F-PKS c. d

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI LAMPUNG PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2013 - 2014 A.

PENDAHULUAN

I.

Dasar Kunjungan Kerja a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

II.

Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III.

Susunan Tim

a. b. c. d.

Dr. H. Aziz Syamsuddin, S.H. Drs. Al-Muzzammil Yusuf

Ketua Tim / F-PG Tim / F-PKS

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Penghubung Mahkamah Agung. IV.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 31 November 2013 sampai dengan 2 November 2013. V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Lampung melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu: 1. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung; 2. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah beserta pejabat utama Provinsi Lampung; 3. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung beserta jajarannya; 4. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. 5. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Narkotika Provinsi Lampung; 6. Kunjungan Lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mamuju; 7. Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Bakehuni (Sea Interdiction).

B.

HASIL KUNJUNGAN KERJA

I.

PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR LAMPUNG

Pertemuan dengan Gubernur Lampung didahului dengan makan malam dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pemaparan umum dari Asisten I (Perwakilan Gubernur Provinsi Lampung) mengenai masalah hukum di Provinsi Lampung. Pertemuan ini kemudian ditutup pada pukul 20.00 WIB. II.

PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG

II.1

ANGGARAN

Pagu Definitif tahun 2013 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sejumlah Rp. 115.377.128.000,- ( Seratus lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu). Dengan perincian sebagai berikut: NO. 1. 2. 3.

JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL

PAGU ANGGARAN 60.180.689.000 43.385.477.000 14.842.989.000 115.377.128.000

Program Skala Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung : 1. Pembangunan Lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung Rp. 1.146.000.000,- (Satu milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) - Ruang Kunjungan - Pagar Keliling Rumah Dinas - Pos Jaga Dalam - Pembangunan Jalan menuju Rumah Dinas Telah dilaksanakan 100% 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kotabumi Rp. 2.520.000.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) - Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat (2 lantai) Telah dilaksanakan 100% 3. Rumah Tahanan Negara Kota Agung Rp. 2.095.000.000,- (Dua milyar sembilan puluh lima juta rupiah) - Rehabilitasi Blok Hunian - Rehabilitasi Ruang Aula Telah dilaksanakan 100% Upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam rangka pencapaian target penerimaan di tahun 2013 : Meningkatkan pelayanan paspor di 3 Kantor Imigrasi, yaitu : 1. Kantor Imigrasi Bandar Lampung yang meliputi wilayah kerja kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus. 2. Kantor Imigrasi Kalianda yang meliputi wilayah kerja Lampung Selatan dan Lampung Timur

3. Kantor Imigrasi Kotabumi yang meliputi wilayah kerja Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Rancangan RKA-K/L Tahun Anggaran 2014 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sejumlah Rp. 147.813.243.000,- (Seratus

empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah. Dengan perincian sebagai berikut: NO. 1. 2. 3.

JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL

PAGU ANGGARAN 65.707.374.000 54.943.974.000 27.161.895.000 147.813.243.000

Adapun Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan oleh Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta jajarannya sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kerja antara lain : 1. Pembangunan Lapas Liwa ( Rp. 28.224.000.000,-) - Pematangan Lahan dan Pengurusan Tanah - Pembangunan Gedung Kantor  Pembangunan Gedung kantor bertingkat 2 lantai (600 m²)  Pembangunan Ruang Kunjungan (120 m²)  Pembangunan Poliklinik (150 m²)  Pembangunan Ruang Bimker (120 m²)  Pembangunan Aula (420 m²)  Pembangunan Masjid (250 m²)  Pembangunan Gereja (60 m²)  Pembangunan pos pengaman dalam/bawah (40 m²)  Pembangunan Dapur (216 m²) - Pembangunan Rumah Negara  Pembangunan Rumah Dinas Type C (50 m²) 1 unit  Pembangunan Rumah Dinas Type E (144 m²) 4 unit  Pembangunan Mes/Barak pegawai (300 m²) - Pembangunan Gedung Khusus  Pembangunan pos jaga atas (4 unit)  Pembangunan blok hunian (1000 m²)  Pembangunan blok pengasingan (108 m²) - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung  Pembangunan pagar pengaman luar (T=5+1 m’) + pintu (600 m²)  Pembangunan pagar tembok utama (T=6+1 m’) + pintu 560 m²)  Pembangunan pagar pengaman dalam (T=4+1 m’) + pintu (500 m)  Pembangunan pagar pembatas antar blok (T=4+1 m’) + pintu (200 m)  Pembangnan pagar halaman kantor (250 m²)  Pembangunan pagar rumah dinas (200 m²)  Pembangunan selasar penghubung antar blok L=2 m²(300 m²)  Lapangan parkir dan upacara paving blok (2000 m²)  Jalan inspeksi dalam (aspal) L=5 m (400 m²)  Pembangunan saluran lingkungan LP (400 m²)  Pembangunan sumur bor, Rumah pompa dan pasangan pompa, ground water tank, instalasi pipa lengkap.  Pembangunan gardu listrik dan genset 100 KVA termasuk panel induk. 2. Pembangunan Rutan Kota Agung (Rp. 13.455.060.000,-) - Pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor

-

Pembangunan Gedung kantor  Rehab gedung kantor bertingkat 2 lantai (325 m²) - Pembangunan Gedung Khusus  Rehab blok hunian (2800 m²) 3. Lapas narkotika (Rp. 4.854.000.000,-) - Pembangunan gedung kantor  Pembangunan ruang kunjungan (120 m²) - Pembangunan gedung khusus  Pembangunan blok hunian bertingkat 2 lantai kapasitas 120 orang (648 m²) 4. Lapas Gunung Sugih (Rp. 4.048.500.000) - Pembangunan gedung kantor  Pembangunan ruang kunjungan (120 m²)  Pembangunan ruang bimker (120 m²)  Pembangunan ruang kelas (120 m²)  Pembangunan aula (450 m²)  Pembangunan pos pengaman dalam/bawah (40 m²) - Pembangunan gedung khusus  Pembangunan blok pengasingan (108 m²) 5. Lapas Anak Bandar Lampung (Rp. 24.415.200.000,-)  Pembangunan Gedung Kantor ke II ( tidak bertingkat)  Pembangunan Ruang Kelas/ Belajar  Pembangunan Rumah Dinas Type E, 6 unit  Pembangunan Barak Pegawai, 2 unit  Pembangunan Rumah Hunian 2 Lantai (2400m2)  Pembangunan Rumah Pompa, Pas. Pompa dan Pembuatan Sumur Bor + Instalasi  Pembangunan Pagar Pengaman Luar/ Batas Tanah  Pembangunan Jalan Paving Blok pada Rumah Dinas 6. Rutan Krui (Rp. 810.000.000,-) - Pembangunan gedung khusus  Rehab blok hunian (200 m²) 7. Lapas Wanita (Rp.504.000.000,-) - Pembangunan gedung kantor  Pembangunan gedung Bimker (129 m²) 8. Rutan Bandar Lampung (Rp. 480.000.000,-) - Pembangunan gedung kantor  Pembangunan ruang kunjungan (120 m²) 9. Lapas Anak Kotabumi (Rp. 1.417.500.000,-) - Pembangunan Gedung Khusus  Rehab Blok Hunian (350m2) 10. Lapas Kalianda (Rp. 4.827.600.000,-) - Pembangunan gedung khusus  Rehab blok hunian (1072 m²)  Pembangunan pos jaga atas 4 unit, pengganti pos jaga lama 11. Lapas Bandar Lampung (Rp. 612.000.000,-) - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung  Rehab tembok keliling (120 m²) II.2

PENGAWASAN

II.2.1 PRODUK HUKUM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah dilakukan terhadap dua aspek, yaitu: aspek teknik penulisan dan substansi pengaturan/materi muatan yang terdapat pada raperda tersebut. Adapun mekanisme pemberian saran dan pendapat terhadap kedua aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.

2.

Aspek Teknik Penulisan Pengharmonisasian terhadap aspek teknik penulisan terhadap suatu Raperda dilakukan dengan cara mensinkronkan metode penulisan yang terdapat Raperda terhadap metode penulisan yang terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aspek Substansi Pengaturan /Materi Muatan Pengharmonisasian terhadap aspek substansi pengaturan/materi muatan terhadap Raperda dilakukan dengan cara mensinkronkan substansi pengaturan/materi muatan suatu raperda dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan setara yang dibagi menjadi tiga rezim hukum: a. Rezim Hukum Pemda, yang terdiri dari Pasal 18 ayat (6) UUD RI, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah. b. Rezim Hukum Sektoral, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan setara yang berhubungan dengan materi muatan suatu Raperda.  Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Umum, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang HAM seperti UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

II.2.2

TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KAPASITAS 3542

ISI 5292

NARAPIDANA 3440

TAHANAN 1852

Untuk menanggulangi over kapasitas dilakukan dengan cara: 1. Percepatan pelaksanaan pelepasan penghuni melalui CB, CMB dan PB 2. Pembangunan gedung Lapas / Rutan yang sedang berjalan difokuskan pada salah satu/sebagian secara tuntas/penyelesaian dengan cepat, tidak bertahap diratakan sehingga butuh waktu lama 3. Pelimpahan wewenang untuk penerbitan SK Pembebasan Bersyarat (PB) kasus pidana umum ke Kepala Kantor a.

Kebijakan dalam peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri 1. Penertiban jadwal besukan bagi pengunjung 2. Membuat MoU dengan Instansi terkait pengamanan 3. Membuat surat pada Instansi terkait (POLRI) terutama bagi LAPAS/RUTAN yang masih minimum jumlah petugasnya untuk memberikan bantuan dalam bidang pengamanan

b.

Data-data terbaru tentang kondisi fisik/bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan data tentang jumlah penghuni untuk mendapatkan ratio kapasitas LP serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Ada beberapa LAPAS dan RUTAN yang kondisi fisik/bangunan nya sudah perlu dilakukan perbaikan seperti : 1. LAPAS KLAS IIA KALIANDA 2. RUTAN KLAS IIB SUKADANA 3. RUTAN KLAS IIB KRUI

Data Penghuni dan Rasio Over Kapasitas NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA UPT

KAP

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar 620 Lampung 300 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 268 Kalianda 250 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 250 Metro 168 Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA 160 Kota Bumi 250 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota 200 Agung 100 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 184 Klas IIA B. Lampung 159 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas 155 IIA B. Lampung 100 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Way 300 Kanan 150 Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gunung Sugih 3.164 Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Pesawaran Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sukadana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Menggala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Krui Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kota Agung

NAPI

TAH

926 286 279 103 258 667 179 183 10 20 145 120 156 59 97 12

0 307 338 23 105 0 32 59 0 0 525 82 97 25 215 0

3510

1808

ISI 926 300 617 126 363 677 211 242 10 20 670 202 253 84 312 12

% 149 198 230 71 145 403 132 97 5 20 364 127 163 84 104 8

5318 150

TOTAL

Berdasarkan laporan harian smsgateway tanggal 18 Oktober 2013 UPT Lapas/Rutan telah mengusulkan rehabilitasi gedung dan sarana prasarana lingkungan. c.

Pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus tindak pidana khususnya penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas dan Rutan. 1. Mengoptimalkan pemeriksaan dan penggeledahan barang-barang bawaan pengunjung 2. Memperketat jadwal besukan, terutama pada hari libur dan hari-hari besar lainnya 3. Meningkatkan pengontrolan dan pengawasan terhadap blok dan kamarkamar hunian. 4. Melakukan penggeledahan terhadap Warga Binaan yang ditugaskan sebagai tamping atau yang dipekerjakan untuk membantu didalam Lapas baik ketika keluar kamar dan ketika masuk kamar hunian 5. Meningkatkan pelaksanaan razia kamar penghuni.

d.

Tentang kebijakan dalam penanganan tahanan/narapidana kasus narkoba, khususnya yang merupakan korban/pecandu narkoba, hal ini dikaitkan dengan

rumitnya penanganan dan tingginya angka kematian tahanan / narapidana narkoba. 1. Jenis rehabilitasi social – TC Therapy Community 2. Layanan Pengobatan Umum 3. Konseling Kesehatan 4. Layanan VCT dan TB 5. Penyuluhan Kesehatan terhadap WBP (dari petugas kesehatan lapas atau kerjasama instansi terkait) 6. Screening HIV & AIDS e.

Data mengenai tahanan atau narapidana yang sakit, meninggal dan kabur dari LP atau Rutan, serta upaya pencegahan dan penanganannya BULAN JUMLAH MENINGGAL JANUARI 2 Narapidana FEBRUARI 1 Tahanan MARET 1 Narapidana APRIL 2 Narapidana MEI 2 Narapidana JUNI JULI 1 Narapidana AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER TOTAL 8 Narapidana 1 Tahanan 9 Orang Data Pelarian sampai dengan bulan Oktober 2013 NAMA UPT JUMLAH PELARIAN RUTAN KLAS IIB SUKADANA 1 Orang LAPAS KLAS I BANDAR LAMPUNG 1 Orang RUTAN KLAS IIB MENGGALA 3 Orang (tertangkap kembali 2 orang)

Upaya pencegahannya: 1. Meningkatkan pengontrolan dan pengawasan terhadap kamar hunian 2. Melakukan pemeriksaan terhadap kunci pintu kamar dan blok hunian 3. Meningkatkan disiplin jam kerja pegawai 4. Melaksanakan kerja sesuai dengan protap Upaya penanganan: 1. Koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan kembali apabila terjadi pelarian 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang lalai dalam enjalankan tugas dan melaporkan ke Inspektorat jenderal 3. Memberikan sanksi terhadap pegawai yang melanggar disiplin kerja sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 f.

Kajian mengenai dampak dari PP No. 99 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 (I) huruf J, J, K, dan L: I : Mendapat Remisi J : Asimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga K : Mendapatkan PB L : Mendapatkan CMB Berdasarkan Pasal 5, Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas : 1. Pengayoman 2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan Pembimbingan Penghormatan harkat dan martabat manusia Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu

Berdasarkan kajian empiris dilapangan, tentunya ada “Resistensi” dari WBP yang terkait dengan PP No.99 Tahun 2012. Remisi, PB, CB, CMB, CMK dan Asimilasi merupakan sarana untuk memberi “Motivasi” kepada WBP untuk berkelakuan baik. Sistem pemasyarakatan tidak mengenal Sistem Penjeraan tetapi lebih mengedepankan Sistem Pembinaan. Dampak negatif dari pidana penjara sangat luar biasa terutama “Stigma” negatif dari masyarakat dan “Effect Labeling.” Diharapkan didalam Lapas WBP tidak dibebani lagi dengan unsur-unsur yang pada hakekatnya semacam Funishment, hendaknya menjatuhan pidana berupa pengetatan pemberian hak-haknya sudah dicantumkan dalam putusan pengadilan II.2.3 BANTUAN HUKUM Efektifitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam Implementasi Program Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang tidak mampu di Propinsi Lampung adalah sebagai berikut: (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Membentuk Tim Sosialisasi dan Konsultasi mengenai pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Melakukan Penyebaran informasi tentang pelaksanaan Program Bantuan Hukum kepada Masyarakat, Instansi Penegak Hukum dan Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Propinsi Lampung melalui Sosialisasi, Rapat Koordinasi, serta pemasangan iklan di media cetak maupun media elektronik; Membuka pelayanan Konsultasi mengenai Proses Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Membentuk Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Lampung; Mengawasi Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi di Propinsi Lampung; Melakukan Koordinasi secara berkala dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah/Kab/Kota di Propinsi Lampung terkait dengan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Melaporkan secara berkala kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan hukum Nasional mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung; Menginventarisasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Propinsi Lampung;

Dari uraian tersebut diatas, ditemukan kendala berupa kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu di Propinsi Lampung akan tersedianya dana Bantuan Hukum dari Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum, hal ini menjadikan Organisasi Bantuan Hukum dan Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum Propinsi Lampung harus bekerja lebih giat dalam melakukan Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Progran Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang tidak mampu serta berbagai Instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan serta Pemerintah Prov/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

II.2.4

RUPBASAN Merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pengurusan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Tata Usaha di Rupbasan meliputi pengurusan barang-barang sitaan negara dan barang rampasan negara sejak penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan. Pelaksanaan tugas Rupbasan merupakan tugas fungsional dalam membantu terlaksananya proses peradilan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan memberikan jaminan perlindungan hak milik (harta kekayaan) sesuai pasal 362 UU Nomor 39 Tahun 2001 tentang HAM. Kendala yang masih dihadapi: 1. Belum adanya penguatan tugas dan fungsi Rupbasan melalui regulasi dibidang peraturan perundang-undangan. 2. Instruktur Rupbasan yang belum memenuhi standar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 3. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang belum mempunyai kompetensi 4. Sosialisasi yang belum optimal terhadap stakeholder/petugas terkait. Solusi dari kendala tersebut diatas, dilakukan penguatan melalui DILKUMJAKPOL yang pelaksanaannnya secara bergilir dan melibatkan Pemerintah Daerah untuk membantu Penguatan Tugas dan Fungsi. III.

PENJELASAN KAPOLDA PROVINSI LAMPUNG

III.1 ANGGARAN III.1.1

Alokasi DIPA / RKA-KL T.A. 2013 Polda Lampung

Berdasarkan Pagu Definitif Polda Lampung tahun 2013 yang tertuang dalam DIPA tahun 2013, secara keseluruhan Polda Lampung mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 700.211.441.000,- dan sampai dengan bulan September 2013 telah terealisasi sebesar Rp. 524.328.879.789,- atau 76,63 %. Penerimaan DIPA Tahun 2013 dan realisasinya s/d September 2013. NO 1 2 3

SUMBER Rupiah murni PNBP HDN TOTAL

PAGU 638.775.611.000 25.629.181.000 5.088.734.000 669.493.526.000

REALISASI 495.472.230.789 14.332.417.265 3.272.468.000 513.032.116.054

% 77.56 55.92 64.30 76.63

SISA 143.348.380.211 11.296.763.735 1.816.266.000 156.461.409.946

Dukungan anggaran yang diterima Polda Lampung tersebut telah teralokasikan pada 12 (dua belas) program kerja Polda Lampung. Tabel berikut menggambartkan tentang alokasi DIPA tahun 2013 serta realisasinya hingga September 2013. Alokasi dan Realisasi DIPA tahun 2013 NO

1 1 2 3 4 5 6

1 7 8 9

PROGRAM

2

Dukma & Pelaks Tugas Teknis Lainnya Polri Peningkatan Sarpras Aparatur Polri Was & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri DikLat Aparatur Polri Pemberdayaan SDM Polri Pengembangan Strategi Kamtib

2 Kerjasama Kamtib Dalam Negeri Pemberdayaan Pot Kam Masy. Pemeliharaan Kamtibmas

PAGU

REALISASI

SISA

%

451.583.981.000

350.800.414.514

100.783.566.486

77,68

32.741.114.000

20.091.412.641

12.649.701.359

61,36

6.322.388.000

4.835.939.774

1.486.448.226

76,49

13.857.549.000

8.245.665.848

5.611.883.152

59,50

9.736.701.000

8.038.571.680

1.698.129.320

82,56

8.556.106.000

6.539.438.187

2.016.667.813

76,43

3

3

4

4

5

5

6

6

49.150.000

10.800.000

38.350.000

21,97

7.154.587.000

5.444.100.950

1.710.486.050

76,09

69.137.174.000

51.617.957.445

17.519.216.555

74,66

10 11 12

Lidik SidiK TP Gul guan Kamdagri Berkadar Tinggi Pengembangan Hukum Kepolisian TOTAL

27.938.515.000

20.101.993.525

7.836.282.510

71,95

42.340.256.000

33.977.973.490

8.362.282.510

80,25

76.005.000

55.380.000

20.625.000

72,86

669.493.526.000

509.759.648.054

159.733.877.946

76,14

Untuk melaksanakan program kerja Polda Lampung tahun 2013 yang telah terdukung anggaran DIPA tahun 2013, maka telah disusun Program Prioritas Polda Lampung yang terdiri dari : a. Melanjutkan penyelesaian Sasaran Prioritas Tahun 2012 yang belum selesai yaitu melengkapi sarana dan prasarana satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, anggaran operasional untuk lidik sidik, penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan dukungan operasional Satker guna meningkatkan pelayanan; b. Melanjutkan dan mensinergikan program, kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014 ke dalam aksi dan kegiatan Satker menuju pelayanan prima kepada masyarakat; c. Terselenggaranya e-government melalui kegiatan pengelolaan informasi dokumentasi (PID) dalam rangka pelayanan publik; d. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi terpadu melalui management information system (MIS) dalam rangka mendukung tugas pokok Polri dan pengamanan Pemilu dan Pilkada tahun 2013; e. Pengadaan almatsus Polri yang berbasis teknologi dalam rangka menunjang tugas pokok Polri dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2014, Pemilihan Gubernur/Wakil dan Pilkada Kabupaten Lampung Utara 2013; f. Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparatur Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif guna mencegah terjadinya KKN; g. Terselenggaranya sertifikasi profesi bagi tenaga pendidik Polri guna meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik Polri; h. Terpenuhinya jumlah penyidik Polri yang berlatar belakang DIK S1 atau DIV dari sumber perwira dan bintara melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) serta melalui pendidikan STIK/PTIK secara bertahap; i. Terlaksananya kegiatan pendidikan yang menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan sebagai abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di lembaga pendidikan; j. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan personel personel Polri guna mengatasi kekurangan personel Polri dan menempatkan personel Polri pada titik sebaran pelayanan kepada masyarakat; k. Meningkatkan kesejahteraan personel Polri disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; l. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan intelejen guna terlaksananya deteksi aksi dalam rangka mengeliminir gangguan Kamtibmas secara dini; m. Teratasinya gangguan keamanan di wilayah perairan, perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk yang mengganggu perekonomian Lampung; n. Terselenggaranya program rencana umum nasional keselamatan jalan di semua satuan wilayah dan satuan fungsi lalu lintas; o. Terciptanya kondisi keamanan Polda Lampung yang semakin kondusif melalui penggelaran personel Polri di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas / kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;

p. Mensinergikan dan melaksanakan tata kelola pencegahan tindak pidana terorisme melalui kerja sama dengan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat; q. Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri; r. Tuntutan masyarakat agar Kepolisian melaksanakan tugas dan fungsinya agar semakin mandiri, obyektif profesional dan akuntabel. Penyusunan program prioritas Polda Lampung sendiri tidak terlepas dari Rancangan Strategis Polda Lampung dalam upaya pencapaian sasaran program prioritas. Penyusunan rencana strategis Polda Lampung sendiri terdiri dari : a. Melanjutkan sasaran prioritas Tahun 2012 yang belum selesai, yaitu melengkapi sarana dan prasarana satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, anggaran operasional untuk lidik sidik, penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan dukungan operasional Satker guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Terlaksananya program, kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014 di seluruh Satker/Satfung di tingkat pusat maupun kewilayahan guna terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat; c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima melalui 4 (empat) program quick wins tahun 2009-2010 yaitu quick respons, transparansi penerbitan SIM, STNK dan BPKB (SSB), transparansi penyidikan dan transparansi rekruitmen personel ditambah 9 (sembilan) rencana aksi quick wins dalam program pelayanan publik road map RBP Polri gelombang II Tahun 20112014; d. Mewujudkan e-government melalui kegiatan pengelolaan informasi dokumentasi (PID) dalam rangka pelayanan publik; e. Terwujudnya pembangunan dan pengembangan sistem informasi terpadu melalui managemen informasi system (MIS) dalam rangka mendukung tugas Polri dan pengamanan Pemilu tahun 2014; f. Pengadaan almatsus Polri yang berbasis teknologi dalam rangka menunjang tugas pokok Polri dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2014 Pemilihan Gubernur / Wakil dan Pilkada Kabupaten Lampung Utara 2013; g. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif guna mencegah terjadinya KKN; h. Terpenuhinya jumlah penyidik Polri yang berlatar belakang DIK S1 atau DIV dari sumber perwira dan bintara melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) serta melalui pendidikan STIK/PTIK secara bertahap; i. Mewujudkan lembaga pendidikan Polri sebagai organisasi pembina pendidik yang solid sehingga menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat dan abdi negara yang mengutamakan kepentingan umum; j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kemampuan personel Polri guna mengatasi kekurangan personel Polri dan menempatkan personel Polri pada titik sebaran pelayanan kepada masyarakat; k. Memenuhi kebutuhan anggaran yang proporsional guna meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi operasional Polri khususnya di tingkat kewilayahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diikuti dengan peningkatan pengawasan ke dalam secara berjenjang; l. Melaksanakan peningkatan kegiatan deteksi aksi sehingga dapat mengeliminir gangguan Kamtibmas secara dini;

m. Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan intelejen guna mendukung akurasi bahan keterangan; n. Terbangunnya kemitraan dalam sistem polisional dengan Kementrian / Lembaga serta seluruh komponen masyarakat terkait melalui penempatan personel Liaison Officer (LO) yang kompeten dan berkualitas; o. Meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk dalam upaya menciptakan Kamtibmas yang kondusif; p. Menggelar operasi Kepolisian melalui operasi terpusat dan operasi kewilayahan dengan memprioritaskan penanggulangan kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan transnasional crime; q. Meningkatkan pengamanan di wilayah perairan dan perbatasan guna mengatasi kejahatan di daerah yang mengganggu perekonomian negara; r. Meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif melalui peningkatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan turjawali oleh petugas Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas / kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik; s. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dalam mendukung sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dengan menjalin kerja sama dan koordinasi lintas sektoral; t. Mewujudkan keamanan daerah yang semakin kondusif melalui penggelaran personel Polri di wilayah rawan terhadap gangguan kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik; u. Terselesaikannya penanganan tindak pidana sesuai dengan lapisan kemampuan dan lapis kewenangan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM dengan prioritas utama tindak pidana yang merugikan kekayaan negara dan trans nasional crime; v. Mengimplementasikan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 8 / XI / 2009 tentang perubahan Bujuklak Bhabinkamtibmas dengan menempatkan satu anggota Bhabinkamtibmas / petugas Polmas pada satu desa / kelurahan; w. Melaksanakan tata kelola pencegahan tindak pidana terorisme dengan lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat; x. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri; y. Melaksanakan maklumat Kapolri dan komitmen bersama anggota Polri secara konsisten oleh seluruh personel Polri dari tingkat Polda sampai dengan kesatuan kewilayahan guna mencegah terjadinya KKN dan Polri anti kekerasan guna terwujudnya pelayanan prima; Pada tahun 2013, Pencapaian Target Penerimaan Polda Lampung yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp. 93.547.185.697,-. Sampai dengan September 2013 dari target tersebut telah terpenuhi sebesar Rp. 69.373.863.525,- atau sebesar 74,6 %. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URAIAN SIM STNK STCK BBKB TNKB SIMULATOR SENPI / HANDAK MUTASI DAERAH SKCK SKLB PINDAH TANGAN BMN PEMANFAATAN BMN

TA 2012 (JAN S/D DES) 29.295.600.000 22.545.825.000 17.250.000 24.789.080.000 13.565.800.000 1.209.450.000 14.700.000 656.260.000 873.980.000 14.900.000 4.867.000 502.260.960

TA 2013 (JAN S/D SEPT) 21.843.775.000 17.399.150.000 3.725.000 16.852.000.000 10.348.540.000 786.350.000 9.350.000 602.805.000 884.160.000 15.200.000 43.800.000 534.000.0887

13 14 15

JASA GIRO IURAN DAN DENDA LAIN-LAIN TOTAL

41.992.000 8.139.372 7.081.365 93.547.185.697

1.175.108 49.832.530 69.373.863.525

Dalam upaya memenuhi target tersebut maka Polda Lampung telah mendesain beberapa upaya untuk mencapainya yaitu : a. Melakukan maping aset Polda Lampung yang disewakan, seperti ; penertiban surat ijin penghentian rumah dinas atas nama anggota Polri maupun PNS yang dikeluarkan oleh Yanma Polda Lampung sebesar 2 % dari gaji pokok anggota Polri yang bersangkutan. b. Melakukan sosialisasi aplikasi secara komputerisasi tentang target dan realisasi PNBP untuk memperoleh ketetapan stock material dengan jumlah pendapatan kepolisian yang diterima sesuai PP 50 tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). c. Meningkatkan pelayanan PNBP melalui SIM keliling serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi dan jadwal pelaksanaan SIM keliling melalui media cetak dan elektronik. Upaya pencapaian target itu sendiri tidak terlepas dari beberapa kendala, diantaranya : a. Dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan buku tilang terdapat duplikasi kewenangan antara Petugas Lantas dengan Petugas Kejaksaan, yaitu menurut PP 50 tahun 2010 Map pelanggaran lalu lintas (423285) ada di Polri, namun realisasi pendapatannya ada pada Map Kejaksaan (423414). b. Terkait dengan revisi anggaran (DIPA) pada Kanwil DJPB kewenangan masih terbatas sehingga memperpanjang Birokrasi. III.1.2

Kebutuhan Dukungan Anggaran

Secara umum, kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, Polda Lampung telah menuangkan dalam usulan DIPA tahun 2014 yang terperinci dalam tabel berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana kebutuhan anggaran Polda Lampung tahun 2014 ANGGARAN RENBUT PROGRAM % T.A. 2013 T.A. 2014 Duk jemen & pelaks tugas teknis 451.583.981 504.784.553 111,78 Peningkatan sarpras aparatur Polri 32.741.114 95.095.268 290,40 Was & kat akuntabilts aparatr kewily 6.322.388 31.761.812 502,37 Diklat aparatur Polri 13.857.549 14.183.995 102,36 Pemberdayaan sumda Polri 9.736.701 11.438.452 117,48 Bang strategi kamtib 8.556.106 21.123.287 246,88 Kerma kamtib 49.150 77.000 156,66 Pemberdayaan potkam 7.154.587 15.362.046 214,72 Harkamtibmas 69.137.174 122.689.904 177,46 Lidik sidik TP 27.938.515 99.347.264 355,59 Gul guan kamdagri bkadar tinggi 42.340.256 47.978.046 113,32 Bang hukum Kepolisian 76.005 1.272.000 1.673,57 TOTAL 669.493.526 965.113.627 144,16

DIPA Polda Lampung TA 2013 sebesar Rp. 669.493.526,- digunakan untuk mendukung program kerja yang telah digariskan terhadap efektifitas beban kerja Harkamtibmas dan penegakan hukum sepanjang tahun 2013 serta berbagai kegiatan kepolisian terutama menangani crime indek dan dinamika konflik sosial yang terjadi di wilayah Lampung. III.2 PENGAWASAN III.2.1

Tindak Pidana Umum

Berdasarkan data yang dihimpun Polda Lampung, untuk tindak pidana umum pada tahun 2012 setidaknya terjadi 7.701 kasus tindak pidana umum dan hingga akhir September 2013, telah terjadi 7.263 kasus. Data kriminal umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung

JENIS TINDAK NO PIDANA 1 PEMBUNUHAN 2 ANIRAT 3 CURAS 4 CURAT 5 R2 CURAT 6 R2 CURAS 7 PERKOSAAN 8 KEBAKARAN 9 JUDI 10 PEMERASAN 11 LAIN – LAIN TOTAL

JTP 22 196 507 1.419 1.049 275 90 64 144 62 3.873 7.701

TH 2012 PTP % 14 64 148 75,5 290 37,5 987 57,2 412 69,5 120 39,3 76 84 53 83 145 100,7 51 82 2.787 72 5.083 67

JTP 14 134 546 1.177 937 212 62 31 238 45 3.867 7.263

TH 2013 PTP % 12 86 120 89,5 207 38 646 55 277 29,6 109 51 56 90 27 87 235 98,7 40 89 2.971 77 4.700 65

Dari keseluruhan tindak pidana umum yang terjadi, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan tindak pidana umum yang paling mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketiga tindak pidana tersebut, yang lebih dikenal dengan kriminalitas C3, tidak saja menonjol secara kuantitas tetapi juga menonjol secara kualitas dimana dampak dari tindak pidana tersebut menimbulkan keresahan dan kecemasan masyarakat. Hal tersebut tergambar dari tipologi kriminalitas C3 sebagai berikut : a. Pelaku kriminaltas C3 umumnya berkelompok (lebih dari 1 orang) secara terorganisir maupun tersendiri. Pelaku umumnya berumur antara 17 hingga 25 tahun. b. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku kriminalitas C3 mengancam, melukai bahkan hingga membunuh korbannya dan pelaku umumnya melengkapi diri dengan senjata tajam atau senjata api. c. Korban dari kriminalitas C3 dari berbagai lapisan masyarakat, terutama adalah masyarakat yang dalam situasi yang dianggap memungkinkan oleh pelaku kriminalitas. Dalam beberapa kasus curas dengan sasaran kendaraan bermotor, anggota TNI dan Polri juga pernah menjadi korban kejahatan. d. Barang – barang yang menjadi sasaran kriminalitas umumnya adalah barang yang dapat dengan mudah diperjualbelikan. Terindikasi bahwa dalam jaringan pelaku juga terdapat kelompok penampung hasil kejahatan. Hal-hal yang melatarbelakangi tingginya kasus kriminalitas C3 di wilayah Polda Lampung, antara lain : a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan cepat pada awalnya menjadi permasalahan utama latar belakang terjadinya kasus kriminalitas C3 di wilayah Lampung di samping adanya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. b. Lemahnya kontrol sosial pada kelompok masyarakat dimana para pelaku kriminalitas C3 tinggal. Hal tersebut tampak dari kurangnya rasa kekhawatiran terhadap keterlibatan anggota keluarga yang terlibat dalam kasus kriminalitas C3. c. Resiko hukum yang dihadapi oleh para pelaku kriminalitas C3 belum memberikan efek jera yang efektif. Hal tersebut juga berdampak pada timbulnya ketakutan para korban untuk turut membantu dalam pengungkapan kasus kriminalitas C3. Sebagai upaya untuk meredam dan mengeliminir kasus kriminalitas C3, Polda Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya :

a.

Penggelaran Operasi Kepolisian Kewilayahan Operasi Sikat Krakatau I, II dan III dengan sasaran khusus kasus curat, curas dan curanmor (kriminalitas C3) maupun Operasi Pekat Krakatau I dan II dengan sasaran kejahatan penyakit masyarakat merupakan dampak dari kriminaltas C3. b. Penggelaran kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi (Polres Lampung Timur dan Polres Lampung Utara) dengan sasaran kriminaltas C3 serta maupun penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. c. Peningkatan kemampuan personel hingga tingkat polsek dengan mengoptimalkan kembali program Kring Serse dan Deteksi Dini Intelijen untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. d. Meningkatkan peran masyarakat dengan membuka jalur informasi langsung dari masyarakat terkait kasus kriminalitas C3 melalui program Rembug Pekon dan SMS Broadcast. Dalam upaya untuk meredam dan mengeliminir kasus kriminalitas C3 beberapa hambatan yang dihadapi Polda Lampung antara lain : a. Luasnya wilayah hukum Polda Lampung yang belum diimbangi dengan pemekaran satuan kerja kewilayahan Polres maupun Polsek berdampak kurang maksimalnya pengawasan keamanan oleh Polda Lampung dan jajaran. b. Masih adanya sikap resistensi dari beberapa kelompok masyarakat yang selama ini turut menikmati hasil kejahatan terhadap upaya penegakan yang dilakukan oleh Polda Lampung. c. Belum maksimal koordinasi antar unsur penegak hukum dalam pemberian hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kriminaltas C3. d. Keengganan masyarakat untuk melaporkan tindak kriminalitas C3 ataupun memberikan keterangan dalam proses penyidikan baik sebagai korban maupun sebagai saksi. III.2.2 Tindak Pidana Khusus Posisi strategis wilayah Provinsi Lampung, yang merupakan gerbang Sumatera, jalur lintas darat dan maritim, perindustrian serta perdagangan, berpotensi timbulnya berbagai tindak pidana khusus yang berkembang dalam masyarakat seperti kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan berdampak kontijensi dan kejahatan terorisme NO

JENIS TINDAK PIDANA

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 6 7

JTP

3

TH 2012 PTP %

4

JTP

5

6

TINDAK PIDANA TRANS NASIONAL NARKOBA 644 644 100 652 PSIKOTROPIKA TERORISME PEROMPAK / BAJAK PERDAGANGAN MANUSIA PENCUCIAN UANG SENPI / HANDAK 31 31 100 32 KEJ EKONOMI LINTAS NEGARA KEJ TRANS NAS LAINNYA TOTAL 675 675 100 684 TINDAK PIDANA TERHADAP KEKAYAAN NEGARA HAK CIPTA 10 6 60 1 MEREK 2 1 50 DESIGN INDUSTRI 1 100 CUKAI CYBER CRIME -

2 HAK PATEN RAHASIA DAGANG

3

4 -

5 -

6 -

TH 2013 PTP %

7

8

656 35 691

100,6 -

1 -

100 -

7 -

109 101

8 -

-

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6

KESEHATAN 5 5 100 PANGAN DESIGN TATA LETAK SIRKUIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS 25 20 80 KEPABEANAN SISTEM BUDIDAYA TANAMAN 5 1 20 VARIETAS TANAMAN PERFILMAN EXPORT IMPOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TENAGA KERJA KASUS PENIDUSTRIAN ILLEGAL MINING 4 2 50 ILLEGAL FISHING ILLEGAL LOGGING 16 9 56,3 LINGKUNGAN HIDUP 2 1 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 4 2 50 KETENAGA LISTRIKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KORUPSI 19 15 79 UANG PALSU 15 9 60 ITE 7 4 57 PERBANKAN 7 6 86 LAIN - LAIN 4 4 100 TOTAL 125 86 68,8 TINDAK PIDANA BERDAMPAK KONTIJENSI UNRAS 293 293 100 RUSUH MASSAL 5 4 80 PEMBAKARAN 2 2 100 KONFLIK SARA 3 3 100 KONFLIK TNI – POLRI BENCANA ALAM TOTAL 286 285 99,6

23 3 1 2 3 2 11 3 49

16 3 2 3 2 10 3 40

69,5 100 0 100 100 100 91 100 81,6

159 1 160

159 1 160

100 100 100

Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana khusus, Polda Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya : a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak / Instansi Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten terhadap penyalahgunaan dana / anggaran yang disalahgunakan. b. Melakukan koordinasi dengan institusi atau lembaga lain sebagai stakeholders pemangku kepentingan pada permasalahan yang terjadi. c. Melakukan koordinasi terhadap saksi ahli apabila terjadi tindak pidana khusus. d. Melaksanakan gelar perkara dengan melibatkan fungsi terkait, antara lain ; Itwasda, Bidkum, Bid Propam terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi atensi sehingga diharapkan berkas perkara yang dikirimkan kepada JPU tidak terjadi P.19 (pengembalian berkas perkara) yang berulang. e. Melaksanakan rakernis fungsi Reskrimsus terhadap beberapa persoalan penegakan hukum di bidang khusus yang menitikberatkan kepada persamaan persepsi antara Penyidik Polri, JPU dan BPKP tentang perhitungan kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. III.2.2.1

Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Lampung

Khusus untuk tindak pidana korupsi, Polda Lampung dan jajaran selama tahun 2012 menangani 19 kasus korupsi dan untuk tahun 2013 hingga September 2013 telah menangani 16 kasus. NO

KESATUAN

JTP

2012 PTP

%

JTP

2013 PTP

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dit Reskrimsus Polresta Balam Polres Lamsel Polres Lamteng Polres Lambar Polres Lamut Polres Tanggamus Polres Metro Polres Tuba Polres Lamtim Polres Way Kanan TOTAL

5 1 2 4 2 3 2 19

4 1 3 1 2 2 1 2 4 1 20

80 0 100 150 25 100 100 33 100 200 100 105,2

3 1 2 1 1 6 2 16

3 3 3 3 2 4 1 4 23

100 300 150 300 200 67 50 100 144

Dari 16 (enam belas) perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polda Lampung dan jajaran, 2 (dua) perkara telah dilakukan supervisi oleh KPK. NO 1 2

LP LP / 189 / IV / 2012 / LPG / Siaga SPKT, tanggal 12 April 2012, dugaan TPK DAK Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran TA 2010 LP / 57 / II / 2012 / LPG / SPKT, tanggal 06 Pebruari 2012, dugaan TPK DAK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara TA 2010

TSK

KET

Berkah Mofaje Sarukur

P.19 (7 KALI) Berkas masih dalam penelitian JPU P.19 (8 KALI) Berkas masih dalam penelitian JPU

Sahadat Burhan

Peran dan keterlibatan Polda Lampung dalam penanganan tindak pidana korupsi, meliputi : a. Melakukan sosialisasi dan penanggulangan tindak pidana korupsi ke sekolah / mahasiswa dan PNS pada wilayah Polda Lampung bersama dengan Kejaksaan dan BPKP. b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Instansi yang menggunakan Uang Negara / daerah. c. Memasang banner / spanduk tentang anti korupsi. Seperti halnya tindak pidana yang lain, dalam penanganan tindak pidana korupsi beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polda Lampung , antara lain : a. Berkas Perkara beberapa kali P.19 dari JPU, walaupun telah dilakukan koordinasi. b. Dalam melakukan penyelidikan untuk memperoleh dokumen membutuhkan waktu lama, mengingat birokrasi yang tidak sederhana. c. Apabila dimintakan Audit Investigatif (AI) membutuhkan waktu yang lama, sehingga kerugian negara dapat ditutupi oleh calon tersangkanya. d. Pelaku hanya sebatas PPK atau setingkat diatasnya sangat sulit serta mengingat terbatasnya peralatan dan aturan. III.2.3 Pengamanan Pemilu tahun 2014 Sampai dengan bulan Oktober 2013, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 telah memasuki tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari sidang pleno KPUD Lampung pada tanggal 26 Agustus 2013, Propinsi Lampung telah ditetapkan terbagi menjadi 2 Daerah Pilihan untuk mengisi 18 kuota kursi di DPR RI dan 8 Daerah Pilihan untuk mengisi 85 kursi di DPRD Propinsi.

NO 1. 2.

BACALEG DPR RI DPRD PROV

JML CALEG 212 891

JML KURSI 18 85

KET 2 DAPIL 8 DAPIL

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16

DPRD KOTA BALAM DPRD TANGGAMUS DPRD LAMSEL DPRD LAMTIM DPRD LAMUT DPRD LAMBAR DPRD WAY KANAN DPRD TUBA DPRD TUBA BARAT DPRD MESUJI DPRD PESAWARAN DPRD PRINGSEWU DPRD KOTA METRO DPD TOTAL

570 467 552 515 484 331 380 450 331 292 423 402 252 26 6.578

50 45 50 50 45 30 40 45 30 35 45 40 25 4 637

6 5 7 7 4 4 5 7 4 5 5 5 4

DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL DAPIL

Sementara dari sidang pleno KPUD Lampung pada tanggal 19 Oktober 2013, telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari tiap kabupaten dan kota yang ada di Lampung. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

WILAYAH BANDAR LAMPUNG LAMPUNG SELATAN PESAWARAN PRINGSEWU METRO TANGGAMUS LAMPUNG BARAT LAMPUNG UTARA WAY KANAN TULANG BAWANG TULANG BAWANG BARAT MESUJI LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TIMUR TOTAL

JML TPS 1.638 1.859 1.100 1.002 255 1.581 858 1.266 833 778 553 391 2.455 1.922 16.491

L 321.084 353.325 163.641 158.333 54.556 235.537 167.983 224.830 173.037 148.915 101.365 75.069 462.259 394.768 3.035.702

P 313.071 336.671 153.870 152.114 55.094 218.768 150.408 222.162 162.956 136.144 96.323 68.609 437.300 378.141 2.881.631

TOTAL 634.155 689.996 315.511 310.447 109.650 454.305 318.391 447.992 335.993 285.059 197.688 143.678 899.559 772.909 5.917.333

Dalam sidang tersebut disampaikan juga bahwa perbaikan DPT masih akan ditunggu hingga tanggal 4 November 2013 yang akan disidangkan kembali oleh KPU Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan pengamanan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Propinsi Lampung, Polda Lampung telah merencanakan strategi pengamanan yang terdiri dari : a. Menyusun rencana pengamanan yang tertuang dalam Rencana Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Krakatau-2014 nomor : R / Renops / 07 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013. Dalam rencana operasi tersebut memuat tentang :  Pengamanan terhadap 16.491 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pola pengamanan untuk TPS AMAN pola 2:10:5, untuk TPS RAWAN I pola 2:4:2 dan untuk TPS RAWAN II pola 2:4:1.  Penggelaran kekuatan personel yang akan diturunkan yang terdiri dari Polri sebanyak 8.960 personel dan Linmas sebanyak 31.556 personel.  Pembentukan 8 (delapan) satuan tugas yang terdiri dari : - Satgas Deteksi - Satgas Preventif - Satgas Walrolakir - Satgas Tindak - Satgas Gakkum

- Satgas Pengamanan VVIP - Satgas Propam - Satgas Banops b. Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan yang diarahkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, antara lain :  Operasi Pekat Krakatau I dan II dengan sasaran penyakit masyarakat (judi, miras, prostitusi, pornoaksi, pornografi).  Operasi Sikat Krakatau I, II dan III dengan sasaran curat, curas dan curanmor (C3).  Operasi Simpatik Krakatau dengan sasaran pelayanan prima di bidang lalu lintas.  Operasi Dian Krakatau dengan sasaran pengamanan kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM).  Operasi Patuh Krakatau dengan sasaran penegakan hukum di bidang lalu lintas.  Operasi Ketupat Krakatau dengan sasaran pengamanan Hari Raya Idul Fitri.  Operasi Zebra Krakatau dengan sasaran penegakan dan kesadaran hukum serta kepatuhan berlalu lintas.  Operasi Waspada Krakatau penanggulangan ancaman teror bom, handak, senpi dan tindakan kekerasan.  Operasi Lilin Krakatau dengan sasaran pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014. c. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran curat, curas dan curanmor (C3) serta penyalahgunaan senjata api pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi (Polres Lampung Timur dan Polres Lampung Utara) d. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan personel dengan pelatihan Gladi Posko Operasi Mantap Praja Bumi 2013 di Polda Lampung terhadap Polres Lampung Utara. e. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan personel yang dipersiapkan bertugas sebagai Pengawalan Pribadi terhadap VVIP. f.Penunjukan Petugas Penghubung / Liaison Officer (LO) yang ditugaskan di KPU, Bawaslu, Panwaslu dan Parpol peserta Pemilu tahun 2014 di Provinsi dan 15 Kab/Kota. g. Melaksanakan Rapat Koordinasi Petugas Penghubung / Liaison Officer (LO) Polda Lampung dan jajaran dengan nara sumber Ketua KPU Prov. Lampung, Ketua Bawaslu Prov. Lampung, Kepala BIN Daerah Lampung, Pasi Intel Korem Garuda Hitam Lampung, dan Kepala Kesbangpol Prov. Lampung. h. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pemberitahuan dan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu tahun 2014 kepada Ketua DPD/DPW, Sekretaris, dan Humas seluruh partai politik yang ada di Lampung. i. Melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU, Panwaslu, Pemda Kab / Prov. Lampung tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye pada Pemilu 2014. III.2.4 Upaya Mewujudkan Keberhasilan Program Kamtibmas. Konflik sosial merupakan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian besar dari Polda Lampung karena dampak yang ditimbulkan cukup kuat untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil analisa potensi konflik sosial di awal tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa jumlah awal potensi konflik sosial yang teridentifikasi adalah 109 titik dan sampai dengan saat ini dapat

terselesaikan sebanyak 99 titik atau 91 %. Selain itu juga muncul 5 titik konflik sosial baru, namun dapat diselesaikan sebanyak 2 titik. Dari 109 titik konflik sosial yang ada, secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis yaitu: a. Konflik sosial berlatar belakang poleksosbud b. Konflik sosial berlatar belakang SARA c. Konflik sosial berlatar belakang Sumber Daya Alam d. Konflik sosial berlatar belakang batas wilayah Berdasarkan pembagian tersebut, maka tergambar data penyebaran konflik di wilayah Lampung pada tabel berikut : NO

1 1 2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

WILAYAH

2 BANDAR LAMPUNG LAMPUNG SELATAN

2 PESAWARAN PRINGSEWU METRO TANGGAMUS LAMPUNG BARAT LAMPUNG UTARA WAY KANAN TULANG BAWANG TULANG BAWANG BARAT MESUJI LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TIMUR TOTAL

LATAR BELAKANG KONFLIK PESB SARA BW SDA

JML

3

4

5

6

7

11 15

1 3

0 1

0 2

12 21

3

4

5

6

7

3 1 5 3 3 4 3 3 1 3 5 8 68

0 6 0 3 0 3 0 0 0 0 4 3 23

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4

1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 14

4 8 5 7 4 8 4 5 2 5 12 12 109

Dan secara umum disimpulkan bahwa penyebab timbulnya konflik sosial tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Kesenjangan Sosial Antar Kelompok Dalam kehidupan berkelompok antar suku dan budaya serta pola kehidupan memiliki perbedaan yang cukup nyata. Pada sebagian kelompok dari suku lain selain suku Lampung, terutama pada kelompok masyarakat suku Jawa dan suku Bali yang memiliki budaya kerja yang lebih baik, menjadikan pola kehidupan dan tingkat sosial yang lebih mapan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berasal dari suku Lampung itu sendiri. Kondisi tersebut tanpa disadari menciptakan kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat tersebut.Hal tersebut lebih dipertajam dengan sikap tertutup dari kelompok yang memiliki pola kehidupan yang lebih mapan. b. Arogansi dan Egosentris Kelompok Keberadaan suku lain yang berdomisili di Provinsi Lampung, masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat suku Lampung sebagai warga asli. Sebagian masyarakat suku Lampung masih menganggap bahwa masyarakat suku lain yang berada di Lampung adalah masyarakat pendatang, walaupun sudah lebih dari tiga generasi masyarakat tersebut berada di Provinsi Lampung. Anggapan tersebut juga menimbulkan sikap arogansi dari masyarakat suku Lampung, dimana masyarakat yang dianggap pendatang harus mematuhi semua aturan/konvensi dan budaya yang mereka tetapkan. Demikian pula dengan masyarakat suku lain selain suku Lampung, menganggap bahwa mereka juga memiliki hak yang sama, aturan dan budaya sendiri sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mengikuti budaya lokal yang ada.

c.

Lemahnya Interaksi Sosial Antar Suku Keberagaman suku yang ada di Provinsi Lampung merupakan kekayaan budaya, seharusnya disikapi dengan asimilasi dari budaya masing-masing suku yang berdomisi. Namun pada kenyataannya proses interaksi sosial antar suku masih sangat minim dilakukan, sehingga apabila timbul permasalahan /gesekan yang melibatkan antar suku justru akan menjadi pemicu terjadinya konflik terbuka. d. Ketidakseimbangan Perhatian Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota, belum dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Pembangunan dan perhatian lebih banyak ditujukan pada kelompok masyarakat yang dianggap menguntungkan atau mau memberikan dukungan secara politis bagi pemimpin pemerintah daerah yang menjabat saat itu. Demikian pula dalam upaya penyelesaian potensi konflik yang ada, perhatian pemerintah daerah seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dari salah satupihak yang berkonflik. e. Kurangnya Pengaruh Tomas, Todat, Toga dan Toda Dalam kehidupan sosial masyarakat di Provinsi Lampung belakangan ini, sangat dirasakan kurangnya pengaruh dan wibawa orang-orang yang dianggap sebagai tokoh. Pada saat terjadi konflik, ketokohan masyarakat tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat guna menghindari timbulnya konflik. Kurangnya pengaruh kewibawaan dan keteladanan dari tokoh-tokoh tersebut. Hal ini disebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap tokoh tersebut karena dianggap kurang dapat menampung keinginan/aspirasi masyarakat dan justru dianggap berpihak pada pihak lawan. f. Lunturnya Pemahaman Nilai-nilai Pancasila Salah satu penyebab mendasar dalam potensi konflik SARA di provinsi Lampung adalah lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan remaja. Pada kalangan remaja yang hidup di era reformasi saat ini kurang dibekali dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan kerukunan dalam keanekaragaman suku dan budaya. Kebebasan di era reformasi saat ini juga dianggap sebagai suatu kebebasan untuk boleh melakukan tindakan apapun. Nilai-nilai Pancasila hanya dianggap sebagai suatu semboyan atau simbol, bahkan lebih ekstrim dianggap sebagai suatu penghambat dalam kebebasan. Faktor-faktor penyebab tersebut di atas, akan sangat mudah untuk berubah menjadi konflik terbuka bila terjadi permasalahan kesenjangan, ketersinggungan, gesekan yang menjadi pemicunya. Sebagai contoh nyata, adalah tindakan main hakim sendiri dan ketidakpuasan atas penanganan hukum dari suatu tindak kejahatan yang melibatkan antar suku sehingga menjadi pemicu yang kerap terjadi pada setiap konflik terbuka. Penyelesaian setiap permasalahan masyarakat mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan tanpa mendapat legalitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun informal. Dalam penanganan potensi konflik yang ada di Propinsi Lampung, Polda Lampung tetap mendasari pada UU No. 7 tahun 2012 dan pelaksanaan Inpres No 2 Tahun yang diterjemahkan dalam Perkap No. 8 tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial. a. Pencegahan Konflik 1) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat 2) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai 3) Meredam potensi konflik

b.

c.

4) Membangun sistem peringatan dini Penghentian Konflik 1) Penghentian kekerasan fisik 2) Penyelamatan dan perlindungan terhadap korban 3) Membatasi perluasan area dan mencegah terulangannya konflik Pemulihan Pasca Konflik (Operasi Pemulihan Keamanan) 1) Kegiatan Rekonsiliasi 2) Kegiatan Rehabilitasi 3) Kegiatan Rekonstruksi

Upaya pencegahan Polda Lampung untuk menghindari konflik horizontal / sosial di kemudian hari, antara lain : a. Rembug Pekon Bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun di Indonesia ini yang tidak ada pemerintahannya, mengandung maksud bahwa semua institusi pemerintah sudah mempunyai kepanjangtanganan mulai tingkat provinsi, kabupaten / kota, kecamatan dan desa / kelurahan. Desa / kelurahan sebagai lini terdepan dari pemerintahan yang ada di Indonesia, tentunya hampir semua institusi pemerintahan mempunyai pelaksana tugas hingga tingkat desa. Kepala Desa sebagai lini terdepan dari pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas sebagai lini terdepan pelaksana tugas kepolisian di tingkat desa, Babinsa dan Babin Desir sebagai pelaksana tugas teritorial TNI serta institusi lainnya sesuai karakteristik wilayah desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh pelaksana lini terdepan tersebut mempunyai cenderung untuk bertindak secara parsial tanpa adanya suatu koordinasi ataupun wadah kerjasama. Belum ada keterpaduan (sinergitas) antar aparat pelaksana tugas di lini terdepan yangberakibat pada tidak terdeteksinya permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam arti bahwa permasalahan sosial yang sebetulnya dapat diselesaikan di tingkat desa, namun karena kurang terpadunya aparat pelaksana tugas di lini terdepan, maka akhirnya permasalahan berkembang dan berdampak luas. Untuk itulah diperlukan suatu wadah yang dapat menaungi kerjasama antara aparat pelaksana tugas di lini terdepan yang secara bersama-sama membahas dan mencari pemecahan atas permasalahan sosial yang terjadi agar tidak berkembang. Konsep tersebut yang kemudian tertuang dalam program "Rembug Pekon" yang diarahkan untuk dapat menjadi wadah kerjasama antar aparat pelaksana tugas di tingkat pekon/desa/ kelurahan agar terbentuk keterpaduan (sinergitas) diantara aparat tersebut. b. Peran dan fungsi Intelijen Polsek / Polres / Polda Meningkatkan peran dan fungsi Intelijen Polsek / Polres / Polda untuk mendeteksi dini dalam upaya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan setiap permasalahan berupa Poleksosbudkam, Sara, Batas Wilayah dan Sumber Daya Alam dari tingkat Desa / Pekon / Kelurahan yang berkembang menjadi konflik sosial. c. Pemahaman wawasan kebangsaan dan wawasan kamtibmas Dalam pelaksanaan tugasnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjadi Inspektur Upacara di tingkat SD, Kapolsek dan uspika menjadi Inspektur Upacara di tingkat SMP, Kapolres dan Fokopimda Kab menjadi Inspektur Upacara di tingkat SMA, sedangkan Pejabat Utama Polda Lampung dan Fokopimda Prov

d.

e.

f.

g.

menjadi narasumber di tingkat Perguruan Tinggi, dengan materi yang disampaikan berupa wawasan kebangsaan dan wawasan kamtibmas agar para pelajar / mahasiswa memahami nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya kamtibmas dalam kehidupan sehari-hari. Forum komunikasi lintas suku dan budaya Keberagaman suku dan budaya di Lampung belum tertata secara maksimal. Keberagaman tersebut telah membentuk kelompok-kelompok suku dan budaya dalam organisasi tersendiri dengan dipimpin oleh tokoh ataupun orang yang dianggap mempunyai pengaruh. Untuk kelompok suku Lampung telah terbentuk Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) yang mewadahi seluruh kelembagaan adat suku Lampung, sedangkan untuk kelompok suku lainnya masih bersifat paguyuban atau kelompok budaya. Dan organisasi suku dan kebudayaan itu sendiri belum terwadahi dalam suatu forum yang mempersatukan organisasi antar suku dan budaya yang ada di Provinsi Lampung. Dalam mempersatukan organisasi tersebut, keberadaan Forum Komunikasi Lintas Suku dan Budaya di Provinsi Lampung sangat diperlukan untuk dibentuk, yang bertujuan selain untuk mempersatukan organisasi suku dan budaya yang telah terbentuk, juga dapat mengeliminir perbedaan-perbedaan dari setiap suku dan budaya yang ada. Dengan demikian keberadaan Forum Komunikasi Lintas Suku dan Budaya diProvinsi Lampung diharap kandapat meredam potensi konflik SARA yang timbul di masyarakat. Keberadaan forum ini dibawah kendali langsung dan didanai melalui APBD pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan mekanisme kerjanya melakukan pertemuan secara rutin atau insidentil untuk membahas permasalahan potensi konflik SARA dengan mengusung semboyan “bersatu dalam perbedaan”. Tim terpadu penyelesaian konflik sosial Dalam penyelesaian permasalahan konflik sosial, selama ini tim yang dibentuk bersifat sementara dan kasuistis, untuk itu diperlukan suatu badan kerja permanen berupa tim terpadu penyelesaian konflik sosial yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang terkait masalah Poleksosbud, Sara, Batas Wilayah dan Sumber Daya Alam. Ditunjuk oleh setiap Institusi pada tingkat Desa / Kec / Kab / Prov langsung berada di bawah Kepala Daerah dibantu Fokopimda dengan dukungan anggaran dari APBD. Penugasan Perwira Polda Lampung di titik konflik Penugasan 109 Pamen / Pama Mapolda Lampung di 109 titik potensi konflik dimana Perwira tersebut bertugas untuk membantu Kapolres sebagai pengawas dan konsultan bagi Kapolsek / Bhabinkamtibmas untuk mencegah potensi konflik yang ada agar tidak menjadi konflik. Tertuang dalam Surat Perintah Kapolda Lampung nomor : Sprin / 133 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013. Pelatihan Uspika satu atap (tahap I dan II) Dalam upaya meningkatkan persepsi keterpaduan dari integrasi unsur pimpinan pada tingkat Kecamatan (Camat, Kapolsek dan Danramil) dilakukan pelatihan untuk Uspika secara satu atap tahap I dilaksanakan tanggal 18-19 April 2013 di Hotel Emersia Bandar Lampung dan tahap II tanggal 3-5 September 2013 di Bumi Kedaton. Dari pelatihan tersebut diharapkan tergambar tugas dan tanggung jawab serta timbulnya sinergitas sesama

h.

i.

j.

k.

unsur pimpinan di tingkat Kecamatan, terutama dalam hal penyelesaian potensi konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa. Pelatihan tersebut dilanjutkan di Tingkat Kab / Kota / Desa untuk melatih Kades, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Babin Desir dan Tokoh Adat Desa. Konsep 3 (tiga) pilar Polda Lampung dan Pemda Kab / Kota mendorong dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk merealisasikan program CSR (corporate social responsibility) dengan mengedepankan konsep 3 (tiga) pilar, yaitu masyarakat sekitar sejahtera, perusahaan mendapatkan untung dan Pemerintah Daerah mendapatkan PAD. Rekruitmen karyawan dan pengelolaan Satpam perusahaan Dalam mengakomodir kepedulian perusahaan industri perkebunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, pelaksanaan program local boy for local job oleh perusahaan, dimana rekrutmen karyawan dilakukan dari masyarakat sekitar perusahaan, merupakan salah satu jawaban yang dapat dilaksanakan. Antara perusahaan industri perkebunan dan masyarakat dimediasi untuk membuat suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku di titik konflik yang ditangani oleh Dit Krimum Polda Lampung, antara lain : 1) Kerusuhan Lampung Selatan (Kalianda / Balinuraga) sebanyak 11 tersangka (sudah tahap II) 2) Perambahan Register 45 sebanyak 14 tersangka dengan perincian 4 tersangka yang menjualbelikan lahan Reg 45 (sudah tahap II); 4 tersangka kasus penganiayaan, pengrusakan dan pembakaran (sudah tahap I); dan 6 tersangka yang membawa sajam, senpi rakitan dan amunisi (sudah tahap I). 3) PT. BSMI sebanyak 1 tersangka melakukan rusak / bakar kantor dan pabrik PT. BSMI (sudah tahap II). 4) PT. CPB sebanyak 6 tersangka yang melakukan penghasutan, pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan (dalam proses hukum). SMS Broadcast Bhabinkamtibmas Pelaporan cepat Bhabinkamtibmas terhadap permasalahan yang terjadi di Pekon / Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah tugasnya, menggunakan sarana SMS broadcast yang digunakan para Bhabinkamtibmas dalam menerima informasi Ipoleksosbudkam maupun masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat. Sementara penanganan permasalahan tersebut diselesaikan melalui Rembug Pekon. Selama periode Januari – September 2013, penanganan permasalahan yang dapat ditangani dan diselesaikan melalui Rembug Pekon sebanyak 1.371 kasus.

Langkah yang dilakukan dalam rangka menciptakan iklim kemitraan dengan masyarakat dalam menghindari permasalahan yang sedang terjadi yakni penyerangan terhadap anggota kepolisian. a. Mengoptimalkan call center 110 yang sudah tergelar dijajaran Polda Lampung. b. Mengoptimalkan kring serse dari Dit Reskrimum Polda Lampung maupun Polres / ta bila terjadi satu kasus yang menjadi atensi Pimpinan seperti ; pengungkapan kasus C3 maupun terjadi penyerangan terhadap anggota Polri.

c.

Mengoptimalkan penggunaan SMS Broadcast terhadap Bhabinkamtibmas dalam rangka upaya pencegahan dan sarana untuk melaporkan informasi kepada Pimpinan. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk meningkatkan upaya cegah dini dan deteksi dini yang meliputi : 1) Kelompok sadar kamtibmas (pokdar kamtibmas) 2) Da’i kamtibmas 3) Ulama / tokoh agama 4) Tokoh masyarakat

d.

III.2.5

Kemandirian dan Profesionalisme Personel Polda Lampung

Dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme personel Polda Lampung sebagai bagian dari tuntutan masyarakat, beberapa langkah yang telah dilakukan Polda Lampung antara lain : a. Penerimaan (rekruitment) merupakan titik awal pembentukan mental personel Polri. Perbaikan pada sistem penerimaan, dengan azas BETAH (Bersih; Transparan; Akuntabel; dan Humanis) akan dapat meningkatkan kemandirian dan profesionalisme personel Polri sedini mungkin. Dalam prosesnya melibatkan pihak eksternal dalam hal ini kalangan akademisi, LSM, tokoh masyarakat serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta Dinas / Instansi terkait lainnya guna menjamin sistem rekruitmen dilaksanakan sesuai dengan azas. b. Memaksimalkan kemampuan personel Polri melalui program pendidikan pengembangan dan pelatihan mandiri baik pada tingkat Polda maupun tingkat Polres. c. Pelaksanaan uji kompetensi terhadap perwira yang akan menduduki jabatan tertentu melalui proses Assesment Centre Polda Lampung untuk mendapatkan perwira yang sesuai dengan kompetensinya dalam menduduki jabatan tertentu. Hal ini titik sentralnya adalah dalam pengisian jabatan oleh personel Polda Lampung benar-benar dipilih personel yang memenuhi kompetensi tersebut. Adapun Biro SDM Polda Lampung telah melaksanakan uji kompetensi terhadap beberapa jabatan dengan data sebagai berikut : NO

WAKTU

1

2

1

26 APRIL 2011

KEGIATAN 3 ASSESSMENT JABATAN KOORSPRIPIM POLDA LAMPUNG

2 23 2011

JULI

20 2011

SEPT

ASSESSMENT JABATAN POLRES

WAKA

3

4

5

ASSESSMENT JABATAN WAKA POLRES PEREMPUAN

7 DES 2011

ASSESSMENT BAGI CALON ASSESSOR PADA ASSESSMENT CENTER DI POLDA LAMPUNG

16 S/D 19

ASSESSMENT KASAT

KOMPETENSI YG DIUKUR 4 Untuk menjaring pers pamen yang mempunyai kompetensi khusus pada bidang penugasan Koorspripim pada Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen berpangkat Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Wakapolres pada 10 Polres yang ada di jajaran Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen Polwan berpangkat Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Wakapolres pada 10 Polres yang ada di jajaran Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen / pama berpangkat AKP s/d AKBP yang memenuhi syarat kompetensi sebagai assessor untuk melaksanakan kegiatan assessment / uji kompetensi pada assessmen center Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen / pama

JANUARI 2012

LANTAS DAN CALON KASAT LANTAS

03 MARET 2012

ASSESSMENT JABATAN KAPOLSEK URBAN GEL 1

05 MARET 2012

ASSESSMENT JABATAN KAPOLSEK URBAN GEL 2

08 AGST 2012

ASSESSMENT JABATAN KASATINTELKAM

6

7

8

1

2

3

9 13 2012

SEPT

27 2012

NOP

28 2013

JAN

10

ASSESSMENT PENYIDIK CALON KASAT RESKRIM / KASAT NARKOBA ASSESSMENT JABATAN KA SPKT POLDA LAMPUNG

11

12 5 JUNI 2013

ASSESMENT KOORSPRIPIM POLDA LAMPUNG

26-27 JUNI 2013

ASSESSMENT PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU TINDAK PIDANA KORUPSI

13

d.

e.

ASSESMENT PENYIDIK BNNP

berpangkat IPTU s/d Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Kasat Lantas pada 10 Polres jajaran Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen / pama berpangkat IPTU s/d Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Kasat Lantas pada 10 Polres jajaran Polda Lampung Untuk menjaring pers berpangkat Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Kapolsel Urban pada 28 Polsek Urban yang ada di jajaran Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen / pama berpangkat IPTU s/d Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Kasat Intelkam pada 10 Polres jajaran Polda Lampung

4 Untuk menjaring pers pamen / pama berpangkat AKP s/d Kompol yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan Kasat Reskrim / Kasat Narkoba ataupun sebagai penyidik kasus pidana umum maupun pidana narkoba di jajaran Polda Lampung Untuk menjaring pers pamen berpangkat AKBP yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan KA SPKT Polda Lampung Untuk menjaring pers brigadir dan pama (Ipda s/d AKP) yang memenuhi syarat kompetensi sebagai penyidik / penyidik pembantu untuk ditugaskan diluar struktur pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Untuk menjaring pers pamen yang mempunyai kompetensi khusus pada bidang penugasan Koorspripim pada Polda Lampung Untuk menjaring pers brigadir dan pama (Ipda s/d AKP) yang memenuhi syarat kompetensi sebagai penyidik / penyidik pembantu untuk ditugaskan pada penyidikan kasus tindak pidana korupsi pada jajarna Polda Lampung.

Memacu personel untuk mengikuti pendidikan umum di perguruan tinggi pada bidang keilmuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polri. Dalam hal ini Biro SDM Polda Lampung telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan beberapa Universitas di Bandar Lampung guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar bagi personel Polda Lampung yang mengikuti pendidikan / perkuliahan pada Universitas maupun pengembangan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan dalam peningkatan sumber daya manusia guna mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional. Adapun kerjasama yang telah dijalin yaitu dengan Universitas Lampung ; Universitas Bandar Lampung ; Sekolah Tinggi Manajemen Informatikan dan Komputer (STIMIK) ; Teknokrat Lampung. Membangun kerjasama dengan institusi dan kelembagaan lain dalam penyelenggaraan pelatihan bersama, diskusi atau kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas guna meningkatkan

pengkajian ilmiah terkait dengan kegiatan Operasional Kepolisian dalam bentuk kajian kebijakan publik dalam hal pelayanan Kepolisian kepada masyarakat maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan workshop ataupun narasumber dalam berbagai kajian ilmiah lainnya. Kegiatan ini mencakup kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat baik terkait pelaksanaan rekruitmen personel Polri maupun kerjasama bidang lain yang terkait. Secara keseluruhan, jumlah personel Polda Lampung dan jajaran hingga September 2013 tercatat sebanyak 10.212 personel. Jumlah tersebut baru memenuhi 64,3 % dari jumlah ideal personel Polri untuk Polda Lampung yang tertuang dalam Daftar Susunan Personel Polri untuk Polda Lampung. Berikut data jumlah personel Polri dan jajaran : Tabel 17. Data jumlah Personel dan Dikbang

NO

KESATUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POLDA LAMPUNG RESTA BALAM RES METRO RES LAMSEL RES LAMUT RES LAMBAR RES TANGGAMUS RES TUBA RES LAMTIM RES WAY KANAN RES LAMTENG RES MESUJI TOTAL

DSPP 2.606 1.580 751 1.359 1.199 1.043 1.330 1.368 1.826 1.370 1.443 6 15.878

JML PERS RIIL 2.409 1.371 478 928 725 533 730 676 874 523 838 46 10.212

% 92 87 64 68 60 51 55 49 48 38 58 767 64

DIKBANG 49 18 9 13 12 21 18 16 20 10 8 178

Dengan mencermati data diatas, apabila jumlah riil personel Polda dibandingkan jumlah penduduk Provinsi Lampung yang berjumlah 9.327.445 jiwa, maka rasio jumlah Polri dengan jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 1 : 913. Dalam kajian rasio ideal antara jumlah personel Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk Lampung dan jumlah kesatuan kepolisian kewilayahan, maka telah ditetapkan Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) untuk Polda Lampung dengan mengacu pada Peratuan Kapolri no. 22 tahun 2012 dan no. 23 tahun 2013. Dalam kajian tersebut, untuk wilayah Lampung, rasio ideal antara jumlah personel Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 : 500. Artinya untuk mencapai kondisi ideal tersebut saat ini dibutuhkan setidaknya 15.878 personel atau masih diperlukan tambahan sebanyak 5.666 personel atau 55,5% dari personel yang telah ada. Dalam upaya antisipatif atas kekurangan personel tersebut, maka langkah yang telah dilakukan Polda Lampung antara lain : a. Pengusulan penambahan kuota penerimaan personel kepada Mabes Polri baik penerimaan Brigadir maupun penerimaan Perwira tanpa meninggalkan kualitas. b. Pengurangan porsi personel Polri yang mengerjakan pekerjaan staf dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PNS Polri. c. Penyebaran dan penempatan personel pada kesatuan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek kerawanan wilayah. d. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel guna memaksimalkan tugas dan fungsi di bidang kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi Polda Lampung melalui Biro SDM telah mengadakan pelatihan-pelatihan, yaitu dengan melaksanakan latihan terhadap bidang reskrim, intelijen, lantas, anggaran, pengadaan barang dan

jasa, binmas, sabhara sampai dengan meningkatkan kemampuan para Kapolsek / ta yang secara rutin dilaksanakan di SPN Kemiling selama 1 (satu) minggu. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas dan kemandirian anggota tersebut. Salah satu bidang penting dari pembinaan Polda Lampung terhadap personelnya adalah pengawasan internal terkait pelanggaran personel. Salah satu pengawasan internal yang intensif dilaksanakan oleh Polda Lampung adalah pengawasan internal terhadap penyalahgunaan narkoba oleh personel. Upaya yang dilakukan Polda Lampung dalam pengawasan tersebut, meliputi : a. Menyertakan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Bid Dokkes Polda Lampung sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan pelatihan maupun seleksi pendidikan pengembangan. b. Pelaksanaan penertiban kegiatan personel di tempat hiburan malam dan tempat yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba. c. Pemeriksaan urine terhadap seluruh personel baik Brigadir, Pama maupun Pamen dengan waktu yang tidak ditetapkan di Polda Lampung maupun kesatuan kewilayahan. d. Pembinaan khusus di SPN Kemiling secara phisik maupun mental terhadap personel yang disinyalir menggunakan narkoba. Pemberian hukuman disiplin kepolisian dan proses peradilan umum terhadap personel yang terbukti menggunakan, mengedarkan atau melindungi jaringan narkoba. IV.

PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG

IV.1 ANGGARAN IV.1.1

Realisasi DIPA Tahun 2013

Pagu definitf tahun anggaran 2013 sebesar Rp 102.253.296.000,- (seratus

dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi pelaksanaan anggaran oleh seluruh satuan kerja sampai dengan bulan oktober 2013 sebesar rp 67.233.448.556,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 65.75 % dengan perincian sebagai berikut : REALISASI ANGGARAN BELANJA KEJAKSAAN SE WILAYAH LAMPUNG TAHUN 2013 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 1

2 3

4

5

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKHNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PPRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI PROGRAM PENYELIDIKAN / PENGAMANAN / PENGGALANGAN KASUS INTELIJEN PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

64.044.921.000

44.982.846.026 *)

% 5 70.38

8.785.000.000

7.083.652.530

80.63

313.335.000

235.140.000

75,04

3.383.400.000

2.706.720.000

80.00

14.809.925.000

8.955.706.000

60.74

6

7

PIDANA UMUM PROGRAM PENANGANAN DAN 10.174.950.000 3.102.390.000 PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENANGANAN DAN 740.765.000. 166.994.000 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. JUMLAH 102.252.296.000 67.233.448.556

30.49

22.54

65,75

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan tahun 2013. - Dalam penerimaan pnbp kejaksaan wilayah lampung ta. 2013 yaitu bersumber dari sewa rumah dinas, biaya perkara, denda tilang, uang

pengganti, uang rampasan dan hasil lelang barang rampasan.

-

-

-

Meminta kepada seluruh jajaran kejaksaan se-lampung agar meningkatkan kinerja sehingga ke depan diharapkan penerimaan pnbp jumlahnya akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Memerintahkan para kajari dan kacabjari untuk segera melakukan percepatan pelelangan barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meminta kepada para kajari dan kacabjari agar bendahara penerima dalam waktu satu kali 24 jam segera menyetorkan hasil dinas ke kas negara.

KEBUTUHAN DUKUNGAN LAMPUNG TA. 2013 NO 1 1

ANGGARAN BELANJA KEJAKSAAN SE WILAYAH

URAIAN 2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PEALKSANAAN TUGAS TEKHNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI

ANGGARAN 3 97.332.185.000

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PPRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI

DAN

36.660.375.000

3

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI

498.294.000

4

PROGRAM PENYELIDIKAN / PENGAMANAN / PENGGALANGAN KASUS INTELIJEN

2.650.824.000

5

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM

30.959.875.000

6

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

12.801.825.000

7

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. JUMLAH

1.484.334.000 184.387.712.000

KET 4

IV.2 PENGAWASAN IV.2.1 a.

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Perkara yang paling menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung selama Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013 yang telah diselesaikan yaitu : 1. Tindak Pidana Narkotika berhasil diselesaikan sebanyak 346 perkara. 2. Tindak Pidana Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002) sebanyak 134 perkara. 3. Tindak Pidana Perjudian sebanyak 18 perkara. 4. Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi BBM (UU RI No. 22 Tahun 2001) sebanyak 15 perkara. 5. Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan sebanyak 15 perkara.

b.

Perbandingan Perkara yang masuk, yang telah diselesaikan dan sedang ditangani oleh Kejaksaan di Wilayah Propinsi Lampung : Penerimaan SPDP dari Penyidik (Kepolisian, PPNS) selama Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013 di sebanyak: 1. SPDP masuk sebanyak 2.681 perkara 2. Telah terselesaikan sebanyak 2.353 perkara 3. Sisa 328 perkara yang masih ditangani oleh Kejaksaan di Propinsi Lampung Data Perkara Yang Masuk Ke Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Periode Januari 2013 s.d. Oktober 2013

NO.

KEJARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TOTAL MASUK TOTAL (T.P. KAMNEGTIBUM + OHARDA + TPUL TOTAL DISELESAIKAN SISA YG BLM DISELESAIKAN

KT. LAMPUNG KN. BANDAR LAMPUNG KN. KALIANDA KN. METRO KN. KOTABUMI KN. LIWA KN. GUNUNG SUGIH KN. SUKADANA KN. B. UMPU KN. MENGGALA KN. KOTA AGUNG

TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM 1

OHARDA TPUL 43 96

112

235

162

74 8 37 5 65 39 3 0 29 1.380 373 2.681

132 71 217 57 261 171 114 0 79 928

130 43 114 37 128 78 50 0 90

2.353 328

PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM PERIODE JANUARI 2013 - OKTOBER 2013 No.

JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA

DISELESAIKAN

SISA

1.

Tindak Pidana HAKI (Hak cipta, Paten, Merk).

4

4

-

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Tindak Pidana Kehutanan Tindak Pidana Perpajakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tindak Pidana Perbankan Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Pengrusakan Situs / Cagar Budaya Tindak Pidana Pertambangan tanpa ijin (PETI) Tindak Pidana Terorisme Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Tindak Pidana dalam Dunia Maya (Cyber Crime) Tindak Pidana Perdagangan Orang Perempuan / Anak (Trafficking in Person). Tindak Pidana Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002) Tindak Pidana Imigrasi Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi BBM (UU No. 22 Tahun 2001). Tindak Pidana Pasar Modal Tindak Pidana Perdagangan Obat dan Makanan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak. Tindak Pidana Dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga Tindak Pidana Perjudian Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Tindak Pidana Pemilu

JUMLAH

5 5 1 3 346

5 4 1 3 346

1 -

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

134

134

-

2

2

-

15

15

-

-

-

-

15

15

-

3

3

-

3

3

-

18 -

18 -

-

556

554

2

Penanganan perkara tindak pidana korupsi kejaksaan di provinsi lampung yaitu : TAHAP PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERIODE BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2013 TUT No . 1

KEJAKSAAN 2

LID

DI K

Kejaksa an

Polri

Penyelamatan Kerugian Negara

3

4

5

6

7

1.

Kejaksaan Tinggi Lampung

16

19

15

5

2.

--

2

--

2

3.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Kejaksaan Negeri Kalianda

2

3

4

1

Rp.1.829.000.00 0 Rp. 158.990.000 Rp. 450.935.000

4.

Kejaksaan Negeri Metro

--

2

1

2

--

5.

Kejaksaan Negeri Kota Bumi

3

1

1

4

--

6.

Kejaksaan Negeri Liwa

3

--

1

--

--

7.

Kejaksaan Negeri Menggala

5

3

1

1

8.

Kejaksaan Negeri Kota Agung

1

6

2

--

Rp.758.450.000 --

9.

Kejaksaan Negeri Sukadana

1

1

2

3

--

10.

1

1

1

3

--

--

1

1

--

--

12.

Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Cabjari Pelabuhan Panjang

--

--

--

--

--

13.

Cabjari Talang Padang

1

1

--

--

--

14.

Cabjari Pringsewu

1

1

1

--

--

15.

Cabjari Krui

--

--

--

--

--

34

41

30

21

Rp. 2.012.375.000

11.

Jumlah

c.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan : • Dalam Perkara Kekerasan yang melibatkan masa yang besar, JPU kesulitan menghadirkan saksi dalam persidangan karena saksi takut untuk hadir dipersidangan dan meskipun dalam memberikan keterangan di Penyidik telah disumpah tetapi terdakwa / PH dan Majelis Hakim keberatan apabila keterangan saksi dibacakan. • Barang Bukti yang diputus oleh Majelis Hakim digunakan di dalam Berkas Perkara lain sedangkan tersangkanya melarikan diri atau belum tertangkap. • Terhadap beberapa Tuntutan Pidana khususnya tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman minimal (tindak pidana Narkotika), Majelis Hakim memutus perkara dibawah batas minimal sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang narkotika yang dimaksud.

d.

Hambatan dalam Penanganan Perkara : Perkara yang telah di putus oleh Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct), namun belum dapat di eksekusi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : •

• e.

Terdakwa yang tidak dilakukan penahanan sehingga pada saat vonis dan akan dieksekusi, terdakwa tersebut melarikan diri atau terdakwa tersebut telah pindah alamat sehingga sulit dicari keberadaannya (Perkara an. CHARLES Bin JUNAIDI melanggar Pasal 351 (3) KUHP dari Kejari Menggala, ROLI Bin USMAN melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP dari Kejari Kota Bumi). Terdakwa tidak dapat dieksekusi dikarenakan dalam keadaan sakit keras.

Hambatan yang dialami Kejaksaan dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi serta Tracing dan Recovery Asset di Provinsi Lampung :

1. Masih terbatasnya kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Surat pengaduan dari Masyarakat / LSM tidak memuat identitas pelapor secara jelas dan tidak didukung dengan data – data awal adanya peristiwa pidana. 3. Saksi-saksi pada umumnya bedomisili di pelosok-pelosok dan diluar Provinsi Lampung sementara pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 4. Masih lambatnya hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP.

5. Masih belum terlaksananya perlindungan Saksi dan Korban sesuai yang diamanatkan Undang-undang. 6. Dalam hal Tracing dan Recovery Asset masih mengalami kesulitan karena pada umumnya menyembunyikan harta kekayaannya terutama yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, pada umumnya telah dilakukan TPPU tetaqpi minim alat bukti. 7. Pada saat dilakukan penyitaan pada umumnya harta kekayaan nya kurang dari uang pengganti. IV.2.2

EKSEKUSI

Bentuk langkah hukum yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi lampung terkait mengatasi keluhan masyarakat terhadap permasalahan eksekusi yaitu dengan melakukan sesegera mungkin melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach) tersebut, selanjutnya apabila ada informasi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dilakukan eksekusi segera dilakukan eksaminasi terhadap jaksa yang menangani perkara nya. Untuk tahun 2013 ada terpidana yang belum dieksekusi yaitu an. Terpidana HI. Satono, sh, sp bin HI. Darmo Susiswo, yang dijatuhi pidana selama 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar rp.10.500.000.000,- (perkara TPK), berdasarkan Putusan MA RI. Nomor: 253k/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012, penyebab belum dieksekusi penyebabnya adalah dikarenakan yang bersangkutan melarikan diri. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu: - Telah melakukan pemanggilan melalui kuasa hukum dan keluarga terpidana sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, - Telah dibentuk tim eksekusi untuk melacak keberadaan terpidana, - Melakukan penyergapan di beberapa tempat kediaman terpidana di kota bandar lampung, di Kab. Lampung Timur (pekalongan, Way Jepara, Labuan maringgai), di Kab. Lampung Selatan (Sidomulyo, Kalianda), di Yogyakarta dan Kab. Bogor, (belum berhasil) - Melakukan kerjasama dan koordinasi untuk pencarian terpidana dengan Adhiyaksa Monitoring Centre (AMC), KPK, Kepolisian dan masyarakat. - Melakukan pencekalan. IV.2.3

REFORMASI INTERNAL

Langkah-langkah kejaksaan tinggi lampung dalam meningkatkan mutu, propesionalisme, dan intregritas moral para jaksa yaitu Mengikut sertakan para jaksa dalam pendidikan dan pelatihan teknis antara lain : pidsus, pidum, intelijen, perdata dan tata usaha negara, diklat komputer forensik (IT), agen intelijen, auditor, trial advocacy, asset tracing, penanganan transnasional crime, tindak pidana perbankan, dan penanganan tindak pidana anak perhadapan dengan hukum, sedangkan untuk meningkatkan intregritas moral para jaksa yaitu: mengikut sertakan pelatihan esq (emotional spritual quontient) dan memberikan siraman rohani pada setiap hari senin pagi berupa ceramah agama. LAPORAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN OKNUM JAKSA DAN PEGAWAI TATA USAHA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PENYELEWENGAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN PELANGGARAN ETIK DAN SEJENISNYA DIKEJAKSAAN TINGGI DI PROVINSI LAMPUNG YAITU : PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2013 TAHUN ANGGARA N

SISA TAHUN LALU

MASUK TAHUN LAPORA N

JUMLAH

DISELESAIKA N

SISA

KET

2013

nihil

31

31

31

- Terbukti (Inspeksi Kasus) sebanyak 8 lapdu. - Tidak terbukti (Klarifikasi) sebanyak 23 lapdu.

Nihil

PENINDAKAN PEGAWAI BERDASARKAN HUKUMAN SIPIL TAHUN 2013 TAHUN ANGGARAN

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN Jaksa TU

2013

4

Nihil

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG Jaksa TU 14

HUKUMAN DISIPLIN BERAT Jaksa TU

Nihil

4

1

JUMLAH

23 Orang

PEGAWAI YANG DIPIDANA TAHUN 2013

NO

KEJAKSAAN TINGGI / KEJAKSAAN NEGERI

NAMA, PANGKAT, NIP, NRP, JABATAN

PERBUATAN PIDANA

PUTUSAN HAKIM

–

–

–

–

–

HUKUMAN DISIPLIN PNS (BERDASARKAN PP NOMOR 20 TAHUN 2008 Jo. PP NOMOR 53 TAHUN 2010) –

KET.

NIHIL

Langkah-langkah kebijakan kedepan yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan dalam rangka agenda pembaharuan kejaksaan adalah : a. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan b. Peningktan kinerja penegakan hukum di kejaksaan 1. Peningkatan kinerja lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  Strategi Pencegahan  Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lingkungan kejaksaan dengan berbasis Teknologi Informasi.  Penguatan jaringan anti KKN.  Pengelolahan barang dan jasa.  Penerangan dan penyuluhan hukum dengan salah stu materi nya berupa penaggulangan tindak pidana korupsi dan bagaimana cara mencegahnya.  Strategi Penindakan  Penetapan target penanganan perkara tindak pidana korupsi.  Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupai dengan menerapkan at cost system. 2. Peningkatan kinerja penegakan hukum bidang pidana umum, intelijen, datun, dan penyelesaian perkara pelanggaran ham 3. Peningkatan kinerja kejaksaan dalam penyelamatan dan pemulihan aset. c.

Peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan berbasis IT. Pola peningkatan sdm kejaksaan dengan melakukan rekrutmen cpns menggunakan jasa konsultan, sedangkan penjenjangan karir dan promosi jabatan melalui pendidikan dan latihan antara lain : adum untuk esselon IV, spama untuk esselon III, spamen untuk esselon II, sespim untuk esselon I dan melakukan profil asesmen kepada seluruh para jaksa.

V. PENJELASAN KETUA PENGADILAN PENGADILAN TINGGI AGAMA LAMPUNG

TINGGI

DAN

KEPALA

Dalam forum yang sama penyampaian pula dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan V.1

PENGADILAN TINGGI LAMPUNG

V.1.1 ANGGARAN V.1.1.1

Realisasi DIPA 2013

Pagu Definitif Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 18.799.504.000. Pagu ini terbagi ke dalam 2 DIPA yaitu DIPA 01 dan DIPA 03, dengan rincian sebagai berikut: DIPA

Nomor DIPA

01

DIPA-005.01.2.400364/2013

Rp

18.576.104.000,-

03

DIPA-005.03.2.400365/2013

Rp

223.400.000,-

Rp

18.799.504.000,-

Jumlah

Jumlah

Alokasi DIPA 01 rinciannya adalah sebagai berikut : I.

Belanja Pegawai

: Rp 15.495.337.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) II. Belanja Barang : Rp 2.401.768.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) III. Belanja Modal : Rp 678.999.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Dengan realisasi anggaran pada DIPA 01 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar : I. Belanja Pegawai : Rp 15.097.751.388,- (lima belas milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 97,43 % dari pagu anggaran II. Belanja Barang : Rp 1.617.860.678,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 67,36 % dari pagu anggaran III. Belanja Modal

: Rp 179.159.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau 26,39% dari pagu anggaran. Sisa anggaran pada DIPA 01 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar : 1. Belanja Pegawai : Rp 397.585.612,2. Belanja Barang : Rp 783.907.322,3. Belanja Modal : Rp 499.840.000,Alokasi DIPA 03 rinciannya adalah sebagai berikut : Belanja Barang : Rp 223.400.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Dengan realisasi anggaran pada DIPA 03 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp 146.506.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah) atau 65.58 % dari pagu anggaran. Sisa anggaran pada DIPA 03 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar : Rp 76.894.000,Adapun program prioritas dan upaya yang dilakukan yaitu : mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi langsung dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan juga pada Pengadilan Negeri yang berada di bawah Koordinator Wilayah secara bertahap khusus peserta pelaksana yang langsung menangani anggaran tersebut agar tupoksi dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan mengenai dukungan anggaran dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut : - Perumahan hakim yang masih sangat kurang, ± 10 unit lagi dan rehabilitasi terhadap yang sudah ada. - Peralatan IT untuk website CTS serta laptop untuk para hakim dan Panitera Pengganti. - Kendaraan operasional - Untuk DIPA Tahun Anggaran 2014 diharapkan agar tidak lagi terjadi adanya tanda bintang, yang akan menghambat penyerapan anggaran sehingga tidak lagi penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun anggaran.

V.1.2 PENGAWASAN. V.1.2.1 Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, merupakan Peradilan tingkat banding di Propinsi Lampung sekaligus sebagai voorvost Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Agung di Daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tugas yang bersifat internal adalah memberikan pembinaan dan pengawasan intern kepada para Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna lebih meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya manusia dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2014 - 2035 untuk menyongsong terwujudnya Peradilan Yang Agung; Hal yang sama juga dilakukan kepada seluruh Lembaga Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebanyak 10 Pengadilan Negeri, melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat spesialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan profesionalisme kinerja yang selanjutnya menempatkan mereka secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya Terhadap hal ini, baik di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Negeri selalu dilakukan rapat atau pertemuan bulanan dengan notulensi, masing-masing untuk bulan Januari sampai dengan Oktober 2013 sebagai berikut : Rapat bulanan Januari pada Rabu tanggal 9 Januari 2013 Rapat bulanan Februari pada Rabu tanggal 13 Februari 2013 Rapat bulanan Maret pada Rabu tanggal 6 Maret 2013 Rapat bulanan April pada Selasa tanggal 16 April 2013 Rapat bulanan Mei pada Rabu tanggal 8 Mei 2013 Rapat bulanan Juni pada Jumat tanggal 14 Juni 2013 Rapat bulanan Juli pada Rabu tanggal 10 Juli 2013 Rapat bulanan Agustus pada Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Rapat bulanan September pada Selasa tanggal 10 September 2013 Rapat bulanan Oktober pada Selasa tanggal 8 Oktober 2013. Sedangkan untuk rapat/pertemuan antara Pengadilan Tinggi dengan para Ketua Pengadilan Negeri diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dan pada saat adanya acara-acara pelantikan baik itu pelantikan dan penyumpahan para ketua Pengadilan Negeri atau pejabat-pejabat struktural pada Pengadilan Tinggi. Melakukan Evaluasi mandiri kepada setiap personil di Pengadilan Tinggi dan Jajarannya secara terus menerus, untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian target sasaran kinerja individu yang telah ditetapkan dalam satu semester. Hal ini telah dibentuk tim evaluasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang Nomor : W9-U / 883 / PR.08.10 / IV / 2013 tanggal 19 April 2013 dengan parameter Quality Insurance yang ada pada wakil presiden Republik Indonesia dan hasilnya telah pula dievaluasi pada rapat bulanan pada Agustus 2013. Terkait hal yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja individual seluruh hakim dan karyawan pada peradilan umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang juga telah dilakukan rakerda pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2013 di Grand Elty Kalianda Resort dengan tema: “Dengan Evaluasi Mandiri Terhadap Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Kinerja Individual” selaras dengan Surat Edaran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.01/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Seruan/Perintah kepada seluruh hakim dan karyawan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk membuat laporan / kinerjanya sesuai job description / uraian tugasnya masingmasing. Sedangkan tugas yang bersifat eksternal meliputi: 1. Memberikan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Propinsi Lampung, dengan mensosialisasikan proses beracara di Pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata melalui desk information dan papan sosialisasi yang tersedia di seluruh Pengadilan Negeri. 2. Memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkaranya yang sedang dalam proses di pengadilan melalui jaringan Internet Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di setiap Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (website di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan seluruh Pengadilan Negeri sudah online). 3. Memberikan Putusan yang adil dan bermartabat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepada masyarakat Propinsi Lampung yang mendabakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan; Juga pada hari ulang tahun IKAHI yang ke-60 kemarin, IKAHI daerah Lampung pada tanggal 10 April 2013 juga menyelenggarakan Seminar dengan tema “Problematika Hukum Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan nara sumber : - DR. Artidjo Alkostar, SH.MH (Mahkamah Agung) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati Lampung) - Prof.DR.Sunarto, SH.MH (UNILA) Dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat, dan alhamdulilah rekomendasi hasil seminar khususnya tentang hitungan berapa lama yang harus dijalani oleh terdakwa setelah tidak dapat membayar jumlah uang pengganti, dapat diamarkan pada amar putusan dengan maksud untuk mempermudah tataran eksekusinya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). V.1.2.2 DATA PENANGANAN PERKARA Jumlah perkara yang telah dapat diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi tanjungkarang adalah sebagai berikut: PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG: No.

Jenis Perkara

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

Sisa Perkara 2013

1.

Pidana

17

121

104

34

2

Perdata

20

39

50

9

3

Tipikor

-

12

12

-

Keterangan

PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG: No.

Jenis Perkara

Sisa

Masuk

Perkara

Sisa

Keterangan

Tahun Lalu 257

Tahun 2013 966

Diputus 2013 766

Perkara 2013 457

-

135

20

115

1.

Pidana Biasa

2.

Pidana Khusus

3.

Pidana Anak

15

31

34

12

4.

Pidana Korupsi

18

44

44

18

5.

Pidana Lalulintas

-

20654

20654

-

6.

Perdata Gugatan

43

114

97

60

7.

PDT Permohonan

6

455

448

13

8.

PHI

2

9

10

1

Masuk Tahun 2013 124

Perkara Diputus 2013 129

PENGADILAN NEGERI METRO: No

Jenis Perkara

Sisa Tahun Lalu 17

Sisa Perkara Keterangan 2013 12

1.

Pidana Biasa

2.

Pidana Kusus

-

-

-

-

3.

Pidana Anak

-

-

-

-

4.

Pidana Lalulintas

-

1854

1854

-

5.

Perdata Gugatan

-

6

5

1

6.

Perdata Permohonan

10

104

113

1

PENGADILAN NEGERI KOTABUMI Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

1. Pidana Lalulintas

-

5551

5551

-

2. Perdata Gugatan

3

4

5

2

3. Perdata Permohonan

-

11

11

-

No

Jenis Perkara

Sisa Perkara Keterangan 2013

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

No

Jenis Perkara

1. Pidana

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

Sisa Perkara Keterangan 2013

789

5035

4965

859

2. Perdata Gugatan

-

16

20

10

3. Perdata Permohonan

-

42

48

1

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

No

Jenis Perkara

1. Pidana Biasa

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

-

151

Perkara Diputus 2013 131

Sisa Perkara Keterangan 2013 20

2. Pidana Kusus

-

84

66

18

3. Pidana Anak

-

31

29

2

4. Pidana Lalulintas

-

4

3

1

5. Perdata Gugatan

7

5

8

4

6. Perdata Permohonan

30

26

56

-

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

1. Pidana Biasa

68

350

-

-

2. Pidana Kusus

-

-

-

-

3. Pidana Anak

3

50

-

-

4. Pidana Lalulintas

-

4657

4567

-

5. Perdata Gugatan

-

19

12

7

6. Perdata Permohonan

-

39

39

-

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

1. Pidana Biasa

38

221

221

38

2. Pidana Kusus

-

-

-

-

3. Pidana Anak

-

-

-

-

5. Perdata Gugatan

4

11

12

3

6. Perdata Permohonan

6

54

60

-

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

1. Pidana Biasa

36

283

270

49

2. Pidana Kusus

-

52

47

5

3. Pidana Anak

-

16

13

3

4. Pidana Lalulintas

-

8750

8.750

-

5. Perdata Gugatan

16

6

19

3

6. Perdata Permohonan

1

6

7

-

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

No

Jenis Perkara

Sisa Perkara Keterangan 2013

PENGADILAN NEGERI SUKADANA

No

Jenis Perkara

Perkara Diputus 2013

Sisa Perkara Keterangan 2013

4. Pidana Lalulintas

PENGADILAN NEGERI MENGGALA

No

Jenis Perkara

PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Sisa Perkara Keterangan 2013

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

1. Pidana

36

145

158

23

2. Perdata

11

3

9

1

-

1.581

1.581

-

Masuk Tahun 2013

Perkara Diputus 2013

No

Jenis Perkara

3. Lalu Lintas

Sisa Perkara Keterangan 2013

Dicabut 4

PENGADILAN NEGERI LIWA

No

Jenis Perkara

Sisa Tahun Lalu

Sisa Perkara Keterangan 2013

1.

Pidana Biasa

22

57

69

11

2.

Pidana Kusus

-

39

38

1

3.

Pidana Anak

-

10

10

-

4.

Pidana Lalulintas

-

2029

2029

-

5.

Perdata Gugatan

3

8

6

5

6.

Perdata Permohonan

3

132

135

-

Dari data laporan bulan yang masuk di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, perkara yang paling menonjol adalah: 1. Tindak pidana tipikor berjumlah 12 perkara 2. Tindak Pidana narkotika berjumlah 36 perkara Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang berarti dalam penyelenggaraan peradi akan tetapi kurangnya SDM khususnya tenaga Teknis Hakim dan Panitera Pengganti di berbagai Pengadilan Negeri, dan kurangnya Tenaga IT, guna menunjang transparansi dan percepatan informasi melalui jaringan CTS2 yang di akhir tahun 2013 harus sudah ready dan on line di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa Ketua Pengadilan Negeri mengambil inisiatif, dengan mengangkat Panitera Pengganti local dari PNS yang dipandang cakap, tanpa diberikan tunjangan , kendati untuk mengangkat Panitera Pengganti Lokal tersebut harus ada ijin Dirjen Badilum, namun oleh karena faktor kebutuhan demi untuk percepatan penyelesaian perkara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Lampung yang mencari keadilan, maka dengan cara itulah yang harus ditempuh; Sedangkan untuk tenaga IT sebagai operator jaringan CTS2 /SIPP, Panitera/ Sekretaris di Daerah merekrut tenaga honorer lepas, walaupun hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menpan yang tidak lagi membolehkan mengangkat tenaga honor setelah Honorer K2 diangkat menjadi PNS; sangat-sangat dilematis; Selain kendala yang tersebut diatas masih ada satu hal yang lebih urgent yaitu, Remunerasi pegawai Mahkamah Agung RI, yang sampai saat ini hanya dibayarkan 23% dari 70% yang disetujui oleh Menteri Keuangan, kendati kami telah melakukan Reformasi Birokrasi menuju akuntabilitas kinerja dan sudah memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada perhatian dari Pemerintah, dikhawatirkan akan menjadi titik balik mencapai antiklimaks, sehingga semangat Reformasi Birokrasi yang dicita-citakan itu menjadi pudar dan tinggal gaungnya saja. Seiring dengan keadaan-keadaan di atas, pada kesempatan ini melalui yang terhormat KOMISI III DPR-RI, kami berharap dapat mengapresiasi keluhan dan kendala-kendala yang kami rasakan selama ini didalam melaksanakan tugas – tugas yudisial di Propinsi Lampung; dan untuk itu kami berharap agar mulai Januari 2014 Remunerasi dapat dibayarkan 100% . V.1.2.2

REFORMASI DI PENGADILAN

a. Dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah diambil langkah-langkah antara lain: i. Memberikan penekanan kepada hakim agar didalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH), serta dapat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang hakim yang progresif yang bisa membaca perkembangan hukum yang berkembang dimasyarakat serta responsif tidak hanya pada legal justice tetapi juga social justice dan moral justice untuk menuju putusan yang berkepastian hukum, adil dan bermanfaat; ii. Melakukan Evaluasi Mandiri terhadap pencapaian hasil kinerja individu dari para hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi dengan memberikan penilaian kinerja hakim, hasil penilaian tersebut setiap 1 semester dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk di evaluasi, bagi Hakim yang bernilai baik akan dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih fungsi iii. Untuk dapat di angkat sebagai seorang Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, harus melalui metode seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan cara melakukan Fit & Propertest. iv. Untuk menduduki jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga para Pejabat Struktural. Selain yang bersangkutan harus di sumpah dan dilantik, juga diwajibkan membuat pernyataan berupa Pakta Integritas, yang dibaca dan ditanda tangani pada saat pelantikan yang bersangkutan; b. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai dapat kami laporkan sebagai berikut : i. Untuk melakukan Pembinaan terhadap Pegawai dan Pejabat struktural maupun Fungsional diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, telah dilakukan melalui Bimbingan Teknis baik ditingkat Pusat maupun di Daerah, antara lain Bimtek tenaga Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita, Bimtek SIMPEG, Bimtek CTS/SIPP, semuanya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi pegawai didalam melaksanakan tupoksinya demi terwujudnya suatu proses peradilan yang agung dan berwibawa; ii. Dalam hal pengawasan, Pengadilan Tinggi selaku Kawal Depan Mahkamah agung, mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap jalannya Peradilan di daerah hukumnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi secara rutin melakukan Pengawasan ke daerah sebanyak 2 kali dalam setahun, untuk semester I telah dilaksanakan pada tanggal 3 - 28 Juni 2013 sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W9.U/77/KP.04.12/IV/2013. Sedang untuk semester 2 diagendakan pada minggu ke 3 bulan November 2013 yang akan datang, yang hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dikirimkan kepada KABAWAS Mahkamah Agung. Selain itu dilakukan pengawasan internal dengan menunjuk Hakim Pengawas bidang untuk melakukan pengawasan di sub bagian pada setiap Satker secara periodik yang hasil pengawasannya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan; iii. Penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran disiplin dilakukan dengan cara: Ketua Pengadilan menunjuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai yang diduga telah melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran disiplin, jika dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan ada indikasi seorang pegawai yang melakukan tindak pidana, maka Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi agar pegawai yang bersangkutan dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan jika kesimpulan hasil pemeriksaan pegawai yang bersangkutan melanggar disiplin pegawai (PP No. 53 Tahun 2010) Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi agar Pegawai yang bersangkutan di kenakan hukuman disiplin sesuai dengan kesalahannya mulai dari pelanggaran disiplin yang ringan, sedang dan berat, Laporan Hasil Pemeriksaan disertai rekomendasi tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk diteruskan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Sekretaris Mahkamah Agung RI guna diambil tindakan berupa sanksi;

Hal di atas antara lain telah dibentuk tim : 1. Tim 1 diketuai oleh Budi Setiono, SH, MH 2. Tim 2 diketuai oleh Sulaeman, SH, MH 3. Tim 3 diketuai oleh Susmanto, SH, MH c. Bentuk Koordinasi dengan Komisi Yudisial didalam melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim adalah adanya sikap saling kooperatif dan menghargai serta saling menyadari bahwa antara Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, mempunyai tugas yang sama dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Hakim, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga martabat dan wibawa hakim agar tetap berperilaku sebagaimana yang tersurat didalam kode etik dan pedoman perilaku hakim; Hal ini terlihat ketika Komisi Yudisial mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan klarifikasi atau pemeriksaan yang telah diagendakan KY baik yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang maupun di Komisi Yudisial Jakarta. Contoh : Klarifikasi terhadap Ny. Maulida, SH, MH dan Binsar Siregar, SH,MH di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tanggal 4 September 2013 diperintahkan kepada saudara Daliun Sailan, SH, MH untuk klarifikasi di KY Jakarta pada tanggal 4 September 2013. d. Tentang Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan (capacity building) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah dengan melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai didalam melaksanakan tugas kedinasan dengan cara: i. Melakukan pengawasan ke Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah masing-masing 2 (dua) orang Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : W9-U / 77 / KP.04.12 / IV /2013 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Humas dengan didampingi oleh Seorang Panitera Muda atau Panitera Pengganti dan Seorang Pejabat Struktural/Kepala Sub Bagian, ii. Tugas Pengawasan meliputi pengawasan regulair secara periodik dalam 6 bulan sekali dan pengawasan iregulair yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan, semuanya bertujuan untuk melakukan pembinaan dan mencarikan solusi terhadap permasalahan hukum dan administrasi yang terjadi dilapangan di dalam memberikan pelayanan publik; iii. Melakukan pertemuan rutin setiap bulan dalam bentuk Rapat Kerja antara Ketua dengan seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam kedinasan sehari-hari, iv. Melakukan pembinaan dengan cara pelatihan dan diskusi – diskusi masalah teknis yuridis yang diikuti oleh Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan jika di Pengadilan Negeri disertakan pula Jurusita; v. Setiap ada kesempatan Ketua Pengadilan Tinggi senantiasa mengajak kepada seluruh pegawai agar tetap menegakkan disiplin kerja dan melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab ; e. Tentang Peradilan Pidana Khusus Anak; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mensyaratkan ruang sidang khusus untuk menyidangkan perkara pidana yang terdakwanya anak, pada setiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah disiapkan Ruang sidang Khusus untuk menyidangkan perkara anak dan Mahkamah Agung telah mengangkat hakim-hakim anak yang ditempatkan di seluruh Pengadilan Negeri; Akan tetapi masih saja ada proses persidangan yang belum dapat terlaksana sebagaimana yang amanatkan oleh undang-undang Peradilan Anak tersebut, dimana dalam persidangan anak wajib di hadiri oleh orang tua/wali, petugas BAPAS dan Penasihat Hukum bagi yang didakwa dengan ancaman lebih dari 5

tahun. Akan tetapi kepada Hakim Pemeriksaan tetap diminta untuk tetap prosessuil sesuai hukum acara yang ada. Pada kenyataannya banyak persidangan anak yang tidak dihadiri oleh Petugas BAPAS maupun Penasihat Hukum bagi kepentingan anak; hal itu disebabkan karena di Propinsi Lampung terdapat 10 Pengadilan Negeri tetapi Kantor Bimbingan Pemasyarakatan hanya ada 2 (dua) yaitu BAPAS Bandarlampung dan BAPAS Metro, yang personilnya sangat terbatas, akhirnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat petugas BAPAS hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan. Demikian pula terhadap keberadaan Penasihat Hukum, meskipun telah dialihkannya anggaran bantuan hukum kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Hakim anak ataupun dalam perkara lain untuk mendampingi terdakwa di persidangan, tidak sepenuhnya melakukan pendampingan, kadang cuma sekali hadir di persidangan bahkan ada yang tidak pernah hadir sama sekali, dan menghambat kelancaran persidangan, terhadap situasi seperti ini hakim pemeriksa tetap saya minta untuk prosedural dan tetap pada melakukan langkah-langkah kearifan serta tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat. V.2

PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI LAMPUNG

V.2.1 ANGGARAN V.2.1.1

Realisasi DIPA 2013

Pagu definitif anggaran tahun 2013 yang diterima dan realisasi anggaranAPBN sampai dengan bulan September 2013. Mengenai pagu definitif anggaran Tahun 2013 untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Lampung berjumlah Rp. 54.047.855.000. (lima puluh empat miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN murni. Terbagi atas 3 (tiga) jenis belanja akun yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. JENIS BELANJA

JUMLAH PAGU

Belanja Pegawai

Rp. 44.079.554.000

Belanja Barang

Rp. 6.768.301.000

Belanja Modal

Rp. 3.200.080.000

Total

Rp. 54.047.855.000

Secara garis besar, pembagian anggaran untuk seluruh Peradilan Agama seLampung dapat dilihat pada tabel berikut: No

SATUAN KERJA

JUMLAH PAGU

1.

PTA Bandarlampung

Rp.13.403.924.000

2.

PA Tanjung Karang

Rp.6.873.237.000

3.

PA Kalianda

Rp.5.509.664.000

4.

PA Tanggamus

Rp.4.298.400.000

5.

PA Metro

Rp.4.856.785.000

6.

PA Gunung Sugih

Rp.5.115.623.000

7.

PA Tulang Bawang

Rp.3.669.385.000

8.

PA Kotabumi

Rp.3.902.152.000

9.

PA Krui

Rp.3.384.192.000

10. PA Blambangan Umpu

Rp.3.034.493.000

Adapun realisasi penyerapan anggaran selama rentang waktu pelaksanaan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran Tahun 2013, sampai dengan bulan September 2013 adalah Rp.41.406.220.187. (empat puluh satu miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh seratus delapan puluh tujuh rupiah)dari pagu total. Jenis Belanja

Jumlah Pagu

Bel. Pegawai

Rp. 44.079.554.000

Realisasi s/d September Rp. 35.711.666.938 2013

%

Belanja Barang

Rp. 6.768.301.000

Rp. 4.270.140.949

63.09

Belanja Modal

Rp. 3.200.080.000

Rp. 1.424.412.300

44.51

Total

Rp. 54.047.855.000

Rp.41.406.220.187

76.61

81.02

Untuk realisasi anggaran masing-masing satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama se-Lampung dapat dilihat pada tabel berikut: No

Satuan Kerja

Jumlah Pagu (Rp) 13.403.942.000

Realisasi s/d September 2013 10.354.803.923 (Rp)

%

1.

PTA Bandarlampung

77,25

2.

6.873.237.000

5.395.871.222

78,51

3.

PA Tanjung Karang PA Kalianda

5.509.664.000

3.400.673.230

61,72

4.

PA Tanggamus

4.298.400.000

3.678.159.405

85,57

5.

PA Metro

4.856.765.000

3.641.247.596

74,97

6.

PA Gunung Sugih 5.115.623.000

3.938.701.096

76,99

7.

3.669.385.000

2.938.583.502

80,08

8.

PA Tulang Bawang PA Kotabumi

3.902.152.000

2.994.632.227

76,74

9.

PA Krui

3.384.192.000

2.657.791.522

78,54

10. PA Blambangan Umpu Total

3.034.493.000

2.405.756.464

79,28

54.047.855.000

41.406.220.187

76,61

V.2.2 PENGAWASAN V.2.2.1 Perkara yang Masuk pada Peradilan Agama Se-Lampung Perkara Banding Pengadilan Agama Se-Lampung s/d September 2013 No

Pengadila n Agama

Sisa Tahun 2012

Diterima

Diputus

1.

Tanjung Karang

1

16

15

Sisa Akhir s/d September 2013 2

2.

Kalianda

-

-

-

-

3.

Tanggamus

-

2

2

-

4.

Metro

1

3

3

1

5.

Gunung Sugih

1

-

-

1

6.

Tulang Bawang

-

1

-

1

7.

Kotabumi

-

2

2

-

8.

Krui

1

1

2

-

9.

Blambangan Umpu

-

-

-

-

4

25

24

5

JUMLAH

Perkara Pengadilan Agama Se-Lampung s/d September 2013 No

Pengadila n Agama

Sisa Tahun 2012

Diterima

Diputus

1.

Tanjung Karang

194

1189

976

Sisa Akhir s/d Septembe r 307 2013

2.

Kalianda

132

623

558

168

3.

Tanggamus

87

424

388

114

4.

Metro

264

1020

994

247

5.

Gunung Sugih

194

615

610

164

6.

Tulang Bawang

38

263

242

45

7.

Kotabumi

70

370

342

74

8.

Krui

40

198

162

64

38

153

147

37

1057

4855

4419

1220

9.

Blambangan Umpu JUMLAH

Jenis-Jenis Perkara yang Diputus Pada Pengadilan Agama Se-Lampung No

Jenis Perkara

Jumlah

1

Izin Poligami

11

2

Pembatalan Perkawinan

3

Cerai Talak

889

4

Cerai Gugat

2799

5

Harta Bersama

4

6

Penguasaan Anak

-

7

Pengesahan Anak

-

8

Perwalian

-

9

Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali

7

10

Asal Usul Anak

4

11

Isbat Nikah

186

12

Dispensasi Kawin

15

13

Wali Adhol

5

14

Kewarisan

30

15

Hibah

-

16

P3HP/Penetapan Ahli Waris

-

17

Lain-lain

-

18

Ditolak

21

19

Tidak Diterima

32

20

Gugur

273

21

Dicoret dari Register

73

2

22 Dicabut

273 Jumlah

4624

V.2.2.2 Reformasi Birokrasi dan Pengawasan 1. Pembinaan yang dilakukan Hakim Tinggi secara kuantitatif masih tidak begitu sering dilakukan. Hal tersebut terkendala oleh terbatasnya dana pembinaan. Untuk mengatasi hal tersebut pembinaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan.Demikian juga pelaksanaan pengawasan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena pelaksanaannya tergantung pada berpa jumlah dana yang tersedia dalam DIPA. Untuk tahun 2013 dana yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan sejumlah Rp 105.300.000 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk mengatasi persoalan tersebut pengawasan tidak hanya dilaksanakan secara langsung di lapangan tetapi juga dengan menggunakan IT untuk memeriksa perkara yang diterima, penunjukan majelis Hakim, penetapan hari sidang, Perkara yang Diputus dan penyelesaian minutasi. 2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Hakim dan Pegawai, PTA selalu mengikutsertakan Hakim dan Pegawai ke dalam kegiatan yang diselenggrakan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini oleh Dirjen Badilag. Tetapi Hakim atau pegawai yang bisa diikutsertakan ke dalam Bintek jumlahnya sangat terbatas karena sesuai jatah Hakim/Pegawai yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Bintek sehingga jumlah Hakim yang sudah mengikuti Bintek sebanyak 30 orang, dari jumlah Hakim di wilayah PTA Bandarlampung sebanyak 92 Orang. Kemudian jumlah PP yang sudah mengkikuti Bintek sebanyak 30 orang, dari jumlah PP di wilayah PTA Bandarlampung sebanyak 39 orang.Selanjutnya Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Bintek sebanyak 12 orang, dari jumlah Pejabat Struktural di wilayah PTA Bandarlampungsebanyak 39 orang. 3. Usaha lain untuk melakukan pembinaan kepada aparat Peradilan Agama, dengan cara memberi pengarahan secara rutin melalui rapat kordinasi yang diselenggarakan oleh PTA yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali. 4. Untuk meningkatkan kemampuan Hakim baik dari segi teori maupun dari segi parktek, pimpinan PTA selalu mendorong para Hakim menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi yang sudah berijazah S.1 didorong untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S.2 dan bagi yang sudah memiliki ijazah S,2 didorong untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S.3. Untuk saa ini di wilayah PTA Bandarlampung Pegawai maupun Hakim yang berpendidikan S.2 sejumlah 69 orang dan yang berpendidikan S.3 sebanyak 3 orang. 5. Dalam rangka melakukan pembinaan karir Pegawai/Hakim PTA Pimpinan Pengadilan selalu berusaha agar Pegawai/Hakim dapat naik pangkat secara

48

6.

7.

8.

9.

tepat waktu dan berusaha agar Pegawai/Hakim dapat mencapai pangkat yang paling maksimal,akan tetapi usaha tersebut mengalami kendala karena kelas Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandarlampung lebih banyak yang kelas II, sedangkan kelas Pengadilan Agama ikut menentukan pangkat maksimal bagi Pegawai/Hakim yang ada di dalamnya.Berkaitan dengan hal tersebut maka Pimpinan PTA telah mengusulakn tentang kenaikan kelas Pengadilan Agama yang dari kelas II ke kelas IB (Pengadilan Agama Kalianda, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Tanggamus dan Pengadilan Agama Kotabumi)dan yang dati kelas IB ke kelas IA (Pengadilan Agama Metro). Usulan kenaikan kelas tersebut telah diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2011 namun permohonannya berhenti di Menpan. Salah satu kendala yang dialami Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandarlampung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah belum semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi Lampung memiliki Lembaga Pengadilan Agama. Akibat dari hal tersebut maka ada bebarapa Pengadilan Agama yang harus melayani pencari keadilan lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota. Sebagaimana Pengadilan Agama Metro harus melayani pencari keadilan dari wilayah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, Pengadilan Agama Tulang Bawang melayani Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, Pengadilan Agama Kalianda melayani Kabupaten Kalianda dan Kabupaten Pesawaran, Pengadilan Agama Tanggamus melayani Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dan Pengadilan Agama Krui melayani Kabupaten Liwa dan Pesisir Barat. Akibat lebih lanjut dari hal tersebut, maka banyak pencari keadilan yang jaraknya terlalu jauh dari gedung Pengadilan Agama. Untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan berusaha untuk mengadakan sidang keliling tetapi sidang tersebut terhambat jumlah dana yang tersedia. Untuk tahun 2013 jumlah dana yang dialokasikan untuk sidang keliling untuk 6 (enam) tempat sejumlah Rp. 110.800.000 (Seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) masih jauh belum memadai. Kendala lain yang dialami PTA Bandarlampung dalam menyelesaikan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandarlampungadalah tidak ada keseimbangan antara jumlah perakara yang diterima dengan jumlah aparat pengadilan yang ada. Perkara yang diterima setiap bulan rata-rata 540 perkara. Sedangka jumlah Hakim di wilayah PTA Bandarlampung sejumlah 92 orang, Kemudian jumlah Panitera Pengganti sejumlah 39 orang. Untuk menjaga integritas Hakim/Pegawai PTA selalu berusaha untuk menghukum atau memberi sanksi kepada Hakim/Pegawai yang melakukan. Besar kecilnya hukuman tergantung dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena kewenanagn memberi sanksi ada pada Mahkamah Agung/Dirjen Peradilan Agama, maka sanksi yang diberikan oleh PTA dalam bentuk usulan kepada Pejabat yang berwenang. Untuk membina Pegawai/Hakim di wilayah PTA Bandar Lampung, PTA 48

49

menegakan prinsip punishment and reward. Dalam hal ini PTA disamping memberi sanksi kepada yang bersalah tetapi juga memberi penghargaan kepada yang berprestasi.Pegawai yang sudah mendapat sanksi sebanyak 1 orang yang masih diusulkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan jenis hukuman ringan, sedang dan berat. Sedangkan pegawai yang telah mendapat penghargaan sejumlah 3 orang. 10. Dalam rangka meningkatkan kwalitas Hakim, PTA telah mendorong Hakim Pengadilan Agama untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah tetntang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. 11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat PTA berusaha agar Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandarlampung memiliki gedung yang lebih representative. Dan untuk saat ini Pengadilan Agama yang sudah memiliki gedung yang standar sejumlah 4 gedung (Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Agama Krui) B.3 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi. 1. Kepegawaian. a. Kekurangan jumlah pegawai. b. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung kerja, seperti lemari arsip penyimpanan file pegawai dan ruang khusus arsip pegawai. 2. Keuangan Adapun hambatan dalam pelaksaan anggaran 2013 adalah kurangnya alokasi belanja untuk belanja barang operasional khususnya operasional perkantoran. Dimana dalam penyusunan anggaran tersebut tidak dapat mengacu sepenuhnya kepada Standar Biaya Umum Tahun 2013 dikarenakan alokasi yang diberikan saat penyusunan terbatas. Untuk itu agar kedepan dalam penyusunan anggaran lebih ditingkatkan lagi alokasi untuk belanja operasioanal kantor sehingga kinerja satuan kerja dapat lebih maksimal. Untuk belanja modal tahun anggaran 2013 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Satker dibawahnya sama sekali tidak ada anggaran, padahal sudah sangat kami butuhkan untuk peningkatan sarana dan prasarana. Untuk belanja gaji pegawai tahun anggaran DIPA 2013 terdapat pagu minus karena tidak teralokasikan mutasi pegawai dalam anggarannya. V.3

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

V.3.1 ANGGARAN 1. Pagu definitif tahun 2013 pada DIPA Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : DIPA-005.01.2.663211/2013 tanggal, 05 Desember tahun 2013 .

49

50

2. Program dukungan Belanja Pegawai sebesar Rp.2.657.998.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). 3. Program peningkatan sarana dan prasarana (belanja barang) aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar Rp.673.620.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). 4. Program Belanja Modal Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) Jumlah keseluruhan pada program ini sebesar Rp.5.931.618.000 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Pagu definitif tahun 2013 pada program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN Nomor : DIPA-005-05.2.663212/2013 tanggal, 05 Desember tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) PAGU DIPA tahun 2013 : 1. Jumlah PAGU definitif unit organisasi Badan Urusan Administrasi MARI sebesar Rp.5.931.618.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) 2. Jumlah PAGU definitif unit organisasi Dirjen Badilmiltun MARI Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Jumlah :

Rp. 5.931.618.000,Rp. 50.000.000,- + Rp. 5.981.618.000,(Lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) Realisasi Anggaran sampai 31 September 2013 sebesar Rp. 3.797.009.667,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) Prosentase realisasi sebesar 64.01 % Program pada Pagu definitif tahun 2013 unit organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI menitik beratkan pada bidang operasional dan terlaksananya tugas sehari-hari yang lebih optimal khususnya pada Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pada unit organisasi Dirjen Badilmiltun MARI lebih menitik beratkan kepada kegiatan dan sasaran TUPOKSI serta penyelesaian berkas perkara tepat waktu 1. Program yang menjadi skala prioritas adalah pada kegiatan operasional persidangan yang menyangkut TUPOKSI dan tugas-tugas lainya yang menjadi sasaran dalam penyelesaian berkas perkara yang diputus dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. 2. Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi. 50

51

Berdasarkan realisasi anggaran DIPA tahun 2013 secara keseluruhan dari PAGU DIPA sebesar Rp.5.931.618.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp.3.797.009.667,(tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Prosentase realisasi sebesar 64.01 % Pada program unit organisasi Dirjen Badilmiltun MARI, peningkatan manajemen Peradilan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) cenderung kecil dan kurang sehingga dalam program ini tidak dapat terlaksana dengan optimal mengingat wilayah hukum pengadilan militer I-04 Palembang sangatlah luas meliputi lima propinsi sehingga untuk melaksanakan sidang di daerah PAGU yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. V.3.2 PENGAWASAN V.3.2.1 Data Perkara Selama dalam tahun 2013 terhitung bulan Januari sampai September 2013 perkara yang paling menonjol adalah “Desersi, Narkotika, Ilegal Tapping, Pelanggaran Susila Dan Penganiayaan”. Perkara masuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang dari bulan Januari sampai dengan September 2013 kejahatan berjumlah 234 perkara, yang telah diputus 153 sisa perkara 81, 34 perkara diantaranya merupakan perkara desersi yang harus diselesaikan secara Inabsensia sehingga harus menunggu waktu 6 (enam) bulan sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Perkara Yang Menonjol Di Lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang Kwartal I Dan II Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klasifikasi Perkara DESERSI PENGANIAYAAN THTI PENIPUAN PENADAHAN PENCURIAN KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI PEMALSUAN SURAT KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA

Sisa Masuk Awal 38 57 6 7 2 8 1 5 2 4 1 4

Putus

Dikembalikan

55 9 7 3 4 4

4 -

Sisa Akhir 36 4 3 3 2 1

-

-

-

-

-

2

4

5

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

51

Keterangan

52

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PELANGGARAN SUSILA PERZINAHAN PENJAGA MENINGGALKAN POS SENJATA API PENGGELAPAN NARKOTIKA ILEGAL TAPPING PEMBUNUHAN PENGRUSAKAN INSUBORDINASI PERKAWINAN GANDA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ILEGAL LOGGING PENCULIKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMERASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERLINDUNGAN ANAK TIDAK MEMATUHI PERINTAH DINAS PENGEROYOKAN PELANGGARAN LALU LINTAS PENGHINAAN TERHADAP ATASAN JUMLAH

2

7

3

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 1 5 5 -

1 7 12 1 1 4 1

2 4 10 5 1 4 -

-

1 4 7 1 1

-

3

-

3

3

2

3

2

1 -

3 1

2 -

2 1

3

2

4

1

-

-

-

-

2

2

4

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

76

140

131

4

AD=72, AL=9

81

Perkara Yang Menonjol Di Lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang September 2013. No.

1

Klasifikasi Perkara

DESERSI

Sisa Masuk Awal 36

6

Putus

2

52

Dikembalikan

-

Sisa Akhir

Keterangan

40

34 Belum capai 6 bulan di Dilmil

53

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PENGANIAYAAN THTI PENIPUAN PENADAHAN PENCURIAN KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI PEMALSUAN SURAT KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA PELANGGARAN SUSILA PERZINAHAN PENJAGA MENINGGALKAN POS SENJATA API PENGGELAPAN NARKOTIKA ILEGAL TAPPING PEMBUNUHAN PENGRUSAKAN INSUBORDINASI PERKAWINAN GANDA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ILEGAL LOGGING PENCULIKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMERASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERLINDUNGAN ANAK TIDAK MEMATUHI PERINTAH DINAS PENGEROYOKAN PELANGGARAN LALU LINTAS PENGHINAAN

4 3 3 2 1

1 1 1 1 -

1 2 2 -

-

4 2 2 3 1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

2

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 4 7 1 1 3

-

1 2 -

-

1 3 6 1 1 3

-

-

-

-

-

2 1

1 -

-

-

3 1

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

53

54

TERHADAP ATASAN JUMLAH

81

14

14

-

81

AD=72, AL=9

V.3.2.2 Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang. a. Mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan upaya guna menyesuaikan program-program yang menjadi prioritas dari reformasi birokrasi di lingkungan MA-RI serta memperhatikan visi, misi dari mahkamah agung dengan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi pengadilan melalui pengembangan IT dengan tidak mengesampingkan nilai dan tata cara yang berlaku di lingkungan satuan TNI. b. Mengenai peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang senantiasa mengikut sertakan bintek baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung, Pusdiklat MARI, Dirjen Badilmiltun MARI, Dilmiltama, Dilmilti serta pembekalan-pembekalan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi serta memberikan peluang maksimal dan mendorong personel untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. c. Pada Tahun Anggaran 2012/2013 personel Pengadilan Militer I-04 Palembang satu orang anggotanya melakukan tindak pidana Desersi dan terhadap personel yang bersangkutan sudah diputus sesuai dengan hukum yang berlaku, sudah disidangkan dan diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. d. Bentuk koordinasi dengan Komisi Yudisial untuk saat ini bersifat pasif, Komisi Yudisial akan aktif jika ada laporan terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik. e. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal diantaranya : 1) 2) 3) V.4

Kegiatan Jam Komandan dari Kepala Pengadilan kepada seluruh anggota pengadilan termasuk kepada para hakim yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali. Melaksanakan kegiatan Bintal dan dalam kegiatan ini bekerjasama dengan Bintaldam II/SWJ dalam upaya menguatkan mental rohani dan keimanan seluruh anggota yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali. Bekerjasama dengan instansi terkait dan satuan samping.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

V.4.1 ANGGARAN 54

55

Pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menerima anggaran Rp. 4.100.030.000,- (Empat Milyar Seratus Juta Tiga puluh Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing - masing sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 3.013.030.000,Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 1.075.000.000,Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Rp. 12.000.000,Militer dan Tata Usaha Negara Jumlah Rp. 4.100.030.000,Pada Bulan Agustus 2013 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat perubahan Anggaran ( Revisi Anggaran ) terutama pada belanja pegawai yaitu belanja Belanja tunjangan Fungsional Hakim sehingga untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung yang semula Rp. 3.013.030.000 Menjadi Rp. 5.593.030.000 dengan adannya tambahan pagu tersebut diharapkan tidak terdapat pagu minus (terutama pada belanja pegawai ) hingga akhir tahun anggaran 2013. Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 dipergunakan untuk : a. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ; b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran . 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 dipergunakan untuk : a. Meubelair Ruang Sidang ; b. Pembangunan Gedung Lanjutan. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2013 dipergunakan untuk : a. ATK perkara yang sudah Putus ; Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi ; menetapkan indikator sasaran ; menetapkan rencana tingkat capaian (target) ; mengetahui realisasi indikator sasaran ; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 55

56

2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu : a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaan Kenegaraan dan Pemerintah ; b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum yang Transparan Akuntabel Berkualitas serta Memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat ; c. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia; Sampai dengan atau per 30 September 2013 persentase realisasi penggunaan anggaran tahun 2013 dapat dituangkan secara umum sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ; kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 72,12 % ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 69,27 % ; 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ; kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 41,67 % Penerimaan Negara yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diperoleh dari : a. Gugatan awal Rp. 30.000,b. Biaya Leges Rp. 5.000,c. Biaya Redaksi Rp. 10.000,d. Surat Kuasa Rp. 5.000,e. Lembar Putusan, per lembar Rp. 300,f. Pengembalian persekot gaji g. Sewa 5 (lima) unit Rumah Negara Pada tahun anggaran 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masuk sebesar Rp. 5.121.000 diperoleh dari Jumlah Perkara yang masuk dan pendapatan yang diperoleh dari pesekot gaji dan sewa rumah dinas adalah sebesar 5.640.000 sehingga untuk pencapaian target penerimaan Tahun 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak bias ditentukan dikarenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak tergantung dari jumlah perkara yang masuk dan jumlah persekot gaji yang ada. Secara umum rencana penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2014 sebagai tolak ukur penyusunan RKAKL pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 56

5.475.535.000,1.977.980.000,-

57

Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp. dan Tata Usaha Negara Jumlah Rp.

16.000.000,7.469.515.000,-

V.4.2 PENGAWASAN Perkara yang masuk sampai Bulan Oktober 2013 sebanyak 22 perkara yang terdiri: - Pertanahan : 12 Perkara. - Kepegawaian : 3 Perkara. - Kepala Desa : 2 Perkara - Pilkada/PAW : 3 Perkara. - Perizinan : 1 Perkara. - Lelang : 1 Perkara.  Perkara yang sudah diselesaikan sebanyak 12 perkara dan yang masih aktip atau berjalan sampai saat ini sebanyak 9 perkara.  Perkara yang dianggap menonjol di PTUN Bandar Lampung adalah Perkara Pilkada dan KIP.  Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penanganan perkara adalah : Tidak adanya dana untuk pengamanan jalannya persidangan terutama perkara-perkara yang menonjol seperti Perkara Pilkada, KIP. Selanjutnya pelaksanaan Eksekusi belum berjalan secara optimal. V.4.2.1 REFORMASI INTERNAL a. Langkah-langkah dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalitas hakim adalah dengan mengikut sertakan Hakim-Hakim untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan teknis perkara maupun yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman kode etik prilaku Hakim baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. b. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai, sering diadakan pertemuan-pertemuan secara berkala, pengawasan dilakukan secara rutin oleh Hakim pengawas bidang, lalu hasil dari pertemuan-pertemuan dan pengawasan dari Hakim pengawas tersebut dilaporkan ke Ketua Koordinator dalam hal ini Wakil Ketua Pengadilan TUN dan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan TUN apabila ada temuan-temuan segera untuk memperbaiki atau memecahkan masalah yang didapat dari hasil temuan tersebut. c. Bentuk koordinasi dengan KY, apabila ada surat dari KY mengenai adanya laporan pengaduan maka segera untuk ditanggapi. d. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan di PTUN Bandar Lampung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal adalah sering diadakan rapat-rapat atau pertemuan secara rutin 57

58

antar seluruh Hakim, Pejabat Pengadilan dan seluruh Pegawai PTUN Bandar Lampung. e. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa, sanksi administrative, sampai saat ini tata cara penerapannya belum diatur dalam peraturan perundang – undangan ; Mengenai uang paksa dan sanksi administrasi merupakan bagian pembahasan dalam RUU Administrasi Pemerintahan dan untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, meminta RUU Administrasi Pemerintahan tersebut menjadi Undang – Undang agar direalisasikan. VI.

PERTEMUAN LAMPUNG

DENGAN

KEPALA

BADAN

NARKOTIKA

PROVINSI

Dalam kesempatan selanjutnya dilakukan penyampaian oleh Kepala Badan Narkotika Provinsi Lampung yakni: VI.1 ANGGARAN Anggaran yang diterima BNNP Lampung untuk melaksanakan Program P4GN di Provinsi Lampung T.A 2013 sebesar Rp. 3,778,334,000 (APBN) dan didukung dari anggaran APBD Hibah sebesar Rp. 275,000,000. Kendala yang dihadapi yakni, BNNP Lampung yang juga melakukan kegiatan P4GN di 14 Kab/Kota Se Provinsi Lampung, sehingga dengan anggaran total tahun 2013 sebesar Rp. 4,053,334,000 masih belum memadai untuk melaksanakan kegiatan P4GN di seluruh Kab/Kota dan sampai dengan Tahun 2013 BNNK di Provinsi Lampung baru ada di Kab. Lampung Selatan. BNNP Lampung sampai saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih kontrak Rumah sebagai kantor BNNP Lampung di Jl. Way Pisang No 1 Pahoman Bandar Lampung, sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional P4GN di BNNP Lampung masih belum maksimal.

N o

Kegiatan/ Program

Anggaran Semula

Realisasi s.d Triwulan III

% Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran

Kendala

Bidang Pencegahan 1

Wahana Desiminasi Informasi P4GN

827.150.000

698.900.000 58

84.49

128.250.0 00

Iklan dimedia cetak hanya terbit 1 (satu) sekali dalam 1 bulan, hal ini dirasa kurang

59

efektif dalam upaya P4GN.

Penayangan Film dan Iklan di TV Lokal yang tayang 2 kali dalam setahun dirasa kurang efektif dalam mensosialisasikan upaya P4GN

2

Instansi Pemerintah di Daerah yang di Advokasi Bidang P4GN melalui dana 15,950,000 (APBN) + 275,000,00 0 (APBD) = 290,950,00 0

3

Instansi Swasta yang di Advokasi bidang P4GN

4

Kader anti Narkoba Yang Terbentuk

290.950.000

16.390.000

312.020.000

152.600.000

52.45

93.90

15.390.000

187.060.000

138.350.0 00

1.000.000

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

59.95

124.960.0 00

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

86,32

43.700.00 0

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1

Lingkungan Pendidikan Yang diberdayak

319.530.000

275.830.000 59

60

an Bidang P4GN

2

Lingkungan kerja yang diberdayak an bidang P4GN

3

Penyalah guna dan/atau Pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi

231.705.000

59.820.000

224.520.000

96,9

6,94

4.151.400

7.185.000

55.668.60 0

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

Belum ada konselor untuk penjagkauan pecandu aktif yang akan direhabilitasi

Bidang Pemberantasan 1

Laporan kasus narkoba hasil pemetaan

2

Berkas perkara kasus kejahatan narkoba yang di selesaikan (P.21)

3

Berkas penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang di

133.920.000

78.000.000

183.579.000

83,93

112.392.400

91,15

71.097.726

50,51

92.716.600

60

21.527.60 0

6.902.274

90.862.40 0

Kurang personil, kurang sarana dan prasarana (kend.oprasional)

Kurang sarana dan prasarana ( belum memiliki ruang tahanan)

Petugas Penyidik Kasus baik Polri Mau pun sipil masih kurang

61

selesaikan

Bagian Tata Usaha 1

Dokumen Akuntanbili tas unit kerja

2

Bulan layanan dukungan manajemen dan operasional unit kerja

3

Layanan perkantora n

4

Perangkat pengolah data dan perkantora n

5

Peralatan dan fasilitas perkantora n JUMLAH

219.518.000

858.630.000

384.758.000

39.300.000

99.734.300

557.252.442

261.362.270

45,43

119.783.7 00

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

64,9

301.377.5 58

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

67,93

123.395.7 30

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

100

39.300.000

99,55

98.064.000

97.620.000

4.053.334.00 0

2.889.927.138

71,30

-

444.000

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

Tidak Ada Kendala dalam pelaksanaan program kegiatan ini

1.163.406 .862

VI.2 PENGAWASAN VI.2.1 Data dan Indeks Terkait Penanganan Perkara Narkoba yang ditangani. Permasalahan

Penyalahgunaan

Narkoba telah menjadi 61

perhatian

dunia,

62

perhatian tersebut dikarenakan adanya kecendrungan terjadinya peningkatan jumlah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, sedangkan disisi lain, berkembang juga peredaran narkoba yang dikendalikan oleh jaringan sindikat narkoba yang cukup besar dan terbesar di dunia.Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Angka Prevelansi penyalahguna narkoba nasional berdasarkan umur 10-59 tahun sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 Juta Orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang). Penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi diseluruh Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 3.477 orang yang tediri dari 3.127 laki- laki (89,9%) dan 350 perempuan (10,10%). Sedangkan di Provinsi Lampung sendiri belum memiliki fasilitas terapi dan rehabilitasi seperti di Lido Bogor, sementara ini hanya melakukan rawat jalan saja. Data Pecandu Narkotika yang mendapatkan pelayanan medis dan sosial di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

TAHUN

1

Di rujuk ke UNITRA Lido, Bogor

2

Rawat Jalan RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung - Jumlah Klien - Jumlah Klien - Jumlah Klien (s.d Maret 2013)

3

Klien rawat Inap pecandu Narkoba pada Parmadi Putra Yayasan Sinar Jati - Jumlah Pasien - Jumlah Pasien - Jumlah Pasien (s.d Mei 2013)

62

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

JUMLAH 4 orang 12 orang 17 orang 36 orang 0 2 64 orang orang 1 69 orang orang 17946orang orang 67 orang 20 orang 12615orang orang 24 orang -

63

4

Jangkauan dan Dampingan Saburai Support Group (SSG) Jumlah

2009 2010 2011 2012

114 orang 13420orang orang 475 orang -

VI.2.2 PENGEDAR DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA Tersangka Pengedar dan Penyalahguna Narkotika dan Psikotropika di Indonesia cukup memprihatinkan. Sebanyak 26.201 tersangka, 43,01% diantaranya sebagai pengedar, dan pada tahun 2010 sebanyak 25.414 tersangka, 49,91% diantaranya sebagai pengedar. Di Lampung tersangka pengedar dan penyalahguna narkotika pada Tahun 2011 (s.d Juli) sebanyak 551 tersangka. Narkotika; Pengedar, Bandar dan Produsen sebanyak 473 orang, Pemakai sebanyak 3 orang. Psikotropika; Pengedar, Pemakai dan Produsen sebanyak 68 orang, Pemakai sebanyak 7 orang. Kasus dan tersangka narkotika yang ditangkap POLRI dan BNN di Indonesia tidak terlalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008 (18.621 kasus dan 25.049 tersangka), tahun 2009 (18.579 kasus dan 25.032 tersangka), dan tahun 2010 (17.877 kasus dan 23.958 tersangka). Tersangka penyalahguna narkoba yang ditangani Polda Lampung dari Tahun 2009-2012 menunjukkan angka rata-rata 93% tersangka penyalahguna tersebut berjenis kelamin laki-laki, dan 7 % lainnya dari jenis kelamin perempuan. Pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melihat barang bukti yang disita. Jenis barang bukti yang dominan disita oleh POLRI dan BNN dari Tahun 2008-2010 di Indonesia yaitu daun ganja di atas 96,8%, menyusul ekstasi 1,56%, shabu 1,54% dan heroin/putaw 0,06%. Secara angka, sitaan daun ganja pada tahun 2008 (40.496.253,20 gr), 2009 (110.764.253,90 gr), dan tahun 2010 (22.692.283,73 gr). VI.2.3

KENDALA Permasalahan-permasalahan Provinsi Lampung, antara lain : a. b. c. d. e. f.

yang dihadapi Badan Narkotika Nasional

Penyalahguna narkoba semakin meningkat. Masih rendahnya keinginan pecandu narkoba dan keluarga untuk mengikuti program rehabilitasi. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk upaya P4GN. Masih rendahnya pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Sarana perkantoran belum memadai. Koordinasi Lintas Sektor belum berjalan maksimal. 63

64

g. h. i. j. k. l. m. n.

Jaringan kelembagaan Kab/Kota belum terkoordinir dengan baik. Sosialisasi UU No. 35/2009 dan Inpres No.12/2011 belum maksimal. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan finansial. Minimnya data dan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Trend perkembangan peredaran gelap narkoba sangat cepat dan berubah- ubah. Pengaruh ekonomi bagi pengangguran. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan komunikasi peredaran gelap narkoba. Masih adanya oknum penegak hukum yang terlibat pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sistem yang digunakan BNN Provinsi Lampung dalam memetakan titik rawan narkoba masih menggunakan sistem manual, BNN Provinsi Lampung mengumpulkan informasi masih mengandalkan dari informasi masyarakat, cepu dan informan terpercaya Koordinasi dengan BNN RI dan aparat terkait yang menangani peredaran Narkoba dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, sebagai berikut: a) Perjanjian kerjasama Nomor G/554/IV.02/HK/2011 dan B/46/II/2011/BNN TANGGAL 7 September 2011 antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BNN RI. b) Kewenangan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, BNNP dapat membentuk wadah Peran Serta Masyarakat (PSM) serta kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. c) Inpres No. 12/2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. d) Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Departemen Keuangan RI Nomor : 07/1/2010/BNN Nomor : B/01/I/2010 Nomor : KEP – 04/BC/2010 Tanggal : 20 Januari 2010 Tentang : Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana B.1

KUNJUNGAN LANGSUNG

B.1.1 KUNJUNGAN KE SEAPORT BAKAUHENI Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung ini, kunjungan ke daerah Seaport Bakauheni sekaligus Polsek terkait juga dilakukan dalam rangka pemberantasan Narkoba. Dalam kunjungan ini, tim diperlihatkan pada contoh tangkapan jenis-jenis Narkoba dan senjata api yang digunakan. Selain jenis-jenis 64

65

Narkoba yang berhasil diungkap dan disita dari kasus yang terkini, kepada tim juga diperlihatkan bagaimana bentuk pengawasan dengan simulasi test Narkoba dan bagaimana proses pemusnahan Narkoba dan senjata api. Tim juga menemukan bahwa fasilitas alat bantu di pelabuhan telah banyak yang tidak berfungsi sehingga dilakukan secara manual. Maka dari itu tim juga melihat adanya kebutuhan akan alat pendeteksi di Pelabuhan Bakauheni yang merupakan juga jalur utama perlintasan barang. B.1.2 KUNJUNGAN KE LAPAS KALIANDA Kunjungan Kerja juga dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada sistem pemasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Kalianda Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kali ini, tim melihat langsung bagaimana proses pembinaan yang dilakukan pada narapidana maupun tahanan yakni adanya pula kegiatan seperti kerajinan, bengkel kerja (kerajinan kayu), dan pembudidayaan akan ikan lele dan unggas. Tim juga melakukan tinjauan langsung kondisi Lapas yang ternyata mengalami overcapacity dan bertemu langsung dengan para narapidana. Dalam satu dialog, tim mendapat aspirasi bahwa ketentuan mengenai pemberian narapidana tindak pidana khusus, terutama Narkoba yang dilakukan oleh seorang pengguna, akan berdampak negative bagi mereka. Namun mereka mengakui bahwa perlakuan di LAPAS masih jauh lebih baik ketimbang pada saat mereka dilakukan penahanan di POLRES. B.1.3 KUNJUNGAN KE LAPAS WAYHUI Tim Komisi III DPR RI melakukan tinjauan ke LAPAS WAYHUI yang merupakan pula LAPAS Narkoba. Dalam kunjungan ini tim meninjau langsung kondisi LAPAS yang juga mengalami overcapacity. Misalnya ada satu sel yang berkapasitas 33 orang namun telah diisi 69 orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Lampung juga telah mengajukan usulan untuk penambahan blok, yang kemudian membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Selain itu juga masih ditemukan kekurangan pegawai karena masih berstatus CPNS. Tim juga mendapatkan masukan agar LAPAS Anak juga dapat dibangun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan lingkungan yang memadai bagi perkembangan si anak. Dalam memberi solusi cepat, pihak LAPAS akan mengubah Aula menjadi tempat tidur sebelum adanya pembangunan LAPAS lagi. Pihak LAPAS juga mengakui ketentuan pengetatan remisi berdampak negatif pada permasalahan overcapacity. Dalam tinjauan itu pula pihak LAPAS mengingatkan apabila usulan diterima, maka akan dilakukan pemerataan jumlah dan perlunya dukungan dari pihak terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam proses pemindahan NAPI. Perlu diapresiasi pula bahwa rumah tahanan di LAPAS ini mendapat prestasi penghargaan peringakt pertama dari segi pelayanan dan terlihat telah memiliki fasilitas yang baik terutama memiliki ruang informasi dan pengaduan yang baik dan memadai untuk saat ini. C.

KESIMPULAN DAN SARAN 65

66

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dalam masa reses persidangan I Tahun 2013-2014 ke Provinsi Lampung ini; yakni dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Lampung, Kakanwil Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, Pimpinan Wilayah Peradilan di Provinsi Lampung, dan BNP Lampung maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut: a. b.

c. d.

e.

Terhadap permintaan anggaran bantuan hukum dalam menyikapi indeks peningkatan perkara perdata maupun pidana agar lebih diperhatikan. Permasalahan overkapasitas di Lapas Narkoba dikaitkan dengan berbagai dukungan fasilitas, anggaran, dan legislasi. Perlunya perhatian kepada dukungan anggaran bagi pembangunan LAPAS dan fasilitas yang memadai terutama LAPAS Khusus Anak dalam persiapan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu perlunya kajian lebih jauh terhadap PP No. 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang dapat memperparah permasalahan overcapacity dan berlawanan dengan sistem pembinaan bukan pembalasan dendam yang telah mulai diwacanakan. Perlunya perhatian kepada hal kesetaraan gender dalam posisi strategis jabatan aparatur di daerah. Terkait pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu persiapan lebih matang terhadap para penegak hukum khusus Anak dan berbagai amanat undang-undang yang terkait dalam tujuan perlindungan anak. Masukan agar ada pemilahan atau pembedaan yang tegas dan jelas terhadap delik korupsi di berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak berdampak pada kesulitan bagi penegak hukum dan pencari keadilan.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan. Ketua Tim Kunjungan Spesifik KOMISI III DPR RI,

DR. H. AZIZ SYAMSUDDIN, S.H.

66

67

67