Sri Herwindya Baskara Wijaya : PKS Bertaruh Citra PKS BERTARUH CITRA

Sri Herwindya Baskara Wijaya : PKS Bertaruh Citra

PKS BERTARUH CITRA Sri Herwindya Baskara Wijaya Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract Partai Keadilan Sejahtera (PKS) now is facing some cases especially Yusuf Supendy case and Arifinto case. In mass media, Yusuf Supendi, one of founding father Partai Keadilan (PK)/PKS, call corruption and character assassination by some leaders of PKS now. Arifinto, one of member FPKS DPR RI, called by mass media to watch porn content in internet when paripurna meeting in DPR. In prediction, the cases give negative effect to brand image PKS now and future. Micro effect connected prediction falling of PKS voice in Pemilu 2014 and brand image as dakwah party. In macro effect are brand image of dakwah in general understanding and prediction permissive in Indonesia public to role of political parties. The paper try to descripe the cases of PKS by image contruction perspective. Key words : mass media, image, effect, political party

Pendahuluan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa saat lalu sempat ibarat kotak Pandora yang pecah yang sedang diguncang sorotan miring dari publik. Sorotan miring itu akibat dari sejumlah kasus yang melilit PKS yang diantaranya adalah kasus tuduhan korupsi dan pelanggaran etika oleh salah seorang deklarator Partai Keadilan (PK – embrio PKS), Yusuf Supendi dan kasus “pariporno” salah seorang anggota FPKS DPR RI, Arifinto. Hingga saat ini, kedua kasus tersebut masih hangat diperbincangkan publik dan bahkan diantaranya telah memasuki ranah hukum seperti pada kasus friksi Yusuf Supendi versus sejumlah petinggi PKS saat ini sebagai upaya mencapai jalan keluar oleh pihak-pihak yang berseteru. Kasus miring pertama adalah kasus adanya sejumlah petinggi PKS yang dituding melakukan dugaan pelanggaran etika dan akhlak serta dugaan korupsi. Salah satu pendiri Partai Keadilan (PK, embrio PKS), Yusuf Supendi, melaporkan sejumlah petinggi PKS ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Mereka antara lain

Jurnal Komunikasi Massa Vol 4 No 2 Juli 2011

1


Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Sekjen PKS Anis Matta dan beberapa anggota DPR dari PKS. Tudingan Yusuf kepada mereka tidak main-main, diduga melakukan tindak pidana korupsi.1 Yusuf juga menuding hubungan PKS dan Nunun Nurbaeti yang terseret kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior (GDS) Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom. Nunun adalah isteri politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPR, Adang Daradjatun.2 Di media surat kabar lain seperti Media Indonesia Edisi 18 Maret 2011 memberitakan laporan Yusuf Supendi itu juga melibatkan nama Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin yang dituduh memperkaya diri dan melindungi para pemboros anggaran DPR. Luthfi Hasan Ishaq dituduh menggelapkan dana Pemilu 1999 dan dituding menerima dana dari Jusuf Kalla Rp 34 miliar. Sedang Anis Matta dituduh menggelapkan dana Pemilu Kada DKI Jakarta 2007 sebesar Rp 10 miliar.3 Sedangkan kasus miring kedua adalah terkait kasus Arifinto, anggota FPKS Komisi Perhubungan DPR RI yang tertangkap kamera wartawan sedang membuka video porno di komputer tabletnya. Saat itu, ia sedang menghadiri rapat paripurna – sehingga diplesetkan menjadi “pariporno” – soal proyek gedung baru DPR yang kontroversial.

Anggota Fraksi PKS itu berdalih ia tidak sengaja

membuka materi ini saat membuka tautan situs yang dikirim seseorang melalui surat elektronik. 4 Akibat dari perbuatannya, Arifinto memutuskan mundur dari DPR. Arifinto juga dicopot dari posisinya sebagai anggota Majelis Syuro PKS.5 Sebagai partai yang menslogankan diri sebagai partai bersih, peduli dan profesional, dua kasus miring tersebut hingga tingkat tertentu telah mencoreng nama baik PKS. Terlebih kasus yang terjadi justru dimunculkan oleh kader internal PKS sendiri yang dianggap senior dan sesepuh partai. Yusuf Supendi maupun Arifinto adalah sama-sama pendiri Partai Keadilan (PK) yang berdiri tahun 1999. PK sendiri merupakan embrio PKS yang berdiri tahun 2004. 1

Solopos, 18 Maret 2011 Solopos, Yusuf Ungkap Relasi Nunun-PKS, 19 Maret 2010 3 Media Indonesia, 18 Maret 2011 4 Tempo, 18 11 April 2011 5 Joglo Semar, 12 April 2011 2


2


Perubahan PK menjadi PKS disebabkan PK tidak lolos ambang batas minimal untuk mengikuti kompetisi pada Pemilu 2004. Tulisan ini mencoba menganalisis efek citra pada PKS paska terjadinya kasus petinggi PKS versus Yusuf Supendi dan kasus “pariporno” Arifinto. Penulis mencoba mengelaborasi lebih dalam dua kasus tersebut mengingat kasus terkait sempat menjadi sorotan tajam media maupun pembicaraan publik secara meluas selama beberapa pekan dibanding sejumlah kasus-kasus miring lainnya yang sempat menimpa PKS seperti kasus Misbakhun, kasus daging sapi impor dan kasus lainnya.

Image Dengan membanjirnya informasi yang diterima konsumen politik, masingmasing partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Ketika semua partai politik melakukan hal yang sama yaitu membeberkan rancangan program kerja mereka maka partai politik membutuhkan ‘image’ untuk membedakan satu partai politik dengan partai politik lainnya. Image ini dapat dikategorikan sebagai strategi ‘positioning’ suatu partai politik diantara partai-partai politik lainnya. Selain itu, image juga terkait identitas. 6 Image biasa diartikan cara anggota organisasi dalam melihat kesan dan citra yang berada di benak orang. 7 Perlahan dan pasti image yang ditangkap dalam sistem kognitif akan membentuk persepsi atas partai atau kontestan individu. Sehingga image dan identitas terkait erat satu dengan yang lain. Pengartian image seperti ini sering disebut sebagai ‘construed external image’.8 Sementara menurut Peteraf dan Shanley bahwa image bukan sekadar masalah persepsi atau identifikasi saja tetapi juga memerlukan pelekatan (attachment) suatu individu terhadap kelompok atau group. Pelekatan ini dapat dilakukan secara rasional dan

6

Gioia & Thomas, 1996, dalam Firmanzah, Marketing Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007: 230. 7 Dutto, et al., 1994, Ibid. 8 Firmanzah. Op.cit. Hal. 230


3


emosional. 9 Image politik dapat mencerminkan tingkat kepercayaan dan kompetensi tertentu partai politik.10 Merangkum pandangan sejumlah ahli tentang image khususnya image politik, Firmanzah mendefinisikan image sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai atau individu mengenai suatu hal yang terkait dengan aktivitas politik.11 Yang dimaksud dengan aktivitas politik adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh partai politik atau individu dalam usaha mereka untuk berkuasa, menciptakan keteraturan sosial (social order), menciptakan semangat kolektif, menciptakan dan menguatkan legitimasi dalam masyarakat serta dalam menciptakan keselarasan dan perdamaian. 12 Image politik sebagai suatu strategi positioning dapat menjadi salah satu sumber penentu kemenangan partai politik dalam persaingan dengan partai-partai lainnya. Positioning dalam hal ini adalah suatu strategi yang mencoba menempatkan suatu ideologi partai diantara ideologi-ideologi lain di benak masyarakat.

Dengan

demikian

masyarakat

akan

dapat

dengan

mudah

mengidentifikasi suatu partai politik melalui image dan citra yang tertanam dalam sistem keyakinan dan kognitif mereka.13 Tentang ideologi politik, aktivitas politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi politik. Meskipun kata ideologi telah mengalami ‘negativitasasi’ atau mendapatkan konotasi pejoratif dan sangat terkait dengan dominasi, manipulasi, fanatik, dogmatik dan irasional, sesungguhnya ide harus lebih diartikan sebagai sekumpulan ide dan gagasan tentang kondisi sosial masyarakat. Konstruksi image politik memiliki tiga dimensi utama yaitu (1) image politik adalah identitas politik partai politik; (2) image politik membantu pemilih dalam memilih partai politik berdasarkan ideologi dan program kerja yang ditawarkan; dan (3) image politik dapat mengurangi resiko psikologis dan

9

Peteraf & Shanley, Ibid. Harrop, 1990, Ibid. 11 Firmanzah. Op.cit. Hal. 230 12 Ibid. Hal. 230-231 13 Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011: 180. 10


4


ketidakpastian pemilih ketika mereka masuk menjadi anggota partai dan memberikan suaranya kepada partai tersebut dalam pemilihan umum.14

Publik Bertanya Kasus Yusuf Supendi dan Arifinto yang melilit PKS saat ini tentu saja mengundang tanda tanya banyak kalangan. Menurut penulis, setidaknya ada beberapa alasannya. Pertama, selama ini PKS dikenal sebagai partai yang relatif adem ayem dari kekisruhan internal, berbeda dengan konflik di sebagian partai lain yang tak jarang sampai berbuntut panjang di pengadilan, bahkan kemudian pecah kongsi menjadi partai sendiri seperti yang terjadi pada PDIP, PKB, Partai Golkar, PAN, PPP dan beberapa partai lainnya. Selama ini PKS dinilai relatif mampu mengelola dinamika dalam partai dengan baik sehingga tidak sampai berbuntut pada friksi tajam dan perpecahan, bahkan gesekan di internal partai dengan lambang padi diapit bulan sabit ini pun tidak sampai mencuat di permukaan. Hal demikian mengingat PKS memiliki mekanisme pengawasan relatif ketat dengan tuntutan kepatuhan yang tinggi seluruh kader atas setiap keputusan partai. Hal ini khususnya ditujukan atas kasus perseteruan antara Yusuf Supendi dengan sejumlah petinggi PKS yang ditudingnya melanggar etika dan dugaan kasus korupsi. Kedua, sebagai partai politik yang lahir dari rahim reformasi, PKS selama ini dikenal publik sebagai salah satu barisan partai yang getol mengusung isu-isu antikorupsi. Tak heran jika partai ini mengusung slogan “bersih, peduli dan profesional”, seakan sebagai peneguhan bahwa PKS adalah partai sekaligus komunitas dakwah yang konsisten dalam gerakan antikorupsi. Jika dibanding beberapa partai besar dan menengah lain, PKS pun bisa dibilang termasuk relatif minim tersangkut kasus-kasus korupsi baik di jajaran eksekutif maupun yudikatif, meskipun ada sejumlah kasus korupsi yang menyeret kader PKS seperti dalam kasus Misbakhun. Alhasil di mata publik saat ini, kasus dugaan korupsi seperti yang dituduhkan salah satu deklarator PK, Yusuf Supendi, seakan menjadi sesuatu yang 14

Ibid. hal. 252-253


5


aneh, ambigu, bahkan kontraproduktif bagi citra PKS yang terbangun selama ini. Atau meminjam istilah pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada AAGN Ari Dwipayana, PKS dari awal adalah partai berbasis agama yang mengusung citra bersih, antikorupsi dan bermoral, tetapi citra tersebut telah terpatahkan dengan kasus-kasus yang dialaminya.15 Padahal sebelumnya publik banyak memuji PKS karena citranya yang cenderung positif karena lebih mengedepankan ketertiban moralitas sebagai pesan dakwah politiknya. Mengutip istilah Research Fellow and Lecturer In Indonesian Politics The Australian National University, Greg Fealy, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan publik sebagai program utama partai. 16 Atau meminjam istilah lain dari salah satu tokoh pers Indonesia, Dahlan Iskan untuk menggambarkan positifnya citra PKS selama ini, PKS ibarat massa santun di dunia yang bergetah. 17 Ketiga, PKS juga dikenal sebagai partai yang getol memperjuangkan lahir dan berlakunya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dianggap sebagian kalangan kontroversial karena dinilai membungkam keberagaman

Indonesia,

mengekang

kreativitas

seni

nilai-nilai

anak bangsa

dan

menyudutkan kaum perempuan. Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) periode 2009-2014 juga gencar dalam memerangi pornografi dan pornoteks terutama di ranah maya melalui pemblokiran situs-situs porno di internet. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi UU No 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 27 (1) Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang menyebutkan larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa 15

Pengamat: PKS Alami Krisis Citra. Rentetan kasus terjadi pada PKS. Mulai dari kasus Misbakhun sampai insiden injak bendera, 2011, diakses melalui

http://politik.vivanews.com/news/read/216757-pengamat--pks-alami-krisis-citra, tanggal 25 Juli 2011 pukul 18.00. 16 Greg Fealy, dalam Yon Machmudi. 2005. Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia. Bandung: Harakatuna Publishing. Hal. vii. 17 Dahlan Iskan. Massa Santun di Dunia yang Bergetah. Suara Indonesia. 20 September 1998, Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP Partai Keadilan Sejahtera. Mereka Bicara PKS: Telaah Obyektif Perjalanan Dakwah Politik PKS. Bandung: Harakatuna Publishing. 2007. Hal. 1.


6


hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 18 UU ITE Pasal 40 (2) Bab IX tentang Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat menyebutkan pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.19 Namun kasus tindakan anggota FPKS DPR, Arifinto yang ketahuan media massa menonton sekuel situs porno saat sidang paripurna DPR menjadi tanda tanya bagi publik sekaligus tamparan bagi PKS. Citra PKS selama ini sebagai partai berbasis agama yang berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas tentunya menjadi ikut terkena getahnya karena terstigma oleh kasus Arifinto. Publik pun tentu memberikan “catatan” tersendiri atas posisi PKS saat ini dan ke depannya pasca kasus Arifinto. Berikut ini adalah tabel pemberitaan kasus pornografi anggota FPKS DPR Arifinto di 10 situs berita online pada hari pertama pemberitaan kasus terkait, Jumat, 8 April 2011. Tabel 1 Pemberitaan Pertama Kasus Pornografi Arifinto di 10 Situs Berita Online, Jumat, 8 April 2011 PARIPURNA, DI 10 SITUS BERITA, JUMAT, 08 APRIL 2011 No. 1.

18 19

Media mediaindonesia.com

2.

kompas.com

3.

detiknews.com

4.

inilah.com

5.

vivanews.com

6.

jurnas.com

Judul Berita Yang Nonton Video Porno, Anggota PKS Nomor 72 Sidang Paripurna: Anggota DPR Tepergok Buka Gambar Porno Duh! Anggota DPR Tertangkap Basah Nonton Video Porno di Paripurna Anggota DPR Diduga Asyik Nonton Video Porno

Posting 14:39 WIB

Anggota DPR Nonton Video Porno Saat Paripurna Sedang Rapat, Anggota DPR Lihat Gambar Porno

15:41 WIB

15:07 WIB 15:16 WIB

15:23 WIB

15:44 WIB

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ibid.


7


7.

republika.co.id

8.

liputan6.com

9.

tempointeraktif.com

10.

Tvonenews

Astaghfirullah! Di Sidang Paripurna, Anggota DPR Ini Malah Menonton Film Porno Astaga! Anggota DPR Nonton Video Porno Paripurna, Anggota Fraksi PKS Nonton Video Porno Arifinto dari F-PKS DPR RI Akui Melihat Gambar Porno Saat Sidang Berlangsung

15:45 WIB

15:57 WIB 16:33 WIB 17:00 WIB

Sumber : http://media.kompasiana.com20

Berikutnya adalah pemberitaan pertama kasus pornografi anggota FPKS DPR, Arifinto di situs mediaindonesia.com, Jumat, 8 April 2011. Harian Media Indonesia Group menjadi sangat populer mengingat fotografer Harian Umum Media Indonesia, Mohamad Irfan adalah orang pertama yang mengetahui perilaku Arifinto tersebut saat sidang paripurna DPR yang membahas soal rencana pembangunan gedung DPR. Jurnalis tersebut kemudian mengambil gambar aksi Arifinto itu saat yang bersangkutan membuka situs panas dan menjadikannya sebagai publikasi berita. Tabel 2 Pemberitaan tentang Menonton Video Porno di Sidang Paripurna DPR di situs mediaindonesia.com, Jumat, 8 April 2001 No. 1 2 3

4

Judul Berita Yang Nonton Video Porno, Anggota PKS Nomor 72 Waduh… Anggota DPR Nonton Video Porno Saat Sidang Anggota DPR Nonton Film Porno saat Paripurna

Posting 14:39 WIB

-

Sumber Berita

14:41 WIB

-

15:20 WIB

Arifinto, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS

Arifinto: Mau Baca Email Malah Film Porno yang Muncul

15:28 WIB

Anggota Dewan Rakyat bernomor adalah Arifinto

Perwakilan 72 F-PKS

20

Video Porno: Kompetisi Media Online dan Kehormatan Wakil Rakyat, 9 April 2011, diakses lewat situs http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2011/04/09/video-pornokompetisi-media-online-dan-kehormatan-wakil-rakyat/, tanggal 25 Juli 2011 pukul 20.00 WIB.


8


5

PKS Bantah Kadernya Nonton Film Porno Anggota DPR Buka Film Porno Terungkap: Pengunjung Mediaindonesia.com Membeludak Arifinto: Saya Lihat hanya dalam Hitungan Detik Yusuf Supendi tidak Menampik Moral Kader PKS Buruk Ulah Nyeleneh Para Wakil Rakyat Film Porno Bukti Moral PKS Terbelah-belah

15:43 WIB

18:17 WIB

15

Ulah Anggota DPR: Saat Sidang Paripurna Harus Fokus, Bukannya Lihat Video Porno Pramono: Jangan Sampai Sidangnya Jadi Pariporno Arifinto: Paripurna Sudah Dalam Kondisi Jenuh Nonton Porno Saat Sidang DPR: Yusuf Supendi tidak Kaget Dengan Perilaku Orang PKS Irfan tidak Sengaja Foto Arifinto

16 17

Tabiat Porno Wakil Rakyat Saya Hanya Jalankan Tugas

22:05 WIB 22:17 WIB

18

Presiden PKS Emoh Komentari Kasus Video Porno Kadernya

22:42 WIB

19

BK DPR Janji Tindaklanjuti Kasus Video Porno Arifinto

22:48 WIB

6

7 8 9 10

11

12 13 14

16:10 WIB

Politikus asal Fraksi PKS Nasir Djamil Pemilik akun twitter @dyama23, Zulfan Iskandar dalam twitternya @O_omPAN.

16:35 WIB

Anggota Fraksi PKS Drs Arifinto

16:48 WIB

Pendiri Partai Keadilan Yusuf Supendi Anggota DPR dari Fraksi PKS Arifinto Mantan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi, Arifinto, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

16:59 WIB 17:02 WIB

19:27 WIB 19:33 WIB

Wakil Ketua DPR Anung Kader FPKS Arifinto

Pramono

21:34 WIB

Pendiri Partai Keadilan sekaligus tokoh PKS Yusuf Supendi

21:35 WIB

Pewarta foto Media Indonesia Mohamad Irfan Pewarta foto Media Indonesia Mohamad Irfan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif

Sumber: http://media.kompasiana.com21

Dari 19 konten yang ditampilkan di Tabel 2 di atas jelas sekali mediaindonesia.com telah mengembangkan kasus tersebut seluas-luasnya sejak pukul 14:39 WIB hingga pukul 22:48 WIB. Sebagai lokomotif untuk kasus nonton video porno ini, mediaindonesia.com tentu saja tak mau kehilangan momentum untuk meraih kunjungan pengakses sebanyak-banyaknya. Jumlah

21

Ibid.


9


kunjungan serta lamanya pengunjung bertahan di media online ini adalah darah segar bagi eksistensinya sebagai media online.22 Demikian pula halnya dengan kompas.com, sebagai portal media online dari koran terbesar di Indonesia yaitu Harian Umum Kompas dimana untuk kasus Arifinto ini mem-posting 22 konten. Hal ini sebagaimana bisa dilihat di Tabel 3 berikut ini : Tabel 3 Pemberitaan tentang Menonton Video Porno di Sidang Paripurna DPR di situs kompas.com, Jumat, 8 April 201 No. 1

Judul Berita Anggota DPR Tepergok Buka Gambar Porno BK: Tak Pantas Dilakukan Saat Sidang BK Bisa Tindak Lanjuti jika Ada Laporan Indonesian House of Rep Member Caught Browsing Porn Scenes Semenitan, Film Porno Itu Dinikmati Anggota Dewan Itu Arifinto

Posting 15:07 WIB

7

Tak Etis, Serahkan ke Badan Kehormatan

15:53 WIB

8

16:00 WIB

10

Arifinto: Saya Hanya Buka “Link” Arifinto Mengaku Lihat Beberapa Detik Presiden PKS Enggan Komentar

11

Arifinto Siap Bertanggung Jawab

16:36 WIB

12

What Should Indonesians Do to This Nobel Parliament Member? Sekarang Nonton Porno, Bagaimana di Gedung Baru?

16:47 WIB

Jangan Sampai Jadi “Sidang Pariporno”

16:52 WIB

2 3 4

5 6

9

13

14

22

15:17 WIB 15:32 WIB

Sumber Berita Pewarta foto Media Indonesia, Mohamad Irfan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Nudirman Munir Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir

15:32 WIB

15:35 WIB 15:50 WIB

16:08 WIB 16:12 WIB

16:51 WIB

Ibid.

Jurnal Komunikasi Massa Vol 4 No 2 Juli 2011 10

Pewarta foto Media Indonesia, Mohammad Irfan Arifinto, anggota Komisi V DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil Anggota Komisi V DPR asal Fraksi PKS, Arifinto Anggota Komisi V DPR RI Arifinto Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthi Hasan Ishaaq Anggota Komisi V DPR RI, Arifinto Arifinto the House of Rep Commission V Mot Mot di kolom komentar, Pengamat parlemen, Sebastian Salang, Novita di kolom komentar Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Arifinto, salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS


15

Pak Tif, Ditunggu Pantunnya…

16:59 WIB

16

PKS Minta Arifinto Minta Maaf

17:11 WIB

17

BK: Arifinto Diproses Setelah Reses

17:40 WIB

18

PKS Akan Klarifikasi Arifinto

17:50 WIB

19

Priyo: Ini Koreksi Buat Semua Anggota

17:51 WIB

20

Kalau Tak Sengaja, Tak Perlu ke BK

18:06 WIB

21

Arifinto Merasa Sedang Sial Saja

18:15 WIB

22

Menkominfo Selidiki Porno di DPR

21:36 WIB

Video

Twitter: LPninta, Adhipriatna, tingnongtingcer, kicauan rambutbiru, Ade Siboro Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Nudirman Munir, anggota Komisi V DPR, Arifinto Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat Arifinto Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, anggota Komisi V DPR asal fraksi PKS Arifinto Ketua DPR, Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, anggota DPR dari Fraksi PKS Arifinto Anggota Komisi V DPR, Arifinto Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Anggota Komisi V DPR, Arifinto

Sumber: http://media.kompasiana.com23

Konstruksi Citra Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis menilai skandal yang membelit PKS ini sampai tingkat tertentu bisa berdampak pada citra (image) partai saat ini dan ke depan. Jika dikoherensikan dengan konsep konstruksi citra yang dikemukakan Firmanzah bahwa publik pada tahap awal akan meraba kasus PKS ini.24 Selanjutnya publik akan mengkonstruksinya dalam benak mereka dan mengkorelasikannya dengan citra PKS yang terbangun selama ini. Representasi yang terbentuk kemudian menjadi persepsi dan pelekatan tertentu atas PKS baik secara emosional maupun rasional. Lalu, publik akan menentukan sikap mereka atas kasus terkait dan sampai level lebih jauh, publik akan mengasosiasikan sikap mereka atas posisi PKS selanjutnya, termasuk pada Pemilu 2014. Jika konstruksi citra yang melekat cenderung negatif atas PKS, maka secara praktis politis publik akan berpikir ulang soal PKS (tidak menutup

23 24

Ibid. Op.cit.



kemungkinan tidak memilih lagi PKS bagi para pemilih lama dan atau tidak memilih PKS bagi para calon pemilih). Terlebih sosok Yusuf Supendi sebagai peletup skandal PKS ini tentu akan menjadi pertimbangan ekstra tersendiri bagi publik. Sebelum dikeluarkan dari PKS, Yusuf Supendi bisa dibilang termasuk lingkaran inti PKS. Ia adalah salah seorang dari 52 pendiri Partai Keadilan (PK, cikal bakal PKS), anggota Majelis Syura PK dan Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS dan anggota FPKS DPR. Yusuf juga dipandang sebagai diantara sesepuh dan elit agama di tubuh PKS.25 Demikian pula dengan sosok Arifinto yang juga merupakan sosok dalam lingkaran inti PKS. Arifinto adalah salah satu anggota DPR priode 1999-2014 dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat 7. Arifinto lahir di Bekasi, 23 Juni 1961, sampai kiprahnya sebagai anggota Komisi V di DPR yang merupakan lulusan SMA 22 Jakarta angkatan 87 dan kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta angkatan 1990. Selain dikenal sebagai politisi, Arifinto juga merupakan salah satu pendiri majalah Islami Sabili.26 Selain itu, Arifinto dikenal juga sebagai perintis dan pendiri Partai Keadilan (PK), embrio PKS.27 Citra negatif atas PKS bisa terbentuk diantaranya karena pemberitaan di media massa. Menurut Firmanzah, pemberitaan yang negatif bisa menjauhkan suatu calon atau partai politik dari kesan positif yang ditangkap oleh masyarakat. Perhatian dan ketertarikan masyarakat akan suatu partai atau calon sulit terbentuk dengan benar apabila media massa dipenuhi oleh pemberitaan negatif mengenai partai atau diri kontestan bersangkutan.28

Efek Mikro Efek mikro yang dimaksud penulis di sini adalah efek yang dirasakan secara khusus oleh internal PKS secara kelembagaan atas mencuatnya kasus 25

PKS Geger: Inilah Riwayat Hidup Yusuf Supendi. Diakses lewat situs www.rakyat merdeka.com. Kamis, 17 Maret 2011 26 Profil Biodata Arifinto Anggota DPR yang Nonton BF. 2011. Dalam http://lubangkecil.blogspot.com. Diakses 29 April 2011. 27 Arief Ihsan Rathomy, PKS & HTI: Genealogi & Pemikiran Demokrasi, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. 2007. Hal. 58. 28 Firmanzah. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010. Hal. 34.



miring yang terjadi di tubuh internal partai yaitu kasus tuduhan pelanggaran etika dan dugaan korupsi sejumlah petinggi PKS oleh salah seorang deklarator PKS, Yusuf Supendi serta kasus download video pornografi oleh anggota FPKS DPR, Arifinto. Efek mikro yang muncul sejauh pandangan penulis terjadi di dua ranah yaitu (1) ranah politik praktis dan (2) ranah dakwah. (1) Ranah politik praktis. Efek dalam ranah politik praktis terkait dengan dukungan publik kepada PKS paska kasus-kasus miring terkait di tubuh internal PKS (kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto). Tentu menjadi sesuatu ditakutkan bagi PKS sebagai sebuah partai politik jika kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto memberikan dampak negatif bagi PKS berupa penurunan dukungan publik kepada PKS. Sebagai sebuah partai politik, PKS membutuhkan dukungan maksimal suara rakyat, terlebih PKS menargetkan meraih minimal 15% suara nasional dan masuk tiga besar pada Pemilu 2014. Jika citra yang terbangun di publik cenderung negatif dan lalu PKS gagal pula meyakinkan publik, maka tidak menutup kemungkinan target-target politik PKS tersebut meleset dan bahkan perolehan suara partai bisa menurun dibanding Pemilu 1999, 2004 dan 2009. Mengenai perkembangan perolehan suara PKS pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini29 : Tabel 4 Suara PKS pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 Pemilu Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009

No.Urut Pemilu 24 16 8

Rating Suara 7 6 4

Suara Pemilih 1.436.565 8.325.020 8.206.955

Persentase 1,35% 7,34% 7,88%

Kursi di DPR 7 45 59

Presentase 1,51% 8,18% 10,54%

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Sejauh analisis penulis, kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto sampai tingkat tertentu akan berpengaruh bagi tingkat kepercayaan publik kepada PKS. Dengan kata lain bahwa penulis memprediksi tidak menutup kemungkinan akan 29

Sri Herwindya Baskara Wijaya. Komunikasi Politik Partai Terbuka ala PKS. Jurnal Komunikasi Massa Volume 4 Nomor 1 Januari 2011. Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Hal 77.



terjadi penurunan perolehan suara PKS pada Pemilu 2014 hingga tingkat tertentu sebagai ekses dari kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto. Mengenai probabilitas kuantitasnya, kiranya hal ini perlu riset lebih mendalam seperti dengan melakukan polling kepada publik mengenai tingkat kepercayaan publik atas PKS dan prediksi perolehan suara PKS paska kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto. Namun paling tidak prediksi penurunan suara PKS pada Pemilu 2014 terbaca dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), 10-25 Mei 2011 paska kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden secara acak di 33 provinsi di Indonesia. Survei terkait menyebutkan menunjukkan bahwa 18,9% pemilih memilih Demokrat. Di urutan kedua, PDIP mengoleksi 16,7% suara dari sampel, diikuti Partai Golkar 12,5%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,5%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4,1%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4%, Partai Gerindra 2,9%,Partai Amanat Nasional (PAN) 2,4%,dan Partai Hanura 0,9%.Margin error survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.30 Sementara dukungan untuk parpol-parpol lain cenderung stagnan bahkan ada yang menurun. Pemilih pada Pemilu 2009 yang memilih partai sama jika saat ini dilaksanakan pemilu didominasi pemilih Partai Golkar yakni 77,5%. Setelah itu PDIP dengan jumlah pemilih tetap 75,4%, PPP 74,5%,PKB 63%, PKS 61,4%, Demokrat 54,5%,PAN 52,8%, dan Gerindra 51,3%. Direktur LSI, Saiful Mujani mengatakan ini menandakan Golkar memiliki pemilih paling loyal. Demokrat menjadi partai yang memiliki swing voter paling tinggi. Sedangkan PDIP menjadi parpol yang paling mampu menarik pemilih baru. Instabilitas disebabkan pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih yang semakin rasional.31 Meski LSI secara spesifik tidak menyebutkan alasan pasti penurunan suara PKS sesuai hasil surveinya itu, namun penulis memprediksi penurunan suara PKS versi LSI itu sedikit banyak tidak lepas dari pengaruh kasus miring yang menimpa

30

Demokrat Dibayangi PDIP. Tanggal 30 Mei 2011. Diakses melalui situs http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/402261/. Tanggal 4 Agustus 2011. 31 Ibid.



PKS diantaranya adalah kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto sebagaimana penulis paparkan sebelumnya. Pada Pemilu 1999, perolehan suara PKS mencapai 1,35%, Pemilu 2004 mencapai 7,34% dan Pemilu 2009 mencapai 7,88%. Sementara hasil survei LSI periode Mei 2011 menunjukkan perolehan suara PKS hanya mencapai 4,1%. Hal ini berarti terjadi penurunan suara PKS mencapai 3,78% dibanding perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 dan 3,24% dan pada Pemilu 2004 versi LSI tersebut. Pandangan penulis ini diperkuat oleh prediksi sejumlah pakar politik Indonesia seperti Arbi Sanit, Tjipta Lesmana dan Iberamsjah. Arbi Sanit misalnya memprediksi target perolehan suara PKS pada Pemilu 2014 sebesar 10% sulit terpenuhi.32 Iberamsjah dan Tjipta Lesmana bahkan memprediksi suara PKS bakal turun hingga 50%.33 Prediksi-prediksi sejumlah pakar politik ini tidak lepas dari ekses yang timbul akibat mencuatnya berbagai kasus miring yang dialami PKS termasuk kasus Yusuf Supendi dan kasus Arifinto. (2) Ranah efek atas citra dakwah PKS. Sebagaimana kita tahu bahwa PKS bukan merupakan an sich partai politik semata sebagaimana umumnya partaipartai politik yang ada di Indonesia khususnya. Namun PKS juga sekaligus merupakan organisasi keagamaan dalam pengertian sebagai sebuah gerakan Islam yang muncul dan berkembang karena inspirasi kuat dari gerakan Islam di Mesir, Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan Hasan Al Banna tahun 1928. Bahkan sebagian pihak seperti ulama terkemuka Timur Tengah, Syaikh Yusuf Qardhawi menilai PKS sebagai “kepanjangan tangan” dari IM.34 Namun pernyataan Syaikh Yusuf Qardhawi yang juga tokoh IM sendiri tersebut dibantah Sekjen PKS, Anis

32

Pengamat Prediksi Suara PKS akan Turun. Tanggal 9 April 2011. Diakses melalui situs http://www.soloposfm.com/2011/04/pengamat-prediksi-suara-pks-akan-turun/. Tanggal 4 Agustus 2011. 33 PKS Lagi Apes…!. Tanggal 10 April 2011. Diakses lewat situs http://bataviase.co.id./node/634985. Tanggal 4 Agustus 2011. 34 Hasreiza. PKS Sebagai Kekuatan Politik Gerakan Tarbiyah Indonesia dan Pemilu. 2010. Diakses dari http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=17253, tanggal 4 Maret 2011. Dalam tulisannya Hasreiza menyebut “Adalah Dr. Yusuf Al-Qardhawi (2001) yang menyebutkan dalam bahwa PKS di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir. Sebuah jamaah yang didirikan oleh Hasan Al-Banna sejak tahun 1928 yang lalu dan kini telah memiliki cabang di 70 negara dunia. Namun tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapat konfirmasi dari para pengurus DPP PKS.”



Matta bahwa PKS bukan kepanjangan tangan IM tapi salah satu gerakan yang paling dekat dengan pemikiran Gerakan Ikhwan (IM).35 Maka tak heran jika dalam pencitraan dirinya PKS kemudian mengklaim diri sebagai partai dakwah. Dalam kaitan dengan kasus miring tuduhan pelanggaran etika, dugaan korupsi dan kasus “pariporno” di PKS tersebut, maka sejauh pandangan penulis akan berdampak negatif hingga tingkat tertentu pada citra PKS sebagai partai sekaligus komunitas dakwah yang susah payah dibangun sejak tahun 1980-an. meminjam istilah Arif Giyanto dan Budi Gunawan,36 citra dakwah PKS (sedang) dipertaruhkan, mengingat PKS selama ini kukuh mengklaim diri sebagai partai dakwah. Lebih jauh efek berupa citra negatif hingga tingkat tertentu akan disematkan kepada IM yang notabene menjadi sumber inspirasi ideologis PKS. Persepsi miring ini terutama berasal dari publik eksternal terutama pihak-pihak yang mengenal profil PKS dan IM secara memadai selama ini. Bentuk efeknya bisa jadi adalah publik secara umum jadi lebih berhati-hati dan selektif sampai tingkat tertentu dengan program-program dakwah PKS. Dakwah sendiri secara sederhana dimaknai suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau masyarakat agar mau memeluk, mempelajari

dan

mengamalkan

ajaran

agama

secara

sadar

sehingga

membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri mereka yang pada akhirnya dapat hidup bahagia di dunia dan di akherat. Hakikat dakwah diantaranya dakwah sebagai dakwah sebagai jalan ketauhidan, dakwah sebagai misi sosial masyarakat, dakwah sebagai wahana mengajak ke arah kebaikan dan menjauhkan dari keburukan (amar mar’uf nahi munkar).37

Efek Makro Efek makro di sini dimaksudkan sebagai efek lebih luas bersifat eksternal (di luar PKS) sebagai akibat dari pemberitaan kasus miring tentang PKS yaitu kasus tuduhan korupsi dan pelanggaran etika oleh salah seorang deklarator PK, 35

Aga Sekamdo. 2001. Membumikan Ikhwanul Muslimin; Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan. Solo: Era Intermedia. Hal. 48. 36 Arif Giyanto dan Budi Gunawan, Bertaruh Citra Dakwah. Solo: Era Intermedia. 2007. 37 Budiharjo. 2007. Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan. Yogyakarta: Nuansa Aksara. Hal 2-17.



Yusuf Supendi dan kasus pornografi anggota FPKS, Arifinto. Dari efek makro, setidaknya penulis melihat ada tiga ranah efek yang timbul sebagai ekses dari mencuatnya dua kasus miring citra PKS tersebut yaitu (1) ranah efek atas citra dakwah Islam; (2) ranah efek atas citra partai-partai politik; dan (3) ranah efek atas citra DPR. (1) Ranah efek atas citra dakwah Islam. Citra dakwah yang dimaksud penulis di sini adalah citra atas dakwah ajaran Islam secara umum tanpa mengenal kelompok-kelompok

Islam

penyeru

dakwah

tersebut.

Mengingat

PKS

menggunakan label Islam dalam jihad politiknya, maka sedikit banyak melekat nama Islam dalam pencitraan dirinya di mata publik. Jika kebetulan citra yang terbentuk cenderung positif, maka efek citra yang timbul relatif juga akan ikut cenderung positif. Sebaliknya jika citra yang terbentuk cenderung negatif maka efek citra yang timbul juga relatif cenderung negatif. Jika dikaitkan dengan mencuatnya kasus miring yang menimpa PKS yaitu kasus tudingan pelanggaran etika dan dugaan korupsi oleh petinggi PKS dan kasus akses video panas oleh anggota FPKS DPR, Arifinto, maka dapat ditarik benang merah sejauh penilaian penulis bahwa tidak menutup kemungkinan timbul efek citra miring sampai tingkat tertentu pada dakwah Islam secara umum. Reputasi dakwah dalam sekup luas tidak mustahil ikut kena imbasnya. Publik sampai tingkat tertentu rentan menjadi atau makin apriori dan permisif atas promosi dakwah yang tanpa memandang siapa komunikatornya dan level ranahnya dan atau bahkan pada citra ajaran Islam itu sendiri. (2) Ranah efek atas citra partai-partai politik. Efek yang dimaksud penulis di sini adalah timbulnya efek di publik berupa persepsi negatif atas partai-partai politik yang ada di Indonesia akibat publikasi miring secara meluas atas kasus tuduhan pelanggaran etika dan dugaan korupsi di sejumlah petinggi PKS oleh deklarator Partai Keadilan (PK), Yusuf Supendi dan kasus pornografi anggota FPKS DPR, Arifinto. Secara umum publik di negeri ini sampai tingkat tertentu bisa jadi makin apriori dan masa bodoh terhadap politik praktis dimana partaipartai politik sebagai aktor utamanya.



Publik Indonesia saat ini cenderung punya penilaian miring sampai tingkat tertentu atas partai-partai politik yang ada. Setidaknya persepsi ini terekam dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2011 yang menyebut jumlah massa mengambang jika Pemilu digelar saat ini mencapai 30,1%. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menilai secara keseluruhan mungkin yang tengah terjadi adalah meningkatnya jumlah pemilih yang merasa tidak percaya kepada semua partai politik.38 Survei LSI, 29 April 2011 juga mencatat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Parpol sebesar 51%. Direktur LSI, Saiful Mujani mengatakan tingkat kepercayaan rendah ini tidak berubah dalam lima tahun terakhir. Tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi ditujukan kepada TNI sebesar 85,7%, Presiden 72,2%, pengadilan 53%, DPR 51% dan Parpol 51%. Survei dilakukan pada 1.220 responden acak di seluruh Indonesia. Survei dilakukan lewat wawancara langsung dan narasumber telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.39 Hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia yaitu partai menduduki posisi pertama sebagai lembaga terkorup pada tahun 2003, 2007 dan 2008. Demikian juga dengan hasil survei Transparency International yang menunjukkan tren sama.40 Peneliti senior CSIS, J Kristiadi mengatakan temuan LSI ini merupakan peringatan keras dari publik terhadap semua Parpol di Indonesia. Menurutnya, massa sudah frustasi dan tidak lagi percaya parpol sebagai dari tingkah polah parpol sendiri yang tidak menjalankan fungsinya secara benar. Parpol tak lebih

38

Publik Makin Tak Percaya Parpol. Jumat, 7 Januari 2011. Diakses lewat situs http://www.situshukum.com/infoslide/publik-makin-tak-percaya-parpol.shkm. Kamis, 13 Maret 2011. 39 Survei LSI: Rakyat Lebih Percaya TNI dari Presiden & Parpol. Tanggal 29 April 2011. Diakses lewat situs http://www.detiknews.com/read/2011/05/29/180629/1649607/10/survei-lsi-rakyatlebih-percaya-tni-dari-presiden-parpol?browse=frommobile. Tanggal 4 Agustus 2011 pukul 13.00 WIB. 40 Warga Tuntut Pembubaran Parpol, Kompas, 4 Agustus 2011.



dari sekedar kerumunan orang yang mau berkuasa. Agenda pendidikan politik yang seharusnya terus menerus dikerjakan Parpol malah terabaikan.41 (3) Ranah efek atas citra DPR. Efek atas citra DPR yang penulis maksud di sini adalah timbulnya citra negatif sampai tingkat tertentu di persepsi publik atas DPR. Hal ini mengingat DPR merupakan lembaga tempat bernaung partaipartai politik termasuk PKS yang kebetulan tersandung kasus miring tuduhan pelanggaran etika dan dugaan korupsi oleh sejumlah petinggi PKS serta kasus “pariporno” anggota FPKS DPR, Arifinto. Publik hingga tingkat tertentu bisa semakin apriori terhadap lembaga DPR yang dianggap tidak kredibel dalam menertibkan anggotanya dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Justru yang

terjadi

adalah

perilaku-perilaku

anggota

dewan

yang

dianggap

mengecewakan dan melukai perasaan rakyat. Potret kekecewaan publik atas kualitas anggota DPR dan citra DPR secara keseluruhan setidaknya terlihat dari jajak pendapat yang dilansir Harian Umum Kompas pada 18 April 2011. Citra buruk DPR periode 2004-2009 bervariasi antara 43,0 % (Desember 2004) sampai dengan 81,3 % (Juli 2008) sedangkan citra buruk DPR periode 2009-2014 tercatat naik dari 64,0 % menjadi 68,8 % (April 2011).42 Sedangkan kinerjanya (anggota DPR) juga ternyata tidak jauh berbeda. Anggota DPR periode 2009 -2014 menunjukkan kinerja buruk yang meningkat dari 54,7 % (September 2009) menjadi 60,9 % pada Januari 2011. Padahal, profil anggota DPR ini jauh lebih baik daripada anggota DPR sebelumnya. Tingkat pendidikan mereka adalah 90,6 % sarjana, termasuk 41,1 % yang pasca sarjana. Usia mereka juga sangat produktif yaitu 25 - 50 tahun. Lebih daripada separuhnya (50,6 %) adalah wajah baru yang berasal dari swasta. Rupanya tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta usia produktif tidak berbanding lurus dengan citra dan kinerjanya.43 41

Op.Cit. Kualitas DPR dan Pemerintah. 18 April 2011. Diakses lewat situs http://politik.kompasiana.com/2011/04/18/kualitas-dpr-dan-pemerintah/. Juni 2011 pukul 20.00 WIB. 43 Ibid. 42



Penutup Beberapa saat lalu PKS diterpa isu miring yang masih menghangat sampai sekarang berupa skandal dugaan korupsi, pencemaran nama baik dan pornografi. Yusuf Supendi, salah seorang deklarator Partai Keadilan (PK), embrio PKS, menggugat sejumlah elit pimpinan PKS saat ini karena dituding melakukan tindak korupsi pada Pilkada DKI Jakarta 2006 dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Adapun kasus pornografi menyeret salah seorang anggota FPKS DPR RI, Arifinto yang tertangkap basah oleh media massa melihat sekuel video porno di internet saat sidang paripurna DPR. Penulis melihat bahwa kedua kasus itu sampai tingkat tertentu berdampak bagi citra PKS saat ini dan ke depannya. Efek atas citra PKS yang dimaksud adalah efek mikro dan efek makro. Efek mikro yang muncul sejauh pandangan penulis terjadi di dua ranah yaitu (1) ranah politik praktis dan (2) ranah dakwah. Efek di ranah politik praktis berupa prediksi penurunan tingkat kepercayaan publik kepada PKS sampai tingkat tertentu hingga berimbas pada prediksi penurunan perolehan suara PKS pada Pemilu 2014. Efek di ranah dakwah berupa penurunan tingkat kepercayaan publik sampai tingkat tertentu pada kerja-kerja dakwah PKS mengingat PKS selama ini mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan partai dakwah. Sementara efek makro yang timbul sebagai ekses dari mencuatnya dua kasus miring citra PKS tersebut terjadi di tiga ranah efek yaitu (1) ranah efek atas citra dakwah Islam; (2) ranah efek atas citra partai-partai politik; dan (3) ranah efek atas citra DPR. Ranah efek atas citra dakwah Islam adalah timbulnya persepsi kurang positif atas citra dakwah Islam secara umum mengingat PKS menggunakan simbol-simbol Islam dalam kerja dakwah politiknya. Ranah efek atas citra partai-partai politik adalah makin menurunnya tingkat kepercayaan publik hingga tingkat tertentu atas citra partai-partai politik yang ada di Indonesia saat ini mengingat PKS adalah sebuah partai politik. Ranah efek atas citra DPR adalah makin menurunnya tingkat kepercayaan publik atas citra DPR mengingat PKS adalah partai yang memiliki wakil di DPR.



Akhirnya, PKS diharapkan dapat berbenah diri untuk mengembalikan citra miringnya yang sempat mencuat selama ini menjadi citra positif seperti semula dan bahkan lebih meningkat. Dengan demikian tingkat kepercayaan publik akan kembali menguat yang akhirnya berdampak positif bagi PKS baik sebagai sebuah partai politik maupun sebagai sebuah gerakan dakwah Islamiyah.

Daftar Pustaka Budiharjo. (2007). Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan. Yogyakarta: Nuansa Aksara. Firmanzah. (2007). Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Edisi Ke1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. __________ (2010). Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik – Pembelajaran Politik Pemilu 2009. Edisi ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. __________ (2011). Mengelola Partai Politik – Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Edisi ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Giyanto, Arif dan Gunawan, Budi. Bertaruh Citra Dakwah. (2007). Edisi Ke-1. Solo: Era Intermedia Machmudi, Yon. (2005). Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia. Bandung: Harakatuna Publishing. Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP Partai Keadilan Sejahtera. (2007). Mereka Bicara PKS: Telaah Obyektif Perjalanan Dakwah Politik PKS. Bandung: Harakatuna Publishing. Rathomy, Arief Ihsan. (2007). PKS & HTI: Genealogi & Pemikiran Demokrasi, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Sekamdo, Aga. (2001). Membumikan Ikhwanul Muslimin; Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan. Solo: Era Intermedia. Wijaya, Sri Herwindya Baskara. Komunikasi Politik Partai Terbuka ala PKS. Jurnal Komunikasi Massa Volume 4 Nomor 1 Januari 2011. Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Hal. 77. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Surabaya: Kesindo Utama. 2008. Pengamat: PKS Alami Krisis Citra. Rentetan kasus terjadi pada PKS. Mulai dari kasus Misbakhun sampai insiden injak bendera, 2011, diakses melalui http://politik.vivanews.com/news/read/216757-pengamat--pks-alamikrisis-citra, tanggal 25 Juli 2011 pukul 18.00. Video Porno: Kompetisi Media Online dan Kehormatan Wakil Rakyat, 9 April 2011, diakses lewat situs http://media.kompasiana.com/mainstreamJurnal Komunikasi Massa Vol 4 No 2 Juli 2011 21


media/2011/04/09/video-porno-kompetisi-media-online-dankehormatan-wakil-rakyat/, tanggal 25 Juli 2011 pukul 20.00 WIB. PKS Geger: Inilah Riwayat Hidup Yusuf Supendi. Diakses lewat situs www.rakyat merdeka.com. Kamis, 17 Maret 2011. Profil Biodata Arifinto Anggota DPR yang Nonton BF. 2011. Dalam http://lubang-kecil.blogspot.com. Diakses 29 April 2011. Demokrat Dibayangi PDIP. Tanggal 30 Mei 2011. Diakses melalui situs http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/402261/. Tanggal 4 Agustus 2011. Pengamat Prediksi Suara PKS akan Turun. Tanggal 9 April 2011. Diakses melalui situs http://www.soloposfm.com/2011/04/pengamat-prediksisuara-pks-akan-turun/. Tanggal 4 Agustus 2011. PKS Lagi Apes…!. Tanggal 10 April 2011. Diakses lewat situs http://bataviase.co.id./node/634985. Tanggal 4 Agustus 2011. Hasreiza. PKS Sebagai Kekuatan Politik Gerakan Tarbiyah Indonesia dan Pemilu. 2010. Diakses dari http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=17253, tanggal 4 Maret 2011. Publik Makin Tak Percaya Parpol. Jumat, 7 Januari 2011. Diakses lewat situs http://www.situshukum.com/infoslide/publik-makin-tak-percayaparpol.shkm. Kamis, 13 Maret 2011. Survei LSI: Rakyat Lebih Percaya TNI dari Presiden & Parpol. Tanggal 29 April 2011. Diakses lewat situs http://www.detiknews.com/read/2011/05/29/180629/1649607/10/surveilsi-rakyat-lebih-percaya-tni-dari-presiden-parpol?browse=frommobile. Tanggal 4 Agustus 2011 pukul 13.00 WIB. Kualitas DPR dan Pemerintah. 18 April 2011. Diakses lewat situs http://politik.kompasiana.com/2011/04/18/kualitas-dpr-dan-pemerintah/. Juni 2011 pukul 20.00 WIB. Solopos, 18 Maret 2011. Solopos, Yusuf Ungkap Relasi Nunun-PKS, 19 Maret 2010. Media Indonesia, 18 Maret 2011. Tempo, 18 11 April 2011. Joglo Semar, 12 April 2011. Warga Tuntut Pembubaran Parpol, Kompas, 4 Agustus 2011.


Sri Herwindya Baskara Wijaya : PKS Bertaruh Citra PKS BERTARUH CITRA

Recommend Documents