SPESIFIKASI UMUM BAB I DATA PROYEK

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

SPESIFIKASI UMUM

BAB I DATA PROYEK

Pasal 1

: Nama pekerjaan dari proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini : Pembangunan Lapangan Bola Kaki Krueng Mane (Lanjutan)

Pasal 2

: Tempat dan lokasi pekerjaan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini : Kabupaten Aceh Utara

Pasal 3

: Item-Item Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana ditentukan oleh Owner dalam : Kontrak Kerja Dan Bill of Quantity

BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN Pasal 1

: Penanggung Jawab Pelaksanaan ( Kontraktor Pelaksana ) 1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Kontraktor Pelaksana untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Fisik. 2. Kontraktor

Pelaksana

harus

menyelesaikan

pekerjaan

secara

seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak. 1


3. Tugas dan kegiatan Kontraktor Pelaksana adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang

Penyedia

Jasa

Pelaksana

Konstruksi

atau

menurut

perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja Fisik. 4. Kontraktor

Pelaksana

harus

mengajukan

struktur

organisasi

pelaksana lapangan proyek kepada Owner yang didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Kontraktor Pelaksana dengan posisi minimal seperti berikut atau sesuai yang diajukan: 1. Site Manager; 2. Pengawas Lapangan; 3. Draftman; 4. Administrasi Proyek; dan 5. Operator Computer. 5. Jumlah personil atau tenaga ahli yang ditempatkan harus sesuai dengan bobot pekerjaan yang ditangani dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan Owner. 6. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi

lapangan

proyek

yang

diajukan

oleh

Kontraktor

Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja. 7. Pengantian tenaga ahli oleh Kontraktor Pelaksana selama proses pelaksanaan

pekerjaan

harus

diketahui

dan

disetujui

oleh

Konsultan Manajemen Konstruksi. 8. Site Manager harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner dan diketahui oleh Konsultan Supervisi jika hendak meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari.

2


9. Konsultan Supervisi berhak mengajukan kepada Owner untuk pengantian tenaga ahli Kontraktor Pelaksana yang berada dilokasi pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 10. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis dan administratif di lokasi pekerjaan. Pasal 2

: Sub Pelaksana Pekerjaan / Sub Kontraktor 1. Penunjukan Sub Pelaksana pekerjaan / Sub Kontraktor hanya dapat dilakukan dengan sepengatahuan dan rekomendasi tertulis dari Konsultan Supervisi serta mendapat persetujuan dari Owner. 2. Apabila hasil pekerjaan Sub Pelaksana tidak memenuhi semua persyaratan di dalam kontrak Kerja ataupun tidak memenuhi target prestasi yang harus dicapai pada suatu tahap pekerjaan, maka Konsultan Supervisi berhak menginstruksikan kepada Kontraktor Pelaksana untuk menganti Sub Pelaksana pekerjaan tersebut dengan yang lain, dan yang disetujui dan Kontraktor Pelaksana harus menjalankan instruksi tersebut. 3. Kontraktor

Pelaksana

tidak

dibenarkan

untuk

meninggalkan

kewajibannya dengan cara menyerahkan Kontrak Kerja sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain (Sub Pelaksana Pekerjaan) tanpa seijin atau persetujuan Owner. 4. Apabila tidak disebutkan dalam Kontrak Kerja, maka Kontraktor Pelaksana

tidak

dibenarkan

untuk

men-sub-kan

sebagian

pekerjaan yang menjadi kewajibanya tanpa persetujuan Owner dan Konsultan Supervisi. 5. Dalam hal sudah mendapat persetujuan Owner dan Konsultan Supervisi, maka Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab 3


penuh atas segala kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Sub Kontraktor, sehingga kesalahan dan kelalaian tersebut merupakan kesalahan dan kelalaian Kontraktor Pelaksana sendiri. 6. Sub Kontraktor adalah pihak-pihak yang mempunyai Kontrak Kerja langsung dengan Kontraktor Pelaksana, yaitu dalam menyediakan dan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus sesuai dengan keahliannya. 7. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan Sub Kontraktor. Pasal 3

: Gambar Pelaksanaan ( Shop Drawing ) 1. Kontraktor

dengan

biaya

sendiri

harus

membuat

Gambar

Pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya,

terutama

untuk

pekerjaan-pekerjaan

yang

Gambar Detailnya tidak dijelaskan dalam Gambar Bestek. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan Shop Drawing ditentukan oleh Konsultan Supervisi dalam masa konstruksi. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan sebelum Shop Drawing yang menjadi kewajibannya di setujui oleh Konsultan Supervisi. 4. Shop Drawing tidak boleh merubah/merevisi Gambar Bestek kecuali atas persetujuan Konsultan Perencana. 5. Shop

Drawing

tidak

boleh

merubah,

memperbesar

dan

memperkecil kuantitas maupun kualitas pekerjaan. Pasal 4

: Gambar Lapangan Dan Dokumen Lapangan 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu set Gambar Bestek /Gambar Revisi dalam format kertas A3, satu set Shop Drawing, 4


satu set Spesifikasi Teknis dan satu set Bill of Quantity dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan. 2. Gambar Bestek, Gambar Revisi, Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity ditempatkan pada tempat yang baik dan dalam kedaan yang rapi. Pasal 5

: Buku Instruksi Dan Buku Tamu 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu buah Buku Instruksi dan Buku Tamu dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan dan ditempatkan pada tempat yang baik. 2. Buku Instruksi berisikan instruksi-instruksi dilokasi pekerjaan yang dikeluarkan

oleh

Konsultan

Supervisi

dan

Owner

untuk

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 3. Buku Instruksi harus mencantumkan tanggal instruksi, waktu instruksi, nama dan jabatan yang memberi instruksi, dan tanda tangan yang memberi instruksi. 4. Instruksi Konsultan Supervisi dan Owner yang berada dalam Buku Instruksi harus diketahui dan ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana minimal Supervisor Lapangan untuk dilaksanakan. 5. Kontraktor Pelaksana juga harus menyediakan buku tamu di kantor lapangan yang diletakan pada tempat yang baik. Semua tamu yang berkunjung ke lokasi pekerjaan harus terdata dan mengisi buku tamu ang telah disediakan oleh Kontraktor Pelaksana. Pasal 6

: Gambar Hasil Pelaksanaan ( Asbuilt Drawing ) 1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Hasil Pelaksanaan

(Asbuilt

Drawing)

yang

sesuai

dengan

hasil

5


pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebelum serah terima tahap pertama dilakukan. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan As Built Drawing adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi berikut ini dan pekerjaan

–pekerjaan

lain

yang

ditentukan

oleh

Konsultan

Supervisi. 3. As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana dan Owner. 4. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyerahkan 5 set As Built Drawing yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi, Owner dan Konsultan Perencana kepada Owner. 5. Satu set As Built Drawing yang telah disetujui harus disimpan di tempat yang baik pada bangunan oleh Owner atau pengguna bangunan. Pasal 7

: Rencana Waktu Pelaksanaan 1. Kontraktor penyelesaian

Pelaksana pekerjaan

harus (time

mengajukan schedule)

rencana

waktu

keseluruhan

kepada

Konsultan Supervisi dan Owner sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaiankan pekerjaan sesuai dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 3. Kontraktor

Pelaksana

harus

menyerahkan

rencana

waktu

penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi kepada Owner.

6


4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan rencana waktu penyelesaian

pekerjaan

mingguan

pada

tahap

pelaksanaan

pekerjaan kepada Konsultan Supervisi. 5. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana penyelesaian pekerjaan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

dengan

memberikan

alasan-alasan

yang

dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis. 6. Keterlambatan

Kontraktor

Pelaksana

dalam

menyelesaikan

pekerjaan karena kesalahan dalam menyusun waktu pemnyelesaian pekerjaan

sepenuhnya

menjadi

tanggung

jawab

Kontraktor

Pelaksana. 7. Keterlambatan

Kontraktor

Pelaksana

dalam

menyelesaikan

pekerjaan karena factor cuaca seperti hujan yang lebih dari 1 hari kerja dan dibuktikan dengan catatan cuaca dalam Laporan Harian yang disetujui oleh Konsultan Supervisi harus diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. 8. Keterlambatan

Kontraktor

Pelaksana

dalam

menyelesaikan

pekerjaan karena factor-factor non teknis yang lebih dari 3 hari kerja dan diketahui oleh Konsultan Supervisi seperti permasalahan dengan tanah/lahan pekerjaan sehingga Kontraktor pelaksanan tidak bisa memasuki dan memulai pekerjaan, ganguan keamanan dari

masyarakat

setempat

harus

diperhitungkan

untuk

penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. 9. Keterlambatan pekerjaan

Kontraktor

karena

Pelaksana

permasalahan

yang

dalam

menyelesaikan

berhubungan

dengan

Spesifikasi Teknis, Gambar Disain, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja dimana tidak ada keputusan yang pasti dari Konsultan Supervisi dan Owner lebih dari 3 hari kerja harus diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.

7


10. Keterlambatan

Kontraktor

Pelaksana

dalam

menyelesaikan

pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal selain seperti yang disebutkan dalam point 6, point 7 dan point 8 tidak boleh diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja dengan persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner. 11. Lamanya penambahan waktu atau jumlah hari kerja tambahan yang diberikan kepada Kontraktor Pelaksana karena alasan-alasan seperti yang disebutkan pada point 6, point 7 dan point 8 adalah menurut keputusan Konsultan Supervisi dan Owner. Pasal 8

: Request Material Dan Request Pekerjaan 1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan penggunaan semua material bangunan (request material) sebelum material bangunan tersebut dipakai dan dimasukan kelokasi pekerjaan. 2. Request Material yang diajukan Kontraktor Pelaksana harus disertai dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner. 3. Persetujuan Request Material yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh Konsultan Supervisi. 4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan menyerahkan satu set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi. 5. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.

8


6. Kontraktor

Pelaksana

juga

harus

mengajukan

permohonan

(request pekerjaan) untuk pekerjaan yang akan dikerjakan. 7. Request Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 8. Kontraktor pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan tanpa Request Material atau jika Request Pekerjaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Supervisi. 9. Item-item

pekerjaan

yang

memerlukan

Request

Pekerjaan

ditentukan oleh Konsultan Supervisi. Pasal 9

: Metode Pelaksanaan 1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Metode Pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembesian Plat Lantai, Pengecoran Plat Lantai, Eriction Konstruksi Baja dan Eriction Konstruksi Kuda-Kuda serta pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukanya. 2. Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika Metode Pelaksanaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Supervisi. 4. Item-item pekerjaan yang memerlukan Metode Pelaksanaan ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 10

: Rencana Material Dan Peralatan 1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana material dan peralatan mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi. 9


2. Semua material dan peralatan sesuai dengan rencana material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan. 3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

dengan

memberikan

alasan-alasan

yang

dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis. Pasal 11

: Rencana Tenaga Kerja 1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana pengunaan tenaga kerja mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi. 2. Semua tenaga kerja sesuai dengan rencana tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan. 3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

dengan

memberikan

alasan-alasan

yang

dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis. Pasal 12

: Pekerjaan Diluar Jam Kerja 1. Pekerjaan-pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh Kontraktor

Pelaksana

dengan

alasan

mempercepat

proses

penyelesaian pekerjaan harus diketahui oleh Konsultan Supervisi. 2. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh personil Konsultan Supervisi untuk pengawasan pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. 10


3. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja normal atau pada malam hari. Pasal 13

: Laporan Pelaksanaan 1. Kontraktor Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan kepada Konsultan Supervisi tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 2. Format laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 3. Konsultan

Supervisi

berhak

untuk

melakukan

pemeriksaan

langsung kelapangan akan kebenaran data yang ada dalam laporan harian, laporan minnguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. 4. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dibuat dalam rangkap 4 (empat). Salah satu tembusan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan harus berada pada lokasi pekerjaan. Masing-masing Laporan harian, laporan mingguan dan bulanan harus diserahkan kepada Konsultan Supervisi dan Owner. Pasal 14

: Surat Menyurat Dan Komunikasi 1. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya administratif harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan Supervisi serta Owner. 2. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya teknis harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan Supervisi juga diketahui oleh Owner. 11


3. Surat menyurat atau perizinan yang berhubungan dengan Instansi lain di luar proyek tidak perlu melalui dan diketahui oleh Konsultan Supervisi. Kontraktor Pelaksana tetap wajib memberikan informasi tentang hal tersebut kepada Konsultan Supervisi. Pasal 15

: Rapat Koordinasi Dan Rapat Lapangan (Site Meeting) 1. Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan supervisi. 2. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat koordinasi dengan diwakili minimal oleh Site Manager atau Supervisor Lapangan. 3. Kosumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner. 4. Rapat

lapangan

(site

meeting)

diselenggarakan

sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan supervisi. 5. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat lapangan dengan diwakili minimal oleh Supervisor lapangan. 6. Kosumsi rapat lapangan tersebut disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner. Pasal 16

: Wewenang Owner (Pemberi Tugas) Memasuki Lokasi Pekerjaan 1. Owner (Pemberi Tugas) dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki lokasi pekerjaan dan bengkel kerja atau tempattempat lain dimana Kontraktor Pelaksana melaksanakan pekerjaan untuk Kontrak. 2. Jika pekerjaan dilakukan pada tempat-tempat lain yang dilakukan oleh Sub Kontraktor Pelaksana menurut ketentuan dalam Sub 12


Pelaksanaan,

maka

Kontraktor

Pelaksana

harus

memberikan

jaminan agar supaya Owner dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat-tempat lain kepunyaan Sub Pelaksana pekerjaan. 3. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memberikan instruksi langsung dilapangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi untuk suatu perbaikan atau perubahan jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja. 4. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memerintahkan Konsultan Supervisi secara tertulis untuk menghentikan proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sementara waktu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja. 5. Kontraktor Pelaksana harus menjamin dan bertangung jawab penuh akan keselamatan Owner dan para wakilnya selama berada dilokasi pekerjaan. Pasal 17

: Progress Payment 1. Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Hasil Pekerjaan Kontraktor Pelaksana di bayar berdasarkan metode Progress Payment.

Artinya

Tagihan

Kontraktor

Pelaksana

dibayar

berdasarkan Progress Realisasi Pekerjaan yang telah diselesaikan dilapangan. 2. Progress Payment Kontraktor Pelaksana diajukan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dan diperiksa kebenaran realisasi pekerjaan dilapangannya oleh Konsultan Supervisi.

13


3. Konsultan

Manajemen

membatalkan berdasarkan

Progress

Konstruksi Payment

pengamatan

dapat

menunda

Kontraktor

sendiri

atau

Pelaksana

atau jika

laporan/rekomendasi

Konsultan Supervisi tentang adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity. 4. Progress Payment Kontraktor Pelaksana baru dapat dibayar oleh Owner

jika

telah

disetujui

secara

tertulis

oleh

Konsultan

Manajemen Konstruksi. Pasal 18

: Pekerjaan 100% Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Pekerjaan yang dinyatakan telah selesai 100% harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini : 1. Item Pekerjaan 100% adalah item pekerjaan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi. 2. Konsultan Supervisi tidak boleh menyetujui dan menandatangani suatu item pekerjaan yang diklaim telah 100% oleh Kontraktor Pelaksana jika item pekerjaan tersebut : a. Tidak Sesuai Dengan Gambar Bestek atau Gambar Revisi; b. Kuantitas (volume) pekerjaan tidak sesuai dengan Bill of Quantity dan Kontrak Addendum; dan c.

Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Dan Perubahannya;

3. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan klaim kepada Konsultan Manajemen Konstruksi bahwa semua pekerjaan telah selesai 100% dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini : a. Memberitahukan dan Meminta secara tertulis kepada Konsultan Manajemen Konstruksi agar Konsultan Supervisi melakukan ispeksi atau memeriksa hasil pekerjaan yang diklaim telah 100%. b. Menyerahkan

Laporan

Harian

minggu

terakhir

pekerjaan

konstruksi; c. Menyerahkan Laporan Mingguan terakhir pekerjaan konstruksi; 14


d. Menyerahkan Laporan Bulanan terakhir pekerjaan konstruksi; e. Menyerahkan Dokumentasi Pekerjaan Konstruksi dalam kondisi 0%, 50% dan 100%. 4. Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera memberitahukan dan meminta Konsultan Supervisi untuk melakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Lapangan ( Opname ) tentang kebenaran Klaim Kontraktor Pelaksana bahwa pekerjaan telah selesai 100%. 5. Konsultan Manajemen Konstruksi berhak menolak Klaim 100% Kontraktor Pelaksana bila Laporan hasil Inspeksi/Pemeriksaan Lapangan oleh Konsultan Supervisi menyatakan bahwa pekerjaan belum 100%. Pasal 19

: Kesalahan Pekerjaan Dan Pekerjaan Cacat 1. Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki dengan biaya sendiri semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan baik pada tahap pelaksanaan maupun pada saat sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dan pekerjaan dinyatakan selesai 100%. 2. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan adalah hasil pemeriksaan bersama antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dan pekerjaan dinyatakan selesai 100%. 3. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan dari hasil pemeriksaan oleh Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner dicantumkan dalam sebuah Daftar Pekerjaan Cacat yang ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut. 4. Konsultan Manajemen atau Owner harus membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner.

15


5. Semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan yang ada dalam Daftar Pekerjaan Cacat menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana memperbaikinya dengan biaya sendiri. 6. Kesalahan-kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dikarenakan kurang memahami Gambar dan kurangnya

kontrol

terhadap

pekerja

sepenuhnya

menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki dengan biaya sendiri. 7. Kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

karena

lemahnya

pengawasan

dan

kontrol

oleh

Konsultan Supervisi dan bukan atas dasar perintah tertulis dari Konsultan Supervisi tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya. 8. Kerusakan dan cacat pada bangunan akibat pemakaian atau sebabsebab lain tanpa ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan

dalam masa pemeliharaan bangunan tetap menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 9. Konsultan Supervisi berhak setiap saat memerintahkan Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan atau pekerjaan cacat pada masa pelaksanaan. 10. Hasil perbaikan terhadap kesalahan pekerjaan dan pekerjaan cacat harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 20

: Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan ( Operation Hand-Book ) 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri bersama dengan Konsultan Perencana harus membuat Buku Petunjuk Penggunaan atau system operasi (Operation Hand-Biook) sebelum masa Serah Terima Pertama untuk semua peralatan dan instalasi yang ada dalam bangunan seperti : 16


a. Instalasi Listrik; b. Instalasi Air Bersih dan Air Kotor; 2. Operation Hand-Book harus diserahkan kepada Owner dan pengguna

bangunan

dengan

Hand-Book

harus

memberikan

penjelasan

yang

diperlukan. 3. Operation

disimpan

dengan

baik

dalam

bangunan pada tempat yang ditentukan oleh Owner atau pengguna bangunan. Pasal 21

: Petunjuk Bangunan Dan Nama Ruangan 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri bersama dengan Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi, Owner

dan Pemilik

Bangunan/Pengguna Bangunan harus membuat petunjuk dan Nama semua ruangan berdasarkan fungsinya masing-masing sebelum masa Serah Terima Pertama (PHO). 2. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri bersama dengan Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner juga harus membuat Petunjuk Pintu Masuk Utama dan Pintu Keluar Utama untuk semua bangunan dari material yang dapat dilihat dengan mudah pada siang hari maupun malam hari. 3. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri bersama dengan Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner harus membuat Duplikat Denah Bangunan ukuran 100 x 60 cm untuk masing-masing lantai dan ditempatkan pada daerah sekitar tangga atau ruang tunggu.

17


Pasal 22

: Penyelesaian Dan Serah Terima Pekerjaan 1. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100% berdasarkan Progress 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dan telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Supervisi dan Owner , maka pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Supervisi,

Kontraktor

Pelaksana

dan

Owner

bersama-sama

menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama ( PHO ) kecuali ditentukan lain oleh Owner. 2. Sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani berdasarkan klaim progress 100% yang diajukan Kontraktor Pelaksana, maka Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan Owner bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan. 3. Pekerjaan-pekerjaan cacat, tidak sempurna dan tidak sesuai kualitas maupun kuantitas terutama dari segi fungsi bangunan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Lapangan adalah menjadi kewajiban Kontraktor Pelaksana memperbaikinya sebelum Serah Terima Pertama ditandatangani dan hal ini harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk Daftar Pekerjaan Cacat. 4. Kontraktor pelaksana juga harus menyerahkan Asbuilt Drawing dan Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan (Hand Book) yang telah disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani. 5. Konsultan Supervisi akan mengeluarkan rekomendasi tertulis akan realisasi perbaikan dari semua item dalam Daftar Pekerjaan Cacat dan

Asbuilt

Drawing

yang

telah

selesai

dilaksanakan

oleh

Kontraktor Pelaksana untuk keperluan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO). 6. Setelah

masa

pemeliharaan

perbaikan-perbaikan

dilampaui

dilaksanakan

dan

dengan

sesudah baik,

semua

Konsultan

Supervisi akan mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai 18


selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti Serah Terima Kedua ( FHO ) kedua dari pihak Kontraktor Pelaksana kepada Owner. Pasal 23

: Pemanfaatan Bangunan Oleh Pemilik/Pengguna Bangunan 1. Pemamfaatan dan penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan hanya boleh dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima antara Owner (Pemberi Tugas) dengan Pemilik/Bangunan ditanda tangani kecuali ditentukan lain oleh Owner dengan kesepakatan tertulis bersama Kontraktor Pelaksana. 2. Pemilik

Bangunan

tidak

boleh

menempati,

menggunakan

bangunan dan memamfaatkan semua fasilitas yang ada dalam bangunan selama bangunan masih dalam proses Serah Terima antara Kontraktor Pelaksana dengan Owner kecuali ditentukan lain oleh Owner dengan kesepakatan tertulis bersama Kontraktor Pelaksana. 3. Pemamfaatan bangunan oleh siapapun sebelum Serah Terima antara Owner dan Pemilik Bangunan ditandatangani harus dengan persetujuan Owner dan Kontraktor Pelaksana. 4. Kontraktor

Pelaksana

bertanggung

jawab

penuh

terhadap

perbaikan dengan biaya sendiri semua cacat dan kerusakan yang timbul akibat penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan yang telah disetujuinya bersama dengan Owner. Pasal 24

: Penanggung Jawab Pengawasan 1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa Konsultasi, maka Konsultan Supervisi untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Konsultan Supervisi.

19


2. Tugas dan kegiatan Konsultan Supervisi adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang

Penyedia

Jasa

Pengawas

Konstruksi

atau

menurut

perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja konsultan Supervisi. 3. Konsultan

Supervisi

harus

mengajukan

struktur

organisasi

pengawasan lapangan proyek kepada Owner dimana didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Konsultan Supervisi dengan posisi minimal seperti berikut atau seperti yang diajukan : 1. Site Engineer/Team Leader; 2. Inspector; 3. Tenaga Administrasi; dan 4. Operator Computer. 4. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi pengawasan lapangan proyek yang diajukan oleh Konsultan Supervisi harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja. 5. Konsultan

Supervisi

harus

menyerahkan

Struktur

Organisasi

pengawasan lapangan proyek yang telah disetujui oleh Owner kepada Kontraktor Pelaksana. 6. Pengantian tenaga ahli oleh Konsultan Supervisi selama proses pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Owner. 7. Leader harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner jika hendak meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari. 8. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan kepada Owner untuk pengantian tenaga ahli Konsultan Supervisi yang berada dilokasi

20


pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 9. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Konsultan Supervisi harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis di lokasi pekerjaan. 10. Konsultan Supervisi harus membuat laporan mingguan dan laporan bulanan

kepada

Owner

atas

segala

hal

yang

menyangkut

pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana. 11. Bentuk, format, dan isi laporan Konsultan Supervisi adalah berdasarkan hasil diskusi dengan Owner. Pasal 25

: Instruksi Konsultan Supervisi 1. Kontraktor Pelaksana harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi atau perintah yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 2. Semua instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi harus dalam bentuk tulisan 3. Instruksi Konsultan Supervisi dalam bentuk lisan dibenarkan dan harus diikuti oleh Kontraktor Pelaksana selama disertai oleh alasanalasan yang jelas dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 4. Instruksi dari Konsultan Supervisi dapat berupa hal-hal seperti disebutkan dibawah ini : 5. Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi konstruksi, atau pekerjaan finishing yang kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari Spesifikasi Teknis dan Gambar Bestek.

21


6. Perintah untuk menyingkirkan material/bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 7. Perintah untuk mengantikan Pelaksana lapangan dari Kontraktor Pelaksana yang dianggap kurang mampu. 8. Perintah untuk melakukan penambahan tenaga kerja dengan alasan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. 9. Perintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada metode pelaksanaan Kontraktor Pelaksana yang dianggap tidak tepat sehingga dapat mengurangi kualitas dan memperlambat proses penyelesaian pekerjaan.

Pasal 26

: Perubahan-Perubahan Disain Dan Perbedaan-Perbedaan 1. Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi dengan persetujuan Owner berhak mengadakan perubahan-perubahan pada Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity yang wajib dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. 2. Kontraktor

Pelaksana

dengan

alasan

apapun

tidak

boleh

melakukan perubahan pada Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity tanpa persetujuan Konsultan Supervisi atau Konsultan Perencana. 3. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi Dan Owner harus disampaikan secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana untuk dilaksanakan. 22


4. Perubahan-perubahan pada Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana, dan Owner

secara

dilaksanakan melaksanakan

lisan oleh

atau

tidak

Kontraktor

Instruksi

tertulis

tidak

Pelaksana.

tidak

tertulis

wajib

Resiko

sepenuhnya

untuk karena

menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. 5. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis tidak boleh menambah biaya pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dari biaya pelaksanaan yang ada dalam Kontrak Kerja kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Owner. 5. Perhitungan

kuantitas/volume

pekerjaan

dan

biaya

karena

perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh Konsultan Perencana dan

Owner dilakukan oleh Konsultan

Perencana diketahui oleh Owner. 6. Perhitungan

kuantitas/volume

pekerjaan

dan

biaya

karena

perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh Kontraktor Pelaksana dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana diketahui oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Owner. 7. Kontraktor

berhak

kuantitas/volume

memeriksa

pekerjaan

dan

hasil

perhitungan

biaya yang

dilakukan

akan oleh

Konsultan Perencana. 8. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidak sesuaian antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity Konsultan Supervisi tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tetapi harus melaporkannya kepada owner untuk tindakan selanjutnya. 9. Konsultan Supervisi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan Owner berhak menentukan acuan mana yang harus dipegang bila 23


terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 10. Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Konsultan Supervisi, jika terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity maka urutan acuan yang harus dipegang ditentukan seperti berikut : 1. Kontrak Kerja; 2. Bill of Quantity; 3. Gambar Bestek serta Gambar Revisi; dan 4. Spesifikasi Teknis. Pasal 27

: Struktur Organisasi Proyek 1. Struktur Organisasi Proyek dibuat oleh Konsultan Supervisi dengan persetujuan Owner. 2. Struktur Organisasi Proyek harus dapat menjelaskan secara umum hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. 3. Struktur Organisasi Proyek adalah pedoman administratif yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek. 4. Perubahan-perubahan pada Struktur Organisasi Proyek harus segera diberitahukan secara tertulis kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek. 5. Struktur Organisai Proyek dibuat dalam format kertas A3 dan diletakan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca pada Direksi Keet ( Kantor Konsultan Supervisi ) dan Kantor Kontraktor Pelaksana.

Pasal 28

: Ketentuan Lain

24


1. Spesifikasi Teknis ini adalah ketentuan yang mengikat bagi Kontraktor Pelaksana dan merupakan bagian dari Kontrak Kerja yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. 2. Semua aturan dan persyaratan yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Konsultan Supervisi dengan Persetujuan Owner. 3. Jika terjadi perbedaan antara aturan

yang terdapat dalam

Spesifikasi Teknis dan aturan dalam Kontrak Kerja maka aturan yang menjadi acuan adalah aturan yang terdapat dalam Kontrak Kerja. 4. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini akan ditentukan kemudian oleh Konsultan Supervisi dengan persetujuan Owner dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu ketentuan yang mengikat serta wajib diikuti oleh Kontraktor Pelaksana. 5. Hal-hal yang ditentukan kemudian oleh Konsultan Supervisi tersebut harus tetap mengacu pada Kontrak Kerja yang telah ada. 6. Konsultan Supervisi dengan persetujuan Owner dapat mengubah sebagian besar atau sebagian kecil aturan yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis dan Kontraktor Pelaksana wajib mengikuti aturan perubahan tersebut.

BAB III PEKERJAAN MOBILISASI & DEMOBILISASI

25


Pasal 1

: Uraian Mobilisasi Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan

di

bagian-bagian

lain dari Dokumen

Kontrak, dan secara umum harus memenuhi ketentuan berikut : 1. Penyewaan dan pembelian sebidang tanah yang diperlukan untuk Base Camp Kontraktor Pelaksana. 2. Mobilisasi semua Staf / Personil Kontraktor Pelaksana dan Pekerja yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. 3. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan Daftar Peralatan yang tercantum dalam Penawaran. 4. Penyedian dan Pemeliharaan Base Camp Kontraktor Pelaksana, jika diperlukan Kantor Lapangan , Tempat Tinggal Staf, Barak Pekerja, Bengkel Kerja, Gudang dan sebagainya. Pasal 2

: Periode Mobilisasi 1. Jika tidak ditentukan dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Mobilisasi harus sudah selesai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja. 2. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan Jadwal / Program Detail Mobilisasi kepada Konsultan Supervisi dan Owner maksimal 7 hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

Pasal 3

: Demobilisasi 1. Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah Pembongkaran Tempat Kerja

termasuk

pemindahan

semua Instalasi,

Peralatan

dan

Perlengkapan Kontraktor Pelaksana dari Tanah Milik Pemerintah 26


serta pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai.

BAB IV PEKERJAAN PERSIAPAN Pasal 1

: Papan Nama Proyek 1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek yang memuat tentang identitas proyek. 2. Papan nama proyek mengunakan papan/kayu dengan ukuran minimal 150 cm x 250 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner. 3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal minimal 12 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 5. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna hitam, kecuali untuk logo atau simbul dapat dipakai warna yang bervariasi. 6. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyandang Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi. 7. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 2

: Kantor Lapangan Konsultan Supervisi ( Direksi Keet )

27


1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat kantor konsultan Supervisi (Direksi Keet) untuk keperluan operasional supervisi. 2. Pemamfaatan bangunan lama untuk keperluan Kantor Konsultan Supervisi (Direksi Keet) harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 3. Direksi Keet mempunyai ukuran minimal 24 m2. 4. Direksi Keet tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 7. Direksi Keet minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1 unit pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. 8. Lantai Direksi Keet minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton. 9. Jika Direksi Keet harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Direksi Keet harus dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II. 10. Dinding

Direksi Keet minimal papan ukuran 2/20 cm

dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm. 11. Atap Direksi Keet dari bahan seng BJLS 0,20 mm. 12. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 13. Direksi Keet harus dilengkapi minimal dengan : a. Meja Kerja

: 3 Buah 28


b. Kursi Kerja

: 6 buah

c. Papan Tulis

: 1 Buah

d. Rak Arsip

: 1 Buah

e. Meja Rapat

: 1 Buah

f. Kursi Rapat

: 6 Buah

g. Air Minum 14. Posisi dan letak Direksi Keet ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Direksi Keet tidak boleh berada terlalu dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan. Pasal 3

: Kantor Lapangan Kontraktor Pelaksana 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Kantor Lapangan untuk keperluan operasional pelaksanaan pekerjaan. 2. Pemamfaatan bangunan lama untuk keperluan Kantor Lapangan harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner. 3. Kantor Lapangan mempunyai ukuran minimal 24 m2. 4. Kantor Lapangan tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 5. Kantor Lapangan minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1 unit pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. 6. Lantai Kantor Lapangan minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton. 8. Jika Kantor Lapangan harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Kantor Lapangan harus dibuat dari papan 29


ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II. 9. Dinding Kantor Lapangan minimal papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. 10. Atap Kantor Lapangan dari bahan seng BJLS 0,20 mm. 11. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 12. Kantor Lapangan harus dilengkapi minimal dengan : a. Meja Kerja

: 3 Buah

b. Kursi Kerja

: 6 buah

c. Papan Tulis

: 1 Buah

d. Rak Arsip

: 1 Buah

e. Meja Rapat

: 1 Buah

f. Kursi Rapat

: 6 Buah

g. Air Minum 13. Posisi dan letak Kantor Lapangan ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan. Pasal 4

: Toilet / WC Dan Kamar Mandi Lapangan 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Kamar Mandi dan WC untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf Konsultan Supervisi, dan para pekerjan dan buruh. 2. Pemamfaatan Bangunan Lama atau Kamar Mandi dan WC lama yang telah ada dilokasi pekerjaan harus disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner.

30


3. Kamar Mandi dan WC mempunyai ukuran minimal 12 m2. 4. Toilet/WC staf Kontraktor Pelaksana dan staf Konsultan Supervisi harus dibuat terpisah dengan Toilet/WC serta Kamar Mandi pekerja. 5. Kamar Mandi dan WC tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 6. Lantai Kamar Mandi dan WC minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton. 7. Dinding

Kamar Mandi dan WC 1 meter dari lantai dibuat dari

pasangan batu bata dan diplaster sedangkan bagian atasnya boleh dibuat dari dinding papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. 8. Atap Kamar Mandi dan WC dari bahan seng BJLS 0,20 mm. 9. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 10. Kamar Mandi dan WC harus dilengkapi dengan Kloset jongkok, kran air, bak tampungan air, dan saluran pembuangan air kotor. Kamar Mandi dan WC juga harus dilengkapi dengan Septictank dan saluran resapan. 11. Posisi dan letak Kamar Mandi dan WC ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 5

: Gudang Penyimpanan Material 31


1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Gudang penyimpanan material untuk melindungi material yang tidak segera dipakai. 2. Pemamfaatan bangunan lama dilokasi pekerjaan untuk keperluan Gudang

Penyimpanan

Material

harus

dengan

persetujuan

Konsultan Supervisi dan Owner. 3. Gudang Penyimpanan Material mempunyai ukuran minimal 50 m2. 4. Gudang Penyimpanan Material tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 5. Lantai Gudang Penyimpanan Material minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton. 6. Untuk tempat penyimpanan material semen lantainya harus dibuat benar-benar terlindung dari rembesan air. 7. Jika Gudang Penyimpanan Material harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Gudang Penyimpanan Material dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II. 8. Dinding

Gudang Penyimpanan Material minimal papan ukuran

2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm. 9. Atap Gudang Penyimpanan Material dari bahan seng BJLS 0,20 mm. 10. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 32


11. Posisi

dan

letak

Gudang

Penyimpanan

Material

ditentukan

bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Gudang Penyimpanan Material tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan. 12. Gudang Penyimpanan Material sebaiknya tidak diletakkan didalam lokasi pekerjaan kecuali dalam keadaan memaksa dan sulit mencari lokasi lain.

Pasal 6

: Barak Pekerja 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Barak Pekerja untuk keperluan pekerja yang menginap dilokasi pekerjaan. 2. Pemamfaatan bangunan lama yang ada dilokasi pekerjaan untuk keperluan Barak Kerja harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner. 3. Barak Pekerja harus sanggup menampung semua pekerja yang menginap dilokasi pekerjaan atau minimal berukuran 50 m2. 4. Pada Barak Pekerja harus disediakan juga dapur untuk keperluan kosumsi sehari-hari para pekerja. 5. Barak Pekerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 6. Lantai Barak Pekerja minimal dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton. 7. Jika Barak Pekerja harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung maka lantai Gudang Penyimpanan Material dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II. 33


8. Dinding Barak Pekerja minimal papan ukuran 2/20 cm

dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm. 9. Atap Barak Pekerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm. 10. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 11. Posisi dan letak Barak Pekerja ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. 12. Barak Pekerja tidak boleh diletakkan didalam lokasi pekerjaan. Pasal 7

: Bengkel Kerja / Pabrikasi 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Bengkel Kerja atau tempat Pabrikasi terutama untuk pekerjaan yang berhubungan dengan kayu dan baja profil dan baja tulangan. 2. Pemamfaatan bangunan lama yang telah ada dilokasi pekerjaan untuk

keperluan

Bengkel

Kerja

harus

dengan

persetujuan

Konsultan Supervisi dan Owner. 3. Ukuran minimal Bengkel Kerja pekerjaan untuk masing-masing pekerjaan pabrikasi adalah 50 m2. 4. Bengkel Kerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 5. Bangunan Bengkel Kerja dapat dibuat dari konstruksi kayu. 6. Atap Bengkel Kerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm.

34


7. Bengkel Kerja tidak boleh ditempatkan dalam lokasi pekerjaan kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi. Pasal 8

: Mushalla Dan Tempat Whuduk Lapangan 1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Mushalla dan Tempat Whuduk untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf Konsultan Supervisi, dan para pekerjan dan buruh. 2. Mushalla dan Tempat Whuduk mempunyai ukuran minimal 16 m2. 3. Mushalla dan Tempat Whuduk tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran bangunan lama. 4. Mushalla harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung dengan lantai papan ukuran 2,5/25 cm yang diperkuat dengan balok lantai kayu ukuran 5/10 dengan jarak minimal 50 cm dari kayu kelas II. 5. Dinding

Mushalla dari papan ukuran 2/20 cm

dengan rangka

dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. 6. Lantai Mushalla dan Tempat Whuduk dari perkerasan beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan diperhalus dengan acian beton. 7. Atap Mushalla dan Tempat Whuduk dari bahan seng BJLS 0,20 mm. 8. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 9. Tempat Wudhuk harus dilengkapi dengan kran air minimal 3 unit dan 1 unit saluran pembuangan air kotor. 10. Posisi dan letak Mushalla dan Tempat Whuduk ditentukan bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak

35


Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 9

: Instalasi Air Bersih Dan Instalasi Listrik Sementara 1. Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri harus menyediakan Instalasi

air

bersih

dan

Instalasi

listrik

sementara

selama

berlangsungnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk keperluan operasional dan keperluan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. 2. Kontraktor tidak dibenarkan menggunakan Instalsi Listrik dan Instalsi Air Bersih dan Sumber Air Bersih yang telah ada dilokasi pekerjaan tanpa persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner. Pasal 10

: Perlengkapan Keamanan Kerja Dan P3K 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan perlengkapan keamanan kerja untuk semua pekerja yang berada dalam lokasi pekerjaan dan tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan. 2. Perlengkapan keamanan kerja dapat berupa alat-alat seperti berikut ini : 1. Helm Pelindung Kepala; 2. Sepatu untuk melindungi kaki; 3. Pemadam Kebakaran; dan 4. Kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. 3. Jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan

pekerjaan

maka

Kontraktor

Pelaksana

diwajibkan mengambil segala tindakan guna kepentingan si korban. 4. Semua biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan korban

kecelakaan

dilokasi

pekerjaan

menjadi

tanggungan

Kontraktor Pelaksana. 36


5. Yang dimaksud dengan korban dilokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor pelaksana adalah : a. Personil atau semua tenaga kerja Kontraktor Pelaksana; b. Personil Konsultan Supervisi.; c. Owner dan para wakilnya; d. Tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan; dan e. Orang yang berada dalam lokasi pekerjaan dengan ijin dan sepengetahuan Kontraktor Pelaksana. Pasal 11

: Penjaga Keamanan Lokasi Pekerjaan 1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus menyediakan tempat/pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan beserta minimal 2 orang penjaga keamanan yang bekerja selama 24 jam. 2. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan bentuk dan dimensinya ditentukan oleh Kontraktor Pelaksana. 3. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan tidak boleh berada di dalam lokasi pekerjaan. Pos penjaga harus berada diluar pagar pengaman lokasi pekerjaan.

BAB V PEKERJAAN AWAL

Pasal 1

: Pembersihan Lapangan 37


1. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi pekerjaan dari segala sesuatu yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan seperti

bangunan

lama,

hasil

bongkaran

bangunan

lama,

pepohonan, semak belukar, dan tanah humus. 2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengupasan terhadap tanah humus setebal minimal 30 cm sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi terutama pekerjaan timbunan tanah. 3. Yang dimaksud dengan Muka Tanah Dasar pada Gambar Bestek adalah muka tanah yang telah bersih dari pepohonan, semak belukar, dan lapisan tanah humus atau muka tanah timbun yang telah dipadatkan kecuali diitentukan lain dalam Gambar Bestek. 4. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengupasan tanah humus tidak boleh dipakai sebagai material timbunan atau diolah kembali untuk dipakai sebagai material bangunan. 5. Material yang dihasilkan dari bongkaran bangunan lama dan pengupasan lapisan humus harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan dibuang sejauh mungkin dari lokasi pekerjaan atau ketempat yang tidak menggangu lingkungan hidup. 6. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengelupasan lapisan humus tidak boleh berada dilokasi pekerjaan lebih dari 3 (tiga) hari. Pasal 2

: Pembongkaran Konstruksi Bangunan Lama 1. Kontraktor Pelaksana harus membongkar Konstruksi Bangunan Lama atau sisa bangunan lama sesuai dengan Gambar Bestek atau Bill of Quantity seperti dinding , lantai, atap, plafond, perkerasan lama dan pondasi yang ada didalam lokasi pekerjaan. 2. Sebelum

melakukan

pekerjaan

pembongkaran

Kontraktor

Pelaksana harus membuat permohonan tertulis kepada Konsultan 38


Manajemen Konstruksi dan diketahui Konsultan Supervisi serta Owner. 3. Dalam

melakukan

pembongkran

bangunan

lama

Kontraktor

Pelaksana harus menjamin untuk tidak merusak bangunan disekitar lokasi pekerjaan dan bangunan-bangunan yang oleh Owner tidak diijinkan untuk dibongkar. 4. Kerusakan-kerusakan bangunan lama dan bangunan disekitar lokasi pekerjaan akibat aktifitas pembongkaran bangunan oleh Kontraktor

Pelaksana

menjadi

tanggung

jawab

Kontraktor

Pelaksana apabila ada tuntutan ganti rugi oleh pemilik bangunan. 5. Hasil Bongkaran bangunan lama adalah milik Owner atau pemilik bangunan.

Kontraktor

Pelaksana

bertanggung

jawab

penuh

terhadap keamanan, kehilangan dan pemamfaatan hasil bongkaran bangunan lama oleh pihak-pihak ketiga tanpa seizin Owner atau pemilik bangunan. 6. Hasil bongkaran bangunan lama tidak boleh dimamfaatkan kembali oleh Kontraktor Pelaksana untuk material bangunan didalam lokasi maupun diluar lokasi proyek tanpa seizin Konsultan Supervisi dan Owner. Pasal 3

: Penentuan Letak Bangunan ( Setting Out ) 1. Kontraktor

Pelaksana

harus

melakukan

Seetting

Out

atau

pengukuran kembali akan kebenaran posisi bangunan yang akan dibangun seperti yang telah ada dalam Lay Out bangunan pada Gambar Bestek. 2. Pekerjaan Setting Out yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus diketahui

dan

didampinggi

oleh

Konsultan

Supervisi,

Konsultan Perencana, Owner dan Pemilik Bangunan.

39


3. Pekerjaan Setting Out tidak boleh dilakukan secara manual tetapi harus menggunakan alat ukur seperti Theodolit dan Waterpas. 4. Hasil pekerjaan Setting Out harus menghasilkan satu ketetapan bersama yang pasti akan elevasi tanah, elevasi bangunan, posisi penempatan bangunan dan batas-batas lahan kerja. Ketetapan akan elevasi dan posisi bangunan harus direalisasikan dilapangan dengan memasang patok-patok sementara dari kayu ukuran 5/7 cm yang ditanam minimal 30 cm dalam tanah dan ujungnya ditandai dengan cat minyak. 5. Hasil pekerjaan Seetting Out tidak boleh berbeda dengan Lay Out bangunan yang ada dalam Gambar Bestek kecuali dengan alasanalasan kondisi lahan existing yang berubah dan alasan-alasan teknis yang disetujui oleh Konsultan Perencana atau Konsultan Supervisi. 7. Perubahan-perubahan posisi bangunan karena alasan keterbatasan lahan atau berubahanya kondisi existing lahan harus disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner. 8. Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar hasil pekerjaan Seeting Out dan disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner. Pasal 4

: Pagar Pelindungan Lokasi Pekerjaan 1. Kontraktor Pelaksana harus melindungi lokasi pekerjaan selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi dari ganguan luar. 2. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa Pagar Seng BJLS 0,20 mm dengan rangka kayu setinggi 2 meter dari muka tanah dan dicat dengan rapi.

40


3. Pagar Pelindung lokasi pekerjaan harus segera dibuat setelah hasil pekerjaan Setting Out disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana dan Owner. Pasal 5

: Pemasangan Bouwplank 1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemasangan Bouwplank sebagai acuan tetap pada semua bangunan yang akan dikerjakan termasuk septictank dan Ground Resevoir. 2. Jarak pemasangan bouwplank dari struktur terluar bangunan yang akan dibangun minimal 1 m dan maksimal 2 m. 3. Bouwplank dibuat dari tiang-tiang kayu ukuran 5/7 cm yang ditanam dalam tanah minimal 40 cm dan dengan jarak maksimal setiap tiang adalah 2 meter. Untuk keperluan acuan elevasi dipakai papan kayu 2,5/25 cm atau kayu ukuran 2,5/7 cm yang dipaku pada tiang-tiang kayu 5/7 cm. 4. Bouwplank harus mempunyai posisi dan elevasi yang tetap terhadap bangunan yang akan dibangun dan tidak boleh berubah posisi dan elevasinya sebelum struktur bangunan yang paling rendah seperti pondasi dan sloof selesai dikerjakan. 5. Posisi penempatan bouwplank harus sesuai dengan hasil pekerjaan Seeting Out. 6. Hasil pekerjaan pemasangan bouwplank harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 6

: Pembersihan Akhir 1. Pada saat penyelesaian pekerjaan, tempat kerja harus ditinggal dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai Pemilik.

41


2. Kontraktor Pelaksana juga harus mengembalikan bagian-bagian dari tempat kerja yang tidak diperuntukan dalam Dokumen Kontrak kr kondisi semula.

BAB VI ISU–ISU LINGKUNGAN Pasal 1

: Sanitasi 1. Kontraktor Pelaksana Wajib menyediakan toilet sementara untuk para pekerjanya di lapangan. 2. Kontraktor Pelaksana bertangung jawab terhadap pengosongan dan pembersihan toilet dan lumpurnya yang diindetifikasikan dan diusulkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota/Kabupaten. 3. Kontraktor Pelaksana harus membongkar toilet sementara tersebut setelah

proses

pembangunan

dan

konstruksi

selesai

dan

membersihkan lahannya sesuai kebutuhan. Pasal 2

: Limbah Cair 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan lokasi yang aman untuk menyimpan limbah padat (solid waste). 2. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan sekitarnya dari bahan buangan yang ditinggalkan selama proses konstruksi, termasuk membersihkan kertas plastic, kertas bekas semen, plastic pengikat dan kayu bekas pelindung barang, minimal sekali dalam 2 minggu dan sebelum serah terima ke pemilik rumah ke lokasi pembuangan resmi yang terdekat. 3. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan sekitarnya dari bahan buangan lain yang ditinggalkan oleh staf Kontraktor selama proses konstruksi. 42


4. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab dalam mengatur pengangkutan dan buangan akhir dari limbah padat tidak beracun pada tempat pembuangan akhir yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kota/kabupaten. 5. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab untuk menyimpan limbah berbahaya pada tempat yang aman, pada lokasi kerja. 6. Kontraktor

Pelaksana

harus

bertanggung

jawab

terhadap

pembuangan akhir limbah berbahaya, terutama berhubungan dengan

pemerintah

kota/kabupaten,

Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan. 7. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas pemisahan benda-benda tak berguna dari lokasi kerja, setelah pekerjaan selesai. Pasal 3

: Air Bersih 1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan kebutuhan air bersih untuk proses konstruksi. 2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa penyedian air untuk kebutuhan sanitasi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam gedung kerja. 3. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab untuk menjamin bahwa aliran air dari lokasi pekerjaan konstruksi tidak mencemari lingkungan sekitar.

Pasal 4

: Polusi Udara 43


1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan langkah pengukuran yang memadai, seperti penyemprotan air ke lokasi kerja dan jalan, minimasi pencemaran dari debu. 2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa kenderaan dan peralatan proyek dipelihara dengan baik, mengikuti standard emisi. Pasal 5

:

Polusi Suara

1. Kontraktor

Pelaksana

kemungkinan

bising

harus

mengatur

jam

yang

ditimbulkan

kerja

tidak

sehingga

menggangu

masyarakat setempat, antara jam 5 sore s/d 8 pagi. 2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan koordinasi dengan Geuchik setempat bilamana ada perubahan waktu kerja.

BAB VII PEKERJAAN QUALITY KONTROL Pasal 1

: Ruang Lingkup 1. Pekerjaan Quality Kontrol atau Pemeriksaan Kualitas meliputi semua percobaan-percobaan dan pengujian-pengujian terhadap material bangunan serta pemeriksaan-pemeriksaan terhadap hasil kerja Kontraktor Pelaksana. 2. Yang

dimaksud

dengan

Pekerjaan

Quality

Kontrol

atau

Pemeriksaan Kualitas dalam Proyek ini adalah beberapa hal yang telah ditentukan dalam Bill Of Quantity dan harus dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana atau seperti yang disebutkan dibawah ini : 2.1 Pemeriksaan Beton & Beton Bertulang a. Pemeriksaan Kualitas Material Beton Diantaranya : 44


- Pemeriksaan Kualitas Aggregat Halus & Kasar - Pemeriksaan Kualitas Batu Pecah / Split - Pemeriksaan Kuat Tarik Baja Tulangan Semua Diameter - Pemeriksaan Kualitas Air - Pemeriksaan Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku Di Indonesia b. Pemeriksaan Kualitas Campuran Beton Diantaranya : - Uji Job Mix Disain Dilaboratorium Beton Untuk Beton Mutu K-250 dan K-300 - Uji Job Mix Formula dilokasi Pekerjaan Untuk Beton Mutu K-250 dan K-300 - Pemeriksaan Kekentalan Campuran Metode Slump Test Dilokasi Pekerjaa - Pemeriksaan Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku Di Indonesia c. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Beton Diantaranya : - Uji Tekan Benda Uji Beton Untuk Beton K-250 dan K-300 - Pengujian

Standar

Lainnya

Sesuai

Peraturan

Beton

Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku Di Indonesia 2.1 Pemeriksaan Kuat Tekan Batu Bata 2.2 Pemeriksaan Kualitas Material Timbunan Diantaranya : - Pemeriksaan CBR Laboratorium - Pemeriksaan CBR Lapangan 2.3 Pemeriksaan Kuat Tekan Material Paving Block 2.4 Pemeriksaan Kualitas Perkerasan Aspal Diantaranya : - Pemeriksaan Agregat Kelas A CBR 80% - Pemeriksaan Agregat Kelas B CBR 35%

45


2.5 Pemeriksaan Dan Pengujian Kuat Tarik Material Kayu Kelas I Dan Kayu Kelas II 2.6 Pemeriksaan Dan Pengujian Material Serta Hasil Pekerjaan Electrikal 2.7 Pemeriksaan Dan Pengujian Material Serta Hasil Pekerjaan Mekanikal 2.8 Pemeriksaan Pemeriksaan Lain Terhadap Material Dan Hasil Pekerjaan Yang Diminta Oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana Dan Owner 3 Semua

material

bangunan

harus

diperiksa

dan

dibuktikan

kualitasnya dengan biaya sendiri oleh Kontarktor Pelaksana dengan cara-cara yang disetujui oleh Konsultan Supervisi. 4 Semua material atau barang jadi yang diproduksi oleh pabrik, Kontraktor Pelaksana harus memberikan/menyerahkan Garansi Resmi Pabrik dimana jangka waktu/masa garansi ditentukan oleh pabrik. 5. Semua pekerjaan Quality Kontrol yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus diketahui, dihadiri dan disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana serta Owner. 6. Komponen-Komponen pemeriksaan Konsultan

kualitas

bangunan/struktur bedasarkan

Supervisi,

maka

yang

laporan

gagal

dalam

Laboratorium

dan

komponen-komponen

bangunan/struktur tersebut dengan biaya sendiri harus dibongkar oleh Kontraktor Pelaksana dan digantikan dengan yang baru. Pasal 2

: Biaya Quality Kontrol 1. Semua biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan Quality Kontrol seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 adalah menjadi 46


tanggungan

dan

dibebankan

kepada

Kontraktor

Pelaksana

walaupun tidak disebutkan dalam Bill of Quantity. 2. Biaya Penginapan, Transportasi dan Kosumsi Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana dan Owner yang turut hadir dalam Pekerjaan Quality Kontrol menjadi tanggungan dan dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 1

: Semua hal yang tidak ditentukan dalam Spesifikasi Teknis akan ditentukan kemudian oleh Konsultan Perencana bersama Konsultan Manajemen Konstruksi dalam masa pelaksanaan konstruksi dengan persetujuan Owner dan menjadi suatu ketentuan yang mengikat serta harus

dilaksanakan

oleh

Kontraktor

Pelaksana.

Hal-hal

yang

ditentukan kemudian tersebut harus tetap didasarkan pada Kontrak Kerja. Pasal 2

: Jika ada item-item pekerjaan dimana tidak ada penjelasan dalam Gambar Bestek, Bill of Quantity dan Spesifikasi Teknis maka penjelasan

teknis

terhadap

item

pekerjaan

tersebut

adalah

berdasarkan keputusan Konsultan Manajemen Konstruksi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan Owner. Pasal 3

: Item – Item pekerjaan pada bangunan yang berbeda tetapi item pekerjaannya sama dan konstruksinya sama dan tidak lagi dijelaskan khusus dalam Spesifikasi Teknis tersendiri

maka Spesifikasi Teknis

yang berlaku pada item pekerjaan tersebut adalah Spesifikasi Teknis pada bangunan yang sama dengannya dimana penjelasan secara khususnya Pasal 4

diberikan

oleh

Konsultan

Supervisi.

: Spesifikasi Teknis Arsitektur, Spesifikasi Teknis Struktur, Spesifikasi Teknis Mekanikal & Spesifikasi Teknis Electrikal ini tidak hanya berlaku pada Bangunan Gedung Utama saja, melainkan juga berlaku pada 47


semua Bangunan Lain yang disebutkan dalam Bill of Quantity, Gambar Bestek dan Kontrak Kerja Proyek ini. Pasal 6

: Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja Penggantian Material dan Komponen Bangunan dari yang telah disyaratkan dalam Bill of Quantity, Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis harus melalui Perhitungkan Pengurangan Biaya Pelaksanaan ( Kontrak Addendum ).

Pasal 7

: Maksud dan tujuan setiap aturan dalam Spesifikasi Teknis adalah menurut penjelasan Konsultan Supervisi, Konsultan Manajemen Konstruksi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan Owner.

Pasal 8

: Aturan Tambahan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Spesifikasi Teknis secara keseluruhan, berlaku dan mengikat untuk semua Spesifikasi Teknis yang ada dalam Proyek ini.

SPESIFIKASI TEKNIK BAB I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

Pasal 1

: Tanah Timbun 1. Sebelum dilakukan pekerjaan timbunan tanah atau perbaikan tanah Kontraktor Pelaksana harus memastikan pekerjaan galian tanah pondasi telah selesai 100% dan disetujui oleh Konsultan Supervisi. 48


2. Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak berbungkah-bungkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah, bukan hasil bongkaran bangunan lama, bukan pasir laut, bukan pasir urug dan bukan pasir beton. 3. Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan. 4. Kontraktor

Pelaksana

harus

mengajukan

Request

Material

timbunan tanah kepada Konsultan Supervisi sebelum material tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan. 5. Material timbunan yang akan dipakai harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian di Laboratorium Mekanika Tanah. 6. Tanah timbun harus mempunyai sifat-sifat fisik dan daya dukung yang minimal sama atau lebih baik dari lapisan tanah dibawahnya setelah dipadatkan. 7. Tanah timbun sekurang-kuranganya harus mempunyai angka CBR Laboratorium minimal 10% dan angka CBR setelah pemadatan minimal 10%. 8. Material timbunan tanah harus dipadatkan lapisan demi lapisan dengan Alat Stamper. Tebal minimal tiap lapisan adalah 30 cm. 9. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 10. Tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain diatas permukaan tanah timbunan sebelum pekerjaan timbunan dan pemadatan tanah selesai 100% serta disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 2

: Pasir Urug

49


1. Pasir Urug hanya dipergunakan untuk urugan bawah lantai bangunan, pasir alas pondasi dan alas pekerjaan lantai kerja beton Pondasi Tapak. 2. Pasir Urug tidak untuk digunakan pada pekerjaan beton struktural dan beton non struktural. 3. Pasir Urug terdiri dari butiran-butiran yang keras dan bersifat kekal. 4. Pasir urug harus berasal dari pasir sungai dan bukan pasir laut. 5. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 10 % dari berat keringnya. 6. Pasir urug harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper hingga mencapai kepadatan yang disetujui oleh Konsultan Supervisi atau jenuh air sebelum dilakukan pekerjaan lain diatasnya. 7. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 3

: Galian Tanah Pondasi 1. Pekerjaan Galian harus dimulai dari elevasi paling atas atau elevasi akhir dari timbunan tanah yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi. 2. Posisi galian pondasi harus tepat benar dengan posisi perletakan bangunan menurut hasil Setting Out atau Lay Out daerah galian pondasi yang ada dalam Gambar Bestek. 3. Bentuk galian dan kedalaman galian pondasi sesuai dengan Gambar Bestek. 4. Pengalian pondasi dilakukan secara manual oleh para pekerja.

50


5. Kesalahan pengalian sehingga kedalaman galian melebihi dari kedalaman yang diperlukan, maka kelebihi kedalaman tersebut harus diurug kembali dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana. 6. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup menurut Konsultan Supervisi. 7. Jika pada saat pengalian ditemukan akar-akar tumbuhan lama atau puing-puing bangunan lama maka akar dan puing tersebut harus diangkat serta diurug kembali dengan pasir urug hingga mencapai elevasi kedalaman yang diperlukan. 8. Hasil galian pondasi yang akan dipakai kembali untuk urugan pondasi harus ditempatkan dengan jarak tertentu sehingga tidak masuk kembali kedalam lubang galian dan tidak menggangu pekerjaan konstruksi pondasi. 9. Dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus tetap dan tidak berubah sebelum pekerjaan konstruksi pondasi plat lantai selesai dikerjakan. 10. Kontraktor Pelaksana harus membuat dinding penahan tanah sementara jika tanah disekitar galian adalah tanah agresif, labil, dan mudah runtuh sehingga membahayakan pekerjaan pengalian. 11. Hasil pekerjaan galian pondasi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 4

: Urugan Galian Pondasi 1. Urugan galian pondasi dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi pondasi selesai dikerjakan 100%.

51


2. Untuk urugan pondasi dapat digunakan tanah hasil galian pondasi atau material lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi. 3. Jika untuk urugan pondasi dipakai tanah lain dan bukan tanah hasil galian

pondasi

maka

tanah

tersebut

harus

melalui

proses

pemeriksaan di Laboratorium Tanah sebelum dipakai sebagai material urugan pondasi dan hal ini harus diketahui serta disetujui oleh Konsultan Supervisi. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan

material

tanah

dan

proses

pemeriksaan

di

Laboratorium Tanah dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana. 4. Tanah Humus atau tanah hasil pembersihan lapangan setebal 30 cm dari muka tanah dasar tidak boleh digunakan sebagai urugan pondasi. 5. Tanah urugan pondasi harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi. 6. Pemadatan dilakukan lapis berlapis dengan ketebalan minimal setiap lapisanya adalah 30 cm. 7. Hasil pekerjaan urugan pondasi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

BAB II PEKERJAAN PONDASI

Pasal 1

: Pasir Pasang / Pasir Halus 1. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir dengan ukuran butiran halus dan tidak lagi memerlukan proses penyaringan/ayakan jika hendak digunakan.

52


2. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah apsir yang dipakai untuk keperluan Pasangan Batu Gunung, Pasangan Batu Bata, Pasangan Keramik, dan Plasteran Dinding. 3. Pasir Pasang tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila pasir pasang tersebut mengandung Lumpur lebih

dari

5%

maka

pasir

tersebut

harus

dicuci

sebelum

dipergunakan. 4. Pasir Pasang/Pasir Halus harus mempunyai butiran yang tajam dan keras. 5. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari 6. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir yang berasal dari Sungai dan bukan Pasir yang berasal dari laut.

Pasal 2

: Pondasi Batu Gunung / Batu Kali 1. Batu Gunung/Batu Kali yang dipergunakan harus berkualitas baik dari jenis yang keras, tidak berlubang. 2. Batu Gunung/Batu Kali harus bersih dan tidak boleh mengadung atau menempel tanah dan lumut pada permukaannya. 3. Tidak dibenarkan mengunakan batu karang sebagai pasangan batu kosong, pasangan pondasi dan pasangan dinding saluran air kotor. 4. Untuk keperluan pondasi ukuran maksimal batu gunung/batu kali adalah 25 cm. 5. Untuk keperluan pasangan Aanstamping/Batu Kosong ukuran maksimal batu gunung/batu kali adalah 10 cm. 53


6. Untuk keperluan pasangan dinding saluran air kotor ukuran maksimal Batu Gunung/Batu kali adalah 10 cm. 7. Penggunaan material lain selain batu gunung untuk keperluan pondasi, pasangan batu kosong dan saluran air kotor harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 8. Pondasi batu gunung dipasang dengan cara diprofilkan sesuai Gambar Bestek dengan perekat spesi campuran 1 pc : 4 Ps. 9. pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus. 10. Pasangan Pondasi dilakukan lapis demi lapis, Antara batu dengan batu harus diberi spesi (antara batu dengan batu tidak boleh bersentuhan langsung tanpa spesi),

dan rongga-rongga diisi

dengan batu yang sesuai dengan besarnya serta spesi secukupnya. 11. Permukaan bagian atas Pondasi Batu Kali/Batu Gunung harus rata (Water Pass), diberi spesi dan dikasarkan (digaris-garis silang). Pada tempat-tempat yang akan dipasang kolom praktis harus diberi stick besi beton. Pasal 3

: Lantai Kerja 1. Semua komponen struktur dari beton dan beton bertulang yang berhubungan langsung dengan tanah harus dikerjakan diatas lantai kerja. 8. Lantai kerja dibuat dari beton dengan mutu K-125 atau sesuai Gambar Bestek. 9. Tebal lantai kerja minimal 7 cm atau sesuai Gambar Bestek. 4. Pekerjaan pengecoran lantai kerja tidak boleh dilakukan dalam kondisi tergenang air. 54


5. Hasil pekerjaan lantai kerja harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 4

: Pondasi Tapak 1. Sebelum pekerjaan pondasi tapak dilakukan Kontraktor Pelaksana harus memastikan dan disetujui oleh Konsultan Supervisi bawah pekerjaan galian tanah sudah selesai 100%. 2. Pondasi Tapak dibuat dari mutu beton K-250. 3. Dimensi dan ukuran pondasi tapak adalah sesuai dengan Gambar Bestek. 4. Kedalaman galian pondasi tapak dihitung dari elevasi akhir muka tanah timbun atau sesuai Gambar Bestek. 5. Pekerjaan pengecoran plat pondasi dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dalam kondisi galian pondasi tergenang air. 6. Elevasi

lantai

kerja

K-125

harus

sama

untuk

semua

luas

penempatan tapak pondasi. 7. Tidak boleh ada perbedaan elevasi lantai kerja mutu K-125 untuk dudukan tapak pondasi yang melebihi 1 cm. 8.

Hasil pekerjaan pengecoran tapak pondasi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

BAB III PEKERJAAN BETON

55


Pasal 1

: Pasir Beton 1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam. 1. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. 3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton. 4. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari. 5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton. 6. Ukuran maksimal pasir beton adalah 6 mm dan ukuran minimal pasir beton adalah butiran yang tertahan pada saringan nomor 100. 7. Pasir beton tidak mengandung zat alkali atau zat-za lain yang dapat merusak beton. 8. Pasir yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton. 9. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Pasir Beton dalam

Peraturan

Beton

Indonesia

(PBI)

berlaku

juga

pada

Spesifikasi Teknis ini. Pasal 2

: Kerikil Beton 1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam serta bersifat kekal. 56


2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dari berat kering, apabila lebih dari 1% maka kerikil tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. 3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton. 4. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari. 5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton. 6. Ukuran maksimal kerikil beton adalah 30 mm dan ukuran minimal adalah 6 mm. 7. Tidak mengandung zat alkali atau zat-zat lain yang dapat merusak beton. 8. Kerikil yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton. 9. Kerikil Beton hanya dipakai pada pekerjaan-pekerjaan beton Non Struktural ( K-125 & K-175 ) atau beton dengan mutu dibawah K250. 10.Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Kerikil Beton dalam

Peraturan

Beton

Indonesia

(PBI)

berlaku

juga

pada

Spesifikasi Teknis ini. Pasal 3

: Batu Pecah 1. Batu pecah adalah hasil produksi mesin pemecah batu (Stone Cruser) dan bukan hasil pekerjaan manual (manusia). 57


2. Batu pecah berasal dari batuan kali. 3. Terdiri dari butiran yang keras dan bersifat kekal. 4. Tingkat ketahanan terhadap keausan butiran minimal 95%. 5. Jumlah butiran Lonjong dan Pipih minimal 5%. 6. Tidak boleh mengandung lumpur dan zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat alkali. 7. Ukuran butiran terkecil minimal 1 cm dan ukuran butiran terbesar maksimal 3 cm. 8. Butiran batu pecah dalam setiap meter kubiknya tidak boleh seragam tetapi merupakan campuran antara butiran 1 cm sampai butiran 3 cm. 9. Batu pecah yang akan dipakai untuk material campuran beton harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium beton. 10. Batu pecah hanya dan harus dipakai pada campuran beton struktural atau beton dengan mutu K-250 sampai mutu K-300. Pasal 4

: Semen Portland 1. Terdaftar dalam merk dagang. 2. Merk Semen Portland yang dipakai harus seragam untuk semua pekerjaan beton structural maupun beton non struktural. 3. Mempunyai butiran yang halus dan seragam.

4. Tidak berbungkah-bungkah/tidak keras. 58


5. Semen yang dipakai untuk semua pekerjaan struktur beton adalah Semen Portland Type I. 6. Semua peraturan tentang pengunaan semen portland di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini. Pasal 5

: Air 1. Secara visual air harus bersih dan bening, tidak berwarna dan tidak berasa. 2. Tidak mengandung minyak, asam alkali, garam dan zat organic yang dapat merusak beton. 3. Air setempat dari sumur dangkal atau sumur bor

serta yang

didatangkan dari tempat lain kelokasi pekerjaan harus mendapat persetujuan Konsultan Supervisi sebelum digunakan.

Pasal 6

: Zat Additive 1. Pemakaian zat additive pada campuran beton untuk segala alasan yang berhubungan kemudahan dalam pengerjaan beton atau Workability harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 2. Penggunaan zat additive dalam campuran beton harus melalui proses penelitian dan percobaan dilaboratorium beton dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana. 3. Kontraktor Pelaksana harus menunjukan standar, aturan, dan syarat yang berlaku secara umum mengenai zat additive yang akan dipakai.

59


4. Kerusakan dan kegagalan struktur akibat penggunaan zat additive yang

dapat

dibuktikan

secara

teknis

sepenuhnya

menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. Pasal 7

: Tulangan Beton 1. Bebas dari karatan. Toleransi terhadap karatan pada baja tulangan ditentukan oleh Konsultan Supervisi. 2. Baja tulangan diatas diameter 8 mm adalah Baja Ulir. 3. Baja tulangan sengkang/begel atau dibawah diameter 10 mm adalah baja polos. 4. Semua baja tulangan mempunyai tegangan tarik/luluh baja minimal 4000 kg/cm2 atau 400 MPa. 5. Kebenaran

akan

tegangan

tarik/luluh

baja

tulangan

harus

dibuktikan dengan percobaan/uji tarik pada Laboratorium Beton minimal untuk 3 benda uji. 6. Baja tulangan mempunyai bentuk dan penampang yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai Gambar Bestek. 7. Baja ulir yang telah sekali dibengkokkan tidak boleh dibengkokkan lagi dalam arah yang berlawanan. 8. Baja tulangan harus disimpan sedemikian rupa sehingga terlindung dari hubungan langsung dengan tanah dan terlindung dari air hujan. 9. Semua peraturan tentang baja tulangan di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini.

60


10. Baja tulangan harus mempunyai tanda standard SII dengan ukuran sesuai dengan dokumen lelang. 11. Kontraktor harus memberikan copy sertifikat dan pabrik mengenai kekuatan dan ukuran baja tulangan. 12. Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang diminta, maka disamping adanya sertifikat dari pabrik, juga harus ada/dimintakan sertifikat dari laboratorium baik pada saat pemesanan maupun secara

periodik

minimum

masing-mosing

2

(dua)

contoh

percobaan (stress strain) dan pelengkung untuk setiap 20 ton besi. Pengetesan

dilakukon

pada

laboratorium-laboratorium

yang

disetujui oleh direksi teknik. 13. Sebelum baja tulangan dipasang, Kontraktor harus menunjukan hasil-hasil pengujian yang memperlihatkan mutu baja tulangan tersebut sesuai dengan Gambar Rencana kepada Direksi Teknik untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu. 14. Kontraktor harus mengusahakan supaya besi yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada (Gambar Rencana). 15. Semua baja tulangan yang didesain sebagai tulangan praktis dan tidak termasuk pada gambar rencana tetapi diperlukan/dibutuhkan untuk memlengkapi pekerjaan harus diadakan pelaksanaannya. 16. Pemasangan dan pengikatan dari baja yang tertanam dalam beton dilakukan pada keadaan normal, tidak diselesaikan pada saat pengecoran berlangsung. Pada tulangan harus ditempatkan pada posisinya seakurat mungkin sesuai dengan Gambar Rencana dan diikat kuat agar tidak bergeser saat pengecoran. 17. Kontraktor harus membuat detail shop drawing dengan skala, untuk disetujui oleh Direksi Teknik dalam pelaksanaanya.

61


18. Semua baja pada pekerjaan ini permukaannya harus bersih dari larutan-larutan, bahan-bahan atau material yang dapat memberi akibat pengurangan lekatan antara beton dan baja. 19. Semua baja tulangan harus dipasang sesuai dengan panjang maksimumnya. Tidak diperbolehkan adanya sambungan splice pada baja tulangan, kecuali tertera pada Gambar Rencana atau disetujui dari Direksi Teknik. 20. Jarak antara dua buah sambungan spilce harus dibuat sejauh mungkin, dengan jarak minimum sejauh 40 kali diameter baja tulangan yang disambungkan. 21. Panjang penyaluran baja tulangan pada sambungan splice, kecuali tertera pada Gambar Rencana, harus dipasang sepanjang minimum seperti tertera pada sandard. 22. Dalam hal dimana berdasarkan pengalaman Kontraktor atau pendapatnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu penyempurnaan pembesian yang ada. 23. Kontraktor dapat menambah ekstra besi dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera dalam gambar. 24. Secepatnyn hal ini diberitahukan pada perencana konstruksi untuk sekedar informasi. a. Jika hal tersebut di atas akan dimintakan oleh kontraktor sebagai pekerjaan lebih, maka penambahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan Direksi dan Perencana konstruksi. b. Jika diusulkan perubahan dari jalannya pembesian maka perubahan

tersebut

hanya

dapat

dijalankan

dengan

persetujuan tertulis dari Perencana Konstruksi. c.

Mengajukan usul dalam rangka tersebut di atas adalah merupakan juga keharusan dari Kontraktor.

62


25. Jika Kontraktor tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran diameter besi dengan diameter yang terdekat dengan catatan a. Harus ada persetujuan dari Direksi. b. Jumah besi persatuan panjang atau jumlah besi di tempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah jumlah luas). c. Penggantian tersebut tidak boeh mengakibatkan keruwetan pembesian ditempat tersebut atau di daerah overlapping yang dapat menyulitkan pembetonan atau penyampaian penggetar Pasal 8

: Selimut Beton 1. Kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Perencana dalam Bill of Quantiti dan Gambar Bestek maka aturan ketebalan selimut beton adalah seperti berikut ini :

Beton yang Tidak

Beton yang

Komponen

Langsung

Berhubungan

Struktur

Berhubungan Dengan

Dengan Tanah Atau

Tanah Atau Cuaca

Cuaca

Lantai

ØD 36 Dan Lebih Kecil ØD : 20 mm

Lantai

> : 40 mm

Dinding

Dan

Lebih

Kecil : 40 mm

ØD

36 >

ØD

36

: 50

ØD 36 Dan Lebih Kecil ØD : 20 mm

16

16

Dan

Lebih

Kecil : 40 mm 63


Dinding

>

ØD

36 >

: 40 mm

Balok

Seluruh

ØD

36

: 50

Diameter ØD

: 40 mm

16

Dan

Lebih

Kecil : 40 mm

Balok

>

ØD

16

: 50 mm

Kolom

Seluruh

Diameter ØD

16

Dan

Lebih

Kecil : 40 mm

: 40 mm

Kolom

>

ØD

16

: 50 mm

2. Untuk konstruksi beton yang dituangkan langsung pada tanah dan selalu berhubungan dengan tanah berlaku suatu tebal penutup beton minimal yang umum sebesar 70 mm. Pasal 9

: Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain) 1. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton struktural dengan mutu K-250 sampai mutu K-300 Kontraktor Pelaksana harus membuat Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain). 2. Yang

dimaksud

dengan

Mutu

Beton

adalah

Kuat

Tekan

Karakteristik yang diperoleh dari pengujian benda uji kubus umur 28 hari minimal 20 benda uji. 64


3. Mutu beton untuk masing-masing komponen struktur adalah seperti yang dijelaskan dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity. 4. Job

Mix

Disain

adalah

hasil

pekerjaan

ahli

beton

pada

Laboratorium Beton yang diakui oleh Pemerintah. 5. Material Pasir dan Batu Pecah yang dipakai untuk Job Mix Disain haruslah material yang akan dipakai nantinya pada pelaksanaan dilapangan dan material tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dilokasi pekerjaan sampai volume pekerjaan beton selesai dikerjakan. 6. Pengantian material dengan material selain material dalam Laporan Job Mix Disain pada tahap pelaksanaan pekerjaan beton tidak dibenarkan. 7. Pengantian material dengan material selain material dalam Laporan Job

Mix

Disain

pada

tahap

pelaksanaan

pekerjaan

beton

mengharuskan Kontraktor Pelaksana untuk membuat Job Mix Disain baru. 8. Laporan Job Mix Disain untuk masing-masing mutu beton minimal harus mencantumkan : 1. Laporan hasil penelitian Pasir Beton; 2. Laporan hasil penelitian Batu Pecah; 3. Komposisi Pasir Beton; 4. Komposisi Batu Pecah;. 5. Komposisi Air Beton; 6. Komposisi Zat Additive jika digunakan; 7. Nilai Slump Rencana; dan 8. Nilai Faktor Air semen. 9. Job Mix Disain yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum dilaksanakan.

65


10. Semua aturan yang disyaratkan dalam Job Mix Disain dan telah disetujui oleh Konsultan Supervisi harus diikuti dan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Pasal 10

: Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula) 1. Berdasarkan Job Mix Disain yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi,

Kontraktor

Pelaksana

harus

membuat

Rencana

Campuran Lapangan (Job Mix Formula) beton struktural dengan mutu K-250 sampai mutu K-300. 2. Job Mix Formula tidak boleh berbeda dengan Job Mix Disain terutama dari segi komposisi material beton. 3. Hasil perhitungan Job Mix Formula harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 4. Kontraktor Pelaksana harus membuat media standar berupa bakbak dari kayu atau timba-timba plastik yang dipakai untuk mentakar komposisi material berdasarkan perhitungan Job Mix Formula. 11. Pentakaran komposisi material campuran beton dengan bak-bak standar dilokasi pekerjaan tidak boleh mengurangi dan berbeda dengan komposisi material beton yang ada dalam Job Mix Disain. 12. Kontraktor

Pelaksana

harus

melakukan

pengujian

hasil

perhitungan Job Mix Formula dengan media benda uji kubus beton ukuran 20x20x20 cm minimal 10 benda uji. 13. Hasil pengujian Job Mix Formula di Laboratorium Beton yang menghasilkan mutu beton yang tidak sesuai dengan mutu beton pada

Job

Mix

Disain

mengharuskan

Kontraktor

Pelaksana

melakukan perhitungan ulang akan Job Mix formula atau merubah Job Mix Disain. 66


14. Tidak tercapainya mutu beton seperti yang diinginkan karena kesalahan dalam perhitungan Job Mix Formula sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. Pasal 11

: Perakitan Tulangan 1. Perakitan tulangan balok dan kolom dapat dilakukan di bengkel kerja oleh Kontraktor Pelaksana atau langsung pada lokasi konstruksi. 2. Khusus untuk Pondasi Plat Lantai Beton perakitan tulangan harus dilakukan langsung lokasi konstruksi atau Bekisting. 3. Dimensi, model,

bengkokan,

jarak

dan

panjang

penyaluran

tulangan harus sesuai dengan Gambar Bestek dan Shop Drawing, standar Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03. 4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan Shop Drawing dan daftar bengkokan, dimensi, model, dan panjang penyaluran tulangan pada bengkel kerja untuk menghidari kesalahan dalam pekerjaan perakitan tulangan. 5. Tulangan balok dan kolom yang telah selesai dirakit jika tidak langsung dipasang harus diletakan ditempat yang terlindungi dari hujan dan tidak boleh besentuhan langsung dengan tanah. 6. Untuk tulangan plat lantai dan plat dack dirakit langsung diatas bekisting yang telebih dahulu telah selesai dikerjakan. 7. Semua tulangan utama balok dan kolom harus terikat dengan baik oleh sengkang dengan alat ikat kawat beton. 8. Jaring tulangan plat harus terikat dengan baik satu dengan yang lain dengan alat ikat kawat beton.

67


9. Tulangan yang telah selesai dirakit tidak boleh dibiarkan lebih dari 3 hari dalam bekisting. Pasal 12

: Sambungan Antar Tulangan 1. Sambungan antar tulangan, penjangkaran tulangan dan panjang penyaluran tulangan pada kondisi pembeban lentur, beban tarik, beban tekan, jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek maka harus

sesuai

dengan

syarat-syarat

yang

ditentukan

dalam

Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03. 2. Sambungan antara tulangan harus sesuai dengan detail prinsip penyambungan yang diberikan dalam Gambar Bestek. 3. Titik-titik sambungan tulangan lewatan pada plat lantai tidak boleh dibuat pada posisi satu garis lurus. Sambungan harus dibuat selang-seling atau zig-zag antara batang yang disambung dengan batang yang tidak disambung. 4. Panjang sambungan lewatan jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek, Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-151991-03 harus diambil minimal 40 kali diameter batang yang disambung. 5. Sambungan-sambungan harus dibuat antara sesama tulangan utama. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun menggunakan tulangan extra (tulangan tambahan) untuk menyambung tulangan utama dengan tulangan utama lain kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03. 6. Penjangkaran tulangan atau kait-kait pada posisi pemutusan tulangan jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek maka harus

sesuai

dengan

syarat-syarat

yang

ditentukan

dalam

Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03.

68


7. Sambungan-sambungan pada kondisi pembeban tarik dan lentur pada komponen balok, plat lantai dan plat dack ujung-ujung sambungan harus dibuat kait (hook) kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03. 8. Sambungan

tulangan

kolom

harus

dilakukan

pada

posisi

permukaan sloof dan plat lantai atau pada posisi tengah bentang kolom. Penyambungan pada posisi selain pada posisi tersebut dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Pasal 13

: Support Dan Beton Dacking a. Support 1. Untuk keperluan dan menjaga dan mempertahankan jarak selimut beton sesuai dengan disyaratkan maka pada setiap 1 m2 luas plat lantai dan plat dack harus diberikan support/dukungan dari besi tulangan ulir dengan diameter lebih besar dari diameter tulangan plat lantai atau 13 mm. 2. Jumlah support/dukungan dalam 1 m2 luas plat lantai, plat dack dan plat pondasi adalah minimal 5 buah. 3. Bentuk support/dukungan harus sesuai dengan Gambar Bestek atau Shop Drawing yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi. 4. Bentuk support/dukungan harus sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan jarak vertikal antara lapis tulangan ketika dibebani oleh beban pekerja perakitan tulangan atau pekerja pengecoran. b. Beton Dacking 1. Untuk menjaga dan mempertahankan jarak selimut beton agar sesuai dengan yang disyaratkan maka pada permukaan besi 69


tulangan balok dan kolom harus diberi penyangga dari beton atau Beton Tahu sehingga mempunyai jarak yang tetap dengan bekisting. 2. Ketebalan beton tahu harus disesuaikan dengan jarak atau ketebalan

selimut

beton

pada

masing-masing

komponen

struktur. 3. Mutu beton tahu mnimal sebesar mutu beton konstruksi utama. 4. Untuk Komponen kolom dan balok ukuran beton tahu adalah 4 x 4 x 4 cm dan dipasang minimal 2 buah setiap jarak 50 cm panjang balok dan tinggi kolom. 5. Untuk Komponen plat lantai dan plat dack ukuran beton tahu adalah 2 x 4 x 5 cm dan dipasang minimal 5 buah setiap 1 m2 plat lantai, plat dack dan plat pondasi. Pasal 14

: Acuan / Bekisting 1. Bahan utama bekisting adalah multiplek 9 mm yang diperkuat oleh balok-balok kayu 5/7 cm atau 5/10 cm dari kayu kelas III. 2. Penggunaan papan kayu sebagai bekisting dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. 3. Pengantian

material

bekisting

dengan

material

selain

yang

disebutkan pada point 1 harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 4. Kontraktor pelaksana harus mengajukan Shop Drawing untuk bentuk konstruksi bekisting balok, kolom, plat lantai, dan plat atap serta konstruksi lain yang dianggap perlu oleh Konsultan supervisi.

70


5. Penggunaan bekisting system bongkar pasang dari bahan besi harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 6. Permukaan bekisting harus dilumuri atau dioleskan dengan cairan Residu atau cairan Ter supaya hasil campuran beton tidak menempel pada bekisting waktu akan dibuka sehingga dapat menghasilkan permukaan beton yang rapi. 7. Bentuk bekisting harus menghasilkan konstruksi akhir sesuai rencana. 8. Bekisting harus kokoh dan rapat sehingga pada waktu diisi dengan campuran beton tidak bocor atau berubah bentuknya. 9. Hasil pekerjaan bekisting harus diperiksa kembali kebenaran elevasi ,kelurusannya terhadap arah vertikal oleh Kontraktor Pelaksana dengan alat Theodolit dan Waterpass. Pemeriksaan secara manual tidak dibenarkan. 10. Hasil pekerjaan bekisting harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran beton. 11. Bekisting yang telah dicor beton tidak boleh dibuka kurang dari 28 hari terhitung sejak waktu pengecoran kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi karena alasan penggunaan zat additive yang dapat mempercepat proses pengerasan beton atau alasan-alasan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan . 12. Pekerjaan membuka bekisting tidak boleh merusak permukaan beton

jika

hal

ini

terjadi

Kontraktor

Pelaksana

harus

memperbaikinya dengan pekerjaan acian beton. 13. Perbaikan

permukaan

beton

yang

rusak

akibat

kesalahan

pembukaan bekisting atau sebab lain harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 71


Pasal 15

: Lantai Kerja Beton 1. Untuk komponen struktur beton yang berhubungan langsung dengan tanah atau pasir urug, pada lapisan dasarnya harus memakai Lantai Kerja Beton ( Line Concrete ) dengan tebal minimal 5 cm atau sesuai Gambar Bestek. 2. Lantai Kerja Beton dibuat dari beton mutu K-125. 3. Hasil pekerjaan Lantai Kerja Beton harus benar-benar elevasi , hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.

Pasal 16

: Pengecoran Beton ( Casting Concrete ) 1. Sebelum memulai pekerjaan pengecoran Kontraktor Pelaksana harus memastikan Acuan/bekisting telah selesai 100% dan telah disetujui oleh Konsultan Supervisi. 2. Pengecoran beton structural mutu K-250 sampai K-300 hanya boleh dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana jika Job Mix Disain, Job Mix Formula, Perakitan Tulangan, Bekisting, Request Pekerjaan dan hal-hal lain yang diperlukan dan berhubungan dengan pekerjaan pengecoran sudah disetujui oleh Konsultan Supervisi. 3. Sedapat mungkin untuk melakukan sekali pengecoran untuk setiap bagian konstruksi sehingga dapat menghindari sambungansambungan beton. 4. Pengecoran dalam kondisi cuaca hujan tidak dibenarkan kecuali Kontraktor

Pelaksana

menjamin

bahwa

bekisting

dan

hasil

pengecoran tidak berhubungan langsung dengan air hujan. 5. Pengecoran beton harus dilakukan dengan Concrete Mixer (molen) dan tidak diperbolehkan melakukan pengecoran dengan cara 72


pengadukan manual kecuali untuk beton-beton dengan mutu dibawah K-125 atau nonstruktural. 6. Urutan pemasukan material beton dimulai dengan Batu Pecah Beton, Pasir Beton, Semen, Air, dan Zat Additive (jika ada). Urutan ini bisa dirubah dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 7. Lama pengadukan material beton dalam Concrete Mixer minimal 1,5 menit kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi. 8. Hasil pengadukan beton dalam Concrete Mixer apabila diputusan oleh Konsultan supervise sudah cukup langsung dituang dalam wadah yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kontrator Pelaksana. 9. Beton segar hasil pengadukan molen dapat diangkut dengan kereta dorong oleh pekerja kelokasi bekisting untuk dituang. 10. Beton segar harus segera dituang kedalam bekisting dan tidak boleh dibiarkan lebih dari 10 menit berada dalam wadah kereta sorong atau bak tampungan beton. Penggunaan zat additive seperti Super Plasticizer juga tidak membolehkan beton segar terlalu lama dalam wadah tampungan kecuali disetujui oleh Konsultan Supervisi. 11. Beton segar yang telah dituangkan harus dipadatkan dengan Concrete Vibrator sampai mencapai kepadatan optimum. 12. Tinggi jatuh penuangan beton untuk bekisting kolom minimal 1,5 meter. 13. Penuangan beton dalam balok, plat lantai, plat atap, dan kolom tidak boleh menciptakam sangkar kerikil atau penumpukan kerikil pada posisi tententu pada saat bekisting dibuka. 14. Jika terjadi sangkar kerikil Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki bagian itu dengan mempergunakan beton campuran zat kimia 73


khusu untuk sambungan (joint) seperti Produk SIKA dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 15. Pengecoran beton tidak boleh dilakukan langsung diatas tanah Kontraktor Pelaksana harus membuat lantai kerja dari campuran 1 Sm : 3 Ps : 6 Kr sehingga air semen tidak meresap dalam tanah dan bentuk penampang beton sesuai dengan yang direncanakan. 16. Antara pengecoran pertama dengan pengecoran kedua untuk konstruksi yang sama tidak boleh lebih dari 1 hari. Pasal 17

: Beton Ready Mix 1. Penggunaan beton Ready Mix oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 2. Kontraktor Pelaksana tetap diwajibkan untuk menyerahkan Job Mix Disain kepada Konsultan Supervisi terhadap semua mutu beton structural yang menggunakan Beton Ready Mix. 3. Job Mix Disain harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum digunakan. 4. Kualitas beton yang dihasilkan oleh Batching Plant tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 18

: Pembongkaran Bekisting/Mal Beton 1. Bekisting tidak boleh dibuka/dibongkar dan dibebani jika beton dalam bekisting belum berumur 28 hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

74


2. Walaupun ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi bekisting beton tetap tidak boleh dibuka dan dibebani sebelum berumur minimal 21 hari. 3. Pembukaan dan pembebanan Bekisting beton kurang dari 21 hari karena alasan adanya pemakaian Zat Additive yang dapat mempercepat pengerasan beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 19

: Perawatan Beton ( Curing ) 1. Kontraktor

Pelaksana

harus

melakukan

perawatan

dan

pemeliharaan terhadap beton yang telah selesai dituang dalam bekisting. 2. Perawatan dapat berupa menutup permukaan beton dengan karung goni kemudian menyiram air secara rutin kepermukaan beton

sampai beton berumur 28 hari. Penggunaan metode lain

untuk perawatan beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 3. Perawatan harus terus menerus dilakukan minimal sampai beton berumur 28 hari atau sampai beton siap untuk dibebani menurut keputusan Konsultan Supervisi. Pasal 20

: Quality Control a. Slump Test 1. Pemeriksaan kekentalan beton (kosistensi) harus dilakukan setiap beton dituangkan dari Concrete Mixer atau minimal setiap 3 m3 pekerjaan beton pada setiap mutu beton. 2. Pemeriksaan kekentalan beton dilakukan dengan metode Slump Test dimana nilai slump yang diperoleh harus sesuai dengan nilai slump rencana yang ada pada Job Mix Disain.

75


b. Benda Uji Beton 1. Kontraktor Pelaksana harus mengambil benda uji beton dalam bentuk kubus dan slinder standar. Ukuran kubus adalah 20x 20x20 cm dan ukuran silinder tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. 2. Benda uji beton harus diambil minimal 20 benda uji untuk setiap mutu beton yang berbeda atau minimal satu benda uji setiap 3 m3 beton dalam satu kali pengecoran. 3. Pengambilan benda uji harus dilakukan secara acak dan selang seling antara satu campuran dengan campuran yang lain untuk mutu beton yang sama. 4. Benda uji beton harus dirawat dalam bak dan terendam dalam air sampai berumur 28 hari. 5. Pada benda uji beton harus dicantumkan mutu beton, nama benda uji ,dan tanggal pengambilan benda uji yang tidak mudah hilang dan luntur. c. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton 1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemeriksaan terhadap kuat tekan beton yang telah selesai mereka kerjakan minimal sebelum pekerjaan

pengecoran

melebihi

50%

dari

total

pekerjaan

pengecoran. 2. Tujuan pemeriksaan kuat tekan beton adalah untuk mendapatkan Mutu Beton hasil pelaksanaan pekerjaan pengecoran lapangan. 3. Yang

dimaksud

Karakteristik

dengan

Mutu

Beton

adalah

Kuat

Tekan

yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kuat tekan

benda uji kubus ukuran 20 x 20 x 20 cm umur 28 hari dengan minimal 20 benda uji.

76


4. Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium Beton dengan minimal 20 benda uji kubus atau silinder untuk setiap mutu beton. 5. Pemeriksaan kuat tekan beton pada Laboratorium Beton oleh Kontraktor Pelaksana harus didampingi oleh Konsultan Supervisi. Pemeriksaan kuat tekan beton tanpa didampingi oleh Konsultan Supervisi hasilnya dianggap tidak sah. 6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan pemeriksaan kuat tekan beton ini dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana. 7. Mutu Beton hasil pemeriksaan kuat tekan benda uji kubus yang kurang dari 95% dari Mutu Beton Rencana dianggap gagal dan beton yang telah selesai dikerjakan dilapangan harus dibongkar kecuali

diputuskan

lain

oleh

Konsultan

Perencana

dengan

disertakan Rekomendasi Ahli beton. 8. Kontraktor Pelaksana tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaan pengecoran beton jika hasil pemeriksaan kuat tekan beton menghasilkan kuat tekan yang berbeda dengan kuat tekan beton rencana. 9. Perencanaan ulang untuk Job Mix Disain harus dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk beton yang gagal dalam uji kuat tekan jika dalam pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi bersama dengan Kontraktor Pelaksana kegagalan kuat tekan disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan campuran dan bukan karena kesalahan pada tahap pelaksanaan. 10. Pemeriksaan kuat tekan beton selain dengan uji tekan pada laboratorium beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 11. Laporan hasil pemeriksaan Mutu Beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 77


d. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Dengan Cara Lain 1. Jika pemeriksaan Kuat Tekan Beton dengan cara Uji Tekan Kubus Beton hasilnya meragukan dan tidak disetujui oleh Konsultan Perencana,

Konsultan

Supervisi

atau

Owner,

maka

cara

pemeriksaan mutu beton dengan uji langsung pada konstruksi beton harus dilakukan. 2. Pemeriksaan mutu beton dengan uji langsung ke konstruksi beton jika tidak ditentukan khusus oleh Konsultan Perencana maka harus dilakukan dengan salah satu metode seperti dibawah ini : a. Metode Core Drill. b. Metode Hammer Test. 3. Konsultan Perencana berhak menentukan metode mana yang akan dipakai

untuk pemeriksaan

kuat tekan

beton langsung

ke

konstruksi beton. 4. Posisi dan lokasi pengujian untuk masing-masing komponen struktur ditentukan oleh Konsultan Perencana atau Konsultan Supervisi. 5. Jumlah titik pengujian jika tidak ditentukan oleh Konsultan Perencana, maka harus diambil minimal 10 titk untuk masingmasing komponen struktur dan masing-masing mutu beton. 6. Data Kuat Tekan yang diperoleh dari hasil uji langsung kuat tekan pada konstruksi beton harus dikalkulasi kembali oleh Kontarktor Pelaksana untk memperoleh Kuat Tekan karakteristik Beton (mutu beton). 7. Kuat Tekan Beton Karakteristik yang diperoleh dari uji langsung ke konstruksi beto adalah hasil final yang harus diakui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan Owner. 78


Pasal 21

: Instalasi Dalam Konstruksi Beton 1. Instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalsi listrik sebaiknya tidak ditanam atau diletakan dalam konstruksi beton kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek atau oleh Konsultan Supervisi. 2. Pipa-pipa instalasi dari bahan aluminium tidak boleh ditanam dalam konstruksi beton untuk alasan apapun. 3. Pipa-pipa PVC atau besi yang ditanam dalam kolom beton diameternya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari dimensi terkecil kolom. 4. Pipa-pipa PVC atau besi dengan diameter berapapun tidak boleh ditanam dalam komponen balok beton. 3. Pembongkaran sebagian kecil atau sebagian besar konstruksi beton untuk keperluan instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalasi listrik harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi. 4. Pembongkaran konstruksi beton pada daerah joint balok dan kolom serta pada posisi tumpuan balok untuk keperluan instalasi air dan instalasi listrik tidak diperbolehkan untuk alasan apapun kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi dengan disertakan Rekomendasi Ahli Beton.

Pasal 22

: Sambungan Antar Beton 1. Penyambungan-penyambungan antara beton lama dengan beton baru sebaiknya dihindari pada konstruksi beton kecuali sambungan antar kolom tiap lantai.

79


2. Jika penyambungan terpasak dilakukan permukaan beton lama harus dibersihkan dan dikasarkan sebelum disambung dengan beton baru. 3. Penyambungan pada posisi tengah kolom dan tengah bentang balok tidak diperbolehkan. 4. Untuk sambungan pada balok dan plat lantai harus dilakukan pada posisi 80 cm dari tumpuan sedangkan untuk kolom harus disambung pada posisi tumpuan kedua (lantai 2). 5. Bentuk akhir dari konstruksi beton lama (plat lantai dan balok) harus dibuat sedemikian rupa sehingga ketika disambung beton baru akan menumpu pada beton lama. 6. Penyambungan pada kondisi beton lama yang sudah berumur lebih dari 3 hari harus dilakukan dengan perkuatan kimia ( Epoxy ) dan hal ini harus dengan persetujuan Konsultan supervisi. 7. Penggunaan zat-zat kimia untuk memperkuat sambungan harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi. Pasal 23

: Lain - Lain 1. Persyaratan pekerjaan beton dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 berlaku untuk semua item pekerjaan beton structural dan nonstructural yang ada dalam Proyek ini. 2. Hal-hal yang belum ditentukan dan diperlukan penjelasannya dalam proses pelaksanaan pekerjaan ditentukan kemudian oleh Konsultan Perencana bersama dengan Konsultan Supervisi dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan Owner. 3. Semua pekerjaan beton untuk proyek ini sekurang-kurangnya harus sesuai dan mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh Peraturan Beton Indonesi ( PBI ). 80


4. Hal-hal

yang

ditentukan

kemudian

tersebut

menjadi

satu

ketentuan yang mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. 5. Kontraktor harus menyerahkan rencana konstruksi acuan dan perancah

kepada

Direksi

Teknik

untuk

memperoleh

persetujuannya. Pelaksanaan pembuatan Bangunan acuan dan perancah tidak diperkenankan sebelum gambar rencana bangunan pembentuk disetujui Direksi Teknik. 6. Acuan adalah konstruksi cetakan yang dilapisi tegofilm dan hanya boleh digunakan 2 kali yang digunakan untuk membentuk beton muda yaitu sebelum beton mencapai kekuatan yang disyaratkan dan sebelum mendapat bentuknya yang permanen, agar apabila telah mengeras struktur beton mencapai dimensi dan kedudukan seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. Sedangkan perencah adalah konstruksi yang mendukung acuan dan beton muda yang digunakan sampai beton mencapai kekuatan yang disyaratkan. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan perencanaan bangunan acuan dan perancah dan pelaksanaanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. 7. Konstruksi acuan harus cukup kuat untuk menahan beban mati dan beban hidup yang bekerja, tekanan beton dalam keadaan basah dan getaran-getaran, tanpa mengalami distorsi. Perancah harus direncanakan

dan

dibuat

dari

material

padat

seperti

kayu

terentang, baja atau beton cetak yang bermutu baik dan tidak mudah lapuk yang ditopang dan diberi pengaku dan ikatan secukupnya

agar

posisi

dan

bentuknya

tidak

mengolami

perubahan baik sebelum maupun setelah pengecoran. Spesiflkasi kayu acuan harus sesuai dengan Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) 1.4.53.1989-UDC: 693.5.

81


8. Pemakaian bahan bambu tidak diperbolehkan. Perancah harus dibuat diatas pondasi yang kuat dan kokoh sehingga terhindar dari bahaya penggerusan dan penurunan. 9. Cetakan dari Multyplex 12 mm harus datar dan tegak lurus, cetakan tidak bergetar, bocor, harus kokoh, sehingga kedudukan dan bentuknya tetap tidak bergetanr maupun bergeser pada waktu beton

dicor

dan

setelah

selesai

pengecoran

tidak

mudah

dibongkar. Sebelum pengecoran dilaksanakan, semua cetakan beton harus bersih dari segala material yang bisa mengurangi mutu dan kekuatan beton. Cetakan yang sudah pernah dipakai harus dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu. Sebelum dicor harus dilapisi dengan Form Oil”. Pekerjaan ini harus dilaksanakan setiap kali sebelum pengecoran dilakukan. 10. Semua sambungan pada acuan harus rapat untuk mencegah kebocoran adukan dan terbentuknya bekas sambungan dan sarang-sarang agregat pada permukaan beton.

6. Pekerjaan

pengecoran tidak dapat dimulai sebelum rencana tahap-tahap, cara-cara dan persiapan pengecoran mendapat persetujuan Direksi Teknik . 11. Perbandingan

adukan

harus

sesuai

hasil

percobaan

dan

persyaratan yang diminta dan angka perbandingan adukan tersebut harus menyatakan takaran dalam satuan isi yang dilaksanakan dalam keadaan kering tanpa digetarkan. Alat penakar harus

dibuat

dengan

baik,

kuat

dan

harus

mendapatkan

persetujuan Direksi Teknik terlebih dahulu. 12. Pengadukan bahan beton harus dilakukan dengan mesin pengaduk sekurang-kurangnya 1,5 menit setelah semua bahan beton sesuai persyaratan mulai diaduk. 13. Adukan beton tersebut sudah harus terpakai dalam waktu 1 jam setelah pengadukan dengan air dimulai.

82


14. Bila digerakkan kontinyu secara mekanik, jangka waktu tersebut bisa diperpanjang satu jam. Adukan beton tersebut harus dcorkan sedekat-dekatnya ke tujuan secara kontinyu sampai mencapai syarat-syart pelaksanaan yang disetujui Direksi Teknik. 15. Supaya dalam beton tidak terjadi rongga kosong/udara masuk selama pengecoran harus digunakan concrete vibrator. Concrete vibrator harus ditanam tegak Iuns, tidak boleh lebih dari 30 detik setiap penanaman untuk tebal lapisan 8 cm dan tidak boleh kena langsung baik pada baja tulangan maupun cetakan. 16. Harus dihindari terjadinya pemisahan material (segregation) pada saat pengecoran dan perubahan letak tulangan. 17. Alat-alat penuangan seperti talang, pipa chute dan sebagainya harus selalu bersih dan bebas dari lapisan-lapisan beton yang mengeras. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 1.00 meter. 18. Pengacoran harus diakukan secara teliti dan harus selalu diperiksa sehingga bisa menghasikan bentuk permukaan, ketinggian yang dibutuhkan sesuai dengan Gambar Rencana kerja. 19. Pangecoran yang Terhenti,

Apabila pengecoran beton terhenti

pada daerah yang tidak direncanakan sebagai pemberhentian pengecoran, misalkan akibat terjadinya kerusakan pada peralatan pengecoran. Maka pengecoran selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: - Pengecoran selanjutnya dapat langsung dilakukan jika tidak melebihi 2 jam dari saat penghentian pengecoran. - Apabila pengecoran selanjutnya ternyata dilaksanakan pada waktu melebihi 2 jam dan saat penghentian pengecoran, maka daerah pengecoran yang terhenti tersebut harus diperlakukan sebagai siar dilatasi. Permukaan beton pada daerah pengecoran yang terhenti harus dibobok minima 5 cm sehingga membentuk 83


bidang yang kasar. Permukaan beton tersebut kemudian diberi bahan bonding agent seperti EMAGG atau yang setara dan yang dapat menjamin kontinuitas adukan Beton lama dengan beton baru. 20. Selama dan sesudah pengecoran, beton harus dipadatkan dengan peralatan

pemadat

(vibrators)

mekanis.

Kontraktor

harus

menyediakan peralatan yang cukup untuk mengangkut dan menuangkan beton dengan konsistensi yang cukup sehingga dapat

diperoleh

beton

padat

tanpa

perlu

menggetarkan/memadatkan secara berlebihan. Ketelitian dalam proses pemadatan harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi rongga-rongga dan pengantongan udara pada beton yang sedang dipadatkan dan jangan sampai terjadi perubahan posisi tulangan

baja

selama

pemadatan.

Pemadatan/penggetaran

dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga tidak terjadi pemisahan

bahan

(segregation)

beton.

Pelaksanaan

pemadatan/penggetaran ini harus dilaksanakan oleh pekerjapekerja yang telah berpengalaman dan dilaksanakan sesuai dengan pengarahan dan petunjuk Direksi Teknik. 21. Pemadatan dilakukan dengan internal vibrator yang harus dapat memberikan 6000 getaran/menit bila dimasukkan kedalam adukan beton dengan slump 6 cm dan akan memberikan daerah yang kelihatan bergetar dalam radius tidak kurang dari 46 cm. Alat penggetar harus dimasukkan searah dengan as memanjangnya. Tidak diperkenankan untuk menggetarkan beton yang telah mengalami initial set dan jangan sampai alat penggetar menumpu pada

tulangan

baja

Tidak

diperkenankan

pula

melakukan

penggetaran untuk maksud mengalirkan adukan beton. 22. Semua permukaan jadi hasil pekerjaan beton harus rata, lurus, tidak tampak bagian-bagian yang keropos, melendut atau bagianbagian yang membekas pada permukaannya. Ujung-ujung atau sudut-sudut harus berbentuk penuh dan tajam. 84


BAB IV PEKERJAAN DINDING DAN PASANGAN

Pasal 1

: Batu Bata 1. Batu bata harus mempunyai dimensi dan ukuran yang standar sesuai Peraturan Bahan Bangunan yang berlaku. 2. Batu bata mempunyai dimensi seperti berikut : lebar 10 cm, panjang 20 cm, dan tebal 5 cm kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bahan Bangunan. 3. Batu bata adalah dari hasil pembakaran yang sempurna dari pabrik batu bata dimana kondisinya tidak rapuh dan tidak mudah hancur ketika diangkut dan diturunkan pada lokasi pekerjaan. 4. Batu bata bentuknya harus sempurna tidak melengkung dan permukaanya benar-benar rata untuk semua sisinya. 5. Batu bata mempunyai Kuat Tekan minimal 30 kg/cm2. 6. Perubahan-perubahan pada dimensi dan ukuran batu bata karena mengikuti dimensi dan ukuran yang berlaku pada daerah tertentu harus disetujui oleh Konsultan supervis. 7. Toleransi hanya diperbolehkan untuk dimensi dan bukan untuk kualitas.

Pasal 3

: Pasir Pasang / Pasir Halus

85


1. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir dengan ukuran butiran halus dan tidak lagi memerlukan proses penyaringan/ayakan jika hendak digunakan. 2. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah apsir yang dipakai untuk keperluan Pasangan Batu Gunung, Pasangan Batu Bata, Pasangan Keramik, dan Plasteran Dinding. 3. Pasir Pasang tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila pasir pasang tersebut mengandung Lumpur lebih

dari

5%

maka

pasir

tersebut

harus

dicuci

sebelum

dipergunakan. 4. Pasir Pasang/Pasir Halus harus mempunyai butiran yang tajam dan keras. 5. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari 6. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir yang berasal dari Sungai dan bukan Pasir yang berasal dari laut. Pasal 4

: Dinding Keramik 1. Keramik yang dipakai untuk semua lapisan dinding adalah setara ROMAN. 2. Kontraktor Pelaksana harus memperlihat contoh warna, corak, motif, ukuran dan Brosur Keramik untuk minimal dua merk yang berbeda kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui. 3. Ukuran Keramik dinding adalah sesuai dengan Gambar Bestek dan Bill of Quantity.

86


4. Keramik dinding dipasang langsung pada permukaan dinding batu bata dengan memakai spesi campuran 1 Pc : 2 Ps setebal minimal 1,5 cm. 5. Pasir

yang

dipakai

untuk

pasangan

Keramik

adalah

Pasir

Pasang/Pasir Halus. 6. Warna dan Motif Keramik dinding dapat diganti dan diubah pada masa pelaksanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana dan Owner. 7. Permukaan Keramik dinding untuk semua lokasi pemasangan adalah polished (permukaan halus) kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek. 8. Tebal Keramik dinding minimal 5 mm. 9. Celah-celah antar Keramik yang timbul akibat pemasangan dan untuk keperluan perekat dalam arah tebal maksimal 2 mm. 10. Untuk pemasangan Keramik pada bak air bersih sudut-sudut harus ditumpulkan dengan memakai potongan-potongan Keramik yang dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk sudut 30 – 45 derajat. 11. Hasil

pemasangan

bergelombang, pemasangan

Keramik

dan Keramik

tidak

harus

benar-benar

melengkung

harus

diperiksa

rata,

tidak

keatas.

Kedataran

dengan

pekerjaan

waterpassing. Pasal 5

: Plint Motif Keramik Dinding Toilet 1. Plint Keramik dengan standar SNI kwalitas I.

87


2. Kontraktor Pelaksana harus memperlihat contoh warna, corak, motif, ukuran dan Brosur Keramik untuk minimal dua merk yang berbeda kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui. 3. Ukuran Plint Keramik sesuai dengan Gambar Bestek dan Bill of Quantity. 4. Plint Keramik dipasang di atas atau di tengah-tengah pasangan dinding Keramik Toilet atau sesuai Gambar Bestek dengan memakai spesi campuran 1 Pc : 2 Ps setebal minimal 1,5 cm. 5. Pasir yang dipakai untuk pasangan Plint Keramik adalah Pasir Pasang/Pasir Halus. 6. Warna dan Motif Plint Keramik dapat diganti dan diubah pada masa pelaksanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana dan Owner. 7. Permukaan Plint Keramik untuk semua lokasi pemasangan adalah motif ukiran sesuai Gambar Bestek atau sesuai dengan dua motif yang dipilih oleh Konsultan Supervisi. 8. Tebal Plint Keramik minimal 5 mm. 9. Celah-celah antar Plint Keramik atau Nat yang timbul akibat pemasangan dan untuk keperluan perekat dalam arah tebal maksimal 2 mm. 10. Hasil pemasangan Plint Keramik harus benar-benar rata, tidak bergelombang,

dan

tidak

melengkung

ke

atas.

Kedataran

pemasangan Plint Keramik harus diperiksa dengan pekerjaan waterpassing. Pasal

:

Pasangan Dinding Batu Bata 1 Bata Campuran 1 Pc : 2 Ps

88


1. Pasangan batu bata 1 bata campuran 1 Pc : 2 Ps dikerjakan hanya pada dinding-dinding Septictank, Bak Tampungan Air bawah Tanah dan Bak Tampungan Limbah Kimia atau sesuai Gambar Bestek. 2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 2 Ps dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm. 3. Pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus. 4. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum dipasang. 5. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling bersilangan dan tidak satu garis sambungan. 6. Pasangan batu bata 1 bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus kedap air (trasram). 7. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal dan dalam arah horizontal. 8. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benangbenang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan. 9. Hasil pemasangan batu bata 1 bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus disetujui oleh Konsultan supervisi. Pasal 7 :

Pasangan Dinding Batu Bata 1 Bata Campuran 1 Pc : 4 Ps 1. Pasangan batu bata 1 bata campuran 1 Pc : 4 Ps dikerjakan pada bagian – bagian bangunan yang ditentukan dalam Gambar Bestek. 2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 4 Ps dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm. 89


3. Pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus. 5. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum dipasang. 6. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling bersilangan dan tidak satu garis sambungan. 7. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal dan dalam arah horizontal. 8. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benangbenang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan. 9. Hasil pemasangan batu bata 1 bata dengan campuran 1 Pc : 4 Ps harus disetujui oleh Konsultan supervisi. Pasal 8 :

Plesteran Campuran 1 Pc : 2 Ps 1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata. 2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 2 Ps . 3. Pasir yang dipakai adalah pasir Pasang/Pasir Halus. 4. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm. 5. Plesteran campuran 1 Pc : 2 Ps dilakukan pada pasangan Hollow block atau dinding bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps. 6. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua bidang dinding yang diplester. 7. Plesteran

tidak

boleh

meninggalkan

sambungan-sambungan

antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata. 90


8. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi. 9. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya sehingga

ketika

dilakukan

pekerjaan

cat

dinding

tidak

menimbulkan bekas. 10. Hasil pekerjaan plesteran harus disetujui oleh Konsultan supervisi. Pasal 9 :

Plesteran Campuran 1 Pc : 4 Ps 1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata. 2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 4 Ps . 3. Pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus. 4. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm. 5. Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps dilakukan pada pasangan dinding bata dengan campuran 1 Pc : 4 Ps. 6. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua bidang dinding yang diplester. 7. Plesteran

tidak

boleh

meninggalkan

sambungan-sambungan

antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata. 8. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi. 9. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya sehingga

ketika

dilakukan

pekerjaan

cat

dinding

tidak

menimbulkan bekas. 91


10. Hasil pekerjaan plesteran harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. Pasal 10

: Acian Beton 1. Acian Beton adalah dari campuran 1 SM : 2 PS dengan ketebalan minimal 10 mm. 2. Sebelum pekerjaan acian dilakukan terlebih dahulu permukaan beton harus dikasarkan agar lapisan acian dapat melekat dengan baik. 3. Hasil acian kualitas permukaannya harus dapat melekatnya lapisan Plamur tembok dan lapisan cat dinding. 4. Hasil pekerjaan acian harus menghasilkan permukaan yang halus dan rata. 5. Hasil pekerjaan acian lantai harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

BAB V PEKERJAAN KOZEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI KAYU

Pasal 1

: Referensi 1. Seluruh pekerjaan Kozen, Pintu , Jendela dan Ventilasi kayu harus sesuai dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) atau NI5.

92


Pasal 2

: Persyaratan Material 1. Semua Material Kayu yang dipakai pada semua pekerjaan yang memerlukan material kayu adalah kayu Legal menurut Hukum Setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi Yang Berwenang dan bukan kayu yang Ilegal. 2. Jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity maka kayu yang dipakai dalam pekerjaan konstruksi ini ditentukan kelas kuatnya seperti berikut ini : - Kayu Kozen

: Kayu kelas I (Seumantok, Ulin,dll)

- Kayu Frame Pintu

: Kayu kelas II (Meuranti, Kruing,dll)

- Kayu Frame Jendela


- Kayu Jalusi/Krepeak


3. Khusus untuk kayu kelas kuat I dan kelas kuat II harus melalui proses uji kekuatan tarik di Laboratorium Kayu. 4. Kayu tidak boleh dimeni, diresidu dan didempul terlebih dahulu sebelum diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi. 5. Kontraktor Pelaksana harus memperlihatkan dan menyediakan contoh material kayu minimal 2 (dua) jenis kayu dari kuat kelas yang sama untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi. 6. Material kayu yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh berbeda dengan material kayu yang contohnya telah diajukan pada Konsultan

Supervisi,

telah

diperiksa

kekuatan

tariknya

diLaboratorium Kayu dan telah disetujui oleh Konsultan Supervisi. 7. Kayu-kayu yang akan dipakai harus tanpa cacat dan mata kayu.

93


8. Semua kayu untuk pekerjaan konstruksi ini harus mempunyai dimensi dan ukuran yang sesuai dengan Gambar Bestek setelah diketam. 9. Kayu yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan tidak boleh lebih dari 2 hari berada dilokasi pekerjaan.

Pasal 3

: Kozen Kayu 1. Kayu yang dipergunakan untuk kozen pintu, jendela dan ventilasi haruslah kayu yang permukaannya telah diketam sehingga tidak terdapat serat-serat kasar lagi, adapun ukuran bersih penampang kozen setelah diketam adalah 6 x 13 cm, kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek. 2. Kayu kozen adalah dari kayu kelas I dari jenis Seumantok, Ulin dan jenis lain dengan kelas kuat yang sama. 3. Kozen yang didatangkan ke lokasi pekerjaan harus sudah dicat menie kayu dan sudah dilakukan pekerjaan anti rayap sebelum dipasang pada konstruksi. 4. Kozen yang didatangkan kelapangan harus dalam kondisi yang baik tidak cacat, tidak melengkung, tidak bermata kayu, tidak retak permukaan, tidak bercelah permukaan lebih dari 0,5 mm dan tidak dalam kondisi basah. 5. Kozen ketika dipasang pada konstruksi harus dalam kondisi kering udara dan tidak basah. 6. Hubungan sudut perkayuan kozen haruslah benar-benar siku dan sambungan-sambungan pen diperkuat dengan pasak kayu yang sama kelas kuat dengan kayu kozen. 94


7. Pada bidang-bidang kozen yang bersatu dengan dinding harus dibuat alur/sponeng juga dipasang angker dari baja diameter 12 mm, hubungan kozen dengan dinding adalah rata. Penggunaan angkur dari paku tidak diperkenankan. 8. Kedudukan kozen-kozen haruslah water pass, baik ke arah horizontal maupun vertical. 9. Khusus untuk kozen pintu pada bagian bawah harus diberi tumpuan exstra sehingga kozen tidak langsung berhubungan dengan permukaan lantai. Tumpuan exstra ini berupa beton cor dengan ukuran tebal 10 cm dan tinggi 10 cm dari permukaan lantai. 10. Penggunaan perancah kerja atau perkuatan dengan alasan untuk memperkuat

kedudukan

hasil

pemasangan

kozen

yang

dijangkarkan dengan cara dipaku langsung pada kayu kozen harus disetujui oleh Konsultan Supervisi. 11. Hasil pekerjaan kozen harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4

: Kaca Pintu & Jendela 1. Kaca adalah dari product ASAHIMA atau product lain yang setara dengannya baik dari segi kualitas dan harga. 2. Ketebalan terkecil lembaran kaca adalah minimal 5 mm atau sesuai Gambar Bestek. 3. Warna dan type kaca adalah seperti yang ditentukan dalam Gambar Bestek.

Pasal 5

: Daun Pintu Kayu

95


1. Frame dan Daun Pintu dibuat dari kayu kelas II dari jenis Meuranti, Kruing dan jenis lain dengan kelas kuat yang sama. 2. Ukuran, dimensi dan model harus sesuai dengan Gambar Bestek. 3. Ukuran ketebalan frame dan daun pintu minimal 40 mm atau sesuai Gambar Bestek. 4. Alat sambung yang dipakai adalah pasak kayu dengan bantuan paku. 5. Daun pintu yang didatangkan ke lokasi pekerjaan harus sudah dicat menie kayu dan sudah dilakukan pekerjaan anti rayap sebelum dipasang pada konstruksi. 6. Daun pintu yang didatangkan kelapangan harus dalam kondisi yang baik tidak cacat, tidak melengkung, tidak bermata kayu, tidak retak permukaan, tidak bercelah permukaan lebih dari 0,5 mm dan tidak dalam kondisi basah. 7. Pemasangan daun pintu harus benar-benar vertical dan horizontal hal ini harus dibuktikan bahwa ketika pintu dibuka benar-benar rapat dengan sponing kusen dengan tetap mempertimbangkan factor kembang susut ( pemuaian ) dan tidak menimbulkan bunyi ketika ditutup dan dibuka baik pada saat cuaca panas maupun dingin. 8. Daun Pintu ketika dipasang pada konstruksi harus dalam kondisi kering udara dan tidak basah. 9. Daun pintu dijangkarkan ke kozen dengan mamakai minimal 3 unit engsel pintu ukuran 4”. 10.Pada Daun Pintu juga harus diberikan satu buah Kunci Pintu 2 Slaag (dua kali putar). 96


11. Daun pintu juga harus dilengkapi dengan pegangan pintu ( handle ). 12.Khusus untuk daun pintu Kamar Mandi / Toilet bagian dalamnya harus dilapisi dengan lembaran Aluminium Tebal 0,30 mm untuk keperluan kedap air dan keawetan. 13.Hasil pemasangan daun pintu harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

BAB VI PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG

Pasal 1

: Ruang Lingkup Pekerjaan Kunci dan Pengantung ini meliputi semua pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup.

Pasal 2

: Kunci Dan Pengantung 1. Kunci, Engsel, Pegangan, Grendel dan Hak Angin adalah dari Material STAINLESS STEEL atau menurut petunjuk Direksi Teknis. 2. Jika tidak ditentukan dalam Gambar Bestek maka Kunci, Engsel, Pegangan, Grendel dan Hak Angin adalah dari material sekurangkurangnya seperti disebutkan dibawah ini : a. Kunci Pintu

: Stainless Steel

b. Grendel Pintu

: Stainless Steel

c. Grendel Jendela

: Stainless Steel

d. Engsel Pintu

: Stainless Steel

e. Engsel Jendela

: Stainless Steel 97


f. Hak Angin Jendela

: Stainless Steel

g. Hak Angin Pintu

: Stainless Steel

h. Pegangan Pintu

: Stainless Steel

i. Pegangan Jendela

: Stainless Steel

2. Material atau bahan Stainless Steel adalah material atau bahan yang tidak berkarat serta tidak bisa berinteraksi dengan Medan Magnet. 3. Kontraktor

Pelaksana

harus

mengajukan

brosur

dan

cara

pemasangan kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui. 4. Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk menyerahkan GARANSI produk yang dikeluarkan oleh pabrik kepada Konsultan Supervisi. 5. Kunci dan pegantung pintu dan jendela harus dipasang menurut aturan pemasangan yang diajurkan oleh pabrik pembuat yang tercantum pada brosur yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana. 6. Kunci 1 X putar dan 2 x putar untuk pintu aluminium dan panel kayu dipasang dengan ketinggian 100 cm dari permukaan lantai atau sesuai Gambar Bestek. 7. Pegangan pintu dipasang dengan ketinggian 110 cm dari permukaan lantai atau 10 cm diatas posisi pemasangan kunci. 8. Engsel pintu harus dipasang minimal 3 engsel untuk satu daun pintu dengan jarak pemasangan engsel pertama setinggi 40 cm dari muka lantai dan jarak pemasangan engsel ke tiga sejarak 40 cm turun dari permukaan kozen teratas sedangkan engsel kedua adalah pada posisi pertengahan antara engsel pertama dan ketiga. 9. Grendel jendela harus dipasang minimal 2 grendel untuk satu daun jendela serta ventilasi. Grendel dipasang pada rangka jendela dan ventilasi bagian bawah. 98


10.Pengangan jendela dipasang pada posisi tengah dari rangka daun jendela yaitu di rangka bagian bawah jendela diantara dua grendel.

BAB VII PEKERJAAN LANTAI

Pasal 1

: Pasir Urug Bawah Lantai. 1. Sebelum pekerjaan lantai dilakukan pekerjaan timbunan tanah dalam ruangan harus sudah selesai 100%. 2. Diatas timbunan tanah dilakukan pekerjaan lapisan pasir urug setebal minimal 10 cm atau sesuai Gambar Bestek. 3. Pasir urug yang dipakai harus benar-benar mempunyai susunan butiran yang seragam. 4. Lapisan pasir urug harus dipadatkan sampai mencapai kepadatan yang diinginkan dengan alat Stemper atau alat pemadat mekanik lain. Tidak dibenarkan melakukan pemadatan secara manual. 5. Hasil pekerjaan lapisan pasir urug harus benar-benar rata dan elevasi hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.

Pasal 2

: Pasir Pasang / Pasir Halus 1. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir dengan ukuran butiran halus dan tidak lagi memerlukan proses penyaringan/ayakan jika hendak digunakan. 2. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah apsir yang dipakai untuk keperluan Pasangan Batu Gunung, Pasangan Batu Bata, Pasangan Keramik, dan Plasteran Dinding. 99


3. Pasir Pasang tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila pasir pasang tersebut mengandung Lumpur lebih

dari

5%

maka

pasir

tersebut

harus

dicuci

sebelum

dipergunakan. 4. Pasir Pasang/Pasir Halus harus mempunyai butiran yang tajam dan keras. 5. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari 6. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir yang berasal dari Sungai dan bukan Pasir yang berasal dari laut. Pasal 3

: Plat Beton Bawah Lantai 1. Beton cor bawah lantai dibuat dari beton mutu K-175 dengan ketebalan minimal 7 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek. 2. Toleransi perbedaan elevasi muka plat beton hasil pengecoraan adalah ± 5 mm. 5. Hasil pekerjaan pengecoran beton cor bawah lantai harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4

: Keramik Lantai 1. Semua Keramik yang dipakai pada lantai dan dinding adalah keramik berstandar SNI dengan kwalitas pertama. 2. Kontraktor Pelaksana harus memperlihat contoh warna, corak, motif, ukuran dan Brosur Keramik untuk minimal dua merk yang berbeda kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui.

100


3. Ukuran Keramik, Bentuk Permukaan ( Polished / Unpolished ) Keramik harus sesuai dengan Gambar Pola Lantai/Gambar Bestek dan Bill of Quantity. 4. Untuk Lantai 1 Keramik dipasang langsung diatas beton cor bawah lantai dengan memakai spesi campuran 1 Pc : 2 Ps setebal minimal 2 cm. 5. Untuk lantai 2 dan lantai yang dibawanya ada komponen plat beton bertulang lantai Granit dipasang langsung diatas plat beton bertulang dengan spesi beton 2 cm. 6. Pasir

yang

dipakai

untuk

pasangan

Keramik

adalah

Pasir

Pasang/Pasir Halus. 7. Pemasangan Keramik harus sesuai dan mengikuti Gambar Pola Lantai yang ada dalam Gambar Bestek. 8. Warna dan Motif Keramik dapat diganti dan dirubah pada masa pelaksanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana dan Owner. 9. Keramik harus mempunyai tebal minimal 5 mm. 10.Bentuk dan dimensi Keramik harus benar-benar siku serta standar untuk semua ukuran yang sama. 11. Potongan-potongan Keramik yang terpaksa dilakukan karena mengikuti pola lantai harus sama dimensinya sepanjang bidang lantai yang memerlukan potongan. Potongan-potongan tersebut harus sama dengan dimensi pada gambar pola lantai. 12.Celah-celah/Nat yang terbentuk antar Keramik akibat pemasangan dan sebagai tempat isian perekat antar Keramik dalam bidang tebalnya adalah maksimal 3 mm.

101


13.Hasil

pemasangan

Keramik

harus

benar-benar

rata,

tidak

bergelombang, dan tidak melengkung ke atas. Elevasi lantai hasil pemasangan

harus

diperiksa

kedatarannya

dengan

pekerjaan

waterpassing.

BAB VIII PEKERJAAN PINTU PLAT BESI

Pasal 1

: Bahan / Material 1. Material utama pintu plat besi adalah besi plat dengan ketebalan 3 mm. 2. Toleransi ketebalan besi plat minimal 0,25 mm. 3. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan contoh material untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi. 4. Material plat besi yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh dalam keadaan cacat dan rusak.

Pasal 2

: Rangka Pintu Plat 1. Untuk material Rangka pintu plat adalah besi siku dengan ukuran L.30.30.3. 2. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan contoh material untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi. 3. Pemasangan rangka pintu harus sesuai dengan Pola pemasangan dalam Gambar Bestek.

102


BAB IX PEKERJAAN LANTAI PAVING BLOCK

Pasal 1

: Pekerjaan Persiapan. 1. Sebelum pekerjaan pemasangan lantai paving block dilakukan, permukaan tanah pada areal pemasangan harus dalam kondisi rata dan padat. 2. Diatas timbunan tanah dilakukan pekerjaan lapisan pasir urug setebal minimal 10 cm atau sesuai Gambar Bestek. 3. Pasir urug yang dipakai harus benar-benar mempunyai susunan butiran yang seragam. 4. Lapisan pasir urug harus dipadatkan sampai mencapai kepadatan yang diinginkan dengan alat Stemper atau alat pemadat mekanik lain. Tidak dibenarkan melakukan pemadatan secara manual. 5. Hasil pekerjaan lapisan pasir urug harus benar-benar rata dan dalam hal ini harus dibuktikan dengan Waterpass.

Pasal 2

: Bahan / Material 1. Paving block yang dipakai adalah jenis tapak gajah dengan kwalitas baik dan tidak retak. 2. Kontraktor Pelaksana harus memperlihat contoh warna, corak, motif dan ukuran paving block kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui.

103


3. Warna dan Motif paving block dapat diganti dan dirubah pada masa pelaksanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana dan Owner. 4. Pemasangan paving block harus sesuai dan mengikuti Gambar Pola Lantai yang ada dalam Gambar Bestek. 5. Celah-celah/Nat

yang

terbentuk

antar

paving

block

akibat

pemasangan diisi dengan pasir halus. 6. Hasil pemasangan paving block harus benar-benar rata, tidak bergelombang, dan tidak melengkung ke atas. Elevasi lantai hasil pemasangan harus diperiksa kedatarannya dengan pekerjaan waterpassing.

BAB X PENIMBUNAN AREAL LAPANGAN

Pasal 1

: Bahan / Material 1.

Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak berbungkah-bungkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah, bukan hasil bongkaran bangunan lama, bukan pasir laut, bukan pasir urug dan bukan pasir beton.

2.

Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan.

104


3.

Kontraktor

Pelaksana

harus

mengajukan

Request

Material

timbunan tanah kepada Konsultan Supervisi sebelum material tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan. 4.

Tanah timbun harus mempunyai sifat-sifat fisik dan daya dukung yang

minimal

sama

atau

lebih

baik

dari

lapisan

tanah

dibawahnya setelah dipadatkan. Pasal 1

: Cara Pelaksanaan 1.

Tanah timbun diangkut dan dihampar dilapangan dengan menggunakan truk.

2.

Tumpukan tanah timbun dihampar dengan menggunakan greder

3.

Hasil timbunan yang sudah diratakan kemudian dipadatkan dengan menggunakan mesin giling (vibrator)

4.

Material timbunan tanah harus dipadatkan lapisan demi lapisan dengan Alat Stamper. Tebal minimal tiap lapisan adalah 30 cm.

5.

Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

6.

Tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain diatas permukaan tanah timbunan sebelum pekerjaan timbunan dan pemadatan tanah selesai 100% serta disetujui oleh Konsultan Supervisi.

105


106

SPESIFIKASI UMUM BAB I DATA PROYEK

Recommend Documents