Prabowo Sebut Pks Adalah “Sekutu” tegas.co., JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membekali para kadernya untuk pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, rapat juga dihadiri sebagian perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengapresiasi kehadiran mereka. Prabowo mengungkapkan kedekatan Gerindra dengan PKS. Prabowo bahkan menyebut hubungan Gerindra sudah seperti sekutu.
Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra FOTO : RUL
“Kita kehadiran sahabat kita yang baik kawan-kawan PKS. PKS agak lebih dari sahabat, sudah menjadi sekutu,” kata Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Jakarta, Senin, (9/1/17). Menurut mantan calon Presiden di Pilpres 2014 ini, PKS lebih dari sekadar sahabat. Menurut dia, partner Gerindra di Koalisi Merah Putih (KMP) itu juga adalah sekutu yang dekat. Pernyataan Prabowo ini sempat mengundang gelak tawa dan tepuk tangn dari ribuan kader yang hadir.
Prabowo rupanya tidak bisa lupa dengan perlakuan partai pengisi koalisi merah putih (KMP) yang pergi dan bergabung ke pemerintahan. Tercatat dari banyak partai yang tergabung dalam KMP, tersisa Gerindra dan PKS yang konsisten berada di luar pemerintahan. Hal ini rupanya yang mendasari rasa kedekatan Gerindra dengan PKS. “PKS agaknya lebih dari sahabat, sudah jadi sekutu. Kalau sahabat masih sering meninggalkan sahabat lain. Kalau sekutu rasanya berat untuk ninggalin,” ujarnya. RUL/MAS’UD
Prabowo Instruksikan Memenangkan Anies-Sandi tegas.co., JAKARTA – Untuk memanaskan mesin Partai Gerindra dalam memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI, Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi. Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di legislatif turun gunung dan berjibaku memenangkan pasangan tersebut.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo FOTO : RUL
Prabowo menginstruksikan hal itu, lantaran Jakarta merupakan ibukota negara dan menjadi segala pusat aktivitas, baik politik maupun ekonomi. Sehingga, seluruh rakyat Indonesia selalu mengamati segala peristiwa yang terjadi. “Saya serukan kepada seluruh kader yang telah menjadi anggota DPR dan DPRD yang punya pengaruh di Jakarta supaya turun dan bekerja keras untuk memenangkan pasangan Anis-Sandi. Apalagi waktu tinggal 35 hari lagi,” kata Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, (9/1/17). Ia pun menegaskan bahwa, tidak kompromi dengan kader Gerindra yang tidak melaksanakan instruksinya. Apalagi sampai ada kader Partai Gerindra yang dibeli oleh calon lain. Prabowo dengan suara berapi-api mengingatkan bahwa dirinya serius dengan ucapannya tersebut. Tak ketinggalan ia juga meminta agar juga memperjuangkan kemenangan kepada pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu. Jika ada kader yang tak menjalankan instruksi ini, Prabowo pun bakal memberikan sanksi. “Kalau ada anggota DPR dan DPRD yang tidak bekerja keras, lapor saja, saya coret dia. Kita tidak mau orang numpang hidup di Gerindra. Gerindra adalah partai pejuang-pejuang politik yang ingin menyelamatkan masa depan Indonesia. Apalagi sampai ada yang menjual diri, kita buang dia jauhjauh. Kalau itu terjadi berarti kader itu tidak menghormati jati diri dan kehormatan partai,” ujarnya. RUL/MAS’UD
Pengamat Ekonomi Dipanggil Polda Metro Jaya tegas.co., JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil ekonom Ichsanuddin Noorsy, Senin (9/1/17). Dia akan diperiksa lantaran diduga terlibat dalam kasus makar. Dalam pemeriksaan tersebut, diharapkan ia membawa sejumlah dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut.
Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, Jakarta FOTO : RUL
Mengenai keterlibatannya dalam kasus makar ini, Argo pun belum mau berkomentar. Dia menolak menyebutkan apa yang ingin digali dari Ichsanuddin. “Yang bersangkutan akan diperiksa terkait tersangka Rachmawati Soekarnoputri,” kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (9/1/17). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Ichsanuddin dipanggil sebagai saksi dalam rangka pengembangan salah satu tersangka kasus dugaan makar yaitu Rachmawati Soekarnoputri.
Menurutnya, pemanggilan itu berkaitan pertemuan yang digelar tersangka yang diduga membicarakan rencana makar. Namun demikian, Argo memastikan bahwa Ichsanuddin pernah mengikuti pertemuan-pertemuan yang digelar para tersangka yang diduga membicarakan rencana makar. Dalam kasus dugaan makar ini, polisi telah memeriksa beberapa saksi, termasuk Gde Sardjana, suami calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. “Nanti kami lihat keterangan yang bersangkutan sebagai saksi. Saksi diharapkan membawa dokumen yang diperkukan,” ujarnya. RUL/MAS’UD
Prabowo Instruksikan Kader Partai Gerindra Memenangkan Anies-Sandi tegas.co, JAKARTA – Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tinggal menghitung meinggu. Anies-Sandiaga yang diusung oleh Partai Gerindra menjadi prioritas bagi partai untuk dimenangkan. Untuk itu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader dan simpatisan untuk bekerja keras mememangkan pasangan Nomor Urut 3 tersebut
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sobianto. FOTO : RUL
Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di legislatif turun gunung dan berjibaku memenangkan pasangan tersebut. Prabowo menginstruksikan hal itu, lantaran Jakarta merupakan ibukota negara dan menjadi segala pusat aktivitas, baik politik maupun ekonomi. Sehingga, seluruh rakyat Indonesia selalu mengamati segala peristiwa yang terjadi. “Saya serukan kepada seluruh kader yang telah menjadi anggota DPR dan DPRD yang punya pengaruh di Jakarta supaya turun dan bekerja keras untuk memenangkan pasangan Anis-Sandi. Apalagi waktu tinggal 35 hari lagi,” kata Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, (9/1/17). Ia pun menegaskan bahwa, tidak kompromi dengan kader Gerindra yang tidak melaksanakan instruksinya. Apalagi sampai ada kader Partai Gerindra yang dibeli oleh calon lain. Prabowo dengan suara berapi-api mengingatkan bahwa dirinya serius dengan ucapannya tersebut. Tak ketinggalan ia juga meminta agar juga memperjuangkan kemenangan kepada pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu. Jika ada kader yang tak menjalankan instruksi ini, Prabowo pun bakal memberikan sanksi. “Kalau ada anggota DPR dan DPRD yang tidak bekerja keras, lapor saja, saya coret dia. Kita tidak mau orang numpang hidup di Gerindra. Gerindra adalah partai pejuang-pejuang politik yang ingin menyelamatkan masa depan Indonesia. Apalagi sampai ada yang menjual diri, kita buang dia jauhjauh. Kalau itu terjadi berarti kader itu tidak menghormati jati diri dan kehormatan partai,” ujarnya. RUL / MAN
Kpk Panggil Sejumlah Pejabat Bakamla tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 11 pegawai Badan Keamanan Laut (Bakamla), Senin (9/1/17). Sebelas pegawai Bakamla yang bertugas di bidang pengadaan alat tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat Bakamla, Eko Susilo Hadi. Mereka adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Bakamla tahun anggaran 2016 Leni Marlena dan tiga anggotanya, Evrida, Juli Amar dan Numala Imaniyah. “Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin, (9/1/17).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah FOTO : RUL
Febri pun mengatakan, penyidik juga memanggil Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla Rizkal dan beberapa anggotanya, yakni W.S Purwoko, Dikki Triwasanda, Y.M.V Niko D.S, Insan Aulia, Tuti Ida Halida. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eko. Para saksi yang dipanggil adalah anggota Koordinator Unit
Layanan Pengadaan Bakamla tahun anggaran 2016 untuk kegiatan peningkatan pengelolaan inhuker keamanan dan keselamatan laut, Evrida S, dan Ketua ULP Bakamla RI tahun 2016, Leni Marlena. Saksi lainnya adalah lima anggota tim teknis pendampingan pelaksanaan pengadaan Bakamla RI tahun anggaran 2016, yakni WS Purwoko, Dikki Triwisananda, YMV Niko, Insan Aulia, dan Tuti Ida Halida. Anggota Koordinator ULP Bakamla RI tahun 2016 untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Bakamla, Juli Amar, juga dipanggil. Nama lainnya adalah Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Rizkal, dan Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut Arief Meidiyanto. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, dua karyawan PT Melati Technofo Indonesia, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. RUL/MAS’UD
Pks Meminta Pemerintah Meninjau Ulang Kenaikan Stnk Dan Bpkb tegas.co, JAKARTA – Fraksi PKS di DPR menggelar konferensi pers mendadak
saat masa reses dan meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB yang berlaku per hari Jumat (6/1/17). Berbagai kenaikan tersebut menurutnya paling dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Jika kenaikan diberlakukan bagi kendaraan-kendaraan mewah, Jazuli tidak mempersoalkannya. Tapi yang punya STNK mayoritas mereka yang mencari kehidupan dari kendaraannya, seperti tukang ojek. Selain bayar biaya STNK berlipat, membayar kredit motor serta kebutuhan hidup sehari-hari.
Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Kenaikan STNK dan BPKB. FOTO : RUL
“Fraksi PKS meminta pemerintah untuk meninjau ulang, mengevaluasi kenaikan-kenaikan ini. Kenapa? Karena kondisi masyarakat kita. Pengangguran tinggi, daya beli rendah. Ini tentu akan memberatkan masyarakat dan rakyat kita. Karena itu kami memohon dan meminta kepada bapak presiden dan pemerintah untuk meninjau ulang khususnya yang berkaitan dengan masyarakat kecil ini,” kata Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS, Jakarta, Sabtu, (7/1/17). Senada dengan Anggota Komisi III DPR, Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi mengatakan bahwa, kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK pada saat ini sepertinya kurang tepat. Karena masyarakat sedang menerima berbagai kenaikan biaya hidup, seperti Bahan Bakar Minya (BMM) hingga harga cabai. Tentunya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SPU kendaraan akan menambah beban biaya hidup masyarakat. Lebih lanjut Anggota Komisi III DPR ini, bahwa bila targetnya adalah pendapatan negara bukan pajak, maka menaikkan pemasukan negara seharusnya dipatok dengan angka psikologis yang bijak sehingga tidak menjadi beban untuk masyarakat. “Bila alasan kenaikan lantaran sudah lama belum disesuaikan, ini seharusnya jadi koreksi. Penyesuaian sebaiknya dilakukan secara berkala, agar masyarakat tidak kaget dengan besarnya nilai kenaikan biaya tersebut. Diluar itu semua, kenaikan biaya pengurusan tersebut tentunya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB dibeberapa daerah masih dilihat sebagai momok oleh masyarakat. Tentu hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk masyarakat dan harus diperbaiki,” tambah Aboebakar Alhabsyi.
RUL / MAN
Polri Akan Dalami Siapa Penggerak Buku Jokowi Undercover tegas.co, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meyakini ada dalang di balik terbitnya buku Jokowi Undercover. Dalam kasus ini, penulis buku tersebut, Bambang Tri Mulyono, telah ditangkap dan ditahan. Lebih lanjut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada sekitar 300 buku Jokowi Undercover yang beredar. Angka tersebut, berdasarkan keterangan sang penulis Bambang Tri Mulyono.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers dihadapan sejumlah awak media di mabes Polri. FOTO : RUL
“Kita akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Sesuai keterangan yang bersangkutan buku ini dicetak sebanyak lebih kurang 300. Kami masih cari dan kumpulkan buku-buku ini,” kata Jenderal (Pol)Tito Karnavian selaku Kapolri RI, Jakarta, Sabtu, (7/1/17). Kapolri meragukan Bambang bekerja sendiri, menurutnya, Bambang hanya lulusan sekolah menengah atas. Dia sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi, tetapi tidak lulus. Tito meminta, agar masyarakat yang memiliki buku tersebut, untuk menyerahkannya ke polisi. Tito pun yakin ada yang membantu Bambang dalam menerbitkan buku Jokowi Undercover. Kapolri memastikan, akan memproses pihak yang menggandakan atau menyebar buku Jokowi Undercover. Sebab, tidak ada satu pun bahan penulisan, yang memiliki bukti primer di dalamnya. “Saya imbau yang memiliki buku ini, tolong diserahkan ke polisi untuk jadi barang bukti. Jangan memperbanyak, kami sudah mengusut ini pelanggaran ITE karena berita bohong. Kalau ada yang memperbanyak dan mendistribusikan, maka kami akan lakukan tindakan hukum juga,” ujarnya. RUL / MAN
Bos Pt Cyrus Nusantara Mengembalikan Uang Ke Kpk tegas.co, JAKARTA – Bos PT Cyrus Nusantara, Hasan Nasbi, disebutkan telah mengembalikan uang ratusan juta rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengembalian ini terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi, Atty Suharti. Menurut Febri, pengembalian uang tersebut setelah Hasan dikonfirmasi soal pembiayaan pelaksanaan survei Pilkada Kota Cimahi. Meski enggan menyebut nominal pasti, Febri mengungkapkan, uang yang dikembalikan Hasan Nasbi berjumlah ratusan juta rupiah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO : RUL
“Yang bersangkutan (Hasan Nasbi) telah dipanggil sebagai saksi, dan kami dalami aliran dana yang terkait penyidikan. Ada itikad baik dari saksi untuk pengembalian uang. Sudah dikembalikan sebagian. Jumlahnya cukup banyak ratusan juta rupiah,” kata Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, Jakarta, Sabtu, (7/1/17).
Febri pun menambjakan bahwa, Hasan juga telah diperiksa penyidik KPK soal aliran suap yang melibatkan Wali Kota Cimahi, Atty Suharti. Menurut Febri, Hasan diperiksa ihwal jabatannya sebagai salah satu pimpinan lembaga survei. Diketahui, Atty dan Itoch diduga telah menerima suap sebesar Rp 500 juta untuk pemulusan proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Cimahi. Itoch yang juga Wali Kota Cimahi periode 2002-2007 dan 2007-2012 diduga menjual pengaruh sang istri untuk bernegosiasi dengan pengusaha dalam proyek ini. Uang ratusan juta rupiah yang diterima Itoch dan Atty merupakan bagian dari kesepakatan sebesar Rp 6 miliar. Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan Atty dan Itoch sebagai tersangka penerima suap. Pasangan suami istri itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. RUL / MAN
Bupati Buton Kembali Mangkir Dari Panggilan Kpk tegas.co. JAKARTA – Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun kembali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun. Sebelumnya, pada Jumat (23/12/16),
Samsu juga dijadwalkan pemeriksaan KPK. Namun ia tidak hadir. Samsu Umar rencananya akan dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada.
Bupati Buton Sulawesi Tenggara Samsu Umar Abdul Samiun. FOTO : Int
Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK mengutarakan bahwa, meski sudah dua kali tidak memenuhi panggilan, namun pihaknya masih mendiskusikan apakah akan melakukan upaya jemput paksa atau lain hal untuk menghadirkan tersangka suap sengketa Pilkada di Buton itu. “Kami masih diskusikan lebih jauh apa tindak lanjut untuk tersangka SUS (Samsu Umar Abdul Samiun),” kata Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, Jakarta, sabtu, (7/1/17). Samsu Umar diketahui sudah dua kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Dimana, pada pemeriksaan perdana lalu, Samsu tidak mengklarifikasi kedatangannya.Dalam kasus ini, Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun telah ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai terduga pemberi suap kepada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Samsu pun disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. RUL / MAN
Pt Pln, Tarif Dasar Listrik Tidak Naik tegas.co. JAKARTA – Setelah kenaikan BBM dan tarif pengurusan administrasi kendaraan bermotor, masyarakat diresahkan dengan isu kenaikan tarif listrik. Namun, hal itu dibantah oleh Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir, Jumat (6/1/17). Sofyan mengatakan tarif listrik 12 golongan bukannya naik malah justru turun.PT PLN (Persero) membantah adanya kenaikan tarif dasar listrik di awal 2017. Perseroan menerangkan hanya melakukan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan berdaya 900 voltampere (VA), yang masuk kategori masyarakat mampu.
Dirut PLN Sofyan Basir saat memberikan keterangan pers terkait tarif dasar listrik. FOTO : RUL
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, di awal tahun tarif listrik untuk 12 golongan yang mengikuti mekanisme tarif penyesuaian (adjustment tarrif) justru mengalami penurunan. Mantan Bos BRI ini menegaskan bahwa, pihaknya telah melakukan sosialisasi pencabutan subsidi
untuk golongan 900 VA sejak 10 bulan lalu. Selama 10 bulan belakangan, pihaknya juga melakukan penyortiran terhadap pelanggan 900 VA yang sekiranya tidak berhak menerima subsidi. “Tarif listrik pada bulan ini yang pasti sebenarnya tidak naik. Tarif adjustment itu turun baik 450 VA, 1300 VA dan seterusnya per kwh nya turun. Mereka (yang dicabut) tidak berhak mendapat subisidi karena mereka bukan masyarakat miskin sesuai ketentuan pemerintah,” kata Sofyan basir selaku Direktur Utama PLN di Gedung Binagraha, Jakarta, Jumat (6/1/17). Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28/2016, penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), harga minyak dan inflasi bulanan.Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp1.467,28 pet kWh, tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp1.114,74 per kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp996,74 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp1.644,52 per kWh. RUL / MAN
