PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TA. 2012 BERITA ACARA PENJELASAN LELANG KEGIATAN : 1 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SD PLUS DI SONDI RAYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH PERCONTOHAN SMPN 1 RAYA
2 KECAMATAN RAYA
3 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMU NEGERI 1 RAYA KECAMATAN RAYA
Nomor Lampiran Tanggal
: : :
04 / PAN-LEL-FISIK / BKP.2012 / DISDIK-2012 -05 September 2012
Pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Belas, dimulai pada Pukul 10.00 sd 14.00 WIB telah diadakan acara Penjelasa Pelelangan Umum E-Tendering pekerjaan tersebut diatas melalui Aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Simalungun.
Acara Penjelasan Lelang : 1. Acara Penjelasan Lelang melalui Aplikasi SPSE berupa tanya jawab. Pertanyaan dari Peserta Lelang dan Jawaban / Penjelasan dari Panitia Pengadaan terlampir bersama Berita Acara ini. 2. Materi Penjelasan Lelang terlampir bersama Berita Acara ini. 3. Risalah Lelang (Materi Penjelasan, Ketentuan lainnya serta tanya jawab dalam acara penjelasan lelang) merupakan lampiran Berita Acara Penjelasan Lelang 4. Berita Acara Penjelasan Lelang beserta lampirannya dapat diunduh/download melalui Portal LPSE Kab. Simalungun. Demikian Berita Acara Penjelasan Kantor ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA
--dto--
LPSE Kabupaten Simalungun
Page 1
Home Daftar Paket
Paket Baru View Lelang
Daftar Paket
Berita
Ganti Kepanitiaan
Lelang Non Eproc
Penjelasan Lelang
Log Akses
Ganti Password
Ir.Manaor Simorangkir,MT - Panitia Dinas P...
Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket
: PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SD PLUS DI SONDI RAYA
Sisa Waktu
: 0 hari / 0 jam / 0 menit
Kirim Penjelasan
Pertanyaan Peserta Dokumen
Bab
Uraian
Pengirim
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
D. Dokumen Penawaran dan B. Persyaratan Kualfikasi Sesuai Undang-Undang No. 18 1886494 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang 5 Sep 2012 10:17 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan lampiran 3 kualifikasi pelaksana jasa konstruksi dan Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 bahwa penerbitan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi kecil cukup menyediakan personil minimal 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah mengakomodir seluruh kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada bagian belakang sertifikat. Setelah mempelajari dokumen pengadaan bahwa Daftar personil inti yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan bukan untuk badan usaha kualifikasi kecil dan mengandung persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaiknya panitia mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan personil sesuai untuk kualifikasi kecil.
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha dan SKT berdasarkan dasar hukum. SBU dan IUJK 1886494 kami telah terbit namun akibat dari persyaratan personil kami tidak dapat menjadi peserta. 5 Sep 2012 10:54 Pelelangan ini terjadi diskriminasi, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelelangan ini tidak membuka kepada badan usaha kecil dengan seluas-luasnya. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan personil didalam pelelangan ini? Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia 1886494 cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:07 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Kalau jawaban panitia sesuai dokumen saja tanpa mau menerima masukan dan saran dari 1886494 peserta. Sepertinya dipaksakan. Apakah masih ada artinya penjelasan dokumen lelang ini? 5 Sep 2012 11:16 Apakah Jadwal Pelelangan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Mohon diperiksa kembali.
1886494 5 Sep 2012 11:18
Apakah tidak ada perubahan lagi persyaratan peserta ini panitia?
1886494 5 Sep 2012 11:41
Berarti kami tidak berpeluang mengikuti pengadaan ini panitia?
1886494 5 Sep 2012 11:50
menurut perpres 54 tahun 2010 -penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. sementara disini hanya 4 hari kerja. -pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. sementara disini dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman. -seharusnya upload dokumen paling cepat tanggal 11 sept 2012. disini kog tanggal 6 panitia??
1878494 5 Sep 2012 11:55
Ada 2 pertanyaan kami belum dijawab. tolong dijawab panitia.
1886494 5 Sep 2012 11:59
Jangka waktu pelaksanaan 75 hr kalender adalah waktu yang terlalu sempit dan kami usul 1873494 dirubah menjadi 120 hari. Uraian Penggunaaan Bahan adalah aspek yang tidak terlalu 5 Sep 2012 12:05 urgen bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja yang mencapai lebih 100 orang/ hari pada masa puncak. Oleh karena itu kami usul agar lampiran metoda pelaksanaan dilampirkan dengan daftar penggunaan tenaga kerja dan network planning. Terimakasih aya adalah peserta pendaftar dan juga salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi. 1883494 Persyaratan personil didalam pelelangan ini telah dipertanyakan kepada kami selaku 5 Sep 2012 12:55 anggota asosiasi kami dan kami menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang seperti yang dipaparkan diatas. Dan apabila ada persyaratan yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk kualifikasi kecil maka kami menyarankan agar dilakukan pengaduan tertulis kepada LPJK dan tembusan LKPP dan Asosiasi dan APIP serta lembaga hukum lainnya yang lebih luas. Kami juga terkejut akan persyaratan personil ini karena telah jelas diatur didalam peraturan perundangundangan. Saran kami adalah agar panitia mengakomodir permintaan peserta sehingga peserta tidak beranggapan bahwa pelelangan ini sarat KKN dan telah terjadi indikasi rekayasa tertentu untuk memenangkan peserta yang mendekati HPS nantinya. Biarlah didalam evaluasi para peserta dikalahkan. tetapi haknya sebagai peserta yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dihalang-halangi. Kalau saya tidak akan memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan ini memang tidak bisa saya penuhi. Kasihan mereka, telah mengurus SBU dan SKA/SKT untuk Jasa Pelaksana Konstruksi tetapi akhirnya tidak bisa juga ikut dildalam pelelangan ini yang dibiayai negara. Terimakasih. Saran kami agar persyaratan personil seperti permintaan peserta dapat diakomodir antara lain : 1 orang S-1/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT Pelaksana Bangunan Gedung dan 1 orang tenaga administrasi/keuangan. Gitu lho panitia.... Gimana nih???
1883494 5 Sep 2012 13:39
Baiklah panitia, apa lagi mau dikata.. ntar kami konsultasi dululah ke pihak penerbit peraturan perundang-undangan tentang SBU dan SKT ini untuk sementera waktu.. nanti kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai asosiasi untuk menampung aspirasi dan keberatan anggota atas dokumen pengadaan ini. Horas...
1883494 5 Sep 2012 13:54
Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab Bab IV dan BAB V
Uraian
Pengirim
D. Dokumen Penawaran dan B. Persyaratan Kualfikasi Sesuai Undang-Undang No. 18 Panitia Dinas Pendidikan Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 5 Sep 2012 10:22 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan lampiran 3 kualifikasi pelaksana jasa konstruksi dan Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 bahwa penerbitan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi kecil cukup menyediakan personil minimal 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah
http://118.97.130.2/eproc/app?service=direct/1/PanitiaViewLelang/informasiEvaluasi.penjelasanLink&sp=6c3636343934&sp=6c...
9/5/2012 2:00:06 PM
LPSE Kabupaten Simalungun
Page 2 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah mengakomodir seluruh kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada bagian belakang sertifikat. Setelah mempelajari dokumen pengadaan bahwa Daftar personil inti yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan bukan untuk badan usaha kualifikasi kecil dan mengandung persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaiknya panitia mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan personil sesuai untuk kualifikasi kecil. Jawab : Kebutuhan personil tersebut telah disesuakan untuk keperluan pekerjaan di lapangan.
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha dan SKT berdasarkan dasar hukum. SBU dan IUJK Panitia Dinas Pendidikan kami telah terbit namun akibat dari persyaratan personil kami tidak dapat menjadi 5 Sep 2012 10:56 peserta. Pelelangan ini terjadi diskriminasi, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelelangan ini tidak membuka kepada badan usaha kecil dengan seluas-luasnya. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan personil didalam pelelangan ini? Jawab : Dasarnya adalah sesuai kebutuhan spesifikasi dan kualifikasi/lingkup yang diperlukan untuk pekerjaan Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia Panitia Dinas Pendidikan cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:08 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Jawab : Sesuai Dokumen Apakah Jadwal Pelelangan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Mohon diperiksa kembali. Jawab : Jadwal telah disesuakan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 dan perubahanperubahannya
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 11:23
Apakah tidak ada perubahan lagi persyaratan peserta ini panitia? Jawab : Tidak, tetap Panitia Dinas Pendidikan sesuai dokumen 5 Sep 2012 11:44 Berarti kami tidak berpeluang mengikuti pengadaan ini panitia? Jawab : Semua berhak Panitia Dinas Pendidikan mengikuti pengadaan ini 5 Sep 2012 13:25 menurut perpres 54 tahun 2010 -penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. sementara disini hanya 4 hari kerja. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. sementara disini dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman. -seharusnya upload dokumen paling cepat tanggal 11 sept 2012. disini kog tanggal 6 panitia?? Jawab : Coba saudara baca kembali perpres 54 Tahun 2010 dan PERUBAHANNYA yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2012
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:26
Jangka waktu pelaksanaan 75 hr kalender adalah waktu yang terlalu sempit dan kami Panitia Dinas Pendidikan usul dirubah menjadi 120 hari. Uraian Penggunaaan Bahan adalah aspek yang tidak 5 Sep 2012 13:27 terlalu urgen bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja yang mencapai lebih 100 orang/hari pada masa puncak. Oleh karena itu kami usul agar lampiran metoda pelaksanaan dilampirkan dengan daftar penggunaan tenaga kerja dan network planning. Terimakasih Jawab : Tetap sesuai dengan Dokumen aya adalah peserta pendaftar dan juga salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi. Panitia Dinas Pendidikan Persyaratan personil didalam pelelangan ini telah dipertanyakan kepada kami selaku 5 Sep 2012 13:29 anggota asosiasi kami dan kami menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang seperti yang dipaparkan diatas. Dan apabila ada persyaratan yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk kualifikasi kecil maka kami menyarankan agar dilakukan pengaduan tertulis kepada LPJK dan tembusan LKPP dan Asosiasi dan APIP serta lembaga hukum lainnya yang lebih luas. Kami juga terkejut akan persyaratan personil ini karena telah jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan. Saran kami adalah agar panitia mengakomodir permintaan peserta sehingga peserta tidak beranggapan bahwa pelelangan ini sarat KKN dan telah terjadi indikasi rekayasa tertentu untuk memenangkan peserta yang mendekati HPS nantinya. Biarlah didalam evaluasi para peserta dikalahkan. tetapi haknya sebagai peserta yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dihalang-halangi. Kalau saya tidak akan memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan ini memang tidak bisa saya penuhi. Kasihan mereka, telah mengurus SBU dan SKA/SKT untuk Jasa Pelaksana Konstruksi tetapi akhirnya tidak bisa juga ikut dildalam pelelangan ini yang dibiayai negara. Terimakasih. Jawab : Terima Kasih atas saran Saudara Saran kami agar persyaratan personil seperti permintaan peserta dapat diakomodir antara lain : 1 orang S-1/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT Pelaksana Bangunan Gedung dan 1 orang tenaga administrasi/keuangan. Gitu lho panitia.... Gimana nih??? Jawab : Tetap sesuai dokumen
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:40
Baiklah panitia, apa lagi mau dikata.. ntar kami konsultasi dululah ke pihak penerbit peraturan perundang-undangan tentang SBU dan SKT ini untuk sementera waktu.. nanti kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai asosiasi untuk menampung aspirasi dan keberatan anggota atas dokumen pengadaan ini. Horas... Jawab : Terimakasih, Horas.
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:56
Peserta (penyedia barang/jasa)
Panitia/Pokja ULP
PPK
Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 1 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta 05 September 2012 14:03
© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
http://118.97.130.2/eproc/app?service=direct/1/PanitiaViewLelang/informasiEvaluasi.penjelasanLink&sp=6c3636343934&sp=6c...
9/5/2012 2:00:06 PM
LPSE Kabupaten Simalungun
Page 1
Home Daftar Paket
Paket Baru View Lelang
Daftar Paket
Berita
Ganti Kepanitiaan
Lelang Non Eproc
Penjelasan Lelang
Log Akses
Ganti Password
Ir.Manaor Simorangkir,MT - Panitia Dinas P...
Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket
: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH PERCONTOHAN SMPN 1 RAYA KECAMATAN RAYA
Sisa Waktu
: 0 hari / 0 jam / 0 menit
Kirim Penjelasan
Pertanyaan Peserta Dokumen
Bab
Uraian
Pengirim
Bab IV dan BAB V
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
D. Dokumen Penawaran dan B. Persyaratan Kualfikasi. Sesuai Undang-Undang No. 18 1885494 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang 5 Sep 2012 10:15 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan lampiran 3 kualifikasi pelaksana jasa konstruksi dan Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 bahwa penerbitan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi kecil cukup menyediakan personil minimal 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah mengakomodir seluruh kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada bagian belakang sertifikat. Setelah mempelajari dokumen pengadaan bahwa Daftar personil inti yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan bukan untuk badan usaha kualifikasi kecil dan mengandung persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaiknya panitia mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan personil sesuai untuk kualifikasi kecil.
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha dan SKT berdasarkan dasar hukum. SBU dan IUJK 1885494 kami telah terbit namun akibat dari persyaratan personil kami tidak dapat menjadi peserta. 5 Sep 2012 10:53 Pelelangan ini terjadi diskriminasi, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelelangan ini tidak membuka kepada badan usaha kecil dengan seluas-luasnya. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan personil didalam pelelangan ini? Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia 1885494 cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:07 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Kalau jawaban panitia sesuai dokumen saja tanpa mau menerima masukan dan saran dari 1885494 peserta. Sepertinya dipaksakan. Apakah masih ada artinya penjelasan dokumen lelang ini? 5 Sep 2012 11:15 Apakah Jadwal Pelelangan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Mohon diperiksa kembali.
1885494 5 Sep 2012 11:20
Apakah tidak ada perubahan lagi persyaratan peserta ini panitia?
1885494 5 Sep 2012 11:41
Berarti kami tidak berpeluang mengikuti pengadaan ini panitia?
1885494 5 Sep 2012 11:49
menurut perpres 54 tahun 2010 -penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. sementara disini hanya 4 hari kerja. -pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. sementara disini dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman. -seharusnya upload dokumen paling cepat tanggal 11 sept 2012. disini kog tanggal 6 panitia??
1877494 5 Sep 2012 11:55
Ada 2 pertanyaan kami belum dijawab. tolong dijawab panitia.
1885494 5 Sep 2012 11:59
Saya adalah peserta pendaftar dan juga salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi. 1882494 Persyaratan personil didalam pelelangan ini telah dipertanyakan kepada kami selaku 5 Sep 2012 12:57 anggota asosiasi kami dan kami menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang seperti yang dipaparkan diatas. Dan apabila ada persyaratan yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk kualifikasi kecil maka kami menyarankan agar dilakukan pengaduan tertulis kepada LPJK dan tembusan LKPP dan Asosiasi dan APIP serta lembaga hukum lainnya yang lebih luas. Kami juga terkejut akan persyaratan personil ini karena telah jelas diatur didalam peraturan perundangundangan. Saran kami adalah agar panitia mengakomodir permintaan peserta sehingga peserta tidak beranggapan bahwa pelelangan ini sarat KKN dan telah terjadi indikasi rekayasa tertentu untuk memenangkan peserta yang mendekati HPS nantinya. Biarlah didalam evaluasi para peserta dikalahkan. tetapi haknya sebagai peserta yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dihalang-halangi. Kalau saya tidak akan memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan ini memang tidak bisa saya penuhi. Kasihan mereka, telah mengurus SBU dan SKA/SKT untuk Jasa Pelaksana Konstruksi tetapi akhirnya tidak bisa juga ikut dildalam pelelangan ini yang dibiayai negara. Terimakasih. Saran kami agar persyaratan personil seperti permintaan peserta dapat diakomodir antara lain : 1 orang S-1/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT Pelaksana Bangunan Gedung dan 1 orang tenaga administrasi/keuangan. Gitu lho panitia.... Gimana nih???
1882494 5 Sep 2012 13:43
Baiklah panitia, apa lagi mau dikata.. ntar kami konsultasi dululah ke pihak penerbit peraturan perundang-undangan tentang SBU dan SKT ini untuk sementera waktu.. nanti kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai asosiasi untuk menampung aspirasi dan keberatan anggota atas dokumen pengadaan ini. Horas...
1882494 5 Sep 2012 13:53
Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokumen Bab IV dan Bab V
Bab Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Uraian
Pengirim
D. Dokumen Penawaran dan B. Persyaratan Kualfikasi. Sesuai Undang-Undang No. 18 Panitia Dinas Pendidikan Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 5 Sep 2012 10:21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan lampiran 3 kualifikasi pelaksana jasa konstruksi dan Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 bahwa penerbitan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi kecil cukup menyediakan personil minimal 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah mengakomodir seluruh kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada bagian belakang sertifikat. Setelah mempelajari dokumen pengadaan bahwa Daftar personil inti yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan bukan untuk badan usaha kualifikasi kecil dan mengandung persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaiknya panitia mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan
http://118.97.130.2/eproc/app?service=direct/1/PanitiaViewLelang/informasiEvaluasi.penjelasanLink&sp=6c3637343934&sp=6c...
9/5/2012 2:00:33 PM
LPSE Kabupaten Simalungun
Page 2 mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan personil sesuai untuk kualifikasi kecil. Jawab : Kebutuhan personil tersebut telah disesuakan untuk keperluan pekerjaan di lapangan.
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha dan SKT berdasarkan dasar hukum. SBU dan IUJK Panitia Dinas Pendidikan kami telah terbit namun akibat dari persyaratan personil kami tidak dapat menjadi 5 Sep 2012 10:56 peserta. Pelelangan ini terjadi diskriminasi, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelelangan ini tidak membuka kepada badan usaha kecil dengan seluas-luasnya. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan personil didalam pelelangan ini? Jawab : Dasarnya adalah sesuai kebutuhan spesifikasi dan kualifikasi/lingkup yang diperlukan untuk pekerjaan Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia Panitia Dinas Pendidikan cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:09 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Jawab : Sesuai Dokumen Apakah Jadwal Pelelangan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Mohon diperiksa kembali. Jawab : Jadwal telah disesuakan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 dan perubahanperubahannya
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 11:24
Apakah tidak ada perubahan lagi persyaratan peserta ini panitia? Jawab : Tidak, tetap Panitia Dinas Pendidikan sesuai dokumen 5 Sep 2012 11:44 Berarti kami tidak berpeluang mengikuti pengadaan ini panitia? Jawab : Semua berhak Panitia Dinas Pendidikan mengikuti pengadaan ini 5 Sep 2012 13:32 menurut perpres 54 tahun 2010 -penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. sementara disini hanya 4 hari kerja. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. sementara disini dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman. -seharusnya upload dokumen paling cepat tanggal 11 sept 2012. disini kog tanggal 6 panitia?? Jawab : Coba saudara baca kembali perpres 54 Tahun 2010 dan PERUBAHANNYA yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:33
aya adalah peserta pendaftar dan juga salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi. Panitia Dinas Pendidikan Persyaratan personil didalam pelelangan ini telah dipertanyakan kepada kami selaku 5 Sep 2012 13:34 anggota asosiasi kami dan kami menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang seperti yang dipaparkan diatas. Dan apabila ada persyaratan yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk kualifikasi kecil maka kami menyarankan agar dilakukan pengaduan tertulis kepada LPJK dan tembusan LKPP dan Asosiasi dan APIP serta lembaga hukum lainnya yang lebih luas. Kami juga terkejut akan persyaratan personil ini karena telah jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan. Saran kami adalah agar panitia mengakomodir permintaan peserta sehingga peserta tidak beranggapan bahwa pelelangan ini sarat KKN dan telah terjadi indikasi rekayasa tertentu untuk memenangkan peserta yang mendekati HPS nantinya. Biarlah didalam evaluasi para peserta dikalahkan. tetapi haknya sebagai peserta yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dihalang-halangi. Kalau saya tidak akan memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan ini memang tidak bisa saya penuhi. Kasihan mereka, telah mengurus SBU dan SKA/SKT untuk Jasa Pelaksana Konstruksi tetapi akhirnya tidak bisa juga ikut dildalam pelelangan ini yang dibiayai negara. Terimakasih. Jawab : Terima Kasih atas saran Saudara Saran kami agar persyaratan personil seperti permintaan peserta dapat diakomodir antara lain : 1 orang S-1/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT Pelaksana Bangunan Gedung dan 1 orang tenaga administrasi/keuangan. Gitu lho panitia.... Gimana nih??? Jawab : Tetap sesuai dokumen
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:45
Baiklah panitia, apa lagi mau dikata.. ntar kami konsultasi dululah ke pihak penerbit peraturan perundang-undangan tentang SBU dan SKT ini untuk sementera waktu.. nanti kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai asosiasi untuk menampung aspirasi dan keberatan anggota atas dokumen pengadaan ini. Horas... Jawab : Terimakasih, Horas.
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:57
Peserta (penyedia barang/jasa)
Panitia/Pokja ULP
PPK
Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 1 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta 05 September 2012 14:04
© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
http://118.97.130.2/eproc/app?service=direct/1/PanitiaViewLelang/informasiEvaluasi.penjelasanLink&sp=6c3637343934&sp=6c...
9/5/2012 2:00:33 PM
LPSE Kabupaten Simalungun
Page 1
Home Daftar Paket
Paket Baru View Lelang
Daftar Paket
Berita
Ganti Kepanitiaan
Lelang Non Eproc
Penjelasan Lelang
Log Akses
Ganti Password
Ir.Manaor Simorangkir,MT - Panitia Dinas P...
Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket
: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMU NEGERI 1 RAYA KECAMATAN RAYA
Sisa Waktu
: 0 hari / 0 jam / 0 menit
Kirim Penjelasan
Pertanyaan Peserta Dokumen
Bab
Uraian
Pengirim
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
D. Dokumen Penawaran dan B. Persyaratan Kualfikasi. Sesuai Undang-Undang No. 18 1884494 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang 5 Sep 2012 10:14 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan lampiran 3 kualifikasi pelaksana jasa konstruksi dan Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 bahwa penerbitan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi kecil cukup menyediakan personil minimal 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah mengakomodir seluruh kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada bagian belakang sertifikat. Setelah mempelajari dokumen pengadaan bahwa Daftar personil inti yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan bukan untuk badan usaha kualifikasi kecil dan mengandung persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaiknya panitia mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan personil sesuai untuk kualifikasi kecil.
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha berdasarkan dasar hukum. Dalam pengurusan SKT juga berdasarkan dasar hukum. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan personil didalam pelelangan ini?
1884494 5 Sep 2012 10:31
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha berdasarkan dasar hukum. Dalam pengurusan SKT juga berdasarkan dasar hukum. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan personil didalam pelelangan ini?
1884494 5 Sep 2012 10:31
Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia 1884494 cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:05 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia 1884494 cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:06 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Kalau jawaban panitia sesuai dokumen saja tanpa mau menerima masukan dan saran dari 1884494 peserta. Sepertinya dipaksakan. Apakah masih ada artinya penjelasan dokumen lelang ini? 5 Sep 2012 11:14 Apakah Jadwal Pelelangan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Mohon diperiksa kembali.
1884494 5 Sep 2012 11:19
Apakah tidak ada perubahan lagi persyaratan peserta ini panitia?
1884494 5 Sep 2012 11:40
Berarti kami tidak berpeluang mengikuti pengadaan ini panitia?
1884494 5 Sep 2012 11:47
menurut perpres 54 tahun 2010 -penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. sementara disini hanya 4 hari kerja. -pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. sementara disini dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman. -seharusnya upload dokumen paling cepat tanggal 11 sept 2012. disini kog tanggal 6 panitia??
1870494 5 Sep 2012 11:54
Ada 2 pertanyaan kami belum dijawab. tolong dijawab panitia.
1884494 5 Sep 2012 11:58
tolong dijawab pertanyaan dari saya dan pengirim 1884494 panitia.
1870494 5 Sep 2012 12:01
saya harap lelang ini DITUNDA panitia karena jadwalnya tidak sesuai PERPRES 54 TAHUN 2010. kenapa? karena para rekan-rekan setelah melihat jadwal dari panitia kami memikirkan tidak akan sanggup dalam 4 hari membuat dokumen.
1870494 5 Sep 2012 12:04
Saya adalah peserta pendaftar dan juga salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi. 1881494 Persyaratan personil didalam pelelangan ini telah dipertanyakan kepada kami selaku 5 Sep 2012 12:46 anggota asosiasi kami dan kami menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang seperti yang dipaparkan diatas. Dan apabila ada persyaratan yang menghambat terjadinya persaiangan usaha yang sehat untuk kualifikasi kecil maka kami menyarankan agar dilakukan pengaduan tertulis kepada LPJK dan tembusan LKPP dan Asosiasi dan APIP serta lembaga hukum lainnya yang lebih luas. Kami juga terkejut akan persyaratan personil ini karena telah jelas diatur didalam peraturan perundangundangan. Saran kami adalah agar panitia mengakomodir permintaan peserta sehingga peserta tidak beranggapan bahwa pelelangan ini sarat KKN dan telah terjadi indikasi rekayasa tertentu untuk memenangkan peserta yang mendekati HPS nantinya. Biarlah didalam evaluasi para peserta dikalahkan. tetapi haknya sebagai peserta yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dihalang-halangi. Kalau saya tidak akan memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan ini memang tidak bisa saya penuhi. Kasihan mereka, telah mengurus SBU dan SKA/SKT untuk Jasa Pelaksana Konstruksi tetapi akhirnya tidak bisa juga ikut dildalam pelelangan ini, padahal ini dibiayai negara. Terimakasih. Saran kami agar persyaratan personil seperti permintaan peserta dapat diakomodir antara lain : 1 orang S-1/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT Pelaksana Bangunan Gedung dan 1 orang tenaga administrasi/keuangan. Gitu lho panitia.... Gimana nih???
1881494 5 Sep 2012 13:40
Baiklah panitia, apa lagi mau dikata.. ntar kami konsultasi dululah ke pihak penerbit peraturan perundang-undangan tentang SBU dan SKT ini untuk sementera waktu.. nanti kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai
1881494 5 Sep 2012 13:52
http://118.97.130.2/eproc/app?service=direct/1/PanitiaViewLelang/informasiEvaluasi.penjelasanLink&sp=6c3638343934&sp=6c...
9/5/2012 2:00:57 PM
LPSE Kabupaten Simalungun
Page 2 kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai asosiasi untuk menampung aspirasi dan keberatan anggota atas dokumen pengadaan ini. Horas...
Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokumen
Bab
Uraian
Pengirim
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
D. Dokumen Penawaran dan B. Persyaratan Kualfikasi Sesuai Undang-Undang No. 18 Panitia Dinas Pendidikan Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 5 Sep 2012 10:23 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan lampiran 3 kualifikasi pelaksana jasa konstruksi dan Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 bahwa penerbitan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi kecil cukup menyediakan personil minimal 1 orang bersertifkat SKT. Kompetensi Personil pemilik sertifikat SKT ini telah mengakomodir seluruh kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada bagian belakang sertifikat. Setelah mempelajari dokumen pengadaan bahwa Daftar personil inti yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan bukan untuk badan usaha kualifikasi kecil dan mengandung persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaiknya panitia mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengubah persyaratan personil sesuai untuk kualifikasi kecil. Jawab : Kebutuhan personil tersebut telah disesuakan untuk keperluan pekerjaan di lapangan.
Lembar Data Pemilihan (LDP)dan Lembar Data Kualifikasi (LDK)
Bab IV dan BAB V
Dalam penerbitan SBU Badan Usaha berdasarkan dasar hukum. Dalam pengurusan Panitia Dinas Pendidikan SKT juga berdasarkan dasar hukum. Apakah dasar hukum panitia dalam menetapkan 5 Sep 2012 10:48 personil didalam pelelangan ini? Jawab : Dasarnya adalah sesuai kebutuhan spesifikasi dan kualifikasi/lingkup yang diperlukan untuk pekerjaan Kami sudah baca spesifikasi dan kualitas/lingkup pekerjaan panitia, seharusnya panitia Panitia Dinas Pendidikan cukup membuat persyaratan personil S-1/D3/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT 5 Sep 2012 11:10 Pelaksana Bangunan Gedung dan Administrasi Keuangan. Karena pekerjaan ini juga dilakukan pengawasan dari Pihak Konsultan dan dari Pihak Pemberi Kerja. Badan Usaha kami adalah Pelaksana Pekerjaan. Jasa Konstruksi di bagi atas 3, Jasa Perencana, Jasa Pengawasan, dan Jasa Pelaksana Konstruksi, didalam pengurusan SBU kami diminta sesuai undang-undang cukup 1 orang tenaga teknik SKA/SKT dengan Sub Bidang Pelaksana. Terus terang kami keberatan karena undang-undang yang mengatur sehingga sbu kami terbit dan dapat mengikuti pelelangan sesuai sub bidang yang kami miliki. Sebaiknya panitia merubahnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Betulkan kan panitia? Jawab : Sesuai Dokumen Apakah Jadwal Pelelangan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Mohon diperiksa kembali. Jawab : Jadwal telah disesuakan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 dan perubahanperubahannya
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 11:25
Apakah tidak ada perubahan lagi persyaratan peserta ini panitia? Jawab : Tidak, tetap Panitia Dinas Pendidikan sesuai dokumen. 5 Sep 2012 11:41 Berarti kami tidak berpeluang mengikuti pengadaan ini panitia? Jawab : Semua berhak Panitia Dinas Pendidikan mengikuti pengadaan ini 5 Sep 2012 13:35 menurut perpres 54 tahun 2010 -penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. sementara disini hanya 4 hari kerja. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. sementara disini dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman. -seharusnya upload dokumen paling cepat tanggal 11 sept 2012. disini kog tanggal 6 panitia?? Jawab : Coba saudara baca kembali perpres 54 Tahun 2010 dan PERUBAHANNYA yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:36
saya harap lelang ini DITUNDA panitia karena jadwalnya tidak sesuai PERPRES 54 TAHUN 2010. kenapa? karena para rekan-rekan setelah melihat jadwal dari panitia kami memikirkan tidak akan sanggup dalam 4 hari membuat dokumen. Jawab : Jadwal kami susun sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Perpres 54 Tahun 2010 dan PERUBAHAN-PERUBAHANNYA.
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:37
saya adalah peserta pendaftar dan juga salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi. Panitia Dinas Pendidikan Persyaratan personil didalam pelelangan ini telah dipertanyakan kepada kami selaku 5 Sep 2012 13:39 anggota asosiasi kami dan kami menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang seperti yang dipaparkan diatas. Dan apabila ada persyaratan yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk kualifikasi kecil maka kami menyarankan agar dilakukan pengaduan tertulis kepada LPJK dan tembusan LKPP dan Asosiasi dan APIP serta lembaga hukum lainnya yang lebih luas. Kami juga terkejut akan persyaratan personil ini karena telah jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan. Saran kami adalah agar panitia mengakomodir permintaan peserta sehingga peserta tidak beranggapan bahwa pelelangan ini sarat KKN dan telah terjadi indikasi rekayasa tertentu untuk memenangkan peserta yang mendekati HPS nantinya. Biarlah didalam evaluasi para peserta dikalahkan. tetapi haknya sebagai peserta yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dihalang-halangi. Kalau saya tidak akan memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan ini memang tidak bisa saya penuhi. Kasihan mereka, telah mengurus SBU dan SKA/SKT untuk Jasa Pelaksana Konstruksi tetapi akhirnya tidak bisa juga ikut dildalam pelelangan ini yang dibiayai negara. Terimakasih. Jawab : Terima Kasih atas saran Saudara Saran kami agar persyaratan personil seperti permintaan peserta dapat diakomodir antara lain : 1 orang S-1/STM memiliki SKA Ahli Muda Struktur/SKT Pelaksana Bangunan Gedung dan 1 orang tenaga administrasi/keuangan. Gitu lho panitia.... Gimana nih??? Jawab : Tetap sesuai dokumen
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:42
Baiklah panitia, apa lagi mau dikata.. ntar kami konsultasi dululah ke pihak penerbit peraturan perundang-undangan tentang SBU dan SKT ini untuk sementera waktu.. nanti kami tindak lanjuti lagi. Dokumen ini juga perlu diuji. Sudah kewajiban kami sebagai asosiasi untuk menampung aspirasi dan keberatan anggota atas dokumen pengadaan ini. Horas... Jawab : Terimakasih, Horas.
Panitia Dinas Pendidikan 5 Sep 2012 13:58
Peserta (penyedia barang/jasa)
Panitia/Pokja ULP
PPK
Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 1 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta 05 September 2012 14:04
© 2006-2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
http://118.97.130.2/eproc/app?service=direct/1/PanitiaViewLelang/informasiEvaluasi.penjelasanLink&sp=6c3638343934&sp=6c...
9/5/2012 2:00:57 PM