SP

DINAMIKA SOSIAL POLITIK ORGANISASI PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh

NINA KARINA 057024016/SP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

DINAMIKA SOSIAL POLITIK ORGANISASI PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh NINA KARINA 057024016/SP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis

: DINAMIKA SOSIAL POLITIK ORGANISASI PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi`

: Nina Karina : 057024016 : Studi Pembangunan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Drs.Henry Sitorus, MA) Anggota

(Drs.Zulkifli Lubis, MA) Ketua

Ketua Program Studi

(Drs.Subhilhar, MA,PhD)

Tanggal Lulus

Direktur PPs USU

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa,B.MSc)

26 Januari 2008


Telah diuji pada Tanggal 26 Januari 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Drs.Zulkifli Lubis, MA

Anggota

: 1. Drs.Henry Sitorus, MA 2. Drs Sudirman, MSP 3. Drs.Gustanto, Mhum 4. Drs. Agus Suriadi, Msi


PERNYATAAN

DINAMIKA SOSIAL POLITIK ORGANISASI PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA TESIS Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Penulis,

12 Maret 2008

Nina Karina


ABSTRAK

Pemuda Pancasila adalah salah satu Organiasi Kemasyarakatan Pemuda di Sumatera Utara, yang anggotanya dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa membatasi latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan jauh kedepan serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami,dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan di masa akan datang. Kemampuan untuk membina organisasi Pemuda Pancasila akan memberikan makna positif bagi dunia kepemudaan, walaupun ada pandangan yang skeptis terhadap organisasi Pemuda Pancasila ini dari masyarakat SumateraUtara. Sejalan dengan berjalannya waktu, maka Organisasi Pemuda Pancasila melakukan penataan dengan mengadakan revaluasi,reposisi dan reaktualisasi peran dan fungsinya dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menjadi Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas). Banyak dinamika yang dialami dalam menjalankan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, baik dari pemuda, masyarakat bahkan diantara kader-kader Pemuda Pancasila sendiri. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berupaya menggambarkan dinamika sosial politik organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, dan bagaimana organisasi ini tetap eksis dalam mengembangkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Sehingga untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukanlah wawancara secara mendalam dengan informan yang mengerti tentang organisasi Pemuda Pancasila juga masyarakat sebagai warga di Sumatera Utara.

Kata kunci : dinamika, sosial politik,organisasi Pemuda Pancasila

i Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

ABSTRACT Pemuda Pancasila is one of non-government organizations of youth in North Sumatera with the members recruited all from the community without limiting to different background of etnic, religion, and profession. The organization is based on development of quality human resources expected to generate cadres of Pemuda Pancasila who haved more comprehensive orientation forward future and hold tightly the cultural values of the nation and even can understand and respond to any problems and issues facing the nation either nowdays or future. The capability of guiding Pemuda Pancasila organization has a positive significanse on youth worldwide, even though there still a sceptic motivation against Pemuda Pancasila of North Sumatera. As time progress, Pemuda Pancasila organization has made a managerial arrangement by making revalution, reposition, and reactualization of any role and fuction of youth Society Organization to be a social Organization of youth. There are many dynamic eperiences in running the organization eiter bay the youth, community and even among he cadres of Pemuda Pancasila themselves. This study used a descriptive method by qualitative approach to this study makes an effort of describing the social and political dynamic of Pemuda Pancasila organization in North Sumatera and how the organization still exist in developing is circumtance in the community. Thus, in order to enrich and develop the analysis of data related to the point above. Therefore, an in-depth with the informen who understood the Pemuda Pancasila organization and also the community of North Sumatera.

Keyword : dynamic, social and political, Pemuda Pancasila organization.

ii Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini dibuat

dalam

rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Adapun judul Tesis ini adalah ”DINAMIKA SOSIAL POLITIK ORGANISASI

PEMUDA

PANCASILA

SUMATERA

UTARA”.

Dalam

penyelesaian Tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan materil maupun dorongan moril dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelesaikan program Pasca Sarjana di Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B. MSc, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs.Subhilhar, MA, Ph.D dan Drs Agus Suriadi, Msi,

selaku

ketua dan sekretaris Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

iii Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

4. Bapak Drs. Saifuddin, MA, PhD, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kemudahan dan izin selama dalam mengikuti perkuliahan di Sekolah Pasca Sarjana USU. 5. Bapak Drs. Zulkifli Lubis, MA, selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Drs. Henry Sitorus, MA, selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaian penulisan tesis ini. 6. Bapak Drs. Sudirman, M.SP dan Drs. Gustanto, M.Hum, selaku komisi pembanding, atas masukan dan kritikannya yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini. 7. Almarhum Papi yang tercinta

H. Izin Purba dan yang tersayang Mami

Hj. Asiah Siregar yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan, sehingga ananda bisa sekolah sampai saat ini dan adik-adikku yang telah banyak memberikan bantuan yang kakaknda perlukan. 8. Suamiku OK.Eddyarsyah, SE dan anak-anakku yang tersayang, Hafiza Novenda Syahrida, Ssos, OK Agus Hasyimsyah dan Hasdiana Syalsabila yang telah memberikan kekuatan agar mamanya terus belajar serta anak angkatku Emmi Jamin yang begitu setia menemani dalam mengerjakan tesis ini. 9. Abangnda H.Donald Sidabalok dan abangnda H.Mochtar Aritonang, selaku ketua dan sekretaris pada Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara masa bakti 2002-2007 serta kawan-kawan

iv Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

penggurus, yang telah banyak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini. 10. Sahabat-sahabatku yang tersayang G7, Kak Midah, Kak Dewi, Kak Ratna, Mbak Ijah yang nun jauh berada di Mesir, Mbak Yayuk

serta Ani Gani,

yang telah memberikan semangat agar terus belajar, belajar dan belajar. 11. Teman-temanku Angkatan VII (05) pada Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dorongan dan motivasi agar cepat selesai dalam menyelesaikan tesis. 12. Yang tidak terlupakan Mbak Nissa, Dina, Iwan dan Dadek, yang telah banyak membantu ketika masih bersekolah dan dalam penyusunan tesis. 13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis uraikan satu-persatu. Akhirnya dengan segala kerendahan hati,semoga

tesis ini berguna dan

ada manfaatnya. Dan segala bantuannya mendapat balasan dari ALLAH SWT.

Medan, 12 Maret 2008 Hormat Penulis

Nina Karina

v Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nina Karina

Tempat / Tanggal Lahir

: Karo 4 Agustus 1959

NIP

: 131 460 525

Pangkat/Golongan

: Pembina (VI a)

Jabatan

: Lektor Kepala

Alamat Kantor

: Fakultas Sastra USU. Jln. Universitas. No. 19 Kampus USU. Padang Bulan. Medan

Alamat Rumah

: Jln. Eka Warni VIII. No 10. Medan Johor.

Keluarga :

: OK.Eddyarsyah. SE

Pendidikan

Pekerjaan

(Suami)

Hafiza Novenda Syahridha. S.Sos

(Anak)

OK. Agus Hasyimsyah

(Anak)

Hasdiana Salsabila Syahliza

(Anak)

: SD Swasta Sentosa T.Tinggi

: Tamat 1971

SMP Swasta Sentosa T.Tinggi

: Tamat 1974

SMA Negeri III Medan

: Tamat 1977

Fakultas Sastra USU

: Tamat 1983

: Calon Pegawai Negeri

: Maret 1985

Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Fakultas Sastra USU dari November 1986 sampai sekarang.

vi Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ………………………………………………………………........ ABSTRACT ..................................................................................................... KATA PENGANTAR...................................................................................... RIWAYAT HIDUP ………………………………...……………………...…

i ii iii vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................... DAFTAR GAMBAR.........................................................................................

vii ix

BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah …………………………………

1

1.2

Perumusan Masalah ………………………………..........

14

1.3

Tujuan Penelitian ………………………………..………

15

1.4

Manfaat Penelitian ............................................................

15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................

17

BAB III.

METODE PENELITIAN............................................................

29

3.1

Jenis Penelitian...................................................................

29

3.2

Definisi Konsep .……………………………............…....

30

3.3

Informan ………………………………............………....

31

3.4

Tehnik PengumpulanData...……………………………...

32

3.5

Lokasi Penelitian ………………………………………....

33

3.6

Metode Analisis ………………………………………......

33

vii Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

BAB IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN ………………………......……

35

4.1

Sejarah Lahirnya Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara

35

4.2

Organisasi Pemuda Pancasila sebagai ……..……………………

44

4.2.1

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)…..………

44

4.2.2

Organisasi Sosial Masyarakat

74

(Ormas)...........…

4.3 Latar belakang timbulnya konflik antara organisasi Pemuda Pancasila (PP) dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK)....................

100

4.4 Dampak kehadiran Partai Patriot Pancasila terhadap eksistensi Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara…….............…………......

107

4.5 Munculnya Pemuda Pancasila Khusus (PPK) di kota Medan .....

116

4.6 Eksistensi organisasi Pemuda Pancasila ditengah masyarakat Sumatera

BAB V.

Utara..............................................................................................

124

PENUTUP ....................……...............................……………...

137

Kesimpulan ....................................................................

137

Saran……………………………………………..........

141

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………............

144

LAMPIRAN………………………………………………………………..

147

viii Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1.

Aspirasi Politik Pemuda Pancasila

12

2.

Sebab terjadinya konflik

101

3.

Kelahiran Partai Patriot Pancasila

113

ix Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Pemuda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber insani bagi pembangunan. Kedudukan pemuda yang sangat strategis sehingga membuat setiap bangsa menggantungkan harapan ke pundak para pemudanya. Banyak sebutan yang diberikan untuk para pemuda ini, seperti harapan bangsa, ahli waris cita-cita, generasi penerus perjuangan dan ungkapan yang sangat dalam, siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Konsep tentang pemuda sesungguhnya memiliki makna yang kompleks, sehingga tidak jarang orang selalu mempermasalahkan definisi baku dari arti pemuda jadi dalam kesimpulannya bahwa kepemudaan adalah suatu konsep budaya sekaligus sebagai konsep politik. Akan tetapi definisi pemuda akan berbeda dari sudut pandang masing-masing ahli. Untuk itu definisi pemuda perlu di kesampingkan dari indikator usia. Pemuda yang merupakan motor aktif sosial masyarakat adalah individu-individu potensial untuk dibentuk dan digarap sebagai objek sekaligus subjek serta merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah suatu kata yang pengertiannya semata tergantung pada indikator usia, dan pemuda adalah pengertian yang lebih tepat untuk menunjukkan kualitas dan semangat, jadi selama orang itu tanggap terhadap perkembangan dan mampu historis bangsa dan bernegara. Peranan pemuda pada masa itu selalu menempati posisi yang 1 Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

2

menentukan proses sosial politik dalam Negara dan masyarakat. Mereka begitu tegar dalam memperjuangkan kemerdekaan mengusir kolonialisme baik secara fisik maupun pemikiran (Ben Anderson,1997) Pemuda selaku pelaku sejarah mulai mengetahui akan pentingnya organisasi sebagai alat untuk saluran bagi perumusan aspirasi politik dan kegiatan. Semua aktifitas kehidupan berorganisasi menjadi bagian kepemudaan, baik dalam penyaluran bakat, kreatifitas, inovasi, dan minat. berkreatif dan modren serta sanggup menghasilkan berbagai macam inovasi disebut dengan pemuda, yang juga dia masih berjiwa muda (Yapto Suryosumarno, 1996). Analisa kepemudaan dalam konsep dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: Pertama, dimensi pembangunan nasional yang dalam konteks ini generasi muda diarahkan untuk dipersiapkan untuk menjadi kader-kader bangsa yang utuh dan paripurna. Kedua, dimensi kebutuhan pembangunan yang diharapkan kader-kader sebagai angkatan kerja yang berbudi, dinamis, kreatif, terampil, berjiwa pengabdian dan berjiwa kepeloporan serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ketiga, dimensi regenerasi, diharapkan kader-kader menjadi patriot bangsa, penerus nilainilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dewasa ini pemuda sebagai sumber insani yang amat potensial bagi pembangunan, menempati lapisan terbesar dalam masyarakat. Sumber ini tidak pernah habis karena merupakan kekayaan nasional yang tidak ternilai harganya dan akan lebih berharga lagi apabila dipersiapkan sebagai kader pembangunan. Untuk itu pemuda sebagai penerus dan pewaris estafet pembangunan perlu dibina dan


3

dikembangkan agar lebih mampu memerankan misinya secara lebih mantap, terarah dan terpadu, karena rusaknya generasi muda pada satu angkatan akan membawa kegagalan bagi bangsa tersebut di masa akan datang. Kedudukan pemuda sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kepemudaan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda bertujuan untuk mewujutkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasilais, dan dilaksanakan melalui usaha-usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme, harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin serta mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan pembangunan nasional (Luhur dan Barbari,1987). Dengan kata lain bahwa peranan pemuda dalam menjawab tantangan dan mengantisipasi keadaan pada masa sekarang sangat tepat. Dengan semangat dan tekad yang bulat para pemuda pada tgl 28 Oktober 1928 mencetuskan Sumpah Pemuda yang berintikan: “satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.“ Untuk selanjutnya Sumpah Pemuda mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dan kemajuan pemuda Indonesia. Setelah dicetuskannya Sumpah Pemuda tahun 1928 mulailah terlihat kecenderungan ke arah pernyataan organisasi-organisasi pemuda yang telah ada. Pada sebelumnya sifat organisasi kepemudaan di warnai dengan sifat ke daerahan dan


4

terkotak-kotak dalam bentuk keagamaan, tetapi keadaan itu berubah ketika para pemuda mulai melibatkan diri dan masuk ke dalam kancah politik sehingga mulai nampak semakin menebal nilai-nilai jiwa kebangsaannya (Nasionalisme). Peranan pemuda dalam mewujutkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya dapat dilihat pada masa sekarang ini saja, bila kita palingkan pandangan ke masa lampau pada masa sejarah perjuangan bangsa, maka kita akan melihat betapa kaum muda telah turut berperan dan menentukan dalam perjalanan Organisasi adalah komunitas sosial dalam suatu masayarakat, yang senantiasa selalu mengedepankan heterogenitas dengan tidak mengenal status sosial. Kemajemukan organisasi di dalam tatanan kehidupan politik di suatu negara adalah modal utama bagi keberlanjutan dan kesinambungan program-program organisasi yang menjadi dasar tujuan yang dicita-citakan. Organisasi di dirikan untuk mencapai tujuan, tidak mungkin orang mendirikan organisasi tanpa ada tujuan yang ingin dicapainya melalui organisasi tersebut. Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sifatnya abstrak dan berdimensi panjang serta yang

kedua mempunyai

tujuan yang nyata dan

berjangka pendek. Terkait dengan persoalan di atas maka dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Proklamasi kemerdekaan 1945 dan landasan UUD 45, maka pada tanggal 28 Oktober 1959 lahirlah organisasi Pemuda Pancasila yang didasari situasi politik yang ada pada masa itu, karena Partai Komunis Indonesia bermaksud merongrong keabsahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keinginan merubah


5

ideologinya menjadi faham komunis. Waktu itu ide untuk melahirkan dan membentuk organisasi Pemuda Pancasila datang dari IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang bersama-sama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) khususnya Angkatan Darat untuk membentuk sebuah organisasi yang didalamnya berkumpul pemuda-pemuda yang dapat mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk pengamanan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. IPKI sendiri dibentuk oleh petinggi-petinggi TNI dengan dasar pemikiran untuk mempertahankan bangsa dan Negara dari faham komunis. Dan tetap melindungi serta setia kepada Pancasila dan UUD 45 dan menjaganya dari rongrongan PKI yang ingin menukar ideologinya dengan kepunyaan mereka. Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang merupakan onderbow dari partai IPKI, yang berubah namanya sesuai hasil keputusan kongres IPKI ke II di Lembang Jawa Barat.tahun 1959 seperti yang dinyatakan oleh Syamsul Bahri dan Syaifuddin (2000). Sesuai dengan latar belakang kelahirannya adalah untuk membendung ofensif PKI, maka organisasi Pemuda Pancasila yang bersifat non kompromis sebagai ujung tombak yang paling depan dalam menghadapi PKI. Di Sumatera Utara Pemuda Pancasila lahir pada tahun 1960 atas prakarsa dari ketua partai IPKI pada masa itu Kerani Bukit. Beliau menugaskan Rachmadsyah datang ke Medan bioskop untuk mencari sosok pimpinan yang tepat untuk Pemuda Pancasila. Rachmadsyah hanya bertemu dengan Rosiman, preman yang menguasai Medan bioskop, lalu menceritakan rencana-rencana pembentukan Pemuda Pancasila dan Rosiman berjanji akan segera menemui M.Y. Effendi Nasution yang pada waktu


6

itu menjadi ketua P2KM yaitu Persatuan Pemuda Kota Medan yang lebih dikenal dengan nama Pendi Keling. P2KM adalah sekelompok pemuda yang mangkal di bioskop-bioskop disekitar kota Medan. P2KM ini merupakan wadah yang dapat mempersatukan preman-preman yang berasal dari bahasa Inggris freeman yaitu manusia bebas yang hidup di jalanan. Beliau mengajak Pendi Keling untuk bergabung di partai IPKI sebagai ketua pertama Pemuda Pancasila Sumatera Utara, organisasi Pemuda Pancasila merupakan tempat yang potensial untuk menggalang massa dalam mengembangkan organisasi. Pada masa itu banyak kelompok pemuda yang orientasi perjuangannya tidak jelas, selain hanya untuk mempertahankan ciriciri primordialnya dan juga sekedar hanya untuk berkumpul sembari mencari makan (Sarmadan,2002). Organisasi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku dan golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan organisasi setiap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda harus mempunyai motto. Maka motto dari organisasi Pemuda Pancasila adalah “ SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG “ yang artinya kalau sudah dimulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi, kemudian dengan yel - yel Pemuda Pancasila yaitu : ” PANCASILA ABADI “ yang artinya bahwa ideologi Pancasila harus abadi dibumi persada ini (Syamsul Bahri dan Syaifuddin,2000). Pada awal berdirinya organisasi Pemuda Pancasila pernah menjadi underbouw partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang orientasi


7

perjuangannya adalah mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 45 sebagai landasan ideologi serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus partai ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971. Para kader Pemuda Pancasila dihimbau untuk memberikan aspirasi politiknya kepartai IPKI, tetapi tidak satu kursipun dapat di duduki dalam dewan perwakilan rakyat di DPRD Sumatera Utara dari partai IPKI tersebut Setelah Pemilu tahun 1971 selesai, maka partai IPKI bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Ekses dari bergabungnya IPKI ke PDI maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan dirinya sebagai organisasi yang tidak lagi berafiliasi atau menjadi sayap partai IPKI. Maka pada musyawarah besar (MUBES) ke III pada tahun 1981 organisasi Pemuda Pancasila diputuskan untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya (GOLKAR) dan diharapkan agar kader-kader organisasi Pemuda Pancasila untuk mendukung Golkar. Tetapi dukungan itupun hanya sampai tahun 1997. Catatan sejarah telah menggoreskan bahwa kader-kader Pemuda Pancasila banyak memberikan kontribusinya dalam mengatur tatanan politik di tanah. Dari catatan inilah pula sejak Pemilu tahun1982 berturut-turut Pemilu tahun 1987 dan Pemilu 1992 Pemuda Pancasila telah tumbuh menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang sangat besar jasanya untuk memenangkan Golkar didalam beberapa Pemilu. Banyak kader Pemuda Pancasila yang duduk di lembaga legislatif


8

sebagai anggota dewan (DPR) baik didaerah tingkat II, tingkat I bahkan di DPR pusat mewakili Golkar. Bagi aktivis partai politik yang duduk dalam struktur kekuasaan, peranan pemuda selalu dilihat sebagai modal bagi perjuangan dan kepentingan politik. Pada masa sekarang ini munculnya organisasi kepemudaan merupakan pendukung untuk partai-partai politik yang sudah ada, baik yang berideologi nasionalis, agama, sosialis yang kesemuanya menjadi saksi nyata bahwa para pemuda telah banyak berperan dalam memikul tanggung jawab dalam menghadapi tantangan jaman. Derasnya arus reformasi yang menghendaki perubahan disegala aspek kehidupan bangsa menuntut adanya pembaharuan terhadap tatanan yang lama. Tidak terkecuali di tubuh organisasi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila yang secara historis politik tidak bisa dilepaskan dari misi perjuangannya sebagai benteng Pancasila dan tidak pernah ragu untuk mempertahankan Pancasila. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda yang menyandang nama Pemuda Pancasila membuat setiap pergerakannya selalu diikuti oleh masyarakat luas. Masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu selalu mengidentikkan organisasi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang negatif, sering menimbulkan masalah sehingga banyak suara-suara sumbang yang mendatangkan antipati kepada organisasi ini. Permasalahannya kini dengan segala keberadaan serta bukti nyata historis yang telah dipaterikan dalam menegaskan tetap tegaknya Pancasila dan UUD 45 jika dikaitkan dengan derasnya tuntutan pembaharuan yang sedang terjadi akibat reformasi yang mempunyai implikasi kepada wajah dunia kepemudaan termasuklah


9

organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila, maka sederet persoalan banyak di ketemukan : Pertama, perlunya revaluasi, reposisi, dan reaktualisasi peran dan fungsi Pemuda Pancasila sebagai organisasi kepemudaan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang diharapkan akan teridentifikasi tantangan dan peluang yang harus dihadapi di masa akan datang. Kedua, salah satu tuntutan reformasi adalah peninjauan ulang hal-hal yang selama ini dianggap telah usang yang tidak up to date atau telah ketinggalan segera diganti dengan hal-hal yang baru untuk mengantisipasi perkembangan sesuai dengan iklim reformasi. Keputusan Pemuda Pancasila untuk menjadi ormas sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena aspirasi atau tuntutan menjadi ormas telah jauh diantisipasi pada Mubes VI tahun 1996. Buktinya adalah dalam struktur organisasi dibedakan atas dengan Presedium dan pelaksana harian yang artinya pada dewan presidium terdapat kader-kader Pemuda Pancasila yang berusia diatas usia 40 tahun. Kebijakan organisasi Pemuda Pancasila ini adalah dalam rangka mengikuti perkembangan organisasi yang perlu strategi,

yang dituntut untuk melakukan

reposisi dan reaktualisasi terhadap eksistensi untuk bias bertahan hidup, seperti umumnya organisasi kemasyarakatan lainnya. Pada iklim reformasi seluruh organisasi dituntut harus berani melakukan koreksi, begitu juga organisasi Pemuda Pancasila harus mengkoreksi dirinya sendiri. Koreksi itu bersifat kedalam maupun keluar, yakni bersifat program organisasi yang relevan dengan tuntutan perkembangan jaman juga pembenahan struktur organisasi


10

karena masalah internal organisasi yang tidak diselesaikan secara transparan dan tuntas akan sangat berpengaruh sekali bagi dinamika organisasi Pemuda Pancasila. Gerakan reformasi semakin meluas sehingga merambah kedunia organisasi. Melihat kondisi yang nyata dan faktual ini, maka organisasi Pemuda Pancasila melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) tahun 1999 di Cipayung Jawa Barat, menyatakan dirinya sebagai organisasi yang independen yang tidak mendukung partai manapun, bahkan di dalam Mubeslub ini muncul satu wacana agar Organisasi Pemuda Pancasila dijadikan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ataupun partai politik yang mewarnai perpolitikan di bumi Indonesia. Sikap inilah yang muncul dan meramaikan Mubeslub ketika menghadapi pemilu di era runtuhnya rezim orde baru. Musyawarah Besar ke VII tahun 2001 di Caringin Bogor Jawa Barat, telah mendeklarasikan bahwa organisasi Pemuda Pancasila bukan lagi organisasi kepemudaan tetapi menjadi organisasi sosial

kemasyarakatan (ormas) yang

independen. Untuk kadernya organisasi Pemuda Pancasila memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memperlebar ruang aspresiasi sebagai mulai tumbuhnya legitimasi sosial untuk meningkatkan aktualisasi peran organisasi yang membuka kesempatan mengakses, memfasilitasi sekaligus menggerakkan setiap elemen masyarakat dengan format program secara terfokus. Hal ini berarti ormas Pemuda Pancasila yang kini berorientasi sosial dan publik juga harus menjadikan masyarakat umum sebagai asetnya. Dengan demikian banyak kader Pemuda Pancasila yang berhasil menduduki kursi di legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintahan, organisasi


11

profesi dan pimpinan institusi yang strategis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ormas Pemuda Pancasila sudah harus menempatkan anggotanya bukan saja sekedar objek tetapi juga subjek dari suatu program. Disisi lain organisasi Pemuda Pancasila juga harus menjadikan masyarakat umum sebagai asset program, baik potensi maupun kondisi masyarakat itu sendiri. Mengikuti pola partisipasi politik para kader/eksponen Pemuda Pancasila yang berkembang secara alamiah di berbagai elemen politik, maka sebagai suatu wacana pada Mubeslub 1999 dan Mubes ke VII tahun 2001 telah menetapkan suatu langkah strategis bagi penjabaran peran politik organisasi sesuai azas Pancasila dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan Nasional. Sejalan dengan itu Partai Patriot Pancasila yang di lahirkan oleh organisasi Pemuda Pancasila yang merupakan satusatunya alat politik yang diamanahkan oleh Mubeslub Pemuda Pancasila pada April 1999, serta untuk mewujutkan cita-cita organisasi untuk melahirkan partai yang dideklarasikan pada tgl 1 Juni 2002 di Jakarta oleh kader dan juga para eksponen Pemuda Pancasila. Hak-hak politik anggota Pemuda Pancasila tetap sesuai dengan ketentuan organisasi yang ada di AD/ART (MPN Pemuda Pancasila, 2003). Pada gambar di bawah ini kelihatan bahwa aspirasi politik dari organisasi Pemuda Pancasila tidak tetap pada satu partai saja, organisasi ini mengikuti perkembangan atau situasi jaman untuk penyaluran aspirasi politiknya yang diputuskan di dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila. Maka dapatlah diketahui kemana arah dan tujuan dari organisasi tersebut.


12

independen Pemuda Pancasila

Partai IPKI

Independen

GOLKAR

Independen

melebur PDI

Partai Patriot Pancasila

Gambar 1. Aspirasi Politik Organisasi Pemuda Pancasila

Perkembangan organisasi Pemuda Pancasila yang sangat pesat akhir-akhir ini membuat Pemuda Pancasila dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai salah salah satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dibawah naungan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) sebagai induk organisasi kepemudaan di Indonesia, begitu juga di Sumatera Utara. Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara banyak membantu masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul dan organisasi ini juga dianggap sebagai motor penggerak di setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun bidang kamtibmas. Walaupun kadang-kadang ada konflik yang terjadi antar sesama organisasi kemasyarakatan pemuda, tetapi konflik ini dapat di atasi oleh masing-masing pimpinan OKP di daerahnya masing-masing. Tetapi tidak selamanya konflik antar pemuda itu selalu berakibat negatif, melainkan ada juga yang berdampak positif.


13

Konflik yang terjadi antar pemuda yang berdampak negatif diharapkan dapat dihindarkan karena kadang banyak memakan banyak korban, baik korban jiwa, harta maupun kerusakan-kerusakan kantor organisas dan rumah tempat tinggal. Konflik yang sering terjadi di antara kelompok pemuda menimbulkan perkelahian yang meresahkan masyarakat, karena masyarakat menjadi terganggu. Padahal konflik itu hanya untuk menunjukkan kekuasaan. Sebab kelompok yang menjadi pemenang beranggapan bahwa mereka harus disegani oleh kelompok yang kalah dan menjadi kelompok yang harus ditakuti oleh kelompok pemuda lainnya. Konflik seharusnya dihindarkan supaya persatuan dan kesatuan bangsa dapat tercipta dengan lebih baik dan harmonis. Besarnya peranan yang akan dilakukan organisasi Pemuda Pancasila untuk menggalang pemuda untuk turut serta melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara menjadi alasan dasar untuk mengangkat judul “ Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara“. Dalam penulisan ini lebih jauh ingin mengungkapkan peranan organisasi Pemuda Pancasila yang secara langsung dapat menyentuh masyarakat Sumatera Utara melalui program-program yang sudah direncanakan, baik dalam menggalang pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk kegiatan yang dapat memperlancar roda pembangunan di Sumatera Utara. Alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini antara lain adalah kurangnya penulisan masalah organisasi kepemudaan yang terdapat di Sumatera Utara. Oleh karena itu penulis menjatuhkan pilihan pada organisasi Pemuda Pancasila


14

sebagai organisai pemuda yang ada di daerah ini. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan secara singkat tentang perkembangan dan peranannya ditinjau dari perspektif sejarah. Disamping itu juga penulis ingin memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap pandangan masyarakat yang selalu skeptis mengenai organisasi-organisasi kepemudaan yang terdapat di Sumatera Utara. Banyak di antara masyarakat yang mengatakan bahwa organisasi pemuda di daerah ini hanya mengandalkan premanisme atau sok jagoan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Gambaran itu berdasarkan karena sering terjadinya perkelahian antar organisasi pemuda dalam mengembangkan keberadaannya di daerah Sumatera Utara. Alasan – alasan inilah yang melatar belakangi dalam mengangkat judul sebagai penulisan tesis.

1.2. Perumusan Masalah Organisasi Pemuda Pancasila (PP) adalah salah satu wadah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang ada di Sumatera Utara, yang keanggotaannya dari seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi latar belakang kelompok etnis, agama dan profesi. Organisasi Pemuda Pancasila ingin memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap pandangan masyarakat yang selalu skeptis terhadap organisasi ini. Masyarakat telah memberikan penilaian yang tidak baik tentang keberadaan organisasi Pemuda Pancasila. Sehingga untuk itu perlulah organisasi ini meningkatkan pembinaan terhadap generasi muda dan tetap komited terhadap peran dan fungsinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.


15

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis maka perumusan masalah yang ingin diungkapkan dalam penulisan tesis ini adalah : Bagaimanakah dinamika sosial politik Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari mengangkat judul masalah organisasi Pemuda Pancasila ini adalah : 1.

Untuk lebih memahami sejarah dan latar belakang berdirinya organisasi Pemuda Pancasila yang dapat berguna di tengah-tengah masyarakat sebagai kader pembangunan di Sumatera Utara .

2.

Untuk menganalisa lebih lanjut dinamika berorganisasi Pemuda Pancasila dalam kehidupan sosial politik masyarakat di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian Selain tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, di harapkan juga adanya manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat yang diharapkan adalah : 1. Mengetahui dengan jelas manfaat dari kelahiran organisasi Pemuda Pancasila bagi generasi yang berikutnya sehingga dapat memperhatikan sejarah bangsanya dan tidak apatis sebagai antisipasi terhadap kesalahankesalahan dimasa lampau.


16

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disinergikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah Sumatera Utara sebagai mitra di dalam pembangunan bangsa. 3. Bagi Program Studi Magister Studi Pembangunan (MSP) Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dari suatu karya ilmiah.


17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bahan-bahan pustaka sangat penting dalam memperkaya wawasan teori bagi suatu penelitian, dalam perpustakaan menyimpan banyak bacaan-bacaan yang menghimpun berbagai informasi dari banyak disiplin ilmu pengetahuan, yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Informasi yang dapat dikumpulkan dari perpustakaan, baik itu teori maupun konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang di himpun di dalam kepustakaan yang dipakai sebagai bahan untuk keberhasilan suatu penelitian maupun suatu penelitian. Telaah atau studi pustaka dapat dipergunakan untuk mencari sumber data sekunder, tetapi juga untuk mendukung penelitian dan diperlukan juga untuk mengetahui sampai dimana terdapat kesimpulan dan degenerasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, maka timbullah berbagai jenis organisasi yang berperan sebagai wahana dan saluran dalam usaha berkehidupan di masyarakat agar lebih tertib, sejahtera, aman dan sentosa. Maka sejalan dengan perputaran roda kehidupan, timbullah berbagai jenis kebutuhan manusia yang semakin lama semakin kompleks, sehingga manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa meminta bantuan orang lain. Dari situasi yang demikian itu manusia tidak dapat menghindarkan diri dari ketergantungannya dengan bekerja sama atau yang lebih dikenal dengan organisasi. Dengan kata lain manusia yang 17 Nina Karina : Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. USU e-Repository © 2008.

18

hidup sekarang adalah manusia organisasional. Alo Liliweri (1997) berpendapat dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Organisasi, bahwa manusia modern adalah manusia organisasi, karena manusia organisasi adalah manusia yang mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu wadah yang disebut dengan organisasi. Manusia mulai sadar hanya melalui kerja sama dalam organisasi, dia akan memperoleh hasil karya yang efektif dan effisien karena manusia sangat membutuhkan organisasi. Tuntutan akan kehadiran organisasi bukan sekedar merupakan tuntutan sekelompok orang yang kebetulan bersedia diakomodasi dalam suatu wadah , tetapi kehadiran organisasi itu datang dari masyarakat sendiri juga . Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktifitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita (1997) dalam bukunya Perilaku Keorganisasian. Sehingga organisasi merupakan suatu sistem terbuka, dimana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan adalah input. Organisasi yang bersifat terbuka akan selalu berupaya untuk mengikuti perubahan-perubahan

tersebut.

Namun

masing-masing

organisasi

memiliki

kemampuan yang berbeda-beda dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan dari faktor lingkungan

Ada kecenderungan bahwa semakin besar dan kuat suatu

organisasi semakin mampu untuk beradaptasi dengan faktor lingkungan. Tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan di masa datang yang senantiasa berusaha dikejar dan di


19

wujutkan oleh organisasi. Dengan demikian tujuan tersebut menciptakan pula sejumlah pedoman bagi landasan kegiatan organisasi. Tujuan organisasi serta eksistensi organisasi itu dapat dipergunakan sebagai patokan oleh anggota organisasi maupun dari kalangan luar organisasi untuk menilai keberhasilan satu organisasi, misalnya mengenai segi efektivitas maupun efisiensi sehingga tujuan organisasi berfungsi juga sebagai tolok ukur bagi para ilmuwan di bidang organisasi guna mengetahui seberapa jauh organisasi ini berjalan dengan baik. Menurut Amitai Etziomi (1999) dalam bukunya Organisasi-Organisasi Modren Manusia membentuk organisasi karena organisasi adalah unit sosial yang dibentuk sesuai dengan makna dan tujuan yang ingin dicapainya. Kelompok semacam ini mempunyai karateristik sebagai berikut : 1. Mempunyai pembagian kerja. kekuasaan dan pertanggung jawaban yang dikomunikasikan. Pembagian ini tidaklah dilakukan secara acak (random) melainkan sengaja direncanakan untuk meningkatkan usaha untuk mencapai tujuan. 2. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan dan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Pusat kekuasaan ini juga harus dapat dipergunakan untuk menilai kembali secara benar pelaksanaan organisasi dan menyempurnakan struktur yang dianggap perlu untuk meningkatkan effisiensi.


20

3. Adanya usaha pergantian kepenggurusan, misalnya seseorang yang cara kerjanya tidak memuaskan dapat dipindah dan diganti dengan orang lain yang mengerti dengan tugasnya. Pengertian tentang organisasi telah banyak ditulis oleh para ahli

namun

secara ringkas dapat dikatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktifitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Kolektivitas tersebut berstruktur berbatas dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektivitas-kolektivitas lainya. Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan yang bersifat abstrak dan berdimensi panjang, yang menjadi dasar dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu didirikan. Tujuan organisasi itu disebut dengan misi organisasi. Jenis tujuan yang lain disebut dengan tujuan operasional atau sering disebut dengan objektif, jenis tujuan ini sifatnya lebih operasional, karena menunjukkan apa yang akan diraih oleh organisasi. Tujuan operasioanal atau objective biasanya merupakan tujuan jangka pendek yang lebih spesifik dan dapat diukur secara kualitatif, misalnya pertumbuhan, pangsa pasar, produktivitas dan lain sebagainya. Kenapa pemuda selalu saja disarankan untuk berorganisasi ? Setidaknya ada empat sebab utama yang akan memberi faedah, andaikan seorang pemuda berorganisasi. Pertama, ia menjadi begitu terlatih untuk melihat masalah secara objektif, memilah-milah masalah secara sistematis untuk kemudian mencari jalan


21

keluarnya secara cermat. Kedua, pemuda yang aktif berorganisasi akan terlatih untuk menjalin kerjasama dengan orang lain maupun kelompok lain. Dengan demikian lewat organisasi ia akan memiliki banyak relasi. Melalui intensitas interaksi yang tinggi dengan berbagai pihak luar inilah seseorang aktifis organisasi semakin kaya dan matang wawasannya. Ketiga, orang yang berorganisasi akan terlatih dan terkondisi untuk terus menerus mengasah naluri kepemimpinannya. Melalui kepercayaan dan amanat yang diserahkan organisasi kepadanya, para aktivis selalu memiliki peluang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Dan keempat, di dalam organisai orang selalu berada dalam satu atmosfir pengabdian, sehingga kepribadian yang bersangkutan akan jauh dari hasrat yang individualistik dan sebaliknya akan lekat kuat semangat kebersamaannya. Menurut Yorrys Th Raweyai (1994) dalam bukunya Catatan Seorang Aktivis bahwa Organisasi adalah lembaga pengabdian begitu juga dalam organisasi Pemuda Pancasila. Seorang anggota Pemuda Pancasila jangan bertanya apa yang bisa ia peroleh kalau aktif di organisasi itu. Tapi harus bertanya apa yang ia berikan untuk Pemuda Pancasila. Kalau begitu tidak ada untungnya aktif di organisasi, siapa bilang kalau dihitung secara sederhana saja sudah ada empat manfaat yang bisa dipetik dalam berorganisasi. Barangkali sudah saatnya kesadaran berorganisasi ditanamkan dimasyarakat. Pembangunan ini butuh anak-anak bangsa yang berwawasan luas yang berkualitas dan tahu bagaimana keadaan masyarakatnya, organisasilah yang bisa menyajikan hal semua itu.


22

Kelompok pemuda merupakan motor penggerak perekonomian bangsa, dan kelompok ini juga merupakan kelompok yang paling “mobil” baik secara vertikal maupun horizontal. Kelompok pemuda ini juga merupakan motor penggerak pembangunan di seluruh penjuru Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dalam diri pemuda ada nilai positif yang menjadikan kelompok ini sebagai suatu kekuatan atau modal pembangunan di masa - masa akan datang. Sebagai kelompok usia yang paling energik dan produktif keberhasilan menanamkan etos kerja yang tinggi dan moral yang baik akan menjadikan kaum muda ini sebagai tenaga yang dapat di handalkan dan produktif, RiwantoTirtosudarmo (1997) dalam bukunya yang berjudul Dinamika Sosial Pemuda Di Perkotaan. Kelompok pemuda dalam usia ini belum terbentuk jati dirinya tetapi merupakan kelompok yang paling dinamis, mudah berubah, dan paling mudah menerima pembaharuan baik bersifat positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok, bersamasama, saling berhubungan satu sama lain atau berkomunikasi, dan saling mempengaruhi. Hidupnya selalu bergabung dalam satu ruang sosial . maka tingkah lakunya itu selalu menjurus pada kader referensi kemanusiaan, mengarah pada akulain : yaitu ada dalam kaitan relasi antar manusia seperti yang ditulis oleh Kartini Kartono (1991) dalam bukunya yang berjudul Pemimpin dan Kepemimpinan Selanjutnya, kelompok merupakan satu situasi sosial psikologis khusus, tempat berpijaknya individu. Kelompok ini sangat berarti bagi individu, karena kelompok memberikan pengaruhnya kepada individu. Sebaliknya individu juga


23

mempunyai potensi untuk mempengaruhi kelompok tadi. Jadi ada pengaruh yang timbal balik antara individu dengan kelompoknya. Artinya sebagai berikut : # Individu itu adalah kesatuan psikofisik, atau kesatuan jasmani dan rohani . # Kelompok adalah kesatuan idiil, kesatuan psikologis, dan kesatuan moril. Jadi berarti organisasi Pemuda Pancasila itu adalah kelompok individu yang bersatu menjadi kelompok besar yang mempunyai kesatuan jasmani dan rohani serta kesatuan idiil, kesatuan psikologis dan moril yaitu berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, juga Peraturan Organisasi. Menjamurnya organisasi kepemudaan pada saat ini memberikan gambaran bagi kita bahwa minat generasi muda untuk membentuk wadah-wadah kepemudaan sebagai sarana pengkaderan kaum muda agar mampu berbuat bagi bangsa dan bernegara. Hal ini telah dibuktikan dari perjalanan sejarah kepemudaan yang banyak memberikan sumbangan yang nyata terhadap pergerakan kebangsaan. Mereka menyatu dan sama-sama menyelaraskan persepsi yang beragam dalam ke daerahan yang bernama organisasi. Akan tetapi akan lebih signifikan lagi adalah tujuan yang sama, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada sedikit konflik diantara organisasi kemasyarakatan pemuda tersebut . Organisasi kemasyarakatan pemuda harusnya mampu merumuskan dan merealisasikan program kerjanya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat disekitarnya, sehingga sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda harus mampu berperan sebagai lembaga yang menawarkan anggotanya dengan serangkaian


24

aktivitas, tetapi juga mampu mencetak anggota yang mampu dan siap mengabdi dimasyarakat . Dengan kata lain idealnya sebuah organisasi kepemudaan adalah lembaga yang dalam dinamikanya memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Bukan saja dalam memahami konstelasi sosial yang ada, tetapi juga bisa menangkap nuansa-nuansa histories dan proyektif sejalan dengan cita-cita dari program bangsa. Sehingga program – program yang dijalankan organisasi kemasyarakatan pemuda menjadi demikian kondunsif dalam mendukung program pemerintah mulai dari tingkat desa sampai ketingkat nasional . Organisasi Pemuda Pancasila idealnya harus begitu, pada tulisan Yorrys Th Raweyai (1994) dalam bukunya Catatan Seorang Aktivis, bahwa organisasi ini harus tetap komited untuk melahirkan program yang sarat dengan komitmen kebangsaan. Yang pertama adalah, langkah pembenahan kedalam, melakukan konsolidasi, baik berupaya untuk membangun persamaan persepsi pada seluruh jajaran organisasi, pelaksanaan program pengembangan organisasi secara merata diseluruh bidang serta pemantapan kader maupun penataan manajemen organisasi. Kedua adalah, bentuk program konkrit, baik dalam rangka perumusan program jangka panjang dan program jangka pendek, maupun program yang ada di lapangan. Dua hal ini memang bukan kerja yang mudah, karena hal itu baru bisa berjalan secara ideal jika dilakukan terus menerus secara berkesinambungan dan saling berkait. Sebab gerakan konsolidasi baru bisa dikatakan berhasil kalau ia merangsang lahirnya program-program yang


25

berkualitas. Dan sebuah program baru layak dikatakan berkualitas andaikata ia bisa memberi pengaruh langsung terhadap konsolidasi organisasi. Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai tempat berkumpulnya kelompok masyarakat dari profesi yang beraneka ragam dari kelompok usia yang berbeda, maka secara aktual dan tepat perlu merumuskan perencanaan program yang fokus terhadap berbagai dimensi kebutuhan kelompok masyarakat, sehingga mendapatkan hasil berupa aspresiasi dan legitimasi sosial yang diharapkan dapat tercapai. Undang-undang nomor 8 tahun 1985 pasal 1 menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985, 1985) Generasi muda bukanlah golongan yang memegang kendali kebijakan dalam penanganan proses pembangunan. Namun dengan program-program kerja yang ditetapkan oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembinaan generasi muda. Peranan Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat dilihat melalui program-program kegiatan yang sudah ditetapkan didalam musyawarah wilayah, baik yang bersifat kreatif dan kontruktif. Apakah itu melalui kerja nyata atau lewat gagasan yang dapat diterima


26

dan diserap oleh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara berusaha merangkul seluruh generasi muda yang terdapat diSumatera Utara, hal itu menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila Sumatera Utara mempunyai peranan di dalam pembangunan generasi muda di Sumatera Utara (Sarmadan, 2002). Peranan Pemuda Pancasila Sumatera Utara tidak berfokus pada satu bidang tertentu tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah Sumatera Utara. Di setiap daerah program yang dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila tidak semuanya sama, tergantung dari masalah yang yang dihadapi oleh daerah tersebut, jadi prioritas kerja memang harus dilaksanakan. Namun secara umum peranan Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam segala hal seperti masalah sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara. Dalam kehidupan bersama terutama organisasi selalu muncul perilakuperilaku kerjasama, kompetisi atau persaingan dan konflik (pertikaian) yang mengandung dampak negatif dan positif. Konflik adalah fenomena sosial dari proses interaksi dalam masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Astrid Susanto Sunarto (1998) dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Dua Puluh Satu. Konflik itu sendiri adalah bentuk sosialisasi dalam masyarakat dengan asumsi bahwa tidak ada kelompok yang selalu dalam keadaan harmoni, melainkan selalu dalam proses antara harmoni dan disharmoni, atau selalu terdapat faktor-faktor


27

positif dan negatif yang membangun relasi kelompok. Pada derajat tertentu sangat esensial dalam membentuk kelompok dan mempertahankan eksistensi kelompok. Secara konsepsual ada 4 (empat) sumber konflik organisasi yaitu : 1. Suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan tujuan yang ingin dicapai . 2. Terdapatnya sarana-sarana yang tidak seimbang atau timbulnya proses alokasi sumber-sumber yang tidak seimbang 3. Terdapatnya suatu persoalan status yang tidak selaras. 4. Timbulnya persepsi yang berbeda. Konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok pemuda di Sumatera Utara memperlihatkan

adanya

perbedaan

kepentingan

antara

kelompok.

Untuk

mempertahankan dan memperkuat posisinya, mereka berusaha menekan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuan organisainya. Definisi konflik dari kata con-fligere, conflictum yaitu saling berbenturan adalah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidak-sesuaian, ketidak-serasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonistis yang bertentangan. Kata konflik ini mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang negatif, yang netral dan yang positif. Dalam pengertian yang negatif, konflik dikaitkan

dengan

sifat-sifat

animalistik,

kebuasan,

kekerasan,

barbarisme,

pengerusakan, penghancuran, irrasionalisme, tanpa kontrol emosional, hura-hura, pemogokan, perang, dan seterusnya Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa, petualangan, hal-hal baru, inovasi, pembersihan, pemurnian,


28

pembaharuan, penerangan batin, kreasi, pertumbuhan, perkembangan, rasionalitas yang dialektis, mawas diri, perubahan dan seterusnya. Sedang dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai akibat biasa dari keaneka ragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama pula. Seperti yang dituliskan oleh Kartini Kartono (1991) dalam bukunya yang berjudul Pemimpin dan Kepemimpinan. Penyelesaian masalah secara bersama merupakan strategi resolusi yang efektif jika kelompok yang sedang mengalami konflik memusatkan perhatiannya pada permasalahannya yang menjadi sumber konflik, dan bukan pada argumentasi tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Strategi penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik seperti yang dinyatakan Panji Anaroga dan Sri Suyati (1995) dalam bukunya Perilaku Keorganisasian. Akhirnya

pimpinan dari organisasi

Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya dari segala tingkatan dipertemukan dengan di fasilitasi oleh aparat keamanan atau polisi juga para tokohtokoh masyarakat setempat. Akhirnya konflik itu membawa perubahan yang nyata karena perubahan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Perubahan sosial itu tumbuh dari rasa kurang puas / rasa tidak senang dan hasrat untuk memperbaiki kondisi dengan mengambil alternatif lain yang lebih baik. Perubahan ini tidak berlangsung secara mendadak atau serta merta, juga tidak timbul tanpa sebab, akan tetapi selalu didorong oleh konflik-konflik diantara bermacam-macam kepentingan.


29

Pada umumnya perubahan sosial yang radikal berlangsung melalui krisis-krisis memuncak disertai dengan konflik. Konflik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi, jika organisasi ingin terus hidup dan tumbuh.


30

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Suatu penulisan ataupun penelitian yang memenuhi syarat adalah bila tulisan itu didukung oleh data yang relevan dengan pokok permasalahan. Untuk menentukan apakah data yang diperoleh tersebut relevan, penulis mengadakan suatu penelitian. Maka penelitian tesis ini memakai metode penulisan yang deskriptif analisis. Salah satu tahap dari metode tersebut adalah dengan melakukan studi pustaka. Dalam studi pustaka dicoba untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan baik yang berbentuk buku, majalah, surat-surat keputusan, laporan-laporan hasil Mubes dan Muswil yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkap, untuk lebih membantu memahami penulisan yang akan dibahas. Agar penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis dalam mengadakan penelitian menggunakan pendekatan multidimensional karena Sartono Kartodirjo (1982) mengatakan bahwa realitas itu sangat kompleks yang tidak dapat ditangkap secara tuntas dengan satu tulisan dan satu dimensi sehingga untuk mendapatkan satu gambaran yang lebih lengkap dengan realitas tersebut, maka orang perlu mendekatinya dari berbagai segi. Jadi dalam mengadakan penelitian penulis mempergunakan studi yang bersifat deskriptif kualitatif, karena dengan demikian kita akan mendapat gambaran dasar mengenai perkembangan fikiran, ideologi, dan nilai – nilai sruktur sosial dan politik dari organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

30


31

3.2.

Definisi Konsep Untuk penyeragaman persepsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam konsep

penulisan, maka akan diberi batasan terhadap konsep- konsep yang akan digunakan dalam penelitin ini.Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Dinamika kelompok adalah kumpulan manusia yang kehadiran masing-masing individu mempunyai arti serta nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi saling mempengaruhi. Pada setiap anggota kelompok selalu terdapat aksi-aksi dan reaksi-reaksi yang timbal-balik. Individuindividu di dalam kelompok tersebut sifatnya dinamis, sebab saling mempengaruhi dan saling mendorong. Dinamika kelompok dalam organisasi Pemuda Pancasila adalah bagaimana anggota/kader dalam berinteraksi dalam organisasi untuk pemecahan masalah, serta pengambilan

kesimpulan

untuk

mencapai

pemahaman

dan

penanggulangan masalah-masalah organisasi. 2. Sosial politik adalah aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi dimana adanya ketidak pastian atau adanya ketidak sepakatan tentang suatu pilihan. Studi yang mempunyai hubungan dekat dengan kekuasaan dalam organisasi adalah politik. Politik seperti halnya kekuasaan adalah sesuatu yang nampak dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi.


32

3. Organisasi Pemuda Pancasila adalah salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di Sumatera Utara, yang bersifat independen, mandiri, memiliki idealisme, patriotisme, berbudi luhur dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi dan kekaryaan sesuai dengan moral Pancasila.

3.3.

Informan Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi atas suatu

populasi, dalam hal ini anggota organisasi Pemuda Pancasila. Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kapasitas yang diperlukan dalam suatu penelitian atau tulisan. Pada penelitian ini informannya dipilih secara sengaja dan kriterianya bahwa mereka adalah anggota Pemuda Pancasila yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi. Informan pertama mengisyaratkan kondisi tersebut kemudian informan berikutnya dipilih dengan tehnik sample kuota dan juga sample snowball apabila diperlukan. Tehnik ini dipilih karena ada data sekunder tentang organisasi Pemuda Pancasila yang tidak memadai, sehingga akan lebih representatif jika mengacu pada informan yang pertama. Penetapan jumlah informan tidak ditentukan lebih awal, tetapi di akhiri jika data yang dikumpulkan sudah menjawab permasalahan atau apabila ada terjadi pengulangan data. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara bebas, artinya penulis tidak menggunakan angket atau lembar isian bagi informan


33

3.4. Tehnik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan dan menjaring data digunakan data kualitatif karena penelitian ini tidak dapat dinyatakan dengan angka dan juga memakai data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumbernya yang mengetahui secara pasti keberadaan dan perkembangan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Pengumpulan data yang diperlukan dalam suatu

penelitian yang harus

dilakukan yang berfungsi untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti dalam pencarian data dan penganalisaan data serta penulisannya. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan sebuah tesis, maka penulis menggunakan tahapan metode-metode : a . Studi lapangan (Field Research) Pada studi lapangan ini peneliti terjun langsung ketempat atau daerah penelitian untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan. Pencarian data atau informasi dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung (interview) kepada orang-orang yang mengetahui atau terlibat langsung didalam organisasi Pemuda Pancasila serta masyarakat umum yang dapat diwawancarai secara terbuka. Untuk penelitian ini dapat dipakai metode historis, berkaitan dengan hal tersebut, maka metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dapat melalui observasi dan interview yaitu wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan bahan analisa studi dokumen, rekaman dan lain sebagainya .


34

b. Studi kepustakaan (Library Research) Dengan memakai studi kepustakaan, peneliti mendapatkan data serta informasi yang sangat penting dan relevan dengan peristiwa atau catatan yang tersimpan pada buku-buku, makalah, majalah dokumen-dokumen, surat-surat keputusan, arsip mengenai sekitar peristiwa yang terjadi yaitu laporan- laporan hasil musyawarah dan bahan referensi untuk menguatkan data yang diperoleh dilapangan Kemudian setelah mendapatkan data, penulis menyeleksi data agar data yang diperoleh tidak bersifat subjektif dan keakuratannya terjamin. Selanjutnya data tersebut diinterprestasikan untuk menjelaskan fakta sesuai dengan judul dan setelah itu dituangkan dalam sebuah tulisan sebagai tahap akhir dari tehnik pengumpulan data dari suatu penelitian.

3.5. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dan juga sebagai tempat kelahiran organisasi Pemuda Pancasila yang informannya banyak berada di kota ini.

3.6. Metode Analisis Setelah data lengkap dan selesai dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Ini adalah tahap yang penting dan paling menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk


35

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Di sini imajinasi dan kreativitas dari sipeneliti diuji betul (Koentjaraningrat, 1993) Analisa data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu a) data kualitatif dan b) data kuantitaf. Pada penelitian ini dipakai analisa data secara kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujut kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu klasifikasi. Pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, memberikan kode dan mengelompokkan bahan penelitian serta mengkategorikannya untuk segera di tuang dalam bentuk tulisan. Tehnik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian adalah : Reduksi data, yaitu membuat kategori dan klasifikasi serta membagikannya berdasarkan aspekaspek penelitian dan membuat uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Sajian data, yaitu membuat kutipan langsung, dan gambar untuk memudahkan peneliti dalam melihat hasil penelitiannya. Verifikasi data, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan pembandingan untuk mengetahui kecendrungan, hubungan dan persamaannya. Triangulasi data, yaitu data yang terkumpul di crosscheck dengan data dan sumber-sumber lainya .


36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANNYA

Dalam bab ini dibahas hasil penelitian dengan pendekatan metode yang digunakan. Pembahasan hasil penelitian meliputi enam bagian. 4.1. Sejarah Lahirnya Organisasi PemudaPancasila di Sumatera Utara Organisasi Pemuda Pancasila sejak kelahirannya 48 tahun yang lalu, 28 Oktober 1959, secara historis-ideologis tidak bisa dilepaskan dari misi perjuangannya didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjalanan panjang sejarah perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila yang tidak pernah independent terhadap Pancasila apalagi berusaha untuk menggantikannya. Organisasi Pemuda Pancasila selalu memiliki keberpihakan terhadap Pancasila. Organisasi Pemuda Pancasila yang dibentuk pertama sekali pada tagl 28 Oktober 1959 di Jakarta, telah berkembang ke daerah-daerah termasuk Sumatera Utara. Di daerah ini masyarakatnya yang heterogen, toleransi, dan mempunyai sikap sportifitas yang tinggi merupakan tempat yang potensial untuk menggalang massa dalam mengembangkan organisasi Pemuda Pancasila. Pada waktu itu banyak kelompok pemuda yang orientasi perjuangannya tidak jelas selain mempertahankan ciri-ciri primordial dan sekedar cari makan dalam organisasi Pemuda Pancasila. Di kota Medan Pemuda Pancasila untuk pertama kali diperkenalkan oleh Kerani Bukit yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) Sumatera Utara. 36


37

Pada tahun 1960 seorang pemuda bernama Rachmadsyah yaitu orang yang diutus oleh Kerani Bukit datang ke Medan Bioskop untuk menemui M.Y.Effendi Nasution. Maksudnya adalah untuk membentuk organisasi Pemuda Pancasila yang berdomisili di Medan. Organisasi Pemuda Pancasila ini merupakan onderbow dari Partai IPKI yang pada mulanya bernama Pemuda Patriotik. Didalam pidatonya sebagai pimpinan IPKI Sumatera Utara. Kerani Bukit menegaskan akan adanya ancaman terhadap keselamatan bangsa dan Negara dari gerakan komunis (PKI) beserta dengan antek-anteknya. Sehingga dari itu perlu kiranya pemuda-pemuda yang berada di kota Medan dihimpun ke dalam suatu organisasi yang bernaung di bawah bendera IPKI, dengan tugas pokoknya mengawal serta pengaman Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara dan landasan konstitusi. Setelah selesai membicarakan rencana untuk membentuk organisasi Pemuda Pancasila ini dengan utusan tersebut, maka M.Y.Effendi Nasution sebagai ketua P2KM (Persatuan Pemuda Kota Medan) mengajak tokoh-tokoh pemuda kota Medan untuk membentuk pimpinan Pemuda Pancasila di Medan. Akhirnya M.Y.Effendi Nasution mendapat mandat untuk membentuk Pemuda Pancasila kota Medan, dengan catatan akan segera membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara (Syamsul Bahri dan Syaifuddin Mahyudin,1999). M.Y.Effendi yang lebih dikenal dengan sebutan Pendi Keling merekrut pemuda-pemuda kota Medan atau yang sering disebut dengan preman ataupun cross boy artinya adalah manusia bebas yang hidup di jalanan, sehingga mereka bebas


38

untuk memasuki organisasi Pemuda Pancasila karena tidak ada yang melarang. Preman-preman ini menjadi paduan unsur-unsur yang sangat dominan dari eksistensi Pemuda Pancasila di kota Medan dan di Sumatera Utara. Para preman ini kebanyakan dalam menyelesaikan masalahnya atau perkaranya selalu dengan otot-otot mereka secara fisik. Pada priode awal berdirinya Pemuda Pancasila kriteria untuk menjadi seorang pimpinan Pemuda Pancasila berdasarkan siapa yang paling jago dikelompoknya masing-masing. Maka dari itulah segera terbentuklah anak-anak ranting, Pimpinan Anak Cabang sampai dengan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, dimana M.Y.Effendi Nasution langsung menjadi pimpinan utama organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Pada bulan Agustus 1961 di gedung Selecta jalan Listrik Medan dengan disaksikan serta direstui oleh H.A.Azis yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Mayor Hamid dari Koanda Sumatera Utara, Kerani Bukit yang bertindak sebagai ketua IPKI Sumatera Utara melantik serta meresmikan berdirinya Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara dengan susunan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk pertama kali adalah : Ketua Umum

: M.Y.Effendi Nasution

Ketua

: Daniel Mamora

Ketua

: Barik

Sekretaris Umum

: Jansen Hasibuan

Sekretaris

: Rosiman

Bendahara

: Klengki A (seorang turunan Tionghoa)


39

Dengan jumlah personil perdananya adalah sekitar 40 orang pemuda dengan tugas pokoknya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta dengan antek-anteknya. Sesuai dengan latar belakang dibentuknya Pemuda Pancasila adalah untuk membatasi pergerakan PKI dalam merongrong ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, karena isu ideologi dan politik itulah maka Pemuda Pancasila semakin membesar sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Dengan itu pula Pemuda Pancasila membuat motto “ SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG “ yang artinya kalau sudah dimulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi. Kemudian ditambah lagi dengan yel-yel kebesaran organisasi Pemuda Pancasila atau tekad dari para anggota yaitu “PANCASILA ABADI”. Yang artinya bahwa ideologi Pancasila harus ABADI dibumi Indonesia ini dan setiap bangsa Indonesia harus mempertahankan keabadiannya. Maka motto dan yel-yel ini masih dipakai sampai sekarang oleh anggota organisasi Pemuda Pancasila. Selain dari motto dan yel-yel Pemuda Pancasila juga mempunyai resep yang dinamakan dengan 3 “O” yaitu “ OTOT “ “ OMONG “ “ OTAK “ yang maksudnya adalah organisasi Pemuda Pancasila membutuhkan anggota-anggotanya yang harus berani mengadu fisik atau kuat, harus pandai ngomong atau berbicara, dan harus pula mempunyai intelektual yang tinggi atau pintar. Organisasi Pemuda Pancasila juga mempunyai ikrar yang isinya hampir sama dengan sumpah pemuda yaitu: Kami Pemuda Pancasila berikrar, Bertanah air satu ,


40

tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Dapatlah dilihat bahwa semua yang ada pada ikrar itu menunjukkan bahwa organisasi Pemuda Pancasila siap mengawal dan mengamankan Pancasila. Untuk menghandalkan kekuatan fisik dari anggota Pemuda Pancasila bukanlah hal yang sulit, karena mereka sudah ditempa oleh kekerasan di jalanan dan perkelahian bukanlah hal yang baru bagi mereka, tetapi berbicara atau ngomong para pemuda ini sebenarnya sudah terbiasa tetapi sebatas berbicara atau omong-omong di dalam pertemuan-pertemuan tidak resmi seperti di warung atau kedai kopi. Akan tetapi untuk ngomong atau berbicara di dalam forum resmi mereka tidak pernah dan agak canggung serta kurang berani, karena mereka takut salah, dan di tertawakan oleh teman-temannya. Pada masa baru dibentuknya Pemuda Pancasila semangat dari pemuda ini masih sangat mengebu-gebu untuk berkumpul dalam membesarkan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, karena dalam waktu satu tahun saja anggota atau kader Pemuda Pancasila telah mencapai ribuan orang. Adapun penggurus atau fungsionaris Pemuda Pancasila terdiri dari M.Y.Effendi Nasution, Rosiman, Yan Paruhum Lubis, Amran Ys, Das Tagor Lubis, M.Saat Gurning, Razali, Yansen Hasibuan, Amril Ys dan lain-lain. Untuk pimpinan Pemuda Pancasila kota Medan ditunjuklah Das Tagor Lubis sebagai ketuanya (wawancara dengan Drs H.Amran Ys, pada tanggal 8 Mei 2007 hari Selasa).


41

Penunjukan Effendi Nasution sebagai ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara menyebabkan P2KM kehilangan eksistensinya dikarenakan Effendi Nasution (Pendi Keling) lebih mengkonsentrasikan dirinya untuk kegiatan Pemuda Pancasila sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai ketua wilayah. Namun perlu dicatat bahwa P2KM merupakan wadah pertama yang dapat mempersatukan “premanpreman” di perkampungan sekitar kota Medan, yang sebelumnya masih selalu terlibat perkelahian antar sesamanya. Wadah P2KM telah menjadi arena sosial bagi para preman, pemuda- pemuda berandal dan cross-boy untuk bekerja sama, membangun saling pengertian, baik dalam pergaulan juga dalam aktifitas “cari makan” di jalanan (Sarmadan, 2002). Ketika M.Y.Effendi Nasution beserta pengikut-pengikutnya dari P2KM beralih kepada Pemuda Pancasila, suasana bersatu di kalangan pemuda preman sudah terbentuk, perkelahian preman antar kampung untuk sebagian sudah dapat dihindarkan, .para preman yang pada mulanya hanya terikat menurut kesamaan teritori, kini sudah dapat melampaui batas teritori kampung. Oleh sebab itu kehadiran Pemuda Pancasila menjadi mudah diterima di kalangan preman, malahan diharapkan akan memberikan sentuhan organisatoris yang lebih sistematis dan terprogram dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pada masa-masa pembentukan Pemuda Pancasila, sistem organisasinya belumlah sebaik sekarang. Upaya organisasi ini pertama sekali masih terarah pada pembentukan dan pembenahan organisasi Pemuda Pancasila di seluruh kota Medan. Tentang pelaksanaan pembentukannyapun tidak terbatas hanya oleh pengurus


42

Pemuda Pancasila yang sudah ada sebelumnya. Pengurus IPKI masih sangat berperan dalam pembentukan itu, jika disuatu pemukiman ada kemungkinan Pemuda Pancasila dibentuk, maka ditempat itulah Pemuda Pancasila dibentuk. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila disaat yang sama terjadi dua peristiwa pelantikan pengurus di dua pemukiman yang berbeda misalnya pengurus IPKI melantik kepengurusan ranting Pemuda Pancasila di pulo Brayan dan Amran Ys membentuk dan melantik ranting di daerah Medan Area pada hari yang sama. Tentang hubungan- hubungan organisatoris atau hirarkis antara Pemuda Pancasila ditempat yang satu dengan tempat yang lain tidak begitu jelas. Hubungan antara mereka hanya sama-sama berinduk kepada organisasi yang sama yaitu IPKI dalam menentang pemuda rakyat yang digerakkan oleh PKI. Hal ini terjadi karena belum jelasnya garis kordinasi antara organisasi-organisasi Pemuda Pancasila yang ada, dan belum adanya konsolidasi organisasi oleh IPKI sebagai induk organisasi terhadap kepengurusan Pemuda Pancasila seperti yang dikatakan oleh Pendi Keling atau M.Y.Effendi Nasution dalam wawancaranya yang ada didalam buku yang diterbitkan oleh (DPW Pemuda Pancasila dan Pusat Kajian Antropologi Fisip USU, 2002;32) “Dulu mana tahu kita dek … Organisasi kata orang ,ya organisasi . Lantik katanya ya lantik lah , kan sekarang baru kita tahu organisasi itu apa , setelah pelantikan lalu latihan atau penataran dan sebagainya. Sebelumnya mana ada tatar-tatar, karena preman, crossboy, pencuri, perampok.dan pembunuh ada semua disitu.Apa itu DPW, DPC mana kita tahu itu iya kan…? Yang penting bikin saja dulu , dirikan di mana-


43

mana . Jadi lain dek … tidak seperti sekarang , sekarang ini orang sudah banyak yang tahu: bahwa DPW melantik DPC … DPC melantik Anak Cabang . Dulu mana ada itu … Preman semuanya disitu dek …

Perkembangan organisasi Pemuda Pancasila di bawah kepimpinanan M.Y.Effendi Nasution sangat pesat sekali, banyaklah pemuda-pemuda yang berada di Sumatera Utara

ini masuk menjadi anggota organisasi ini. Setelah memimpin

Pemuda Pancasila selama 7 tahun maka pada tahun 1967 dalam suatu Musyawarah Wilayah (Muswil) beliau menyerahkan pimpinan Pemuda Pancasila kepada seorang tokoh pemuda yang juga seorang kader Pemuda Pancasila yang bernama Amran Ys sebagai regenerasi kepemimpinan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Pada masa kepemimpinan Amran Ys organisasi Pemuda Pancasila bertambah berkembang dan elite dalam pemikiran. Beliau mulai mengembangkan organisasi ini sampai ke cabang-cabang beserta dengan sasana tinjunya yang gunanya adalah untuk berorganisasi tetapi juga mengembangkan olahraga tinju.dari tingkat wilayah sampai kedaerah tingkat dua. Banyak petinju handal yang dihasilkan oleh sasana Pemuda Pancasila ini seperti Ucok Tanamal, David Hutabarat, Gunung Simamora , Erwinsyah dan lain sebagainya. Kemudian Amran Ys menyerahkan kepemimpinan Pemuda Pancasila kepada Marzuki pada tahun 1986 dalam suatu Muswil di Asrama Haji Medan Setelah memimpin organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara dari tahun 1974 sampai tahun 1984 yaitu 10 tahun atau dua kali masa bakti. Marzuki memimpin organisasi


44

Pemuda Pancasila Sumatera Utara dari tahun 1984 sampai tahun 1996 dan digantikan oleh AjibShah dalam suatu musyawarah wilayah pada tahun 1996, tetapi AjibShah tidak sampai satu periode memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan pada tahun 1999 beliau mengundurkan diri menjadi ketua DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan digantikan oleh H. Donald Sidabalok menjadi ketua presidium Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Sampai saat itu Pemuda Pancasila masih dapat mempertahankan citra sejati sebagai organisasi massa yang independen, tetapi punya prinsip untuk mendukung mana yang dianggap baik. Organisasi ini banyak membantu masyarakat dalam pembinaannya untuk memajukan anak bangsa dalam berorganisasi dan berolah raga , karena pemuda adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara merupakan organisasi yang independen, tanpa memihak atau milik satu golongan, tetapi milik masyarakat banyak serta memiliki idealisme patriotisme, keterampilan, kepemimpinan, dan mempunyai kesegaran jasmani, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur dan berorientasi pada prestasi dan kekaryaan sesuai dengan Moral Pancasila. Dari masa mulai dibentuknya sampai sekarang didalam organisasi Pemuda Pancasila banyak melibatkan masyarakat, terlihat dari program dalam peningkatan aspek kualitas massa. Itulah sebabnya komposisi keanggotaannya tidak lagi 100 % kader, melainkan 20 % intelektual, 30 % pengusaha dan 50 % massa atau masyarakat banyak.


45

Organisasi

Pemuda

Pancasila

Sumatera

Utara

untuk

perkembangan

selanjutnya haruslah melakukan revaluasi, redefinisi serta melakukan reaktualisasi peran dan fungsi sehingga pada gilirannya diharapkan akan terindentifikasi tantangan dan peluang macam apakah yang harus diantisipasi ke depan. Untuk tantangan kedepan haruslah disiapkan program kaderisasi yang benarbenar berbasis pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pada gilirannya diharapkan lahirnya kader-kader bangsa yang berkualitas dan berwawasan jauh kedepan serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan budaya bangsa sehingga mampu memahami dan menyiasati persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan masa depan. Bagaimanakah kemampuan organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara memberikan makna positif bagi dunia kepemudaan umumnya, khususnya bagi anggotanya akan arti sebuah peran dan tanggung jawabnya terhadap organisasi Pemuda Pancasila yang akan berimbas pada kejayaan dan keunggulan bangsa.

4.2.

Organisasi Pemuda Pancasila sebagai :

4.2.1 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ( OKP ) Di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa untuk melaksanakan Undang-undang nomor 8 tahun1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdaya guna dan berhasil guna di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu ditetapkan peraturan


46

pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentukan, fungsi, hak, dan kewajiban, keanggotaan, dan kepenggurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan, dan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang telah ada. Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujutan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga Negara Republik Indonesia yang dilandaskan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam programprogramnya dalam rangka mencapai tujuan nasional. (Buku panduan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Undang-undang keormasan). Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan, diperlukan keseimbangan antar hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya maupun terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara. Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat

sukarela

yang

pelaksanaanya

diserahkan

kepada

organisasi

yang

bersangkutan, namun demi adanya tata tertib administrasi diperlukan pendaftaran anggota. Dilihat dari ruang lingkup keadaannya maka organisasi kemasyarakatan dapat di kelompokkan berdasarkan tiga (3) kriteria yakni: organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup, ruang lingkup propinsi dan ruang lingkup kabupaten / kotamadya, pengelompokan dimaksud dalam rangka pengembangan organisasi


47

kemasyarakatan.

Pemerintahan

melakukan

pembinaan

terhadap

organisasi

kemasyarakatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta mendorong kreatifitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang potensial. Setelah keluarnya undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan, maka dalam undang-undang itu juga diatur, bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat independen. Pada masa Orde baru partai politik pada waktu itu hanya tiga (3) yaitu PPP, GOLKAR, dan PDI. Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik bagi setiap orang, kelompok, lembaga atau komponen masyarakat lainnya, maka organisasi Pemuda Pancasila mempercayakan Golongan Karya sebagai tempat aspirasi politiknya (wawancara dengan H.Muchtar Aritonang, tanggal 15 Mei 2007 hari selasa).Tetapi pada Mubeslub tahun 1999 di Cipayung Jawa Barat aspirasi politik itu dicabut dan organisasi Pemuda Pancasila menjadi independent sampai sekarang. Membicarakan struktur organisasi Pemuda Pancasila secara garis besar tidak jauh berbeda dengan organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya, karena sama-sama membicarakan tentang suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sebelum kita menjelaskan struktur organisasi Pemuda Pancasila secara keseluruhan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Menurut Panji Anoroga dan Sri Suyati (1995) adalah berkaitan


48

dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi Proses untuk menciptakan struktur tersebut, dan pengambil keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan nama desain organisasi. Pembentukan struktur organisasi menghadapi dua hal pokok yaitu yang pertama: deferensiasi atau pembagian tugas diantara para anggota organisasi, dan kedua, integrasi atau koordinasi atas apa yang telah dilakukan dalam pembagian tugas tersebut. Oleh karenanya, bidang struktur organisasi membahas cara bagaimana organisasi membagi tugas di antara anggota organisasi dan menghasilkan koordinasi di antara tugas-tugas terdebut. Lima keputusan desain diperlukan untuk menciptakan struktur organisasi yaitu

pembagian

tugas,

departementalisasi,

rentang

pengendalian,

delegasi

wewenang, dan mekanisme koordinasi. Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam suatu struktur organisasi pada dasarnya terdapat sekelompok manusia yang bekerjasama dan saling tergantung sesamanya dalam berbagai kegiatan atau tugas sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di tentukan. Jadi struktur organisasi yang baik haruslah menggambarkan tujuan individu dan tujuan organisasi, adanya spesialisasi yang diwujutkan dengan pembagian kerja, terdapatnya tingkat pengawasan serta harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sebagai akibat semakin berkembangnya organisasi. Suatu organisasi agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien haruslah disusun suatu struktur organisasi yang sehat, maksudnya bahwa di dalam struktur itu memiliki susunan yang logis, bebas dari peraturan subjektif sehingga


49

antara unit-unit kerja dapat mencapai hasil yang terbaik antara usaha dengan hasil kerjanya serta memperhitungkan kualitas dan kuantitas kerjanya. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa manfaat struktur organisasi adalah untuk memberikan gambaran umum kepada orang yang ingin mengetahui keadaan organisasi yang bersangkutan dan

anggota organisasi dapat merasakan

bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi tersebut. Kalau kita membicarakan struktur organisasi berarti membicarakan tentang susunan dan hubungan-hubungan yang berdapat di dalam organisasi tersebut. Di dalam organisasi Pemuda Pancasila struktur atau susunan kepengurusan akan lebih jelas kita ketahui dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Adapun struktur organisasi Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda secara keseluruhan adalah sebagai berikut sesuai dengan hasil Mubes ke VI Pemuda Pancasila di Jakarta. Susunan Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara adalah sebagai berikut a. Dewan Penasehat

:

1) Ketua Dewan Penasehat . 2) Anggota-anggota b. Dewan Pembina : 1) Ketua Dewan Pembina 2) Anggota-anggota c.

Presidium :


50

1) Ketua Presidium 2) Wakil Ketua 3) Anggota-anggota d. Badan Pelaksana Harian : 1) Seorang Ketua 2) Wakil-wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Wakil-wakil Sekretaris 5) Bendahara 6) Wakil-wakil Bendahara 7) Biro-biro e.

Lembaga-lembaga

f.

Koperasi

g. Yayasan Susunan kepenggurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting semuanya terdapat didalam AD dan ART

(Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga). Adapun struktur organisasinya secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 1. Dewan Penasehat (ada DPP, DPW dan DPC) 2 .Dewan Pembina (ada di DPP, DPW, DPC ) 3. Presidium (di DPP dan DPW)


51

4. Badan Pelaksana Harian ( di DPP dan DPW) Pengurus Pusat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan masa baktinya lima (5)

tahun

berkedudukan

di

Jakarta,

Pengurus

Wilayah

bernama

Dewan

PimpinanWilayah (DPW) masa baktinya lima (5) tahun berkedudukan didaerah ibukota propinsi, Pengurus Cabang yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC), berkedudukan di kabupaten / kota dengan masa baktinya empat (4) tahun, untuk kecamatan yaitu Pimpinan Anak Cabang (PAC) masa baktinya tiga (3) tahun Pengurus Ranting dan Anak ranting masa baktinya selama dua (2) tahun yang kepenggurusannya berada di kelurahan atau desa. Di dalam organisasi Pemuda Pancasila pembagian kerjanya disebut dengan departemen pada Dewan Pimpinan Pusat, di Dewan Pimpinan Wilayah dibentuk Biro, di Dewan Pimpinan Cabang dibentuk bagian dan pada Pimpinan Anak cabang dibentuk seksi, maka biro yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara berada pada Badan Pelaksana Harian yang bertugas untuk mengkoordinir setiap kegiatan organisasi Pemuda Pancasila ditingkat propinsi Sumatera Utara. Dalam organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara ada tujuh biro: a. Biro Organisasi, Pendidikan, dan Pengembangan anggota b Biro Cendikiawan dan Penelitian c Biro Kewiraswastaan dan Pengembangan usaha d Biro Seni budaya dan Olah raga e. Biro Hukum dan hubungan Lembaga Negara f Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup


52

g Biro Peranan Wanita . Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara hanya mempunyai 4 (empat ) lembaga, padahal ada 8 (delapan) lembaga yang ada di pusat (DPP), karena lembaga yang empat ini sudah dianggap mencakup segala kebutuhan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Lembaga yang ada di DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara adalah : a. Komando inti Mahatidana (KOTI) b. Srikandi Pemuda Pancasila c. Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA) d. Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukun (LPPH) Untuk Dewan Pimpinan Cabang keberadaan Lembaga-lembaga ini dapat dibentuk apabila diperlukan, karena tergantung kebutuhan dari cabang-cabang di daerah. Keberadaan setiap penggurus daerah ini adalah untuk lebih mempermudah rencana kerja organisasi Pemuda Pancasila agar sampai ke tingkat yang paling bawah atau basis. Disamping itu sebagai pernyataan bahwa daerah bersangkutan telah menerima keberadaan organisasi Pemuda Pancasila sesuai dengan tujuan dan gerak juangnya. Keberadaan organisasi Pemuda Pancasila didaerah (DPC) di Sumatera Utara pada masa menjadi OKP sebanyak 17 cabang, antara lain : 1. DPC Pemuda Pancasila Kotamadya Medan 2. DPC Pemuda Pancasila Kotamadya Tebing Tinggi 3. DPC Pemuda Pancasila Kotamadya Binjai


53

4. DPC Pemuda Pancasila Kotamadya Pematang Siantar 5. DPC Pemuda Pancasila Kotamadya Sibolga 6. DPC Pemuda Pancasila Kotamadya Tanjung Balai 7. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat 8.DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Asahan 9. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhan Batu 10. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun 11. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tanah Karo 12. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi 13. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tapanuli Selatan 14. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tapanuli Utara 15. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tapanuli Tengah 16. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang 17. DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Nias Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang tersebut diatas mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama dalam menyelenggarakan segala ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan rumah tangga Organisasi Pemuda Pancasila. Adapun tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pengurus cabang adalah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah dan musyawarah cabang, melantik Pimpinan Anak Cabang, dan meneruskan kegiatan atau instruksi yang didapat dari dewan pimpinan wilayah serta memperhatikan usulusul dari pimpinan anak cabang maupun pimpinan ranting.


54

Dalam upaya untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi seperti yang termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara perlu menetapkan program kerjanya. Hendaknya hasil pengindentifikasian dari para anggota Pemuda Pancasila terhadap permasalahan-permasalahan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Karena dengan demikian seluruh permasalahan yang terdapat pada setiap daerah akan diusahakan untuk mencari pemecahannya. Secara

keseluruhan

program-program

yang

telah

ditetapkan

dalam

musyawarah wilayah (muswil) harus mempunyai sasaran, pokok-pokok program, serta pelaksanaanya, dengan demikian akan lebih mudah untuk mengkoordinir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari pengurus cabang sampai kepada pengurus ranting. Pada tahun 1996 pada bulan Desember diadakanlah Musyawarah Wilayah keIX Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Muswil ini mempunyai arti yang sangat penting bagi segenap jajaran Pemuda Pancasila dan strategis karena merupakan Musyawarah terakhir yang berlangsung pada abad ini, yang mau tidak mau harus mempersiapkan serta menghantarkan Pemuda Pancasila dalam menyikapi dinamika perubahan abad ke 20 yang berlangsung secara cepat, meluas dan mendasar. Oleh karenanya Pemuda Pancasila Sumatera Utara, telah melakukan evaluasi dan proyeksi terhadap masa depan dengan berbagai kecendrungan yang ada maka melalui Musyawarah Wilayah ke IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengambil sikap bahwa masalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa tetap merupakan masalah


55

pokok yang harus senantiasa mendapat perhatian disamping peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu Musyawarah Wilayah IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara merasa perlu mengeluarkan beberapa pokok-pokok pikiran sebagai berikut : 1. Sukses tidaknya Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila hasil Musyawarah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam mengemban misi dan visi dalam pembangunan nasional akan sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan yang berperan pada segenap jenjang struktur organisasi ini. Oleh karenanya seluruh jajaran Pemuda Pancasila Sumatera Utara melalui Musyawarah Wilayah IX mengusulkan agar memilih pimpinan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan perjuangan bangsa, mempunyai idealisme serta wawasan kebangsaan yang tidak diragukan, berdedikasi serta dapat menjadi panutan, bertanggungjawab dan konsisten terhadap perjuangan organisasi Pemuda Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila . Oleh karena itu pengurus pada setiap jenjang struktur organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus lebih diutamakan kepada mereka yang merupakan Putra Pejuang yang diyakini serta tidak diragukan lagi komitmennya terhadap perjuangan bangsa dan organisasi. 2. Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi terdepan dalam penumpasan komunis beserta dengan antek-anteknya senantiasa tetap waspada terhadap


56

bahaya laten komunis yang sewaktu-waktu dapat muncul menjadi gerakan nyata dalam menumbangkan ideologi Pancasila. Oleh karenanya melalui musyawarah wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara menghimbau agar Pancasila harus senantiasa dapat menjadi acuan serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan P4, Gerakan Disiplin Nasional, Penataran Kewaspadaan Nasional harus semakin ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitasnya di daerah Sumatera Utara. 3. Menguatkan arus globalisasi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan

dan

tehnologi

khususnya

transportasi

dan

komunikasi

menghadapkan bangsa Indonesia khususnya masyarakat daerah Sumatera Utara kepada pemikiran-pemikiran yang dibingkai oleh faham liberalis yang semakin dominan dalam pergaulan antar bangsa. Hal ini diungkapkan melalui isu demokrasi dan hak azasi manusia. Oleh karenanya diusulkan agar pemerintahan daerah Sumatera Utara semakin meningkatkan kehidupan berdemokrasi dan aktualisasi hak-hak azasi manusia sesuai dengan nilai-nilai luhur sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. 4. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan diakui telah memperlihatkan hasil dimana penghasilan perkapita bangsa Indonesia semakin meningkat, akan tetapi disisi lain masalah pemerataan pendapatan dan ketimpangan pembangunan masih tetap merupakan isu sentral yang harus mendapat penyelesaian. Oleh karenanya melalui Musyawarah wilayah IX Pemuda


57

Pancasila Sumatera Utara diusulkan agar koperasi tetap menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia. Pelaksanaan jiwa dan semangat koperasi tidak hanya berlangsung diwilayah dilingkungan pedesaan akan tetapi juga dilingkungan perkotaan. Untuk itu pemerintah dengan instrumen yang ada harus dapat merangsang/ mengendalikan/ menumbuhkan semangat koperasi dilingkungan para konglomerat. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara juga di harapkan agar dapat meningkatkan dan menjaga keseimbangan pembangunan desa pesisir dan desa pegunungan dengan wilayah perkotaan agar terwujut kondisi yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya daerah Sumatera Utara. 5. Pemuda Pancasila tetap memiliki komitmen yang tinggi dan mendukung upaya pemerintah dalam mengentasan kemiskinan melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), Gerakan Pembangunan Marsipature Huta Na Be (MHB) yang sudah memperlihatkan hasil. Oleh karenanya Pemuda Pancasila Sumatera Utara senantiasa konsisten dan akan mendukung sepenuhnya dengan

tindakan

nyata

setiap

langkah–langkah

pembangunan

yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. 6. Bangsa Indonesia khususnya yang berdiam di Sumatera Utara merupakan bangsa dan masyarakat yang majemuk. Hal ini merupakan kekayaan dan sekaligus juga dapat menjadi masalah apabila berbagai perbedaan yang ada dieksploatisir untuk kepentingan pribadi tertentu ataupun golongan tertentu. Manifestasi dari kemajemukan itu dapat terlihat dari munculnya berbagai


58

organisai kemasyarakatan yang membawakan kepentingan masing–masing. Oleh karena itu melalui Musyawarah Wilayah IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengusulkan agar dibentuk dan diterapkan peraturan perundangundangan untuk kemasyarakatan lainnya yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Mendukung sepenuhnya setiap kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara. 7. Keberhasilan pembangunan politik ditandai oleh berfungsinya mekanisme poilitik, dimana salah satu diantaranya adalah pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 mei 1997. Oleh karenanya melalui Musyawarah Wilayah IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara menegaskan kembali bahwa Pemuda Pancasila khususnya yang berdiam di wilayah Sumatera Utara konsisten menyalurkan politik kepada Golongan Karya dan lebih dari pada itu turut aktif memenangkan Golkar dalam pemilihan umum 1997 dan turut mensukseskan sidang umum MPR 1998. 8. Berhasilnya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberadaan Orde Baru dan peran sosial politik ABRI dalam mendinamisasi pembangunan. Oleh karena itu melalui Musyawarah Wilayah IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara tetap mendukung sepenuhnya kesinambungan perjuagan Orde Baru dan pelaksanaan

dwi

fungsi

ABRI,

mendukung

sepenuhnya

kebijakan

pemerintahan untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa serta tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 194. Menentang


59

segala bentuk korupsi dan kolusi antara penguasa dan pengusaha yang merugikan kepentingan nasional. 9. Senjata dengan tuntunan pembangunan akan potensi sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan. Etika serta moral yang sesuai dengan nilai – nilai luhur yang dikandung oleh Pancasila, maka melalui Musyawarah Wilayah IX Pemuda Pancasila mengusulkan pemerintah menindak dengan tegas dan tanpa pandang bulu para penjual serta pemakai minuman keras, pil ectasy, pil koplo, ganja dll yang dapat merusak fisik dan psikis bangsa Indonesia. Menindak dengan tegas segala bentuk kegiatan prostitusi yang merusakan moral bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. 10. Keberhasilan pembangunan juga memiliki dampak negatif antara lain tingginya tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan materi, dimana hal ini tidak jarang diupayakan melalui tindakan-tindakan yang spekulatif yang tidak terpuji serta tidak jarang mengarah kepada perbuatan kriminal. Oleh karena itu melalui Musyawarah Wilayah IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara menyatakan siap mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan aparat kepolisian dalam menindak pelaku serta penyelenggara segala bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini semakin berkembang di wilayah Sumatera Utara. Dengan itu Pemuda Pancasila Sumatera Utara siap membantu aparat kepolisian dalam menggulung dan meringkus para pelaku tindak kriminal yang akhir-akhir ini juga semakin meresahkan masyarakat .


60

Pokok-pokok pikiran ini dibuat dalam rangka menuju Musyawarah Besar yang diadakan pada bulan Desember 1996 di Jakarta, sehingga pokok-pokok pikiran ini juga harus dilaksanakan pada Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se Sumatera Utara. Pemuda Pancasila Sumatera Utara juga mempunyai program umum yang telah ditetapkan dan harus berlandaskan kepada : 1. Landasan Idiil

: Pancasila

2, Landasan Konstitusional

: UUD 1945

3. Landasan Organisatoris

: AD/ART Pemuda Pancasila

4. Landasan Operasional

: Hasil Mubes Pemuda Pancasila tahun 1996

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan program umumnya, maka Pemuda Pancasila harus kembali kepada landasan yang sudah ditetapkan. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan. Dalam menjabarkan program umum Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang dihasilkan dalam Musyawarah Wilayah, maka dalam melaksanakan program kerjanya telah memutuskan untuk melaksanakan sukses konsolidasi, yakni konsolidasi organisasi, konsolidasi wawasan, dan konsolidasi aspirasi. Juga sukses partisipasi dalam melaksanakan Pembangunan Nasional khususnya Pembangunan Daerah Sumatera Utara, serta sukses Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 .Rumusan program umum Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengacu kepada Sikap Dasar Pemuda Pancasila yang telah dirumuskan oleh Musyawarah Besar VI Pemuda Pancasila yang berbunyi :


61

Dalam melaksanakan Program Umum, Pemuda Pancasila selalu berpegang teguh pada sikap dasar organisasi, sikap dasar ini merupakan prinsip-prinsip pokok yang merupakan pegangan seluruh anggota atau kader Pemuda Pancasila dalam setiap gerak dan pengabdian perjuangannya. Program Umum ini adalah program yang dihasilkan oleh musyawarah besar, dan pelaksanaannya adalah pada pusat, tingkat wilayah, cabang dan pimpinan anak cabang pada organisasi Pemuda Pancasila. Sikap Dasar tersebut adalah : 1. Mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menghayati,

mengamalkan

dan

melestarikan

Pancasila

sebagaimana

termaktub dalam Pembukaan UUd 45 baik sebagai dasar ideologi Negara maupun jiwa pandangan hidup bangsa serta sebagai satu-satunya azas Pemuda Pancasila. 3. Berpartisipasi aktif melaksanakan tanggung jawab dan peranannya sebagai salah satu potensi utama orde baru dalam rangka mewujutkan cita-cita bangsa sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. 4. Mendukung pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI sebagai salah kekuatan bangsa mewujutkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berorientasi kepada prestasi dan kekaryaan guna


62

mengemban tugas kepeloporan dalam pembaharuan dan pembangunan disegala bidang serta senantiasa memperjuangankan gagasannya dalam semangat kebersamaan, demokrasi dan kekeluargaan. 6. Memantapkan

kebersamaan

dengan

rakyat

sebagai

sumber

aspirasi

perjuangan Pemuda Pancasila dan guna menggalang dukungan serta menggerakkan, mendinamisir masyarakat secara kreatif bagi suksesnya Pembangunan Nasional. Dalam menjabarkan program umum organisasi Pemuda Pancasila yang dihasilka oleh Musyawarah Wilayah, maka Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam melaksanakan program kerjanya telah memutuskan untuk melaksanakan konsolidasi wawasan dalam artian bahwa Pemuda Pancasila harus dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai sikap, perilaku cara berfikir dan cara bekerja yang menjangkau kepentingan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Organisasi Pemuda Pancasila adalah tempat semua lapisan golongan dan generasi muda bangsa dapat mempercayakan dan menitipkan aspirasi dan keinginannya untuk bergabung dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa sebagai agen pembaharuan dan pembangunan. Program umum ini diselaraskan dengan keadaan yang ada pada Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara beserta dengan tingkatan pimpinan cabang Pemuda Pancasila yang ada dibawahnya. Jadi, adapun sasaran program kerja yang hendak dicapai Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara adalah :


63

1. Sasaran kedalam : a. Memantapkan posisi organisasi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mandiri yang berorientasi kepada prestasi dan kekaryaan dalam mengemban tugas pembaharuan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. b. Memanfaatkan posisi organisasi Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang mampu menampung, mengartikulasikan serta memperjuangkan

aspirasi

dan

kepentingan

pemuda

khususnya

dan

masyarakat umumnya. c. Memantapkan kemampuan dan peranan setiap warga Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam mengamalkan Pancasila dan arus Pembangunan Nasional. d. Mengembangkan secara aktif berbagai kegiatan (aktivitas) Pemuda Pancasila dalam rangka membina kemampuan warga untuk menyesuaikan diri,

tanggap

terhadap

perkembangan

yang

sedang

berlangsung,

berkepribadian, sehingga lebih menjamin terlaksananya Pembangunan Nasional. 2. Sasaran keluar : a. Mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 b. Membina kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia khususnya dalam wajib bela Negara (pasal 36 UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 1982).


64

c. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ABRI masuk desa (AMD) sebagai manifestasi konkrit kemanunggalan ABRI dan rakyat. d. Meningkatkan penggalangan dan memantapkan kerjasama yang harmonis antar sesame generasi muda, OKP dan KNPI dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang sebagai upaya membantu terciptanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. e. Peningkatan peranan organisasi dalam mewujutkan ekonomi Indonesia yang bernafaskan pasal 33 UUD 45. f. Turut mendorong usaha-usaha modrenisasi, meningkatkan produksi dan memperjuangkan pemerataan pembangunan serta pemerataan pendapatan seluruh rakyat Indonesia sebagai pelaksana keadilan sosial secara menyeluruh. g. Memperluas usaha pendidikan dan kesempatan bagi wanita guna mencetak kader-kader wanita yang dapat mengambil bagian dalam seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi tantangan –tantangan dalam menjalankan program kerja Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara perlu untuk melakukan langkahlangkah terobosan dalam memperkuat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan diantara OKP-OKP lainnya. Adapun langkah-langkah dalam mengatasi masalah itu adalah dengan membagi kegiatan menjadi 2 yaitu : #

Mengadakan pendataan kembali seluruh anggota Pemuda Pancasila Sumatera

Utara mulai dari Pengurus Wilayah sampai pada pengurus anak ranting Hal ini


65

dianggap perlu karena dari sekian ratus ribu kader atau anggota Pemuda Pancasila yang terdaftar hanya puluhan ribu saja. # Melaksanakan kaderisasi .Organisasi Pemuda Pancasila harus selalu melakukan kaderisasi untuk setiap kadernya, karena setiap kader itu harus siap apabila dibutuhkan.Untuk itulah perlu adanya sistem pengkaderan yang terarah, terencana dan terkordinasi dengan baik sesuai dengan PO (petunjuk organisasi) yang ditetapkan pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila tahun 1996. Pada Muswil Pemuda Pancasila Sumatera Utara tahun 1996 terpilih H.AjibSah setelah sebelumnya H.Marzuki memimpin Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Pada masa-masa sebelumnya kepemimpinan Pemuda Pancasila memakai sebutan Ketua Umum Wilayah Pemuda Pancasila, maka dalam muswil ini berganti sebutan dengan sebutan Ketua Presidium. Presidium mengangkat ketua Badan Pelaksana Harian dalam menjalankan roda-roda organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada presidium. Maksudnya adalah bahwa Ketua Presidium mampu menerjemahkan sejarah latar belakang kehadiran Pemuda Pancasila dan Ketua Harian mampu menerjemahkan segala kemauan dan kehendak Ketua Presidium dengan kebijakan-kebijakan konkrit di lapangan. Pada waktu organisasi Pemuda Pancasila yang dipimpin oleh H.Marzuki dan Amran YS terjadi peningkatan pada jumlah anggota Pemuda Pancasila, ini disebabkan karena organisasi ini selalu mengedepankan kepentingan pemuda yang sebenarnya susah diatur. Tetapi setelah masuk organisasi Pemuda Pancasila banyak perubahan yang dirasakan oleh para pemuda tersebut.


66

Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat mempunyai pokok-pokok program yaitu : A. Program Pemantapan Kualitas Partisipasi A. Bidang Agama 1. Meningkatkan kesadaran beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai generasi penerus. 2. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama bagi setiap anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara sehungga menghasilkan anggota kader yang berbudi luhur. 3. Meningkatkan kepedulian warga Pemuda Pancasila Sumatera Utara terhadap harihari besar keagamaan. 4. Berperan dalam meningkatkan pembangunan secara peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya sesuai dengan potensi yang ada. B. Bidang Sosial Politik 1. Meningkatkan kesadaran politik Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai generasi penerus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan demi terwujutnya cita-cita luhur perjuangan bangsa. 2. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam setiap masalah politik ke negaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara serta terbinanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.


67

3. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan Pemuda Pancasila akan arti hakekat Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi., satu kesatuan budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. C. Bidang Sosial Ekonomi 1. Turut aktif dalam mrngembangkan alternatif pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial . 2. Aktif dalam penanggulangan masalah peledakan penduduk dan urbanisasi dikalangan pemuda. 3. Melaksanakan pendidikan melalui kewirausahaan, keterampilan, dan koperasi dalam rangka menciptakan kader Pemuda Pancasila yang potensial dalam menghadapi kesempatan dan peluang kerja. 4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemuda khususnya warga Pemuda Pancasila Sumatera Utara akan keterbatasan energi dan sumber daya alam . 5. Turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat didaerah pedesaan, masyarakat desa pantai dan daerah kumuh dalam rangka mengentaskan kemiskinan. 6. Menggalang kemitraan dengan pihak lain guna mengembangkan potensi dan sumber daya anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara. 7. Berperan aktif dalam segi tiga pertumbuhan, Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT- GT).


68

D. Bidang Sosial Budaya dan Olah Raga . 1. Memupuk dan membina unsur-unsur kebudayaan daerah yang kaya dengan corak ragamnya sebagai penunjang utama, menuju kepada sistem kebudayaan nasional dan negara Pancasila. 2. Berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah terutama 8 etnis yang ada di Sumatera Utara dalam rangka mendukung dan menunjang Kebudayaan Nasional sebagai pengamalan Pancasila 3. Meningkatkan kesadaran dan peran Pemuda Pancasila dalam menjamin kelansungan kehidupan Bangsa dan Negara yang meliputi : a. Pelestarian nilai-nilai luhur cita-cita perjuangan bangsa b. Pelestarian kekayaan alam dan lingkungan hidup yang sangat berguna bagi generasi bangsa dimasa mendatang. c. Pelestarian nilai-nilai keluarga kecil bahagia sejahtera. 4. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam mengatasi peledakan kebutuhan akan kemudahan fasilitas dan sarana pendidikan yang mendasar. 5. Meningkatkan kesadaran dan peranan Pemuda Pancasila dalam memperkuat disiplin nasional dalam rangka memperkokoh kebersamaan dalam menanamkan sikap mental yang tangguh, tanggung jawab, hemat, pekerja keras, cermat, tertib penuh rasa pengabdian dan mempunyai kejujuran. 6. Meningkatkan kegiatan olah raga dikalangan pemuda sebagai dukungan terhadap pelaksanaan

program

pemerintah

dalam

memasyarakatkan

mengolahragakan masyarakat.


olah

raga

dan

69

E. Bidang Peranan Wanita. 1. Turut mendorong bagi meningkatkan wibawa dan kepribadian wanita Indonesia sehingga dapat menjalankan fungsi gandanya sebagai pribadi, istri, dan ibu rumah tangga yang baik sebagai anggota masyarakat yang berguna dan wanita karier yang berdaya guna dalam rangka pembangunan wanita Indonesia seutuhnya. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kader-kader wanita khususnya

Srikandi

Pemuda

Pancasila

Sumatera

Utara

yang

mempunyai

kepribadian nasional. Dari seluruh sasaran program kegiatan Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara di atas belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Karena ada sebahagian dari program tersebut masih dalam tahap perencanaan, jadi belum diwujutkan dalam bentuk peranan aktif dari DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara .

Organisasi Pemuda Pancasila masih menganut pola kerja program yang masih

tradisional seperti di masa lalu yang insidentil, spontan dan temporer, sehingga program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya bisa tidak jadi dikarenakan ada program kerja mendadak yang harus dilaksanakan. Padahal pola-pola yang demikian sedikit demi harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan dinamika yang ada dan keadaan jaman yang terus berkembang. Pembentukan lembaga-lembaga pada Organisasi Pemuda Pancasila sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Dewan Pimpinannya, baik itu DPW, maupun DPC. Untuk DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara mempunyai lembaga SAPMA (Satuan Pelajar dan Mahasiswa) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, BKS


70

(Badan Kordinasi Lembaga Srikandi), LPPH (Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum) dan KOTI MAHATIDANA (Komando Inti), padahal di Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila mempunyai sepuluh lembaga tetapi untuk Sumatera Utara yang diperlukan hanya empat lembaga itu saja. Pembentukan Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila pada tahun 1990 adalah penegasan tentang perubahan citra tersebut. Landasan yang mendasari pembentukannya adalah untuk menghimpun calon intelektual dan menyiapkan alternatif kegiatan diluar sekolah bagi para pelajar dan mahasiswa. Namun dalam perjalanan selanjutnya keberadaan SAPMA ini menjadi strategis bagi Pemuda Pancasila, karena masih sedikit organisasi yang menggarap pelajar khususnya. Organisasi yang menggarap mahasiswa telah banyak seperti HMI, PMII , PMKRI, GMKI, Gema Kosgoro, Gema MKGR dan sebagainya. Kalau kita melihat di media massa yang membicarakan masalah pelajar, nara sumber dari organisasi yang mengatasnamakan pelajar dapat dihitung dengan jari. Memang ada beberapa organisasi yang menggarap yang menggarap pelajar seperti IPNU, IPM, atau organisasi pelajar di tingkat lokal, tapi jumlahnya masih amat sedikit. Artinya kalau menggarap pelajar, pangsa pasarnya masih luas, tidak terlalu kompetitif. Lain kalau mendirikan organisasi yang pangsa pasarnya dari kalangan pengusaha, politikus, kepemudaan, atau lembaga swadaya masyarakat tidak susah dan repot untuk mencari nara sumber. Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara mencoba memilah program yang sesuai antara kalangan pelajar dan mahasiswa. Kalau kita


71

lihat yang namanya kegiatan pelajar yang usianya lebih muda dari mahasiswa, fisik dan stamina sedang kuat-kuatnya, maka kegiatan yang sesuai dengan mereka dalam konteks fisik, seperti kegiatan olah raga. Tapi kalau kegiatan mahasiswa yang kita asumsikan sebagai calon cendikiawan maka kegiatannya yang sesuai adalah kegiatan semacam seminar-seminar, penulisan, penelitian serta pengkajian-pengkajian (wawancara dengan Drs James Ganda Sormin, hari kamis tgl 19 April 2007). Lembaga yang tidak kalah pentingnya adalah BKS atau Badan Kordinasi Srikandi yang dibentuk tahun 1990 di Sumatera Utara dan pada

tahun 1996 pada

Mubes ke VI resmi menjadi Lembaga Srikandi dan dimasukkan kedalam AD/ART dan langsung dipimpin oleh ketua bidang peranan wanita di Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Peranan Srikandi ini adalah merekrut kader dari kalangan wanita, sebab banyak organisasi tidak tahu bahwa Pemuda Pancasila ada wanitanya. Barangkali karena nama Pemuda didepan Pancasila sehingga identik dengan jenis kelamin laki-laki, maka masyarakat menganggap Pemuda Pancasila organisasinya laki-laki. Tapi setelah dikenalkan Srikandi ternyata banyak wanita yang masuk menjadi anggota organisasi Pemuda Pancasila tutur Dra Fauziah Dongoran mantan ketua Srikandi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Memang jumlah anggota Srikandi Pemuda Pancasila belum di data secara pasti, tetapi sebenarnya jumlah anggota Srikandi tidak kalah jauh dari jumlah anggota pemudanya, padahal organisasi Pemuda Pancasila sudah mengakar di tingkat basis, yakni ranting-ranting tetapi amat disayangkan jumlah Srikandi yang besar tidak dioptimalkan perannya. Srikandi memang sering merasa kecewa karena tidak


72

diperhatikan, banyak program kerja yang ingin dilaksanakan oleh Srikandi tapi karena birokrasi membuat program kerja tidak jalan. Peranan wanita seolah nama baru di Pemuda Pancasila yang menjalankan program sendiri dan sementara Srikandi juga melaksanakan program sendiri, semestinya tidak begitu karena peranan wanita itu hanya menjalankan program yang didukung oleh Srikandi. Nama Srikandi ini diambil dari nama tokoh pewayangan yaitu istri Arjuna yang melakukan tugas dwifungsi, yaitu wanita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita pejuang. Dari nama inilah diharapkan wanita di Pemuda Pancasila menjadi mitra sejajar pria bukan dibawah pria. Maka pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam pembangunan serta kemampuan wanita lebih ditingkatkan dalam penguasaan ilmu dan tehnologi, termasuk pula dalam proses pengambilan keputusan dan mampu menghadapi perubahan baik di dalam masyarakat maupun keluarga (wawancara dengan Ir Vera Azis hari Jumat tgl 20 April 2007). LPPH (Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum) adalah salah satu unit lembaga Pemuda Pancasila yang dalam pelaksanaan programnya disesuaikan dengan karakteristik kelembagaannya. LPPH Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara didirikan sesuai dengan hasil keputusan Mubes VI Pemuda Pancasila (1996) tentang perlunya pembentukan lembaga-lembaga sebagai pelengkap organisasi. Di dirikan bertujuan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran untuk tercapainya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia, serta berperan aktif dalam


73

pembinaan hukum nasional dalam usaha untuk mewujutkan suatu system hukum nasional , yang mengabdi kepada kepentingan nasional. LPPH Pemuda Pancasila ini banyak membantu anggota Pemuda Pancasila dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukumnya LPPH Sumatera Utara ini menghimpun para sarjana hukum serta pengacara yang ahli di bidangnya untuk berkecimpung didalamnya, walaupun kadang-kadang mereka bekerja tanpa dibayar atau berorientasi non profit dengan mengutamakan kepada pengabdian dalam pengertian memberikan penyuluhan dalam pembelaan hukum kepada anggota Pemuda Pancasila dan masyarakat luas yang membutuhkannya . Kehadiran LPPH ini merupakan refleksi dari upaya dalam rangka merubah citra Pemuda Pancasila yang selama ini dipandang negatif, padahal dalam organisasi Pemuda Pancasila punya banya intelektual yang bergerak dibidang penyuluhan dan pembelaan hukum.(wawancara dengan M.Ramli Tarigan, SH hari Jumat tgl 20 April 2007). Lembaga KOTI MAHATIDANA adalah lembaga kader yang diharapkan bahwa pengembangan sumber daya manusianya yang berkualitas. Sudah tidak masanya lagi menggunakan kekuatan otot tetapi dengan kekuatan otak untuk memajukan organisasi. Lembaga Koti ini sebagai garda Pancasila yang siap untuk melindungi dan mempertaruhkan jiwa raganya demi membela kepentingan bangsa dan Negara. Komitmen Pemuda Pancasila selalu mendahulukan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, berdiri tegak membela panji-panji Negara termasuk didalamnya sang Merah Putih dan Pancasila, akan patuh dan tunduk pada keputusan-


74

keputusan yang bersifat konstitusional, tanpa ada unsur penekanan ataupun pemaksaan. Koti Mahatidana ini adalah semacam pasukan yang mempunyai anggota siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan untuk menjawab suara-suara sumbang yang mengdiskriditkan kiprah Pemuda Pancasila akibat sepak terjang oknum individual atau perseorangan yang disalah artikan masyarakat luas sebagai sikap organisasi untuk menghadapi persaingan yang semakin meruncing di masa depan. Koti Mahatidana ini mendapat pelatihan untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusianya (wawancara dengan Sulasno, hari Sabtu tgl 21 April 2007). Jadi, tuntutan akan kualitas sumber daya manusia guna mengantisipasi pengelolaan organisasi, kaderisasi, akan turut mempengaruhi kualitas orientasi dari OKP itu sendiri dalam menjawab persoalan bangsa, masyarakat dan masa depan Kongkritnya setiap anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara termasuk pengurusnya harus mengaktualisasikan potensi dirinya sebagai kader organisasi sehingga akan mampu mengakumulasikan diri dalam merespon serta menjawab permasalahan. Karena kemampuan merespon serta mengaktualisasikan diri sangat ditentukan seberapa besar kemampuan setiap individu dalam menyusun basis ekonomi dan kesejahteraan dirinya masing-masing. Memang cukup berat beban Pemuda Pancasila Sumatera Utara ke depan, dari nama yang disandangnya sudah pasti di pundaknya eksistensi dan kesinambungan bangsa menjadi taruhannya, taruhan ke depan perlu dipertahankan dan ditingkatkan prestasi yang telah dicapai selama ini.


75

Selain itu tantangan kedepan juga menyangkut bagaimana kemandirian Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Salah satu faktor penting bagi sebuah organisasi yaitu masalah kemandirian. Karena kemandirian akan memperkuat Pemuda Pancasila Sumatera Utara bisa bertahan dari ujian-ujian kultural, maupun dari gesekan-gesekan berbagai kepentingan baik, antara OKP serta kekuatan sospol lainya. Namun yang penting tinggal meningkatkan kualitas anggota, sebab kualitas anggota termasuk SDMnya sangat tergantung dari sejauh mana komitmen dan konsistensi pemimpinnya dalam mensejahterakan anggotanya. Dengan pemberian pekerjaan sebagai langkah dasar yang akan mewarnai kelanjutan dan masa depan Pemuda Pancasila Sumatera Utara.Langkah semacam ini adalah cara yang terbaik dan konkrit serta langsung menyentuh permasalahan.

4.2.2

Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS) Derasnya arus reformasi yang menghendaki perubahan disegala aspek

kehidupan bangsa menuntut adanya pembaharuan terhadap tatanan yang lama. Tidak terkecuali angin reformasipun melanda organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila yang dilahirkan tanggal 28 Oktober 1959 secara histories politis tidak bisa dilepaskan dari misi perjungannya sebagai “Benteng Pancasila”. Sejarah perjalanan Pemuda Pancasila membuatnya tidak pernah ragu sedikitpun dalam mempertahankan Pancasila. Sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang menyandang nama Pancasila membuat setiap gerakannya selalu diikuti oleh masyarakat luas. Anehnya masyarakat

atau

kelompok-kelompok

masyarakat


tertentu

selalu

saja

76

mengindentikkan Pemuda Pancasila dengan berbagai cap negatif atau stigma sehingga terkadang menimbulkan nada-nada sumbang bahkan tidak jarang mendatangkan antipati. Namun demikian jika ditilik dari latar historis kelahirannya merupakan antisipasi guna mengamankan eksistensi dan keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Permasalahannya kini dengan segala keberadaan serta bukti nyata histories yang telah dipatrikan dalam menegakkan tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945 maka jika dikaitkan dengan derasnya tuntutan perubahan dan pembaruan yang sedang terjadi akibat reformasi yang mempunyai implikasi kepada wajah dunia kepemudaan termasuk Pemuda pancasila. Maka pada tanggal 28-30 April tahun 1999 diadakanlah Musyawarah Luar Biasa untuk menjawab semua tuntutan itu. Tuntutan yang pertama adalah perlunya revaluasi, reposisi dan reaktualisasi peran dan fungsi Pemuda Pancasila sebagai organisasi kepemudaan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) yang diharapkan akan terindentifikasi tantangan dan peluang macam apakah yang harus dihadapinya dimasa yang akan datang. Kedua, salah satu tuntutan reformasi adalah peninjauan ulang hal-hal yang selama ini dianggap telah usang tidak up to date lagi dan segera diganti dengan hal – hal baru yang sesuai dengan tuntutan iklim reformasi. Keputusan organisasi Pemuda Pancasila untuk menjadi ormas sebenarnya bukan merupakan hal yang baru . Karena aspirasi atau tuntutan menjadi ormas telah jauh diantisipasi pada Mubes VI pada tahun 1996 lalu. Buktinya dalam struktur organisasi dibedakan atas Dewan Presidium dan Pelaksana Harian, artinya pada


77

Dewan Presidium terdapat kader-kader Pemuda Pancasila yang berusia dibawah 40 tahun, sedangkan pada Pelaksana Harian kader-kader muda yang berumur dibawah 40 tahun. Ini kebijakan organisasi dalam rangka mengantisipasi perubahan akibat perkembangan yang mengelilingi kehidupan Pemuda Pancasila. Mubes ke VI Pemuda Pancasila tahun 1996 mengamanatkan kepada organisasi untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat dan mengambil bagian dalam usaha bangsa dan Negara , yakni : memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Petunjuk-petunjuk tersebut telah menjadi dorongan dan semangat dalam gerak langkah Pemuda Pancasila ,yang kemudian di berikan pula pada kalangan wanita melalui Srikandi Pemuda Pancasila, ke kalangan aktivis / tenaga hukum melalui LPPH, kekalangan pelajar dan mahasiswa melalui Sapma serta para penggerak-penggerak inti territorial melalui Koti Mahatidana. Organisasi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang menghimpun anggotanya dari tingkat grass root / basis haruslah tetap berada pada arus bawah, sebagai dinamisator terhadap perubahan, maka dengan itulah Pemuda Pancasila akan tetap disegani baik karena organisasi ini tetap berorientasi kerakyatan dan pluralis, tidak membedakan latar belakang sosial dan politik (wawancara dengan H.Donald Sidabalok,tgl 5 Juni 2007 hari Selasa). Organisasi Pemuda Pancasila tidak pernah mempunyai batas-batas baik berdasarkan ikatan kesukuan, ras, agama, ataupun golongan sebagai organisasi yang berbasis pada massa, maka Pemuda Pancasila dituntut mampu memiliki kepekaan dalam menyuarakan aspirasi, tuntutan serta kepentingan kader ataupun masyarakat.


78

Untuk menghadapi tantangan bangsa dimasa depan Organisasi Pemuda Pancasila harus mampu mengantisipasinya secara cepat, karena demokratisasi partisipasi bisa berkembang dalam dua kemungkinan . Pertama, demokrasi dengan partisipasi masyarakat luas yang menggunakan kelompok sebagai mekanisme operasinya. Kedua, demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsumg dalam proses politik. Dalam keadaan ini Pemuda Pancasila dapat memainkan peranan diantara dua faktor tersebut. Artinya Pemuda Pancasila bisa dikatakan satu–satunya Ormas Pemuda yang mampu menunjukkan kemandiriannya. Kemandirian dalam program akan menjadi sarana untuk negosiasi politik. Dengan demikian peran dan fungsi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila sebagai penyambung aspirasi masyarakat dalam hal ini pemuda dari tingkat bawah ke elite yang memerintah. Inilah aset yang harus yang harus dimanfaatkan oleh Pemuda Pancasila. Dengan itu berupaya meningkatkan kualitas dirinya dengan berbagai persiapan penataan sumber daya manusia yang sejalan dengan dinamika dan tuntutan jaman (wawancara dengan Rolel Harahap tgl 15 Mei 2007, hari Selasa). Organisasi adalah komunikasi sosial di dalam suatu masyarakat,.sebagai komunitas sosial organisasi senantiasa mengedepankan heterogenitas dan tidak mengenal status sosial. Kemajemukan organisasi di dalam tatanan kehidupan politik di suatu Negara, adalah modal utama bagi keberlanjutan dan kesinambungan program –program organisasi yang menjadi dasar tujuan yang dicita-citakan . Secara substantif, organisasi harus memberikan manfaat bagi anggotanya. Tapi dari sudut pandang secara organisasi, anggota berkewajiban memberikan yang


79

terbaik bagi organisasi yang menjadi pilihannya.Artinya bahwa didalam komunitas sosial, perbedaan yang ada adalah sebuah kekuatan dengan energi yang besar. Organisasi sebagai komunitas sosial adalah wadah untuk mengekspresikan berbagai ide dan gagasan menjadi tindakan kongkrit, sehingga berdampak positif bagi masyarakat dalam arti luas. Pada jaman reformasi dewasa ini, kedewasaan sikap kita dalam menghadapi berbagai hal yang sangat cepat berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sangatlah diperlukan. Kedewasaan bersikap itu adalah cermin dari manusia bijaksana. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa momentum reformasi yang melahirkan berbagai perubahan menuntut kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dalam arti sesungguhnya. Di dalam rangka berfikir ini, kita harus memahami betul apa sesungguhnya yang terjadi, dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Pemuda Pancasila di Cipayung Bogor ini, diikuti oleh semua Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, termasuklah DPW dan DPC Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Pada Mubeslub ini diputuskan bahwa Pemuda Pancasila menarik dukungan dan aspirasi politiknya dari Golkar dan kembali menjadi independent. Padahal diketahui banyak wakil rakyat yang duduk di legeslatif yang berasal dari organisasi Pemuda Pancasila, begitu juga di Sumatera Utara. Sehingga muncullah istilah: ”Jangan kemana-mana, tapi ada dimana-mana.” Dengan arti


80

walaupun sudah ada di mana-mana, jangan lupakan organisasi Pemuda Pancasila dan tetap ada diorganisasi ini. Sebagai organisasi, Pemuda Pancasila sejatinya sudah memiliki acuan nilai etik organisasi, yakni prinsip indepedensi organisasi. Dikatakan sebagai acuan karena penegasan

bahwa

Pemuda

Pancasila

adalah

organisasi

yang

independent

menimbulkan sejumlah konsekuensi politis-organisatoris yang tidak bisa dielakkan begitu saja . Itulah sebabnya, nilai etika yang mendasari setiap gerak langkah Pemuda Pancasila harus selalu paralel dengan doktrin independen yang dianutnya. Pada Mubeslub ini juga ada wacana untuk menjadikan Organisasi Pemuda Pancasila menjadi Organisasi Sosial Kemasyarakatan sehingga tidak lagi menjadi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Karena dianggap tidak cocok lagi untuk kedepan.Tetapi wacana ini tidak mendapat respon dari para peserta, sebab dianggap kalau tidak lagi menjadi OKP Organisasi Pemuda Pancasila tidak besar lagi dan serupa dengan OKP –OKP lainnya. Pada tahun 1999 diadakanlah Pemilu yang diikuti oleh 48 Partai Politik, dari semula hanya 3 Partai Politik sehingga menjadi sedemikian besar. Suhu politik ditanah air semakin panas ditengah – tengah kesulitan ekonomi masyarakat masih lagi dihadapkan oleh berbagai peristiwa yang memprihatinkan. Dengan timbulnya multi partai tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi dari pimpinan – pimpinan atau penggurus Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Tidak ada larangan karena undang–undang membenarkan hal tersebut. Yang dijaga adalah tidak terpecah belahnya keluarga besar Pemuda Pancasila dan dapat mencegah terjadinya potensi


81

konflik akibat banyaknya kader-kader Pemuda Pancasila yang terjun kedunia partai politik. Tetapi berapa banyak anggota Pemuda Pancasila yang duduk menjadi anggota DPRD di Sumatera Utara dan DPRD didaerah tingkat II tidak pernah tercatat pada DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara ketika masih menjadi menjadi OKP sudah diarahkan kepada profesionalisme anggota penggurus, karena banyak terdapat individu-individu yang berasal dari bermacam-macam pekerjaan seperti pengacara, anggota Kadin, Gapensi, Hipmi dan profesionalisme lainya, yang diharapkan akan membantu merekrut anggota dalam setiap bidang usahanya. Dengan demikian pada waktunya anggota pengurus yang terdiri dari berbagai macam profesi itu memberikan lapangan pekerjaan bagi anggota lainnya yang belum mempunyai pekerjaan. Sektor ekonomi termasuk penyediaan lapangan pekerjaan menjadi sarana yang bukan saja memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi pribadi yang bersangkutan, tetapi dengan kuatnya basis ekonomi seseorang karena bersangkutan adalah anggota dan pengurus organisasi, otomatis diharapkan akan turut membantu mendanai kegiatan serta aktivitas – aktivitas organisasi. Lewat jaringan ini DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara mencoba membangun hubungan kemitraan dengan anggota, sehingga adanya saling memberi dan menerima diantara organisasi, penggurus maupun anggota (wawancara dengan Edyarto, tgl 24 Mei 2007 hari Kamis).


82

Memang harus diakui dalam tiga dekade terakhir terjadi semacam proses transformasi dalam diri organisasi Pemuda Pancasila. Transformasi yang dimaksud adanya pergeseran citra atau image dari organisasi yang selama ini dijuluki dengan tukang pukul, preman, dan sebagainya kepada transformasi intelektual dan profesionalisme. Artinya, komitmen yang kuat dari tokoh-tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk menata organisasi secara professional mengisyaratkan bukan saja terjadi transformasi intelektual tapi juga secara struktural dalam rangka mengantisipasi kemajuan akibat modrenisasi. Lewat penataan organisasi semacam ini diharapkan di masa depan eksistensi Pemuda Pancasila akan ditentukan oleh perannya bagaimana mengaktualisasikan transformasi itu melalui kualitas sumber daya manusianya. Pemuda Pancasila bukanlah organisasi politik, tetapi merupakan organisasi yang bersifat “Sosial Kemasyarakatan” yang independent atau mandiri. Tetapi Pemuda Pancasila menyadari bahwa sebagai warga Negara ia juga mempunyai hak berpolitik yang berlaku satu kali dalam lima tahun. Untuk itu Pemuda Pancasila bersepakat mempergunakan hak tersebut dengan cara menyalurkan hak mereka dalam suatu Musyawarah Besar. Musyawarah Besar adalah lembaga tertinggi organisasi yang merupakan perwujutan dilaksanakannya konstitusi organisasi. Lembaga inilah yang akan mengevaluasi hasil kerja lima tahun mendatang serta memilih pemimpinpemimpin yang akan mengurus organisasi dalam melaksanakan program-program tersebut dalam mengemban misi perjuangan organisasi.


83

Pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2001 di Caringin Bogor diselenggarakan suatu momentum yang meneguhkan itikad dan eksistensi Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan, terbuka tetapi berbeda dilintas politik. Mubes ke VII 2001 juga merupakan langkah besar Pemuda Pancasila melaksanakan reorientasinya pada dua aspek yaitu : Pertama, orientasi kemasyarakatan, yang memposisikan Pemuda Pancasila kembali menjadi kekuatan sosial yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan sekaligus membina kesadaran dan kecerdasan masyarakat. Kedua, orientasi kepemudaan, dimana seiring perkembangan jaman dimensi kepemudaan telah meluas pada berbagai bidang kehidupan seperti petani, nelayan, pekerja, wanita, pengusaha, mahasiswa, pelajar, sarjana dan lain-lain. Penegasan itikad sebagai kader bangsa dan reorientasi inilah yang menjadi suasana bathin yang melahirkan berbagai keputusan Mubes Pemuda Pancasila 2001, yang selanjutnya dijadikan landasan operasional MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada Mubes ke VII organisasi Pemuda Pancasila telah mendeklarasikan sebagai organisasi yang tidak lagi berorientasi kepemudaan (OKP) melainkan berorientasi kemasyarakatan (Ormas). Dengan itu seluruh AD/ART serta susunan pengurus berubah total. Dewan Presidium dan Badan Pelaksana Harian ditiadakan juga penggunaan kata Dewan diganti menjadi Majelis. Konsekuensinya adalah Ormas Pemuda Pancasila sudah harus menempatkan anggotanya bukan saja sekedar objek tetapi juga subjek dari suatu pelaksanaan program. Disisi lain Pemuda Pancasila juga


84

harus menjadikan masyarakat umum sebagai asset program, baik potensi maupun kondisi masyarakat itu sendiri. Majelis melambangkan adanya akomodasi struktur secara lebih paripurna dengan bobot dan ruang lingkup pergumulan organisasi yang telah meluas, serta bobot dan ruang lingkup pengambilan kebijakan yang lebih tinggi, yang memiliki orientasi sosial- politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya, Hukum dan HAM, serta Hankamnas. Struktur “Majelis” mengakomodir lembaga-lembaga sektoral sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan sayap perjuangan organisasi, dimana lembaga-lembaga sektoral dimaksud bukan saja sekedar pelaksana program tetapi dirancang untuk turut mengambil bagian dalam proses perencanaan . Majelis merupakan pembuat dan pengarah kebijakan (police making) serta pengawas kebijakan (policy monitoring) dengan prinsip kolektifitas, dimana lembaga – lembaga sektoral lebih selaku pelaksana kebijakan (police executing) Namun demikian majelis memiliki otoritas khusus dengan keempat fungsi manajemen tersebut dalam bidang / hal organisasi (forum-forum kewenangan seperti mubes,rakernas,rapimpur,muswil, rakerwil, muscab, rakercab, dsb) serta kaderisasi. Posisi dan tugas Mubes ke VII Pemuda Pancasila kali ini mempunyai arti tersendiri karena Mubes ini berlangsung ditengah-tengah suasana transisi dan tranformasi Indonesia yang demokratis. Konsisten atas tekad dan semangat perjuangannya pada tahun 2001 ini Pemuda Pancasila juga bertekad menyukseskan Reformasi dan Pembangunan Nasional dengan keberpihakan pada rakyat serta


85

menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan, sehingga kemudian dapat menghasilkan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen. Kesemua pemikiran diatas pada akhirnya bermuara kepada bagaimana melaksanakan dan pemberdayaan serta pembinaan anggota, institusi dan konstitusi organisasi . Maka pada tanggal 26-27 Juni 2002 di Sibolga diadakanlah Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang mengacu kepada hasil keputusan – keputusan Mubes ke VII Pemuda Pancasila. sebagai sarana pemberdayaan, proses perbaikan, perubahan dan pembaharuan serta pengambilan keputusan yang bersinergi merespon tuntutan internal organisasi guna menjawab tantangan era reformasi dan abad XXI. Pada Muswil Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Sibolga setelah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) terpilihlah untuk menjadi ketuanya H.Donald Sidabalok dengan sekretarisnya H. Mochtar Aritonang .Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara mempunyai 2 (dua) orang wakil ketua dan mempunyai 9 (sembilan) orang ketua bidang yang didampingi oleh satu sekretaris dan sembilan wakil sekretaris, satu orang bendahara dan dua wakil bendahara, dan masing-masing bidang anggotannya terdiri dari empat orang. Sehingga penggurus MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara berjumlah 61 (enam puluh satu) orang . Provinsi Sumatera Utara sudah mengalami pemekaran daerah kabupaten dan kota yang semula 11 kabupaten, sekarang sudah 18 kabupaten, begitu juga dengan kotanya dari 6 menjadi 7. Sehingga jumlahnya ada 25 kabupaten dan kota. Majelis


86

Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara

telah membentuk Majelis

Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila di seluruh kabupaten / kota di Sumatera Utara. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara telah menetapkan program prioritas sebagai berikut : 1. Pembinaan institusional keorganisasian. 2. Pemberdayaan struktur dengan menetapkan prosedur dan mekanisme kerja 3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai pemantapan partisipasi program. 4. Pengembangan potensi sumber daya organisasi. Penetapan prioritas program ini dimaksudkan guna memberikan skala operasional dalam membangun wacana berfikir yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan keputusan Muswil Pemuda Pancasila Sumatera Utara 2002. Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara tahun 2002 adalah yang ke X yang mempunyai program – program yang menjadi keputusan Muswil. Muswil tahun 2002 itu adalah musyawarah pertama Pemuda Pancasila Sumatera Utara sejak organisasi itu menjadi organisasi sosial masyarakat (ormas). Adapun penjabaran program keputusan Musyawarah Wilayah X Pemuda Pancasila Sumatera Utara tahun 2002 adalah sebagai berikut : A. Gambaran Umum Program Pemuda Pancasila Sumatera Utara memiliki hakekat memantapkan eksistensi sebagai organisasi kemasyatakatan prmuda yang membengun wahana pembinaan, pengembangan serta sarana pengabdian kepada masyarakat . Tentu dalam


87

pelaksanaanya memerlukan suatu kesadaran yang tinggi dan ketanggapan menterjemahkan tahap-tahap kesiapan dan realisasi program. Seluruh program hasil Muswil X 2002 telah dijabarkan kepada kegiatan organisasi yang dapat dibagi menjadi : 1. Pembinaan keorganisasian (kelembagaan / institusional) 2. Pembinaan dan pengembangan kaderisasi 3. Pembinaan dan pemantapan komunikasi 4. Pemantapan dan pengembangan partisipasi 5. Pembinaan sosio ekonomi 6. Pembinaan peranan wanita 7. Pembinaan hukum 8. Pembinaan pertahanan dan keamanan B. Pelaksanaan Program Dalam mengelola pelaksanaan program selalu diupayakan melalui pendekatan 5 (Lima) azas, yaitu : - Azas pengembangan / konsolidasi organisasi - Azas kesinambungan program - Azas manfaat untuk organisasi - Azas kegotong royongan pengurus - Azas penempatan program Adapun sasaran pelaksanaan program selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yaitu :


88

1. Sasaran kedalam a. Mantapnya Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mengakar , modern dan mandiri serta berorientasi pada prestasi dan kekaryaan dalam mengemban tugas pembaharuan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. b. Mantapnya Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang mampu menampung , mengartikulasikan serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pemuda khususnya dan masyarakat umumnya. c. Mantapnya kemampuan dan peranan setiap anggota Pemuda Pancasila untuk mengamalkan Pancasila dalam arus dinamika pembangunan bangsa. d. Mengembangkan secara aktif upaya-upaya membina kemampuan anggota Pemuda

Pancasila

dalam

menyesuaikan

diri,

tanggap

terhadap

perkembangkan yang sedang berlangsung, berkepribadian, sehingga lebih menjamin lahirnya kader bangsa yang militant, tangguh dan teruji. 2. Sasaran keluar a. Mempertahankan tetap tegak dan teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Membina kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara khususnya dalam wajib bela Negara. c. Meningkatkan penggalangan dan memantapkan kerja sama yang harmonis antar sesama generasi muda dan Ormas lainnya maupun KNPI sebagai wadah komunikasi sehingga dapat terciptanya hubungan kebersamaan dalam suasana


89

persahabatan antar generasi muda dalam upaya membantu terciptanya iklim yang kondunsif di Sumatera Utara. d. Peningkatan peranan organisasi untuk mendorong terwujutnya ekonomi kerakyatan yang bernafaskan pasal 33 UUD 1945. Melalui pendekatan yang ada serta sasaran pelaksanaan program sebagaimana tersebut diatas, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini produk hasil Musyawarah Wilayah X tahun 2002 telah dilaksanakan sebagaimana yang dapat dipaparkan sebagai berikut : 1. Program Pemantapan Kualitas Organsasi . Perumusan konsolidasi formal ataupun dimensi strategis serta taktis suatu program dilakukan melalui rapat-rapat di lingkungan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Hal ini juga dimaksudkan untuk : a. Memberikan input bagi para pengurus tentang pelaksanaan tugas wewenang dan fungsi pengurus. b. Mendengar

serta

mengkaji

laporan

perkembangan

eksistensi

organisasi c. Mencari solusi terhadap masalah yang timbul dan berkembang dalam lingkup organisasi baik oleh faktor penyebab internal maupun eksternal. d. Melaksanakan penilaian terhadap aktivitas dan sinergitas kinerja MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara.


90

e. Membuat kebijakan dalam rangka pemantapan kualitas organisasi diantaranya : 1. Pembentukan Korwil (Kordinator Wilayah) untuk menunjang tugastugas koordinatif dalam kerangka koordinasi dengan daerah / cabang terutama dalam upaya mengembangkan semangat berkonstitusi / penataan iklim kerja serta mendinamisir cabang-cabang untuk merealisasikan programnya. 2. Mengadakan langkah-langkah pembentukan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila pada kabupaten dan kota yang baru di provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengembangkan dan optimalisasi potensi organisasi. Pada 5 (lima) daerah kabupaten dan kota hasil pemekaran,

yaitu

Kabupaten

Samosir,

Kabupaten

Humbang

Hasundutan, Kabupaten Pak-Pak Barat, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Nias Selatan, telah terbentuk Pimpinan Cabang definitif. 3. Mensosialisasikan semangat berkonstitusi serta pemahaman tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemuda Pancasila serta Peraturan Organisasi melalui pendistribusian / meneruskan ke cabang-cabang Pemuda Pancasila se Sumatera Utara . 4. Membentuk lembaga-lembaga sebagai satuan pelaksanaan program pada tingkat wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, hingga digelarnya Muswil ini telah terbentuk dan dikukuhkan 5 (lima)


91

lembaga tingkat wilayah, yaitu : Lembaga Srikandi Lembaga Koti Mahatidana,

Lembaga

Satuan

Mahasiswa

(Satma),

Lembaga

Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) dan Koperasi Panca Setia. 5. Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Muswil Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang diselenggarakan pada bulan Juni 2002 dalam rangka mengikuti AD/ART organisasi. 2. Program Pemantapan Kualitas Kaderisasi Selain konsolidasi institusional maka konsolidasi personal tidak kalah juga pentingnya apabila ingin melakukan pembinaan dan pemantapan organisasi. Karena tanpa mengetahui potensi anggota secara pasti baik kualitas maupun kuantitas maka pembinaan dan pemantapan yang dilakukan sering tidak sampai pada sasarannya. Berkaitan dengan konsolidasi personal, pengkaderan adalah merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas anggota. Pembinaan kaderisasi yang dilakukan pada hakekatnya merupakan proses penyiapan dan pembentukan kader yang mempunyai sikap, cara pandang, mentalitas kaderisasi tidak semata-mata diartikan mengadakan aktivitas pengkaderan formal dengan penjenjangan sesuai dengan tingkatannya, tetapi pengkaderan yang dilakukan mempunyai cakupan lebih luas. Pengkaderan dimulai dari rekruitmen keanggotaan, rapat-rapat, kepanitiaan, penugasan, sampai proses pengkaderan. Dari pengalaman–pengalaman yang diperoleh diatas diharapkan anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat terbina, sehingga kehadiran Pemuda Pancasila dapat memberi nilai tambah terhadap suasana dan kehidupan kepemudaan maupun kemasyarakatan.


92

Namun demikian, keinginan pengkaderan secara formal tetap penting. Oleh sebab itu MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara terus mendorong agar Peraturan Organisasi tentang pengkaderan beserta silabusnya untuk segera disusun dan diterbitkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Sehingga pelaksanaan kaderisasi sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dapat terlaksana. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara priode 2002-2007, kaderisasi secara formal telah dilaksanakan sebanyak dua kali yakni Up Grading Kepemimpinan Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara di Hotel Sahid dan Pelatihan Keprotokoleran dan kesekretariatan di Asrama Haji Medan. Secara umum beberapa upaya yang berkaitan dengan program pemantapan kualitas kaderisasi ialah sebagai berikut : a. Mendorong lembaga-lembaga di jajaran MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk melakukan diklat dasar bagi personilnya . Khusus pada lembaga Koti Mahatidana, perencanaan dan persiapan diklat dasar Koti Mahatidana telah dibuat dan tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja. b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengurus dan anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan , kursus dan forum-forum pengayaan wawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan institusi masyarakat, seperti pelatihan yang


93

dilaksanakan oleh Kantor Dispora Sumut dan forum-forum yang dilaksanakan oleh KNPI. c. Dalam rangka memupuk dan memperkokoh militansi serta semangat setia kawan sesame anggota, MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengelar Apel Akbar Pemuda Pancasila seSumatera Utara di lapangan Kota Binjai. Kegiatan ini juga dilakukan beberapa Majelis Cabang Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. 3. Program Pemantapan Kualitas Komunikasi Pelaksanaan pembinaan komunikasi organisasi Pemuda Pancasila dalam Masa bakti 2002-2007 yang dilakukan tidak hanya bersifat informasi kegiatan organisatoris dalam bentuk surat-surat juga komunikasi melalui berbagai forum konsultasi dan kordinasi, baik dengan MPC juga dengan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Selanjutnya, komunikasi dalam rangka aktualisasi eksistensi organisasi juga dilakukan kepada pihak eksternal, seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, para Muspida, aktivis kampus, LSM, KNPI, lembaga jurnalistik dan kekuatan Partai Politik. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana di dalam rangka pemantapan kualitas komunikasi adalah : a. Melaksanakan silaturahmi dalam rangka HUT Pemuda Pancasila ke 40 di Sumatera Utara dalam bentuk Apel Akbar.


94

b. Melaksanakan malam Natal dan Tahun Baru Pemuda Pancasila Sumatera Utara. c. Melaksanakan buka puasa bersama dengan anak yatim di berbagai Panti asuhan di setiap bulan Ramadhan. d. Melaksanakan halal bi halal dan tepung tawar calon jemaah haji dari keluarga besar MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. e. Mengadakan pertemuan dengan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara sampai tingkat PAC dan ranting. f. Mengembangkan dialog dengan pimpinan dan pejabat pemerintah sesama ekponen kepemudaan sekaligus juga membina dan mengembangkan hubungan kerja sama melalui pelaksanaan seremonial, kegiatan aplikasi diskusi sesama organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik. 4. Program Pemantapan Kualitas Partisipasi Partisipasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan kemasyarakatan yang ada, baik yang dilaksanakan secara mandiri oleh MPW PP Sumatera Utara, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan lainnya. Partisipasi yang telah dilaksanakan oleh MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dirasakan masih bersifat partisipatif sosial dan seremonial, belum sungguh – sungguh terencana dan secara serentak yang mengacu pada tujuan organisasi beberapa diantaranya adalah :


95

a. Melakukan kunjungan ke Panti Asuhan dengan momentum dalam rangka peningkatan hari-hari besar keagamaan. b. Berpartisipasi aktif bersama komponen pemuda lainnya untuk menjaga rumah-rumah ibadah dati terror bom dan kekacauan lainnya di Sumatera Utara. c. Mendorong dan mengagas bersama komponen pemuda lainnya, LSM dan Dispora-SU untuk merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman keras di Provinsi Sumatera Utara . d. Mengunjungi dan memberikan bantuan sosial kepada korban banjir. kebakaran yang ada di Sumatera Utara juga kepada korban tsunami di Banda Aceh. 5. Pembinaan Sosial Ekonomi Bidang sosial ekonomi merupakan salah satu sektor yang harus mendapat perhatian besar dalam melaksanaan program organisasi kepemudaan. Apalagi organisasi Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang mempunyai anggota cukup besar, yang usianya rata-rata berada dalam usia angkatan kerja. MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara meyadari bahwa permasalahan yang dihadapi pemuda pada umumnya di republik ini, adalah seputar masalah pendidikan (SDM) yang relatif rendah dan lapangan kerja. Oleh karenanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini mencoba mencari peluang-peluang di sektor ekonomi dan mendorong para aktivis Pemuda Pancasila di setiap jenjang untuk secara serius


96

memperhatikan hal ini dan senantiasa mengembangkan potensi diri untuk menjadi wira usaha muda yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi para anggotanya. Secara kelembagaan, upaya yang telah dilakukan oleh MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam pembinaan sosial ekonomi adalah : a. Mengaktifkan koperasi Panca Setia Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 1998 dengan Badan Hukum. Dengan membuka unit pertokoan yang melayani kebutuhan atribut anggota Pemuda Pancasila di lantai I Sekretariat MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara . b. Mendorong dan memberikan kesempatan yang luas kepada para pengurus dan aktivis Pemuda Pancasila pada setiap jenjang untuk bermitra usaha dengan badan-badan usaha baik yang dikelola pemerintah maupun swasta serta dengan para pengusaha perorangan yang ada di Sumatera Utara, sehingga dengan etos kerja yang tinggi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan bila memungkinkan dapat menampung para anggota. 6. Pembinaan Hukum Bidang pembinaan hukum yang dilakukan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun bersamaan dengan bidang pembinaan lainnya yang secara tidak langsung mengandung aspek pembinaan hukum. Tujuan pembinaan hukum yang telah dilakukan tidal lain adalah untuk melekatkan disiplin dan membentuk mentalitas sehingga pada gilirannya nanti dapat menjadi panutan sebagai insani yang berkarakter dan Pancasilais. Secara tehnis dan operatif program


97

pembinaan hukum didelegasikan kepada lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Sumatera Utara. 7. Pembinaan Peranan Wanita Pembinaan peranan wanita juga merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam 5 (lima) tahun ini sehingga akan diupayakan untuk terus meningkatkan kualitas wanita anggota Pemuda Pancasila sebagai Srikandi Pemuda Pancasila, yang mampu menjadi motivator kaum wanita untuk dapat tampil sebagai subjek pembangunan. Pembinaan peranan wanita pada umumnya masih dalam bentuk memberi peranan atau melibatkan sebagai partisipan. Pembinaan peranan wanita diakui sebahagian besar masih dalam tahapan proses konsepsi untuk mengarahkan peran wanita Pemuda Pancasila agar mampu berintegrasi secara luas dengan kegiatan kewanitaan dimasyarakat. Untuk itu MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara berupaya meningkatkan kualitas dan peran anggota wanita di tubuh organisasi melalui Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. 8. Pembinaan Pertahanan dan Keamanan Nasional Pemuda Pancasila merupakan bagian integral dari generasi penerus bangsa . Yang sejak lahirnya pada tgl 28 Oktober 1959 sampai sekarang ini tidak pernah raguragu untuk membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, tanpa perlu mengharapkan kedudukan atau dalam bentuk balas jasa lainnya, baik dalam sikap maupun dalam berbagai bentuk aktifitas operasional


98

Pemuda Pancasila Sumatera Utara tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan guna memelihara stabilitas daerah yang sehat dan dinamis. Pembinaan pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebahagian besar penugasannya dilimpahkan kepada lembaga Kotimahatidana Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program Pemuda Pancasila Sumatera Utara diperlukan upaya terencana, terkendali dan terintegrasi dari segenap potensi dan sumberdaya

yang dimiliki. Dalam kaitan ini diperlukan

perhimpunan data, informasi dan penataan prosedur administrasi sebagai sarana atau alat unsur pimpinan dalam memutuskan sesuatu masalah organisasi. C. Pembiayaan Program Dalam melaksanakan program dan kunjungan kedaerah /cabang baik dalam untuk program konsolidasi dan program lainnya membutuhkan biaya. Demikian juga dalam rangka publikasi program di media elektronik dan media cetak. Kesemuanya itu sudah tentu membutuhkan biaya yang relatif cukup besar. Disamping itu kesekretariatan sebagai instrumen pendukung program dalam tugas-tugas sehari-hari MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara memerlukan biaya rutin atau tetap. Sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Pemuda Pancasila, bahwa sumber-sumber pendanaan organisasi meliputi iuran anggota, usaha-usaha lainnya yang sah serta sumbangan yang tidak mengikat, namun perolehan sumber dana dari iuran anggota dan usaha yang sah masih sangat sulit untuk direalisasikan. Sehingga pendanaan yang telah dikeluarkan


99

untuk biaya pelaksanaan kegiatan/program diperoleh dari swadaya fungsionaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan sumbangan dari simpatisan yang bersifat tidak mengikat. Dari sejumlah rangkaian pelaksanaan program sebagaimana yang diuraikan sebelumnya adalah sebagai suatu proses perjalanan organisasi yang memiliki makna positif, namun juga terdapat kekurangan dan kelemahan. Sebagaimana diketahui layaknya perjalanan sebuah organisasi tidak luput dari kendala yang dihadapi, antara lain disebabkan oleh : 1. Situasi kondisi politik nasional dan daerah yang berimplikasi kurangnya percepatan gerak program Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. 2. Luasnya aspek dan besarnya ruang lingkup kegiatan yang sebahagiannya dilaksanakan oleh MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. 3. Masih dirasakan kurangnya keseragaman pemahaman konstitusi dan kebersamaan dilingkunga Pemuda Pancasila Sumatera Utara. 4. Keterbatasan waktu dari sebahagian fungsionaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam melaksanakan program kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Belum

maksimalnya

interaksi/komunikasi

antar

pengurus

dalam

memandang persoalan organisasi dalam bidang politik dan ekonomi. Walaupun demikian bila dilihat dari kondisi objektif organisasi Pemuda Pancasila Sumatera masih mempunyai peluang yang antara lain, masih terdapat dan terbinanya militansi dan solidaritas anggota / kader sampai ketingkat basis sehingga


100

sumber daya organisasi yang relatif memadai bila dilihat secara kuantatif

yang

merupakan sesuatu yang potensial akan dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Lingkungan eksternal pada dinamika masyarakat dapat lebih mengedepankan demokratisasi dan transparansi yang dapat menciptakan satu suasana baru untuk meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat secara nyata dengan otoritas penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Menyadari kendala dan peluang yang ada maka sepatutnyalah beberapa kemungkinan pokok permasalahan untuk tantangan kedepan perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sesuai dengan tingkat pendidikannya mayoritas anggota Pemuda Pancasila masih relatif rendah sehingga diperlukan satu sistem yang terencana dengan baik untuk memberdayakan anggota melalui proses pengkaderan. Dengan itu maka Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus berani menempatkan kegiatan kaderisasi sebagai kegiatan yang utama yang dapat melatih dan membina anggota. Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan Pemuda Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, karena kader adalah kekuatan inti organisasi selaku penggerak, pemikir, pengagas, dan pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. Organisasi Pemuda Pancasila harus bisa melahirkan dan membantu menciptakan sebuah sistem yang pada gilirannya harus bisa menciptakan sebuah sistem yang komprehensip yang bersifat pendidikan kepemimpinan untuk anggota maupun untuk pemuda ataupun masyarakat.


101

4.3. Latar belakang munculnya konflik antara organisasi Pemuda Pancasila (PP) dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Sumatera Utara. Manusia selaku individu dalam masyarakat mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini pemuda yang berperan sebagai pimpinan organisasi mempunyai ambisi yang harus di capai untuk kesejahteraan dan kesinambungan organisasi yang dipimpinnya. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang paling berperan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa terjadi konflik, baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang berbeda, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan kata lain, pada setiap masyarakat senantiasa terdapat benih konflik yang dapat mencuat ke permukaan jika terdapat situasi yang mendukungnya. Konflik yang sering terjadi dalam hubungannya bermasyarakat adalah karena faktor ekonomi, kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok mengakibatkan suatu kelompok merasa sakit hati dan benci terhadap kelompok lainnya. Sehingga konflik yang terjadi diantara dua organisasi atau kelompok dianggap merupakan jalan keluar yang baik yang harus dilakukan. Pada gambar di bawah ini kelihatan bahwa konflik antara organisasi Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya terjadi karena sebab-sebab yang dapat mnimbulkan pertikaian di antara kedua organisasi kemasyarakatan pemuda di Sumatera Utara.


102

IPKI

PP

OKP

KONFLIK

Pemuda Pancasila

Ikatan Pemuda Karya

konflik terjadi karena

1. perebutan lahan 2. sakit hati 3. eksistensi organisasi

Gambar 2. Sebab terjadinya konflik


103

Kehidupan pemuda mempunyai peranan penting dalam kelompok-kelompok tertentu, mereka memiliki kehidupan yang unik dengan cara hidup berkelompok dengan menguasai daerah masing-masing. Pemuda – pemuda ini mempunyai tujuan sendiri dan berusaha untuk menjaga wilayahnya dari gangguan kelompok pemuda lainnya, sehingga mereka rela mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan daerah kekuasaannya (Eva Mei Yanti, 2001). Fungsi konflik sosial dalam masyarakat dalam derajat tertentu dapat diindentifikasikan untuk memperkuat identitas kelompok dan sebagai pengikat kelompok, serta mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam kelompok, dan membangun assosiasi dan koalisi. Fungsi konflik yaitu memperkuat identitas kelompok dan sebagai pengikat kelompok jelas terlihat dalam tubuh organisasi Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK). Karena kelompok yang selalu menang dalam persaingan akan menjadi kelompok yang disegani, dipuji, dan ditakuti oleh kelompok lainnya. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui prilaku manusia itu dapat mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan tertentu, hal ini dinyatakan oleh (Miftah Thoha, 2003). Konflik yang terjadi antara organisasi Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya pada dasarnya karena disebabkan hal-hal sebagai berikut :


104

1. Memperebutkan lahan 2. Mempertahankan eksistensi organisasi masing-masing 3. Merasa sakit hati Keterangan 1 . Memperebutkan lahan. Setelah berdirinya organisasi Ikatan Pemuda Karya tahun 1987 oleh Olo Pangabean, maka organisasi Pemuda Pancasila sepertinya mendapatkan saingan dalam menguasai sumber kehidupan yang berada dijalanan. Yang dimaksudkan adalah areal atau lahan untuk mencari makan. Lahan itu sebelumnya telah dikuasai oleh anggota Pemuda Pancasila, tetapi akhirnya harus terbagi dua dengan anggota Ikatan Pemuda Karya. Konflik yang terjadi umumnya adalah ditempat yang banyak menghasilkan uang, misalnya lahan parkir, pajak atau tempat pedagang yang banyak berjualan, dan pusat-pusat perbelanjaan (wawancara dengan Johan. tgl 5 Juni 2000, hari Selasa). Bentrokan pemuda yang terjadi dilahan-lahan tersebut adalah karena anggota Ikatan Pemuda Karya ingin mengambil dan merebut daerah yang telah dikuasai oeh anggota Pemuda Pancasila, disebabkan pemasukan yang didapatkan oleh anggota Pemuda Pancasila lebih banyak didaerah tersebut. Keinginan dari anggota Ikatan Pemuda Karya yang berusaha merebut lokasi inilah yang mengakibatkan munculnya konflik dengan anggota Pemuda Pancasila. Masing-masing anggota dari kedua organisasi ini mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam seperti pisau, kelewang, panah beracun, bom malotov dan sebagainya. Persenjataan ini digunakan untuk melumpuhkan lawan-lawan yang menghalangi perlawanan mereka. Banyak jatuh


105

korban dari kedua belah pihak kelompok organisasi ini, ada yang luka maupun meninggal dunia,

juga dari masyarakat banyak rumahnya yang rusak dan para

pedangang banyak yang hancur tempat dagangannya karena dekat dengan tempat terjadinya konflik. Keterangan 2. Mempertahankan eksistensi organisasi masing-masing Dalam rangakaian konflik tersebut dapat dilihat begitu gigihnya masingmasing anggota kelompok pemuda untuk mempertahankan eksistensi dari organisasinya. Mereka berfikiran bagaimana cara untuk menjatuhkan fihak lawan dan harus dapat kemenangan disetiap perlawanan. Karena kemenangan itu akan dianggap sebagai kemenangan dari organisasi, dan kelompok yang menang akan disegani oeh pihak yang lain. Masing-masing dari anggota kelompok akan saling mempertahankan diri dalam membesarkan nama organisasi masing-masing. Anggota dari kedua organisasi ini apabila terkena musibah seperti kena bacok, tikaman, ataupun meninggal dunia, biasanya mereka akan mendapatkan bantuan atau dana dari orang-orang yang berada diorganisasinya masing-masing. Loyalitas anggota dari satu kelompok akan terlihat saat mereka dihadapkan pada suatu masalah yang besar yang membawa-bawa nama organisasi. Maka saat itulah rasa kebersamaan itu akan timbul. Keterangan 3. Merasa sakit hati Konflik antara organisasi Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya sering terjadi karena adanya kecemburuan dan sakit hati dari para anggotannya Organisasi Ikatan Pemuda Karya anggotanya banyak yang diperkerjakan menjadi


106

penjaga pabrik dan satuan pengaman di perusahaan yang ada disekitar kota Medan sehingga anggota Pemuda Pancasila menjadi tersaingi oleh kehadiran dari anggota Ilkatan Pemuda Karya ini dan sakit hati oleh kehadiran anggota dari kelompok lain yang mengambil tempat kerjanya. Perasaan sakit hati ini juga dirasakan oleh anggota dari masing masing organisasi apabila mereka mempunyai masalah pribadi dan dikait-kaitkan dengan keberadaan mereka diorganisasi. Banyak anggota yang berasal dari Pemuda Pancasila yang beralih masuk menjadi anggota Ikatan Pemuda Karya, mereka ini merasa sakit hati karena merasa tidak diperhatikan oleh organisasinya. Dan akhirnya anggota yang beralih masuk ke organisasi Ikatan Pemuda Karya inilah

yang mengembosi

keberadaan organisasi Pemuda Pancasila. Dampak dari konflik yang terjadi antara organisasi Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya menyebabkan masyarakat menjadi antipati atau benci terhadap keberadaan kedua organisasi ini. Sering terjadi apabila ada keributan atau konflik, masyarakatlah yang selalu memberikan informasi kepada pihak keamanan agar cepat mengambil tindakan yang dianggap dapat meredam keributan tersebut. Masyarakat juga telah membuat kesepakatan diantara mereka, apabila aparat keamanan tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, maka masyarakatlah yang akan mengambil tindakan untuk melawan kelompok pemuda yang telah menimbulkan keonaran dan kekacauan disekitar daerah mereka tinggal ataupun daerah tempat mereka berjualan (wawancara dengan Ibu Siregar, tgl 29 April 2007, hari Minggu).


107

Keamanan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak aman ditengah – tengah kelompok pemuda yang sedang konflik. Aktifitas masyarakat menjadi terganggu bahkan terhenti. Hal ini dapat dilihat dari situasi jalan-jalan yang sepi dan pajak yang banyak ditinggal para pedagang pada waktu konflik itu sering terjadi, sehingga mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang dan pasti kerugian ada pada masyarakat, karena harga-harga menjadi serba mahal. Konflik antara organisasi Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya terjadi sekitar tahun 1990 sampai sekitar tahun 2000. Tapi sekarang konflik itu sudah tidak ada lagi setelah pimpinan kedua organisasi itu dipertemukan oleh pihak yang dapat menjadi mediator untuk dapat menjamin banhwa konflik tersebut dapat dituntaskan. Dan masing-masing organisasi dapat menjaga anggotanya agar tidak membuat keonaran yang dapat menganggu ketentraman serta kenyaman dari masyarakat. Karena masyarakat jugalah yang terkena sasarannya apabila ada kerusuhan dari setiap kelompok yang membuat kekacauan. Penyelesaian konflik yang baik adalah dengan mempertemukan pimpinan dari dua kelompok yang sedang mengalami konflik dan masing-masing kelompok atau organisasi menyampaikan pendapatnya masing-masing secara terbuka dan tanpa ada yang ditutupi. Pertemuan seperti itu biasanya membuahkan hasil dan merupakan titik awal dalam menanggulangi tingkat konflik yang terjadi. Hal seperti itulah yang terjadi pada organisasi Pemuda Pancasila dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya setelah adanya kesepakatan damai. Masing-masing anggota organisasi harus patuh kepada perintah ketua organisasinya. Tapi kadang-kadang masih saja ada anggota


108

yang melanggar kesepakatan damai padahal sudah ada dibuat sanksinya, apabila anggota dari kedua belah pihak mulai terlibat konflik dan membuat onar, maka sudah ada hukumannya yaitu masuk penjara.

4.4. Dampak Kehadiran Partai Patriot Pancasila terhadap eksistensi organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Status independen Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi, menempatkan ormas Pemuda Pancasila menjadi penyelia kader bangsa, yakni mempersiapkan para insani Pancasilais yang semula tumbuh, berkembang serta dibina oleh Pemuda Pancasila untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya independensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara menormakan berpolitik bukan sebagai tujuan melainkan alat untuk mencapai visi, misi dan cita-cita sosial organisasi. Hal ini berarti dalam pandangan independensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara berpolitik adalah sarana untuk memajukan dan membesarkan eksistensi organisasi yang secara konkrit dinampakkan melalui pengakuan, kiprah, peran serta kedudukan para kader Pemuda Pancasila diberbagai elemen dan lembaga masyarakat. Selaras dengan pemikiran tersebut, independensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara menormakan bahwa Pemuda Pancasila bukanlah mesin politik untuk mencapai kepentingan kekuasaan / politik tertentu, melainkan Pemuda Pancasila berdiri diatas kepentingan sosial sesuai pokok-pokok perjuangannya yang tercantum dalam


109

AD/ART mengedepankan partisipasi politiknya selaku pressure group untuk menciptakan akuntabilitas publik serta secara konsisten dan konsekuen melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional demi terwujutnya kepentingan umum. Pada prakteknya indepedensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara kemudian membuahkan apresiasi, peran dan kiprah para kader organisasi yang cukup signifikan dalam dinamika kehidupan masyarakat, bahkan telah menghantar para kader Pemuda Pancasila untuk mendduduki berbagai jabatan publik yang cukup menentukan dilingkungan legislatif, eksekutif, organisasi profesi dan pimpinan berbagai institusi strategis ditengah kehidupan masyarakat Sumatera Utara seperti, Bupati / wakil Bupati, ketua dan wakil ketua DPRD, pengurus teras partai politik, rektor perguruan tinggi, dosen dan lain sebagainya. Praktek indepedensi yang sudah berjalan juga memberikan ruang kreatifitas dan prospek bagi para anggota maupun pengurus yang berprofesi sebagai pengusaha, pengacara hukum pegawai negeri sipil dan swasta termasuk pelaku sektor informal. Hal ini dirasakan sebagai salah satu manfaat positif dan praktek indepedensi yang sudah berjalan. Perkembangan organisasi dengan praktek indepedensi yang demikian telah semakin menjadikan Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai instrument sosial yang mampu mengakomodasikan berbagai aspirasi kelompok masyarakat dan mewarnai mozaik pluralisme Sumatera Utara. Namun demikian, praktek indepedensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara tidak berhenti disitu saja, seiring dengan perkembangan bangsa dan masyarakat dalam era reformasi dan demokras, praktek indepedensi juga mengandung beberapa


110

persoalan internal yang menjadi pekerjaan bersama serta perlu mendapatkan sikap dan jalan keluar secara arif dan bijaksana. Sebabnya Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai ormas yang independent memiliki jumlah anggota / kader yang besar dengan karakteristiknya yang heterogen membuat tidak semua kader Pemuda Pancasila dapat terdistribusi dengan baik untuk berperan diberbagai lembaga masyarakat. Oleh sebab itu sebagai konsekuensi dari indepedensi organisasi, sejumlah pimpinan dan kader Pemuda Pancasila mengaktualisasikan inisiatif dan tanggung jawab kesejarahannya dengan membentuk Partai Patriot Pancasila yang diharapkan dapat mengakomodir dan menyalurkan potensi organisasi, yang terkelola dengan baik sehingga dalam rangka menjawab kebutuhan untuk mengoptimalkan partisipasi politik para kader ormas Pemuda Pancasila, kehadiran Partai Politik Pancasila menjadi relevan. Selanjutnya, sejalan dengan era multi partai yang diwarnai oleh perjuangan kepentingan masing-masing partai politik, terdapat indikasi yang bisa saja membawa Pemuda Pancasila Sumatera Utara ke dalam suasana baru yang tidak harmonis, tidak sinergis sehingga akan mereduksi potensi Pemuda Pancasila yang sedang berkembang sebagai ormas dan bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan internal organisasi. Nampaknya efek negatif multi partai juga berpeluang melanda kehidupan organisasi. Perkembangan kehidupan internal organisasi secara alamiah telah membentuk realita tersalurnya potensi dan apresiasi politik para eksponen (kader dan anggota)


111

Pemuda Pancasila keberbagai Partai Politik termasuk kepada Partai Patriot Pancasila yang telah dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2001 di Jakarta oleh para ekponen Pemuda Pancasila. Pasalnya realita ini menjadi konsekuensi logis keputusan organisasi hasil Musyawarah Besar Luar Biasa tahun 1999 dan Musyawarah Besar ke VII tahun 2001 di Bogor. Oleh karena itu adalah realita yang jangan sampai dipungkiri apalagi diabaikan begitu saja dalam memahami dan menjalankan partisipasi politik. Redefinisi peranan serta fungsi partai politik disatu pihak dan berkembangnya partisipasi politik masyarakat dilain pihak memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap partisipasi elemen-elemen masyarakat termasuk ormas Pemuda Pancasila. Pengaruhnya itu bertolak – pangkal pada kenyataan semakin terfokusnya fungsi partai politik sebagai wadah aktifitas bagi para politisi semata. Fenomena ini sekaligus mengartikan adanya pembagian tugas antara partai politik dan lembagalembaga kemasyarakatan khususnya ormas. Pembagian tugas nampak jelas dari kedudukan partai politik selaku agregator kepentingan masyarakat dan secara sosiologis merupakan wadah elit politik yang akan melantunkan kepentingan rakyat dengan standar nilai yang dimilikinya. Berbeda dengan ormas selaku artikulator dan komunikator yang beraneka macam kepentingan rakyat yang ada dan secara sosiologis ormas merupakan wadah bernaungnya kalangan adat, kalangan agamawan, budayawan, pemuda, pelajar, cendikiawan, termasuk kalangan profesi seperti pengusaha, pelaku hukum, pegawai negeri, buruh dan pekerja, serta tani dan nelayan.


112

Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana dengan ormas Pemuda Pancasila sebagai wadah kreatifitas dan aspirasi semua golongan sosial masyarakat dapat melaksanakan partisipasi politiknya dimasa reformasi ini ? Sebagaimana organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila berfungsi menyederhanakan/mengartikulasikan

bentuk

dan

jumlah

kepentingan

yang

dimunculkan oleh masyarakat, sehingga dapat disalurkan kepada pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila dapat mengupayakan agar partai politik dan pemerintah secara sungguh-sungguh memberikan perhatian pada kepentingan-kepentingan masyarakat yang sudah diartikulasikan tersebut. Tentunya pelbagai cara dapat dimanfaatkan oleh ormas Pemuda Pancasila untuk mengawasi partai politik dan pemerintah agar memperhatikan aspirasi masyarakat. Sekarang ini perubahan politik Indonesia Indonesia menuju demokrasi dirasakan telah memposisikan sebuah partai ke dalam fungsi dan perannya yang lebih ideal dan terfokus menjadi wadah para politisi, meskipun seringkali bias negatif dan kiprah partai pilitik yang hanya mengedepankan kepentingannya juga patut dikritisi bersama. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang diikuti oleh Partai Patriot Pancasila, pemilu itu akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Pemuda Pancasila memandang bahwa pemilu kali ini merupakan momentum sejarah dalam transisi Indonesia ke demokrasi. Partai Patriot Pancasila pada pengundian nomor untuk menjadi peserta pemilu mendapat nomor 21 (dua puluh satu).


113

Setelah perhitungan suara hasil Pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, maka hanya satu kursi yang di peroleh Partai Patriot Pancasila untuk menduduki kursi legeslatif (DPRD Sumatera Utara) dari daerah pemilihan 10 yaitu Dairi, Tanah Karo dan Pak-Pak Barat. Tetapi untuk seluruh daerah tingkat dua di Sumatera Utara yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Patriot Pancasila ada 33 (tiga puluh tiga) orang. Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara telah mempunyai cabang di daerah tingkat dua di seluruh Sumatera Utara. Kebanyakan ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila merangkap menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Pancasila di Sumatera Utara. Kejadian serupa hampir berulang kembali, pada waktu organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara masih dibawah naungan partai IPKI sewaktu Pemilu tahun 1971 tidak ada satu kursipun yang dapat diraih untuk diduduki pada kursi legeslatif . Padahal waktu diadakannya kampanye kader dan orang yang ikut meramaikan bukan main banyaknya. Tapi tidak disangka satupun kursi tidak ada untuk partai IPKI yang didukung oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Hadirnya Partai Patriot Pancasila sebenarnya juga memerlukan kejelasan pemahaman, khususnya menyangkut hubungannya dengan keberadaan ormas Pemuda Pancasila, sehingga akan didapati pemahaman bersama-sama oleh segenap kader Pemuda Pancasila yang tidak diterjemahkan menurut penafsiran masingmasing. Lebih dari itu, pemahaman bersama yang terbangun di internal Pemuda Pancasila kemudian juga akan menjadi pemahaman yang sama ditengah-tengah


114

masyarakat. Partai Patriot Pancasila dideklarasikan oleh eksponen/ kader Pemuda Pancasila, yang berarti tidak semua kader ikut di dalamnya untuk mendukung partai tersebut, sehingga adanya perbedaan persepsi diantara sesama kader.

PARTAI IPKI

membentuk

PEMUDA PANCASILA mendirikan

mendeklarasikan

OKP

ORMAS

Eksponen/kader Pemuda Pancasila mendeklarasikan

PARTAI PATRIOT PANCASILA Gambar 3. Kelahiran Partai Patriot Pancasila

Seharusnya di dalam organisasi Pemuda Pancasila yang menjadi objek persoalan untuk dibentuk adalah kesamaan pemahaman persepsi diantara para kader


115

Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam hal melihat Pemuda Pancasila sebagai ormas yang independen dan terbentuknya Partai Patriot Pancasila di Sumatera Utara. Ada sebahagian yang beranggapan bahwa pembentukan Partai Patriot Pancasila mempunyai hubungan dengan keberadaan ormas Pemuda Pancasila karena pendeklarasiannya serta

pembentukannya merupakan tindak lanjut hasil-hasil

Mubeslub Pemuda Pancasila tahun 1999. Sedangkan sebahagian lainnya beranggapan bahwa pembentukan Partai Patriot Pancasila tidak secara lugas diamanatkan oleh Mubeslub 1999 serta tidak menjadi agenda yang dibahas untuk kemudian menjadi keputusan Mubes VII. Bahkan secara mekanisme / institusional belum pernah ada keputusan untuk secara tegas membentuk partai politik. Selain itu dalam proses pembentukannya. Partai Patriot Pancasila juga diprakarsai oleh sebahagian pimpinan dan kader-kader Pemuda Pancasila bersama-sama anggota masyarakat lainnya, baik di tingkat pusat maupun di beberapa daerah. Dari perbedaan persepsi yang demikian, sangat disadari perlunya sikap yang arif dari segenap kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk mampu membangun pemahaman bersama-sama dengan baik tentang hubungan Partai Patriot Pancasila dan Pemuda Pancasila sebagai ormas yang independen. Karena tidak serta merta menegaskan bahwa seakan-akan sama sekali tidak ada hubungan antara Pemuda Pancasila Sumatera Utara dengan Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara, walau bagaimanapun pernah menjadi keinginan yang muncul dari kader-kader Pemuda


116

Pancasila dalam bentuk rekomendasi menuju kearah pembentukan partai, namun tidak diteruskan pembahasannya dalam Musyawarah Besar VII Pemuda Pancasila. Berdasarkan rangakaian kenyataan yang telah dipaparkan diatas, maka hubungan Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara dengan keberadaan organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat dipahami dengan konstruksi berfikir sebagai berikut. Bahwa Partai Patriot Pemuda Pancasila adalah partai politik yang dilahirkan organisasi Pemuda Pancasila dan merupakan satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila yang diamanahkan oleh Mubeslub Pemuda Pancasila tahun 1999 untuk mewujutkan cita-cita organisasi yang dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2001 di Jakarta. Hal-hak politik anggota Pemuda Pancasila tetap sesuai dengan ketentuanketentuan organisasi. Setiap kader Pemuda Pancasila selaku kader bangsa memiliki kebebasan untuk menjadi calon/anggota legislatif maupun eksekutif melalui kekuatan sosial politik manapun juga yang azasnya sama dengan Pemuda Pancasila. Bagi kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang belum menjadi bagian dari partai lainnya, sepatutnya mendukung Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara. Selanjutnya dalam rangka partisipasi politik para kader Pemuda Pancasila pemakaian atribut dapat diperkenankan sepanjang memberikan manfaat positif dan terkoordinasi dengan baik. Karena banyak kader Pemuda Pancasila yang juga adalah anggota partai Patriot Pancasila yang baju lapangannya yang berwarna loreng kerap dipakai untuk kegiatan organisasi maupun kegiatan partai. Peraturan yang mengatur tentang pemakaian atribut sudah diatur, tapi tidak menyangkut pemakaian baju dalam


117

kegiatan partai. Selagi tidak menggangu kegiatan organisasi maupun partai dan dapat mengambil manfaatnya pemakaian atribut diperkenankan.

4.5.

Munculnya Pemuda Pancasila Khusus di Kota Medan. Pemuda Pancasila adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan bukan

organisasi politik. Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemuda Pancasila adalah organisasi yang menjunjung tinggi konstitusi. Artinya sebagai warga negara Indonesia yang tahu hukum yang berlaku dinegara ini, maka sewajarnyalah kader Pemuda Pancasila menghormati Undang-undang Dasar, lambang negara dan berkewajiban untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara substansif, organisasi harus memberikan manfaat bagi anggotanya. Tetapi dari sudut pandang secara organis, anggota berkewajiban memberikan yang terbaik bagi organisasi yang menjadi pilihannya. Didalam komunitas sosial perbedaan yang ada adalah sebuah kekuatan dengan energi yang besar. Organisasi sebagai komunitas sosial adalah wadah mengekspresikan berbagai ide dan gagasan menjadi tindakan kongkret, sehingga berdampak positif bagi masyarakat dalam arti luas . Sebagai salah satu pendidikan politik bagi anggota Pemuda Pancasila adalah dalam musyawarah, yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan organisasi dalam hubungannya dengan apa yang mesti dilakukan oleh Pemuda Pancasila. Tentang musyawarah telah ditentukan didalam Anggaran Dasar, bahwa kedaulatan organisasi tertinggi adalah dalam musyawarah. kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar.


118

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan adalah salah satu MPC Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, MPC kota Medan ini menurut Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dengan No.05.E2/MPW-PP/SU/I/2003 di bawah pimpinan Bangkit Sitepu dengan Sekretarisnya Wempi Saragih, kepenggurusan ini telah berakhir masa baktinya tgl 30 September 2006. Sehingga disarankan harus mengadakan musyawarah cabang untuk memilih ketua dan kepenggurusan MPC Pemuda Pancasila kota Medan yang baru. Melalui beberapa kali pemekaran, kota Medan yang luasnya 26.510 Ha saat ini terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan 155 (seratus lima puluh lima) Kelurahan. Pemekaran kota Medan yang terakhir ini melalui Peraturan Pemerintah yang bernomor PP No. 35 / 1992 tentang pemekaran yang ada di kotamadya Medan yang sebelumnya 19 (sembilan belas) kecamatan

menjadi 21 (dua puluh satu)

kecamatan (Said Effendi,1997). Pada tingkat kecamatan kepenggurusan Pemuda Pancasila bernama Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang masa bakti kepenggurusannya selama 3 (tiga) tahun. Di kota Medan sebenarnya PAC itu ada 23 (dua puluh tiga) bukan 21 (dua puluh satu) karena ditambah lagi dengan yang namanya PAC Daerah Khusus (DK) yaitu Pimpinan Anak Cabang DK Perumnas Simalingkar dan Pimpinan Anak Cabang DK Perumnas Mandala. Dinamakan Daerah Khusus (DK) karena secara administratif pemerintahan, kedua daerah tersebut harus tunduk kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tetapi secara organisatoris Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pansasila


119

Daerah Khusus tersebut tunduk kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila kota Medan. Sehingga MPC kota Medan itu mempunyai 23 (dua puluh tiga) Pimpinan Anak Cabang. (PAC). Setelah masa bakti yang habis tgl 30 September 2006, maka pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2006 Majelis Pimpinan Cabang kota Medan mengadakan musyawarah Cabang yang ke 14 untuk memilih ketua beserta pengurus yang baru. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila kota Medan itu diselenggarakan di Garuda Plaza Hotel selama 2 (dua) hari. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila kota Medan diikuti 20 PAC ditambah dengan 2 PAC Daerah Khusus. PAC Medan Tembung tidak diikut sertakan pada Muscab Pemuda Pancasila Kota Medan, karena statusnya yang masih stanvas yaitu masih belum ada kejelasan tentang musyawarah kecamatan Pemuda Pancasila Medan Tembung tersebut diikuti. Muscab tersebut diikuti oleh 22 PAC yang setiap PAC mengirimkan sebanyak 5 orang sebagai utusan, ditambah dengan lembagalembaga setingkat MPC juga Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila kota Medan. Dalam musyawarah cabang tersebut ada 2 (dua) bakal calon yang ingin menjadi ketua cabang. Yaitu ketua lama Bangkit Sitepu dan AnuarShah atau yang lebih dikenal dengan Aweng, beliau adalah ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Barat. Dalam musyawarah cabang Pemuda Pancasila kota Medan tersebut yang mempunyai hak suara ada 24 utusan yang terdiri dari peserta dan peninjau, karena lembaga-lembaga ikut bermusyawarah mempunyai hak bicara dan


120

dipilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih alias tidak punya hak suara dan lembaga-lembaga ini disebut dengan peninjau. Setiap utusan mempunyai wakil satu orang untuk berbicara dalam mengeluarkan pendapatnya. Menurut tata tertib musyawarah cabang ada 5 (lima) tahapan sidang pleno yang harus dilewati untuk menuju sahnya suatu musyawarah, tetapi pada waktu muscab Pemuda Pancasila kota Medan pada sidang pleno pertama saja situasinya sudah agak panas, disebabkan perdebatan tentang boleh tidaknya PAC Medan Tembung menjadi peserta atau utusan. Tetapi hal tersebut dapat di atasi dengan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai nara sumber yang tertinggi dalam musyawarah cabang Pemuda Pancasila Medan tersebut. Musyawarah berjalan dengan situasi yang panas dan alot karena masingmasing PAC mempertahankan pendapatnya, sehingga session pertama itu memakan waktu sampai berjam-jam. Akhirnya sidang ditunda untuk mendinginkan suasana yang semakin panas. Setelah waktu yang dijanjikan tiba maka sidang dibuka kembali, dan ternyata peserta sidang yang hadir berkurang dari yang pertama musyawarah dimulai. Dengan inisiatif dari panitia maka peserta yang belum juga hadir dihubungi dan terkumpullah PAC yang bersedia hadir. PAC Pemuda Pancasila yang hadir hanya 13 dari 23 perserta muscab ditambah dengan MPC kota Medan dan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Setelah dihitung akhirnya dinyatakan qourum, maka muscab dilanjutkan tanpa PAC yang tidak mau hadir. Sampailah pada session yang ke 3 pada pemilihan ketua dan Bangkit Sitepu terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila kota Medan dengan sekretarisnya Zul Sahdan yang segera


121

menyusun kepenggurusannya melalui rapat kerja formatur. Dengan masa baktinya 2007 sampai 2011. Adapun Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila yang hadir dan ikut mendukung Bangkit Sitepu adalah : 1. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Helvetia 2. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Maimon 3. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Baru 4. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Polonia 5. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Timur 6. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Perjuangan 7. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Sunggal 8. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Selayang 9. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Area 10. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Tuntungan 11. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Marelan 12. Pimpinan Anak Cabang (DK) Pemuda Pancasila Perumnas Mandala 13. Pimpinan Anak Cabang (DK) Pemuda Pancasila Perumnas Simalingkar. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila yang tidak hadir pada lanjutan muscab ke 14 Pemuda Pancasila kota Medan berarti Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila yang mendukung AnuarShah. Adapun Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila tersebut adalah :


122

1. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Deli 2. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Kota 3. Pimpinan Anak cabang Pemuda Pancasila Medan Barat 4. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Amplas 5. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Johor 6. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan 7. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Petisah 8. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Labuhan 9. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Denai . Beberapa bulan kemudian ketua PAC Medan Barat yang juga maju menjadi kandidat untuk menjadi ketua MPC Pemuda Pancasila kota Medan saudara AnuarShah yang tidak terpilih akhirnya membuat organisasi Pemuda Pancasila yang baru sebagai tandingan Pemuda Pancasila yang dipimpin oleh Bangkit Sitepu. Organisasi ini dinamakan dengan Pemuda Pancasila Khusus karena mereka merasa bahwa PPK ini adalah organisasi yang dapat menandingi MPC Pemuda Pancasila kota Medan yang dihasilkan oleh muscab. Jadi dapatlah dilihat disini bahwa organisasi Pemuda Pancasila itu adalah organisasi yang paling banyak anggotanya di Sumatera Utara ini, banyak dinamika di dalam organisasi tersebut. Tetapi walaupun organisasi dengan jumlah anggota yang banyak tidak menjamin anggota itu akan solid dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila. Buktinya adalah bahwa didalam AD/ART itu tidak ada yang namanya Pemuda Pancasila Khusus. Tapi mereka tetap


123

juga membuat Pemuda Pancasila Khusus yang tidak tercantum didalam Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Khusus (PPK) kota Medan pimpinan AnuarShah segera mendeklarasikan organisasi tersebut pada bulan Mei 2007, dan membuat PAC Pemuda Pancasila Khusus sekota Medan dan melantik PAC-PAC tersebut. Pada pelantikan-pelantikan yang dilaksanakan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Khusus saudara AnuarShah, banyak mendapat tantangan dari Pimpinan Anak Cabang yang sama dibawah pimpinan Bangkit Sitepu. Perebutan pimpinan di kecamatan ini akhirnya dapat diredakan setelah campur tangannya pihak keamanan. Tidak berselang lama Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara akan segera habis masa baktinya dan akan mengadakan Musyawarah Wilayah yang ke XI pada tanggal 22-24 Juni 2007. Pada Muswil Pemuda Pancasila Sumatera Utara tersebut dihadiri oleh ketua Majelis Pimpinan Nasional beserta dengan rombongannya dari Jakarta. Muswil Pemuda Pancasila ke XI tersebut menampilkan 2 (dua) kandidat calon ketua. Yaitu ketua lama H.Donald Sidabalok dengan ketua DPC Pemuda Pancasila Khusus kota Medan AnuarShah. Setelah acara pembukaan selesai dan dilanjutkan dengan acara musyawarah, maka setelah beberapa lama berjalannya acara muswil disarankan oleh ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila H.Yapto Soeryosoemarno SH agar DPC Pemuda Pancasila Khusus dibubarkan, karena Pemuda Pancasila Khusus tersebut dianggap tidak ada. Maka ketua MPC Pemuda Pancasila kota Medan Bangkit Sitepu dengan ketua DPC Pemuda Pancasila


124

Khusus kota Medan AnuarShah, dengan resmi membubarkan Pemuda Pancasila Khusus, yang didampingi oleh ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara H.Donald Sidabalok dan ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila H.Yapto Soeryosoemarno SH. Acara tersebut disaksikan oleh peserta muswil yaitu Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se Sumatera Utara dan juga oleh lembaga-lembag di tingkat Majelis Pimpinan Wilayah Sumatera Utara. Setelah bubarnya Pemuda Pancasila Khusus maka AnuarShah maju untuk menjadi calon ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang akan datang Dengan berjalannya waktu musyawarah maka AnuarShah atau Aweng terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila dengan masa bakti 20072012 yang didukung oleh Majelis Pimpinan Cabang yang mendukungnya, maka H.Donald Sidabalok pun kalah dan tidak lagi memimpin Pemuda Pancasila Sumatera Utara lagi. Beliau memimpin Pemuda Pancasila Sumatera Utara dari tahun 1999 – sampai 2002 dan dilanjutkan setelah Pemuda Pancasila Sumatera Utara menjadi ormas dari tahun 2002-2007. Didalam musyawarah Pemuda Pancasila jelas sekali nampak dinamika organisasi, bagaimana anggota selalu dituntut untuk kritis dan mengeluarkan pendapatnya tentang cara kerja pimpinan, walaupun pendapatnya itu kadang terasa pedas yang dapat menimbulkan pro dan kontra antara sesama anggota. Tapi itulah yang namanya organisasi, tempat sekumpulan manusia yang berbeda yang disatukan oleh peraturan dan tata tertib organisasi yang namanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga Peraturan Organisasi.


125

4.6

Eksistensi Organisasi Pemuda Pancasila ditengah-tengah

masyarakat

Sumatera Utara. Konsep kemandirian selalu akan mengarah kepada kemampuan untuk mengurus sendiri setiap pelaksanaan kegiatan tanpa ada ketergantungan kepada pihak lain. Namun kemandirian tersebut bukan berarti tidak memerlukan kerja sama, karena hal yang terpenting menyangkut kemandirian adalah kemampuan untuk berprakarsa dan kemampuan untuk merealisasikan prakarsa itu berdasarkan potensi yang tersedia. Dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian tersebut telah diberi pijakan yang kuat, yaitu dengan pengaturan bahwa semua organisasi kemasyarakatan mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama didalam menjalankan perannya (wawancara dengan H.Donald Sidabalok tgl 5 Juni 2000,hari Selasa). Adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah di dalam melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan adalah sama dalam memberikan pelayanan baik terhadap kualitas dan derajatnya. Ini berarti bahwa kehidupan organisasi kemasyarakatan di dalam melaksanakan programnya akan lebih banyak tergantung kepada kapasitas dan kemandirian organisasi kemasyarakatan tersebut . Untuk menunjang hal diatas pemerintah telah mengeluarkan UU No. 8 tahun 1985 yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam penjelasan Undangundang Ormas itu dalam pasal 3 dikatakan bahwa, setiap organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan kekhususannya, dengan berpedoman kepada ketentuan UndangUndang Ormas. Berdasarkan tujuan tersebut organisasi kemasyarakatan dapat


126

menetapkan program kegiatan yang dikehendakinya, yang penting bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkan itu harus tetap berada dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan

yang

bertujuan

menjembatani

latar

belakang

sosial

guna

menghimpun, mengembangkan dan mendaya gunakan potensi yang di miliki anggota Pemuda Pancasila. Untuk mengembangkan dan mendaya gunakan potensi inilah maka Pemuda Pancasila dalam program kerjanya yang ditetapkan bersifat program kerja mandiri, yaitu program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara, tetapi ada juga program kerja sama Pemuda Pancasila dengan Organisasi masyarakat lainya dan instansi pemerintah yang sifatnya mendukung kesuksean dari program Pemuda Pancasila Sumatera Utara tersebut. Dalam merealisasikan aspirasi politiknya sejak dikeluarkannya UU Ormas No.8 tahun 1985, organisasi Pemuda Pancasila menjadi lebih bersifat independen dan dapat mengambil sikap dan keputusannya sendiri. Kalau diamati mulai dari sejarah terbentuknya organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara sampai saat ini didalam perkembangannya masih banyak memerlukan pembenahan-pembenahan baik dalam masalah intern organisasi maupun dalam kegiatan ekstern organisasi, hal ini perlu agar organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat mengetahui sampai sejauh mana sudah perkembangannya.


127

Untuk mengetahui sampai di mana keberadaan organisasi Pemuda Pancasila yang di cerminkan oleh keberadaan para anggotanya maka kita dapat mengamatinya dari 2 sisi yaitu : 1. Keberadaan Pemuda Pancasila Sumatera Utara di kalangan ormas pemuda. Keberadaan organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara di kalangan ormas pemuda sudah mendapat tempat. Ini terbukti diterimanya organisasi Pemuda Pancasila ke dalam wadah berhimpun / pembinaan organisasi kepemudaan di Sumatera Utara yaitu KNPI. Namun harus diakui bahwa penerimaan tersebut tidak berjalan dengan mudah tetapi melalui suatu proses yang cukup panjang. Tetapi pada saat sekarang semuanya sudah baik, karena organisasi ini

dianggap organisasi yang cukup tua yang

mempunyai anggota yang cukup banyak. Banyak pengurus KNPI ini berasal dari anggota Pemuda Pancasila, bahkan ada yang menjadi ketua KNPI Sumatera Utara Selain itu juga dalam pelaksanaan program kegiatannya organisasi Pemuda Pancasila sering mengadakan kerja sama dengan OKP-OKP lainnya, begitu juga sebaliknya Organisasi Pemuda Pancasila juga sering berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program – program yang dijalankan oleh OKP lainnya . Ini membuktikan kepada kita bahwa keberadaan organisasi Pemuda Pancasila telah diterima dengan baik oleh organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara (wawancara dengan H.Bahdin Nur Tanjung.MM tgl 7 April 2007 hari Sabtu). 2. Keberadaan organisasi Pemuda Pancasila ditengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Kehadiran organisasi Pemuda Pancasila ditengah-tengah masyarakat Sumatera Utara juga sudah diakui, terbukti dari program-program kegiatan yang


128

dijalankannya mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Masyarakat juga sering meminta bantuan organisasi Pemuda Pancasila untuk bekerja sama memecahkan permasalahan-permasalahan kepemudaan/masyarakat yang dialami oleh pemuda dan masyarakat di Sumatera Utara. Di dalam pelaksanaan program yang dijalankan organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara masyarakat harus berperan aktif karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hubungan kerja sama yang baik antara Organisasi Pemuda Pancasila dan masyarakat dengan sendirinya telah memperkokoh kedudukannya ditengah-tengah masyarakat (wawancara dengan Agus, tgl 21 Mei 2007 hari Senin). Di samping itu ada juga pandangan yang miring terhadap organisasi Pemuda Pancasila dari masyarakat, mereka mengatakan bahwa organisasi ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak ada kerjanya, preman yang suka menggangu ketenangan orang (wawancara dengan ibu Emi, tgl 20 Mei 2007, hari Minggu). Tetapi berkat berjalannya waktu dan pembenahan terus menerus dari organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk seluruh kadernya, maka pandangan yang miring itu sedikit demi sedikit terhapus dengan sendirinya.Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara terus menerus berusaha untuk memperbaiki citra agar disenangi oleh masyarakat. Pandangan pemerintah provinsi Sumatera Utara terhadap kehadiran organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara juga mendapat tanggapan yang positif. Ini terbukti dari keikutsertaan Pemuda Pancasila dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara atau pemerintah daerah di daerah tingkat dua terutama


129

dalam pembinaan generasi mudanya. Sebaliknya pemerintah Suamatera Utara juga sering memberi peluang bagi organisasi Pemuda Pancasila dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah, untuk menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan oleh organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Adanya pengakuan dari pemerintah Sumatera Utara ini terhadap keberadaan organisasi Pemuda Pancasila jelas semakin memperkokoh kedudukan organisasi Pemuda Pancasila ditengah-tengah masyarakat Sumatera Utara (wawancara dengan H. Bahar Siagian.SH. MM, tgl 25 April 2007 hari Rabu). Pada waktu terjadinya bentrokan atau konflik antara Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya sempat masyarakat tidak menyukai keberadaan dari organisasi Pemuda Pancasila. Mereka beranggapan bahwa kelompok pemuda ini hanyalah orang-orang yang tidak ada kerjaan dan suka membuat onar dan hanya meminta uang kepada masyarakat dengan memaksa. Sehingga masyarakat terganggu dengan kelakuan dari segelintir orang, tetapi mempunyai dampak yang sangat luas kepada eksistensi dan nama baik dari organisasi Pemuda Pancasila. Tetapi konflik ini dapat di redakan setelah pimpinan dari kedua organisasi tersebut menyelesaikan permasalahannya di masing-masing anggotanya yang di jembatani oleh pihak-pihak yang terkait. Tetapi dengan berjalannya waktu dan melalui proses yang panjang, maka sikap skeptis masyarakat terhadap organisasi Pemuda Pancasila mulai berubah, dari yang tidak suka menjadi simpati. Karena dari kedua organisasi ini mempunyai kegiatan yang lebih banyak membantu masyarakat dengan nyata, seperti pemberian


130

bantuan sembako, bantuan tenaga apabila diperlukan, membantu menjaga keamanan dan lain sebagainya. Tantangan terbesar bagi Pemuda Pancasila Sumatera Utara kedepan, bagaimana Pemuda Pancasila itu mampu memberikan kesempatan pendidikan yang layak kepada anggotanya. Sehingga nanti memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjaga citra dan tanggung jawab organisasi dalam berbangsa dan bernegara. Pemuda Pancasila Sumatera Utara perlu mencari peluang-peluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun satu sistem sehingga sistem ini merupakan mekanisme yang dapat dipakai dalam rangka mengembangkan organisasi. Kehadiran organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara turut mewarnai dinamika dunia kepemudaan khususnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Artinya potensi yang dipunyai oleh Pemuda Pancasila tidak bisa dipandang hanya dengan sebelah mata saja, tetapi bagaimanakah dengan potensi itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,bangsa, serta negara ini demi kemajuan bersama. Sedangkan tantangannya bagaimanakah potensi Pemuda Pancasila yang demikian besar itu bisa mempersiapkan serta membekali diri baik secara individu maupun secara organisasi sehingga mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang terbentang di depannya. Kesiapan dan persiapan yang paling mendesak yaitu yang menyangkut sumber daya manusia (SDM). Karena SDM ini menjadi sangat penting kalau menyangkut kualitasnya guna menjawab tantangan masa depan. Salah satu tantangan kedepan, bagaimana peran serta Pemuda Pancasila Sumatera Utara


131

dalam menolong kehidupan para anggotanya. Oleh sebab itu program kerja organisasi diarahkan kepada peningkatan kualitas anggota / kader melalui tatanan organisasi sehingga diharapkan lebih profesional. Hal ini terbukti dari komposisi kepengurusan yang terdiri dari 20 persen intelektual, 30 persen kalangan pengusaha dan 50 persen massa dari total anggota. Gejala pergeseran komposisi dan orientasi kepengurusan dua puluh lima tahun terakhir, yang ditandai dari otot, ke otak dan omong yang disingkat ”tiga O” menjadi otak, omong, baru kemudian ke otot. Inilah menandai dimulainya suatu era baru dalam perjalanan sejarah organisasi Pemuda Pancasila. Tuntutan paling penting dan sangat mendesak, bagaimana Pemuda Pancasila harus mampu dan bisa menyiapkan SDM yang berkualitas, untuk menjawab tantangan kedepan. Kongkritnya bagaimana organisasi Pemuda Pancasila harus mencarikan kerja kepada anggota serta penggurusnya termasuk keluarganya sehingga mereka punya penghasilan yang layak. Prioritas utama dari program kerja organisasi itu adalah memperbaiki kehidupan para pengurus, karena bagaimana pengurus bisa mengurus orang lain, kalau urusannya sendiri saja belum selesai. Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi anggota Pemuda Pancasila adalah yang menyangkut harkat, martabat dan harga diri dari seorang manusia. Sektor

ekonomi

termasuk

menyiapkan

kader-kader

yang

mampu

menghidupkan organisasi dan anggotanya melalui perekonomian, baik formal ataupun informal, juga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi sarana yang bukan saja memberikan keuntungan dan kenyamanan, tetapi akan memperkuat basis


132

ekonomi anggota yang otomatis diharapkan akan turut membantu mendanai kegiatan serta aktivitas-aktivitas organisasi. Usaha memberikan kesejahteraan anggota / kader dengan jalan memberikan dan menciptakan lapangan pekerjaan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan menanamkan serta menumbuhkan rasa memiliki dari organisasi ini, maka anggota merasa

bahwa

Pemuda

Pancasila

benar-benar

sebuah

organisasi

sosial

kemasyarakatan yang tidak saja ngomong tentang kebesarannya, tapi betul-betul memperhatikan kesejahteraan anggota/kader serta keluarganya melalui pemberian kesempatan bekerja, berusaha atau berwiraswasta. Dalam organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara pemberian dan membuka lapangan pekerjaan sudah diterapkan, seperti menjadi anggota Kadin,Hipmi,Gapensi yang kesemuanya berhubungan dengan proyek pembangunan. Banyak dari anggota/kader yang menjadi pemborong atau kontraktor dalam proyek yang disediakan oleh pemerintah kabupaten / kota dengan mengikutkan anggota lainnya. Tetapi anggota / kader yang ikut pada proyek pembangunan ini kadang kala banyak yang tidak menepati janji pada pekerjaan, sehingga banyak yang kena peringatan atau teguran dari pimpinan proyek pada dinas yang ada pada kabupaten / kota yang ada di Sumatera Utara. Dengan adanya peringatan atau teguran dari pimpro tersebut, maka untuk tahun selanjutnya proyek tidak akan diberikan kepada kontraktor yang bersangkutan. Akhirnya akibat perbuatan tersebut imbasnya adalah kepada anggota yang lain dan tidak akan dipercayai lagi. Sehingga akan merugikan diri sendiri bahkan organisasi


133

Pemuda Pancasila, karena ada anggotanya yang tidak menepati janji dalam mengerjakan pekerjaannya (wawancara dengan Ir.Bambang Soepomo,tgl 24 April 2007 hari Selasa) Organisasi Pemuda Pancasila secara khusus memberikan makna dan penjabaran lebih lanjut terhadap peranan dan tanggung jawab sebagai organisasi dan kekuatan sosial kemasyarakatan dalam rangka mewujutkan demokrasi pancasila dan pengabdian bangsa dan negara. Target program umum yang merupakan aspek kualitatif atau bobot program diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup internal dan ekternal. Pada ruang lingkup internal utamanya adalah meningkatkan kualitas potensi sumber daya manusia organisasi agar dapat semakin berdaya guna mengemban norma-norma keorganisasian dan mengerakkan roda organisasi sesuai dengan dinamika perkembangan jaman yang sudah berubah. Disamping itu, mengembangkan kualitas peran sektoral organisasi meliputi pendayagunaan lembaga dan badan. Kemudian diruang lingkup eksternal intinya ialah meningkatkan kualitas partisipasi organisasi. Pelaksanaan program organisasi dilakukan secara mandiri, kerjasama atau partisipasi. Serta secara substantif program digolongkan menjadi konsolidasi dan komunikasi organisasi serta program aplikasi. Program yang dilakukan secara mandiri adalah suatu aktifitas yang hendak memenuhi kebutuhan struktur organisasi dengan

mengandalkan

dan

menggerakkan

sumber

daya

organisasi

untuk

mengoperasian kegiatan. Program kerjasama adalah suatu aktifitas yang hendak melayani kebutuhan anggota dengan mengandalkan dan menggerakkan sumber daya


134

organisasi maupun sumber daya publik untuk pengoperasian kegiatan. Dan program partisipasi diartikan sebagai suatu aktifitas yang hendak memenuhi kebutuhan anggota masyarakat umum dengan mengandalkan dan menggerakkan sumber daya organisasi maupun sumber daya publik untuk mengoperasikan kegiatan. Dibagian lain, program konsolidasi dan komunikasi ialah membangun soliditas, efektifitas, kapabilitas, dan sinkronisasi struktur manajemen organisasi, baik dilapisan atas maupun di lapisan infrastruktur. Serta program aplikasi adalah mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, mutu pengabdian kepada masyarakat, dan produktivitas ekonomi struktur maupun organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, fenomena internal terindentifikasi sejumlah tantangan pelik yang harus dihadapi organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara antara lain, problem pencitraan dan problem manajerial seperti mandegnya program strategis/her-registrasi, kefasihan pengurus, kelambanan pemenuhan konstitusi, keterbatasan sumber daya organisasi. Karenanya kebutuhan akan pelaksanaan konsolidasi menjadi mutlak serta prioritas utama untuk dikerjakan dengan cepat dan baik. Konsolidasi organisasi merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mempekuat dan memperteguh keutuhan, persatuan dan perhubungan (komunikasi) organisasi. Keutuhan organisasi tanpa persatuan adalah keutuhan yang rapuh dan mudah retak, keutuhan yang demikian tidak memiliki ketahanan eksistensial, keutuhan yang tidak kondunsif bagi terciptannya keterpaduan. Begitupun persatuan tanpa komunikasi yang baik adalah persatuan yang fatamorgana, yang sekedar pada level

formalitas,

verbal

dan

basa-basi.

Persatuan


yang

demikian

hanya

135

menghantarkan pada suasana penuh ketidakacuhan. Komunikasi yang baik adalah sangat penting diselenggarakan agar senantiasa secara tepat dapat mengikuti perkembangan organisasi. Begitu juga organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara rutin mengadakan konsolidasi ke Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila seSumatera Utara dalam rangka penataan organisasi untuk menjaga kekompakan/soliditas, jangan ada stagnasi komunikasi, kemandegan sosialisasi kebijakan tugas, kelangkaan respon terhadap fenomena sosial. Karena kekompakan dan soliditas organisasi adalah modal dasar dan bekal utama untuk melakukan segala hal demi mencapai kemajuan program dan kebesaran eksistensi organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Tetapi kekompakan atau soliditas itu kadang tidak berlaku apabila ada musyawarah dalam rangka pemilihan ketua berserta pengurus yang baru. Banyak kepentingan yang ada untuk memburu satu jabatan, yang kadang dapat merusak tatanan berorganisasi, bahkan merusak kekompakan berkawan. Berkenaan dengan itu, sebenarnya sudah ada rambu dan jaminan wajib hukumnya untuk dijabarkan sebaik mungkin yaitu konstitusi organisasi (AD), yang menstatuskan organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai organisasi yang independen, baik dalam aspek penyelenggaraan struktur maupun dalam aspek penataan etik kehidupan keseharian institusi. Selain itu Anggaran Dasar mendasarkan watak dan sifat organisasi sebagai watak yang demokratis, terbuka, mandiri, dan tidak membeda-bedakan latar belakang sosial maupun politik. Penghayatan dan pengamalan konstitusi ataupun kebijakan strategis lainya perlu diterapkan dalam


136

konteks memelihara keutuhan organisasi, hal ini sekaligus berarti perlu adanya ukuran / prosedur semacam mekanisme formal yang diharapkan mampu mengatasi menajamnya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan internal organisasi, bilamana muncul di kemudian hari. Banyak patokan seperti kekuatan inti dan semangat inti yang seringkali dilekatkan untuk menggambarkan betapa pentingnya kekompakan dan soliditas dalam karesteristik organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Namun tanpa perhatian dan perlakuan yang arif

terhadap soliditas organisasi, maka patokan

tersebut hanya menjadi omong kosong belaka. Mubes VII tahun 2001 telah mendeklarasikan Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang tidak lagi berorientasi kepemudaan melainkan berorientasi kemasyarakatan. Adapun konsekuensinya ialah ormas Pemuda Pancasila sudah harus menempatkan anggotannya bukan saja sekedar objek tetapi juga sebagai subjek dari suatu pelaksanaan program. Disisi lain Pemuda Pancasila juga harus menjadikan masyarakat umum sebagai asset program (bukan anggotanya saja), baik potensi maupun kondidi masyarakat itu sendiri. Selepas pengembangan organisasi menjadi ormas, dirasakan masih banyak terdapat kendala untuk mensejajarkan ormas Pemuda Pancasila Sumatera Utara dengan ormas-ormas lainnya yang tidak mengkhususkan diri bagi pengelompokan pemuda (seperti Kosgoro, MKGR, Muhammaddyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain). Pasalnya, semangat untuk menjadikan Pemuda Pancasla Sumatera Utara sebagai ormas yang mengakar, mandiri dan modren memang membutuhkan ketekunan dan


137

waktu yang cukup, mengingat selama berpuluh tahun sebelumnya Pemuda Pancasila mengidentifikasikan dirinya hanya sebagai wadah berkumpulnya Pemuda. Untuk itu guna mendapatkan gambaran program yang lebih aktual, ormas Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai tempat berkumpulnya kelompokkelompok masyarakat menurut profesi/pekerjaan sebagian besar masyarakat Sumatera Utara, kelompok usia, gender, agamawan dan budayawan. Dengan kata lain organisasi ini harus merintis jalan setahap demi setahap untuk menjadikan ormas Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai wadah aspirasi dan kreatifitas kalangan petani, buruh, nelayan, pengusaha, mahasiswa dan pelajar, perempuan, pelaku hukum termasuk tokoh-tokoh agama dan adat. Karenanya, secara aktual dan tepat perlu dirumuskan perencanaan program dan fokus terhadap berbagai dimensi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut diatas. Dengan demikian output berupa apresiasi dan legitimasi sosial yang diharapkan dapat tercapai. Disamping itu, secara objektif disadari bahwa realita potensi anggota organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang masih menggemari pola-pola kerja program yang tradisional seperti di masa lalu yang insidental, spontan, dan temporer. Padahal sebaiknya pola-pola yang demikian sudah harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dinamika jaman, setidaknya diharapkan terjadi keseimbangan atau terlihat perubahan bertahap. Karenanya, bukanlah berlebihan bilamana realita adanya budaya/pola pikir seperti itu dianggap merupakan tantangan terbesar dan patut menjadi perenungan bersama untuk memperlugas eksistensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai ormas.


138

BAB V PENUTUP Kesimpulan Dari uraian penulisan tesis yang berjudul Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : Pemuda Pancasila dibentuk didasari oleh situasi politik, karena pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) bermaksud merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ideoliginya hendak dirubah menjadi faham komunis. Maka pada tanggal 28 Oktober 1959 lahirlah organisasi Pemuda Pancasila yang dibentuk IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang bersama–sama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) khususnya Angkatan Darat Republik Indonesia yang didalamnya berkumpul pemuda-pemuda yang dapatmengamankan NKRI serta untuk pengamanan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemuda Pancasila Sumatera Utara lahir pada Juni 1962 oleh Kerani Bukit selaku pimpinan partai IPKI Sumatera Utara. Untuk pertama sekali ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara adalah M.Y.Effendi Nasution yang lebih dikenal dengan sebutan Pendi Keling .Beliau pada waktu itu ketua P2KM (Persatuan Pemuda Kota Medan), yaitu kelompok-kelompok pemuda yang sering mangkal di bioskop – bioskop kota Medan. Di awal berdirinya Pemuda Pancasila Sumatera Utara pernah menjadi

onderbouw

partai

IPKI

yang

orientasi

perjuangannya

adalah

138


139

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dari ancaman PKI serta mempertahankan keutuhan NKRI . Pada tahun 1973 partai IPKI bergabung ke (PDI) Partai Demokrasi Indonesia sehingga Pemuda Pancasila Sumatera Utara menyatakan dirinya tidak lagi menjadi sayap partai IPKI, maka pada tahun 1981 (Mubes III) Pemuda Pancasila memutuskan dalam Mubes itu untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke Golongan Karya (Golkar) sampai dengan Pemilu tahun 1997. Sesuai dengan adanya UU Ormas No.8 tahun 1985 yang menyatakan bahwa organisasi masa dan organisasi politik secara terkoordinir harus memberikan alternatif pilihannya untuk Pemilu. Maka Pemuda Pancasila Sumatera Utara memberikan dukungannya ke Golkar yang pada waktu itu dapat menampung aspirasi dari Pemuda Pancasila. Banyak kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara pada waktu itu menjadi anggota legeslatif dari Golkar, tidak seperti waktu Pemilu tahun 1971, dimana kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara ikut mendukung partai IPKI tapi tidak satu kursi pun dapat untuk di duduki pada DPRD. Akhirnya Organisasi Pemuda Pancasila mencabut aspirasinya dari Golkar setelah diadakannya Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) pada tahun 1999 dan kembali menjadi organisasi yang independen tanpa mendukung partai manapun. Mubes ke VII tahun 2001 di Bogor Jawa Barat, memutuskan bahwa organisasi Pemuda Pancasila tidak lagi berbentuk OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) tetapi sudah menjadi Ormas (Organisasi Sosial Kemasyarakatan). Hal ini berarti Ormas Pemuda Pancasila kini berorientasikan sosial / publik dan harus


140

menjadikan masyarakat umum sebagai assetnya, tidak hanya kelompok pemuda atau anggotanya saja. Pemuda Pancasila Sumatera Utara berkembang dengan pesat sesuai bertambahnya anggota atau kader. Dari 17 kabupaten / kota berkembang dengan adanya pemekaran Sumatera Utara menjadi 25 kabupaten / kota di Sumatera Utara Program Pemuda Pancasila Sumatera Utara memiliki hakekat memantapkan eksistensi organisasi sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang membangun wahana pembinaan, pengembangan serta sarana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaannya memerlukan suatu kesadaran yang tinggi dan ketanggapan menterjemahkan tahap-tahap kesiapan dan realisasi program. Program yang dilaksanakan oleh MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara hasil Muswil X tahun 2002 tidak semuanya berjalan dengan lancar, karena kendala pada sumber daya manusianya . Kehadiran Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara juga memerlukan kejelasan pemahaman, khususnya menyangkut hubungannya dengan keberadaan ormas Pemuda Pancasila Sumatera Utara, sehingga akan didapati pemahaman bersama-sama oleh segenap kader Pemuda Pancasila yang tidak diterjemahkan menurut penafsiran masing-masing. Bahwa Partai Patriot Pancasila adalah partai politik yang dilahirkan Pemuda Pancasila dan merupakan satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila yang diamanahkan oleh Mubeslub 1999 dan dideklarasikan pada 1 Juni 2002 di Jakarta oleh para eksponen / kader Pemuda Pancasila. Jadi bagi kader Pemuda Pancasila yang


141

belum menjadi bagian dari partai lainnya, sebaiknyalah mendukung Partai Patriot Pancasila. Pada Pemilihan Umum pada tahun 2004 yang lalu banyak kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang duduk di kursi legeslatif pada DPRD dan DPRD tingkat II di Sumatera Utara. Mereka banyak bersebar di seluruh partai yang ikut sebagai peserta pemilu, karena para kader Pemuda Pancasila ini sudah lebih dulu berkiprah di partai lain jauh sebelum Partai Patriot Pancasila di deklarasikan. Tapi berapa banyak anggota / kader Pemuda Pancasila yang duduk di kursi legeslatif dari partai lain tidak pernah terdaftar di Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Dalam konflik yang terjadi antara organisasi Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya, banyak menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama kepada masyarakat yang banyak sekali dirugikan. Sehingga masyarakat tidak simpati terhadap keberadaan dari kedua OKP tersebut. Tetapi setelah ada kesepakatan damai dari kedua organisasi tersebut perlahan-lahan masyarakat mulai simpati lagi terhadap kedua organisasi tersebut, walaupun melalui proses yang panjang. Adanya Pemuda Pancasila Khusus (PPK) menandakan bahwa organisasi Pemuda Pancasila digemari oleh banyak orang, walaupun dengan jalan mendirikan organisasi yang sejenis, tetapi mereka tetap menganggap bahwa organisasi Pemuda Pancasila merekalah yang benar.


142

Setiap anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara selaku kader bangsa memiliki kebebasan untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif melalui kekuatan sosial politik manapun juga yang azasnya sama dengan organisasi Pemuda Pancasila. Saran Melalui penulisan tesis ini disarankan kepada Pemuda Pancasila Sumatera Utara, untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dari anggota / kader organisasi. Peningkatan itu dengan jalan lebih mengefektifkan program – program kerja yang di buat, sehingga kegiatan itu dapat megembangkan potensi diri para anggota dan juga kegiatan yang dapat menyentuh langsung masyarakat. Sesuai dengan tingkat pendidikan mayoritas Pemuda Pancasila Sumatera Utara masih relatif rendah, maka di perlukan sistem struktur dan budaya struktur yang terencana dengan baik untuk memberdayakan anggota melalui proses pengkaderan. Disarankan Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus berani menempatkan kaderisasi sebagai kegiatan unggulannya. Dengan adanya sikap skeptis oleh sebahagian masyarakat, maka hal itu harus menjadi tantangan bagi pengurus dan anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara agar berbuat lebih simpatik dan berkarya nyata ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Disarankan kepada aparat keamanan dapat mengambil tindakan yang tegas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar kedua OKP tersebut. Kepada kedua Organisasi yang bertikai di sarankan untuk mengambil jalan keluar dalam


143

menyelesaikan konflik sehingga masyarakat menjadi tenang dan tidak trauma atau ketakutan melihat kedua organisasi tersebut. Dalam rangka pembinaan pemuda hendaknya Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat lebih mandiri untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga eksistensi Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat dirasakan oleh para pemuda maupun masyarakat. Disarankan apabila ada terjadi pembentukan organisasi yang sejenis, hendaknya pimpinan yang lebih tinggi untuk menanggapinya lebih arif dan bijaksana karena kedua organisasi di dalam tubuh Pemuda Pancasila ini adalah organisasi yang mempunyai banyak anggotanya yang memerlukan pembinaan yang lebih banyak atau hendaknya Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila dan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus lebih konsisten melakukan konsolidasi ke wilayah atau kedaerah – daerah. Pola kerja program Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang masih tradisional seperti di masa lalu yang insidental, spontan, dan temporer, hendaknya harus dihilangkan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika organisasi modern yang ada pada saat ini. Memang untuk merubah pola kerja tersebut merupakan tantangan yang berat dan perlu difikirkan untuk memperluas keberadaan Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai organisasi sosial kemasyarakat (Ormas) di Sumatera Utara. Hendaknya her-registrasi dilakukan secara rutin yang gunanya untuk mengetahui dan mengenal lebih baik potensi dan keadaan basis yang ada. Karena dengan adanya pendataan akan diketahui berapa banyak anggota Pemuda Pancasila di


144

Sumatera Utara, berdasarkan laporan dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se Sumatera Utara. Dalam memahami peran dan posisinya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pemilik masa depan bangsa, seharusnya anggota Pemuda Pancasila menyadari bagaimana ia bersikap dan berprilaku atas suatu posisi tertentu di dalam organisasi. Karena masa depan itu adalah hasil karya generasi masa kini, sehingga keberhasilan dan kerja nyata generasi hari ini adalah masa depan bangsa. Semoga dengan mencermati dan mengingat apa yang telah dilakukan Pemuda Pancasila pada masa lalu itu dapat membuat perjuangan Pemuda Pancasila pada saat ini kembali kepada hakikatnya dan mampu berfungsi sebagai sosial kontrol masyarakat. Maka diharapkan kepada kader-kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara dapat membangun komitmen dan tekad untuk : “ Mempertahankan yang lama yang baik dan menerima yang baru yang lebih baik”


145


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, 1994. Pemuda dan Perubahan Sosial, Jakarta : Balai Pustaka. ………………..., 2003. Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Anaroga, Panji dan Sri Suyati, 1995 . Perilaku Keorganisasian, Jakarta : Pustaka Jaya. Ben Anderson, 1997, Revolusi Pemuda. Jakarta : PT Grapindo. Budiman, Arif, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Effendi, Said, 1997. (Penyunting Bachtaruddin). Strategi Pembangunan Mewujutkan Kota Medan Bestari, Medan : Yayasan Pola Pembangunan Daerah. Etzioni, Amitai, 1999. Organisasi-Organisasi Modren, Jakarta : New Prentice Hall. Gitosudarmo, Indriyo dan I Nyoman Sudita, 1997. Perilaku Organisasi, Yogyakarta : PT BPFE Fakultas Ekonomi UGM. Kansil,C.S.T, 1986. Aku Pemuda Indonesia, Pendidikan Politik Generasi Muda Jakarta : Balai Pustaka. Kartono, Kartini, 1992 . Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta : Rajawali Press Kartodirjo, Sartono,1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Jakarta : PT Gramedia. Koentjaraningrat, 1993. Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia. Liliweri, Alo, 1997 . Sosiologi Organisasi, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti Magister Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.2005 . Buku Panduan dan Penulisan Tesis . Proposal, Seminar, Ujian. Medan : USU Press. Mei, Yanti, Eva, 2001. Konflik antar Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya di Kotamadya Medan 1987- Juni 2000. Skripsi, Medan, Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.


145

Nasution, Bahari, Syamsul dan Syaifudin Mahyuddin, 1999. The Lion of North Sumatera , Medan : Hanif Grafika. Pietch, William, 1993. Komunikasi Timbal Balik, Cara Menjalin Hubungan dan Menghindari Konflik, Semarang : Effhar dan Dohara Prize. Rafinus, Luhur dan J.Barbari, 1987. Pemuda dan Masa Depan, Jakarta : CSIS Raweyai, TH, Yorrys, 1994. Catatan Seorang Aktivis, Jakarta : Penerbit Shahnaz Swa Mandiri. Sarmadan, Pasaribu, 2002. Peranan Pemuda Pancasila Menentang Gerakan Partai Komunis Indonesia di Kotamadya Medan , Tahun 1960 sampai tahun 1966 .Skripsi , Medan : Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Sunarto, Susanto. Astrid, 1998. Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Dua Puluh Satu, Jakarta : P dan K. Thoha, Miftah, 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. William, Hendrik, 1983. Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif, Jakarta : Bumi Aksara . Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil Mubes ke VI, 1996. Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Medan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Mubes ke VII, 2002. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Medan. DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, dan Pusat Kajian Antropologi Fisip USU,1996. Pemuda Pancasila: Sejarah dan Tokoh Utama, Medan tanpa penerbit. Donald, Sidabalok, 2006, Pemuda Pancasila, Dulu, Kini dan Esok. Makalah disajikan dalam Pelatihan Protokoler dan Kesekretariatan, MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Medan 17-20 April 2006 . Frans, Maniagasi, Juni 1996. Pemuda Pancasila Potret dan Antisipasi ke Depan, majalah bulanan Pancasila Abadi. Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila, Jakarta halaman 8 – 12. Hasil keputusan Rapat Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila,2003. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Jakarta.


146

Tim Pancasila Abadi, Mei 1999. Mau Kemana Pemuda Pancasila. Majalah bulanan Pancasila Abadi, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila .Jakarta. halaman 6. Peraturan Organisasi hasil Mubes ke VII, 2002. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Medan. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta. Soeryosumarno,Yapto. Juni 1996. Regenerasi Ukurannya Bukan Umur, majalah bulanana Pancasila Abadi, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila. Jakarta, halaman 25 – 27.


147

SP

Recommend Documents