33
34
35
PK dan mengambil biaya untuk penyampaian kontra memori PK ke Kasir JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan kontra memori PK dengan dilampiri kontra memori PK kepada Pemohon PK JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II mencatat kedalam buku register induk perkara PK dan menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori PK ke Panmud Gugatan
Relaas
1 hari
Relaas
Relaas
3 menit
Relaas
Relaas ,buku registe r
10 menit
Relaas,b uku register
36
Panmud Gugatan memasukkan ke dalam box arsip berkas perkara berjalan
Berkas PK
5 menit
Arsip
37
Ketua membuat PMH untuk menentukan majelis yang memeriksa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon PK (jika pengajuakn PK berdasarkan pada bukti baru) Ketua Majelis yang ditunjuk menetapkan hari sidang pemeriksaan bukti baru (novum)
Instru ment PMH
1hari
Instrume nt PMH
Instru ment PMH
1hari
Instrume nt PMH
38
Hal : 9 / 13
39
Ketua/Ketua Majelis membuat instrument panggilan kepada Pemohon PK melalui Panitera/Panitera Pengganti
Instru ment panggi lan
20 menit
40
Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan instrument panggilan tersebut kepada JS/JSP melalui Meja II
Instru ment panggi lan
5 menit
41
Meja II menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada JS/JSP, untuk dilaksanakan
Relaas panggi lan
3 menit
42
JS/JSP membuat relaas penggilan pemeriksaan novum dan mengambil biaya untuk pemanggilan pemohon ke kasir JS/JSP menyampaikan relaas panggilan untuk pemeriksaan novum kepada Pemohon PK
Relaas panggi lan
15 menit
Relaas panggi lan
1 hari
Relaas panggila n
44
JS/JSP menyerahkan relaas panggilan Pemohon PK tersebut ke Meja II untuk diteruskan ke Panitera/Panitera Pengganti untuk diteruskan ke majelis hakim
Relaas panggi lan
3 menit
Relaas panggila n
45
Majelis Hakim yang telah ditujuk, melaksanakan sidang
Pengm abilan
1 hari
43
relaas
Hal : 10 / 13
46
47
48
pemeriksaan novum dan mengambil sumpah pada Pemohon PK Panitera/Panitera Pengganti yang ditunjuk membantu jalannya sidang, membuat berita acara sidang sumpah, untuk ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan hasil berita acara sumpah yang telah ditandatangani kepada Panmud Gugatan Panmud gugatan mengarsipkan berita acara sumpah novum tersebut ke dalam box arsip berkas berjalan
49
Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada Panitera untuk diperiksa syarat formalnya.
50
Panitera memeriksa Bundel A dan Bundel B. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa syarat formal permohonan Peninjauan Kembali tidak dipenuhi maka berkas
sumpa h Pengm abilan sumpa h
1 hari
Berita acara sidang sumpa h Berita acara sidang sumpa h Bunde lA dan bundel B
1 hari
Bunde lA dan bundel B
Berita acara sidang sumpah
5 menit
Arsip
10 menit
Bundel A dan bundel B
1 hari
Bundel A dan bundel B
Hal : 11 / 13
51
52
53
54
perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal (TMS). Jika dinyatakan memenuhi maka berkas perkaranya dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung. Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima (penetapan berkekuatan hukum tetap) Salinan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku melalui JS/JSP
Ya
1 hari
1 hari
Surat keterang an
Surat ketera ngan
1 hari
Surat keterang an
Salina n peneta pan
1hari
Salinan penetapa n
Tidak
Tidak
Hal : 12 / 13
No
Kegiatan
57
Panmud Gugatan mencatat kode “TMS” dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan mengarsip semua berkas dan aktifitas selesai melalui Meja II
59
Panmud gugatan menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi kepada Mahkamah Agung ekspedisi ke Mahkamah Agung RI Cq Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
Pemo hon / P Pihak
Ptgs Meja I
Kasir
Pelaksana Ptgas Paniter Meja a II
JS / JSP
Pan mud Ggtn
Ketua/ K.Maj elis
Kelen gkapa n Buku induk registe r perkar a
Bunde l A, Bunde lB
Mutu Baku Waktu Output
15 menit
10 menit
Arsip
Hal : 13 / 13
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
________________________________________________________________ PANITERA
Judul SOP
__
W2-A12/ /OT.01.3/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pencabutan Perkara Tingkat Pertama
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Pencabutan perkara dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah perkara terdaftar di pengadilan agama
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA Hal : 1 / 5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada panitera dan akan dibuatkan penetapan ketua bahwa perkara di cabut Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka Pencabutan perkara diajukan kepada ketua majelis dan akan dibuatkan penetapan didalam persidangan Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaiakan secara lesan kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara Jika pencabutan perkara dilakukan setalah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara Jika perdamaian itu berupa pedamaian tuntutan akta bersama atau waris maka penetapan berupa akta van dading Akta Van dading dibuat untuk perdamaian atas perkara yang terakit masalh harta (harta bersama, waris, wasit, hibah, wakaf, infaq, sedekah dan ekonomi syariah) Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa putusan pencabutan perkara
No
Kegiatan
1
Pemohon dapat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis setelah perkara terdaftar di pengadilan agama Petugas meja I memeriksa status perkara saat ini. Kemudian dilakukan tindak anjut sesuai ketentuan yang berlaku
2
Pemohon/ penggugat
Petugas Meja I
3. Berita Acara Sidang 4. Putusan / Penetapan
Pelaksana Panitera/ PP
Majelis Hakim
Para pihak
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Permohonan pencabutan perkara
5 menit
Berkas perkara
10 menit
Output
Ket
Hal : 2 / 5
3
4
5
6
7
Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada panitera dan akan dibuatkan surat keterangan bahwa perkara di cabut Panitera membuat surat keterangan bahwa perkara di cabut dan instrumen pengembalian sisa panjar. Kemudian diserahkan ke meja I Pemohon mengambil uang sisa panjar ke kasir dengan membawa intrumen pengambalian sisa panjar Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka meja I menyampaiakan permohonan kepada ketua majelis melalui panitera pengganti Panitera pengganti membuat berita acara pencabutan dan diserahkan kepada ketua majelis
Berkas perkara
5 menit
Berkas perkara
15 menit
Identitas pemohon
10 menit
Berkas perkara
15 menit
Beraita acara pencabutan
20 menit
Ya Tidak
Ya Tidak
8
Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara pada hari sidang pertama
Berkas perkara
1 hari
9
Penetapan pencabutan perkara di sampaikan ke Panitera pengganti untuk di buatkan Berita Acara Pencabutan
Berkas perkara
1 hari
Hal : 3 / 5
No
Kegiatan
Pemohon/ penggugat
Pelaksana Panitera
Petugas Meja I
Majelis Hakim
Para pihak
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
10
Ketua majelis membuat instrumen pengambilan sisa panjar kemudian diberikan ke para pihak / pihak pencabut untuk mengambil sisa panjar
Berkas perkara
5 menit
11
Pemohon mengambil uang sisa panjar ke kasir dengan membawa intrumen pengambalian sisa panjar Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaikan secara lesan kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara Panitera pengganti membuat berita acara pencabutan dan diserahkan kepada ketua majelis
Identitas pemohon
10 menit
Berkas perkara
tentative
Berkas perkara
1 hari
Identitas pemohon
1 hari
Berkas perkara
1 hari
12
13
14
15
Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan setalah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara .
Output
Ket
Ya Tidak
Ya Tidak
Hal : 4 / 5
16
17
18
18
19
Ketua Majelis membuat penetapan pencabutan perkara atau akta van dading sesuai penyelesaian perkara yang ada. (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa putusan pencabutan perkara yang di buat oleh Ketua Majelis Manjelis Hakim membuat putusan pencabutan perkara
Identitas pemohon
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Pemohon dapat mengambil produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Lanjut ke : SOP Pengambilan Produk Hukum) Pemberitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan
Identitas pemohon
15 menit
Putusan
7 hari
Hal : 5 / 5
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
W2-A12/ /OT.01.3/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pencabutan Perkara Banding
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Banding 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Banding 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Banding 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Pencabutan perkara banding dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah para pihak mendaftarkan perkara
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA Hal : 1 / 3
2.
bandingnya ke pengadilan agama tingkat I melalui meja I Berkas pencabutan perkara terdiri dari : surat permohonan pencabutan perkara, dan akta pencabutan banding
No
Kegiatan
1
Pemohon dapat mengajukan pencabutan banding ditujukan kepada ketua pengadilan agama melalui meja I Meja I membuat akta pencabutan dan menyampaikan akat perkara banding ke pemohon dan termohon untuk ditanda tangani kedua belah pihak Panitera menanda-tangani akta perkara banding yang sudah ditanda tangani oleh pemohon dan disetujui oleh termohon Panitera melakukan cek ke bagian umum apakah perkara tersebut sudah dikirim atau belum ke PTA
2
3
4
5
6
Jika perkara banding tersebut belum dikirim maka perkara banding tidak dikirim ke PTA. Kemudian dilakukan pencatatan di buktu register Banding. Dan proses pencabutan perkara selesai. Pemohon banding mengambil uang sisa panjar ke kasir
Pemo hon
Ptg Meja I
Ptg Meja III
3. Buku Register Banding
Pelaksana JS/JSP Panitera
Para Pihak
PTA
Mutu Baku Keleng Waktu kapan Surat 1 hari Permohonan
Akta pencabutan kasasi
1 hari
Akta pencabutan kasasi
1 hari
Surat Permohonan
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Identitas pemohon
1 hari
Output
Ketera ngan
Ya Tidak
Hal : 2 / 3
7
8
9
Jika berkas perkara sudah dikirim ke PTA, maka berkas permohonan pencabutan perkara tersebut di kirim ke PTA Jika perkara tersebut sudah ada penetapan pencabutan dari PTA maka penetapan tersebut di beritahukan kepada pemohon dan termohon banding Meja II melakukan pencatatan di buktu register kasasi
Ya
Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Buku Register Kasasi
1 hari
Tidak
10
Meja III membuat instrument pemberitahuan atas perintah panitera penetapan untuk disampaikan ke JS/JSP
Instrument pemberitahu an
10 menit
Instrume nt pemberit ahuan
11
JS/JSP menyampaikan penetapan kepada pemohon dan termohon banding
Penetapan
1 hari
Penetapa n
12
JS/JSP menyerahkan relaas penyampaian penetapan kepada panmud gugatan
Relaas penyampaia n
3 menit
Relaas penyamp aian
13
Panmud gugatan menyerahkan berkas ke panmud hukum untuk diarsipkan
Berkas
3 menit
Arsip
Hal : 3 / 3
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________ PANITERA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
__ Judul SOP
W2-A12/ /OT.01.3/III/2016 28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 4
PERINGATAN 1. Pencabutan perkara kasasi dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah para pihak mendaftarkan perkara kasasinya ke pengadilan agama tingkat I melalui meja I 2. Berkas pencabutan perkara terdiri dari : surat permohonan pencabutan perkara, dan akta pencabutan kasasi
No
Kegiatan
1
Pemohon dapat mengajukan pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama melalui meja I Meja I membuat akta pencabutan dan menyerahkan akta pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali ke pemohon dan termohon untuk ditandatangani kedua belah pihak Panitera menandatangani akta pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan termohon Panitera melakukan cek ke bagian umum apakah perkara tersebut sudah dikirim atau belum ke MA
2
3
4
Pemo hon
Ptg Meja I
Ptg Meja III
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Buku Register Kasasi
Pelaksana JS/JSP Panitera
Para Pihak
MA
Mutu Baku Keleng Waktu kapan Surat 5 Permohonan menit
Akta pencabutan kasasi
Tenta tiv
Akta pencabutan kasasi
5 menit
Surat Permohonan
15 menit
Output
Ketera ngan
Hal : 2 / 4
5
6
7
8
9
Jika perkara kasasi atau peninajuan kembali tersebut belum dikirim maka perkara kasasi atau PK tidak dikirim ke MA. Kemudian dilakukan pencatatan di buktu register kasasi atau peninjaun kembali. Dan proses pencabutan perkara selesai. Pemohon kasasi mengambil uang sisa panjar kasasi atau PK ke kasir Jika berkas perkara sudah dikirim ke MA, maka berkas permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK tersebut di kirim ke MA Jika perkara tersebut sudah ada penetapan pencabutan dari MA. Maka penetapan tersebut di beritahukan kepada kedua belah pihak Meja II melakukan pencatatan di buktu register kasasi atau PK
Berkas perkara
15 menit
Identitas pemohon
10 menit
Berkas perkara
1 hari
Berkas perkara
1 hari
Buku Register Kasasi
1 hari
Ya Tidak
Ya Tidak
10
Meja III membuat instrument pemberitahuan penetapan MA atas perintah panitera untuk disampaikan ke JS/JSP
Instrument pemberitahu an
10 menit
Instrume nt pemberit ahuan
11
JS/JSP menyampaikan penetapan cabut dari MA kepada pemohon
Penetapan
1 hari
Penetap an Hal : 3 / 4
dan termohon kasasi atau PK 12
13
JS/JSP menyerahkan relaas penyampaian penetapan MA kepada panmud gugatan untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara yang bersangkutan Panmud gugatan menyerahkan berkas ke panmud hukum untuk diarsipkan
Relaas penyampaian
3 menit
Relaas penyamp aian
Berkas
3 menit
Arsip
Hal : 4 / 4
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Persiapan Sidang
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persiapan Sidang 2. Memiliki kemampuan dalam Persiapan Sidang 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Penetapan Majelis Hakim
PERINGATAN 1. Persiapan sidang terdiri dari : - Penetapan Majelis Hakim (PMH) - Penunjukan Panitera Pengganti
Hal : 1 / 6
- Penunjukan Juru Sita Pengganti - Penetapan Hari Sidang - Pemanggilan Para Pihak 2. Selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama Binjai menetapkan Susunan Majelis Hakim 3. Jika ketua berhalangan, dapat melimpahkan tugas kepada wakil ketua, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior 4. Susunan majelis hakim ditetapkan untuk jangka waktu tertentu 5. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua Pengadilan Agama Binjai dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah 6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara dalam persidangan 7. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambatlambatnya 7 hari sudah menetapkan hari sidang. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai. 8. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 bulan (150 hari) sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai. 9. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja 10. Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa 11. Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui di papan pengumuman pengadilan agama setempat dan melalui radio dan media massa 12. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya (gugatan/permohonan selain perceraian)
4. 5. 6. 7. 8.
Penetapan Hasi Sidang Surat Penunjukan Panitera Pengganti/JSP Relaas Slip Setoran Surat Permohonan Gugatan
Hal : 2 / 6
Pelaksana No
Kegiatan
1
Ketua / Wk Ketua menerima berkas perkara dari Panitera dan mempelajari berkas perkara Ketua / Wk Ketua menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara dengan menginput data pada aplikasi SIADPA, mencetak dan menandatangani PMH Ketua / Wk Ketua mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan juru sita pengganti Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan JSP dengan menginput data pada aplikasi SIADPA, mencetak dan menandatangi surat Penunjukkan PP dan JSP Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang Ketua Majelis mempelajari berkas perkara gugatan/permohonan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan dengan
2
3
4
5
6
Ketua / Wk. Ketua
Pani tera
Ketua majelis Hkm
Pan / P. Peng ganti
Jurusita / JSP
Ptgs Meja II
Kasir
Para Pihak / Lurah
Mutu Baku Kelengkap Waktu Output an Berkas perkara
10 Menit
Berkas perkara
10 Menit
Berkas perkara, PMH
5 Menit
Berkas perkara, PMH
15 Menit
Berkas perkara, PMH Berkas perkara, PMH
5 Menit 20 Menit
Kete rangan
PMH dan Ter-input ke dalam SIADPA
Penunjuk an PP dan JSP, terinput di SIADPA
PHS, Instrumen Panggilan , dan terHal : 3 / 6
7
8
9
10
15
menginput data pada aplikasi SIADPA, cetak dan tandatangani PHS dan mencatat hari sidang pada court calender hakim Ketua Majelis mendistribusikan surat gugatan/permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari Ketua Majelis menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP, JSP dan instrumen Kepada meja II
input ke SIADPA
Berkas perkara
15 Menit
Berkas perkara
5 Menit
Petugas Meja II menerima berkas perkara dari ketua majelis untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti Panitera Pengganti menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, , Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita dan menyerahkan kepada JSP
Berkas Perkara, PMH, intrumen
20 Menit
Berkas Perkara, PMH, intrumen
10 Menit
Jurusita / Jurusita pengganti menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan ke kasir
Relaas
30 menit
Tercatat dalam register induk perkara
Relaas panggilan dicetak
Hal : 4 / 6
16
Kasir menerima instrumen, menginput data ke SIADPA-KIPA, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti
Relaas
15 Menit
Ter-input ke dalam SIADPAKIPA
17
Jurusita / Jurusita pengganti menerima biaya panggilan dari kasir
Relaas
5 Menit
Biaya Panggilan
18
Jurusita / Jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan sesuai yang tertera dalam surat permohonan/Gugatan. Jika Pihak/ para pihak tidak bertemu di tempat tinggal, maka diserahkan ke Lurah/ kantor kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal para pihak. Jika para pihak berada diluar yurisdiksi, maka dilaksakan dengan meminta bantuan PA dimana para pihak berada (lanjut Ke SOP Pemberitahuan Pemanggilan melalui Tabayun) Para pihak menerima relaas panggilan, menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti
Relaas
1 hari
Relaas
10 Menit
19
Hal : 5 / 6
20
Jurusita / Jurusita pengganti menyerahkan kepada Panitera Pengganti
Relaas
10 Menit
21
Panitera menerima relaas penggilan dari Jurusita / Jurusita pengganti untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara
Relaas
5 Menit
Hal : 6 / 6
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penyampaian Panggilan Melalui Tabayun
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penyampaian Panggilan Melalui Tabayun 2. Memiliki kemampuan dalam penyampaian Panggilan Melalui Tabayun 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Surat Pengantar 2. Relaas Hal : 1 / 3
2. Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan melalui tabbayun wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Panitera muda hokum Pelaksana No
Kegiatan
1
Juru sita/Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar untuk pengadilan agama yang dituju lalu menyerahkan kepada Wakil Panitera Wakil Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan ,jika benar di tanda tangani dan diserahkan kepada petugas Panmud Hukum Petugas Panmud Hukum mencatat kedalam buku pendelegasian wewenang dan menyerahkan kepada juru sita/juru sita pengganti Juru sita/Juru sita pengganti mengirimkan surat pengantar kepada pengadilan agama yang dituju melalui kantor Pos dan melalui email Pengadilan terkait membuat surat balasan kepada pengadilan agama binjai (lanjut ke SOP Penanganan Surat Masuk) Petugas Panmud Hukum mengagendakan surat balasan (relaas) kedalam buku bantu surat masuk dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti
2
3
4
5
6
Juru Sita/JSP
Panitera Pengganti
Panitera
Tidak
Ptgs. Panmud Hukum
Pengadilan Terakit
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Output
Draft surat pengantar
20 menit
Draft surat pengantar
Draft surat pengantar
10 menit
Surat pengantar
Surat pengantar
10 menit
Surat pengantar
Surat pengantar
2 jam
Surat pengantar
Surat pengantar
3 hari
Surat balasan (relas)
Surat balasan (relas)
10 menit
Surat balasan (relas)
Kete rangan
Ya
Hal : 2 / 3
7
Panitera Pengganti memasukkan (relaas) kedalam berkas perkara dengan baik
Surat balasan (relas)
2 menit
Arsip
Hal : 3 / 3
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Permohonan Penyampaian Panggilan dari Pengadilan Agama lain
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 2. Memiliki kemampuan dalam permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku pendelagasian wewenang Hal : 1 / 4
2. 3. 4. 5. 6. 7.
No 1
2
3
sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan PA/MA Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui mass media/ radio RPC Binjai Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan yang dimohonkan oleh pengadilan agama lain wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Wakil Panitera/Panitera muda hukum
Kegiatan Bagian umum menerima surat masuk dari pengadilan agama lain untuk permohonan bantuan pemanggilan (Lanjut ke SOP penanganan Surat Masuk) Panmud Hukum menerima surat permohonan dan mencatat kedalam buku bantu dan menyerahkan kepada Wakil Paniter Wakil Panitera mempelajari surat permohonan dan menentukan/mendisposisikan juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan dan menyerahkan kepada Panmud Hukum
2. Surat Pengantar 3. Relaas 4. Bukti pengiriman (Resi pengiriman)
Pelaksana Bagian Umum
JSP
Panmud Hukum
Wakil Panitera
Para Pihak
Mutu Baku Kelengkapan Waktu
Output
Surat permohonan bantuan
1 hari
Surat permohona n bantuan
Surat permohonan bantuan
10 menit
Surat permohona n bantuan
Surat permohonan bantuan
15 menit
Surat permohona n bantuan, disposisi
Kete rangan
Hal : 2 / 4
4
Panmud Hukum menuliskan nama juru sita pengganti kedalam buku pendelegasian wewenang dan menyerahkan surat disposisi kepada Juru sita pengganti
Surat permohonan bantuan, disposisi
10 menit
5
Juru Sita Pengganti membuat relaas panggilan (rangkap 3) dan meyerahkan kepada para pihak
2 jam
6
Para pihak menanda tangani relaas panggilan sebagi bukti serah terima panggilan dan mengembalikan kepada JSP Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar dan menyerahkan kepada Wakil Panitera Wakil Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan, jika benar di tanda tangani dan mengembalikan kepada JSP
Surat permohonan bantuan, disposisi Relaas panggilan
5 menit
Relaas panggilan
Draft Surat pengantar
30 menit
Draft Surat pengantar
Draft Surat pengantar
20 menit
Surat pengantar
7
8
Tidak
Surat permohona n bantuan, disposisi, buku pendelagas ian Relaas panggilan
Ya
9
JSP meminta nomor surat kepada bagian umum (lanjut ke SOP Penanganan Surat Keluar)
Surat pengantar
10 menit Surat pengantar
10
JSP mengirimkan surat pengantar, relaas panggilan kepada pengadilan agama yang meminta bantuan melalui kantor POS
Surat pengantar, relaas panggilan
3 jam
Bukti Pengiriman
Hal : 3 / 4
11
JSP menyerahkan bukti pengiriman relaas panggilan kepada wakil panitera
Bukti Pengiriman
1 menit
Bukti Pengiriman
12
Wakil Panitera mengarsip bukti pengiriman relaas panggilan dengan baik
Bukti Pengiriman
2 menit
Arsip
Hal : 4 / 4
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Permohonan Penyampaian Panggilan dari Pengadilan Agama lain
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 2. Memiliki kemampuan dalam permohonan penyampaian panggilan dari pengadilan agama lain 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku pendelagasian wewenang Hal : 1 / 4
2. 3. 4. 5. 6. 7.
sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan PA/MA Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui mass media/ radio Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan yang dimohonkan oleh pengadilan agama lain wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Panitera muda hukum
No
Kegiatan
1
Bagian umum menerima surat masuk dari pengadilan agama lain untuk permohonan bantuan pemanggilan (Lanjut ke SOP penanganan Surat Masuk) Panmud Hukum menerima surat permohonan dan mencatat kedalam buku bantu dan menyerahkan kepada Panitera Wakil Panitera mempelajari surat permohonan dan menentukan/mendisposisikan juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan dan menyerahkan kepada Panmud Hukum Panmud Hukum menuliskan nama juru sita pengganti kedalam buku pendelegasian
2
3
4
2. Surat Pengantar 3. Relaas 4. Bukti pengiriman (Resi pengiriman)
Pelaksana Bagian Umum
JSP
Panmud Hukum
Panitera
Para Pihak
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Output
Surat permohonan bantuan
1 hari
Surat permohona n bantuan
Surat permohonan bantuan Surat permohonan bantuan
10 menit
Surat permohona n bantuan Surat permohona n bantuan, disposisi
Surat permohonan
10 menit
15 menit
Kete rangan
Surat permohona Hal : 2 / 4
wewenang dan menyerahkan surat disposisi kepada Juru sita pengganti
bantuan, disposisi
5
Juru Sita Pengganti membuat relaas panggilan (rangkap 3) dan meyerahkan kepada para pihak
2 jam
6
Para pihak menanda tangani relaas panggilan sebagai bukti serah terima panggilan dan mengembalikan kepada JSP Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar dan menyerahkan kepada Panitera Wakil Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan, jika benar di tanda tangani dan mengembalikan kepada JSP
Surat permohonan bantuan, disposisi Relaas panggilan
5 menit
Relaas panggilan
Draft Surat pengantar
30 menit
Draft Surat pengantar
Draft Surat pengantar
20 menit
Surat pengantar
7
8
Tidak
n bantuan, disposisi, buku pendelagas ian Relaas panggilan
Ya
9
JSP meminta nomor surat kepada bagian umum (lanjut ke SOP Penanganan Surat Keluar)
Surat pengantar
10 menit Surat pengantar
10
JSP mengirimkan surat pengantar, relaas panggilan kepada pengadilan agama yang meminta bantuan melalui kantor POS
Surat pengantar, relaas panggilan
3 jam
Bukti Pengiriman
11
JSP menyerahkan bukti pengiriman relaas panggilan kepada panitera
Bukti Pengiriman
1 menit
Bukti Pengiriman Hal : 3 / 4
12
Panitera mengarsip bukti pengiriman relaas panggilan dengan baik
Bukti Pengiriman
2 menit
Arsip
Hal : 4 / 4
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penerbitan Produk Hukum
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerbitan produk hukum 2. Memiliki kemampuan dalam penerbitan produk hukum 3. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 4. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
Hal : 1 / 3
PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penerbitan produk hukum tidak dapat berjalan dengan baik 2. Produk akta cerai untuk cerai gugat selesai setelah perkara berkedudukan hukum tetap (BHT) 3. Pembuatan akta cerai untuk cerai talak yang berkedudukan hukum tetap (BHT) hanya dapat diterbitkan jika telah terlaksananya sidang ikrar talak (ikrar talak telah diucapkan dihadapan majelis hakim) 4. Salinan putusan/penetapan dapat diambil oleh para pihak setelah putusan/penetapan dibacakan/selama-lamanya 14 hari setelah putusan dibacakan
No 1
2
3
4
Kegiatan Panitera Pengganti menyerahkan Amar Putusan dan intrumen pemberitahuan isi putusan (PIP) kepada petugas meja III Petugas meja 3 mencatat ke dalam buku bantu akta cerai dan diberikan kepada JS/JSP JS/JSP mengambil biaya pemberitahuan isi putusan (PIP) dengan menyerahkan instrumen pemberitahuan putusan ke kasir Kasir menyerahkan biaya pemberitahuan isi putusan ke JS/JSP. Dan mencatat ke dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara serta mengentry ke dalam SIADPA-KIPA
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Penetapan Majelis Hakim 4. Penetapan Hari Sidang 5. Hasil Putusan Majelis Hakim 6. Buku Bantu Akta Cerai 7. Akta Cerai 8. Salinan Putusan
Pelaksana Petugas Meja III
Kasir
Panitera Pengganti
JSP
Panitera
Kelengkap an Amar Putusan, Instrumen PIP Amar Putusan, Instrumen PIP Instrumen
Instrumen
Mutu Baku Waktu 5 menit
Output
Amar Putusan, Instrumen PIP
10 menit Amar Putusan, Instrumen PIP
5 menit
20 menit
Biaya PIP
Hal : 2 / 3
Kete rangan
5
6
7
8
9
10
11
Juru sita Pengganti membuat relaas pemberitahuan isi putusan dan menyampaikan isi putusan kepada Tergugat/Termohon, dan meyerahkan kembali ke petugas meja III Petugas meja III mencatat tanggal pemberitahuan isi putusan ke dalam buku bantu akta cerai dan menghitung hari H (14 hari ke depan) untuk menentukan tanggal BHT Petugas meja III membuat produk hukum berupa akta cerai sesuai dengan tanggal BHT dan atau membuat salinan putusan/penetapan Petugas meja III membuat surat pengantar, meminta nomor ke bagian umum dan menyerahkan kepada panitera Panitera membubuhi tanda tangan dan men-cap dinas pada surat pengantar, serta mengembalikan lagi kepada petugas meja III
Amar Putusan
1 hari
Relaas
Relaas
15 menit
Relaas
Blangko Akta Cerai
30 menit
Surat pengantar
15 menit
Akta Cerai dan atau Putusan/ Penetapan Surat pengantar
Surat pengantar
15 menit
Petugas meja III mendistribusikan salinan putusan/penetapan ke KUA yang dituju dan menuliskan ke dalam buku ekspedisi Petugas meja III menyimpan produk akta cerai untuk diambil oleh penggugat/pemohon dan tergugat/termohon
Salinan putusan/ penetapan
120 menit
Akta Cerai
10 menit
Surat pengantar
Pengarsipan Akta Cerai
Hal : 3 / 3
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Penerimaan Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor Hal : 1 / 7
PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi tidak akan berjalan dengan baik
No
Kegiatan
1
Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dilampiri salinan putusan yang telah BHT yang dimintakan eksekusi kepada petugas Meja I Petugas meja I memverifikasi kelengkapan permohonan eksekusi jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap permohonan eksekusi di proses Petugas Meja 1 entry indentitas pemohon / para pihak ke dalam aplikasi SIADPA, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya eksekusi Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada pemohon eksekusi untuk menyetor sejumlah biaya eksekusi yang tertera dalam SKUM
2
3
4
Pemo hon
Petugas Meja I
3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. SIADPA 2. Buku Jurnal Keuangan Eksekusi 3. Register Induk Eksekusi
Pelaksana Petugas Kasir Meja II
Panitera
Juru Sita / Juru Sita/ pengganti
Ketua
Mutu Baku Kelengkapa Waktu Output n Permohona n, salinan
5 Menit
Permoho nan, salinan
Tidak
Ya
Permohona n, salinan
Permoho nan, salinan
Identitas, SIADPA
SKUM
SKUM
SKUM
Hal : 2 / 7
Ket
5
6
7
8
melalui Bank yang ditunjuk dan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk diteruskan kepada kasir Pemohon membayar uang panjar biaya eksekusi yang tercantum dalam SKUM ke Bank Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan eksekusi dari Pemohon. Kemudian memberi cap lunas pada lembar SKUM, dan menyerahkan kembali SKUM yang telah dicap lunas kepada Pemohon
Kasir membukukan, mencatat panjar biaya eksekusi dalam Buku Jurnal Keuangan Eksekusi, dan dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan/Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA-KIPA. Pemohon eksekusi menyerahkan berkas permohonan eksekusi, dengan SKUM yang telah
SKUM
Bukti setor
Bukti setor, SKUM
Bukti setor, SKUM
Buku jurnal keuangan eksekusi, buku register induk perkara
Buku jurnal keuangan eksekusi, buku register induk perkara
Berkas permohona n, SKUM
Berkas permoho nan, SKUM Hal : 3 / 7
9
10
11
12
13
dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan, buku register eksekusi dan menyerahkan kepada Panitera Panitera meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua Ketua mempelajari berkas permohonan eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera untuk dilaksanakannya sidang aanmaning (tegoran) Panitera membuat instrument pemanggilan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dan menyerahkan instrument ke JS/JSP melalui Meja II Meja II mencatat tanggal pelaksanaan sidang aanmaning ke dalam register induk eksekusi, dan selanjutnya menyerahkan instrument tersebut ke JS/JSP
Berkas permohona n, SKUM
Buku register induk perkara
Berkas permohona n
Berkas permoho nan
Berkas permohona n
Berkas permoho nan
Berkas permohona n
intrumen t
Buku register induk eksekusi, intrument
intrumen t
Hal : 4 / 7
14
JS/JSP membuat relaas pemanggilan sidang aanmaning kepada Para Pihak dan mengambil biaya pemanggilan ke Kasir
intrument
intrumen t
15
JS/JSP menyampaikan panggilan sidang aanmaning ke para pihak, dan menyerahkan kembali relaas panggilan tersebut ke Panitera Apabila sidang anmaning tidak berhasil, maka proses eksekusi dilanjutkan. Apabila berhasil, maka Pemohon Eksekusi mencabut permohonan eksekusi (Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela) Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dengan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera
Relaas panggilan
Relaas panggila n
Relaas panggilan
Berkas permoho nan
Berita acara sidang aanmaning
Berita acara sidang aanmani ng Penetapa n eksekusi
16
17
18
Ketua menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi kepada Panitera (penetapan eksekusi riil),
Berhasil
Tidak
Penetapan eksekusi
Hal : 5 / 7
19
apabila belum pernah dilakukan sita pada objek sengketa, maka Ketua terlebih dahulu memerintahkan kepada Panitera untuk diletakkan sita eksekusi atas objek sengketa Panitera menunjuk JS untuk dilaksanakannya eksekusi pada objek sengketa
Penetapan eksekusi
Penetapa n eksekusi
20
JS membuat relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dan mengambil biayanya ke Kasir
Relaas pemberitah uan
21
JS menyampaikan relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Pihak-Pihak terkait tentang pelaksanaan eksekusi Apabila dibutuhkan, maka Panitera melalui JS meminta bantuan keamanan ke pihak
Relaas pemberitah uan
Relaas pemberit ahuan
Relaas pemberitah uan
Relaas pemberit ahuan
22
Hal : 6 / 7
23
25
26
Kepolisian, dengan menyampaikan surat permohonan bantuan keamanan Jurusita membuat berita acara eksekusi dan menyampaikan kepada pihak –pihak dalam eksekusi dan perangkat kelurahan Apabila eksekusi berhasil. Maka, Ketua menerbitkan surat perintah eksekusi yaitu lelang terhadap objek sengketa Panitera/JS mengumumkan adanya lelang melalui Media Massa dan papan pengumuman Pengadilan Agama
Berita acara eksekusi
Berita acara eksekusi
Berita acara eksekusi
Surat perintah eksekusi
Surat perintah eksekusi, pengumum an
Arsip
Hal : 7 / 7
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pengembalian Sisa Uang Panjar
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses pengembalian sisa uang panjar 2. Memiliki kemampuan dalam pengembalian sisa uang panjar 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka pengembalian sisa uang panjar tidak akan berjalan dengan baik
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Buku Register Induk Perkara gugatan/permohonan Hal : 1 / 2
3. Kwitansi 4. Instrument pengembalian sisa panjar
No
Kegiatan
1
Panitera Penganti membuat instrumen pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Penggugat/ Pemohon Penggugat/ Pemohon menyerahkan instrument pengembalian sisa panjar tersebut ke petugas kasir Kasir membuat kwitansi pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Penggugat/Pemohon membubuhi tanda tangan pada kwitansi pengembalian sisa panjar dan mengembalikan kepada Kasir Kasir menyerahkan jumlah uang yang tertera pada kwitansi kepada Penggugat/Pemohon serta menyerahkan bukti pengembalian sisa panjar Kasir mencatat kedalam buku jurnal dan mengarsip bukti pengembalian uang sisa panjar dengan baik
2
3
4
5
6
Pelaksana Penggugat/ Pemohon
Kasir
Panitera Pengganti
Kelengkapan Instrument pengembalian sisa panjar
Mutu Baku Waktu 15 menit
Instrument pengembalian sisa panjar
Output Instrument pengembalian sisa panjar Instrument pengembalian sisa panjar
Instrument pengembalian sisa panjar
10 menit
Kwitansi pengembalian sisa panjar
Kwitansi pengembalian sisa panjar
5 menit
Kwitansi pengembalian sisa panjar
Kwitansi pengembalian sisa panjar
5 menit
Kwitansi pengembalian sisa panjar
Kwitansi pengembalian sisa panjar,buku jurnal
10 menit
Arsip
Hal : 2 / 2
Kete rangan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pemberkasan Perkara
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg (BINDALMIN) 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang 4. Menguasai aplikasi SIADPA Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor Hal : 1 / 3
3. Jaringan internet PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan menghambat jalannya 1. Checklist berkas minutasi pemberkasan perkara Pelaksana No Kegiatan Panitera Ketua Meja III Meja II Kelengkapan Pengganti Majelis 1 Panitera Pengganti mengumpulkan Surat gugat, PMH, kelengkapaan berkas perkara dimulai PHS, PPP,PJS, dari surat gugatan sampai dengan Relaas,BAP, Alat putusan Bukti 2 Panitera Pengganti meneliti, menelaah, berkas lengkap memilah, dan menyusun berkas perkara secara berangsur dan kronologis serta mengkonsultasikan kebenaran urutan berkas kepada ketua majelis 3 Panitera Pengganti memeriksa berkas dokumen tersusun Tidak perkara yang sudah tersusun. Jika ada kronologis yang belum lengkap, maka dilengkapi. Ya Kemudian berkas di steples 4 Panitera Pengganti mempersiapkan dokumen sudah sampul berkas dan menyerahkan disampul dan berkas perkara ke Ketua Majelis untuk diperiksa 5 Ketua Majelis memeriksa berkas berkas diparaf Tidak perkara. Jika ada yang belum lengkap / sesuai dikembalikan. Jika sudah lengkap dan sesuai diparaf dan diberi Ya tanggal disebelah atas map perkara. Kemudian menyerahkan kembali ke Panitera Pengganti 6 Panitera Pengganti menyerahkan berkas ke petugas meja II untuk
Mutu Baku Waktu
Keterangan
Output
2 jam
dokumen lengkap
2 jam
dokumen tersusun kronologis
30 menit
dokumen sudah diperiksa dan disteples
15 menit
berkas tersampul
15 menit
berkas di paraf
Hal : 2 / 3
dicatatkan ke dalam register induk perkara 7
8
8
Petugas meja II mencatat tanggal minutasi ke dalam register induk perkara dan menyerahkan berkas ke Meja III untuk diminutasi Petugas meja 3 menerima berkas, menjahit berkas dan mensegel dengan kertas yang dibubuhi stempel pengadilan agama untuk dibuat salinan Putusan/ Penetapan Selanjutnya petugas meja 3 menyerahkan berkas tersebut ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan dan dicatat dibuku kendali berkas minutasi
berkas disegel
5 menit
berkas diserahkan
30 menit
Berkas minutasi
15 menit
Hal : 3 / 3
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaporan Perkara
DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1192/DjA/OT.01.2/VII/2013 tentang Laporan Perkara 5. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0915/DJS.3/HM.00/V/2015 tentang Laporan Pelayanan Terpadu
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet Hal : 1 / 4
PERINGATAN 1. Pelaporan Perkara terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2. Laporan Induk Perkara (LI-PA) terdiri dari : a. LI-PA.1 tentang keadaan perkara b. LI-PA.2 tentang perkara yang dimohonkan banding c. LI-PA.3 tentang perkara yang dimohonkan kasasi d. LI-PA.4 tentang perkara yang dimohonkan PK e. LI-PA.5 tentang perkara yang dimohonkan eksekusi f. LI-PA.6 tentang kegiatan hakim g. LI-PA.7 tentang keuangan perkara h. LI-PA.8 tentang laporan jenis-jenis perkara i. LI-PA.9 tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1945 j. LI-PA.10 tentang laporan faktor penyebab terjadinya perceraian k. LI-PA.11 tentang pertanggungjawaban uang iwadl 3. Laporan lainnya terdiri dari HHK (Hak-Hak Kepaniteraan), HHKL (HakHak Kepaniteraan Lainnya), Laporan Mediasi, Laporan Posbakum, Laporan Pelayanan Terpadu, Laporan Prodeo, Laporan Sidang Keliling, dan Laporan Penyelesaian Perkara 4. Soft copy laporan perkara harus telah dikirim ke portal infoperkara.badilag.net, Aplikasi Form dengan alamat http://goo.gl/FSVGId, email PTA Medan di alamat
[email protected], dan
[email protected] selambat-lambatnya tanggal 3 setiap bulannya. Sedangkan, Hard Copy harus telah di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan selambatlambatnya tanggal 5 setiap bulannya 5. Data pada LI-PA.7 dikirim melalui Portal komdanas.mahkamahagung.go.id selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Checklist daftar laporan yang dibuat
Hal : 2 / 4
Pelaksana No 1
2
3
4
5
6
Kegiatan Panmud Hukum/Staf Hukum mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan Panmud Hukum/Staf Hukum mengetik data yang telah dikumpulkan ke dalam form yang telah disediakan Laporan yang telah diketik oleh Panmud Hukum/Staf Hukum diteliti kembali oleh Panmud Hukum. Panmud Hukum menyerahkan laporan yang telah diketik, kepada Wakil Panitera/Panitera untuk diteliti kembali Apabila laporan telah benar, maka diserahkan ke Panmud Hukum untuk ditandangani ke Panitera dan Ketua. Apabila laporan masih ada perbaikan, maka diserahkan kembali ke Panmud Hukum untuk diperbaiki Wakil Panitera memberi paraf pada samping kiri tulisan “Ketua Pengadilan Agama” pada hardcopy laporan
Panmud Hukum/Staf Hukum
Mutu Baku Ketua
Panitera
Tidak
Ket
Kelengkapan
Waktu
Output
Data Perkara
1 hari
Data Perkara
Form Laporan Perkara
2 hari
Draf Laporan Perkara
Draf Laporan Perkara
120 Menit
Berkas Laporan
Berkas Laporan
5 Menit
Berkas laporan
Berkas Laporan
60 Menit
Berkas laporan
Berkas laporan
10 Menit
Berkas laporan
Ya
7
Laporan yang telah diparaf oleh Wakil Panitera, diserahkan ke Panitera untuk diparaf dan ditandatangani
Berkas laporan
5 Menit
Berkas Laporan
8
Panitera memberi paraf pada sisi kiri nama Ketua dan menandatangani laporan perkara. Dan menyerahkannya ke Ketua untuk ditandatangani
Berkas laporan
10 Menit
Berkas Laporan
Hal : 3 / 4
9
Ketua menandatangani laporan yang telah diparaf oleh Wakil Panitera dan Panitera. Dan menyerahkan kembali laporan tersebut ke Panmud Hukum
10
11
12 13
14
15
16
Berkas Laporan
10 Menit
Berkas Laporan
Panmud Hukum memberi cap dinas pada tiap tandatangan Ketua di dalam setiap item laporan, dan membuat pengantar laporan
Berkas laporan
10 Menit
Berkas laporan
Panmud Hukum membuat pengantar laporan dan menyerahkan pengantar laporan ke Panitera untuk ditandatangani Panitera menandatangani pengantar laporan, dan menyerahkan kembali ke Panmud Hukum Panmud Hukum membuat amplop pengiriman laporan perkara untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan memberi alamat tujuan laporan Panmud Hukum menyerahkan laporan berkas perkara yang telah selesai, ke bagian umum untuk diberi nomor dan dikirim ke PTA Medan Panmud Hukum mengirim soft copy laporan perkara
Pengantar Laporan
5 Menit
Pengantar Laporan
Pengantar Laporan Berkas Laporan
5 Menit 5 Menit
Pengantar Laporan Berkas Laporan
Berkas Laporan
60 Menit
Berkas laporan
Pertinggal laporan yang telah selesai diarsipkan oleh Panmud Hukum dengan baik
Pertinggal Berkas Laporan
Soft copy Laporan
Soft copy terkirim
5 Menit
Arsip Laporan
Hal : 4 / 4
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaksanaan Persidangan Perkara Permohonan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Permohonan 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Permohonan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan 8. Dapat mengoperasikan Aplikasi SIADPA
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN Hal : 1 / 7
1. 2.
Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan
3.
Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register permohonan dan di entry pada aplikasi SIADPA Jenis perkara permohonan antara lain : a. Permohonan pengangkatan walibagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua b. Permohonan pengakatan wali/ pengampu bagi orang dewasa uang kurang ingatannya atau orang dewasa yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun c. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun d. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami-istri e. Permohonan pengangkatan anak f. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya g. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentigan keluarga h. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud i. Permohonan penetapan ahli waris j. Permohonan tentang adholnya wali Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang Panitera menyampaikan salinan penetapan selambatnya 30 hari setelah penetapan BHT Pengadilan wajib menyediakan salinan penetapan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak penetapan diucapkan
4.
5. 6. 7.
Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa untuk mendapatkan penetapan pengadilan
1. 2. 3. 4.
Berkas Perkara Aplikasi SIADPA Berita Acara Sidang Penetapan
Hal : 2 / 7
8.
Penyampaian salinan penetapan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan
No
Kegiatan
1
Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila pemohon tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Jika pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. Apabila pemohon tidak hadir maka permohonan gugur Pemeriksaan Perkara Para pemohon diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi
2
3
Ketua Majelis
Majelis Hakim
Pelaksana Panitera / Panitera Pengganti
Pemohon / Para Pemohon
Saksisaksi
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Berkas perkara
5 menit
Berkas perkara
14 hari
Berkas perkara
30 menit
Output
Keterangan
Lanjut
Permohonan gugur
Hal : 3 / 7
4
advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Pembacaan Surat Permohonan
Berkas perkara
1 jam
Ketua Majelis memberikan penjelasan seperlunya mengenai permohonan Pemohon / Para Pemohon, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian agenda Pembacaan surat Permohonan, menanyakan kepada pihak Pemohon apakah ada perubahan dalam surat permohonan, dan menanyakan beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut 5
Pemohon memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat Permohonan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat Permohonan
Berkas perkara
1 jam
6
Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti / Panitera sidang untuk mencatat segala hal berkaitan surat permohonan dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya Sidang Pembuktian Ketua Majelis menanyakan mengenai kesiapan alat bukti
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
7
Penetapan
Hal : 4 / 7
8
9
10
Pemohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain). Jika tidak dapat menghadirkan bukti atau tidak ada bukti yang cukup maka lanjut ke penetapan JIka ada bukti, maka Pemohon menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokan Ketua Majelis menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon, mencocokan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2 dst) dan memerintahkan panitera untuk memanggil saksi-saksi Panitera memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan melaporkan ke Ketua Majelis tentang kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah
Lanjut Pembuktian
Berkas perkara
1 jam
Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat
1 jam
Fc bukti bermaterai yg dicocok kan dg asli
Berkas perkara, identitas saksi
5 menit
Saksi-saksi
11
Ketua Majelis menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan
Berkas perkara, saksi-saksi
5 menit
Saksi yg telah disumpah
12
Saksi memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi
Berkas perkara, saksi-saksi
30 menit
Saksi yg telah disumpah Hal : 5 / 7
13
14
15
16
17
18
Ketua Majelis memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi / para saksi Anggota Majelis memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon / Pemohon Saksi menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan diberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan permohonan Pemohon / para Pemohon Anggota Majelis menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis Ketua Majelis menerima penyerahan prosesi persidangan kemudian lanjut ke tahap berikutnya untuk penetapan
Berkas perkara, saksi-saksi
2 menit
Saksi yg telah disumpah
Berkas perkara, saksi-saksi
10 menit
Pertanya an pd saksi
Berkas perkara, saksi-saksi
30 menit
Keterang an saksi
Berkas perkara & saksi
5 menit
Keterang an saksi
Berkas perkara & keterangan saksi
2 menit
Berkas perkara
Musyawarah Majelis & Pembacaan Penetapan hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar penetapan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Penetapan dapat berupa :
Berkas perkara
7 hari
Penetapan
Hal : 6 / 7
19
20
21
Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pngembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (Kasasi) selambatlambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan Pemberitahuan isi penetapan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan penetapan
Kasasi
Berkas perkara, Penetapan
1 hari
Berkas perkara, Penetapan
7 hari
Penetapan
7 hari
Menerima
Hal : 7 / 7
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaksanaan Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan 8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIADPA
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN
PENCATATAN DAN PENDATAAN Hal : 1 / 9
1. 2.
3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
10. 11. 12. 13.
Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan melalu papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya. Persidangan dilaksanakan dari hari senin sampai hari Jum’at dimulai pukuk 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak Penundaaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Cerai Talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang Panitera menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon Pengailan wajib menyediakan salinanputusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan Terhadap perkara Cerai talak yang telah mempunyai hukum tetap wajib Majelis Hakim menetapkan hari persidangan untuk ikrar thalak. Penetapan hari siding ikrar thalak dilakukan oleh Majelis Hakim selambt-lambatnya 2 (dua) hari stelah putusan mempunyai hukum tetap
1. 2. 3. 4.
Berkas Perkara Aplikasi SIADPA Berita Acara Sidang Putusan
Hal : 2 / 9
No
Kegiatan
1
Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. - Apabila penggugat tidak hadir maka gugatan gugur - Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat - Apabila terdapat beberapa
2
3
4
Ketua Majelis
Majelis Hakim
Pelaksana Panitera / Panitera Pengganti
Putusan gugur
Para Pihak
Saksisaksi Pem / Ter
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Berkas perkara
5 menit
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Output
Keterangan
Lanjut
1 Putusan verstek
2
Hal : 3 / 9
5
6
7
8
tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat meniimbulkan Inisiatif upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguhsungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukum. Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Penggugat/Pemohon berhak
3
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Putusan damai Lanjut
Hal : 4 / 9
9
meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (Acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan Jawaban Termohon/Tergugat Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan
Berkas perkara
7 hari
10
Replik Pemohon/Penggugat Penggugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/Termohon.
Berkas perkara
7 hari
11
Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemohon/Penggugat maka lanjut ke Duplik
Berkas perkara
7 hari
12
Duplik Termohon/Tergugat. Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim
Berkas perkara
7 hari
Hal : 5 / 9
13
14
15
16
memandang cukup atas replik dan duplik tsb Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Termohon maka lanjut ke pembuktian. Pembuktian Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masingmasing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kesempatan pertama pembuktian diberikan kepada penggugat. Kemudian lanjut ke pihak tergugat
Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan.
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
1 2 3 Putusan Lanjut
17
Kesimpulan Masing-masing pihak baik
Hal : 6 / 9
18
19
20
Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan
Banding
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara, Putusan
1 hari
Berkas perkara, Putusan
7 hari
Putusan
Menerima
Hal : 7 / 9
21
22
23
24
Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama - Menetapkan hari sidang ikrar talak; - Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak - Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan Para pihak mendapat pngembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat
Berkas perkara, Putusan
7 hari
Berkas perkara, Putusan
7 hari
Berkas perkara, Putusan
1 hari
Berkas perkara, Putusan
7 hari
Putusan gugur Sidang ikrar talak
Hal : 8 / 9
mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut
Hal : 9 / 9
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pelaksanaan Persidangan Perkara Gugatan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan 8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIADPA
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara Hal : 1 / 8
2.
3. 4. 5.
6.
Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan melalu papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya. Persidangan dilaksanakan dari hari senin sampai hari Jum’at dimulai pukuk 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak Penundaaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun.
2. Aplikasi SIADPA 3. Berita Acara Sidang 4. Putusan
Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak
7.
Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA 8. Jenis gugatan antara lain : Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Sengketa perkawinan lainnya, Ekonomi syariah (bank syariah. lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) 9. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang 10. Panitera menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon 11. Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan 12. Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan Hal : 2 / 8
13. Terhadap Objek Perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) (jika dipandang perlu) 14. Penyelesaian suatu perkara dilaksanakan selambat-lambat 5 (lima) bulan. 15. Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 5 (lima) bulan
No
Kegiatan
1
Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.
2
3
Ketua Majelis
Majelis Hakim
Pelaksana Panitera / Panitera Pengganti
Para Pihak
Saksisaksi Pem / Ter
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Berkas perkara
5 menit
Berkas perkara
10 menit
Kecuali luar wilayah yurisdiksi
Berkas perkara
7 hari
Kecuali luar wilayah yurisdiksi
Output
Keterangan
Hal : 3 / 8
4
5
6
Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. - Apabila penggugat tidak hadir maka gugatan gugur - Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat - Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat mewajjibkan upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi (maksimal 40 hari
Putusan gugur
Berkas perkara
14 hari
Berkas perkara
15 menit
Berkas perkara
40 hari
Lanjut
1 Putusan verstek
2
Hal : 4 / 8
7
8
9
10
11
kerja) Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum. Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan Jawaban Termohon/Tergugat Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan Replik Pemohon/Penggugat Penggugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/Termohon. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemohon/Penggugat maka lanjut ke Duplik.
3
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
30 menit
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Putusan damai Lanjut
Hal : 5 / 8
12
13
14
15
16
Duplik Termohon/Tergugat. Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat /Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tsb Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Termohon maka lanjut ke pembuktian. Untuk perkara gugatan lainnya (selain gugatan cerai) ada atau tanpa permintaan para pihak majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat Pembuktian Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Alat bukti
7 hari
Gugatan lainnya Gugatan cerai
Kesempatan pertama pembuktian diberikan kepada penggugat. Kemudian lanjut ke pihak tergugat
1 2 3
Hal : 6 / 8
17
18
19
20
21
Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan Masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan
Putusan
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
7 hari
Berkas perkara
30 hari
Berkas perkara, Putusan
1 hari
Berkas perkara, Putusan
14 hari
Lanjut
Banding
Putusan
Menerima
Hal : 7 / 8
22
Pemberitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan
Putusan
7 hari
22
Apabila dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut Dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah menyerahkan obyek sengketa
Berkas perkara, Putusan
7 hari
Putusan
7 hari
24
Eksekusi Menerima
Hal : 8 / 8
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JL. ASAHAN KM. 3,5 TELP/FAX (0622) 7551665 WEBSITE : HTTP : //PASIMALUNGUN.NET/ E-MAIL :
[email protected] SIMALUNGUN ________________________________________________________________
PANITERA
W2-A12/
/OT.01.3/III/2016
28 Maret 2016 01 April 2016 Ketua
__
Judul SOP
Drs. Syafii, M.H. NIP 19581231 1992031 027 Pengawasan Reguler
DASAR HUKUM 1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/8/2007 Tentang Pemberlakukan Buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengawasan Reguler 2. Memiliki kemampuan dalam Pengawasan Reguler 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 5. Menguasai Aplikasi SIADPA
KETERKAITAN 1. Manual Mutu
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
Hal : 1 / 4
PERINGATAN 1. Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengawasan administrasi tidak akan terlaksana dengan baik 3. Terdapat 3 bidang pengawasan yaitu a. Pengawasan bidang administrasi Perkara b. Pengawasan bidang administrasi Umum c. Pengawasan bidang SIADPA dan web 4. Pengawasan dikoordinatori oleh Wakil Ketua 5. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk sesuai SK Pengawas bidang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 6. Masing-masing tim pengawas bidang terdiri lebih dari 3-5 orang hakim pengawas bidang
PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Catatan pengawasan 2. Laporan pengawasan 3. Laporan hasil pengawasan
Hal : 2 / 4
No
Kegiatan
1
Wakil Ketua membuat jadwal pengawasan reguler tekait pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Wakil Ketua menyampaikan ke Ketua untuk disahkan. Jika ada koreksi maka di perbaiki. Jika setuju maka di tanda tangani Wakil Ketua menyampaikan jadwal yang telah disahkan kepada masingmasing Tim Hakim Pengawas Bidang Tim Hakim Pengawas Bidang melakukan koordinasi dengan setiap Hawasbid
2
3
4
5
6
7
Wakil ketua
Pelaksana KetuaTim Hawasbid Panitera Hawasbid
Ketua
Unit / pihak terkait
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Jadwal
1 hari
Jadwal
1 hari
Jadwal
1 hari
Jadwal
1 hari
Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan sesuai bidang dan jadwal yang telah ditetapkan di unit/pihak terkait Hakim Pengawas Bidang merekap catatan hasil pemeriksaan untuk disusun dalam laporan
Jadwal
Sesuai jadwal
Catatan hasil pemeriksaan
1 hari
Hawasbid melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Hawasbid untuk berkoordinasi
Rekapan cttn hasil pemeriksaan
1 jam
Output
Tidak
Ya
Rekapan cttn hasil pmriksaan
Hal : 3 / 4
Ket
8
Tim Hawasbid merangkum seluruh hasil pengawasan hawasbid dan menyusun laporan pengawasan Masing-masing Hawasbid menandatangani laporan pengawasan
Rekapan cttn hasil pemeriksaan Laporan pengawasan
1 hari
10
Tim menyerahkan laporan pengawasan kepada koordinator pengawasan (wakil ketua)
Laporan pengawasan
1 hari
11
Wakil ketua menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada ketua PA untuk ditindaklanjuti dan mengarsip laporan hasil pengawasan Ketua membaca laporan hasil pengawasan, kemudian memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut di unit/pihak terkait Panitera melakukan koordinasi dengan unit/pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut Unit/pihak terkait melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasar perintah dan laporan hasil pengawasan
Laporan pengawasan
1 hari
Laporan hasil pengawasan
1 hari
Laporan laporan hasil pengawasan
1 hari
Laporan hasil pengawasan
Sesuai perbaikan
9
12
13
14
Laporan pengawsan Laporan pengawsan tertandatangani
Laporan hasil pengawasan
Hal : 4 / 4