STRATEGI PUBLIC RELATIONS POLITIK PKS DALAM REFORMULASI CITRA PARTAI JELANG PEMILU 2014 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh: SADAM HUSEN FALAHUDDIN NIM: 1110051000186
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H/2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Assalamu’alaikum wr wb. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah penulis skripsi dengan judul “Strategi Public Relations Politik PKS dalam Mereformulasi Citra Partai Jelang Pemilu 2014 ” dengan ini menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S1) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku
di
UIN
Syarif
Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau merupakan hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikianlah pernyataan ini dibuat, diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Terima kasih. Wassalamu’alaikum wr wb Jakarta, 14 Agustus 2014 Penulis
Sadam Husen Falahuddin NIM 1110051000186
ABSTRAK Sadam Husen Falahuddin Strategi Public Relations Politik PKS dalam Mereformulasi Citra Partai Jelang Pemilu 2014 Partai politik merupakan kendaraan untuk mencapai sebuah kekuasaan. Dalam partai politik Public Relations sangat dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan baik secara internal maupun eksternal. Dukungan merupakan hal yang sangat di inginkan untuk mecapai sebuah tujuan yakni kekuasaan, jika dukungan tidak diperoleh maka kekuasaan pun tidak akan di dapatkan. Kasus korupsi mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq telah menodai kepercayaan publik. Tentu hal ini akan berdampak terhadap perolehan suara atau dukungan PKS pada pemilu 2014. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut; bagaimana cara Public Relations PKS dalam reformulasi citra partai ? seperti apa strategi Public Relations PKS dalam meningkatkan elektabilitas PKS jelang pemilu 2014? Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan analisis deskriptif, dimana kegiatan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi Adapun teori yang digunakan adalah gagasan Erving Goffman mengenai Impression Management, yaitu teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Goffman menjelaskan bahwa dalam dunia performa, perlu dibedakan dalam dua panggung, yaitu panggung depan (Front Stage) dan panggung belakang (back Stage). Selain itu, ada pula teori Performa komunikatif yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Performa organisasi sering kali memiliki unsur teatrikal, dimana baik supervisor maupun karyawan (kader partai dalam hal ini) memilih untuk mengambil peranan atau bagian tertentu dalam organisasi (partai politik). Setelah peneliti menganalisis beberapa hal terkait dengan berbagai macam manuver politik yang dilakukan PKS, serta strategi PR PKS dalam meningkatkan elektabilitas citra partai menjelang pemilu 2014 adalah sebagai berikut; membuat isu publik seolah-olah PKS bersama dengan aspirasi masyakat dan peduli terhadap masyarakat dalam menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, mengelola isu-isu kemanusiaan sebagai bentuk simpati terhadap sosial dan penindasan yang terjadi baik di luar maun di dalam negeri, seperti kasus agresi militer di palestina, pembantaian etnis muslim di Rohingnya Myanmar, Pembantaian demonstran di Mesir. Selain itu, PKS sebagai partai kader selalu mengonslidasikan kader-kadernya untuk terus semangat dalam beraktifitas. Rebranding tagline PKS juga merupakan strateginya untuk memulihkan citra partainya yang sempat tercoreng oleh LHI dari “Bersih, Peduli, Profesional” menjadi “Cinta, Kerja, Harmoni”. .jadi, PKS sangat pintar dalam melakukan pengelolaan kesan atau impression of management. Isu-isu publik seperti kenaikan BBM, dan isu-isu HAM selalu menjadi perhatian besar untuk mendapatkan simpati publik dan mendapatkan dukungan dari publik agar citra yang ada di masyarakat tetap baik. Citra merupakan modal yang sangat besar bagi partai politik dalam menentukan bagaimana dukungan untuk meraih kekuasaan dapat terealisasikan. Keyword: PR PKS, Politik, Isu-isu Publik, Citra
i
KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan segala kemudahan dari-Nya penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Strata satu (S1). Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda suri tauladan Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Atas do’a dan usaha, serta perjalanan panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas penting yang mempertaruhkan segenap keilmuan yang penulis pelajari selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, walaupun jauh dari kesempurnaan. “The personal is political” bermula dari sebuah kata sederhana bahwa setiap orang memiliki kepentingan politik di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan hidup. Di era demokrasi saat ini, kita di hadapkan dengan persoalan pergantian kepemimpinan dalam mengemban dan menjalankan estapeta kekuasaan untuk mencapai bangsa yang sejahtera adil dan makmur. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti politik sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Tentu saat ini kita sering menjumpai fenomena politik di Indonesia yang jauh dari “ideal”. Masih tetap ada praktek-peraktek korupsi dan berbagai macam kecurangan dalam pemilu di era demokrasi saat ini. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah dalam meluruskan makna dan tujuan politik yang sesungguhnya. Hal inilah yang menjadi alasan, kenapa kita harus bersatu dan bersama-sama membangun politik yang baik untuk mencapai negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
ii
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Orang tua tercinta, Bapak H.Madholik, dan Ibunda Hj. Momoy Sutiamah (alm) dan umi Yuyun yang senantiasa memberikan segala kasih sayangnya untuk perjuangan anaknya dalam menimba ilmu pengetahuan. Mereka yang tak hentihetinya bersujud dan berdoa untuk kesuksesan putra-putrinya. Serta adik dan kakaku yang senantiasa mensupport dan menjadi inspirasi dalam menyelesaikan penelitian ini. 2. Bapak Prof. DR. Komarudin Hidayat, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak DR. H. Arief Subhan, MA. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang telah memberikan nasihat serta arahan kepada penulis. 4. Drs. Rahmat Baihaky, MA. Dan Fita Fathurakhmah, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 5. Bapak DR. Gun Gun Heryanto, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Dan sebagai Dosen Komunikasi Politik yang merupakan ruang lingkup dari skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Segenap
Dosen
Fakultas
Dakwah
dan
Ilmu
Komunikasi
yang
telah
memberikan begitu banyak wawasan, ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
iii
7. Bapak Deddy Supriadi sebagai Direktur Operasional Humas DPP PKS yang senantiasa
memberikan
informasi
serta
nasihat-nasihatnya
untuk
dapat
menyempurnakan Penelitian ini . 8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta yang tak henti hentinya mengajarkan sebuah aktifitas dalam berorganisasi serta mendorong untuk berpikir kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Serta tak lupa senior-senior HMB jakarta yang sering memberikan nasehat-nasehatnya ketika saya menjabat Sekjend di HMB Jakarta, Prof. Amin Suma, dan Saiful Mujani, Ph.D 9. Rekan-rekan mahasiswa KPI (F) angkatan 2010, yang telah bersama-sama berbagi ilmu, berdiskusi, bercanda, jalan-jalan dan saling berbagi rasa, serta saling memberi dukungan untuk mendapatkan Ilmu di Kampus peradaban UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya hanya kepada Allah penulis kembalikan semoga semua yang teah diberikan kepada penulis akan menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi penulis maupun yang lain. Jakarta, 2 Juli 2014
Sadam Husen falahuddin
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................
i
KATA PENGANTAR ............................................................................
ii
DAFTAR ISI ..........................................................................................
v
DAFTAR TABEL ..................................................................................
viii
BAB
BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...............................................
1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ....................................
11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................
11
D. Tinjauan Pustaka ..........................................................
12
E. Metodologi Penelitian ..................................................
14
F. Sistematika Penulisan ..................................................
19
II KAJIAN TEORI A. Impression Management Theory .................................
21
B. Teori Performa Komunikatif .......................................
24
a. Definisi Performa Komunikatif ..............................
24
b. Macam-macam performa komunikatif .....................
25
1. Performa Ritual .................................................
26
2. Performa Hasrat .................................................
27
3. Performa Sosial ..................................................
27
4. Performa Politis ....................................................
27
5. Performa Enkulutrasi ............................................
28
C. Konseptualisasi Politik ...............................................
29
1. Definisi Politik.........................................................
29
2. Klasifikasi Partai Politik .........................................
33
3. Sisitem Partai Politik ..............................................
35
D. Konseptualisasi Pemilu ...............................................
38
1. Definisi Pemilu ......................................................
38
2. Pemilu Sistem Distrik ............................................
39
v
3. Pemilu Sistem Proporsional .................................... E. Konseptualisasi Public Relations Politik ........................
41 44
1. Pengertian Public Relations Politik ......................... . 44 2. Tujuan Public Relations Politik .................................. 45 3. Public Relations Politik sebagai Aktivitas Persuasi..... 46 F. Konseptualisasi Citra ....................................................... 49 1. Pengertian Citra ........................................................... 49 2. Citra personal tentang Politik ...................................... 50 3. Strategi pembuatan Citra ............................................. 51 4. Macam – macam Citra ................................................ 53
BAB
BAB
III GAMBARAN UMUM PKS A. Profil PKS ..................................................................
55
1. Sejarah Berdirinya PKS ..........................................
55
2. Nama, dan Lambang PKS ......................................
65
B. Visi dan Misi PKS ......................................................
67
1. Visi PKS ................................................................
67
2. Misi PKS ...............................................................
69
IV ANALISIS DAN HASIL TEMUAN A. Strategi PR Politik PKS dalam Reformulasi Citra ........
72
1. Managemen Kesan PKS terhadap Isu kanaikan BBM. 73 2. Perlawanan PKS terhadap KPK ..............................
79
3. Rebranding PKS ....................................................
84
B. Strategi PR PKS dalam Meningkatkan elektabilitas jelang pemilu 2014 ................................................................
88
1. Performa Ritual PKS ..............................................
90
2. Performa Hasrat PKS .............................................
93
3. Performa Sosial PKS ...............................................
97
4. Performa Politis PKS .............................................
99
5. Performa Enkulturasi PKS ........................................ 100 C. Strategi PR PKS terhadap Aktifitas Persuasif Pemilih .. 102 1. Relasi PKS dengan Publik ....................................... 102
vi
2. Paradigma Politik Grunigian PKS ........................... 105 3. Persuasi Politik PKS ............................................... 108 4. Hype Politik PKS .................................................... 110 5. Hubungan Publik Politik PKS ................................. 111 6. Pembangunan Komunitas Politik PKS..................... 115 D. Interpretasi .................................................................. 117 1. Strategi PR PKS Jelang Pemilu 2014 ........................ 117 2. Dramaturgi dan Performa Komunikatif PKS ............ 119 3. Perolehan Suara PKS pada Pemilu 2014 ................... 121 4. Kritik ........................................................................ 125
BAB
V PENUTUP A. Kesimpulan................................................................... 127 B. Saran ............................................................................ 129
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 131 LAMPIRAN ......................................................................................... 135
vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
BAB I 1.
Tabel 1
Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2014 ...........
2
2.
Gambar 1
Grafik Perolehan Partai Islam dari masa ke masa .......
5
BAB II 1.
Tabel 1
Kesimpulan Pengertian Performa Komunikatif .........
28
2.
Tabel 2
Bagan perbedaan sistem distrik dan proporsional .......
43
3.
Gambar 1
Model Pembentukan Citra ..........................................
53
BAB III 1.
Tabel 1
Nama-nama Founding Fathers PKS ...........................
58
2.
Gambar 1
Lambang PKS ..........................................................
66
3.
Tabel 2
Makna Lambang PKS................................................
67
4.
Gambar 2
Irisan Tiga bidang Platform PKS ...............................
71
BAB IV 1.
Gambar 1
Statement Andi Rahmat dari Fraksi PKS ...................
75
2.
Gambar 2
Tifatul mendukung kenaikan BBM ............................
76
3.
Gambar 3
Bantahan Terhadap Statement Tifatul .......................
77
4.
Gambar 4
Terpilihnya Anis Matta sebagai Presiden PKS ..........
80
5.
Gambar 5
Penangkapan LHI oleh KPK ......................................
82
6.
Gambar 6
Strategi Perlawanan terhadap KPK ............................
83
7.
Gambar 7
Tagline PKS Pada Pemilu 2009 .................................
85
8.
Gambar 8
Tagline PKS pada Pemilu 2014 ................................
86
9.
Gambar 9
Suasana halaqah Ikhwan (laki-laki) ...........................
91
10. Gambar 10
Suasana halaqah Akhwat (Perempuan)......................
92
11. Tabel 1
Performa Ritual PKS ................................................
93
12. Gambar 11
Kader PKS melakukan Dirrect Selling ......................
94
13. Gambar 12
Kader Akhwat PKS sedang Dirrect Selling ...............
96
14. Gambar 13
PKS melakukan election update jelang Pemilu 2014 .
97
15. Gambar 14
Kader PKS menggelar Baksos ...................................
98
16. Gambar 15
Manuver Politik PKS terhadap Isu Reshuffle .............
99
17. Gambar 16
PKS menerima Kader Non Islam .............................. 101
viii
18. Gambar 17
Akun Twitter PKS Piyungan ..................................... 103
19. Gambar 18
Terpilihnya Anis Matta dengan cepat ........................ 106
20. Gambar 19
PKS menyerukan anti golput ke pemilih pemula........ 109
21. Gambar 20
Grafik kerugian Negara ............................................ 110
22. Gambar 21
Aksi Penistaan terhadap agama.................................. 113
23. Gambar 22
Irwan Prayitno menggelar Aksi Solidaritas Mesir ...... 114
24. Gambar 23
Komunitas Mantan Caleg PKS di Sumsel .................. 116
25. Gambar 24
Komunitas Humas DPP PKS ..................................... 116
26. Gambar 25
Hasil Survei Indikator menjelang pemilu 2014 ......... 122
27. Tabel 2
Perolehan suara pemilu 2009 & pemilu 2014 ............. 124
28. Tabel 3
Cost Politik partai pada pemilu 2014 ........................ 125
ix
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana kita ketahui, bahwa momentum 2014 merupakan momentum pesta rakyat dalam menentukan pemimpin baik di tingkatan legislatif maupun Eksekutif. Berbagai macam upaya Partai Politik di Indonesia semakin giat untuk meraih suara dalam Pemilihan umum baik di tingkat Kabupaten/kota hingga DPR RI
dalam hal ini Legislatif, maupun di Eksekutif yang menduduki kursi RI
sebagai Kepala Negara. Di negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satusatunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.1 Dalam sistem demokrasi tentu harus ada Partai Politik sebagai salah satu bentuk wadah dalam kontestasi politik di negara yang menganut paham demokrasi. Partai politik bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. 2
1
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Revisi cet. Ke-3 h.461 2 Ibid, h.397
2
Menurut Carl Frederich, partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idill kepada anggotanya 3. Pada Pemilu 2009 di ikuti oleh 44 partai politik, namun yang lolos ke parlemen hanya berjumlah 9 partai politik dengan hasil suara sebagai berikut: Tabel 1.1 9 Partai Politik yang Berhasil Lolos dari Parliamentary Threshold dan Perolehan Kursi dalam DPR Pemilu Legislatif 2009
Perolehan No
Partai Politik
3
Suara
Kursi Parlemen Perhitungan I
Revisi
Demokrat
20,85%
148
150
Golkar
14,45%
108
107
PDIP
14,03%
93
95
PKS
7,88%
59
57
PAN
6,01%
42
43
PPP
5,32%
39
37
PKB
4,94%
26
27
Gerindra
4,46%
30
26
Hanura
3,77%
15
18
Syahrial Syarbaini dkk, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h.76
3
Jumlah
100%
560
560
Sumber : KPU tgl 9 Mei 2009
Posisi pertama yang besar di duduki oleh Partai Demokrat, yang saat ini mengalami kemerosotan citra dikarenakan beberapa kader tersandung kasus korupsi, dimulai dari Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, hingga mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain partai Demokrat, PKS pun tak jauh berbeda. Luthfi Hasan Ishaq mantan Presiden PKS terjerat Kasus Suap Korupsi daging Import pada akhir bulan Januari 2013. Kejadian itu memukul telak Partai yang pada saat terbentuknya tak ada yang terkena kasus korupsi, namun akhirnya Presiden PKS yang tertangkap oleh KPK. Namun saat ini banyak sekali Partai Politik di Indonesia yang dililit hukum karena oknum anggota partainya melakukan tindak pidana korupsi, sehingga mayoritas publik tidak percaya atas segala komitmen yang dilakukan oleh para elit politik. LSI (Lingkar Survei Indonesia) Hanya sebesar 37.5 % publik yang menyatakan bahwa mereka percaya dengan komitmen moralitas publik para elite politik. Sedangkan mayoritasnya yaitu sebesar 51.5 % tidak percaya bahwa para elite memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kebijakan atau perilakunya. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab. (lihat hasil quick poll LSI pada tanggal 3-5 Juli 2013) LSI melihat ada tiga faktor penyebab. Pertama, publik menilai tidak banyak elit atau politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat. Kedua, kuatnya
persepsi
di
publik
bahwa banyak politisi yang hipokrit artinya
4
bertindak tidak sesuai dengan ucapannya. Dan Ketiga, publik melihat semakin lebarnya jarak antara klaim keyakinan dan ajaran agama dengan perilaku para elite. 4 Salahsatunya disinggung terkait dengan partai yang mengklaim diri sebagai partai berbasis agama (dakwah) justru mantan pucuk pimpinannya terlibat kasus korupsi. Kasus korupsi impor sapi yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq juga menganggu logika dan nurani publik. Kesalehan pribadi yang dilandasi oleh keyakinan dan ketaatan menjalankan ajaran pribadi ternyata tak mampu membendung “syahwat” pribadi yang koruptif. 5 Sejak PKS berdiri, memang tidak ada satu pun anggotanya yang masuk bui karena kasus korupsi. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq merupakan orang pertama yang menorehkan catatan baru ini. Penetapan tersangka terhadap Luthfi pun membuat kaget Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid yang sejak kemarin sore mengikuti rapat dengan pimpinan PKS, termasuk bersama Luthfi, tentang pemenangan pemilu6. Melihat kasus yang terjadi diatas, berbagai hasil survei terkait dengan suara yang akan di dapat oleh Partai Politik pada pemilu 2014. Seperti yang dirilis oleh Indonesia Research Center (IRC), elektabilitas parpol tertinggi untuk pemillu 2014 ditempati oleh PDIP (14,7 persen). Urutan selanjutnya Partai Golkar (12,2 persen), Partai Gerindra (11,1 persen), dan Partai Demokrat (7,5 persen). Sedangkan kontestan baru Partai NasDem (4,5 persen) berada diperingkat lima 4
http://www.lsi.co.id/konpers-moralitas-publik-elite-juli-2013-11.html,diakses hari sabtu, 24 Nopember 2013, pukul 23.47 WIB 5 Ibid 6 http://nasional.kompas.com/read/2013/01/31/09280349/Citra.Partai.Bersih.PKS.Terco rengdiakses pada hari selasa, 03 Desember 2013, pkul. 22.39
5
dan diikuti oleh Partai Hanura (4 persen). Tiga partai menengah berasaskan agama seperti PAN, PKB dan PKS hanya mendapatkan 2,8 persen. selanjutnya PPP (2,4 persen), PBB (0,4 persen), dan PKPI (0,3 persen) hanya menempati posisi tiga terbawah. 7 Dari data diatas sangat jelas kemerosotan elektabilitas PKS semakin melorot dari 7, 88% pada pemilu 2009 menjadi 2,8 %. Disusul dengan partaipartai islam lainnya. Jika kita melihat dari masa ke masa, partai Islam mulai ditinggalkan para pemilihnya, padahal penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam. Lingkaran Survei Indonesia memaparkan hasil suara partai politik Islam dari 1955 hingga 2009 sebagai berikut:
Gambar 1.18 sumber: Lingkaran Survei Indonesia
7
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/27/1/164435/Kasus-KorupsiGoyang-Elektabilitas-PKS diakses pada hari Selasa, 10 Desember 2013 pkul. 21.43 8 http://lsi.co.id/lsi/category/survei/ di akses pada hari selasa, 10 Desember 2013, Pukul 21.55 WIB
6
Berbagai macam manuver Politik telah dilakukan oleh setiap Partai dalam mengawal kebijakan pemerintah untuk senantiasa meraih simpati dari konstituent. Mulai keberpihakan terhadap rakyat dalam ini melawan kebijakan yang kontra terhadap Rakyat hingga saling serang melalui media masa sebagai perantara eksistensi dalam melakukan komunikasi politik baik dengan Partai politik lain, maupun dengan Masayarakat. Berbagai peristiwa Politik semakin terungkap, semakin banyak konflik yang dilakukan oleh masing-masing Partai Politik dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk kasus korupsi yang melilit Politisi dari berbagai Partai Politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh lawan politik untuk meraih suara dari konstituante pada saat citra partai lawannya terindikasi kasus korupsi. Tentu kita masih ingat bagaimana Politisi dari berbagai macam partai terjerat kasus skandal korupsi. Partai Demokrat yang kemudian memakan korban Nazaruddin yang menjadi terdakwa kasus “Hambalang” yang mengakibatkan Partai Demokrat terjun bebas hasil suara melalui survei LSI sementara. Selain Nazaruddin, Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terseret dalam kasus Pembangunan “Hambalang” tersebut. Tidak berbeda dengan Partai Demokrat, pada Februari 2013, Partai PKS mengalami kemerosotan akibat Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak (LHI) yang menjadi tersangka atas Kasus Suap Daging Import. Alhasil, elektabilitas PKS semakin menurun. Hingga pada saat itu, Partai Politik yang terkena kasus Korupsi mendapatkan stereotip negatif yang sangat berpengaruh terhadap Citra partai.
7
Citra partai terdiri atas apa yang dipercaya dan diharapkan rakyat tentang apa yang dilakukan oleh partai. Dengan kata lain citra partai secara efektif memainkan peran penengah yang menerjemahkan apa yang berlangsung dalam lingkungan politik ke dalam istilah yang bermakna bagi pemberi suara. 9 Sebelum Partai Keadilan Sejahtea (PKS) terlilit kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, citra partai tersebut sangat baik di mata publik, sebagai parta yang bersih. Namun pasca tertangkapnya LHI oleh KPK membuat citra partai semakin terpuruk sehingga akan memengaruhi pemberi suara pada pemilu 2014 nanti. Peranan public relation menjadi sangat penting dalam menangani polemik atau permasalahan yang terjadi di suatu organisasi baik government maupun non government organization. Dalam kasus berbagai macam yang menyangkut dengan pengaruh terhadap citra suatu organisasi, maka peran public relation untuk me-rerekonstruksi citra partai sangatlah penting. Keberadaan peran public relation dalam suatu organisasi atau lembaga adalah sebuah indikasi bahwa public relation mempunyai perang yang sangat penting dalam perputaran sistem yang ada pada manajemen dan lembaga atau organisasi. Public relation merupakan metode ilmu komunikasi sebagai salah satu kegiatan yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi. 10 Kebutuhan akan definisi istilah “Public relation‟ (PR) menduduki peringkat nomor dua setelah pengukuran dan evaluasi public relations dalam 9
Dan Nimmo, Komunikasi Politik khalayak dan efek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), cet. Ke-V, h.184 10 Onong Uchjana Effendi, Ilmu komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), cet. Ke-XII, h. 131.
8
hierarki persyaratan penelitian seperti yang dinyatakan oleh para anggota institute, baik para akademisi maupun praktisi. Namun bagaimanapun pendapat dari para ahli PR, peranan PR dalam sebuah oraganisasi sangatlah penting. Opini publik sangat berkaitan dengan citra. opini publik merupakan proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. 11 Dalam hal ini, Opini publik sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. 12 Opini Publik yang terkait dengan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap presiden PKS membuat partai dakwah (PKS) bereaksi Preventif, mencoba untuk melindungi dan menyerang KPK karena penangkapannya tidak sesuai prosedur (SOP) dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini KPK menegaskan bahwa KPK memiliki dua alat bukti yang kuat sehingga mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq ditangkap.
11
Dan Nimmo, Komunikasi Politik khalayak dan efek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), cet. Ke-V, h.3. 12 Ibid
9
Kejadian tersebut membuat citra partai PKS semakin terpuruk, setelah tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaq oleh KPK, tindakan PKS untuk menyerang balik, membuat publik semakin tidak suka atas tindakan Anggota PKS yang kemudian melindungi “Koruptor”, citra Publik terhadap PKS semakin tidak percaya, karena citra KPK lebih tinggi ketimbang citra Partai Keadailan Sejahtera. Citra adalah segala sesuatu yang telah dipelajari seseorang yang relevan dengan situasi dan dengan tindakan yang bisa terjadi di dalamnya. Ke dalam citra tercangkup seluruh pengetahuan seseorang (kognisi), baik benar ataupun keliru, semua preferensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu peristiwa yang menarik atau menolak orang tersebut dalam situasi itu, dan semua pengharapan (konasi)yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara yang berganti-ganti terhadap objek di dalam situasi itu. Ringkasnya, citra adalah kecendrungan yang tersusun dari pikiran, perasaan, dan kesudian. Citra selalu berubah seiring dengan berubahnya pengalaman. Berdasarkan pertimbangan kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Public Relation PKS dalam merekonstuksi citra partai dalam menangani permasalahan tertangkapnya mantan Presiden PKS (PKS) menjelang Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014. Penelitian ini sangat penting guna mengetahui bagaimana proses kinerja PR dalam merenkonstruksi citra partai, dengan berbagai macam strategi yang dilakukannya untuk mendulang suara pada pemilu 2014. Disamping itu juga guna memberikan masukan dan solusi terhadap kasus yang meliliit PKS yang dapat menjadi referensi PR dalam melakukan komunikasi politik dengan khalayaknya.
10
Menurut Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru dalam bukunya komunikasi politik ada tiga faktor yang menjadi kajian penting dan menarik dalam Public Relations politik. Pertama, munculnya fenomena politik modern yang kian banyak memanfaatkan media massa, jasa konsultan serta taktik dan strategi komunikasi politik. Misalnya di Amerika, terpilihnya Barack Obama sebagai presiden,
menunjukkan peran komunikasi politik
yang sangat
menentukan. Kemenangan Obama tidak terlepas dari berbagai strategi komunikasi politik yang dijalankan untuk memengaruhi dan mengalihkan perhatian pemilih Amerika untuk memilih Obama. Kedua, kian majunya teknologi yang memungkinkan berbagai tindakan politik dilakukan tidak harus bertemu secara fisik, misalnya pendekatan new media (media online) dalam pelaksanaan komunikasi politik. Pendekatan komunikasi menjadi lebih dinamis, interaktif dan serba cepat. Ketiga, munculnya era demokrasi yang memungkinkan semua warga negara untuk memperoleh kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Demokratisasi memungkinkan semua kalangan untuk berkompetensi seperti tergambar dalam fenomena pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) juga dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah (pemilukada). Demokrasi juga menuntut berbagai organisasi politik untuk mampu menjelaskan banyak hal kepada publik internal maupun publik eksternalnya, sehingga kebutuhan akan public relations politik menjadi sebuah kebutuhan.
11
Pada hakikatnya public relations dikembangkan dalam suatu organisasi dan merupakan salah satu fungsi manajemen. Anwar Arifin (2007) menulis bahwa public relations adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sistematis oleh suatu badan atau organisasi dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Kegiatan itu bertugas memberikan penerangan yang secukupnya dan selengkap-lengkapnya kepada publik (masyarakat), dan meneliti serta menghargai pendapat-pendapat, saran-saran, dan sikap-sikap dan landasan kebijakan dan tindakan yang akan diambil. Tujuannya agar organisasi yang diembannya memperoleh pengertian, citra, penerimaan, dan dukungan dari publik (masyarakat).13 B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah Sebagaimana mestinya, penulis mengarahkan penelitian ini agar terfokus pada permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi masalah terhadap Peran PR PKS (PKS) dalam merekonstruksi Citra Partai, pasca tertangkapnya LHI oleh KPK menjelang Pemilu 2014. Sedangkan rumusalah masalahnya adalah: 1. Bagaimana peran PR PKS (PKS) dalam merekonstruksi Citra Partai, pasca tertangkapnya LHI oleh KPK ? 2. Strategi apa yang dilakukan oleh PR PKS dalam meningkatkan elektabilitas Partai menjelang Pemilu 2014 ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah:
13
Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 141
12
1. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi PR Partai Keadailan Sejahtera (PKS) dalam merenkonstruksi Citrai Partai, pasca tertangkapnya LHI oleh KPK. 2. Mengetahui Program PR PKS dalam meningkatkan elektabilitas partai, menjelang pemilu 2014. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut: a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahan ilmiah di bidang komunikasi, khususnya dalam Peranan PR Politik di suatu partai, agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara baik sifatnya Internal (hubungan dengan struktur partai) maupun eksternal (hubungan dengan Publik) serta dapat meningkatkan citra partai yang mengalami keterpurukan. b. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun solusi pada divisi humas atau PR PKS, partai politik, praktisi, dan Public Relation Politik da dalam merekonstruksi citra partai dan meningkatkan elektabilitas pada pemilu 2014. D. Tinjauan Pustaka Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai Strategi PR dalam mengkonstruksi Citra, di antaranya : 1. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam membentuk citra kota cerdas, modern dan Religius yang disusun oleh Zaldy Handi Aditia, NIM : 108051000057, mahasiswa Komunikasi dan
13
Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Strategi Pelayanan Public Relation dalam membangung citra pelayanan pada masyarakat (Studi kasus pada kepolisian resort Metro jakarta Barat) yang disusun oleh Muhamad Iqbal, NIM : 107051002581, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Pendekatan Public Relation politik dalam persuasi pemilih muslim jelang pemilu 2014 (Studi komparatif PKS dan PPP) yang disusun oleh Bayu Noer Cahyo, NIM : 109051000143, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komuniksi. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diatas terletak pada pembahasan mengenai konsep atau strategi pencitraan yang digunakan oleh divisi Public
Relation/Hubungan
Masyarakat
(Humas)
suatu
lembaga
untuk
memperbaiki dan meningkatkan citra dalam sebuah lembaga. Perbedaannya adalah penelitian ini adalah strategi komunikasi apa saja untuk meningkatkan citra dan lembaga yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh lembaga Birokrat, sedangkan pada pembahasan ini penelitian terletak pada lembaga Partai Politik. Sedangkan Persmaan dengan penelitian skirpsi Bayu Noer Cahyo adalah subyek penelitian yaitu DPP PKS akan tetapi perbedaannya terletak pada Public Relation politik serta adanya pembentukan kembali atau reformulasi citra partai PKS menjelang pemilu 2014, sehingga peneliti yang akan saya teliti lebih fokus
14
pada reformulasi citra PKS setelah kasus LHI yang sedang menghancurkan citra PKS sebagai partai dakwah.
E. Metodologi Penelitian 1. Metode penelitian Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. melalui pendekatan deskriptif analisis, dimana kegiatan penelitian yang akan dilakukan menggambarkan apa adanya peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. 2. Paradigma Penelitian Paradigma adalah kerangka berpikir 14, Menurut Robert A. Friedrichs dalam Sociology of Sociology (1970) Paradigma dapat di definisikan sebagai suatu gambaran yang mendasar mengenai pokok permasalahan yang dipelajari dalam suatu disiplin. Paradigma dapat diartikan sebagai pandangan dunia (world view) yang dimiliki seorang peneliti yang dengan itu memiliki kerangka berpikir (Frame), asumsi, teori, atau proposisi dan konsep terhadap suatu permasalah penelitian yang dikaji15. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham 14
Tim Penyusun Kamus Pusat Besar Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003), h. 828. 15 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), cet.2, h.91
15
yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan atau lebih tepatnya paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Paradigma konstruktivime memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaning action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. 16 Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma dalam ilmu sosial yang tergolong dalam paradigma post-positivisme,
yang menunjukkan bahwa
kebenaran suatu realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial dengan kebenaran yang bersifat
relatif (kontekstual). Konstruktivisme menolak paradigma
positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. 17 Menurut Patton, para peneliti konstruktivis memperlajari beragam realita yang terkonstruk oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan paradigma seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.18 3. Teknik Pengumpulan Data
16
Deddy N. Hidayat, Paradigma dan metodologi penelitian sosial empirik klasik, (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), h. 3. 17 Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), Cet. Ke-2, h. 151. 18 Michael Quinn Patton, Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rdEdition, (Thaousand Oaks, California: Sage Publications, Inc., 2002), P. 96-97.
16
Teknik pengumpulan dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lainlainnya. 1. Wawancara Yakni mengadakan wawancara mendalam atau depth interview. Dimana mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada orang-orang yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini penulis wawancara langsung dengan pengurus DPP PKS yaitu Bapak Dedi Supriadi selaku Sekertaris bidang Humas PKS (Direktur Operasional). Wawancara ini digunakan guna melengkapi data-data yang dibutuhkan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur atau bersifat fleksibel19 2. Unstruktur Observation (Observasi Tidak Berstruktur) Observasi tidak berstruktur (non partisipatoris) adalah observasi yang dalam pelaksanaanya tidak melibatkan penelitian sebgai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Unstructure observation merupakan salah satu metode dalam penelitian yang berarti pengamatan, dalam hal ini kegiatan dilakukan penulis guna menggali data serta informasi dari sumber data yakni berupa peristiwa, tempat dan dokumen yang ada berkaitan dengan apa yang telah menjadi dasar penelitian. 3. Dokumentasi
19
Rusdin Pohan, metodologi penelitian pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), h. 58.
17
Yakni dengan mencari data berupa buku, catatan, arsip, dan sebagainya yang berkaitan dengan public relation politik, terutama mengenai proses ataupun program kerja yang sangat dibutuhkan sebagai pendukung hasil wawancara. 4. Tempat dan waktu penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang beralamat MD Building, Jl. TB. Simatupang No. 82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Sedangkan waktu penelitian selama lima bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 – Juli 2013. 5. Subjek dan Objek Penelitian Subjek
Penelitian ini DPP PKS. Sedangkan Objek penelitian ini
adalah Strategi Public Relation politik dalam merekonstruksi citra partai, serta meningkatkan elektabilitas partai menjelang pemilu 2014. 6. Teknik Analisis Data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katergori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data20. Analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi dengan pendekatan kualitatif, dengan menggambarkan hasil temuan di laporang mengenai Peranan Public relation politik dalam merekonstruksi citra partai dan meningkatkan elektabilitas partai menjelang pemilu 2014.
20
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 93.
18
Peneliti menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Tesch yang dikutip oleh Craswell, langkah-langkah tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut: a. Memahami catatan secara keseluruhan dengan teliti. b. Memilih satu dokumen menarik, yang singkat, memperlajari dokumen tersebut dan memikirkan makna pokoknya. c. Membuat daftar seluruh topik, mengelompokkan topik-topik yang sejenis, selanjutnya peneliti memasukan topik-topik tersebut dalam kolom-kolom topik penting, topik unik dan sisanya. d. Menyingkat topik-topik tersebut dalam menjadi kode dan menulis kode tersebut. Skema awal ini untuk melihat apakah muncul kategori dan kode baru. e. Mencari kata yang paling deskriptif untuk topik-topik tersebut lalu mengubah topik tersebut ke dalam katergori-kategori. f. Membuat keputusan akhir tentang singkatan setiap kategori dan mengurutkan kode-kode tersebut menurut abjad. g. Mengummpulkan materi data setiap kategori dalam satu tempat dan melakukan anilisis awal. h. Yang terkahir jika perlu, peneliti akan mengkodekan kembali data yang sudah ada.21
21
John W. Creswell, research Design Qualitative & Quantitative Approach, (Jakarta: KIK Press, 2003) h. 148-149.
19
Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari dokumentasi, hasil wawancara, data catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori yang sesuai dengan kerangka konsep pendekatan Public Relation Politik. Kemudian, penulis menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 22 F. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman umum karya ilmiah civitas akademika UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta 23. Agar penulisan skripsi ini bersifat sistematis dan mempermudah tahap demi tahap pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab, dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan Dalam bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
22
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. Ke-13, h. 244 23 Oman Fathurahman, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: CEQDA (Center fir Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).
20
BAB II Kajian Teoritis Dalam bab kedua akan membahas landasan teori yang menguraikan tentang beberapa hal yang menyangkut pembahasan dalam skripsi ini tentang: Penjelasan Impression Management Theory, Penjelasana Teori Performa komunikatif, Konseptualisasi Politik, Konseptualisasi Pemilu, Konseptualisasi Public Relations Politik, dan Konseptualisasi Citra.
BAB III. Gambaran Umum Pada bab ini membahas tentang sejarah singkat PKS (PKS) yang meliputi terkait: Profil, Sejarah, Platform, visi dan misi serta struktur kepengurusan DPP PKS (PKS) BAB IV. Temuan dan Hasil Penelitian. Pada Bab ke empat ini akan membahas terkait dengan analisis hasil temuan, menjelaskan Strategi public relation politik dalam merekonstruksi citra partai pasca tertangkapnya LHI oleh KPK, dan Program PR dalam meningkatkan elektabilitas partai di pemilu 2014 BAB V. Penutup Pada bab kelima, penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diteliti dan memberikan saran-saran dan beberapa lampiran sebagai pelengkap penelitian.
21
BAB II KAJIAN TEORITIS A. Impression Management Theory Berbagai peristiwa yang terjadi dalam peristiwa politik, terkadang tidak menampilkan sesuatu yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Terkadang ada upaya untuk memanipulasi peran, ataupun sebuah wajah yang ditampilkan untuk meraih kesan positif di depan khalayak publik, seolah-olah hal ini merupakan sebuah drama yang biasa terjadi dalam suatu pementasan. “A region may be defined as any place that is bounded to some degree by barriers to perception. Regions vary, of course, in the degree to which they are bounded and according to the media of communication in which the barriers to perception occur.”24 Wilayah dapat didefinisikan sebagai tempat yang dibatasi untuk beberapa tingkat oleh hambatan persepsi. Wilayah bervariasi, Tentu saja, dalam tingkatan sejauh mana mereka dibatasi dan menurut media komunikasi di mana hambatan persepsi itu terjadi. “The performance of an individual in a front region may be seen as an effort to give the appearance that his activity in the region maintains and embodies certain standards.”25 Artinya Kinerja individu di panggung depan mungkin dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan penampilan yang kegiatannya di wilayah menjaga dan mewujudkan standar tertentu. Disinilah kemudian karakter yang ada dalam dirinya secara alamiah akan tertutup, karena individu itu sadar bahwa ia sedang bereda di panggung depan, dan diperhatikan oleh banyak orang (penonton). 24
Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, (Garden City: Dobleday, 1959), hal. 66 25 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, (Garden City: Dobleday, 1959), hal. 67
22
A back region or backstage may be defined as a place, relative to a given performance, where the impression fostered by the performance is knowingly contradicted as a matter of course. There are, of course, many characteristic functions of such places. It is here that the capacity of a performance to express something beyond itself may be painstakingly fabricated; it is here that illusions and impressions are openly constructed.26 Sebuah wilayah belakang atau di belakang panggung dapat didefinisikan sebagai tempat, relatif untuk memberikan kinerja, di mana kesan berkembang dari kinerja yang sengaja bertentangan sebagai hal yang biasa. tentu saja ada banyak fungsi karakteristik tempat tersebut. Di sinilah kapasitas kinerja untuk mengungkapkan sesuatu di luar dirinya dapat dengan susah payah dibuat; di sinilah ilusi dan kesan secara terbuka dibangun. Menurut Erving Goffman, Impression Management atau pengelolaan Kesan, yaitu teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menimbulkan kesan tertentu, seseorang akan mempersentasikan dirinya melalui atribut, atau tindakan tertentu, termasuk pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, cara berjalan, gaya berbicara, dan sebagainya. Ketika berkomunikasi, seseorang akan mengelola dirinya agar tampak seperti apa yang dikehendakinya, sebaliknya juga orang lain yang menjadi lawannya melakukan hal yang sama. Oleh karena itu setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain, sehingga ia menjadi aktor yang menunjukkan penampilannya untuk membuat kesan bagi lawannya. 27
26
Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, (Garden City: Dobleday, 1959), hal. 69 27 Deddy Mulyana & Solatun, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), cet. 2, hal. 103
23
Selain itu, Goffman menjelaskan bahwa seluruh kegiatan individu dalam suatu situasi sosial tersebut sebagai performa (Performance) dan dalam dunia performa, perlu dibedakan dalam dua panggung, yaitu panggung depan (Front region atau frons stage) dan panggung belakang (back region atau back stage). Goffman menjelaskan kehidupan sosial yang ia bagi menjadi dua wilayah yaitu:28 a. Wilayah depan (Front Region), yaitu tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau gaya layaknya aktor yang berperan. Wilayah ini disebut juga sebagai “panggung depan” (front stage) yang ditonton khalayak. b. wilayah belakang(back region), yaitu tempat untuk mempersiapkan peranannya di wilayah depan, disebut juga “panggung belakang (back stage) atau kamar rias tempat
pemain sandirwara bersantai
mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Panggung depan merupakan bagian dari performa seseorang yang secara teratur berfungsi dalam aturan umum dan tetap untuk dapat mendefinisikan oleh mereka yang menyaksikannya. Di panggung depan ini terdapat pengaturan (setting), misalnya berupa dekorasi, furnitur, tata letak, fisik dan latar belakang “panggung”. Selain itu, setting yang bersifat individual sangat mendukung, diantaranya adalah penampilan (appearance) dan gaya (manner).29
28 29
Ibid, hal.38 Ibid
24
Sedangkan panggung belakang biasanya ia sudah berada pada posisi yang aman dari pandangan orang-orang, artinya ia sudah menjadi dirinya sendri tanpa harus menampilkan sesuatu yang berlebihan. Inilah dia yang sebenarnya dengan kebiasaan atau tampilan yang sesungguhnya. Terkait dengan partai, meminjam istilah dari Goffman bahwa partai merupakan sebuah team, sebagai sejumlah individu yang bekerjasama mementaskan suatu routine. Beberapa elemen dasar dari pertunjukan tim ini dikemukakan oleh Goffman antara lain: Pertama, saat suatu tim pertunjukkan sedang berjalan sesuatu dapat menggangu atau menyimpang dari setiap anggota tim pertunjukkan itu. setiap peserta tim harus bergantung pada tindakan dan perilaku mitranya, sedangkan temannya harus bersikap demikian juga kepadanya. Kedua,
bila para anggota tim
itu
harus
bekerja
sama untuk
mempertahankan suatu definisi atas situasi tertentu di hadapan penonton, para anggota tim harus mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesan tersebut. Oleh karena itu, para peserta tim sesuai dengan frekuensi masalah yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kesan, cendrung di arahkan oleh ketentuan yang dinamakan dengan kebiasaan. B. Teori Performa Komunikatif a. Definisi Performa Komunikatif Setiap individu pasti memiliki performa dalam berkomunikasi ketika sedang berada pada suatu organisasi. Dalam teori budaya organisasi terdapat salah satu konsep penting yang dibahas yaitu performa komunikatif. Performa
25
komunikatif pertama kali diperkenalkan oleh Pacanowsky dan O‟Donnel Trujillo (1982) yang menyatakan bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik.30 Partai Politik merupakan organisasi yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas yang menjadikan organisasi itu berjalan pada ranah yang benar. Dalam hal ini, partai politik yang akan di bahas pada penelitian ini adalah PKS (PKS) dalam rangka pendekatan Public Relation politik, untuk membuat strategi mereformulasi citra partai pasca tertangkapnya LHI oleh KPK. Selain itu, tentu tahun 2014 merupakan ajang kontestasi politik yang akan merebutkan kursi di parlemen maupun di eksekutif dalam hal ini Presiden. Semua upaya akan dilakukan demi merebut kekuasaan. Performa (Performance) adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Performa organisasi sering kali memiliki unsur teatrikal, dimana baik supervisor maupun karyawan (kader partai dalam hal ini) memilih untuk mengambil peranan atau bagian tertentu dalam organisasi mereka. 31 b. Macam-macam performa komunikatif Walaupun sistem kategori tidak selamanya ekslusif, setidaknya kita mendapatkan gambaran, sejauh mana organisasi dapat bervariasi dalam perlilaku manusia yang dapat dipahami. Para teoritikus menjabarkan ada lima performa
30
Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3: Analisis dan Aplikasi, (Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008), h. 325 31 Ibid, hal. 325
26
budaya yaitu: ritual, hasrat, sosial, politik, dan enkulturasi. 32 Berikut ini penjelasan kelima macam performa yang dapat kita pelajari. 1. Performa Ritual Semua performa komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang disebut performa ritual (ritual performance). Ritual terdiri atas empat jenis: personal, tugas, sosial, dan organisasi. Ritual personal (personal ritual) mencakup semua hal yang anda lakukan secara rutin di tempat kerja. Misalnya, banyaknya karyawan dalam suatu perusahaan yang menyalakan dan mengerjakan tugas kantor di komputer kerjanya masingmasing setiap hari. Ritual tugas (tugas ritual) adalah perilaku rutin yang dikaitkan dengan pekerjaan seseorang. Ritual tugas membantu menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, tugas seorang akuntan yang kemudian melakukan audit keuangan baik yang masuk maupun keluar sebagai pencatatan arus kas dalam setiap transaksi di sebuah perusahaan tersebut. Ritual Sosial (sosial trust) adalah rutinitas verbal dan nonverbal yang biasanya mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Misalnya, ada beberapa komunitas pencinta alam yang berkumpul setiap hari ahad di alam terbuka untuk menanam pohon dan menghijaukan alam di sekitarnya. Ritual
organisasi
(organizational
ritual)
adalah
kegiatan
perusahaan yang sring dilakukan seperti rapat divisi, rapat BEM, dan yang
32
Ibid, hal. 325
27
lainnya yang berkaitan langsung dengan sebuah interaksi dalam suatu organisasi. 2. Performa Hasrat. Performa
hasrat
(passion
performance)
adalah kisah-kisah
mengenai organisasi yang sering kali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain. Biasanya, performa hasrat ini, sering kali orang dalam organisasi itu begitu menggebu-gebu dalam bercerita, sehingga apapun yang terjadi pada suatu organisasi itu, akan selalu diceritakan. 3. Performa Sosial Performa sosial (social performance) merupakan perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerja sama di antara anggota organisasi. Sebagimana yang dikatakan oleh pepatah bahwa “hal kecil memulai hal yang besar” artinya seberapa kecilnya nilai-nilai dari sikap santun dan sopan merupakan hal terpenting ketika kita berinteraksi dengan orang lain. 4. Performa Politis Ketika budaya organisasi mengomunisasikan performa politis (political performance), budaya ini sedang menjalankan kekuasaan atau kontrol. Mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan kontrol merupakan ciri dari kehidupan korporat di Amerika serikat. Mereka akan melakukan apapun untuk dapat mempertahankan kekuasaannya sertu mengontrol
28
apapun yang terjadi di setiap negara, demi menjaga stabilitas kekuasaannya. 5. Performa Enkulutrasi Performa enkulutrasi (Enculturationa performance)
merujuk pada
bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Performaperforma ini dapat berupa suatu yang berani maupun hati-hati, dan performa ini mendemonstrasikan kompetensi seorang anggota dalam sebuah organisasi. Secara singkat, performa komunikatif adalah sebuah metafora yang menampilkan bahwa sesungguhnya di dalam organisasi merupakan sebuah teatrikal. Berikut ini bentuk ringkasan performa komunikatif. Tabel 2.1 Performa Budaya dalam Organisasi No
Macam-macam performa
Pengertian / contoh
1.
Performa Ritual
2.
Performa Hasrat
3.
Performa sosial
4.
Performa politis
Ritual personal – mengecek pesan suara dan email; ritual tugas mengeluarkan tiket, menerima pembayaran; ritual sosial – acara kumpul karyawan; ritual organisasi – rapat departemen, pikni perusahaan Penceritaan kisah, metafora, dan pembicaraan yang berlebihan – “ini adalah perusahaan yang paling tidak menghargai karyawan” “ikut mata rantai perintah yang diberikan, jika tidak perintah itu akan memberlit lehermu” Tindakan santun dan sopan; perpanjang etiket – mengucapkan terima kasih pada pelanggan, obrolan di dekat pendingin air, menjaga “muka” orang lain. Menjalankan kontrol, kekuasaan, dan pengaruh – bos yang galak, ritual intimidasi, penggunaan informan, tawar menawar
29
5.
Performa Enkulturasi
Kompetensi yang didapat dari karier dalam organisasi – peranan belajar/mengajar, orientasi, wawancara.
C. Konseptualisasi Politik 1. Definisi Politik Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideologi antarkekuatan yang ada dalam masyarakat. Ia muncul sebagai representasi kepentingan warga negara. Di barat, partai politik pertama-tama lahir mewakili setidaknya ada tiga golongan masyarakat. Partai politik di barat terutama muncul setelah adanya peralawanan yang begitu kuat kepada dominasi agama (gereja). Yang pertama, adalah kekuatan liberal yang melawan kekuatan gereja untuk selanjutnya lahirlah partai-partai konvensional. Ketiga aktor politik yang akhirnya bermuara kepada pengelompokan politik dalam bentuk partai politik saat itu adalah gereja, politisi konservatif, dan politisi liberal. Ketiga kelompok politik ini mewakili semangat zaman yang ada pada saat itu. 33 Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. pembentukan Partai politik memang bukan nama asing bagi kita sebagai warga negara, fungsi dan peranannya sangat penting bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam bukunya yang berjudul Economic et Societte (1959) Max Weber menekankan menekankan aspek profesionalisme dalam dunia politik modern. Partai politik 33
Firman Subagyo, Menata Partai Politik, (Jakarta: Rakyat Merdeka Group), Hal. 57
30
kemudian mendefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber sangat berkembang pesat di abad ke-19 karena dukungan oleh legitimasi legal-rasional. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik (Seilere, 1993).34 Menurut La Palombara dan Weiner (1966) yang dikutip oleh Firmanzah dalam bukunya Mengelola Partai Politik, mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikatergorikan sebagai partai politik. Kriteria ini sangat populer untuk melakukan studi komparasi politis. Keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai berikut : 1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama. 2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi
34
Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hal. 66
31
suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi ke bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi. 3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. Siapa yang memimpin negara, propinsi atau kabupaten? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik. Ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan. 4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat
dan
sanggup
mobilisasi
sebanyak
mungkin
elemen
masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya. Menurut Hafid Cangara, ada tiga prinsip dasar dari partai politik yakni sebagai berikut35: 1. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang
35
Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 209
32
dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Dalam tubuh partai Golkar misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999), demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam hal penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat. 2. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggotaanggotanya untuk loyal kepada partai. 3. Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making). Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat
33
petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementrian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai. Dari tiga prinsip inilah kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan partai politik seperti apa peranannya dan bagaimana mereka bekerja untuk bangsa dan negeri ini. Berbagai upaya akan mereka lakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam rangka menduduki kekuasaan dan memimpin bangsa dan negeri ini. Sangat jelas definisi partai politik diatas. 2. Klasifikasi Partai Politik Ada beberapa macam partai yang terdapat di negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Miriam Budiardjo klasifikasi partai dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaanya, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cendrung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan
34
memisahkan diri dan mendirikan partai baru.36 Selain itu, partai massa mengandalkan jumlah anggota yang besar, dan biasanya terdiri dari banyak golongan yang bergabung di bawah payung partai, misalnya Golkar.37 Berbeda halnya dengan partai kader yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan. 38 Misalnya PKS (PKS). Klasifikasi lainnya dapat kita ketahui dari segi sifat dan orientasi, dalam hal mana partai-partai dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan (patronage party) dan partai ideologi atau partai azas (Weltanschauungs partei atau Programmatic party).39 Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya; karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari partai semacam ini.
166
36
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), cet. X, hal.
37
Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 219 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), cet. X, hal.
38
166
39
Ibid, hal. 167
35
Partai ideologi atau partai azas (Sosialisme, fasisme, komunisme, KristenDemokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan diisyaratkan lulus melalui beberapa beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka pungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan. 3. Sistem Partai Selain pambagian diatas, Maurice Duverger dalam bukunya yang terkenal Political Parties, yaitu sistem partai-tunggal (one party system), sistem dwi-partai (two-party system) dan sistem multi-partai (multi-party system).40 a. Sistem Partai Tunggal (One-Party System) Sistem ini merupakan model lama dalam bidang pemerintahan, yakni sistem authoritarian (otoriter) yang digerakkan oleh satu partai tunggal yang berkuasa. Sistem partai tunggal hanya mengakui satu partai yang diperkenankan dalam suatu negara. 41 Pola partai-tunggal terdapat di beberapa negara Afrika (Ghana di masa Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading). Eropa Timur dan RRC. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif oleh karena itu, partai-partai
40 41
Ibid, 167 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 220
36
yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdekan melawan partai itu. 42 b. Sistem Dwi Partai Ada beberapa negara yang saat ini menganut sistem dwi partai, yaitu Amerika Serikat dan Filipina, yang dinamakan oleh Maurice Dauverger sebagai khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini, partai-partai jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dari gambaran di atas sangatlah jelas dimana letak peranan dan tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsinya dalam suatu negara. Dalam sistem ini, partai yang kalah akan berperan sebagai partai pengecam utama (oposisi) sedangkan partai yang menang akan setia terhadap kebijaksanaan dalam pemerintahan. Akan tetapi hal ini bisa saja terbalik atau berpindah tangan, tergantung partai mana yang menang dalam pemilu itu sendiri. Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (Sistem Distrik) di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecendrungan untukk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dwi-partai yang ada.43 c. Sistem Multi Partai 42
167-168. 169
43
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), cet. X, hal. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), cet. X, hal.
37
Model sistem multi partai ini banyak sekali di anut oleh banyak negara, diantaranya, negara Indonesia. Pada umumnya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat merujuk pada perkembangan sistem multi-partai. Di mana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cendrung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) dalam satu wadah saja.44 Dalam hal ini, tentu sistem multi partai merupakan cerminan dalam berbagai macam ras, agama, atau suku bangsa yang terdapat pada suatu negara. Tentu hal ini merupakan suatu keniscayaan bilamana kedekatan primordial dapat mempengaruhi afiliasi pada suatu partai yang dekat dengannya atau memiliki ikatan tersendiri. Sistem multi partai, apalagi kalau digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecendrungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu.45Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang kuat dalam membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan seperti ini, partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lainnya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai koalisi lainnya dapat di tarik kembali. Jadi artinya koalisi atau oposisi tidak permanen selama masa jabatan suatu pemerintahan berlangsung dalam satu periode. 44
169
45
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), cet. X, hal. Ibid, hal. 170
38
Contohnya Indonesia, sistem presidensil namun masih bercita rasa parlemen, sehingga kekuatan pemerintahan akan tidak stabil bilamana partai itu, tidak menemui titik terang dalam sebuah keputusan atau kebijakan yang diberlakukan oleh partai pemerintah. Adanya setgab (sekertariat gabungan) dibentuk dari inisiatif partai Demokrat, sebagai wadah musyarawarah dengan partai-partai koalisi (pendukung pemerintah) untuk menentukan konsesus bersama sebelum berjejak di parlemen. D. Konseptualisasi Pemilu 1. Definisi Pemilu Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Saat ini, pemilu merupakan sebuah wujud nyata dari sistem demokrasi elektoral. Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi ajang kontestasi partai politik dalam merebut kekuasaan. Itulah yang akan melatar belakangi bagaimana komunikasi politik sangat penting untuk dapat merebut kekuasaan dari suara rakyat. Pemilihan umum yang diselenggarakan harus dalam keadaan keterbuakaan serta kebebasan dalam menyalurkan aspirasinya sebagai masyarakat. Selain itu, kebebasan dalam berpendap serta berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurasi partisipasi serta aspirasi masyarakat. Disisi lain, kita harus sadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, Lobbying, dan sebagainya yang menunjang dalam menyukseskan pemilu.
39
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: a. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik. b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proposional).46 Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (Single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaituu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara mengitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.47 1. Sistem Distrik Dalam pemilihan umum, sistem distrik merupakan sistem tertua, menunjuk kepada pertarungan antara kandidat yang dicalonkan oleh partai-partai politik dalam sebuah wilayah yang kecil (daerah pemilihan) untuk mecari satu wakil (single-member constituency). Kandidat dicalonkan oleh partai politik, rakyat yang sudah dewasa memilih nama dan gambar (foto) kandidat tersebut dan bukan memilih tanda gambar partai politik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak 46
461-462
47
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), cet. 3. , hal. Ibid hal. 462
40
menjadi pemenang tunggal (the first past post) dan akan mewakili daerah itu dalam parlemen. Suara kandidat yang kalah tidak lagi diperhitungkan, sehingga suaranya hilang. Namun kandidat yang menang tidak lagi mewakili sebagai partainya, namun mewakili sebagai perwakilan dari daerah asal pemilihannya. 48 Sistem distrik sering dipakai di negara yang memiliki sistem dwi partai seperti inggris serta negara-negara bekas jajahannya seperti India, Malaysia, dan Amerika. Dalam sistem distrik karena hanya diperlukan pluralitas suara (suara terbanyak) untuk membentuk suatu pemerintaha, dan bukan mayoritas (50% plus satu) dapat terjadi bahwa partai yang menang dengan hanya memperoleh pluralitas suara dapat membentuk kabinet. Pemerintahan semacam ini dinamakan monority government. 49 Selain itu, ciri khas yang terdapat pada sistem distrik, adalah pelaksanaan sistem disrik kerap kali memunculkan “distorsi” atau kesenjangan jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat dari distorsi (distortion effect) menguntungkan partai besar melalui over-representation,
dan merugikan partai kecil karena
under
representation. Hal ini disebabkan karena banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang atau wasted, yaitu lantaran tidak berhasil menjadi juara pertama di suatu distrik. Keadaan seperti ini sangat berpengaruh dalam masyarakat yang pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis.
48 49
465
Anwar Arifin, Komunikasi politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), cet. 2, hal. 222 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), cet. 3. , hal.
41
2. Sistem Proporsional Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency). Perbedaan dengan sistem distrik terletak pada cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Selain itu, dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasiona, tanpa menghiraukan distribusi suara. Secara umum dapat disebutkan bahwa pemilihan umum sistem proporsional menunjuk kepada pertarungan antara partai politik dalam sebuah daerah pemilihan yang luas unttuk mencari beberapa wakil. Dalam hal ini, partai politik mencalonkan banyak kandidat dalam sebuha daftar dengan nomor urut dan rakyat tidak perlu memilih nama orangnya, tetapi cukup dengan memilih tanda gambar partai politik yang terdaftar sebagai kontestan. Dari situlah suara yang diperoleh oleh setiap kontestan dalam hal ini partai politik dihitung, kemudian setiap kontestan akan memperoleh jumlah kursi secara proporsional dengan hasil suara yang diperoleh. Biasanya kandidat yang terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut dari atas ke bawah. Oleh karenanya, suara yang masuk tidak ada yang terbuang atau hilang. Pertarungan dalam sistem distrik dan sistem proporsional memiliki strategi yang berbeda. Jika sistem distrik yang harus di jual adalah kandidat perorangan yang masuk dalam partai di masing-masing daerah, namun beda halnya dengan
42
sistem proporsional, yang harus ditonjolkan adalah ideologi, visi, misi, dan program partai serta ketokohan para kandidat, karena yang dipilih oleh rakyat adalah tanda gambar partai. Oleh karena itu, partai politik harus menampilkan ideologi partai serta visi, misi dan program serta tokoh-tokoh (kandidat) yang menarik, disukai, dan didukung oleh rakyat. Namun demikian sistem proporsional memiliki juga kelebihan antara lain karena dianggap representatif dari jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara rakyat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sistem ini juga dipandang lebih egaliter, karena relatif tidak ada suara hilang. Di balik kelebihannya yang egaliter, sistem proporsional pun memiliki kekurangan yaitu memperrmudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cendrung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi, kurangnya kekompakan dalam tubuh partai, dapat menimbulkan perpecahan dan mendirikan partai baru.
43
Tabel. 2.2 Berikut ini adalah bagan contoh perhitungan perbedaan antara sistem distrik dan sistem proporsional Contoh hipotesis : 1. Wilayah yang sama : (1 Provinsi, terdiri dari 10 distrik) 2. jumlah kursi : 10 kursi 3. jumlah penduduk : 100.000 kursi 4. hasil pemilihan umum : A. Dapat 60% Suara B. Dapat 30% Suara C. Dapat 10% Suara 1. Sistem Distrik 2. Sistem Proporsional Wilayah yang terdiri dari 10 distrik, Wilayah yang dianggap sebagai memperebutkan 10 kursi kesatuan. kesatuan, merebutkan 10 kursi Setiap distrik memperebutkan 1 kursi 1K 1K
1K 10 K
1K
1K
1K
1K
1K 1K
1K
A. Menang 5 Distrik ke atas, dapat 10 Kursi. B. Tidak dapat kursi C. Suara hilang (wasted)
A. Menang 60% suara, dapat 6 Kursi B. Menang 30% suara, dapat 3 Kursi C. Menang 10% Suara, dapat 1 Kursi Tidak ada suara hilang
Sumber: Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia (Gramedia 1994), hal 246
44
D. Konseptualisasi Public Relations Politik 1. Pengertian Public Relations Politik Public Relations adalah fungsi menajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Selain itu, PR dapat mengidentifikasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sebagai basis moral dan etis dari profesi PR. 50 Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru dalam bukunya Komunikasi Politik menjelaskan bahwa public relations merupakan jembatan penghubung antara organisasi dengan publiknya, baik terkait dengan publik internal maupun publik eksternal dalam sebuah proses komunikasi agar tercipta hubungan yang efektif berdasarkan landasan mutual understanding (pemahaman bersama) guna mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. 51 Public relations politik dapat dipahami sebagai sebuah kekhususan proses public relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan pelibatan komponen-komponen dan sumber daya politik mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk
50
Scott M. Cutlip dkk, Effective Public Relations, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), cet. 3, hal. 6 51 Gun Gun Heryanto dan Shulham rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 114
45
memperoleh kesepahaman (mutual understanding) dengan berbagai pihak dalam upaya perwujudan politik dari sebuah organisasi. 52 Kegiatan public relations politik yang bersifat internal adalah : (1) Mengadakan analsis terhadap kebijakan partai politik yang sudah maupun sedang berjalan; dan (2) mengadakan perbaikan sebagai kelanjutan dari analisis yang dilakukan terhadap kebijaksanaan partai politik, baik yang sedang berjalan maupun terhadap perencanaan kebijaksanaan baru. Sedangkan kegiatan public relations politik yang bersifat eksternal adalah untuk memberikan atau menyebarkan pernyataan-pernyataan kepada publik. Adapun ciri atau karakteristik pernyataan yang disampaikan mencangkup dua hal. Pertama, apabila pernyataan tersebut berupa informasi, informasi itu harus diberikan dengan jujur, dan objektif, dengan dasar mengutamakan kepentingan publik. Kedua, apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada usaha untuk membangkitkan perhatian publik, pesan yang disampaikan harus direncanakan secermat mungkin sehingga pada tahap selanjutnya publik akan menaruh simpati dan kepercayaan terhadap partai politik melalui penyebaran informasi. 53 2. Tujuan Public Relations Politik Dari definisi di atas, ada beberapa tujuan utama public relations Politik yaitu mendapatkan dukungan politik baik dari publik internal (Internal parpol)
52
Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 115 53 Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 144
46
maupun eksternal (public) dalam mencapai tujuan khusus sebuah organisasi atau institusi politik. Sedangkan tujuan umumnya adalah sebagai berikut:54 1. Menciptakan soliditas dan kohesivitas internal organisasi melalui upaya pelayanan publik internal sehingga seluruh komponen dan sumber daya politik organisasi bisa dioptimalkan dalam pencapaian tujuan organisasi. 2. Menjembatani hubungan organisasi dengan publik eksternal dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program dan tujuan khusus organisasi. 3. Memperoleh
penemuan-penemuan,
penyimpulan-penyimpulan,
serta
rekomendasi atas sejumlah isu dan dinamika politik yang berkembang. 4. Mengetahui secara pasti posisi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan organisasi di tengah hubungan dengan berbagai pihak di internal maupun eksternal organisasi melalui evaluasi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. 3. Public Relations Politik sebagai Aktivitas Persuasi Sebagaimana kita ketahui bahwa PR politik merupakan suatu aktivitas dalam melakukan persuasi yang dilakukan oleh kader partai atau yang khusus melakukannya untuk mengajak publik internal dan publik eksternal sebuah partai politik. menurut Gun Gun Heryanto, terdapat delapan pendekatan yang lazimnya ada dalam kajian public relations politik. 55 a. Relasi Politik dengan Publik (Political Relations with public)
54
Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 116 55 Ibid, hal. 119
47
Pendekatan ini sebenarnya terpengaruh oleh praktik public relations di Amerika. Fokus pendekatan ini pada proses identifikasi, pencarian dan pengaturan hubungan dengan orang-orang kunci (key audience). Singkatnya, pendekatan ini, menurut Grunig dan Hunt dalam bukunya Gun Gun Heryanto, memandang public relations sebagai manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan publiknya. Dalam hal ini biasanya partai politik melakukan polling dan focus group sebagai cara untuk menggali efektivitas dan efisiensi pemilih dalam pemilu. b. Paradigma Politik Grunigian (The Grunigian Polical Paradigm) Pendekatan ini banyak dipraktikkan di Eropa, yakni bagaimana menciptakan pemahaman bersama (mutual understanding) antara organisasi dengan publiknya. Menurut Grunig dan Hunt (1984), tindakan pokoknya adalah pada bagaimana mengembangkan mutual benefit (keuntungan bersama). Public Relations dilakukan melalui riset tentang identifikasi pemikiran pemilih atau warga masyarakat yang sehingga mampu melahirkan situasi win-win. Biasanya pendekatan ini tidak meletakan pada kekuatan alat-alat public relations, melainkan mencari strategi alamiah yang didedikasikan dalam menghadapi isu. c. Hype Politik (Political Hype) Hal ini merupakan kinerja public relations yang mengambil pendekatan publisitas. Rumusannya “to make noise” untuk menggapai perhatian khalayak. Dengan demikian persuasi banyak dilakukan
48
melalui media relations. Penggunaan press release dan building personal relationship dengan wartawan menjadi kerja yang menonjol dalam pendekatan ini. d. Persuasi politik (Political Persuation) Ini merupakan sebuah pendekatan pluralis dimana hubungan power (power relationship) tidaklah sama. Langkah persuasi merupakan upaya memperkaya informasi dan mengubah perilaku serta sikap dari khalayak-khalayak kunci. Pendekatan ini kerap diidentikan dengan propaganda. e. Managemen Hubungan Politik (Political Relationship Management) Tujuan pendekatan ini adalah memberi tekanan dan lobi dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Pendekatan ini memaksimalkan ide, kontak dimana individu-individu aktivis organisasi menjadi bagian dari kebijakan komunitas. f. Managemen Reputasi Politik (Political Reputation Management). Pendekatan ini menekankan pada manajemen lintas hubungan. Fokus dalam identifikasi, pengaturan, dan perubahan pada reputasi organisasi. Pendekatan ini menggunakan tindakan persuasif untuk menajamkan opini, baik untuk audiens kecil maupun publik opini secara luas, sehingga bisa mengarahkan opini publik sesuai dengan harapan dari institusi. g. Hubungan Publik Politik (Political Relation in Public)
49
Perpektif ini biasanya sering digunakan di Eropa, dan menjadi fokus utama adalah “working in public” dengan cara memberi perhatian lebih pada penanganan isu-isu HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan berbicara (freedom of speechi). h. Pembangunan Komunitas Politik (Political Community Building) Pendekatan ini lazimnya digunakan di The Mid West America, fokusnya pada upaya menciptakan dan mengatur rasa memiliki komunitas (sense of community). Pendekatan komunitas ini dianggap cocok, terutama untuk mengurangi konflik.
E. Konseptualisasi Citra 1. Pengertian Citra Citra berasal dari bahasa sansekerta yang berarti gambar. Kemudian dikembangkan menjadi gambaran sebagai padanan kata image dalam bahasa inggris. Citra merupakan sesuatu yang abstrak dan kompleks serta melibatkan aspek emosi (afeksi) dan aspek penalaran (kognisi). Justru itu citra mengandung unsur emosi dan rasional sekaligus, sehingga secara serentak memiliki sifat subjektif dan objektif. Citra pada khalayak terbentuk sebagai dampak afeksi dan kognisi dari komunikasi. 56 Pada hakikatnya citra merupakan hasil dari kontruksi realitas yang merupapkan bentuk representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat.
56
Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 178
50
Sedangkan perncitraan merupakan proses pembentukan citra melalui informasi yang disebarkan baik secara langsung mapun melalui media massa, maupun media sosial. Menurut Baudrillard yang dikutip oleh Anwar Arifin, citra memiliki empat fase. Pertama, representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas; kedua, ideologi di mana citra menyembunyikan dan memberikan gambaran yang salah akan realitas; ketiga, citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas; keempat, citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun. 2. Citra personal tentang politik Pikiran, perasaan, dan kesudian subjektif yang menyusun citra orang tentang politik itu berguna, dan juga memuaskan bagi orang itu, setidaknya ada tiga fungsi dalam menyusun citra personal. Pertama, betapapun benar atau kelirunya, lengkap atau tidak lengkapnya penegetahuan orang tentang politik, hal itu memberi jalan kepadanya untuk memahami peristiwa politik tertentu. Kedua, kesukaan atau ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menyajikan dan untuk menilai objek politik. Ketiga, citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya dengan orang lain. 57 Citra dapat membantu kita dalam pemahaman, penilain, pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik. Citra memberikan alasan yang dapat di terima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya, tentang prefernsi politik, dan tentang penggabung dengan orang lain. 57
Dan Nimmo, Komunikasi Politik, khalayak dan efek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6-7
51
Bagi seseorang politisi citra merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menarik simpatik dari konstituen atau pemilih dalam pemilu. Citra itulah yang menjadi dasar mereka untuk memilih atau tidaknya seorang politisi dalam kontestasi pemilhan umum. Oleh karena itulah, citra menjadi identitas penting untuk menjaga dan menarik pemilihnya agar mendukungnya dalam pemilhan umum. Bagi para politisi atau partai yang mengalami “turbulensi” citra sangat berimbas pada perolehan suara dari pemilih, karena bagaimanapun juga citra akan menjadi masalah pokok dalam mempertimbangkan hak suaranya. Orang bertukar citra itu melalui komunikasi politik sebagai cara untuk mengatur pertikaian mereka untuk menjami ketertiban sosial yang melindungi peluang untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. 58 3. Strategi pembentukan citra Para politisi atau pemimpin politik sangat berkepentingan dalam pembentukan citra politik dirinya melalui komunikas politik dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dan memenuhi tuntutan rakyat. 59 Misalnya seorang presiden atau politisi membentuk opini yang berupa informasi kepada khalayak publik bahwa ia sudah mengatasi krisis global atau memberantas teroris sehingga negaranya aman. Dari situlah sudah mulai membentuk citra sebagai sebuah strategi dalam pembentukan citra, bahwa dirinya (presiden atau politisi) sudah menjalankan amanahnya dengan baik, dan dapat memenuhi aspirasi dari
58 59
Ibid, hal. 8 Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 179
52
masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk memilih ia kembali agar permaslahan di negaranya semakin teratasi. Lembaga-lembaga politik, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai suprastruktur politik, serta partai politik dan kelompok kepentingan lainnya sebagai infrastruktur politik dalam sistem politik sangat perlu berusaha sekuat tenaga melakukan pencitraan politik yang positif. 60 Diantara lembaga tersebut, maka sangatlah penting bagi partai politik yang harus berupaya untuk meningkatkan citranya, karena partai politik itu berkompetensi atau bersaing dengan sejumlah partai lainnya. Terutama dalam memenangkan pemilu untuk menarik sebanyak-banyaknya suara dari rakyat. Dalam kontestasi pemilihan umum, citra partai politik menjadi penting sebagai landasan untuk menarik suara dari konstituennya. Jika citra partai politik negatif di mata publik, maka otomatis partai politik itu akan kehilangan suara, atau suaru yang mendukungnya hanya sedikit. Sedangkan sebaliknya, jika citra partai politik itu Positif, maka ia akan memperoleh suara tambahan dari pemilu sebelumnya.oleh karena itulah perlu strategi dalam merekonstruksi citra partai. Strategi pencitraan tidak mudah, dan tidak bisa dalam jangka waktu pendek (instant), akan tetapi, pencitraan memerlukan waktu yang cukup lama, karena khalayak, publik atau rakyat ingin mengetahui kesesuain dirinya dengan ideologi, visi, misi, dan kinerja dan reputasi suatu partai politik dan tokohtokohnya. Jika suatu partai politik sudah tidak memiliki integrasi dan konsistensi
60
Ibid
53
menjaga citra positifnyam maka citra yang terekam dan melekat di benak publik menajadi tidak utuh dan bahkan bisa menjadi rusak. Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian sistem komunikasi yang dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, dalam laporang penelitian tentang tingkang laku konsumen dalam hal ini (Konstituen) seperti yang di kutip oleh Danasaputra, adalah sebagai berikut:61 Gambar 2.1 Model Pembentukan citra Pengalaman mengenai stimulus
Kognisi Stimulus Rangsangan
Persepsi
Sikap
Respon Perilaku
Motivasi
Public Relations digambarkan sebagai inpu-output, proses intern dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan inputnya adalah stimulus yang diberikan dan outputnya adalah tanggapan atau persepsi yang dimanfestasikan melalui perilaku. 4. Macam-macam Citra Menurut Frank Jefkins, dalam bukunya Public Relations yang dikutip oleh Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, terkait jenis-jenis citra adalah sebagai berikut : 61
Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar public relations, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 115
54
a. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) menajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. b. The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa saja bertentangan dengan mirror image. c. The wish image (citra yang di inginkan), yaitu manajemen menginginkan pencapaian pterstasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. d. The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan
55
BAB III GAMBARAN UMUM PKS (PKS) A. Profil PKS PKS merupakan partai yang lahir pada masa transisi orde baru menuju reformasi. PKS yang dulu bernama Partai Keadilan (PK) berkembang dengan pesat dengan gerakan dakwahnya sebagai basis gerakan partai. Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar kita apa yang kemudian menjadi strategi dalam mendulang suara rakyat di setiap pemilu. Ada yang menarik dari gerakan PKS ini, sejarah yang dimulai dari sebuah gerakan dakwah kampus dengan sebuah tradisi mengadakan kajian di setiap masjid kampus yang berada di masing-masing kampus terkemuka baik di jawa maupun di luar jawa. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kader PKS (PKS) untuk mengikuti dan menjadi bagian dari partai tersebut. Pada tanggal 30 Januari 2013, tepatnya hari rabu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq di tangkap KPK, karena tersandung kasus suap daging impor. Tentu hal ini menjadi bumerang dan juga ledakan bahaya bagi PKS, yang sebelumnya masyarakat mengenal PKS sebagai partai bersih dan peduli, namun ternyata terlibat dalam kasus suap impor daging sapi. Kasus ini membuat PKS semakin terpojokan, dan menghancurkan citra partainya sebagai partai yang bersih dan peduli Sehari setelah tertangkapnya mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq oleh PKS, tepatnya hari jum‟at 1 februari 2013, Ketua majlis Syuro yang di pimpin oleh Hilmi Aminudin Hidayat, langsung mengadakan syuro dan menunjuk
56
Sekjend PKS Anis Matta menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaq yang tertangkap oleh KPK atas perbuatannya terlibat dalam kasus suap impor daging sapi. Tentu hal ini menjadi tantangan terbesar PKS dalam menghadapi tahun pemilu 2014. 1. Sejarah PKS (PKS) Setiap partai memiliki sejarahnya masing-masing, usaha untuk mendirikan sebuah partai yang baik dan menjadi harapan masyarakat untuk merubah bangsanya menjadi hal yang harus di prioritaskan. Pada masa orde baru, kontestasi politik di Indonesia, tidak berwarna, partai-partai yang menjadi mayoritas masih dapat di hitung, diantaranya, Golkar, PDIP dan PPP. PKS merupakan partai yang lahir pasca runtuhnya rezim Soeharto dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa reformasi merupakan masa-masa kebebasan, di ibaratkan seperti berjalan di gurun yang tandus, melihat Oase atau mata air. Jika kita bandingkan dengan masa orde baru, memang banyak sekali perubahan yang saat ini terjadi, terutama dalam kebebasan HAM. Kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat inilah, yang menjadi angin segar masyarakat indonesia yang dahulu sangat takut dengan pemerintah. Pada masa transisi orde baru menuju era Reformasi, banyak sekali partai-partai yang muncul dan ikut dalam kontestasi politik di Indonesia, termasuk PKS. Berdirinya PKS, yang dulu masih bernama Partai keadilan, berbeda dengan partai-partai lainnya, baik secara ideologis maupun non ideologis. Kelahiran Partai Keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang
57
membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagian menyatakan tidak perlu. 62 Sebelumnya dewan dakwah yang merupakan satu ikatan dalam jama‟ah tarbiyah kecewa atau “gagal” membuat partai politik yang berazaskan Islam. Lahirnya Partai Bulan Bintang dengan azas pancasila membuat sebagian anggota Dewan Dakwah yang terlibat dalam merumuskan partai islam kecewa dengan hasil keputusan tersebut. Kekecewaan Dewan Dakwah yang mengatasnamakan jama‟ah tarbiyah, yang melatarbelakangi petinggi-petingginya yang saat itu di ketuai oleh ustadz Abu Ridho berpikir kembali untuk mendirikan sebuah partai politik. Inisiatif itu menjadi sebuah tindakan untuk melakukan survei, atau jejak pendapat kepada para kader dakwah baik di kalangan aktivis dakwah kampus maupun aktivis dakwah non kampus. Dari pertanyaan-pertnyaan tersebut terfokus pada penting atau tidaknya membuat sebuah partai. Saat itu sebaran pertanyaan di bagikan kepada 6000 orang/responden pada seluruh komponen aktivis dakwah, sebanyak 5800 pertanyaan kembali. Dan hasilnya dari 5800 reseponden, 86% lebih menginginkan untuk mendirikan partai politik. Dan 27% sisanya menginginkan mempertahankan habitat semula, yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, kampus, dan pesantren dan berbagai lembaga lainnya.63
62
Aaay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: Teraju Mizan Publika, 2004), hal.150 63 Ibid, hal. 151
58
Dengan hasil jejak pendapat dari para kadernya, maka setelah itu berkumpulah 52 aktivis dakwah untuk membicarakan secara serius perihal pembentukan partai politik. musyarwarah tersebut diketuai oleh H.M. Hidayat Nurwahid, MA. Dan sekertaris H. Luthfi Hasan Ishaq, MA. Dalam hasil musyawarah inilah dikukuhkan sebagai dewan pendiri partai adalah sebgai berikut: 64 Tabel 3.1 Nama-nama Founding Fathers PKS No
Nama
No
Nama
1
Dr. Salim Segaf Aljufri, MA
H.M. Ihsan Arlansyah Tanjung
2
Dr. Mulyanto, Meng
Syamsul Balda, SE, MM
3
Dr. Ir. H. Nurmahmudi Ismail, Msc
H. Habib Aboe Bakar AlHabsyi
4
Drs. Abu Ridho, A.S
Sunmanjaya Rukmandis
5
H. Mutamammil Ula, SH
Ahmad Heriwan, Lc
6
K.H. Abdul Hasib, Lc
Drs. Erlangga Masdiana, Msi
7
Fahri Hamzah, SE
Didik Ahmadi, AK.M.Comm
Dr. Daud Rasyid Sitorus, MA
Ir. H, Suswono
Drs. H. Mukhlis Abdi
Ahmad Zainuddin, Lc
Dr. Agus Nurhadi
K.H. Abdul Roqib, Lc
Igo Ilham, Ak
H. Abdullah Roqib, Lc
Chin Kun Min
H. Abdullah Said Baharmus
64
Sekilas Partai Keadilan, (Jakarta:DPP PK, 1998), hal. 3-4
59
Drs. Arifinto
H. Ahmad Hatta, MA, PhD
Nursanita Nasution, SE, MS
H. Makmur Hasanuddin, MA
H. Rahmat Abdullah
Dra. Hj. Siti Zainab
Ir.H. Untung Wahono
Dra. Sri Utami
Mashadi
Nurmansyah Lubis, MM
H. Maddu Mallu, SE, MBA
dr. H. Naharus Surur
H.M. Nasir Zein, MA
Drs. Muhroni
K.H. Yusf Supendi, Lc
H. Aus Hidayat
Hj. Yoyoh Yusroh
Ir. H. Tifatul Sembiring
H.M. Anis Matta, Lc
Drs. Muzammil Yusuf
Dra. Zirlirosa Jamil
H.M. Tizar Zein
Drs. H. Suharma S, MT
H. Fahmi Alaydrus, S.Psy
Pada hari itu, tepatnya hari ahad, 9 Agustus 1998. Halaman masjid AlAzhar di bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dijejali puluhan ribu manusia. Halaman yang biasanya menampung puluhan ribu jamaah itu penuh sesak. Ratarata muda dan belia. Tidak sedikit diantaranya sedang menggendong bayi. Mereka yang datang merupakan saksi dari kelahiran partai baru yang bernama Partai Keadilan. Berdirinya PK atau Partai Keadilan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dakwah dalam politik. pada masa ini transformasi ke gerakan politik, menjadi prioritas pertama yang dilakukan oleh elite PK untuk memastikan proses transfer loyalitas ideologis gerakan dakwah kampus ke dalam
60
partai berlangsung secara baik. Reformulasi hubungan partai dan gerakan sangat penting bagi kesuksesan partai dalam jangka panjang.65 Kelahiran PK tidak dapat dipisahkan dengan beberapa gerakan kampus, terutama aktivis dakwah. KAMMI dan LDK merupakan gerakan Mahasiswa yang mendeklarasikan aktivis dakwah kampus, menjadi bagian dari lahirnya PK di Indonesia. Sangat penting untuk kita perhatikan bahwa para tokoh dan elite KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK menegaskan tidak memiliki hubungan formal, mereka mengakui bahwa KAMMI hanya memiliki hubungan ideologi, budaya, dan sosial dengan PK, dan penerusnya PKS.66 Penerapan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada tahun 1978 olerh rezim Soeharto, membuat mahasiswa semakin terabatas ruang geraknya sehingga bergeserlah pergerakannya menuju tempat-tempat yang bersifat tertutup. Masjid merupakan salahsatu tempat untuk mengkaji berbagai isu-isu nasional ataupun internasional, hal ini menjadi nafas segar bagi pergerakan mahasiswa terutama lembaga mahasiswa yang bergerak dalam aktifitas dakwah islam. LDK merupakan salahsatu lembaga mahasiswa yang bergerak dalam dakwah islam di tiap-tiap kampus. Pada pertengahan 1980-an, LDK resmi didirikan oleh sejumlah mahasiswa Muslim yang aktif dalam kegiatan dakwah
65 66
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), cet. 3, hal. 45 Ibid.
61
kampus di Universitas Indonesia (UI), terutama aktivis-aktivis forum studi Islam (FSI).67 Perlu di garis bawahi bahwa LDK tidak bersifat homogen, namun banyak pula faksi-faksi yang berada di dalamnya, salahsatunya HT. HT dengan Ikhwanul Muslimin sangat berbeda dalam cara pandang mengenai penerapan dan cita-cita Islam. HT merupakan gerakan transnasional Islamis yang dengan keras menentang ide-ide demokrasi dan negara-bangsa. Mereka lebih Ngotot mempertahankan argumennya untuk menegakkan Khilafah dan menerapkan Syariah tanpa melalui sistem demokrasi. Beda halnya dengan LDK yang mayoritas menganut faham Ikhwanul Muslimin yang di prakarsai oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, mereka masih percaya bahwa demokrasi bisa menjadi solusi atau metode menegakkan negara Islam. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) merupakan gerakan mahasiswa yang lebih ekstra dibandingkan dengan LDK. KAMMI lahir dari beberapa aktifis LDK yang sebelumnya aktif dalam UKM LDK di setiap kampus. LDK mendirikan Forum Silaturahmi
Lembaga Dakwah Kampus
(FSLDK) sebagai pemersatu LDK di seluruh Indonesia. Pada tanggal 28 Maret 1998, FSLDK yang ke-10 diadakan di kota Malang, Jawa Timur. Pada saat yang bersamaan, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) di deklarasikan oleh Deklaratornya yang bernama Fahri Hamzah. Sebenarnya di Pihak Internal FSLDK tidak mendukung adanya kelahiran KAMMI. Organisasi ini hanya inisiatif dari beberapa aktifis LDK yang
67
Ibid, hal. 40.
62
berada pada saat pertemuan FSLDK tersebut. Dari situlah kemudian muncul reaksi keras dari faksi HT, yang sangat kecewa atas pendirian KAMMI. Mereka menganggap munculnya KAMMI sebagai sebuah “skenario jahat” tokoh-tokoh Ikhwan untuk membajak Forum Tahunan FSLDK demi kepentingan politik. Maraknya isu-isu politik dan semakin memanasnya suhu politik di Indonesia yang menggadang-gadang Reformasi semakin menuai pro kontra. Dari kalangan mahasiswa tentu sangat menginginkan sebuah Reformasi Birokrasi yang ada di Indonesia. Fase-fase itulah KAMMI vokal untuk menurunkan Rezim Soeharto dari pucuk kekuasaannya. Melalui aksi-aksinya di masingg-masing daerah secara masiv dan di dukung oleh tokoh-tokoh dan Mahasiswa secara keseluruhan, akhirnya Rezim orde baru tumbang di tengah-tengah aksi kolektif mahasiswa. Dari
sinilah
kita
dapat
memahami
bahwa
berdirinya
KAMMI
mengambarkan terjadi evolusi gerakan dakwah kampus menuju gerakan “sosialpolitik”. terjadilah transformasi gerakan dakwah personal dan pasif menuju gerakan dakwah kritis terhadap negara.68 Sampai saat ini KAMMI menggadanggadang dirinya sebagai Muslim Negarawan. Walaupun sampai saat ini, KAMMI belum memberikan pernyataan secara resmi sebagai underborn PKS, namun afilias dan arahnya menuju PKS. Kendati demikian, KAMMI masih merupakan gerakan Independent, dan hubungannya dengan PKS, hanya sekedar hubungan emosional dan ideologi dengan berkiblat pada pandangan Ikhwanul Muslim. Namun, secara Implisit, KAMMI masih
68
Ibid, hal. 44.
63
memiliki hubungan kuat, sebagaimana Founding Fathers merupakan anggota dari PKS, seperti Fahri Hamzah dan Andi Rahmat. Partai Keadilan
selain mengklaim sebagai partai dakwah, merekapun
menyebutnya sebagai partai kader. Dalam konteks ini PKS memiliki beberapa ciri-ciri sebagai partai kader. salah satu ciri partai kader biasanya merupakan kumpulan orang-orang terkemuka (notable) yang disegani secara politik. para aktivis di dalamnya adalah mereka yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat.69 Dinamika pertumbuhan Partai Keadilan tidak selalu mulus, banyak permasalahan yang menjadi hambatan bagi mereka untuk meraih kekuasaan politik di Indonesia. Menurut Reform Institute, pada masa-masa awal berdirinya Partai Keadilan, kader PK yang rata-rata kader Tarbiyah mencapai 42.202 orang. Jumlah kader inti terdiri dari 2.371 orang, dan kader pendukung sebanyak 39.831. kader inti terdiri dari 120 Anggota Ahli, dan 2.251 Anggota dewasa, dengan komposisi jenis kelamin 2.049 laki-laki dan 322 perempuan. Dalam waktu yang relatif singkat, PK berhasil membangun kepengurusan partai dan memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti konstelasi politik pada tahun 1999, pasca reformasi. Dalam keikut sertaannya yang pertama kali, PK berhasil menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara. Dari perolehan suara tersebut, tujuh orang wakil PK duduk di kursi DPR pusat.
69
206.
Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 205-
64
Pada perkembangan berikutnya, PK terus memperbaiki dan memperkuat dirinya. Hal ini dikarenakan hasil dari pemilu 1999 tidak memenuhi ketentuan electoral threshold yang mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Berdasarkan UU pemilu 1999, bab VII, pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam pemilu, Partai Keadilan tidak dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2004. Kecuali PK harus gabung dengan partai lainnya, atau mendirikan partai politik baru. 70 Atas ketentuan dan kegagalan dalam “lobi” di parlemen, akhirnya PK dan beberapa partai yang tidak lolos dalam electoral threshold mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun di tengah-tengah kemudian PK menarik diri. Langkah kongkrit yang diambil oleh PK dalam membuat strategi untuk mengikuti pemilu pada 2004 adalah mempersiapkan partai baru. Perumusan mengenai pembentukan partai baru ini diserahkan kepada sebuah tim yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf. Dalam berbagai rapat yang cukup dinamis, disepakati untuk menambahkan kata “Sejahtera” sebagai nama partai baru tersebut. Jadi, jika digabung dengan nama Partai Keadilan akan menjadi PKS (PKS). 71 PKS secara resmi berdiri pada 20 April 2002, sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut electoral treshold. Dengan demikian maka visi dan misi partai tidak bergeser dari Khittah PK dan kalaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata. Sejatinya
70 71
M. Imaduddin Rahmat, Ideoloogi Politik PKS, (Yogyakarta: LkiS, 2008), cet. V, hal. 37 Ibid, hal. 38.
65
Perubahan PK menjadi PKS hanyalah strategi saja untuk dapat memainkan perannya dalam kontestasi politik 2004.72 Peningkatan yang derastis terjadi pada saat pemilu 2004. Perolehan suara PKS mencapai 8.325.020. suara (7,3% dari total suara). Saat itulah PKS mendapatkan kursi di DPR pusat melonjak menjadi 45 Kursi dan di DPRD Provinsi, sebesar 157 orang, dan di DPRD kabupaten/kota mencapai 900 orang. Sebuah jumlah yang signifikan.73 Darisitulah PKS mulai mencoba untuk memperbaiki dan memperluas basis gerakannya ke seluruh pelosok negeri. Sampai saat ini PKS masih eksis dalam perpolitikan di Indonesia. Oleh sebab itu, bisa menjadi persoalan besar bagi PKS, karena mantan Presiden PKS tersandung kasus korupsi. Proses pencapaian dari hasil merupakan segalanya untuk tetap pada jalan yang benar. 2. Nama dan Lambang PKS a. Nama PK atau PKS Setiap partai politik, pasti memiliki filosofis yang berbeda-beda mengenai nama partainya sendiri. Nama merupakan sebuah pijakan dalam setiap partai untuk senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam partai politik. begitupun dengan PKS, PKS memiliki landasan filosofis dalam memberikan nama dan lambangnya. Keadilan merupakan sunnah kauniyah yang menjadi ciri alamiah bagi segala sesuatu. Menurut Nurcholis Majid kata keadilan dalam AlQur‟an disebut dengan istilah „adl dan qist. Kalangan PKS mendefinisikan keadilan ialah meletakan sesuatu di tempatnya dan perkotaan. Setinggi-tingginya 72 73
Ibid. Ibid, hal 40.
66
keadilan adalah keadilan akidah dalam mengakui ke-Esa-an Allah, hak-Nya untuk disembah bukan ditentang, disyukuri bukan diingkari, untuk diingat bukan dilupakan. 74 Dalam politik modern pengertian „adl terkait erat dengan sikap seimbang dan menengah dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah wasath (pertengahan), sebagai sikap seimbar antara dua ekremitas serta realistis dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia dengan menolak kemewahan maupun asketisme berlebihan. Keadilan bukan hanya menyediakan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, tetapi juga memperhatikan setiap potensi yang ada pada dirinya. Keadilan juga menebarkan rasa aman dan membebaskan manusia dari bentuk intimidasi dan rasa takut. Sehingga tidak ada lagi minoritas yang tertindas dan mayoritas yang didzalimi. 75 b. Lambang PKS Gambar 3.1 lambang PKS
74 75
Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 155 Ibid, hal 155
67
Tabel 3.2 Makna Lambang PKS Perspektif
Gambar
Bentuk
Makna
Kotak Persegi Empat
Kesetaraan, Keteraturan, keserasian
Kotak Hitam
Ka‟bah (Baitullah)
Bulan Sabit
Kemenangan Islam, Dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan, kesinambungan sejarah
Untaian
warna
Padi
Tegak Keadilan,
Ukhwah,
Lurus
kesejahteraan,
Putih
Bersih dan kesucian
Hitam
Aspiratif dan kepastian
Kuning emas
Kecermelangan,
Istiqomah,
kegemilangan,
kejayaan
Makna Lambang PKS : " Menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan ummat dan bangsa " B. Visi dan Misi PKS (PKS)76 a. Visi PKS Adapun
cita-cita
PKS
dalam
visinya
untuk
Indonesia
adalah
„Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. Dalam mendefinisikan visinya PKS memiliki garis besar, yaitu Adil, Sejahtera dan bermartabat, berikut ini pengejawantahan dari singkat dari visi PKS.
76
WIB.
http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi, diakses selasa, 8 Maret 2014 pukul 00.16
68
Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith). Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. . Firman Allah Swt menegaskan, “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS, al-Nahl 16: 112). Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujud dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa
69
percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain. b. Misi PKS (PKS) Adapun Misi PKS yang merupakan Platform partai adalah sebagai berikut: 1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat
keadilan
dan
proporsionalitas
melalui
musyawarah
dalam
lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling
70
menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya. 2.
Mengentaskan
kemiskinan,
mengurangi
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat pendapatan,
pertumbuhan
bernilai
pengangguran,
dan
melalui strategi pemerataan
tambah
tinggi,
dan
pembangunan
berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas
sektor
pertanian,
kehutanan,
dan kelautan;
peningkatan dayasaing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. 3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan
nasional
yang
terpadu,
komprehensif
dan
bermutu
untuk
menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah
71
SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan. . Gambar 3.2. Irisan tiga bidang platform kebijakan pembangunan PKSejahtera yang sejalan dengan Misi Partai
72
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS A. Strategi PR PKS dalam Mereformulasi Citra Partai. Citra merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap institusi ataupun perorangan. Citra merupakan kekayaan ataupun bisa menjadi kerugian setiap institusi ataupun sekelompok orang yang memilikinya, tergantung muatan citra itu sendiri, apakah dia bersifat positif atau negatif. Sederhananya
citra
dapat
didefinisikan
sebagai
kontruksi
atas
representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya di masyarakat.77 Jika dikaitkan dengan citra politik kita dapat memahami bahwa citra sendiri memiliki gambaran seseorang tentang politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, kerjasama, konflik, dan konsesus). 78 PKS, memiliki citra yang sangat baik yakni citra partai yang bersih, peduli, profesional. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak awal pendirian PKS, balum ada yang tersandung kasus korupsi. Adapun mantan kader PKS yang pernah menikmati kursi di DPR Misbakhun, sempat di tangkap, karena tersandung kasus skandal century, namun dilepaskan kembali, karena terbukti tak bersalah. Setalah mengalami partai yang memiliki citra bersih, tiba-tiba harus terjerumus pula pada kasus korupsi, dan tak tanggung-tanggung, yang melakukan tindakan skandal korupsi adalah mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Hal ini menjadi “boomerang” bagi PKS yang dahulu sangat vokal dalam menyuarakan isu-isu korupsi, namun kali ini, mereka seperti menelan ludahnya sendiri. Hal ini 77 78
Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 178 Ibid
73
membuat heboh banyak orang, karena selain partai yang terkenal bersih, partai ini pula menjadi partai yang berbasis ideologi Islam. Namun, pada akhirnya mereka telah menciderai persepsi publik, dengan kasus suap daging impor yang melibatkan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Hal ini menuai kontroversi baik dikalangan internal partai maupun eksternal partai. Berbagai macam manuver yang dilakukan PKS yang mengkritik KPK terlalu berlebihan, karena sampai saat ini lembaga yang memiliki kepercayaan yang tinggi di masyarakat adalah KPK. Bagaimanapun, jika PKS menyerang KPK, maka persepsi buruk terhadap PKS akan semakin membesar. Selain berkonfrontasi dengan KPK PKS juga selalu menggunakan startegi dalam mereformulasi citra partai, pasca tertangkapnya mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK, startegi dilakukan baik oleh kader partai di dalam Parlemen maupun dalam pemerintahan dalam hal ini menteri yang berasal dari partai, serta kader partai yang menjadi bagian dari struktur partai, namun tidak termasuk dalam parlemen maupun pemerintahan. 1. Managemen Kesan PKS terhadap isu Kenaikan BBM Dalam perspektif dramaturgis dari Erving Goffman, bahwa politisi kerap kali memunculkan sebuah drama dalam pementasan. Goffman memakai analogi drama sebagai perumpamaan peran yang selalu dilakukan oleh para politisi. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, Goffman menggambarkan bagaimana dasar teori untuk tampil di dunia sosial. Menurut Goffman “ biasanya terdapat suatu arena kegiatan yang terdiri dari serangkaian
74
kegiatan individu-individu yang saling mempengaruhi tindakan mereka satu sama lain, ketika masing-masing berhadapan secara fisik”.79 Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan
atau
penampilan rutin. Goffman menyaksikan bahwa individu dapat mempertunjukkan (show) bagi orang lain, tetapi kesan (impression) yang diperoleh khalayak terhadap pertunjukan itu bisa berbeda-beda. Dalam hal ini misalnya Goffman membagi kehidupan sosial ke dalam dua wilayah, yaitu: wilayah depan (front stage) dan wilayah belakang (back stage).80 Wilayah depan yaitu tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau bergaya layaknya aktor yang berperan.. 81 Dapat disimpulkan bahwa wilayah depan merupakan dirinya yang bukan sebenarnya, karena selalu ada manipulasi diri untuk mencitrakan baik di hadapan publik, sedangkan panggung belakang adalah dirinya yang sebenarnya, karena dia akan sadar, bahwa tidak ada yang memperhatikannya, sehingga tidak akan mengubah reputasinya sebagai aktor. Tidak lama dari kasus LHI muncul di ranah publik, Pemerintah mencoba untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Pro kontra di DPR semakin memanas, baik dari pihak koalisi maupun oposisi. PKS yang merupakan partai koalisi dari kabinet Indonesia bersatu jilid 2, saat itu menjadi kontra dengan pemerintah yang ingin menaikan harga BBM bersubsidi, penolakan ini semakin keras, dan fraksi
79
Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, (Garden City: Dobleday, 1959) hal. 15 80 Prof. Deddy Mulyana, Metode penelitian komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 38 81 Ibid, hal. 41.
75
PKS sangat “ngotot” kepada pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Gambar 4.182 Statement Andi Rahmat Anggota DPR RI fraksi PKS
PKS mengatakan bahwa hal itu terjadi bukan karena kepentingan politik yang sudah terjalin dalam koalisi, namun penolakan kenaikan BBM merupakan upayanya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Dedy sebagai Direktur Operasional Humas DPP PKS : “Ketika ada di dewan berarti mewakili aspirasi rakyat, kita memiliki hitung-hitungan, jika BBM naik, rakyat akan makin sengsara, dan setelah kami hitung, ternyata tanpa naikpun itu bisa. Makanya kita memilih untuk tidak menaikkan BBM.urusan pemerintah ya pemerintah, urusan rakyat ya rakyat.”83
82
http://politik.news.viva.co.id/news/read/418097-alasan-pks-tolak-kenaikan-hargabbm, di akses pada tanggal 30 Juni 2014, pukul 23.54 WIB 83 Wawancara pribadi dengan bapak Dedy selaku direktur operasional humas DPP PKS, di Sekretariat DPP PKS jakarta Selatan, 25 April 2014, pukul 13.45 WIB.
76
Namun di sisi lain, Mentri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring berkata lain, bahwa PKS sepenuhnya mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tifatul sembiring menjelaskan bahwa rapat DPP PKS menghasilkan keputusan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Gambar 4.284 Tifatul membawa nama DPP PKS untuk mendukung kenaikan Harga BBM bersubsidi
"Keputusan rapat DPP PKS dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti program BLSM, beras miskin, dan lainnya," kata Tifatul di selasela acara Forum Pemimpin Redaksi di Nusa Dua, Bali”85
84
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/14/moe5fz-tifatul-pksdukung-kenaikan-bbm di akses pada tanggal 01 Juli 2014 pukul: 00.06 WIB. 85 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/14/moe5fz-tifatul-pksdukung-kenaikan-bbm, diakses pada hari jum’at, 09 Mei 2014, pukul 14.30 WIB
77
Hal ini menimbulkan polemik baik di kubu partai maupun di luar partai. Di dalam partai, pernyataan Tifatul sembiring di tentang oleh beberapa kader yang menolak kenaikan BBM bersubsidi, salahsatunya adalah ketua DPP PKS Nasir Jamil. Gambar 4.386 Bantahan Nasir Jamil terhadap statement Tifatul mendukung kenaikan BBM
Menurut Nasir, sikap Fraksi PKS sudah sejalan dengan keputusan resmi partai. "Tidak ada pelanggaran keputusan Lembang. Sejak awal kami tolak kenaikan BBM dan konsisten mempertahankan," kata Nasir kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/6).87 Dari beberapa pernyataan PKS di media memang sangat terlihat telah memainkan Dramaturgi dalam hal penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. 86
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/18/mokwad-pks-bantahlanggar-instruksi-soal-kenaikan-bbm. di akses pada hari Selasa, 1 Juli 2014, pukul 01.55 WIB. 87
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/18/mokwad-pks-bantahlanggar-instruksi-soal-kenaikan-bbm di akses pada hari jum’at, 09 Mei 2014, pukul 14.40 WIB
78
Tifatul Sembiring memang memahami bagaimana posisinya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang merupakan representasi dari partai di pemerintahan. Di sisi lain memang, ketakutan Tifatul Sembiring akan adanya Reshuffle membuatnya berpikir ulang, jika menolak kenaikan BMM bersubsidi. Dari pihak Fraksi PKS di DPR RI, penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi sangat jelas, sehingga adanya pertentangan kader yang duduk di pemerintahan dengan kader yang duduk di parlemen. Semuanya memiliki kepentingannya masing-masing. Peneliti melihat bahwa Tifatul bagaimanapun merupakan kader dari PKS, namun di sisi lain, ia merupakan menteri dalam pemerintahan. Ia memainkan perannya dalam wilayah Front Stage atau Front Region (wilayah depan). Biasanya, ketika dia memainkan peran di depan media, ia selalu membawa panggung depan agar kinerjanya sebagai menter masih tetap kompak dalam kabinet Indonesia jilid 2. Hal ini membuat Tifatul berpikir untuk tidak berpihak kembali kepada Partai, namun dia berpihak kepada pemerintah dengan mempertimbangkan nasibnya di kursi pemerintahan. Jadi kepentingan Tifatul sembiring dalam mempertahankan argumentasinya untuk mendukung pemerintah, menjadi penting dalam menjaga posisi dirinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Tidak hanya Tifatul yang memainkan peran itu, Kader PKS yang berada di Parlemen pun memiliki tujuan yang sama untuk dapat menarik simpati dari masyarakat, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM dan berpihak kepada
79
rakyat. Permainan ini disebut dengan Dramaturgi (imperssion management) atau seirng kita dengar dengan pengelaloaan kesan. Sudah kita ketahui bahwa, pasca tertangkapnya LHI oleh KPK membuat masyarakat kecewa terhadap kejadian tersebut. Namun, PKS mencoba untuk menampilkan sesuatu yang sekiranya diperhatikan oleh masyarakat banyak dalam kinerja yang dilakukan oleh PKS yang nanti akan disebarkan informasinya kepada seluruh kadaer PKS di masyarakat. Jadi kepentingan Fraksi PKS di dalam paelemen jelas, untuk meraihk citra positif dihadapan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarkat. 2. Perlawanan PKS terhadap KPK Pasca tertangkapnya LHI oleh KPK, DPP PKS bersama Dewan Syuro PKS melakukan strategi untuk menutupi kekosongan di Pucuk Kepemimpinan dalam partai dakwah ini. Tentu dalam menentukan presiden partai bukan perkara yang sangat mudah, karena hal ini akan selalu dihadapkan dengan situasi internal partai. Namun saat itu, DPP PKS bersama Dewan Syuro PKS menetapkan Anis Matta sebagai Presiden PKS
menggantikan LHI yang
tertangkap oleh KPK, atas dugaan kasus suap daging Import.
80
Gambar 4.4 88 Terpilihnya Anis Matta menggantikan LHI
Terpilihnya Anis Matta menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaq membawa beban yang sangat berat untuk menghadapi pemilu 2014 yang merupakan pesta demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKS merupakan salah satu partai yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2014. Kasus yang menyeret mantan presiden pks LHI ini, membuat “cacat” PKS yang dulu terkenal dengan taglinenya “bersih, peduli, profesional”. Inilah yang menjadi catatan terpenting bagi Anis Matta untuk mereformulasikan kembali citra partainya yang sedang terpuruk. Namun, PKS masih meyakini bahwa penangkapan LHI hanya untuk menjatuhkan PKS dari kontestasi politik di Indonesia, kebetulan pada saat itu mendekati momentum PILKADA di Jawa Barat dan di Sumatera Utara.
88
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/02/kisah-mulusnya-pergantianpresiden-pks-dari-luthfi-hasan-ke-anis-matta di akses pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 00.54 WIB.
81
Keduanya merupakan provinsi yang memiliki basis PKS yang kuat, dan saat ini di menangkan oleh PKS, hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Direktur Operasional Humas DPP PKS, yakni Dedi Supriadi: ” saya kira memang kasus tersebut bukan sesuatu yang diharapkan terjadi oleh PKS maupun Kader, apalagi sejak awal partai ini kan memang mengusung tema “bersih dan peduli” nah dengan tema seperti itu, memang serangan itu sebagian memukul kader, tetapi dengan upaya terus menerus dengan menerangkan kasus tersebut, terutama kejanggalan penanganan kasus tersebut, kedua konteks politik dimana kasus itu terjadi baik waktu maupun timelinenya, akhirnya kader menyadari bahwa hal ini, merupakan hal yang disinyalir oleh presiden partai terpilih, itu mencium adanya rekayasa dalam kasus tersebut. Memang dirasakan sekali oleh kader untuk mengerdilkan PKS untuk pemilu 2014. Sehingga kader terus bekerja, untuk mematahkan publikasi yang luar biasa memojokan PKS”89 Dalam redaksi tersebut diatas, ada kalimat yang menyatakan bahwa kasus LHI merupakan hal yang disinyalir oleh presiden terpilih, mencium adanya rekayasa. Menurutnya, kasus tersebut sangat kuat bahwa apa yang terjadi pada kasus LHI merupakan konspirasi. Hal ini merupakan bagian sebuah pencitraan, dimana PKS menampilkan kepada media bahwa itu merupakan konspirasi, namun sampai saat ini belum terbukti adanya konspirasi. Hal ini menunjukkan PKS sedang melakukan pencitraan di depan media agar publik melihat kasus tersebut merupakan sebuah kejahatan dari lawan politik, bukan dari LHI sendiri.
89
Wawancara pribadi dengan bapak Dedy selaku direktur operasional humas DPP PKS, di Sekretariat DPP PKS jakarta Selatan, 25 April 2014, pukul 13.45 WIB.
82
Gambar 4.590 Penangkapan LHI oleh KPK
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan anggota DPR dari PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging. “Kita temukan dua alat bukti yang cukup yang bisa dikaitkan dengan salah satu anggota DPR atas nama LHI,” kata Jubir KPK, Johan Budi SP, di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013)”91 Penangkapan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK, membuat partai dakwah ini, semakin geram, sangat jelas sekali terlihat, setelah terpilihnya presiden PKS yang baru Anis Matta dalam orasi politiknya pada tanggal 1 Februari 2013 di DPP PKS. “apa yang menimpa Luthfi merupakan konspirasi besar untuk menghancurkan PKS. Persekongkolan ini, menurut dia, bukan menyasar orang per orang tetapi justru eksistensi PKS.“Menurut saya peristiwa besar ini akan menjadi hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS. Saya yakin Allah mengirim isyarat besar kepada kita semua bahwa ini momentum perbaikan dan kebangkitan kita”92
90
http://www.antaranews.com/berita/355832/kpk-tetapkan-presiden-pks-sebagaitersangka di akses pada tanggal 01 Juli 2014 pukul 01.14 WIB. 91 http://kabarnet.in/2013/01/31/presiden-pks-luthfi-hasan-ditangkap-kpk/ di akses pada tanggal 09 Mei 2014, pukul 02.18 WIB. 92 http://m.news.viva.co.id/news/read/387100-anis-matta--nakhoda-baru-pks-arungibadai--sapi- di akses pada tanggal 09 Mei 2014, pukul 02.27 WIB.
83
Namun menurut peneliti, orasi itu sebagai sebuah pencitraan yang dilakukan oleh PKS, seolah-olah posisinya sedang dalam keadaan terdzalimi, dari situ sudah terlihat bahwa PKS mulai melakukan Impression Management . Hal ini sangat jelas karena Anis Matta menuduh bahwa ada menjerumuskan partainya. Namun, sampai saat ini belum ada fakta yang membuktikan kasus yang melibatkan LHI itu, merupakan konspirasi yang dilakukan oleh pihak lain. PKS melakukan sebuah penyerangan terhadap KPK yang kinerjanya tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, PKS melakukan rotasi anggota legislatif di parelemen, salah satu kadernya yang vokal di DPR, yakni Fahri Hamzah menduduki komisi 3 yang mengatur mengenai hukum. Fahri Hamzah dan Nasir Jamil merupakan kader PKS yang vokal mengkritik KPK. Gambar 4.693 Strategi PKS dalam melakukan perlawanan terhadap KPK
Sebagaimana kita ketahui, bahwa komunikator politik merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan politik kepada pihak
93
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/22/mn6w5r-nasir-djamildan-fahri-hamzah-kembali-ke-komisi-iii-dpr di akses pada tanggal 01 Juli 2014, pukul 01.38 WIB.
84
lain, baik bersifat formal maupun nonformal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama (mutual understanding) dengan khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesannya. 94
Di dalam komunikasi politik terdapat tiga
tipologi, yang terdiri dari, politisi, aktivis, dan profesional. Dalam hal ini, Fahri Hamzah dan Nasir Jamil merupakan politisi yang duduk di parlemen yang memiliki tugas untuk berperan sebagai komunikator politik sebagai representasi kepentingan kelompok partainya. PKS memiliki kekuatan untuk melawan KPK karena memiliki Politisi di DPR RI khususnya di komisi III yang memiliki wewenang dalam bidang hukum. 3. Rebranding Tageline PKS Setiap partai memiliki cita-cita yang tercantum dalam visi misi partai politik masing-masing. Landasan itu kemudian di jadikan sebagai acuan atau ideologi yang mendasar dalam melakukan aktivitas politik. Branding atau trade mark merupakan merek atau nama yang akan memberikan citra kepada khalayak. Branding akan menjadi sebuah identitas partai politik sebagai simbol, atau kesan yang dapat ditangkap oleh publik. Menurut Philip Kotler yang dikutip oleh Gun Gun Heryanto dan Shulham Rumaru dalam bukunya pengantar komunikasi politik, branding dalam konteks pemasaran politik, lebih merupakan upaya strategis mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar lebih mengenal
94
Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 15.
85
produk politik. namun, merek tak sekedar simbol-idealnya memberikan janji kepada pendukung untuk memberikan sesuatu yang istimewa. 95 Sebelum tertangkapnya LHI oleh KPK, PKS memiliki Tageline “bersih, Peduli, Profesional”. Memang pada saat itu, PKS merupakan Partai yang bersih dari korupsi, dan konsisten dalam memberantas para koruptor. Track record partai pun sangat baik, dalam menjaga konsistensi Tageline sebagai partai yang bersih, peduli, profesional. Gambar 4.796 Tageline PKS pada pemili 2009, atau sebelum tertangkapnya LHI oleh KPK
Namun, pasca tertangkapnya LHI oleh KPK, Tageline tersebut kini mulai diragukan oleh masyarakat, karena apa yang dilakukan oleh LHI selaku Presiden PKS yang melakukan kasus suap import daging, menciderai citra partai politik PKS yang selama ini terkenal dengan partai yang bersih dari korupsi. 95 96
WIB.
Ibid, hal. 36. http://ramalanintelijen.net/?p=6530, di akses pada selasa, 01 Juli 2014, pukul 02.31
86
Hal inilah yang melatar belakangi kepercayaan publik terhadap Tageline yang ditawarkan kepada masyarakat sudah tidak sesuai dengan kenyataannya. Jika Tagline tersebut dipertahankan atau pun dipakai, maka pandangan publik terhadap PKS akan semakin negatif. Karena apa yang di Branding oleh PKS tidak sesuai dengan kenyataannya. Semenjak pergantian posisi presiden PKS, Anis Matta mulai merancang strategi untuk mengembalikan cita PKS sebagai partai yang peduli terhadap masayarakat. Dalam perubahan tageline terbarunya “Cinta, Kerja, Harmoni” tak bisa dikesampingkan peranan Anis Matta sebagai presiden PKS, lewat karyakarya tuis Anis Matta mengenai “Cinta” tercermin dalam tageline PKS yang baru. Gambar 4.8 Tageline Terbaru PKS “Cinta, Kerja, Harmoni”
87
Dalam pemaknaan dari tageline di atas, Pengertian CINTA bukan sekedar pengertian sempit sebagai memiliki ketertarikan seksual kepada seseorang. Cinta dapat diartikan dengan berbagai pengertian sehingga dapat terekspresikan cita rasanya dalam beragam konteks dan variasinya. Kata cinta menurut kamus (makna denotatif) dapat dimaknai sebagai
menyenangi,
menikmati, menyimpan (harapan, ide dan lain-lain) di dalam pikiran kita. Kata cinta sering pula digandengkan dengan kata melindungi (to protect and love) terhadap seseorang. Cinta berarti juga sangat menyenangi (to enjoy greatly) sesuatu. Cinta adalah cita rasa yang kuat (a strong flavour). Cinta juga berarti hasrat atau menyukai secara
tiba-tiba (tidak diharapkan sebelumnya).
Cinta adalah kekuatan pikiran dalam membayangkan sesuatu, dan cinta adalah sesuatu yang dibayangkan (something imagined).97 pengertian KERJA dalam tageline terbaru PKS adalah aktivitas tubuh, pikiran, atau mesin, atau menggunakan sebagian besar dari kekuatan alam. Kerja adalah upaya fisik atau intelektual yang dilakukan dengan penuh semangat, sungguh-sungguh, dan melelahkan. Kerja berarti melakukan apa yang memang harus kita lakukan (doing what we must). Jadi kerja adalah keharusan kita dalam melakukan sesuatu aktivitas atau perbuatan. Bagi PKS melakukan kerja-kerja untuk bangsa Indonesia adalah suatu keharusan yang selalu didarmabaktikan dan diwujudkan sepenuh dan setulus hati. PKS mempunyai slogan 'Bekerja untuk Indonesia'. 98 97
http://www.pksnongsa.org/2013/04/membedah-tagline-cinta-kerja-dan.html. Di akses pada hari Selasa, 01 Juli 2014, pukul. 03.17 WIB. 98 http://www.pksnongsa.org/2013/04/membedah-tagline-cinta-kerja-dan.html. Di akses pada hari Selasa, 01 Juli 2014, pukul. 03.19 WIB.
88
Sedangkan Pengertian HARMONI menurut makna denotatif adalah kesatuan, keteraturan dan tidak adanya friksi yang dihasilkan oleh artikulasi dan inter relasi antar bagian-bagian yang berbeda dari keseluruhan yang kompleks. Dalam dunia musik harmoni bisa dimaknai sebagai kesatupaduan dengan alam (uniformity in nature) karena menghasilkan efek yang indah baik karena tercapainya keteraturan, perpaduan atau aransmen nada. Harmoni kehidupan berarti keseimbangan yang baik dari semua daya jiwa manusia. Harmoni adalah percampuran suara antara dua bunyi atau lebih yang terus menerus sehingga menghasilkan efek yang diinginkan. Harmoni berarti pula kesepakatan personal atau keinginan baik (goodwill), atau tiadanya perasaan yang menyakitkan atau friksi. Harmoni bisa pula berarti kesepakatan yang menimbulkan implikasi yang lebih positif sehingga menghasilkan perdamaian 99 B.
Strategi Public Relations PKS dalam Meningkatkan elektabilitas jelang pemilu 2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa Citra sangat penting dalam diri
seseorang maupun lembaga. Citra akan melekat dengan sebuah ciri khas yang terdapat pada diri seseorang maupun instansi atau lembaga. Baik atau buruknya merupakan hal yang mesti di terima sebagai konsekuensi logis terhadap track record lembaga atau instasnsi tersebut. Citra akan mempengaruhi elektabilitas partai dalam setiap memontum pemilihan baik pusat maupun daerah. Untuk dapat merekayasa citra ataupun merekonstruksi citra partai, tentu tidak bisa instan atau dengan cepat dapat terpulihkan ataupun terbentuk, ia akan 99
http://www.pksnongsa.org/2013/04/membedah-tagline-cinta-kerja-dan.html. Di akses pada hari Selasa, 01 Juli 2014, pukul. 03.122 WIB.
89
selalu mengalami proses, dimana proses ini yang akan menentukan citra itu terbentuk.
Oleh sebab itu partai politik sangat memerlukan Public Relations
sebagai upaya untuk pencitraan politik, guna menarik simpati ataupun menarik konstituen agar dapat memilih partai tersebut. Public Relations merupakan jembatan penghubung antara organisasi dengan publiknya, baik terkait dengan publik internal maupun eksternal dalam sebuah proses komunikasi agar tercipta hubungan efektif berdasarkan landasan mutual understanding (pemahaman bersama) guna mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.100 PKS merupakan organisasi partai politik yang memiliki struktur dan mempunyai tujuan yang akan di capai dalam rentan waktu yang sangat panjang. Partai sangat memerlukan citranya dalam meraih simpati publik untuk memilih pada setiap pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Kejadian yang menimpa LHI sebagai presiden PKS pada saat itu, membuat banyak pihak semakin pesimis akan adanya partai yang benar-benar bersih. Hampir semua kader di partai politik pernah mengalami masa-masa penurunan terutama citra di lembaganya hanya karena adanya skandal korupsi yang mengganggu citra partai. Public Relations PKS memiliki strategi khusus bagaimana mereka dapat melakukan reformulasi citranya yang sempat menjadi opini partai politik yang korup. Berbagai macam strategi itu dilakukan agar dapat mensterilkan apa yang menjadi sorotan publik yang negatif terhadap PKS. 100
Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 114
90
Dalam meningkatkan elektabilitas partai pada pemilu 2014, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan demi meraih suara dan simpati dari masyarakat. Salah satunya adalah melakukan konsolidasri di dalam maupun di luar organisasi. Budaya organisasi inilah yang akan membentuk mesin partai dalam melakukan gerakan politiknya di masyarakat. Pacanowsky dan O‟Donnell Trujillo mengatakan bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik. Performa (performance) adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Performa sering kali memiliki unsur teatrikal, di mana baik supervisor maupun karyawan memilih untuk mengambil peranan atau bagian tertentu dalam organisasi mereka. 101 Dalam PKS pun demikian sering sekali memahami bagaimana performa kader PKS dalam berorganisasi baik hubungannya di internal maupun eksternal, ada beberapa performa yang dilakukan oleh kader PKS: 1. Performa Ritual PKS Sebagaimana kita ketahui bahwa performa ritual terdiri atas empat jenis, personal, tugas, sosial, dan organisasi. Ritual biasanya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Salah satu Performa Ritual PKS adalah Halaqoh atau pengajian kelompok kecil (dihadiri oleh 5-10 orang). PKS merupakan gerakan Ikhwanul Muslimin yang berada di Indonesia. Konsep Tarbiyah dalam bentuk aplikatif
101
Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3: Analisis dan Aplikasi, (Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008), h. 325
91
adalah genuine dari pemikiran Hasan Al-Banna yang diterapkan pada jamaah AlIkhwan Al-Mushlimin. Biasanya PKS melaksanakan halaqohnya seminggu sekali. Hal ini bertujuan untuk membentuk kader ideolog berdasarkan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Itulah sebabnya mungkin PKS merupakan salah satu partai yang memiliki ideologi dan kader yang sangat jelas, walaupun terkesan ekslusif. Biasanya satu halaqoh di pimpin oleh satu Murobbi atau Ustadz. Gambar 4.9102 halaqoh atau pengajian kecil khusus Ikhwannya (laki-laki)
Sang Murobbi atau Ustadz menyadari bahwa dalam men-tarbiyah para mutarabbi (anak didik) berurusan dengan fitrah manusia secara keseluruhan. Setiap kader PKS wajib untuk halaqoh, karena menurut mereka halaqoh merupakan proses konsolidasi dan memantapkan rasa kecintaannya kepada Allah, Rasul, dan Partainya. 102
http://pkssindangsari.blogspot.com/2012/02/cara-cepat-membubarkanhalaqah.html. Di akses pada Selasa tanggal 02 Juli 2014, pukul 00.59 WIB.
92
Tak jauh beda dengan ikhwannya (laki-laki) Akhwat pun (perempuan), di tengah kesibukannya harus melaksanakan halaqoh sebagai kewajiban untuk me-recharge keimanan atau nilai-nilai agama pada diri seolah muslimah. Gambar 4.10 Halaqoh atau pengajian untuk Akhwat (perempuan)
Dari sinilah dimulai cikal bakal kader PKS dibentuk, semua akan terasa lebih solid jika intensitas pertemuan semakin sering. Secara emosional memang kelompok-kelompok kecil seperti ini akan mempererat ikatan emosional, sehingga partai akan semakin kuat jika mendapatkan serangan baik yang datang di dalam maupun di luar. Selain itu ada beberapa kegiatan lagi yang dilakukan secara rutin oleh kader PKS yaitu, mabit (menginap di masjid), daurah (pelatihan), rihlah (Perjalanan) dan semacamnya secara rutin.
93
Tabel 4.1 No Nama Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Tempat
1.
Satu pekan sekali
Selalu
Liqo (pengajian mingguan)
biasanya
dinamis, bergilir
di rumah anggota liqo. 2.
Mabit (menginap di masjid
Tiga bulan sekali
Di masjid terdekat dengan
tempat
tinggal kader 3.
Daurah (pelatihan)
Tergantung kebijakan di Di tentukan oleh DPC, DPD, atau DPW pengurus Partai di masing-masing
tingkat
DPC,
DPD, atau DPD 4.
Rihlah (perjalanan)
Biasanya alam
ke
terbuka,
tempat Dinamis seperti (fleksibel)
pegunungan atau laut, atau biasa mengunjungi ke rumah tokoh ataupun kader PKS Sumber: wawancara dengan Humas PKS 2. Performa Hasrat PKS Biasanya kita sering mendengar atau melihat orang yang menceritakan dengan penuh semangat antusiasme dalam menyampaikan sesuatu kepada orang
94
lain. hal inilah yang kemudian disebut dengan performa hasrat. Performa hasrat adalah seseorang yan menceritakan kisah-kisah mengenai organisasi yang sering kali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain. 103 PKS merupakan partai kader yang lebih mengedepankan proses pengkaderan dalam partainya. Pada setiap kader partai PKS memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Menjelang pemilu banyak hal yang dilakukan oleh kader PKS dalam melakukan kampanye di masyarakat. Mereka selalu antusias dalam menyosialisasikan kinerja dan capaian kader PKS baik di pemerintahan maupun di parlemen. Biasanya kader PKS melakukan performa hasrat ketika sedang melakukan Direct Selling ke Masyarakat. Mereka melakukan hal tersebut dari pintu ke pintu. Gambar 4.11104 Salah satu kader PKS Ikhwan sedang melakukan direct selling kepada masyarakat
103
Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3: Analisis dan Aplikasi, (Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008), h. 326 104 http://www.pkskramatjati.org/2012/05/dpra-pks-kramat-jati-terus-bekerja.html di akses pada hari Rabu, pada tanggal 2 Juli 2014, pukul 02.48 WIB.
95
Seperti yang dapat kita ketahui bahwa PR PKS adalah para caleg yang berada di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten. Hal ini di ungkapkan oleh Direktur operasional DPP PKS Dedi Supriadi : ” kalau berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan di tingkat DPP itu bersamaan dengan masa pencalegan, kalau jumlah caleg itu lebih besar, mungkin bisa mencapai 5.000 totalnya. Nah itu, kita memberikan tambahan ke PR-an kepada para Caleg, untuk turun ke Masyarakat, pertama untuk menjelaskan kerja-kerja partai, terus menjelaskan targettarget partai jika menang pemilu, untuk mengklarifikasi poisis pks dalam kasus yang ditimpahkan kepada presiden pks saat itu, itu tiga tugas utama para caleg, karena kan, para caleg ini sudah mulai berkerja mensosialisakan diri dari partai, kemudian jelajah paling tinggi dari struktur partai, selain itu ditambah lagi dengan ke PR-an para Caleg.”
Hal yang sama juga dilakukan oleh para Akhwat (perempuan) kader PKS, mereka pun tak kalah militansinya dengan para ikhwannya (laki-laki). Selain menjadi ibu rumah tangga, kebanyakan dari para Akhwatnya pun aktif dalam melakukan Direct Selling
kepada masyakat baik dari pintu ke pintu
maupun dari kelompok ke kelompok lainnya. Mereka selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh partai PKS kepada masyarakat.
96
Gambar 4.12105 Salah satu kader PKS Akhawat sedang melakukan Direct Selling
Dari beberapa keterangan di atas, PR PKS adalah Kader PKS yang non caleg atau kader biasa, dan kader Caleg, yang berkewajiban untuk menjadi PR di masyarkat baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kewajiban inilah yang harus dilakukan oleh para kader dalam meningkatkan elektabilitas pada pemilu 2014. Para caleg biasanya di bekali dengan pelatihan ke PR-an dalam bentuk election Update selanjutnya mereka terjun ke masyarakat untuk menjelaskan bagaimana capaian-capaian yang telah dilakukan oleh PKS di Parelemen maupun kadernya yang berada di eksekutif atau pemerintahan. Selain itu, mereka menjelaskan bagaimana cita-cita yang akan dicapai oleh PKS untuk Indonesia.
105
http://pks-dpcpancoran.blogspot.com/2014/04/kader-pks-pancoran-kepungpasar.html di akses pada hari rabu, 2 Juli 2014, pukul 03.06 WIB.
97
Gambar 4.13106 PKS menggelar election Update
Biasanya election update dilakukan menjelang pemilu, di pemilu 2014 PKS mengumpulkan pengurus di 33 Provinsi untuk mengevaluasi, serta merancang strategi dalam melakukan kampanye di masyarakat agar target dapat di capai dengan baik di tiga besar pada pemilu 2014. Hal inilah yang biasanya dilakukan oleh PKS untuk menentukan strategi PR PKS disetiap provinsi. 3. Performa Sosial Perfoma sosial merupakan kepanjangan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi. Pepatah yang mengatakan “hal kecil memulai hal yang besar”. Kita melakukan sesuatu yang kecil akan berdampak besar terhadap kehidupan. Misalnya, kita murah senyum
106
http://news.detik.com/read/2014/02/17/153340/2499809/10/persiapan-pemilupks-gelar-election-update di akses pada hari Rabu 2 Juli 2014, pukul 09.40 WIB.
98
kepada orang-orang yang berpapasan, maka ketika kita memerlukan bantuan kepada mereka, maka mereka akan mudah untuk membantu kita, karena keramahan yang ditunjukan dengan senyuman. Gambar 4.14107 Salah satu kader PKS yang sedang melakukan Baksos menjelang Pemilu
Memang biasanya ada program kerja dari setiap DPD di tingkat kabupaten atau kota untuk melaksanakan baksos di setiap kelurahan dalam jangka waktu satu bulan sekali, intensitas baksos pula semakin tinggi ketika menjelang pemilu 2014, selain melalui atribut partai, seperti Spanduk, kalender, atau baliho, biasanya kader PKS melakukan baksos pengobatan gratis dengan bingkai kampanye simpatik PKS.
107
http://www.antarafoto.com/spektrum/v1395231051/kampanye-simpatik-pks di akses pada hari Rabu, 2 Juli 2014.
99
4. Performa Politik PKS Performa politis merupakan perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuasaan atau kontrol. Biasanya performa ini bersifat hirarkis, selalu ada kekuasaan atau pengontrolan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Ketika anggota organisasi terlibat dalam performa politis, mereka mengomunisasikan keinginan untuk memengaruhi orang lain. PKS pernah melakukan performa politik pada saat isu-isu Reshuffle mulai diperbincangkan di media-media. Hal ini dikarenakan PKS sudah tidak satu suara dalam menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, PKS di ancam oleh beberapa kader Partai Demokrat seperti Ruhut Sitompul, Sutan Bhatugana dan yang lainnya. Namun hal ini ditanggapi dengan melakukan ancaman balik. Gambar. 4.15108 Manuver PKS mengenai isu reshuffle KIB jilid II
Sikap PKS yang cenderung dan nyinyir ini memang menimbulkan tanda tanya besar di publik. Sumber lingkar dalam Anis Matta 108
kabinet.
http://nasional.inilah.com/read/detail/1777972/membaca-manuver-pks-di-reshuffle-
100
menyebutkan, warning yang disampaikan Anis Matta terkait perburuan rente dalam reshuffle kabinet ini sejatinya upaya peringatan dini kepada pemerintahan SBY. "Kami punya sikap. Jangan semena-mena dengan partai koalisi," ujar sumber tersebut kepada INILAH.COM di gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/9/2011).109 Manuver Anis Matta yang dikutip oleh INILAH.COM, seolah-olah PKS menunjukkan bahwa mereka memiliki peran banyak dalam pemerintahan SBY, dan menunjukkan kinerja-kinerjanya baik sebelum pemilihan Presiden 2009 maupun sesudahnya. Dalam hal ini, memang sepertinya PKS agak sedikit menantang pemerintahan SBY dalam isu Reshuffle di kabinet Indonesia bersatu jilid II. 5. Performa Enkulturasi Performa enkulturasi merujuk pada bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Performa Enkulturasi adalah perilaku organisasi yang membantu para karyawan dalam menemukan apa makna dari menjadi anggota suatu organisasi. PKS selalu melakukan enkulturasi dengan kondisi demokrasi di Indonesia, salah satunya dengan mencoba membuka partainya untuk menerima kader Non Islam. Tentu hal ini menjadi dilema bagi PKS yang selama ini dikenal dengan partai yang berbasis islam, kini mulai membuka diri. Seperti yang dikutip oleh viva news dari klarifikasi ketua DPW Provinsi Papua Ichwanul Muslimin:
109
http://nasional.inilah.com/read/detail/1777972/membaca-manuver-pks-di-reshufflekabinet. Di akses pada tanggal 11 Juli 2014, Pukul 03.28 WIB.
101
“Memang partai kami berasas Islam, namun itu sama sekali tidak menjadi masalah di Papua, buktinya ada beberapa Ketua DPC Kabupaten/Kota yang non muslim, bahkan anggota legislatif di tingkat II (DPRD Kabupaten) ada sebelas orang kader PKS nonmuslim," kata Ichwanul Muslimin seperti dikutip dari Vivanews, Kamis (25/04/2013). Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, PKS akan mulai menemukan kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. PKS menyadari bahwa sesungguhnya PKS tak bisa jika memaksakan diri untuk ekslusif menutup diri terhadap rakyat Indonesia yang ingin berkontribusi dalam partainya. Dan saat ini ada beberapa kader PKS bahkan ketua DPD di wilayah timur yang beragama non muslim. Gambar 4.16110 PKS menyatakan terbuka menerima kader Non-Muslim
110
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/06/20/120715-pksnyatakan-terbuka-menerima-kader-non-muslim di akses pada hari rabu, 2 Juli 2014 pukul 09.34 WIB.
102
Namun menurut ketua majelis Syuro Hilmi Aminudin mengatakan bahwa inklusifitas PKS merupakan konsistensi PKS dalam melaksanakan ajaran Islam. Inilah yang kemudian menjadi performa enkulturasi yang dulu masih ekslusif, saat ini mulai membuka diri menjadi partai yang inklusif. C. Strategi Public Relations PKS terhadap Aktivitas Persuasif Pemilih Dalam melakukan aktivitasnya, Public Relations politik tak akan lepas dari aktivitasnya untuk melakukan persuasi yang dilakukan terhadap publik internal maupun publik eksternal. Ada beberapa pendekatan strategi PR Politik yang dipakai oleh PR politik PKS : 1. Relasi Politik PKS dengan Publik (Political Relations with Public) Setiap partai harus memiliki kedekatan ataupun hubungan dengan publiknya, karena partai politik akan berbicara mengenai konstituen dalam setiap pemilu. Meraka harus menarik hati para pemilih untuk memenangkan percaturan politik dalam pemilu. PKS memiliki cara untuk melakukan hubungan dengan masyarakat melalui beberapa media diantaranya adalah jejaring sosial. Salah satu contohnya adalah akun twitter @pkspiyungan. Saat ini akun twitter ini sedang meramaikan bagaimana keadaan palestina, sebagaimana kita ketahui bahwa kader PKS memiliki solidaritas tinggi terhadap kaum palestina.
103
Gambar 4.17 Akun twitter @pks111piyungan
Beberapa tweetnya yang ada di jejaring sosial ini yang fokus untuk mendukung Prabowo, karena
PKS merupakan bagian dari koalisi capres-
cawapres Prabowo Hatta. Dalam hal ini PR PKS mencoba untuk melakukan pendekatan melalui akun twitternya untuk mendiskusikan opini-opini yang ada di masyarakat. PKS merupakan partai kader, yang selalu mengedapankan sistem pengkaderan dengan berbagai macam tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam internal partai di PKS, mereka mengharuskan untuk menjadi PR atau humas partai untuk menjelaskan kepada masyarakat secara umum. Jadi di tingkatan grassroot mereka merupakan PR yang selalu berkomunikasi secara intens kepada masyarakat di sekitarnya. 111
https://twitter.com/pkspiyungan diakses pada tanggal 11 Juli 2014. Pukul 13, 47 WIB
104
“memang ada dua ranah besar di Humas ada internal PKS (kader) maupun eksternal (masyarakaat indonesia secara umum) selalu menekankan kepada seluruh kader agar menjadi HUMAS partai, PKS merupakan partai kader yang jarang di Indonesia ini, jika kita menghitung kader, paling hanya kisaran 500.000 sampai satu juta kader di seluruh Indonesia, tentu hal ini tidak sebanding dengan jumlah pemilih di indonesia yang mencapai kisaran 160-an juta, sehingga penting bagi kader untuk berpikir bahwa mereka juga PR bagi partai, jadi internal kita mengharuskan kader kita untuk menjadi humas bagi partai”112 Tidak hanya itu, di eksternal dia menggunakan politisi wakil untuk menjadi bagian dari PR PKS, sebagaimana dijelaskan dalam buku komunikasi politik yang ditulis oleh Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru, bahwa politisi di bagi menjadi dua tipe, yakni politisi wakil dan politisi ideolog. Politikus sebagai wakil adalah komunikator politik yang menjadi perwakilan artikulasi kepentingan politik individu ataupun kelompok. Biasanya politisi wakil ini tidak melalui proses pengkaderan, melainkan dari posisinya sebagai voter getter (pendulang suara), Adang Darajatun merupakan contoh dari politisi wakil di PKS. Sedangkan politikus ideolog adalah komunikator politik yang menjadi kader ideologi dan representasi nilai-nilai normatif yang diusung oleh individu atau kelompok politik, biasanya berdasarkan sebuah proses kaderisasi yang panjang. 113 Misalnya Fahri Hamzah, Anis Matta, dan yang lainnya, yang benar-benar lahir dari proses sistem pengkaderan melalui tarbiyah. Komunikasi Politisi itu, akan mencoba untuk menjadi komunikator baik di parlemen maupun di pemerintahan. Mereka akan memperjuangkan hasil-hasil Syuro PKS sebagai sumbar dan kebijakan tertinggi di tingkat pusat. Hal itu 112
Wawancara pribadi dengan bapak Dedy selaku direktur operasional humas DPP PKS, di Sekretariat DPP PKS jakarta Selatan, 25 April 2014, pukul 13.45 WIB. 113 Ibid, hal. 15
105
bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan menjadi representasi dari perpolitikan Indonesia sebagai perwakilan dari partai. “Sementara untuk eskternal adalah menyampaikan kinerja PKS baik di eksekutif, baik di pusat maupun di daerah dan juga di legislatif, terutama yang memiliki jabatan politik yang diemban oleh kader. Dengan menyampaikan kinerja kader kita di eksekutif maupun di legislatif, masyarakat dapat memahami bahwa PKS dapat bekerja untuk masyarakat”.114 Sejauh ini, memang banyak sekali manuver-manuver politik yang sudah dilakukan oleh PKS. Sejak terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, membuat sebagian elit PKS geram, mereka selalu berhadapan dengan KPK.. Namun sejauh ini memang banyak pesan-pesan yang dikeluarkan oleh PKS yang Pro terhadap rakyat seperti penolakan kenaikan BBM, terlepas itu pencitraan ataupun benar-benar perjuang partai PKS di parlemen. 2. Paradigma Politik Grunigian PKS Dalam paradigma ini, PR menciptakan pemahaman bersama (mutual understanding) antara organisasi dengan publiknya. Menurut pencetus paradigma ini Grunig dan Hunt mengatakan bahwa tindakan pokoknya adalah pada bagaimana mengembangkan mutual benefit (keuntungan bersama). Pendekatan ini tidak meletakkan kekuatannya pada alat-alat public relations melainkan mencari strategi alamian yang didedikasikan dalam menghadapi isu. 115 PKS dalam hal ini, pernah melakukan paradigma politik Grunigian pada saat LHI tertangkap oleh KPK. Pada saat itu, kekosongan pemimpin di kubu PKS 114
Wawancara pribadi dengan bapak Dedy selaku direktur operasional humas DPP PKS, di Sekretariat DPP PKS jakarta Selatan, 25 April 2014, pukul 13.45 WIB 115 Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 119
106
merupakan masalah tersebesar, karena Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq terlibat kasus korupsi import daging sapi. Tentu masalah ini tidak mudah untuk menyelesaikannya, mengisi kekosongan puncak pimpinan PKS merupakana hal yang sangat urgent mengingat pentingnya pemimpin dalam suatu Institusi dalam hal ini partai politik. Gambar 4.18116 Terpilihnya Anis Matta sebagai Presiden PKS
Terpilihnya Presiden PKS yang baru Anis Matta, merupakan proses transisi kepemimpinan yang sangat cepat dalam kubu PKS. Tidak mudah memang dalam melakukan hal ini, namun PKS sangat cepat dan tegas dalam melakukan rotasi kepemimpinan dalam kubu partainya. Sangat cepatnya pergantian kepemimpinan di PKS membuat partai ini dapat mengubah persepsi masyarakat seolah-olah menunjukkan bahwa PKS 116
http://www.tempo.co/read/news/2013/02/02/078458592/Ini-Alasan-Anis-MattaTerpilih-Jadi-Presiden-PKS diakses pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 05.57 wib.
107
sangat tegas dalam melakukan tindakan politik terhadap siapapun termasuk mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Hal inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat menarik, tegas untuk menghukum siapapun oknum yang terlibat dalam kasus korupsi, padahal saat itu LHI belum ditetapkan sebagai terdakwa. DPP PKS melalui Deddy Supriadi sebagai direktur operasional Humas DPP PKS mengatakan : “kita hanya menjalankan hasil syuro dari tingkatan tertinggi partai sampai di eksekusi di DPP. Kebijakannya saat itu adalah menyerahkan masalah hukum kepada pihak-pihak yang berwenang. Sementara itu, PKS sendiri menyatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah permasalahan yang tidak terkait dengan PKS dan tanggung jawabnya jatuh pada pribadi-pribadi. Nah itu posisioningnya, tapi kan agenda setting dari luar ingin menjadikan case ini sebagai pintu masuk untuk mencitrakan PKS sebagai partai yang tidak bersih, agenda setting yang sangat kuat dirasakan oleh kader PKS, tetapi secara internal masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat, dengan menjelaskan posisi pks kepada struktur dan kader, segera setelah adanya presiden baru” Dalam statement PR DPP PKS mencoba untuk mengarahkan kasus tersebut kepada masyarakat, bahwa hal itu kasus suap daging sapi import dilimpahkan kepada individu LHI sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan PKS, dari sinilah PKS mencoba untuk menjelaskan bahwa kasus tersebut murni kesalahan LHI sebagai individu bukan sebagai institusi partai. Namun bagaimanapun manuver politik PKS, kasus LHI akan berdampak kepada citra partai PKS. Hanya butuh satu hari untuk melakukan pergantian presiden PKS pada saat itu, secara tidak sadar PKS mendedikasikan tindakannya terhadap masyarakat bahwa ketegasan, keadilan dan tidak tebang pilih dalam kinerjanya sebagai partai politik, tentu merupakan hal yang sangat di utamakan, mengingat kasus korupsi
108
yang melibatkan presiden PKS merupakan kasus yang sangat serius dan dapat merusak citra PKS sebagai partai yang “Bersih, Peduli, Profesional”. Selain itu terpilihnya Anis Matta sebagai presiden PKS di susul dengan pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPR. Sebelum Anis Matta terpilih sebagai Presiden PKS, ia merupakan wakil ketua DPR RI sebagai kordninator bidang keungan dan Ekonomi dan saat ini digantikan oleh Shohibul Iman yang memiliki latar belakang sebagai ekonom dan sebelumnya pernah berada di DPR RI komisi VI DPR RI. Pengunduran diri Anis Matta pun, menjadi hal yang positif untuk PKS, karena bentuk Profesional dalam menjabat, dan tidak rakus akan kekuasaan. Inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Grunian sebagai strategi alamiah yang didedikasikan untuk menghadapi isu.
3. Persuasi Politik PKS Persuasi merupakan upaya memperkaya informasi dan mengubah perilaku serta sikap dari khalayak-khalayak kunci. Pendekatannya di identikan dengan propaganda.117 Dalam Iklan pemilu 2014, PKS kelihatannya memainkan propagandanya untuk mengubah prilaku pemilih terhadap PKS pada pemilu 2014. Dalam iklan tersebut, seolah-olah PKS mengajak para konstituen untuk mencoblos dan mendukung PKS pada pemilu 2014. Sebagaimana kita ketahu, bahwa masyarakat mulai apatis dengan politik, dikarenakan banyak politisi yang terkena kasus skandal korupsi. Di tengah-tengah arus apatis terhadap partai 117
Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 119
109
politik, PKS mencoba untuk memberikan informasi, bahwa golput itu tidak baik. Selain itu, PKS juga mengajak untuk memilih partai yang sangat minim keburukannya atau jumlah orang yang korupsi di suatu institusi tersebut dalam hal ini partai politik. hal-hal itulah yang kemudian menjadi upaya PKS untuk mengubah sikap dan perilaku pemilih untuk memilih partainya pada pemilu 2014. Gambar 4.19118 PKS kampanyekan Anti Golput di kalangan pemilih pemula
Kader PKS mengajak masyarakat untuk tidak golput dan memilih cerdas dengan menggunakan data-data jumlah para koruptor yang berasal dari setiap partai politik yang mengikuti kontestasi politik pada pemilu 2014, dari sinilah kader PKS mencoba untuk menjelaskan partai mana yang memiliki kader koruptor, tentu data itu bisa menjadi senjata yang ampuh untuk PKS dengan menunjukkan track record partai. Jika kita lihat PKS jumlah kader yang korupsi sedikit. Ini kemudian menjadi senjata untuk mengajak para pemilih untuk tetap memilih PKS sebagai pilihannya pada pemilu 2014. 118
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/02/196853 di akses pada tanggal 14 Agustus 2014, pukul 10.59 WIB.
110
Gambar 4.20119 Statistik Grafik kerugian Negara yang disinyalir dari kader PKS
Jika kita pernah dan sering mendengar pemilih cerdas, memang hal itu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi ketika kita mendengarnya dari kader PKS, sampai saat ini PKS selalu menggadang-gadang bahwa merekalah yang menjadi partai yang minim akan korupsi. Oleh karena itu, PKS selalu mengajak kepada masyarakat untuk tetap memilihnya di tengah-tengah arus krisis kepercayaan terhadap partai politik di Indonesia. 4. Hype Politik PKS Pendekatan ini merupakan kerja public relations yang mengambil pendekatan publisitas. Rumasannya adalah “to make noise” untuk menggapai
119
http://pemilihcerdas.files.wordpress.com/2014/02/bgahqflcqaajlkz.png di akses pada tanggal 14 Agustus 2014, pukul 10.50 WIB.
111
perhatian khalayak. Dengan demikian, persuasi banyak dilakukan di media relations.120 Dari beberapa kegiatan PKS yang dilakukan pada masa menjelang pemilu 2014, banyak Press Release yang dikeluarkan oleh PKS dalam rangka memberikan perhatian kepada khalayak publik, di antaranya; ajakan memilih, tolak kenaikan BBM, Konsoldasi Nasional, ajakan tidak golput, dan Desakan kepada Kemenkes Beri Sanksi yang Menolak Pasien Jamkesmas, Jamsostek, dan Askes Lama. Hal inilah yang lebih di jadikan sebagai manuver-manuver politik PKS dalam memberi perhatian kepada masyarakat untuk dapat memilih PKS sebagai pilihannya pada pemilu 2014. Press release di atas menghimbau mengenai partisipasi pemilu 2014 dan mencoba untuk memberikan perhatian kepada khalayak publik untuk memilih PKS. Di samping itu, PIP PKS di Malaysia melakukan akan mengikuti prosedur yang telah di atur oleh KPU. Selain itu PIP PKS menjelaskan keadaan pemilu yang diselenggarakan di Malaysia, informasi ini juga mencoba untuk memberikan perhatian kepada publik. 5. Hubungan Publik Politik PKS Model perspektif hubungan publik politik banyak digunakan di Eropa, dan yang menjadi titik fokus adalah “working in public” dengan memberi perhatian lebih pada penanganan isu-isu HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kebebasan berbicara (freedom of speech).121 120
Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 119. 121 Gun Gun heryanto dan Shulham Rumaru, Komunikasi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 120
112
Dalam hal ini, PKS sering kali melakukan aksi-aksi kolektif dalam mengadvokasi isu-isu HAM, terutama isu HAM dunia (konflik Israel vs Palestina). Entah kenapa, PKS selalu mati-matian membela dan mengadvokasi serta memberi bantuan untuk Palestina, aksi-aksipun kerap kali dilakukan ketika Israel melakukan agresi militer di perbatasan jalur Gaza. Sudah kita ketahui bersama, isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina bukanlah hal yang aneh, karena sering terjadi agresi militer di wilayah tersebuut. Secara emosional PKS sangat dekat dengan palestina, banyak dari mereka berpikir bahwa Palestina merupakan sesuatu hal yang mesti diperjuangkan oleh orang-orang islam terutama PKS. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan PKS untuk tetap Fokus dalam memberikan perhatian terhadap publik mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu ada pula kasus pembantaian etnis muslim di Rohingnya Myanmar. Serta beberapa penindasan atau penistaan atas nama Agama. Selain itu, PKS juga melakukan aksi-aksi kolektif dan simpatik atas kekejaman yang terjadi di Mesir, pembantaian rakyat mesir karena rezim otoriter yang saat itu direbut dari presiden mesir yang di boikot Mursi oleh militer yang saat itu di pimpin oleh Al-sisi. Selain itu PKS memang fokus dalam menyarakan isu-isu agama sebagai salah satu hal yang mesti diperjuangkan, entah kenapa PKS selalu memberikan perhatian yang besar terkait penistaan terhadap agama yang dinilainya merupakan suatau penghinaan. Hal ini pun di tanggapi dengan berbagai aksi dari kader PKS untuk mencabut film “innocence of muslim” yang dinilai bermuatan penistaan terhadap agama Islam.
113
Gambar 4.21 Aksi atas penistaan terhadap agama di depan kedubes AS
“PKS menuntut pemerintah AS bersikap tegas terhadap penista agama. Standar ganda pemerintah AS dalam menindak penista agama juga harus dievaluasi,” kata Sekretaris Bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat PKS, Dedi Supriadi, dalam rilis yang diterima VIVAnews, Minggu 30 September 2012.”122
Selain itu juga PKS melakukan aksi Solidarita untuk Mesir karena rezim militer kembali berkuasa dan membantai rakyat mesir terutama dari kalangan Ikhwanul Muslimin, sebagaimana kita ketahui bahwa Ikhwanul Muslimin masih
122
http://politik.news.viva.co.id/news/read/355459-pks-demo-anti-penistaan-agama-didepan-kedubes-as, di akses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 03.05 wib.
114
satu ideologi dengan PKS, karena sama-sama lahir dari rahim tarbiyah, yang di gagas oleh Imam Hasan Al-Banna. Gambar 4. 22 Irwan Prayitno yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat menggelar Aksi solidaritas untuk Mesir bersama kader PKS
Dalam Aksi tersebut, Irwan meminta kepada PBB dan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan rakyat mesir yang di tindas oleh rezim militer. Menurutnya rezim al-sisi ""Ini jelas melanggar HAM dan syariat Islam. Mereka membunuh dengan cara-cara biadab, "Termasuk mendesak pemerintah Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya menghentikan kebiadaban dan menarik Duta
115
Besar RI dari Mesir," ujar Irwan yang mengaku ikut aksi bukan sebagai Gubernur, tapi sebagai masyarakat Sumatera Barat”123 6. Pembangungan Komunitas Politik PKS Sebagaimana dijelaskan di Bab II, mengenai Pembangunan Komunitas merupakan fokus PR politik dalam upaya menciptakan dan mengatur rasa memiliki komunitas (sense of community). Komunitas biasanya memiliki kultur yang melekat dan memiliki ciri khas dari komunitas tersebut, komunitas biasanya bersifat homogen. PKS memiliki beberapa komunitas yang di bina untuk kepentingan partainya dalam memenangkan pemilu dan melakukan publisitas terkait dengan kinerja-kinerja kader PKS baik di parlemen maupun menjabat sebagai kepala daerah. Menurut staf humas DPP PKS Hilal mengatakan : “PKS memiliki banyak komunitas di antaranya: Garuda keadilan, Gema Keadilan,komunitas Fotografer, komunitas film, komunitas Relawan televis PKS, komunitas digital, ibu-ibu pengajian, geng motor, supporter sepak bola, tapi memang ini biasanya bersifat internal atau underbow PKS”124 Zayudi Anwar yang merupakan kader PKS di Sumatera selatan mendirikan komunitas mantan Caleg dengan tujuan agar caleg incumbent dapat terus menjalin silaturahmi, baik terpilih kembali maupun tidak terpilih. Tujuannya adalah bagaimana mereka tetap menjalin tali silaturahmi dan selalu memberikan masukannya kepada anggota legislatif yang menjabat di periode terpilih saat ini.
123
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/18/058505299/Gubernur-SumateraBarat-Aksi-Solidaritas-Mesir di akses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 03.22 wib. 124 Hasil wawancara dengan staf humas DPP PKS via telpon pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 12.35 WIB.
116
Gambar 4.23125 Salah satu kader PKS di Sumatera selatan bentuk komunitas mantan caleg
Selain itu, internal PKS pun mendirikan komunitas khusus untuk para Humas yang ada di setiap daerah untuk menyampaikan informasi-informasinya kepada masyarakat melalui foto-foto dan lain-lain. hal ini memudahkan humas dan seluruh kader untuk lebih cepat di terima oleh masyarakat dengan kinerja yang nyata baik di pemerintah maupun di parlemen. Gambar 4. 24126 Rakornas Humas DPP PKS dan Pembentukan komunitas Humas
125
http://www.rmolsumsel.com/read/2014/03/29/4005/Usai-Pemilu-PKS-BentukKomunitas-Mantan-Caleg. Di akses pada tanggal 19 agustus 2014 pukul 11.46 wib. 126 http://pks-sumsel.or.id/blog/rakornas-humas-pks-resmi-dibuka-mardani-tim-humasharus-jujur-pada-diri-sendiri/ di akses pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 11.50 WIB.
117
Rakornas Humas yang diadakan oleh DPP Humas PKS merupakan salah satu upaya PR politik PKS untuk membentuk komunitas humas di internal dengan maksud untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat. Pesanpesan itulah harus dikelola dengan baik dan menarik masyarakat untuk memilih partai PKS. Komunitas yang dihasilkan dari rakornas Humas ini terdiri dari Relewan Digital (REDI), Relawan PKS Foto (RPF) dan Relawan PKS TV(RPT) semuanya memiliki tumpoksi kinerjanya masing-masing. D. Interpretasi 1. Strategi PR PKS Jelang Pemilu 2014 Perang politik pada pemilu 2014 semakin ketat persaingannya. Setiap partai politik harus bekerja keras untuk memperoleh suara dari masyarakat. Eksistensi partai politik harus di perjuangkan karena sangat menentukan untuk dapat lolos Parlementary Treshold dengan kisaran 3,5%. Kenaikan batas ambang dari 2,5% pada pemilu 2009 menjadi 3,5% pada pemilu 2014, hal inilah yang melatarbelakangi setiap partai untuk merancang strategi dalam menjelang pemilu 2014. PKS dan Demokrat menuai kontroversi menjelang pemilu 2014, kedua partai tersebut mengalami krisis kepercayaan publik dikarenakan beberapa kader dari kedua partai politik terjerat kasus korupsi. Demoralisasi politik karena kasuskasus korupsi, akan berdampak pada pada citra partai sehingga dapat memengaruhi perolehan suara. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba memaparkan dan fokus dalam meneliti strategi PKS dalam reformulasi citra partainya pasca tertangkapnya LHI
118
oleh KPK. Permainan yang dilakukan oleh PKS terhadap isu-isu publik menjadi salah satu strategi menarik untuk meraih simpati publik demi mendapatkan dukungan dari konstituen. Isu-isu BBM merupakan isu yang paling menarik, karena di dalamnya terdapat pro-kontra antara kader PKS yakni Tifatul Sembiring dengan fraksi PKS di Parlemen. Tifatul sembiring merupakan salah satu kader PKS bahkan beliau pun mantan presiden PKS, lalu mengundurkan diri, karena di angkat menjadi Mentri komunikasi dan Informasi. Ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi, PKS sangat jelas menentang kenaikkan tersebut dan mencoba untuk memengaruhi kebijakan pemerintah melalui parlemen. Namun di sisi lain Tifatul sembiring sangat berbeda dengan statement F PKS di DPR, Tifatul sendiri sepakat dengan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi, jelas ini bertentangan dengan partai yang membesarkannya. Permainan inilah yang kemudian di kelola oleh PKS untuk mendapatkan simpati publik dalam meraih suara di masyarakat. Selain isu BBM, PKS juga menjadi partai yang sangat vokal mengenai isu-isu HAM dan Islam. Pembantaian yang dilakukan oleh militer mesir terhadap demonstran Ikhwanul Muslimin di Mesir dan pembantaian etnis Islam di Rohingnya tak pernah lepas dari peranan PKS untuk mengadvokasi dan membuat opini publik, seolah-olah kita menjadi bagian dari mereka dengan menyentuk sisi kemanusiaannya. Selain isu-isu di atas, setelah terpilih presiden PKS yang baru pada hari jum‟at, 1 Februari 2013, sehari setelah LHI tertangkap oleh KPK PKS melakukan rotasi presiden partai dari LHI kepada Anis Matta. Pergantian ketua partai politik
119
di kubu PKS sangat cepat, sehingga Publik menilai bahwa PKS masih dapat bekerja secara profesional dan tegas atas segala kasus-kasus yang melibatkan kadernya. Konsolidasi kader, merupakan kerja pertama setelah Anis Matta menjabat sebagai Presiden PKS. Sebagai partai kader, PKS memang sudah seharusnya melakukan konsolidasi kader, karena mesin-mesin politik yang ada di kubu partai bulan sabit ini, berada pada setiap kader di seluruh Indonesia. Tujuan konsolidasi adalah memperat kesatuan kader, dan memupuk rasa memiliki terhadap PKS di tengah-tengah arus ketidak percayaan masayarakat terhadap PKS. Lokasi yang di tuju dan di utamakan konsolidasi adalah daerah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Kedua Provinsi itu menjadi fokus PKS, karena keduanya akan melaksanakan pemilu kepala daerah (Pilkada). Tentu saja PKS tidak mw kecolongan dengan kasus yang menimpah mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. 2. Dramaturgi dan Performa komunikatif PKS Erving Goffman yang mencetuskan teori Dramaturgi melalui Impression of management, mengatakan bahwa setiap individu merupakan aktor dari sebuah drama yang akan ditampilkan, dimana peran itu dapat dimankan dan dipertunjukkan bagi publik atau orang lain, tetapi kesan yang diperoleh khalayak terhadap pertunjukkan tersebut bisa saja berbeda-beda. Dalam hal ini Goffman membagi kehidupan sosial ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah depan (front Stage) wialayah belakang (back stage).
120
Wilayah depan biasanya di pakai ketika para politisi mencoba untuk memainkan perannya di hadapan publik. Biasanya politisi sadar betul bahwa dia sedang berada di hadapan penonton yang banyak sehingga penampilannya dimanipulasi sedemikian rupa untuk memperoleh rasa simpati terhadap masyarakat. Isu BBM merupakan isu publik, sehingga siapapun yang berada pada isu tersebut akan diperhatikan oleh publik. PKS merupakan salah satu partai koalisi di Pemerintahan Indonesia bersatu jilid II yang kontra terhadap kenaikan harga BBM. Sebagaimana kita ketahui, memang sudah semestinya koalisi itu harus sejalan dengan pemerintah. Namun apa boleh buat PKS melakukan pengelolaan kesan terhadap isu tersebut, dan menolak kenaikkan BBM dengan berdalih atas kepentingan dan kebutuhan masyarakan yang kian hari semakin sulit dipenuhi. Isu ini memperoleh pandangan positif oleh sebagian masyarakat yang tertarik atas apa yang dilakukan PKS untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Ancaman terhadap PKS untuk dikeluarkan dari Setgab semakin memanas, bahkan PKS di ancam akan dikeluarkan dari koalisi indonesia bersatu jilid II, dan mereshuflle kader PKS yang ada di Pemerintahan. PKS pun sangat cerdas, mereka tidak mau kecolongan, walaupun PKS di isukan akan keluar dari Koalisi, mereka menolak dan lebih menunggu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyon untuk mereshuffle tanpa harus mengundurkan diri dari koalisi. hal ini pun di biarkan saja oleh SBY kerena jika dikeluarkan PKS akan memperoleh simpatik yang besar dari masyarakat, seperti SBY ditendang oleh megawati dari kabinet gotong royong.
121
Selain melakukan dramaturgi, PKS juga mencoba untuk memperkuat kadernya melalui performa komunikatif. Performa komunikatif adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Mengingat partai PKS merupakan partai kader, yang lebih di utamakan, maka partai tersebut mencoba untuk melakukan konsolidasi melalui performa komunikatif. performa ritual dalam hal ini PKS melakukan konsolidasi internal dengan pertemuan-pertemuan yang rutin dilakukan oleh PKS untuk menjaga rasa memiliki terhadap ideologi dan partai. Pertemuan ini biasanya disebut dengan liqo. Selain itu PKS juga melakukan performa lainnya seperti performa politis, sosial, enkulturasi, dan perfoma hasrat. Semuanya dilakukan dengan konsolidatif serta mencoba untuk dapat membuka celah baru dalam melakukan strategi untuk dapat meraik suara pada pemilu 2014. 3. Perolehan Suara PKS pada Pemilu 2014 Pemilu 2014 merupakan pemilu yang menjadi buah simalakama bagi PKS. Dalam kampanye PKS sulit untuk menjual gagasan anti korupsi karena kini presiden PKS merupakan tersangka dari kasus tersebut. Sama halnya dengan partai Demokrat yang dulu mengagadang-gadang semangat anti korupsi, kini kedua partai itu pun ”masuk angin”
karena ulah oknum partainya yang
melakukan tindakan korupsi yang tentu dapat menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan dukungannya. Kedua partai itupun terjun bebas dengan perolehan yang berbeda dengan pemilu 2009 lalu. Partai PKS pada pemilu 2009 mendapatkan perolehan suara
122
7,88%, sedangkan pada pemilu tahun 2014, hanya memperoleh suara suara 6,79%. Hal ini mengalami penurunan, tapi tidak separah partai demokrat yang terjun bebas dari angka prosentase 20,81% pada pemilu 2009, dan kini hanya mendapatkan 10,19% separuhnya hilang karena badai demokrat yang juga melibatkan mantan ketua umum Partai berlambang mercy Anas Urbaningrum. Sebelum pemilu 2014, PKS termasuk salah satu partai yang tidak akan lolos Parlementary Threshold dengan batas ambang 3,5%. Beberapa lembaga survei, salah satunya Lembaga surver Indikator politik mengatakan bahwa perolehan suara PKS hanya sampai pada 3,1%. Itu artinya partai bulan sabit ini tidak dapat memenuhi batas ambang Parlementary Threshold. Menurut pengamatan peneliti mengenai efek komunikasi politik yang dilakukan oleh DPP PKS melalui PR politik, cukup berhasil, karena memang jauh sebelum dilakukannya Pemungutan Suara pada 9 April 2014, lembaga survei politik, indikotr politik Indonesia memperdiksi bahwa PKS tidak akan lolos dalam PT (Parliamentary Threshold) yang sudah ditentukan pada kisaran 3,5%. Gambar 4.25127 Hasil survei Indikator Politik Indonesia Jelang Pemilu Legislatif 2014
127
http://indikator.co.id/news/details/1/35/Laporan-Konferensi-Pers-Indikator-EfekJokowi-terhadap-Elektabilitas-Partai-dan-Simulasi-Elektabilitas-Capres-Potensial-di-2014 diakses pada tanggal 22 Mei 2014, pukul 23.41 WIB.
123
Sebagaimana yang bisa kita lihat grafik di atas, tingkat elektabilitas PKS hanya pada kisaran 3,1%, itu artinya jauh jauh hari PKS tidak akan lolos pada batas ambang Parliamentary Threshold karena efek LHI yang membuat elektabilitas PKS semakin terpuruk.
Berbeda halnya dengan hasil Survei menjelang pemilu legislatif 2014, Jika kita amati hasil final pemilu legislatif 2014 pada tabel di bawah ini, sebenarnya PKS tidak mengalami penurunan dalam kuantitas suara pada pemilu 2014, jika perolehan suara pada pemilu 2009, PKS mendapatkan suara 8.204.946 suara, kini mengalamai kenaikan yakni berjumlah 8.480.204 suara. Ada kenaikan secara jumlah suara, walaupun secara presentasenya menurun. Hal ini dikarenakan perampingan peserta pemilu yang cendrung lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu 2009 lalu. Kita semua mengetahui bagaimana PKS di serang media dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Jika kita melihat bagaimana krnologi penangkapan LHI, sangat memalukan, karena di tangkap di markasnya sendiri. Ini menunjukan bahwa PKS sangat lemah dan ceroboh dalam kasus tersebut.
124
Tabel 4.2128 Perbandingan perolehan suara pada pemilu 2014 dan pemilu 2009
Mernurut Penulis Partai Keadilan Sejahtera dapat bertahan di tengahtengah badai kasus korupsi daging import, karena PKS merupakan partai yang berbasis kader, dan memiliki ideolgi kuat dengan berlandaskan Islam. Partai yang berbasis kader, walaupun mengalami kasus yang besar, dia akan cendrung bertahan, walaupun turun, tidak akan separah partai yang berbasis massa, seperti partai demokrat. Selain itu, cost politik PKS cendrung lebih sedikit, karena partai berbasis kader biasanya militan dalam melakukan kampanye ataupun persuasif terhadap pemilihnya. Konsolidasi internal biasanya digunakan oleh partai berbasis kader untuk menjaga suaranya dan perolehan di basis masa. Karena setiap kader memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam melakukan mareketing politic¸ maka partai ini lebih rendah cost politic
yang digunakan untuk
pemenangan pemilu. 128
http://www.sayangi.com/politik1/read/22994/hasil-pileg-pdip-109-kursi-gerindrageser-pks-dari-pimpinan-dpr di akses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 08.41 WIB
125
Tabel 4.3129 Cost politik partai pada pemilu 2014
Walaupun PKS berbasis kader, bukan tidak mungkin partai ini tidak memiliki kekurangan. Jika melihat komposisi kader yang ada di dalam partai keadilan sejahtera, cendrung sulit untuk melahirkan tokoh yang bisa dimunculkan di publik. Penokohan di partai ini sangat susah, karena mereka cendrung lebih ekslusif. Hal inilah yang menjadi kritik bagi PKS karena terlalu ekslusif dan tidak membuka diri kepada kadernya dalam mengekspolrasi tokoh. 4. Kritik a. Sebagaimana kita ketahui bersama PKS merupakan partai yang berbasis kader. Fokus partai kader biasanya mereka melakukan pengkaderan sebanyak mungkin untuk dapat memperluas jaringan suara partai. Namun di sisi lain PKS terlalu ekslusif dalam melakukan kinerjanya. Sehingga orang akan sulit untuk merasa memiliki terhadap PKS, ekslufisme PKS membuat perolehan suara yang tidak signifikan. 129
http://forum.detik.com/pks-partai-paling-efisien-t931618.html diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 08.55 WIB.
126
b. PR PKS kurang memiliki hubungan dengan media massa seperti koran, Televisi, maupun radio. Adapun muncul di media massa, karena ada kasus, ataupun isu-isu yang terkait dengan partainya. c. PR PKS tidak melakukan pembangunan berbasis komunitas massa, hanya melakukan pembinaan terhadap komunitasnya sendiri tanpa melihat peluang besar untuk membangun komunitas lain diluar partai. d. Kader PKS yang terlalu frontal menyerang KPK pada saat LHI tertangkap KPK, hal ini membuat publik mulai jenuh dengan PKS, karena saat ini, publik lebih percaya terhadap KPK di bandingkan dengan kepercayaannya terhadap partai politik.
127
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Strategi PR DPP PKS dalam melakukan Konsolidasi Internal Setiap partai memiliki momentum penting dalam melakukan strateginya demi meraih konstituen di masyarakat. Proses legitimasi menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terwujud ketika masyarakat mendukungnya melalui pemilu tersebut. Maka sangat penting jika setiap partai melakukan berbagai macam strategi demi meraih kemenangan untuk menjadi pemimpin atau perwakilan rakyat. PKS telah menghadapi “badai politik” yang luar biasa, sehingga sangat pengaruh terhadap oponi publik yang selama ini telah memberikan “stereotip” partai bersih dan peduli terhadap masyarakat. Namun semuanya sirna karena kasus suap daging import yang telah melibatkan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Tentu bukan hal yang mudah dalam mempertaruhkan sebuah integritas partai politik yang diyakini sebagai partai dakwah dan berbasis Islam. Karena mereka mempertaruhkan nama Islam ataupun nama dakwah yang sering mereka akui sebagai identitas dari perpolitikan di Indonesia. PKS merupakan partai kader, oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan dan lebih fokus kepada sistem pengkaderan. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara partai kader dengan partai
128
berbasis massa. Inilah yang menjadi bagian dari proses konsolidasi yang kuat ketika partai ini tersandung kasus korupsi. Mereka akan semakin solid, jika propaganda yang menguat kepada emosional setiap kader di partai tersebut. Setiap kader, merupakan PR politik PKS, maka PR DPP PKS sangat mewajibkan kepada setiap kader untuk dapat menjadi bagian dari PR politik PKS di setiap daerah. Biasanya mereka dibekali dengan berbagai macam materi ke PR-an yang menjadi alat untuk dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Ketika mantan presiden PKS LHI tersandung kasus suap daging import, sangat tepat jika melakukan konsolidasi untuk dapat menguatkan kader partai. Karena seperti yang telah digambarkna di atas, bahwa kader merupakan PR. Maka sangatlah jelas, jika PKS melakukan konsolidasi yang paling penting dalam meningkatkan elektabilitas partai pasca tertangkapnya LHI oleh KPK. 2. Memainkan Isu Publik Ada beberapa catatan menurut peneliti, ketika PKS mencoba untuk memainkan isu publik dan berpihak kepada publik, merupakan pembentukan citra positif di kalangan masyarakat. Contohnya, pada saat isu kenaikan BBM, PKS mampu memainkan isu ini menjadi bagian dari masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengelola kesan di media, bahwa PKS selalu dekat dan pro terhadap rakyat, walaupun pada saat itu, PKS menjadi bagian dari
129
koalisi terhadap pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi. Simpati inilah yang didapatkan oleh PKS untuk meraih suara di masyarakat. B. Saran Dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa catatan bagi PR Politik PKS secara khusus maupun PR Partai Politik secara umumnya, bahwa bagaimanapun kepentingan partai di republik ini harus mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan golongan atau partai. Penulis juga menyarankan kepada PR PKS sebagai berikut : 1. Di tengah arus ketidak percayaan publik terhadap partai politik, maka setiap partai politik, khususnya PR politik harus mampu mengelola isu-isu publik dan menjadi bagian dari kepentingan publik, serta mengadvokasi seluruh permasalahan publik, sehingga publik akan merasa simpati terhadap partai politik, dan menjadi bagian dari konstituen partai politik. 2. Mengkader memang persoalan terpenting dalam sebuah organisasi, apalagi partai politik. namun, di sisi lain, PKS juga harus mencoba untuk mengoptimalkan peran media dalam melakukan strategi untuk mereformulasikan citra partai, pasca tertangkapnya LHI oleh KPK. 3. PKS harus mencoba untuk menengahi ataupun mengontrol kadernya yang secara frontal mengkritik KPK, karena sampai saat ini KPK jauh
130
lebih dipercaya dibandingkan dengan peranan partai politik. karena tak satupun partai di republik ini, yang bebas dari isu-isu korupsi.
131
DAFTAR PUSTAKA Ardianto, Elvinaro dan Q-Anees, Bambang. 2009. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Cutlip, Scott M dkk, 2009. Effective Public relations, Jakarta: Prenada Media Group. Fathurahman, Oman dkk. 2007. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: CEQDA (Center fir Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor. Goffman, Erving.1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City: Dobleday Heryanto, Gun Gun & Rumaru, Shulhan. 2013. Komunikasi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia. J Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Muhammad Furqon, Aaay. 2004. PKS, Jakarta: Teraju Mizan Publika. Muhtadi, Burhanuddin. 2012. Dilema PKS-Suara dan Syariah, Jakarta: Kompas Gramedia.
132
N. Hidayat, Deddy. 2003. Paradigma dan metodologi penelitian sosial empirik klasik. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Mulyana, Deddy. 2008. Metode penelitian komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nimmo, Dan. 2010 Komunikasi Politik khalayak dan efek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. PKS, PKS. 1998. Sekilas Partai Keadilan, Jakarta: DPP PK. Pohan, Rusdin. 2007. metodologi penelitian pendidikan. Yogyakarta: Lanarka. Quinn Patton, Michael. 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rdEdition. Thaousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. Richard West dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3: Analisis dan Aplikasi. Jakarta: PT Salemba Humanika. Rahmat, M. Imaduddin. 2008. Ideoloogi Politik PKS, Yogyakarta: LkiS. Soebagyo, Firman. 2009. Menata Partai Politik, Jakarta: Rakyat Merdeka Group. Soemirat, Soleh & Ardianto Elvinaro, 2010. Dasar-dasar public relations, Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suprayogo, Imam & Tobroni. 2003. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Syarbaini, Syahrial dkk. 2012. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Besar Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.
133
Uchjana Effendi, Onong. 1999. Ilmu komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. W. Creswell, John. 2003. research Design Qualitative & Quantitative Approach. Jakarta: KIK Press. Arsip arsip : Falsafah perjuangan dan Platform kebijakan Pembangunan PKS Profil dan Program kerja bidang kehumasan DPP PKS
Internet : Release LSI, Moralitas Elite politik, diakses hari sabtu, 24 Nopember 2013, pukul 23.47 WIB dari http://www.lsi.co.id/konpers-moralitas-publik-elite-juli2013-11.html, Berita kompas Nasional, “Tercorengnya Citra Partai Bersih PKS” diakses pada hari selasa, 03 Desember 2013, pkul. 22.39 dari http://nasional.kompas.com. Berita Metro TV News, “Kasus Korupsi PKS” diakses pada hari Selasa, 10 Desember 2013 pkul. 21.43 dari http://www.metrotvnews.com Release LSI, “ Perolehan Suara Partai Islam dari masa ke masa” di akses pada hari selasa, 10 Desember 2013, Pukul 21.55 WIB dari http://lsi.co.id Tentang, Visi Misi PKS, diakses selasa, 8 Maret 2014 pukul 00.16 WIB dari http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi. Berita Viva, Alasan PKS Tolak Kenaikan harga BBM” di akses pada tanggal 30 Juni 2014, pukul 23.54 WIB dari http://politik.news.viva.co.id/ ,
134
Berita Republika Online, ”Tifatul Dukung kenaikan Harga BBM bersubsidi “di akses pada tanggal 01 Juli 2014 pukul: 00.06 WIB dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/14/moe5fz-tifatulpks-dukung-kenaikan-bbm Berita Republika Online, “PKS Bantah Langgar Intruksi” di akses pada hari Selasa, 1 Juli 2014, pukul 01.55 WIB dari http://www.republika.co.id/. Berita Tribunnews, “Kisah mulusnya pergantian Presiden PKS” di akses pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 00.54 WIB. Dari http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/02/kisah-mulusnyapergantian-presiden-pks-dari-luthfi-hasan-ke-anis-matta Berita Antaranews, ” kpk tetapkan LHI sebagai tersangka” di akses pada tanggal 01 Juli 2014 pukul 01.14 WIB dari http://www.antaranews.com/ Berita viva news, “ Anis Matta nahkoda baru” di akses pada tanggal 09 Mei 2014, pukul 02.27 WIB. Dari http://m.news.viva.co.id/news/read/387100anis-matta--nakhoda-baru-pks-arungi-badai--sapiBerita Republika, “Kembalinya Natsir Jamil dan Fahri Hamzah ke komisi III” di akses pada tanggal 01 Juli 2014, pukul 01.38 WIB dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/22/mn6w5r-nasirdjamil-dan-fahri-hamzah-kembali-ke-komisi-iii-dpr Tentang, “bedah tagline baru” Di akses pada hari Selasa, 01 Juli 2014, pukul. 03.17 WIB dari http://www.pksnongsa.org/2013/04/membedah-taglinecinta-kerja-dan.html.
135
Berita Detik News, “Persiapan pemilu PKS Gelar Election Update” di akses pada hari Rabu 2 Juli 2014, pukul 09.40 WIB dari http://news.detik.com/ Berita Antarafoto, “kampanye simpatik PKS” di akses pada hari Rabu, 2 Juli 2014, pukul 09.53 WIB dari http://www.antarafoto.com Berita Inilah.com, “manuver PKS” Di akses pada hari rabu, 2 Juli 2014 Pukul 10.00 WIB dari http://nasional.inilah.com/read/detail/1777972/membacamanuver-pks-di-reshuffle-kabinet. Berita Republika, “PKS Nyatakan menerima kader non muslim” di akses pada hari rabu, 2 Juli 2014 pukul 09.34 WIB. Dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/06/20/120715pks-nyatakan-terbuka-menerima-kader-non-muslim Berita Tempo, “ Alasan Anis Matta terpilih Presiden PKS” diakses pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 05.57 wib dari http://www.tempo.co.id/
Release Pemilih cerdas, “jumlah partai korupsi” di akses pada tanggal 14 Agustus 2014, pukul 10.50 WIB. Dari http://pemilihcerdas.files.wordpress.com/2014/02/bgahqflcqaajlkz.png Berita Viva news, “PKS Demo Anti Penistaan Agama” di akses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 03.05 wib Dari http://politik.news.viva.co.id/news/read/355459-pks-demo-anti-penistaanagama-di-depan-kedubes-as, Berita rmol, “Komunitas Mantan Caleg” Di akses pada tanggal 19 agustus 2014 pukul 11.46 wib dari
136
http://www.rmolsumsel.com/read/2014/03/29/4005/Usai-Pemilu-PKSBentuk-Komunitas-Mantan-Caleg. Berita PKS Sumsel, “Rakornas Humas PKS” di akses pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 11.50 WIB dari http://pks-sumsel.or.id/blog/rakornas-humaspks-resmi-dibuka-mardani-tim-humas-harus-jujur-pada-diri-sendiri/ . Berita Indikator, “Konpers efek Jokwti terhadap partai” diakses pada tanggal 22 Mei 2014, pukul 23.41 WIB. Dari http://indikator.co.id/news/details/1/35/Laporan-Konferensi-Pers-IndikatorEfek-Jokowi-terhadap-Elektabilitas-Partai-dan-Simulasi-ElektabilitasCapres-Potensial-di-2014 Berita Sayangi.com, “Hasil Pileg” di akses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 08.41 WIB dari http://www.sayangi.com/politik1/read/22994/hasil-pilegpdip-109-kursi-gerindra-geser-pks-dari-pimpinan-dpr
Berita Forum detik, “ PKS paling efisien” diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 08.55 WIB. Dari http://forum.detik.com/pks-partai-paling-efisient931618.html
137
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Struktur DPP PKS periode 2010-2015 Tabel 1 Struktur Majelis Syuro Tingkat Pusat DPP PKS Periode 2010-2014 No
Nama Pengurus
Jabatan
1.
Hilmi Aminudin
Ketua Majelis Syuro PKS
2
Hidayat Nur Wahid
Anggota Majelis Syuro PKS
3
Tifatul Sembiring
Anggota Majelis Syuro PKS
4.
Salim As-segaff Al-Jufrie
Anggota Majelis Syuro PKS
Tabel 2 Struktur Pusat Dewan Syariah Pengurus Pusat DPP PKS Periode 2010-2014 No
Nama Pengurus
Jabatan
1
KH. Dr. Surahman Hidayat
Ketua
2
KH. Bakrun Syafei, Lc
Sekertaris
3
KH. Bukhori Yusuf, MA
Ketua Tanfizhiah
Tabel 3. Struktur Tingkat Pusat Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat DPP PKS periode 2010-2014 No
Nama Pengurus
Jabatan
1.
Untung Wahono
Ketua
2.
Dr. Mardhani Ali Sera, M. Eng
Sekertaris
138
Tabel 4. Struktur Tingkat Pusat Pengurus Harian DPP PKS Periode 2010-2014 No
Nama Pengurus
Jabatan
1.
Muhammad Anis Matta
Presiden
2.
Taufik Ridho
Sekretaris Jendral
3.
Ade Barkah
Wakil bidang kordinasi Lembaga tinggi
4.
Budi Hermawan
Wakil Bidang Administrasi
5.
Ahmad Chudori
Wakil Bidang Organisasi
6.
Fahri Hamzah
Wakil Bidang Komunikasi Politik
7.
Mahfudz Shiddiq
Wakil Bidang Media
8.
Sietaresmi Soekanto
Wakil Bidang Arsip dan Sejarah
9.
Rico Desendra
Wakil Bidang Data dan Informasi
10.
Gunawan
Wakil Bidang Perencanaan
11.
Budi Dharmawan
Wakil Bidang Protokoler
139
Lampiran 2 Press Release PKS
Press Release PIP PKS Malaysia Terkait Pemilu 2014 Oleh : M. Mumtaza Rifqi | 10-Apr-2014, 11:25:20 WIB
KabarIndonesia-Kuala Lumpur, Masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia baru saja menikmati hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pesta demokrasi yang berlangsung awal di Malaysia, yaitu pada hari Minggu, 6 April 2014 menjadi saksi perjuangan berbagai elemen masyarakat Indonesia untuk turut menentukan masa depan bangsa ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu 2014, Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Malaysia (PIP PKS Malaysia) telah secara maksimal melakukan pendekatan dan silaturahim kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Malaysia. Berbagai bentuk dialog dengan masyarakat dari Barat hingga ke Timur Malaysia juga telah dilakukan secara langsung oleh dua calon legislatif dari PKS, Dr. Hidayat Nur Wahid dan Dr. Taufik Ramlan Wijaya. PIP PKS Malaysia juga telah menurunkan seluruh kadernya yang berjumlah lebih dari 1000 orang untuk melakukan sosialiasi pemilu pada masyarakat. Bahkan saksi dari PKS mencatat sejarah tersendiri sebagai saksi terbanyak dibanding partai lainnya. Di Kuala Lumpur dan Selangor terdapat 55 saksi, Johor 16 saksi, Penang 9 saksi, Tawau 4 saksi, Kota Kinabalu 4 saksi, dan Kuching 3 saksi. Total saksi yang diturunkan PIP PKS adalah 91 orang saksi dari 333 orang saksi PKS di seluruh dunia. “Kami berharap perolehan suara pada Pemilu kali ini akan jauh meningkat dibanding tahun 2009. Kami juga ingin mengamankan suara PKS di Malaysia dengan memastikan tidak ada upaya-upaya illegal untuk mencederai pilihan WNI di Malaysia. Insya Allah kami akan mengawalnya dengan ketat,” tegas Dr. Syarif Junaidi selaku Ketua PIP PKS Malaysia. Semua upaya telah dilakukan, dan semua tenaga telah dikerahkan untuk menjaga kelancaran Pemilu 2014 serta memaksimalkan perolehan suara. Pada titik nadir perjuangan, kami - segenap pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan segala hasil keputusan kepada Allah SWT.***
140
Press Release PKS Desak Kemenkes Beri Sanksi yang Menolak Pasien Jamkesmas, Jamsostek, dan Askes Lama 20 Feb 2014 | 16:53 WIB Jakarta (20/2) - Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi mendesak Kementerian Kesehatan memberi sanksi kepada instansi pelayanan kesehatan yang masih berani menolak para pemegang kartu Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek lama. “Sebelum kartu JKN yang baru terbit, kelompok pemegang kartu tersebut dijamin langsung menjadi peserta JKN, tanpa perlu mendaftar ulang,” tegas politisi PKS ini di gedung DPR, Rabu (19/2). Zuber meminta perlunya sanksi tegas kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (PPK I) dan rujukan (PPK II) yang menolak para pemegang kartu Jamkesmas, Jamsostek, dan Askes. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat yang ditolak berobat atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu, padahal mereka menunjukkan kartu jaminan kesehatan tersebut. Zuber mengingatkan, bahwa pemerintah telah menjamin ketiga kelompok pemegang kartu tersebut ditransfer secara otomatis menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Perlu digarisbawahi, bahwa proses itu otomatis, tanpa peserta harus repot-repot mendaftar ulang,” kata Zuber. Karena itu Zuber meminta pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memperjelas status kepesertaan kelompok tersebut, dan menjamin hak-hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Sepaket dengan peraturan itu, Zuber juga meminta pemerintah mengeluarkan regulasi untuk menyederhanakan prosedur pembiayaan di Puskesmas. Pasalnya, saat ini mekanisme pembiayaan dinilai terlalu panjang. Selama ini proses pendanaan harus melalui kas daerah lebih dahulu dan proses penggunaannya melalui proses birokrasi. “Pelayanan kesehatan di puskesmas tidak boleh terganggu hanya karena alasan dana yang tersendat,” tutur Zuber. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014, sesuai amanat UU, bahwa seluruh program jaminan kesehatan di bawah lembaga pemerintah, terutama pemegang kartu Askes, Jamkesmas, dan Jamsostek terintegrasi ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka membayar iuran ke BPJS melalui pemberi kerjanya melalui mekanisme presentase dari upah tertentu. Khusus Pemegang kartu Jamkesmas yang notabene adalah warga miskin dan tidak mampu, mereka langsung dimasukkan ke dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelompok ini iurannya dibayari dari APBN.
141
Press Release PKS Fokus kepada Keluarga, PKS Akan Adakan Konsolidasi Nasional 16 May 2014 | 15:00 WIB Jakarta (16/5) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan akan menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) bagi perwakilan kader perempuan PKS dari setiap provinsi di Indonesia. Acara ini akan digelar selama tiga hari sejak Sabtu, 17 Mei hingga Senin, 19 Mei di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan. Ketua DPP PKS Bidang Perempuan Anis Byarwati mengungkapkan perlunya PKS tetap konsisten memfokuskan diri kepada keluarga, perempuan, dan anak. Anis sendiri bersyukur selama Pemilu Legislatif 2014 lalu, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan tetap menjadikan tema ketahanan keluarga sebagai salah satu tema kampanye. Dia menyatakan Konsolnas ini adalah kelanjutan dari fokus PKS terhadap keluarga tersebut. “Berbagai kekerasan seksual pada anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak sendiri, telah membuat kami sangat prihatin. Kasus-kasus tersebut menjadi lecutan keras bagi PKS bahwa mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas adalah hal penting dan darurat,” ungkap Anis di DPP PKS. Anis mengatakan, melalui pertemuan tersebut PKS ingin kembali mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang sudah berkeluarga, tentang kondisi masyarakat masa kini yang sangat membutuhkan kehadiran keluarga-keluarga yang kokoh dan saling menyayangi. Untuk itu, dalam Konsolnas ini, PKS akan menyampaikan langkah-langkah konkrit dalam memperkuat keluarga kepada perwakilan dari setiap provinsi. Anis berharap 120 wakil kader perempuan tersebut dapat menyampaikan langkah-langkah tersebut kepada perempuan lain di provinsi masing-masing. Di antara para pemateri, termasuk di dalamnya Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta. “Kami ingin berbuat lebih banyak lagi untuk keluarga Indonesia. Bagi kami keluarga adalah pilar penting bagi terbentuknya sebuah negara. Terabaikannya perhatian negara, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri terhadap upaya mengokohkan ketahanan keluarga, adalah bencana nasional. Oleh karena itu, pengokohan keluarga harus menjadi sentral perhatian semua elemen masyarakat,” papar Anis yang memiliki gelar doktor dalam ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini.
142
Press Release PKS Desak Pemerintah Harus Segera Membantu Nelayan 30 Jan 2014 | 20:52 WIB Jakarta - Aktifitas melaut nelayan di sebagian besar wilayah perairan tanah air kembali terhambat. Sebagian besar nelayan tidak melaut karena cuaca ekstrem. Aktifitas melaut hanya dilakukan oleh beberapa nelayan saja yang nekad melawan ombak tinggi dan cuaca yang kurang bersahabat. Ketua Kelompok Komisi Kelautan Fraksi PKS DPR RI Hb. Nabiel Al-Musawa mengatakan, angin laut bertiup sangat kencang disertai ombak besar dan hujan. "Pendapatan nelayan saat ini berkurang dan tidak menentu, bahkan banyak yang tidak bisa melaut. Kondisi cuacanya tidak terlalu bagus untuk aktifitas melaut". Ujarnya saat meninjau kampung nelayan di pantai Batakan, Takisung, Pagatan, Batulicin, dan Pulau Laut di Kalimantan Selatan, Kamis (30/1). Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif, khususnya untuk membantu para nelayan yang tidak bisa melaut lantaran masih berlangsungnya cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir awal tahun ini. Menurutnya, “langkah yang bisa diambil Pemerintah saat ini misalnya, dengan memberi kegiatan padat karya bagi nelayan yang tidak bisa melaut atau bisa juga dengan memberikan bantuan bahan pokok kepada nelayan selama mereka berhenti melaut”. Jelas Habib. Karena itulah, Habib mendesak kepada pemerintah khususnya Kementerian Kelautan Perikanan, ketika situasi cuaca ekstrem seperti saat ini pemerintah harus memberikan informasi dan himbauan kepada nelayan untuk tidak melaut karena wilayah perairan Indonesia sedang tidak kondusif. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar nelayan dan keluarganya bisa terpenuhi, serta segera menyiapkan ekonomi alternatif kepada nelayan agar pendapatan keluarga bisa tetap terpenuhi dan nelayan cepat berdaya secara ekonomi. pungkasnya.
INTERVIEW GUIDE Nama Informan
: Dedi Supriadi
Jabatan Informan
: Sekertaris Humas DPP PKS (Direktur Operasional)
Alamat Informan
: MD Building | Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone +62 21 7884 2116 Fax +62 21 7884 6456
Tanggal dan waktu : Jum’at, 25 April 2014 Pukul 13.35 WIB. Tanya : Bagaimana konsep umum kerja PR Politik di PKS ? Jawab : PR itu diartikan sebagai kerja-kerja manajerial untuk meningkatkan citra positif lembaga kepada publiknya, maka kita akan mempublikasikan apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan, kita menginginkan indonesia seperti apa serta visi misi untuk Indonesia. Tanya : Bagaimana strategi pengelolaan isu di PKS ? Jawab : menjadikan pejabat publik partai sebagai saluran aspirasi, kita selalu menangkap apa aspirasi masyarakat yang ingin di sampaikan kepada pemerintah, seperti kenaikan BBM, kenaikan Upah Buruh, atau bahkan peningkatan kesejahteraan veteran atau pejuang itu di dapatkan dari aspirasi dari bawah, itu diperjuangkan melalui DPR dengan bentuk kebijakan, jadi akan berbeda jika melalui politik, misalnya aspirasi dari masyarakat bahwa jangan sampai ada kenaikan harga BBM yang kita perjuangkan dengan posisi PKS di koalisi, kita mencoba untuk menjelaskan kepada publik, mengapa kita menolak kenaikan harga BBM dan berbeda dengan keinginan pemerintah. melalui apa PKS menjaring aspirasi di masyarakat? Kita memiliki team yang terjun di pemerintah, dan kita punya team untuk menghitung kapasitas anggaran negara di DPR, jadi kita tahu apa yang menjadi pertimbangan kebijakan publik.
Tanya : Apa saja Jobdescrip PR terutama dalam mengelola hubungan internal dan eksternal partai ? Jawab : memang ada dua ranah besar di Humas ada internal PKS (kader) maupun eksternal
(masyarakaat indonesia secara umum) selalu menekankan
kepada seluruh kader agar menjadi HUMAS partai,
PKS merupakan
partai kader yang jarang di Indonesia ini, jika kita menghitung kader, paling hanya kisaran 500.000 sampai satu juta kader di seluruh Indonesia, tentu hal ini tidak sebanding dengan jumlah pemilih di indonesia yang mencapai kisaran 160-an juta, sehingga penting bagi kader untuk berpikir bahwa mereka juga PR bagi partai, jadi internal kita mengharuskan kader kita untuk menjadi humas bagi partai, sementara untuk eskternal adalah menyampaikan kinerja PKS baik di eksekutif, baik di pusat maupun di daerah dan juga di legislatif, terutama yang memiliki jabatan politik yang diemban oleh kader. Dengan menyampaikan kinerja kader kita di eksekutif maupun di legislatif, masyarakat dapat memahami bahwa PKS dapat bekerja untuk masyarakat. Tanya : Apa yang bapak lakukan sebagai PR PKS ketika LHI tertangkap oleh KPK ? Jawab : ini bukan kebijakan terpisah, jadi PR itu bagian utama struktur di DPP, kita hanya menjalankan hasil syuro dari tingkatan tertinggi partai sampai di eksekusi di DPP. Kebijakannya saat itu adalah menyerahkan masalah hukum kepada pihak-pihak yang berwenang. Sementara itu, PKS sendiri menyatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah permasalahan yang tidak terkait dengan PKS dan tanggung jawabnya jatuh pada pribadi-pribadi. Nah itu posisioningnya, tapi kan agenda setting dari luar ingin menjadikan case ini sebagai pintu masuk untuk mencitrakan PKS sebagai partai yang tidak bersih, agenda setting yang sangat kuat dirasakan oleh kader PKS, tetapi secara internal masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat, dengan menjelaskan posisi pks kepada struktur dan kader, segera setelah adanya presiden baru. Saat ini strategi komunikasinya secara langsung struktur
dan kader di bawah, dengan cara pimpinan rombongan DPP itu keliling ke seluruh Indonesia, dalam setengah bulan paling tidak 8 provinsi sudah dikunjungi, dan itu cukup menunjukkan hasil, karena dari 8 Provinsi itu ada dua provinsi yang sedang menghadapi pemilihan kepala daerah diantranya, jawabarat dan sumatra utara, kita juga melihat bahwa suara kader yang mengikuti pemilihan kepala daerah tidak mempengaruhi dengan adanya kasus LHI, tapi serangan tidak akan berhenti sampai disitu. Darisitu justru serangan semakin hebat, karena kemenangan di dua provinsi tersebut. Tanya : Bagaimana respon dari para kader terkait dengan kasus suap daging import yang melibatkan mantan presiden pks Luthfi hasan Ishaq ? Jawab : saya kira memang kasus tersebut bukan sesuatu yang diharapkan terjadi oleh PKS maupun Kader, apalagi sejak awal partai ini kan memang mengusung tema “bersih dan peduli” nah dengan tema seperti itu, memang serangan itu sebagian memukul kader, tetapi dengan upaya terus menerus dengan menerangkan kasus tersebut, terutama kejanggalan penanganan kasus tersebut, kedua konteks politik dimana kasus itu terjadi baik waktu maupun timelinenya, akhirnya kader menyadari bahwa hal ini, merupakan hal yang disinyalir oleh presiden partai terpilih, itu mencium adanya rekayasa dalam kasus tersebut. Memang dirasakan sekali oleh kader untuk mengerdilkan PKS untuk pemilu 2014. Sehingga kader terus bekerja, untuk mematahkan publikasi yang luar biasa memojokan PKS. Tanya : Bagaimana cara PR atau Humas untuk menetralisir kasus suap daging import sapi yang melibatkan LHI ?
Jawab : jadi kebijakan yang langsung disampaikan ke seluruh jajaran, jadi jajaran pengurus tidak memberikan komentar jawaban atau pelayanan wawancara kasus tersebut, karena memang itu tidak kerja di PKS, sehingga kalau ada permintaan seperti itu pengurus atau kader, tidak berbicara PKS, ditakutkan akan memengaruhi persepsi bahwa kasus tersebut merupakan kasus PKS, adanya persoalan petentang-petenteng penyidik kpk dalam memeriksa kantor, memeriksa aset-aset dan yang lainnya. Wajar memang beberapa pengurus mengomentari karena memang arogansi luar biasa dari para penyidik di lapangan. Tetapi secara umum kebijakan dan instruksi dari pimpinan adalah pengurus tidak menanggapi kasus hukum tersebut. Tanya : Selama ini PKS dikenal sebagai partai yang “bersih”, apa yang bapak lakukan untuk mereformulasi citra partai ? Jawab : . kalau dari aspek media resmi partai, kita hanya menyampaikan hal-hal formil yang terkait dengan iven resmi dari penyelenggaraan hukum tersebut, memang ada kaitannya dengan partai misalnya penyitaan dan yang lainnya seperti penyitaan tanpa adanya surat, bahwasannya kaderkader sendiri bergerak di media sosial untuk menerangkan posisi tersebut, menerangkan kejanggalan-kejanggalan tersebut memang inisiatif dari kader-kader tersebut, tetapi secara struktural media partai tidak mengambil kebijakan itu, karena menurut kami hal itu, sejak awal kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Tanya : Dulu PKS terkenal dengan tagline “Bersih, Peduli, Profesional”, dengan digantinya tagline tersebut menjadi “Cinta, Kerja, Harmoni” apakah ini menunjukkan bahwa PKS tidak konsisten lagi menjadi
Partai yang berusaha bersih dari korupsi dan musuhnya para koruptor ? Jawab : bersih peduli propesional. Jadi kalau itu semangatnya adalah semangat untuk menambah daya juang kita, artinya bersih peduli profesional itu tetap menjadi semangat kerja tetapi ditambah lagi semangat bersih peduli profesional itu dengan semangat lain yaitu didasari kerja-kerja kita didasari dengan cinta, dan semua itu di dasari dengan kerja keras juga untuk mencapai sebuah harmoni indonesia. Ini sebenarnya penambahan visi, daya juang, bukan mengurangi apa yang sudah ada, jadi semangat bersih peduli profesional itu kan terbutkti juga dengan releasse dari berbagai organisasi anti korupsi ataupun kpk sendiri bahwa PKS jika dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi sangat sedikit jakdi sebenarnya tidak mengurangi tagline yang dulu, Cuma menambah lagi dasar-dasar juang kita. Di tambah lagi tagline lebih dengan dan melayani. Jadi kita memang selalu berada dengan masyarakat selalu mendengarkan mereka dan melayani mereka. Tagline yang lebih membumi daripada cinta kerja harmoni.. Tanya : Badai PKS di Pemilu 2014, apa yang akan bapak lakukan waktu itu, untuk menepis “badai” menjelang pemilu 2014 ? Jawab : masyarakat tau dari media, kita selalu menyampaikan sikap-sikap yang sesuai dengan arah reformasi yang telah disampaikan sejak awal, ini yang kita lakukan, untuk mencitrakan PKS di masyarakat kita selalu mempublikasi hasil kinerja-kinerja dari seluruh kader, baik di legislatif maupun di eksekutif, baik daerah maupun pusat.
Tanya : Bagaimana cara PKS untuk mendapatkan “tiga besar” yang sering digaungkan oleh para kadernya pada pemilu 2014 ? Jawab : kalau berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan di tingkat DPP itu bersamaan dengan masa pencalegan, kalau jumlah caleg itu lebih besar, mungkin bisa mencapai 5.000 totalnya. Nah itu, kita memberikan tambahan ke PR-an kepada para Caleg, untuk turun ke Masyarakat, pertama untuk menjelaskan kerja-kerja partai, terus menjelaskan targettarget partai jika menang pemilu, untuk mengklarifikasi poisis pks dalam kasus yang ditimpahkan kepada presiden pks saat itu, itu tiga tugas utama para caleg, karena kan, para caleg ini sudah mulai berkerja mensosialisakan diri dari partai, kemudian jelajah paling tinggi dari struktur partai, selain itu ditambah lagi dengan ke PR-an para Caleg. Pelatihan khusus, ada pelatihan khsusus ke PR-an dalam bentuk election update, selalu diselipkan materi-materi mereka bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat tetapi yang lebih intens lagi di tingkat kabupaten atau provinsi, jadi mereka mengadakan pelatihan sendiri untuk para caleg, selain memberikan muatan untuk konten, deliverynya sebelum kampanye. Tanya : Menyikapi program kerja dikabinet Indonesia Bersatu jilid 2, seringkali PKS bersebrangan dengan Kebijakan pemerintah, tapi di sisi lain kader PKS Tifatul sembiring justru mendukung Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, apakah ini bagian dari “pencitraan” sebagai contoh, PKS menolak kenaikan harga BBM, dimana hal itu berdekatan setelah LHI ditangkap?
Jawab : kalau sebenarnya kan kita sudah biasa, kalau ada kader Pks menjabat sebagai bagian dari eksekutif, ketika menjabat dia harus melepaskan jabatannya di partai, seperti Nur Mahmudi saat diangkat sebagai mentri pada saat presiden gus dur, beliau mengundurkan diri dari presiden partai, kemudian pa Hidayat, ketika menjabat ketua MPR beliau juga melepaskan jabatannya dari presiden PKS, kemudian pa Tifatul saat menjabat sebagai Menkominfo, beliau juga melepaskan jabatannya dari presiden PKS. Dan tradisi itu terus menerus, smpai pak anis matta saat menjadi presiden menjadi sebaliknya, jadi tidak akan memanfaatkan jabatan publik. Jadi ketika seseorang sudah tidak menjadi pejabat tinggi di partai, memang dia sudah profesional di tempatnya, jadi dia tidak mengurus lagi partai. Jadi sikap pa tifatul pada saat itulah, adalah sikap seorang menteri dlam aturan kabinet saat itu menjadi pembantu presiden sperti di UUD yang menyebutkan presiden dibantu oleh menteri-mentrinya. Nah itu beliau sebagai pembantu presiden dan itulah sikap profesional,kader pks di eksekutif, jadi tidak masalah jika berbeda pendapat. Ketika ada di dewan berarti mewakili aspirasi rakyat, kita memiliki hitung-hitungan, jika BBM naik, rakyat akan makin sengsara, dan setelah kami hitung, ternyata tanpa naikpun itu bisa. Makanya kita memilih untuk tidak menaikkan BBM.urusan pemerintah ya pemerintah, urusan rakyat ya rakyat Tanya : Apakah Isu Pemira yang dilakukan PKS merupakan langkah awal untuk meningkatkan “pencitraan”?
Jawab : kalau dari kajian kita bahwa memang pks harus mengajukan calon untuk kontestasi pilpres, tetapi kita kan sudah terbiasa bahwa kader itu dilibatkan dalam menilai tokoh-tokoh partai yang layak untuk itu, itu sebabnya pemira sangat penting buat PKS misalnya memilih majlis syuro melalui pemira, memilih majelis syuro tingkat wilayah itu juga pemira, memlih calon anggota legislatif itu lewat pemira, ya makanya bukan sesuatu yang aneh jika memilih calon presiden dnegna pemira. Tanya :
Dengan
perolehan
Suara
di
kisaran
7% yang
menurun
dibandingkan pemilu 2009 lalu, apa yang akan dilakukan oleh Bapak untuk menaikkan elektabilitas partai ? Jawab : kayaknya sih, yang patut dilihat juga ini merupakan era baru di dalam politik indonesia, dimana partai itu semakin ramping, tahun 2009 kan 34 partai, 2004 pada kisaran 24 partai, nah ini udah lebih ramping 12 partai, maka kita akan memperkirakan suara kita akn lbh flat, dengan partai-partai yang ada, terlepas partai pks itu dikerjain, terkhir dikerjainnya itu sangat sistematis sekali melalui media, tetapi kita ada faktor lain juga dari hasil pemilu kali ini sangat mengganggu kerja-kerja kader pks selama lima tahun, melalui pendidikan politik, melakukan advokasi, untuk masyarakat dan juga melakukan pembelaan untuk masyarakat untuk mencapai hasil yang panjang dan akhirnya dihancurkan dengan secara moral dengan money politik, dan itu kelemahannya terlihat dari pelaksana pemilu, maupun panwaslu atau panitia pemilu, karena ketidak kompetena petugaspetugas lapangan, di bukannya celah-celah manipulasi suara, hal hal yang
sangat –sangat signifikan selama pemilu 2014 ini, buat kita sih besaran ini agak semu yak, karena penggelembungan suara itu membuat sepeti yang tidak sebenarnya. Tanya : Apakah perolehan suara saat ini membuat bapak dan partai kecewa dengan hasil ini ? Jawab : . kita belum menemui kasus-kasus kekecewaan kader, yang ada memang kesadaran bahwa perjuangan politik itu tidak mudah dan tidak dapat diperoleh dengan waktu yang singkat di indonesia. saya kira trendnya naik yak, dari beberapa lembaga survei yang ada, PKS itu menempatkan perolehan suara pks pada kisaran 2% 3% itu, dan pada kenyataannya kita pada kisaran 7, 2% itu sebenarnya keruntuhan dunia para peneliti yang tidak mau diakui. Menurut kita sih itu sebuah pencapaian di tengah deraan dan serangan terhadap pks, dan pks bisa survive di kisaran 7% dan yang lain pun berbeda dikit dan belum tentu di atas pks, yang suaranya lebih besar, belum tentu jumlah kursinya lebih besar, karena kita belum tau hitungan perolehan kursi di KPU. Tanya : Bagaimana sikap PKS terkait dengan menerima kader PKS yang Non Islam, apakah ini menjadi sebuah pencitraan bahwa PKS menerima kader dari agama manapun ?? Jawab : kalau di internal tak jadi msalah, karena kita berdiri berasaskan islam dan partai politik pertama berasaskan islam. Keislaman partai kita tidak mengabaikan keindonesaan partai kita, kenyataan bahwa indonesia merupakan negara yang majemuk dan tersebar yang tidak merata, aturan
partai politik setiap partai harus memliki perwakilan di setiap provinsi 100% kemudian sekian persen di tingkat kabupatn, kecamata, itu yang harus dipenuhi, justru adanya caleg itu menunjukkan bahwa kita memahami benar keindonesiaan ini sebagai partai islam. Sangat tidak menyampingkan ideolgi, karena saat rasul berkuasa itu tetap menaungi non muslim, justru itu merupakan pemehaman islam yang sebenarnya Tanya : Apa saja sih yang dilakukan oleh para kader PKS untuk menyolidkan kader ?? Jawab : kita kan merupakan partai kader, dengan memperhatikan kader dengan kapasitas dan selalu meng-upgrade keilmuan dan keislaman melalui agenda-agenda rutin, seperti Liqo, mabit, Rihlah, Daurah, dan yang lainnya yang dapat menunjang persatuan dan kesatuan kader PKS.
Informan
Dedi Supriadi
Foto Penulis dengan Informan Bapak Dedi Supriadi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang beralamat MD Building, Jl. TB. Simatupang No. 82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Jum’at, 25 April 2014 Pukul 13.35 WIB
