SP

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN

TESIS

Oleh INDAH GUSTINA 057024035/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008


TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Dalam Program Magister Studi Pembangunan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh INDAH GUSTINA 057024035/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

PERNYATAAN


TESIS Dengan ini saya manyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

Februari 2008

(Indah Gustina)


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Magister

: IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN : Indah Gustina : 057024035 : Studi Pembangunan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Drs. Zulkifli Lubis, MA) Ketua

Ketua Program Studi

(Drs. Subhilhar, MA, Ph.D)

(Drs. Sudirman, MSP) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal Lulus : 20 Februari 2008 Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

Telah diuji pada Tanggal 20 Februari 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Drs. Zulkifli Lubis, MA Anggota : 1. Drs. Sudirman, MSP 2. Drs. Bengkel Ginting, M.Si 3. Drs. Irfan, M.Si 4. Drs. Subhilhar, MA, Ph.D. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

KATA PENGANTAR Alhamdulillahi rabbil’alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan kekuatan kepada penulis dapat menyelesaikan tesis dari perkuliahan Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun”. Penulisan tesis merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dalam menyelesaikan studi. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sangat kepada : 1. Terutama sekali ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta, Papa dan Mama yang sangat sabar mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Kepada adik-adikku tersayang, Irvan dan Fitri agar lebih bersemangat mengejar pendidikan. 2. Bapak Drs. Subhilhar, MA, Ph.D selaku Ketua Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si. selaku Sekretaris Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Drs. Zulkifli Lubis, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Sudirman, MSP selaku Pembimbing II atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini. 5. Bapak Drs. Bengkel Ginting, M.Si selaku Penguji I dan Bapak Drs. Irfan, M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran yang konstruktif bagi perbaikan tesis ini.


6. Bapak Drs. Shafwan Hadi Umry (mantan Kepala Balai Bahasa Medan) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi pada Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Sahril, S.S. dan teman-teman Balai Bahasa Medan (Kak Eninta, Kak Desmita, Mas Kris, Bang Hasan, Bang Ucup “ajo”, Kak Nana dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya) atas dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. 8. Sahabat-sahabat terbaik sepanjang hidupku atas seluruh dukungan dan doa yang tulus kepadaku, Lili “The Great Teacher” (I miss you), Dina “My Advisor”, Wulida “The Workaholic”, Iin “The Funniest Mom”, Noni (semangat jeng, kamu bisa!!),…juga buat Dewi cs, Sinta, Yani, Jali, Kautsar, Maya, Wirda, Dewi, Mega (thank you so much). 9. Rekan-rekan Magister Studi Pembangunan Angkatan VIII yang telah memberikan semangat kepada penulis (Justina, Kak Ade, Topan, semuanya deh..) Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sehingga tesis ini lebih bermanfaat bagi semua pihak. Medan, 20 Februari 2008

Penulis


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ………………………………………………………………

i

ABSTRACT ……………………………………………………………..

ii

KATA PENGANTAR ……………………………………………………

iii

RIWAYAT HIDUP ………………………………………………………

v

DAFTAR ISI ……………………………………………………………

vi

DAFTAR TABEL ……………………………………………………....

vii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………

viii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………….

ix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ………………………………………………..

1

1.2

Perumusan Masalah …………………………………………..

8

1.3. Tujuan Penelitian ……………………………………………..

8

1.4. Manfaat Penelitian ……………………………………………

8

1.5. Kerangka Pemikiran …………………………………………..

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi ..………………………………………

11

2.1.1. Pengertian Implementasi ……………………………..

11

2.1.2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan ……………….

17

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ……………………………………………..

19


2.2. Pemberdayaan ………………………………………………..

24

2.3. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) …………………………………………….

28

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian …………………………………………….

39

3.2. Defenisi Konsep ……………………………………………

39

3.3. Defenisi Operasional ……………………………………….

40

3.4. Populasi dan Sampel ………………………………………..

41

3.5. Teknik Pengumpulan Data …………………………………

42

3.6. Lokasi Penelitian …………………………………………...

43

3.7. Penentuan Skor …………………………………………….

43

3.8. Analisis Data ……………………………………………….

44

3.8.1. Koefisien Korelasi Product Moment …………………

45

3.8.2. Koefisien Determinasi ………………………………..

46

3.9. Jadwal Penelitian ……………………………………………

47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Profil Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun ………..

48

4.1.1. Kondisi Umum Kelurahan Hamdan ……………….

51

4.1.2. Kondisi Umum Kelurahan Kampung Baru ………..

54

4.2. Pedoman Umum P2KP ……………………………………

57

4.3

78

Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun ………...

4.4. Hasil Analisa Data ………………………………………..

84


BAB V

4.4.1. Klasifikasi Data ……………………………………

85

4.4.2. Analisis Data ………………………………………

89

PENUTUP

5.1. Kesimpulan ……………………………………………….

94

5.2. Saran ………………………………………………………

95

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………….

96


ABSTRAK Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan pola atau program dimana masyarakat diikutkan untuk memikirkan permasalahan kemiskinan, merencanakan, dan melaksanakan sekaligus mengawasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh kondisi lingkungan mereka sendiri. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya kegiatan-kegiatan P2KP dilakukan merupakan proses pembelajaran kepada seluruh masyarakat Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Medan Maimun untuk memahami potensi, masalah dan karakteristik masalah kemiskinan yang ada di masyarakat. Kegiatan P2KP juga dilakukan proses pembelajaran penerapan prinsip bottom up dan perencanaan dari bawah/perencanaan partisipatif. Penerapan perencanaan dari bawah ini akan digali dari pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi P2KP terhadap penurunan jumlah keluarga miskin dan daerah penerima program tersebut, mengetahui manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah penulis dapat lebih mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup penanggulangan kemiskinan melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah bentuk penelitian eksplanasi dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yang menggunakan perhitungan statistik, yaitu koefisien korelasi product moment dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi product moment (r) bernilai 0,20092 dimana nilai r-tabel untuk n=164 yaitu 0,148. Sehingga dengan ketentuan bila rxy > r-tabel maka hipotesis alternatif diterima atau melalui perhitungan koefisien determinasi diperoleh bahwa efektivitas implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun memiliki tingkat efektivitas yang rendah hanya sebesar 4,0368%. Dimana hubungan ini diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diolah penulis meliputi efektivitas, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kemiskinan, serta faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kata Kunci : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Keluarga Miskin.


ABSTRACT

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) or Urban Poverty Project (UPP) is a model or a government program to involve the society on thinking poverty problems, planning, and implementing thus controlling some problems they have in their own circumtances. By involving, the society and thinking poverty problems, people are expected can solve poverty problems accurately by themselves. To implemented the P2KP activities means to give learning process for all people in Hamdan and Kampung Baru wards in Medan Maimum District to understanding their power, to find the problems and to know the characteristics of the poverty problems in those societies. The P2KP activities also give learning process by implementing bottom up principle and bottom up planning or participative planning. Bottom up implemented planning will start from implicating poverty handling programs using the society empowerment strategy. The objectives of this research are to know the affectivities of P2KP implementation to the decreasing of the poverty family value and the accepted programs’ areas, to know the benefits of those programs and to understand the problems in implementing those programs in Medan Maimun District. The expected benefits in this research, writer can progress his/her thinking skills in analyzing the phenomena’s that happened in poverty handling areas by implicating some theories from the classroom. Explanation research model used in the method of this research by using quantitative data analysis, and using statistics, that is product moment correlation coefficient and determination coefficient. Based on the finding analyzed data there are product moment correlation coefficient (r) is 0.20092 in which r-table value for n=164 is 0.148. If the rxy > rtable, so alternative hypotheses accepted. By counting the determination coefficient finds that the affectivity of P2KP implementation to the decreasing of the poverty family in Medan Maimun Distirict is in low grade, that is 4.0368%. This correlation found based on the indicators that writer used such as the affectivity, society empowerment, economic development, poverty and areas protection, then another factors are not include on this research. Key words : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) or Urban Poverty Project (UPP), Poverty.


DAFTAR TABEL

Nomor 1.

Judul

Halaman

Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kelurahan Hamdan dan Kampung Baru …………………………………………………..

7

2.

Mengukur Hubungan Variabel .....................................................

39

3.

Jumlah Pegawai di Kecamatan Maimun ......................................

49

4.

Permasalahan Masyarakat Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan .......................................................

52

Permasalahan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ……………………...

55

5. 6.

Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Efektivitas Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ................................................. 85

7.

Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Keluarga Miskin ………………………………………. 86


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1. Skema Kerangka Pemikiran ……………………………............

10

2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun ……….

49

3. Struktur BKM …………………………………………………..

69

4. Kedudukan dan Posisi BKM .......................................................

70


DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian 2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 3. Daftar Pedoman Wawancara 4. Hasil Tabulasi Data Penelitian 5. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment 6. Capaian Pemanfaatan BLM-I Komponen Tridaya 7. Capaian Pemanfaatan BLM-II Komponen Tridaya 8. Target Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara


RIWAYAT HIDUP Nama

:

Indah Gustina, S.Sos.

NIM

:

057024035

Tempat / Tanggal Lahir

:

Medan / 16 Agustus 1983

Alamat

:

Jalan H. Bachrum Jamil, S.H. / Turi No. 03/13

Status Perkawinan

:

Belum Kawin

Anak ke

:

1 dari 3 bersaudara 1. Indah Gustina, S.Sos. 2. Irvan Sulaiman, S.H. 3. Ifitriana Sibarani

Nama orang tua

:

Bapak

Ir. H. Muhammad Natsir Sibarani, MM.

Ibu

Hj. Rahmawati Simanjuntak

Pendidikan

:

1. TK Islam ‘Arafah 1 Medan (1988 – 1989) 2. SD Swasta Kesatria Medan (1989 - 1995) 3. SLTP Negeri 3 Medan (1995 - 1998) 4. SMU Negeri 5 Medan (1998 - 2001) 5. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara (2001 - 2005) 6. Mahasiswa Program S-2 MSP FISIP Universitas Sumatera Utara (2006 - 2008)

Riwayat Pekerjaan

:

1. Manager Pembiayaan Koperasi Syari’ah BMT Ubudiyah Medan (2003-2005) 2. Anggota Pleno Pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Perwakilan Sumatera Utara (2005 – 2006) 3. Staf Balai Bahasa Medan (2006 – sekarang)


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Dari seminar ke simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model topdown ke model bottom-up, dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap menyisakan persoalan sepertinya tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) hadir untuk melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani.


Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat dinamis. Dalam P2KP, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya, melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan. Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya (di segala bidang), baik di level atas maupun di level bawah. Dalam hal kebijakan pembangunan, tampak jelas lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin atau lapis bawah (grass roots) dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana program pembangunan atau penanggulangan kemiskinan dapat berhasil apabila kebijakan atau sasarannya salah. Sering terlihat kurangnya koordinasi antar program pembangunan, tetapi justru menunjukkan indikasi adanya ego sektoral antar instansi, sehingga program-program tersebut terkesan kurang saling mendukung. Berbagai program-program intervensi tersebut, dalam kenyataannya cenderung kurang terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Keterkaitan secara keseluruhan sangat lemah, sehingga terkadang memancing terjadinya kebingungan hingga friksifriksi antar stakeholders di daerah. Kondisi ini bahkan dipicu dengan banyaknya program-program dengan jargon pemberdayaan masyarakat dan program sektoral pusat, yang “mem-by pass” (melompati dan tidak menganggap) peran penting Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

pemerintah daerah. Pada masa otonomi daerah, sangat ironis apabila masalah tersebut terjadi, karena di daerah otonomlah sebagai terminal titik koordinasi bertemunya aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas dipertemukan. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Sedangkan, P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 mengenai program penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan intervensi percepatan

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat.

Komponen intervensinya mencakup tiga hal yaitu bantuan modal, penyediaan prasarana/sarana, dan pendampingan masyarakat. Bantuan modal didistribusikan Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

sebesar 20 juta rupiah per kelurahan IDT. Merasa tidak cukup, dilengkapi dengan bantuan pembangunan infrastruktur pekelurahanan melalui Pembangunan Prasarana Pendukung Kelurahan Tertinggal (P3DT) dan Program Pembangunan Jalan Poros Kelurahan (P2JPD). Penyediaan tenaga pendampingan disediakan baik untuk IDT maupun P3DT. Ini saja tidak cukup. Oleh karena itu, dengan mulai berakhirnya masa 3 tahun IDT, dikembangkanlah program yang lebih besar untuk mempercepat peningkatan

sosial-ekonomi

masyarakat

di

kelurahan

(melalui

Program

Pengembangan Kecamatan atau PPK) dan di perkotaan (melalui P2KP). Bersamaan dengan itu, dengan pola mirip, dilaksanakanlah program-program lain seperti P2MPD atau Community and Local Government Support, Program dalam Rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi atau PDMDKE, dan yang terakhir adalah Jaring Pengamanan Sosial atau JPS khusus sebagai upaya penanggulangan krisis dan mencegah kemiskinan yang makin membengkak angkanya. Belajar dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu yang masih memberikan porsi yang sangat besar kepada birokrasi, maka digulirkan intervensi ekstrim Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang melompati jenjang birokrasi peran Pemda. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui pinjaman Loan IDA credit yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada penciptaan lapangan kerja dan penyediaan dana pinjaman bergulir serta pengembangan prasarana


dan sarana dasar lingkungan dengan penyediaan pendampingan pihak Konsultan Manajemen Wilayah dan Fasilitator Kelurahan (KMW dan Faskel). Program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain; pertama, P2KP adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat. Utamanya ditujukan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan yang menerima dampak paling berat akibat krisis ekonomi. Dijelaskan pula bukan berarti masyarakat miskin pedesaan tidak diperhatikan. Tetapi masyarakat perkotaan menjadi skala prioritas utama program ini, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain sandaran ekonomi keluarganya. Di sisi lain menurut pemahaman penulis, masyarakat miskin perkotaan karena kondisi dan pengaruh kepentingan tertentu, memiliki peluang besar untuk melakukan gerakan massa guna memperoleh hak-hak dasar mereka. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Seperti pernah terjadi, terprovokasinya gerakan anarki dalam bentuk penjarahan dan pengrusakan oleh sebagian massa daerah perkotaan sebagai akibat kecemburuan sosial dan ekonomi. Sementara masyarakat pedesaan meskipun memiliki peluang yang sama, tetapi karakter kepribadian dan lingkungan mereka yang saling berbeda, kemungkinan melakukan gerakan massa relatif sangat kecil. Kecuali provokasi bernuansa SARA, yang dilakukan secara sistematis untuk suatu kepentingan politik. Kedua, program P2KP bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang bersifat penyelamatan (rescue) atau pemulihan (recovery) yang berjangka pendek seperti program sejenis lainnya. Tetapi lebih merupakan pengentasan kemiskinan (poverty allviation) melalui pemberdayaan masyarakat (community empowerment) Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

secara

utuh,

simultan,

berkelanjutan

dan

berjangka

panjang.

Di

dalam

implementasinya, lebih diutamakan pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan di tingkat paling bawah (kelurahan) melalui pendekatan tribina (bina lingkungan, ekonomi dan sosial). Artinya, menurut pemahaman penulis, melalui program P2KP akan digali dan dibangun kembali akan budaya serta kelembagaan tradisional yang kental akan nuansa kebersamaan dan gotong royong. Sebuah tata kehidupan yang penuh dengan nuansa silih asah, silih asih dan silih asuh (saling mendidik, mengasihi, dan membantu). Ketiga, melalui pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan masyarakat diharapkan bisa dikembangkan suatu proses pengorganisasian yang aspiratif, terbuka, adil dan demokratis yang mewakili kelompok usaha dari masyarakat di wilayah sasaran

program.

Perwujudannya

adalah

pembentukan

kelompok-kelompok

keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kelurahan sebagai wadah usaha bersama baik di bidang ekonomi, sosial maupun untuk kegiatan lainnya. Keempat, sebagai stimulan, melalui program P2KP diupayakan dana pinjaman sebesar USD 100 juta (sekitar Rp 800 milyar) dari Bank Dunia guna membantu masyarakat miskin di daerah perkotaan yang tergabung di dalam organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka memberdayakan kehidupan mereka baik di bidang ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (small scale bussiness), pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Artinya, sekali lagi menurut pemahaman penulis, bantuan dan pinjaman bagi Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

masyarakat miskin bukanlah tujuan utama program P2KP. Dana hanyalah sekedar sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat sasaran akan pentingnya membangun keberdayaan. Kelurahan sasaran P2KP di Kecamatan Medan Maimun adalah Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1. Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kelurahan Hamdan Baru Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga No. Kelurahan Laki-laki % Perempuan % 1. Hamdan 212 69.74 92 30.26 2. Kampung 541 73.31 197 26.69 Baru (Sumber : BPM, 2007)

dan Kampung Total 304 738

Jlh ART 586 3.507

Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman jauh dibawah standar, dan kelayakan mata pencarian yang tidak menentu. Kondisi ini diperlukan perbaikan di segala sektor kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjang dengan kondisi masyarakat miskin Kelurahan Hamdan pada tahun 2006 dengan jumlah penduduk 9.624 jiwa, atau 279 rumah tangga miskin. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk di Kelurahan Kampung Baru 23.342 jiwa atau 721 rumah tangga miskin. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Medan Maimun.


1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun.”

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. Implementasi P2KP pada daerah penerima program tersebut. b. Manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun.

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori dan konsep-konsep tentang efektivitas implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan kemiskinan. b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun stakeholder lainnya terhadap implementasi P2KP pada keluarga miskin.


1.5. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mempermudah pemahaman dalam fokus kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat masyarakat dititikberatkan pada proses pembelajaran masyarakat. Sehingga pelaksanaan P2KP tidak hanya berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana semata, namun harus benar-benar memperhatikan dinamika proses, kesadaran kritis dan pelembagaan nilai-nilai universal serta proses perubahan perilaku/sikap masyarakat itu sendiri. 2. Penguatan kelembagaan oleh masyarakat yang merepresentasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagai pimpinan kolektif mereka dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. 3. Merencanakan/menentukan sendiri penanggulangan kemiskinan melalui PJM Pronangkis yang merupakan dokumen hasil proses pembelajaran perencanaan partisipatif masyarakat bersama perangkat kelurahan dan pihak terkait di kelurahan setempat yang mencerminkan prioritas-priorotas program yang disepakati bersama. 4. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tidak hanya terbatas pada peran monitoring, supporting, dan legitimator semata, melainkan juga peranperan fasilitasi, koordinasi, supervisi dan turut implementasi dalam beberapa kegiatan.


PERUBAHAN SIKAP/PERILAKU MASYARAKAT

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

PROGRAM P2KP

PENYUSUNAN PROGRAM (PJM & RENTA PRONANGKIS)

KEMITRAAN PEMDA DAN MASYARAKAT

PENERAPAN KONSEP TRIDAYA DAYA PEMBANGUNAN SOSIAL DAYA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAYA PEMBANGUNAN EKONOMI

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi 2.1.1.

Pengertian Implementasi

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi

dirumuskan

secara

pendek,

dimana

“to

implementation"

(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical effect

to”

(menyajikan

alat

bantu

untuk

melaksanakan;

menimbulkan

dampak/berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi

menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut


Jonse, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi polapola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut: Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian." Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al. (1994), mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (a model of the policy implementation process). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa


perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkan tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa petingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut : a.

Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.

b.

Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positip diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan. Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah


tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kwalitas, dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standars dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana impelementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan impelementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2.1.2.

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

M. Irfan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu a.

b.

:

Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin

termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab, 1991, 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut : Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan : a.

Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;

b.

Menentukan standar pelaksanaan;

c.

Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II

: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III

: Merupakan kegiatan-kegiatan :

a.

Menentukan jadwal;

b.

Melakukan pemantauan;


c.

Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan

kebijakan

baik

yang

menyangkut

usaha-usaha

untuk

mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang

bertanggung

memperhatikan

jawab

berbagai

atas

sasaran

kekuatan

(target

politik,

grup)

ekonomi,

tetapi sosial

juga yang

berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

2.1.3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalan Implementing Public Policy

(1980, 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.


1).

Faktor sumber daya (resources) Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi

kebijakan,

konsistennya

ketentuan-ketentuan

kebijakan,

jika

para

karena

personil

bagaimanapun

jelas

dan

atau

aturan-aturan

suatu

yang

bertanggung

jawab

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumbersumber

untuk

melakukan

pekerjaan

secara

efektif,

maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup : a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas b. Perintah c. Anjuran atasan/pimpinan Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana

untuk

membiayai

operasionalisasi

implementasi

kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan. 2).

Struktur Birokrasi Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.


3).

Faktor Komunikasi Komunikasi

adalah

suatu

kegiatan

manusia

untuk

menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”. 4).

Faktor Disposisi (sikap) Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi

mereka

juga

harus

mempunyai

kemauan

untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) keberhasilan implementasi rencana dipengaruhi oleh otonomi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan kompleksitas dari rencana itu sendiri. Efektivitas suatu implementasi ditentukan oleh 6 kondisi yaitu :


1. Adanya perundang-undangan atau instruksi pemerintah yang memberikan tanggung jawab tentang suatu kebijaksanaan yang jelas dan konsisten atau menentukan pedoman bagi penyelesaian berbagai konflik yang akan dicapai. 2. Dengan perundang-undangan tersebut dimungkinkan pendayagunaan suatu teori yang tepat dapat menemukenali faktor-faktor utama dalam kaitan sebab akibat yang mempengaruhi tujuan kebijaksanaan yang hendak dicapai dan juga memberikan wewenang serta kendali yang strategis bagi pelaksanaan atas kelompok-kelompok sasaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. 3. Perundang-undangan itu dapat membentuk proses implementasi sehingga dapat memaksimalkan kemungkinan keberhasilan keterlibatan pihak pelaksana dan kelompok sasaran. 4. Pemimpin badan/institusi pelaksana memiliki kapasitas kecakapan manajerial dan politis, rasa pengabdian dan tanggung jawab pada upaya pencapaian sasaran yang digariskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Program tersebut mendapat dukungan tokoh utama dari pihak legislatif atau eksekutif, sedangkan lembaga yudikatif bersifat netral. 6. Tingkat prioritas sasaran-sasaran yang hendak dicapai tidak berubah meskipun muculnya kebijakan publik yang saling bertentangan atau dengan terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi yang mengurangi kekuatan teori keterkaitan sebab akibat yang mendukung peraturan atau kekuatan dukungan politis (Mazmanian, 1983).


Dalam implementasi kebijakan, bukan saja masalah komunikasi, informasi, respon masyarakat tetapi juga pendanaan, waktu, jadwal kegiatan untuk mendukung tim/organisasi pelaksana dalam melaksanakan tugas yang dipercayakann kepadanya (Wahab, 1994). Salah satu kendala yang menentukan efektivitas rencana program adalah lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan (development control). Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena pemerintah daerah seringkali tidak mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral yang dibuat dan ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun bisa berubah total akibat adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya. Sementara itu Devas dan Rakodi (1993) menyatakan bahwa betapapun baiknya suatu rencana, kebijaksanaan atau program, semua itu tidak akan efektif jika tidak didukung oleh sistem manajemen pengelolaan yang profesional. Ada dua aspek yang menentukan : (1) kemampuan kelembagaan (adminstrative capacity) dan (2) kemampuan politik (political will). Keberhasilan

pelaksanaan

suatu

rencana

dipengaruhi

oleh

banyak

faktor/variabel baik dari dalam organisasi, birokrasi, struktur komunikasi dan informasi yang diterima (Goggin, et al, 1990).

2.2. Pemberdayaan Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Modul P2KP: 2006). Shardlow (1998:32) dalam Adi (2003:54) melihat bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan

dan

mendinamisasikan

potensinya,

dengan

kata

lain,

memberdayakannya (The Commission Global Government dalam Kartasasmita: 1996) Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Karena dasarnya adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yaitu supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kamampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam

merancang,

malaksanakan,

mengelola

dan

mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kelompok karena warga masyarakat secara sendiri-sendiri yang kurang berdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Karena organisasi adalah satu sumber power yang penting, maka untuk pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali. Pendekatan kelompok juga adalah paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Yang terpenting pula adalah pendampingan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, pendamping diperlukan untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki kesejahterannya. Pendampingan ini dalam konsep pemberdayaan sangat esensial, dan fungsinya adalah menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, atau dinamisator, serta membantu Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

mencari cara pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pendampingan

sosial

sangat

menentukan

kerberhasilan

program

penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. 1. Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi

dukungan,

membangun

konsensus

bersama,

serta

melakukan

pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. 2. Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan

pengetahuan

dan

pengalaman

masyarakat

yang

didampinginya.

Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. 3. Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

4. Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial,

mengelola

dinamika

kelompok,

menjalin

relasi,

bernegosiasi,

berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

2.3. Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di daerah perkotaan. Upaya ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga IBRD/IDA perlu membantu (dalam hal ini memberi pinjaman) untuk mendanai program ini. Agar program terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pihak peminjam


menetapkan indikator kinerja bagi keberhasilan program seperti yang tercantum dalam dokumen “Loan Agreement” IBRD 4627/IDA 3535-IND. P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (edukasi) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses transformasi P2KP dari 'tataran proyek' menjadi 'tataran program' oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri. Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat

terhadap

nilai-nilai

universal

kemanusiaan,

prinsip-prinsip

kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).


Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab berbasis program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai “gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal” diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun: daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.


Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Pengembangan Ekonomi (Economic Development); dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Tujuan pelaksanaan P2KP adalah : 1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya; 2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM); 3. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengukuhan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat. Dalam pelaksanaannya, P2KP memiliki sasaran sebagai subyek dalam kegiatannya, yaitu :


1. Masyarakat; warga kelurahan peserta P2KP dan BKM/lembaga masyarakat yang mengakar serta KSM. 2. Pemerintah Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); perangkat pemerintah tingkat kota/kabupaten sampai dengan lurah yang terkait dengan P2KP dan anggota TKPKD. 3. Kelompok Peduli; perorangan/anggota asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya yang peduli dengan kemiskinan. 4. Para pihak terkait; bank, notaris, auditor publik, media massa (radio, tv, dan sebagainya). P2KP menekankan beberapa prinsip sebagai berikut : 1. Transparansi. P2KP menekankan transparansi dan penyebarluasan informasi di semua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. 2. Keberpihakan pada orang miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat kurang mampu dalam setiap tahap kegiatan. 3. Partisipasi/melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat ditekankan, khususnya pada kelompok miskin dan perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, melalui pengambilan keputusan atas kesepakatan seluruh masyarakat. 4. Kompetisi untuk dana. Harus ada kompetisi sehat antar kelurahan untuk mendapatkan dana P2KP.


5. Desentralisasi. P2KP memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan yang mereka butuhkan atau inginkan, serta mengelolanya secara mandiri dan partisipatif. P2KP

bertujuan

untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan, sebagai berikut : 1. Diseminasi informasi dan sosialisasi tentang P2KP dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap kelurahan dilengkapi papan informasi sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan ini. 2. Proses perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator kelurahan untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan perencanaan. Fasilitator kelurahan mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di kelurahan. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. P2KP menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Seleksi proyek di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar kelurahan terdiri dari wakil-wakil dari kelurahan yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek yang akan didanai. Pilihan proyek adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan. 4. Masyarakat melaksanakan proyek mereka. Dalam pertemuan masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di kelurahan-kelurahan yang terdanai. Fasilitator teknis P2KP mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari kelurahan penerima manfaat. 5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di kelurahan, yaitu sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, kelurahan dan Tim Pemelihara kegiatan. Untuk mengelola P2KP, pemerintah Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Sementara itu, untuk membantu pengelolaan P2KP secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi P2KP (TK-P2KP) yang terdiri dari Bappenas, Depdagri, Depkeu dan Dep. Kimpraswil, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak


sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) P2KP lokal atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK). P2KP bekerja di wilayah beresiko tinggi dan sangat penting untuk mempertahankan kontrol yang ketat dan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan telah dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. P2KP menerapkan sistem pengawasan sebagai berikut : 1. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan yang paling efektif adalah yang dilakukan oleh penerima manfaat dari program, yaitu memilih langsung badan pemantau untuk melihat pelaksanaan dan keuangan proyek. Anggota dari komite pemantau ini akan melakukan pengecekan terhadap harga, penawaran, pasokan barang, manfaat bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan pengerjaan prasarana. Tim pelaksana kegiatan ini juga berkewajiban untuk melaporkan kemajuan dan keuangan proyek sebanyak dua kali kepada masyarakat dalam “musyawarah pertanggungjawaban”. P2KP mewajibkan agar semua informasi yang terkait dengan proyek diumumkan pada papan informasi yang terdapat di kelurahan. 2. Pemantauan oleh pemerintah. Dana P2KP merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan P2KP telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana tersebut juga telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua jajaran pemerintah yang terlibat dalam P2KP (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan P2KP. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

3. Pemantauan oleh konsultan. Pemantauan proyek juga merupakan tanggung jwab bersama konsultan dan fasilitator P2KP. Konsultan di tingkat nasional, regional, kabupaten, kecamatan dan fasilitator kelurahan semuanya berbagi tanggung jawab untuk memantau kegiatan P2KP. Para konsultan melakukan kunjungan rutin ke lokasi proyek untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi. 4. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah. Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator P2KP, staf pemerintah, LSM atau mengirimkan keluhannya langsung ke kotak pos khusus. P2KP membentuk unit penanganan pengaduan di tingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan pengaduan masyarakat. 5. Pemantauan independen oleh masyarakat madani. Kelompok masyarakat seperti LSM dan jurnalis turut melakukan pemantauan independen terhadap P2KP. PPK mengontrak beberapa LSM yang terpilih dan cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin terhadap P2KP dan melaporkan perkembangan kemajuan proyek setiap bulan. Jurnalis juga diundang untuk memantau dan memberitakan serta menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di lapangan. 6. Kajian keuangan dan audit. Tiga pihak yang secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit P2KP : a. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit 5% sampel kegiatan P2KP. Di


tahun 2004, BPKP melakukan audit di 22 provinsi, 62 kabupaten, 190 kecamatan dan 593 kelurahan. b. Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan NMC. P2KP mempunyai 7 (tujuh) orang staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan. Unit ini melakukan pemeriksaan keuangan dan yang terpenting adalah memberikan on the job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi. Audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dan NMC mencakup 30% dari seluruh kecamatan P2KP. c. Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama dengan NMC dan pemerintah melakukan misi supervisi tiap setengah tahun. Misi tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi isu-isu manajemen dan berguna untuk mengevaluasi kemajuan program di tingkat pusat maupun di lapangan. Bank Dunia juga mengontrak perusahaan audit independen untuk mengaudit semua proyek Bank Dunia termasuk P2KP.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Eksplanasi (Explanatory Research), yaitu untuk menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan atau untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya (Faisal, 2000 : 21). Dan untuk memperkuat hipotesis tersebut, akan dianalisis secara kuantitatif, sehingga diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu gejala dengan gejala lain.

3.2. Defenisi Konsep Untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian ini, penulis mendefenisikan konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut : 1.

Implementasi Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Efektivitas implementasi suatu program/kegiatan dapat dilihat dalam bentuk komunikasi yang dibangun, pemberian informasi, tanggapan/respon masyarakat


terhadap program/kegiatan tersebut, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. 2.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan

program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat

terbangun

"gerakan

kemandirian

penanggulangan

kemiskinan

dan

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsipprinsip universal.

3.3. Definisi Operasional Untuk mengukur hubungan antar variabel, maka penulis merinci indikatorindikator dari setiap variabel sebagai berikut: Tabel 2. Mengukur Hubungan Variabel Variabel Dimensi Implementasi

Diseminasi

Program 1. Pengembangan Penanggulangan Masyarakat Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Indikator

a. Komunikasi b. Informasi c. Respon masyarakat d. Waktu pelaksanaan kegiatan e. Dana Masyarakat efektif : a. Peningkatan akses pelayanan sosial - Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin - Peningkatan mutu pendidikan bagi keluarga miskin


b. Pemenuhan keteresediaan pangan yang bermutu dan terjangkau. c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam

3.4.

2. Pengembangan Ekonomi

Masyarakat produktif : a. Penyaluran kredit UKM/koperasi/perbankan. b. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan. c. Pengembangan peluang usaha. d. Terbukanya kesempatan kerja

3. Perlindungan Lingkungan

Masyarakat pembangunan : a. Terpenuhinya kebutuhan perumahan. b. Keadaan sanitasi yang layak dan sehat. c. Perbaikan lingkungan pemukiman kumuh. d. Partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan

Populasi dan Sampel Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh keluarga penerima

program P2KP di Kecamatan Medan Maimun yang berjumlah 1.637 orang. Adapun jumlah populasi sebanyak 1.637 orang yang terdiri dari 839 orang di Kelurahan Hamdan dan 798 orang di kelurahan Kampung Baru. Sedangkan sampel yang menjadi bagian dari objek penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel random sederhana, dengan merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto (1996:104) yang mengatakan, apabila


populasi kurang dari 100 orang, maka diambil seluruhnya. Namun bila jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel diambil sebesar 10% - 15%, 20% 25%, atau lebih. Dengan demikian, besar sampel penelitian dengan mengacu kepada pendapat Arikunto adalah 10% dari 1.637 yaitu sebesar 164 orang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 1.

Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara mengenai seluk-beluk P2KP dan memahami kondisi masyarakat yang ikut dalam program ini;

2.

Kuisioner (Questionaire), yaitu berupa rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim

kepada

responden

untuk

diisi.

Selanjutnya

angket/kuisioner

dikembalikan kepada peneliti; 3.

Observasi, yaitu menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti dengan cara penggunaan panca indera. Teknik observasi yang digunakan adalah dengan mengamati perubahan mimik wajah responden saat dilakukannya wawancara; dan


4.

Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil penelitian, catatan tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian studi kasus ini.

3.6. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Maimun, Medan.

3.7. Penentuan Skor Melalui berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden maka akan ditentukan skor dari setiap jawaban sehingga menjadi data yang kuantitatif. Setiap alternatif jawaban akan diberi skor yang berbeda. Penentuan skor didasarkan pada skala ordinal. Adapun penentuan skor dari setiap pertanyaan dengan alternatif jawaban yang berbeda, yaitu : - Untuk alternatif jawaban “a” diberi skor tertinggi

=3

- Untuk alternatif jawaban “b” diberi skor sedang

=2

- Untuk alternatif jawaban “c” diberi skor terendah

=1

Jawaban responden akan dikategorikan ke dalam beberapa kategori menurut alternatif jawaban. Kategori tersebut diperoleh melalui interval.


Rumus untuk mencari interval adalah sebagai berikut : Skor tertinggi − Skor terendah Banyak bilangan 3 − 1 = 3 = 0,66

Interval =

Dengan interval 0,66 maka kategori jawaban responden dapat diklasifikasikan dengan urutan sebagai berikut : 1,00 s/d 1,66 : termasuk kategori sangat rendah 1,67 s/d 2,33 : termasuk kategori sedang 2,34 s/d 3,00 : termasuk kategori tinggi

3.8. Analisis Data Penulis menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dengan menggunakan perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, penulis bersikap netral sehingga tidak mempengaruhi data. Untuk itu penulis hanya melihat, bertanya, mendengar, mencatat, merekam, dan memperhatikan lalu berusaha menjabarkan atau menginterpretasikan data tersebut untuk dianalisis sehingga dapat memberikan kesimpulan setelah dilakukan pengecekan ulang atas data tersebut. Setiap kembali dari lapangan, data yang tercatat di field note dipindahkan sekaligus mengklasifikasikannya ke dalam tema atau kategori tertentu. Ada


kemungkinan dalam pengklasifikasian ini terungkap pula yang masih diperlukan, untuk itu dapat dicatat agar penelitian berikutnya data yang diperlukan dapat terjaring.

3.8.1. Koefisien Korelasi Product Moment Metode pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap variabel terikat (Kemiskinan). Koefisien Korelasi Product Moment dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

rxy

=

n (∑ xy) − (∑ x) (∑ y ) ( n ∑ x 2 − (∑ x ) 2 ) ( n ∑ y 2 − (∑ y ) ) 2

Keterangan : rxy

: koefisien korelasi

x

: variabel bebas

y

: variabel terikat

n

: jumlah sampel/responden Hasil perhitungan akan memperlihatkan 3 kemungkinan yaitu :

1. Koefisien korelasi (rxy) bernilai positif, artinya kenaikan salah satu variabel diikuti oleh variabel lainnya. Dalam hal ini terjadi korelasi searah.


2. Koefisien korelasi (rxy) bernilai negatif, artinya kenaikan salah satu variabel diikuti dengan turunnya variabel yang lain. Dalam hal ini terjadi korelasi berlawanan. 3. Koefisien korelasi (rxy) bernilai 0, artinya salah satu variabel tetap meskipun variabel yang lain mengalami perubahan. Dalah hal ini kedua variabel tidak ada asosiasi atau dengan kata lain kedua variabel tidak mempunyai hubungan. Untuk mengetahui besar kecilnya hubungan yang ada tersebut, maka digunakan penafsiran sebagai berikut : Antara 0,00 s/d 0,19 : hubungan sangat rendah Antara 0,20 s/d 0,39 : hubungan rendah Antara 0,40 s/d 0,59 : hubungan sedang Antara 0,60 s/d 0,79 : hubungan tinggi Antara 0,80 s/d 1,00 :hubungan sangat tinggi (Sugiyono, 2002 : 149).

3.8.2. Koefisien Determinasi Koefisien

determinasi

digunakan

untuk

mengetahui

seberapa

besar

(persentase) pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : D = (r2) x 100% Keterangan : D

: koefisien determinasi

r

: koefisien korelasi product moment (Sugiyono, 2002 : 149)


3.9. Jadwal Penelitian Penelitian ini dijadwalkan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari Oktober 2007 dan diharapkan selesai pada Desember 2007.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun Kecamatan Medan Maimun merupakan bagian dari wilayah pemerintah daerah Kota Medan. Kecamatan Medan Maimun terletak di wilayah Selatan Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Polonia Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat Kecamatan Medan Maimun dengan luas wilayahnya 334,50 Ha. Kecamatan Medan Maimun dengan penduduknya berjumlah : 65.387 Jiwa (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemko Medan, 2007). Kecamatan Medan Maimun terdiri dari 6 kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Sukaraja 2. Kelurahan Aur 3. Kelurahan Jati 4. Kelurahan Hamdan 5. Kelurahan Sei Mati 6. Kelurahan Kampung Baru


Visi Kecamatan Medan Maimun : “terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta keamanan, kebersihan dan keindahan”. Misi Kecamatan Medan Maimun adalah : 1. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan kepada masyarakat kelurahan. 2. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan sumber daya pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manejemen pembangunan kelurahan. 5. Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan. Tupoksi Kecamatan Medan Maimun adalah : 1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah; 2. Menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 3. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 4. Memantau dan mengendalikan program kerja Kelurahan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun untuk keadaan bulan November 2007 sebagai berikut :


Tabel 3. Jumlah Pegawai di Kecamatan Medan Maimun No. Nama Pegawai 1. Arfan Harahap, S.Sos. 2. Surianto A.W, BA 3. Makbul Lubis, BA 4. Rahmawati 5. Dra. Nurlisa 6. H. Effendi Harahap 7. Sukarsih, BA 8. Nurhayati 9. Anni Kholila 10. Jahmada Siregar 11. Sabbit Lutfah 12. Sri Retnowati R 13. Chairuddin 14. Dahlan 15. Sofian Siregar 16. Nilawati Purba 17. Winda, SH

Golongan III/c III/c III/c III/c III/c III/c III/c III/b III/a III/a III/a II/a II/c II/d II/d PHL PHL

Jabatan Camat Kasi Trantib Kasi Pemerintahan Kasi PMK Kasi Pelayanan Umum Kasi Kesos Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf

CAMAT

DINAS/ INSTANSI

KASI PEMERINTAHAN

SEKCAM

KASI TRANTIB

KASI PMK

KASI KESOS

KASI PELAYANAN UMUM

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun


4.1.1. Kondisi Umum Kelurahan Hamdan Kelurahan Hamdan merupakan salah satu kelurahan dari enam kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai 52.2 Ha yang berbatasan dengan: 1. Sebelah utara

: Kecamatan Medan Polonia

2. Sebelah selatan

: Kelurahan Kampung Baru

3. Sebelah barat

: Kelurahan Aur

4. Sebelah timur

: Kelurahan Jati

Kelurahan Hamdan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Medan yang wilayah administratifnya meliputi 10 lingkungan. Dilihat dari data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Hamdan secara keseluruhan adalah 9.759 jiwa yang terdiri dari 4.779 jiwa penduduk laki-laki dan 4.980 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga Pra-KS adalah 304 KK. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun yang sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai pegawai dan berjualan (wiraswasta) secara umum cukup baik. (Dokumen PJM Pronangkis Kelurahan Hamdan) Sesuai dengan hasil FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah) tentang persoalan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat lingkungan dan kelurahan, maka didapatlah kriteria dan ciri kemiskinan menurut warga Kelurahan Hamdan adalah sebagai berikut : Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

a. Pendapatan per bulan berkisar antara Rp 300.000 – Rp 800.000, b. Pekerjaan tidak menentu, c. Rumah/tempat tinggal tidak layak huni, d. Tidak memiliki rumah sendiri (numpang/ngontrak), e. Pendidikan rendah, f. Pola makan 2 x sehari dengan gizi yang tidak cukup, g. Janda tua, penyandang cacat, kaum jompo dan anak yatim/piatu terlantar. Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Pemetaan Swadaya sebagai berikut :


Tabel 4. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan NO IDENTIFIKASI PERMASALAHAN I. Permasalahan Lingkungan 1. Beberapa saluran pembuangan air tidak lancar sehingga menimbulkan penyakit menular dan demam berdarah. 2. Beberapa lingkungan belum memiliki sumber air bersih. Masyarakat memanfaatkan sumber air sungai untuk mandi, cuci, dan lain-lain sehingga kesehatan masyarakat sangat buruk. 3. Lampu jalan antar lingkungan dan gang tidak berfungsi sehingga menghambat aktivitas masyarakat. 4. Lima puluh rumah KK miskin dalam kondisi rusak berat sehingga tidak layak huni. 5. Kondisi jalan lingkungan, antar gang/pinggiran sungai dalam kondisi rusak berat. Apabila hujan turun, jalan berlumpur, becek dan menimbulkan penyakit kulit di masyarakat. 6. Terdapat bangunan sekolah yang dalam kondisi rusak, bocor, dan lain-lain. 7. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tidak memiliki MCK umum. II Permasalahan Ekonomi 1. Penghasilan rendah, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah anak, makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 2. Banyak usaha katering, warung, kedai yang tidak berkembang. 3. Tidak ada modal yang cukup. 4. Sulit untuk mengajukan kredit karena banyak syaratnya dan bunga tinggi. 5. Masyarakat belum memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam mengelola usahanya. III. Permasalahan Sosial 1. Beberapa orang dari masyarakat kelurahan, terdapat enam orang yang cacat dalam usia yang produktif. 2. Banyak orangtua jompo dan kaum janda yang kurang terurus. 3. Banyak anak-anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai sekolah. 4. Banyak anak-anak yatim piatu yang kurang terurus dan tidak ada yang menanggungjawabi.


4.1.2. Kondisi Umum Kelurahan Kampung Baru Kelurahan Kampung Baru juga merupakan salah satu kelurahan dari enam kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai 127 Ha yang berbatasan dengan: 1. Sebelah utara

: Kelurahan Sei Mati

2. Sebelah selatan

: Kecamatan Medan Johor

3. Sebelah barat

: Kecamatan Medan Polonia

4. Sebelah timur

: Kecamatan Medan Kota

Kelurahan Kampung Baru merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Medan yang wilayah administratifnya meliputi 21 lingkungan. Dilihat dari data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Kampung Baru secara keseluruhan adalah 24.790 jiwa yang terdiri dari 12.333 jiwa penduduk lakilaki dan 12.457 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga Pra-KS adalah 738 KK. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun yang sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai buruh swasta dan berjualan (pedagang) secara umum cukup baik. (Dokumen PJM Pronangkis Kelurahan Kampung Baru) Sesuai dengan hasil FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah) tentang persoalan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat lingkungan dan kelurahan, maka didapatlah kriteria dan ciri kemiskinan menurut warga Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut : Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

a. Tidak memiliki rumah/sewa/menumpang, b. Pendidikan kepala keluarga rendah, c. Pekerjaan tidak tetap, d. Penghasilan rendah, maksimal Rp 850.000/bulan/KK, e. Jumlah tanggungan minimal 1 orang, f. Kondisi rumah yang tidak layak huni (lantai tanah, tepas, atap seng dan lantai semen, dinding papan, atap seng), g. Anak-anak tidak sekolah/putus sekolah karena biaya mahal, h. Banyak janda, duda, jompo dan yatim piatu kurang mampu. Adapun masalah-masalah yang ditemui pada saat pemetaan swadaya

oleh

relawan tim pemetaan swadaya yangterdiri dari unsur warga masyarakat, BKM, tim fasilitator P2KP dan aparat Kelurahan Kampung Baru dan lokakarya PJM Pronangkis di Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :


Tabel 5. Permasalahan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan NO IDENTIFIKASI PERMASALAHAN I. Permasalahan Lingkungan 1. Kondisi jalan lingkungan mayoritas sudah tidak layak, baik jalan gang-gang kecil maupun gang besar. 2. Fasilitas saluran air yang tidak lancar sehingga menyebabkan banjir. Selain itu ada lokasi yang belum punya parit. 3. Beberapa jalan di gang tidak punya lampu penerangan sehingga menjadi gelap dan sangat mengganggu bagi yang melintasinya. II. Permasalahan Sosial 1. Tidak adanya fasilitas atau sarana untuk mengurus dan menampung orangtua jompo atau lanjut usia (lansia). Kondisi mereka mayoritas cukup mengkhawatirkan karena keluarganya rata-rata tergolong warga yang tidak mampu. 2. Rumah-rumah yang tidak layak huni sehingga sangat rentan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa warga yang bersangkutan. 3. Jumlah anak yatim piatu cukup tinggi. 4. Jumlah anak yang terancam putus sekolah dan putus sekolah cukup banyak. 5. Jumlah orang sakit menahun masih terbilang tidak begitu banyak. Kondisi meresa sangat memprihatinkan. III. Permasalahan Ekonomi 1. Warga miskin tidak punya modal dan/atau kekurangan modal untuk usaha mereka yang dapat meningkatkan perkenomian keluarganya. 2. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi, baik pengangguran asli maupun pengangguran terselubung. 3. Sebagian warga miskin tidak pernah mendapatkan pelatihan SDM yang dapat membuat mereka lebih mengembangkan diri.


4.2. Pedoman Umum P2KP Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (moral) agar dapat menghasilkan kebijakan pembangunan berdasar prinsip kemasyarakatan (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainability development) yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridaya, baik dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. P2KP menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok (dalam hal ini masyarakat kelurahan) untuk mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial. Modal sosial dalam hal ini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri.

Visi P2KP Melalui implementasi P2KP dapat diwujudkan masyarakat madani, yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat, produktif dan lestari.

Misi P2KP Membangun masyarakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.


Nilai-Nilai P2KP Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dilaksanakan P2KP adalah jujur, dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, kesatuan dalam keragaman. P2KP memiliki langkah-langkah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan siklus P2KP. Siklus tersebut sebagai berikut : 1. Sosialisasi substansi P2KP dilakukan secara personal maupun melalui forumforum pertemuan warga di tingkat kelurahan. Sosialisasi juga dilakukan melalui media komunikasi elektronik, diseminasi melalui poster, brosur spanduk maupun leaflet. Strategi sosialisasi dilaksanakan mengacu pada hasil pemetaan sosial (social mapping) tim fasilitator. 2. RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat) untuk mengkonfirmasi kembali, apakah masyarakat kelurahan siap menerima atau menolak melaksanakan P2KP dengan segala konsekuensi partisipasi dan kontribusinya. 3. FGD (Focus Group Discussion) Refleksi Kemiskinan memiliki tujuan utama mengidentifikasi kriteria, karekteristik, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan manggalang kepedulian untuk warga miskin. 4. Pemetaan Swadaya sebagai proses pemetaan dan analisis potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat (need assesment) diklasifikasikan dalam : a.

Prasarana Lingkungan (fisik), berkaitan dengan kebutuhan pembangunan prasarana pemukiman.

b.

Ekonomi produktif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha kecil ekonomi produktif sektor informal.


c.

Pengembangan sosial dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan kelompok potensial, disamping pemenuhan kebutuhan warga miskin terhadap bantuan maupun santunan sosial.

5. Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai proses pengorganisasian masyarakat dilaksanakan melalui Rembug Warga. BKM dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk memfasilitasi

kebijakan

penanggulangan

kemiskinan

secara

demokratis,

partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam proses penanggulangan kemiskinan partisipatif. BKM diperankan sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali modal sosial (social capital) berupa nilai-nilai sosial, kejujuran, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, yang berpotensi menjalin jaring sosial (sosial networking). 6. Perencanaan partisipatif diwujudkan dalam proses untuk menyusun PJM Pronangkis

(Perencanaan

Jangka

Menengah

Program

Penanggulangan

Kemiskinan). PJM Pronangkis dirumuskan berdasarkan data-data tabulasi potensi dan masalah melalui kegiatan pemetaan swadaya (survei kampung sendiri). PJM Pronangkis

selanjutnya

dijadikan

sebagai

acuan

pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat. Permasalahan dan potensi yang telah diinventarisir dalam PJM Pronangkis diharapkan dapat mendorong pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk dan tumbuh bersama masyarakat. Pembentukannya berdasarkan pada data-data kebutuhan masyarakat di dalam PJM Pronangkis dilengkapi dengan usulan-usulan (proposal) kegiatan yang diajukan kepada BKM. KSM mengakses dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) P2KP melalui kegiatan Tridaya. Rencana kegiatan KSM disesuaikan dengan daftar kebutuhan yang telah tertuang dalam PJM Pronangkis dan diseleksi berdasarkan skala prioritas. KSM dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan apabila termasuk dalam kualifikasi dan prioritas yang disetujui melalui rapat BKM. Siklus ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan berjalan terarah dan bertahap serta tetap berada dalam koridor yang telah digariskan. Sejak sosialisasi awal pada tahap pemanfaatan BLM telah terjadi proses yang cukup panjang dan melelahkan, namun demikian pada awalnya memang agak sulit karena masyarakat belum terbiasa dengan kondisi atau proses pelaksanaan program seperti di P2KP, akan tetapi dengan berbagai upaya yang dilakukan salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rembug-rembug atau pertemuan untuk menggali informasi serta menanamkan kepada masyarakat bahwa program ini sifatnya bottom-up. Pada akhirnya masyarakat bisa menerima dan menjalankan program ini dengan antusias, walau seluruhnya belum terlibat secara langsung, akan tetapi minimal sudah muncul


kesadaran kritis masyarakat betapa pentingnya menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama dan itu merupakan tanggung jawab bersama pula. Pada siklus pemanfaatan BLM juga telah ditekankan bahwa dana yang ada sifatnya hanya stimulan atau rangsangan bagi masyarakat sebagai suatu proses pembelajaran dalam mengelola dana sendiri yang ditujukan untuk pelaksanaan Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) yang kesemuanya diawali melalui rembug/pertemuan guna menemukenali persoalan yang ada di masyarakat, kemudian dirumuskan dan disepakati secara bersama-sama yang pada akhirnya menjadi sebuah program sesuai kebutuhan yang juga dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan memanfaatkan BLM, swadaya dan bantuan dari pihak-pihak yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. Dalam implementasinya, P2KP berorientasi pada beberapa komponen yang direalisasikan ke dalam bentuk pelaksanaan pendampingan pada masyarakat, yaitu: A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah 1. Pengembangan Masyarakat Kegiatan-kegiatan dalam P2KP tidak berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana, namun justru memperlihatkan nuansa pembelajaran, dinamika proses, kesadaran kritis, pelembagaan nilai-nilai dan proses perubahan perilaku/sikap masyarakat. 2. Relawan-relawan masyarakat Relawan adalah pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

maupun bentuk pengorbanan lainnya untuk mengabdikan diri bagi perjuangan memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta kelompok masyarakat rentan (anak yatim piatu, jompo, korban bencana). Keberadaan relawan untuk membantu masyarakat, terutama warga miskin, agar mampu melakukan proses pembelajaran dan menjadi motor penggerak bagi tercapainya kemandirian masyarakat. Relawan mendapatkan pendampingan serta penguatan kapasitas melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan tim fasilitator. 3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BKM adalah lembaga pimpinan kolektif representasi masyarakat kelurahan, wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat berlandaskan nilai-nilai universal (value based). Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. a. Proses Pembentukan BKM Pembentukan BKM didahului FGD refleksi lembaga masyarakat berbasis nilai dan identifikasi profil lembaga-lembaga yang ada melalui rembug warga untuk merefleksikan dan mengevaluasi lembaga-lembaga yang telah ada di kelurahan. Rembug warga tingkat kelurahan mengandung dua opsi keputusan : a) Merevitalisasi dan memampukan lembaga masyarakat yang telah ada sebagai BKM. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

b) Membentuk lembaga baru sebagai BKM. b. Keanggotaan BKM Anggota-anggota pimpinan kolektif BKM tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin. Kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat merupakan imbalan yang tidak ternilai harganya untuk dapat berbuat baik terhadap sesama khususnya kaum miskin dan tertinggal/marjinal. Anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau track record perbuatan baiknya. Mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan dilakukan secara tertulis serta rahasia. c. Struktur Organisasi BKM BKM memiliki alat kelengkapan organisasi sebagai pelaksana keputusan BKM yang terdiri dari kesekretariatan (sekretariat) yang mengkoordinir Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang menangani kegiatan pengembangan ekonomi produktif, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang mengkoordinasikan pembangunan prasarana lingkungan, dan Unit Pengelola Sosial (UPS) yang mengkoordinasikan para relawan dalam Kelompok Belajar Kelurahan (KBK) selain mengkoordinasikan kegiatan sosial. Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di


wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin. Fungsi BKM adalah : 1. Pusat penggerak dan pertumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat; 2. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dan sebagainya); 3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan; 4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan; 5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat; 6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan; serta 7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah. Tugas BKM adalah : 1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai halhal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. 2. Mengorganisasi masyarakat untuk memutuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis. 3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusankeputusan yang diambil. 4. Mendorong proses pembangunan partisipatif. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

5. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan UP-UP. 6. Memfasilitasi

usulan

program

penanggulangan

kemiskinan

untuk

diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten. 7. Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan. 8. Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain. 9. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP. 10. Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal. 11. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat. 12. Membangun transparansi. 13. Membangun akuntabilitas. 14. Melaksanakan rapat anggota tahunan. Sekretariat merupakan unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari BKM, baik dalam hal administrasi organisasi maupun administrasi keuangan. Kesekretariatan dibentuk oleh BKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatan mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil kegiatannya kepada BKM. Tugas sekretariat adalah : 1. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM. 2. Membuat dan menyampaikan surat undangan. 3. Bertindak sebagai notulis dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

4. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM atau pihak lain yang berkepentingan. 5. Mencatat administrasi keuangan BKM, secara : a. Kronologis (menurut urutan waktu) b. Sistematis (menurut cara-cara tertentu) c. Informatif (dapat dimengerti/dipahami/logis) d. Auditable (dapat di audit/diperiksa oleh pihak manapun yang terkait) 6.

Melapor administrasi keuangan kepada BKM secara berkala. Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk

oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran

UPS

adalah

mengimplementasikan

tugas

BKM

dalam

meningkatkan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Tugas UPS adalah : 1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia. 2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia bidang sosial. 3. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom. 4. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam KBK. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

5. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dan lain-lain 6. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik (good goverance) di bidang permukiman, dan lain-lain. Tugas UPL adalah : 1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia. 2. Mengendalikan lingkungan

kegiatan-kegiatan

perumahan

dan

pembangunan

permukiman

yang

prasarana

dasar

dilaksanakan

oleh

KSM/panitia pembangunan 3. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan

masyarakat

untuk

penataan

lingkungan

perumahan

dan

permukiman yang lestari, sehat dan terpadu. 4. Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya. 5. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.


Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari dana stimulan BLM P2KP maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah. Tugas UPK adalah : 1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia. 2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/panitia 3. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan 4. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK. KSM/panitia

adalah

sekumpulan

warga,

baik

laki-laki

maupun

perempuan yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam mengatasi berbagi permasalahan kemiskinan yang menyangkut sarana dan prasarana dasar, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi.


Tugas KSM/panitia adalah : 1. Membentuk KSM 2. Membuat kesepakatan/aturan main yang menjadi acuan KSM termasuk susunan kepengurusan 3. Menyusun usulan kegiatan/proposal KSM secara rinci dan masuk akal sesuai dengan aturan 4. Melaksanakan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh BKM 5. Menggalang

kepedulian

dengan

menumbuhkembangkan

swadaya

masyarakat 6. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan 7. Menjaga dan memelihara keberlangsungan kegiatan.


Masyarakat Kelurahan Lurah

BKM Sekretariat Unit-Unit Pengelola

Unit Pengelola Sosial

Unit Pengelola Lingkungan

Unit Pengelola Keuangan

KSM/Panitia

KSM/Panitia

KSM

Relawan-relawan kelurahan, media infokom warga, santunan sosial, beasiswa, KBK, dll

Perbaikan sarana dan prasarana, permukiman, neighbourhood development, dll

Pinjaman bergulir, usaha produktif, modal ventura, channeling ekonomi, dll

LKM

Garis Perintah Garis Fasilitasi Garis Koordinasi

Gambar 3. Struktur BKM 4. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM Pronangkis Penyusunan PJM Pronangkis adalah substansi utama dalam perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif dibuat dengan mempertimbangkan hasil-hasil pemetaan swadaya yang telah dilakukan masyarakat, keterpaduan dengan rencana dan program kelurahan maupun kebijakan Pemda setempat. Pronangkis berisikan :


a. Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu visi, misi dan strategi penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat. b. Rencana Jangka Menengah penanggulangan, yaitu dalam jangka waktu 3 tahun. c. Rencana Tahunan (Renta) yang berisi rencana detail investasi tahunan. PJM dan Renta Pronangkis tidak boleh sebagai prasyarat untuk memperoleh dana bantuan P2KP, namun sebagai media pembelajaran masyarakat untuk menyusun program bersama. Muatan PJM dan Renta Pronangkis bukan hanya berisikan daftar kegiatan yang didanai sumber dana BLM P2KP, melainkan program masyarakat menyeluruh, termasuk dengan sumber dana swadaya masyarakat, APBD, ataupun channeling dengan perbankan.

Pemerintah

LKMD, LPMK,dll Koperasi BKM Swasta dan Kel. Peduli

Masy. Madani

Gambar 4. Kedudukan dan Posisi BKM 5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) BKM menjadi motor penggerak dalam membangun forum pembelajaran dalam bentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dipelopori para relawan setempat.


Sebagai

wadah

melembagakan

dan

menumbuh

kembangkan

proses

pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best practice dan tukar pikiran mengenai berbagai persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal. Hasi-hasil kajian dari KBK menjadi masukan bagi BKM untuk meningkatkan kinerjanya dan juga menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan hingga pemerintah kota/kabupaten. 6. Forum Komunikasi Antar BKM (FKA BKM) Untuk saling menunjang proses balajar dan fungsi kontrol sosial, BKM juga membangun forum pembelajaran di tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten dalam bentuk FKA BKM. BKM memegang peranan strategi sebagai media perencanaan dari bawah (bottom up planning). FKA BKM tingkat Kabupaten berfungsi penting dalam bersinergi dengan Pemda dan KBP dalam menyusun SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinanan Daerah). B. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Makna dana Stimulan BLM sebagai media pembelajaran masyarakat untuk membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar bersama dalam melakukan kegiatan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

1. Alokasi Dana BLM Besarnya dana BLM ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS1) di kelurahan penerima program. Jumlah alokasi dana BLM untuk masing-masing kelurahan sasaran diinformasikan secara terbuka. Sumber dana P2KP adalah hutang luar negeri yang harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali di kemudian hari. 2. Penyaluran dan pencairan dana BLM ke BKM Pencairan dana BLM ke BKM/masyarakat dilakukan secara bertahap, yaitu : Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50%, dan Tahap III sebesar 30% dari total alokasi dana BLM untuk kelurahan sasaran melalui rekening bank yang ditunjuk oleh BKM. Pencairan dana BLM tahap I merupakan insentif terhadap proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun PJM dan rencana tahunan Pronangkis. Pencairan dana BLM tahap II adalah insentif untuk proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun usulan-usulan kegiatan sesuai Pronangkis yang telah disepakati bersama. Pencairan dana BLM tahap III merupakan insentif untuk proses pembelajaran masyarakat dalam memperkuat potensi keberlanjutan kegiatan, kelembagaan, dana serta penerapan prinsip dan nilai yang dijunjung P2KP, khususnya pada penyiapan fase terminasi.


C. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Komponen PAKET adalah salah satu komponen program P2KP yang dimaksudkan sebagai suatu upaya proses pembelajaran untuk membangun dan melembagakan “kemitraan” antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan dan lain-lain) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan. PAKET dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten sasaran P2KP yang dipilih dengan cara kompetisi sehat melalui mekanisme seleksi partisipatif dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Kriteria seleksi lokal pelaksanaan PAKET sebagai berikut : a. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam mendukung pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dalam memfasilitasi siklus maupun Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). b. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayahnya. c. Kinerja TKPK Daerah setempat serta kualitas dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) setempat.


Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kota Medan, dibentuklah Pembina Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Pembina Kelurahan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 411.4/1092/K/2006 tanggal 22 November 2006. Tugas Pembina Kecamatan adalah : 1. Melakukan pemasyarakatan program P2KP kepada Lurah dan Perangkat Kelurahan di wilayah kerjanya. 2. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. 3. Melakukan pemantauan pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan pada Lurah. 4. Bersama-sama dengan PJOK BLM membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOP Kecamatan. Tugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) BLM adalah : 1. Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan. 2. Melaksanakan pengadministrasian program yang meliputi menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), memproses SPP ke KPPN, dan lain-lain. 3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap empat untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada


Walikota c/q Bappeda Kota Medan. Laporan tersebut dikirim sebagai tembusan kepada Camat, Lurah, dan BKM-BKM di wilayah kerjanya. 4. Membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkan kepada Walikota c/q Bappeda Kota Medan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan satu copy laporan kepada PJOK penggantinya. Laporan pertanggung jawaban PJOK memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan BOP-PJOK. 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan Konsultan dan/atau Tim Fasilitator (Faskel) serta bersama-sama menangani penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. 6. Melakukan pengecekan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada BKM/UP maupun KSM dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang diajukan. Tugas Pembina Kelurahan adalah : 1. Membantu sosialisasi awal P2KP ke seluruh masyarakat di wilayahnya. 2. Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai P2KP, dan atas nama warga mengajukan surat ke KMW dan Bappeda, yang menyatakan kesiapan warga masyarakat melaksanakan P2KP.


3. Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparansi dan akuntabel. 4. Memfasilitasi terselenggaranya FGD, rembug warga atau jenis pertemuan lainnya

yang

melibatkan

perangkat

Pemerintah

Kelurahan

(termasuk

Lingkungan), masyarakat, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan P2KP. 5. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan BOP Kelurahan, dan menyampaikannya kepada Walikota c/q Bappeda Kota Medan.

4.3. Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun Implementasi P2KP di Kecamatan Medan Maimun khususnya di Kelurahan Hamdan dengan membentuk BKM Hamdan dan di Kelurahan Kampung Baru dengan membentuk BKM Mandiri Sejahtera beserta membentuk KSM-KSM di masingmasing kelurahan. Perkembangan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Kampung Baru pada bulan Agustus 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1.Minggu I & II

: pemetaan sosial (social mapping) di daerah basis/lingkungan.

2. Minggu III

: sosialisasi di tingkat kelurahan dan penentuan jadwal sosialisasi untuk tingkat basis serta pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) di lingkungan sekaligus penjaringan relawan.


3. Minggu IV

: pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur di wilayah kelurahan, agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan P2KP di Kelurahan Kampung Baru.

Pada bulan September 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Minggu II

: pelatihan relawan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14-16 September 2006.

2. Minggu III

: refleksi kemiskinan di tingkat basis.

Selanjutnya perkembangan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Hamdan pada bulan Agustus 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Minggu I & II :pemetaan

sosial

(social

mapping)

di

daerah

basis/lingkungan, penentuan jadwal untuk sosialisasi di tingkat kelurahan. 2. Minggu III

: sosialisasi di tingkat kelurahan dan penentuan jadwal sosialisasi untuk tingkat basis/lingkungan.

Pada bulan September 2006 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1.Minggu I

: sosialisasi di tingkat basis dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) di tingkat basis dan kelurahan serta penjaringan relawan, pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur di wilayah Kelurahan Hamdan.

2.Minggu III

: pelatihan relawan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 19-21 September 2006.


Untuk pemanfaatan dana BLM Tahap I pada bulan Desember 2006, kelurahan Kampung Baru dan Hamdan telah dilaksanakan dengan lingkup kegiatan mangacu pada konsep Tridaya yaitu : 1. Komponen Lingkungan, pembangunan atau rehab sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung proses aktivitas masyarakat, misalnya pembetonan jalan setapak, rehab jalan, pembuatan parit/drainase, pembuatan jembatan/titi, penyediaan sarana air bersih dan fasilitas umum lainnya. 2. Komponen Sosial, yang umumnya dilakukan adalah pemberian santunan sosial bagi orang tua jompo yang tidak produktif lagi, beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu, santunan anak yatim piatu, sunatan dan lain-lain. 3. Komponen Ekonomi, untuk BLM Tahap I, kegiatan ekonomi dititikberatkan pada pelatihan-pelatihan ekonomi produktif, yang nantinya diharapkan selepas mengikuti pelatihan dapat membuka usaha sendiri dengan kemampuan atau keterampilan yang diperoleh pada saat pelatihan, antara lain pelatihan budidaya ikan lele, tata boga, menjahit, dan pelatihan potensi diri. Untuk pemanfaatan dana BLM Tahap II, pada awal bulan Oktober 2007 hingga saat ini sudah ada yang dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang telah disetuji yang didasarkan pada PJM Pronangkis. Kegiatan atau pekerjaan yang telah selesai akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban dalam upaya pengusulan BLM Tahap III. Pada BLM Tahap II ini tetap mengacu pada konsep Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi). Untuk komponen ekonomi, selain pelatihan juga diadakan Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

pemberian bantuan modal yang sifatnya bergulir pada keluarga miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk bantuan bergulir ini diharapkan berjalan dengan baik sesuai harapan, karena pada dasarnya ini merupakan salah satu ujian bagi kita semua, bagaimana mengelola dana dengan efektif yang hasilnya akan bersama-sama dinikmati, yang maksudnya bahwa dana ini dikelola sendiri oleh masyarakat dan hasil pergulirannya akan tetap dialokasikan untuk masyarakat, baik itu sebagai penambahan modal usaha, pembangunan atau rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan serta bantuan yang sifatnya untuk memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya yang lain. Diharapkan dengan bantuan ini terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Keterlibatan pemerintah kelurahan dalam mendukung pelaksanaan program P2KP

sudah

cukup

baik

dan

saling

berkerja

sama

membangun

dalam

mensosialisasikan ke komponen masyarakat bersama-sama dengan konsultan (dalam hal ini fasilitator kelurahan) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pemerintah kelurahan tetap aktif dalam penggalangan swadaya masyarakat serta memfasilitasi

berbagai

pertemuan-pertemuan

untuk

mengefektifkan

fungsi

Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) sebagai sarana bagi semua komponen masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Pemerintah kelurahan dalam merealisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tetap terlibat dan selalu memberikan pandangan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. BLM disalurkan langsung dari Bank ke masyarakat melalui BKM. Karena bagaimanapun, kegiatan P2KP merupakan kegiatan dari Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

masyarakat, dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Kota. Sejak awal pelaksanaan program P2KP hingga saat ini, bahwasanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan Medan Maimun yang dalam hal ini melalui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) selama satu tahun lebih pelaksanaan program P2KP berbagai ragam model yang diterapkan dalam melakukan pendampingan. Beberapa PjOK sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi proses pelaksanaan program P2KP di tingkat kecamatan masing-masing dan tetap melakukan koordinasi dengan BKM-BKM di kelurahan sasaran yang berada dalam wilayah kerjanya. Dalam hal ini Kecamatan Medan Maimun berkoordinasi dengan BKM di kelurahan Kampung Baru dan Hamdan. Perlu adanya kerja sama yang maksimal untuk mendukung keberhasilan program ini, baik pada tataran pemerintah pada level kelurahan hingga pada tingkat kabupaten dan kota, swasta dan lembaga peduli lainnya. Dan untuk pihak kelurahan dan PjOK terjadi sinergi dalam memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing, yang salah satunya adalah memaksimalkan monitoring (pengawasan) lapangan, evaluasi dan membangun harmonisasi terhadap stakeholder lainnya, agar kondisi riil masyarakat dapat diketahui dan dirumuskan strategi apa yang perlu dilaksanakan jika memang ada menemui kendala. Program P2KP tidak menyediakan dana bagi masyarakat untuk selamanya, akan tetapi program ini sifatnya menanamkan prinsip-prinsip kemasyarakatan dan nilaiIndah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

nilai

universal

kemanusiaan

menumbuhkembangkan

kesadaran

serta

menjadi

masyarakat

pondasi bagaimana

dalam

upaya

menanggulangi

kemiskinan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dengan kesadaran tersebut, maka BKM-BKM yang ada di Kecamatan Medan Maimun berupaya menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun swasta dan kelompok peduli lainnya. Untuk itu, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dari berbagai pihak dengan mendorong agar bersama-sama memikirkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Upaya tersebut telah terbukti dan sudah berjalan, walaupun belum seluruhnya BKM telah menjalin kerja sama dengan pihakpihak lain. Salah satu jalinan kerja sama BKM dengan pihak lain diantaranya adalah Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, Sekolah Tinggi Teknik Sinar Husny. Kedepannya diupayakan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti pihak perbankan, perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi dan pengusahapengusaha yang komitmen dengan penanggulangan kemiskinan. Selama pelaksanaan siklus P2KP di Kelurahan Kampung Baru dan Hamdan mengalami banyak kendala, diantaranya : 1. Pemahaman masyarakat yang masih rendah/kurang tentang pelaksanaan P2KP, terbukti dengan adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam beberapa pelaksanaan pekerjaan, 2. Keterbatasan pemahaman BKM, UP dan KSM akan tugas masing-masing sehingga terkesan tumpang tindih,


3. Pemahaman KSM yang terbatas mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan pelaporan sehingga pelaksanaan sedikit terlambat, 4. Masyarakat yang selalu tidak tepat waktu ketika pemberian pelatihan-pelatihan, 5. Kurangnya kerjasama dengan kepling, 6. Pihak pemerintah (Lurah) dinilai kurang mendukung terhadap program, 7. Faktor alamiah seperti datangnya hujan dan terkadang menyebabkan banjir, 8. Keterbatasan dana sehingga ada masyarakat yang tidakmendapatkan santunan. Namun, pada akhirnya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan masyarakat dapat menerima serta menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa manfaat yang dirasakan masyarakat penerima program P2KP di Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Hamdan, antara lain : 1.

Komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkungan : (a) meningkatnya kebersihan dan kesehatan warga, (b) lancarnya aliran air, (c) masyarakat tidak lagi memakai air sungai untuk konsumsi air minum, mandi, cuci, (d) jalan bebas dari banjir dan transportasi lancar.

2. Komponen yang berkaitan dengan bidang ekonomi produktif : (a) meningkatkan kualitas SDM, keterampilan teknis, (b) mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan masyarakat, (c) lebih percaya diri dalam menciptakan peluang usaha. 3. Komponen yang berkaitan dengan sumber daya sosial : (a) meningkatkan SDM anak sekolah, (b) bantuan kemanusiaan, (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas kerja, (d) tempat tinggal yang lebih layak huni. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

4.4. Hasil Analisa Data Pertanyaan mengenai variabel penelitian diberikan skor atau nilai dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu rumus koefisien korelasi product moment dan koefisien determinasi. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Library Research (Penelitian Kepustakaan), observasi, Questionaire (Kuisioner) dan Interview (wawancara). Pada pengisian kuesioner diberikan kepada 164 orang responden dan wawancara dilakukan kepada 2 orang responden.

4.4.1.Klasifikasi Data Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilakukan dengan mengklasifikasikannya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan nilai-nilai jawaban responden. Untuk penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya pada Bab III hal penentuan skor. Untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan oleh responden tersebut tergolong tinggi, sedang, atau rendah maka harus ditentukan telebih dahulu rataratanya, yaitu dengan cara membagi jumlah skor jawaban dari variabel penelitian


dengan jumlah pertanyaan. Dari hasil pembagian tersebut dapat diketahui jawaban responden tergolong dalam kategori yang mana. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut maka keseluruhan data yang diperoleh dari responden untuk masing-masing variabel penelitian dapat didistribusikan menurut kategori yang telah ditentukan. Berikut ini distribusi jawaban responden yang disajikan dalam bentuk tabel beserta interpretasinya.


Tabel 6. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

No

Nilai Jawaban

Kategori

Frekuensi

PERSENTASE (%)

1 2 3

2,34 - 3,00 1,67 - 2,33 1,00 - 1,66 Jumlah

Tinggi Sedang Rendah

121 43 0 164

73.8% 26.2% 0.0% 100.0%

Sumber : Kuesioner variabel x Tabel tersebut menunjukkan tentang jawaban responden terhadap variabel x yaitu implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bahwa nilai jawaban responden yang berada pada kategori tinggi ada sebanyak 121 orang (73,8%), kategori sedang sebanyak 43 orang (26,2%). Dari keseluruhan responden yang berjumlah 164 orang tidak ada nilai jawaban yang berada pada kategori rendah (0%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui dan memahami dengan baik tentang implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun. Dengan kata lain, masyarakat penerima program P2KP pada Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru sangat memahami substansi dari program yang dimaksud. Adapun isi substansi pertanyaan berdasarkan indikatorindikator yang mengacu pada konsep Tridaya, yaitu pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Hal ini terlihat dari jawaban kuesioner responden yang berkaitan dengan implementasi P2KP dan juga wawancara yang diperoleh dari fasilitator kelurahan.


Salah satunya yang berkaitan dengan sosialisasi P2KP kepada masyarakat dilakukan secara personal maupun forum-forum pertemuan warga (FGD) dan juga menggunakan berbagai media seperti brosur dan poster. Tanggapan masyarakat terhadap program ini bahwa mereka sangat mendukung penanggulangan kemiskinan di lingkungan tempat tinggal mereka. P2KP merupakan pola atau program dimana masyarakat diikutkan untuk memikirkan permasalahan kemiskinan, merencanakan, dan melaksanakan sekaligus mengawasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh kondisi lingkungan mereka sendiri. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu mengatasi masalah tersebut.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden untuk Variabel Keluarga Miskin

No

Nilai Jawaban

Kategori

Frekuensi

Persentasi (%)

1 2

2,34 - 3,00 1,67 - 2,33

Tinggi Sedang

6 158

3.7% 96.3%

3

1,00 - 1,66 Jumlah

Rendah

0 164

0.0% 100.0%

Sumber : Kuesioner variabel y Tabel di atas menunjukkan tentang jawaban responden terhadap variabel y yaitu penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun bahwa nilai jawaban responden yang berada pada kategori tinggi sebanyak 6 orang (3,7 %), untuk kategori sedang sebanyak 158 orang (96,3 %) dan tidak ada responden (0 %) yang berada pada kategori rendah.


Hal ini menunjukkan bahwa responden berada pada kategori sedang, artinya belum sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan variabel-variabel kemiskinan masih melekat pada kehidupan masyarakat miskin di Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Kampung Baru. Kondisi kemiskinan ini diperburuk dengan kualitas masyarakat yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah, kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar, kelayakan mata pencaharian yang tidak menentu serta ditambah dengan kurangnya akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai.


4.4.2. Analisis Data

Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel maka digunakan analisis korelasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data : 1.

Koefisien Korelasi Product Moment

2.

Koefisien Determinasi

Penjelasan mengenai teknik ini telah disebutkan penulis pada Bab III.

Koefisien Korelasi Product Moment Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis, maka penulis menggunakan uji korelasi dengan menggunakan Koefisien Korelasi Product Moment. Rumus yang digunakan untuk uji korelasi tersebut adalah sebagai berikut :

rxy

=

n (∑ xy ) − (∑ x) (∑ y ) ( n ∑ x 2 − (∑ x ) 2 ) ( n ∑ y 2 − (∑ y ) ) 2

Keterangan : rxy

: koefisien korelasi

x

: variabel bebas

y

: variabel terikat

n

: jumlah sampel

Sesuai dengan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam proses penelitian, maka akan diperoleh perhitungan sebagai berikut :


∑X

=

15.431

∑Y

=

4.656

∑X2

=

1.461.405

∑Y2

=

132.664

∑XY =

438.518

(∑X)2 =

238.115.761

(∑Y) 2 =

21.678.336

Maka :

rxy

= = = = = = =

n (∑ xy ) − (∑ x) (∑ y ) ( n ∑ x 2 − (∑ x) 2 ) ( n ∑ y 2 − (∑ y ) ) 2

164 (438518) − (15431) (4656)

{164 . 1461405 − (15431) }{164 . 132664 − (4656) } 2

2

71916952 − 71846736

{239670420 − 238115761 }{21756896 − 21678336 } 70216 1554659 . 78560 70216 122134011040 70216 349476,7675 0,200917504

Dari hasil perhitungan diperoleh rxy = 0,20092 (dibulatkan) atau dengan kata lain koefisien korelasi bernilai positif, artinya kenaikan variabel yang satu akan diikuti oleh kenaikan variabel yang lainnya. Hubungan yang positif mengartikan


bahwa implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun berpengaruh terhadap penurunan jumlah keluarga miskin. Selanjutnya, koefisien korelasi tersebut dibandingkan dengan koefisien r-tabel. Pada tabel koefisien korelasi product moment dengan taraf signifikan (α = 5%) yang berarti tingkat kesalahan maksimal 5% atau tingkat kebenaran minimal 95% untuk n=164, dengan ketentuan bila r-hitung lebih besar dari r-tabel maka hipotesis

alternatif diterima. Tetapi bila r-hitung lebih kecil dari r-tabel maka hipotesis nol yang diterima. Berdasarkan ketentuan di atas diperoleh nilai r-tabel = 0,148. Atau dengan kata lain, 0.20092 > 0.148

atau

rxy > r. Sehingga hipotesis alternatif

diterima dan hipotesis nol ditolak. Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut : Hipotesis Nol

:Tidak

ada

hubungan

antara

implementasi

Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (X) dengan penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun (Y). Hipotesis Alternartif : Ada hubungan antara implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (X) dengan penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun (Y). ATAU Ho

:

µ = o (tidak ada hubungan)

Ha

:

µ ≠ o (ada hubungan)


Dengan analisis tersebut dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Dan ternyata r-hitung (0,20092) lebih besar dari r-tabel (0,148). Dengan demikian koefisien korelasi 0,20092 itu dapat diterima atau hipotesis alternatif diterima dan hipotesisi nol ditolak. Selanjutnya, untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan tersebut, maka digunakan pedoman berikut ini : - Antara 0,00 s/d 0,19

: hubungan sangat rendah

- Antara 0,20 s/d 0,39

: hubungan rendah

- Antara 0,40 s/d 0,59

: hubungan sedang

- Antara 0,60 s/d 0,79

: hubungan tinggi

- Antara 0,80 s/d 1,00

: hubungan sangat tinggi (Sugiyono, 2002 : 149).

Berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,20092 termasuk kepada kategori rendah. Jadi, terdapat hubungan yang rendah antara implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun.

Koefisien Determinasi Selanjutnya, untuk mengetahui sekaligus membuktikan hipotesis, yaitu mengetahui seberapa besar hubungan yang ditimbulkan oleh variabel bebas (implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan /P2KP) terhadap variabel terikat (penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun)


digunakan Koefisien Determinasi. Rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi tersebut adalah sebagai berikut: D

= r2 x 100%

Keterangan : D

: koefisien determinasi

r

: koefisien korelasi product moment (Sugiyono, 2002 : 149).

Maka diperoleh : D

= r2 x 100% = (0.20092)2 x 100% = 0,040368 x 100% = 4,0368 %

Hubungan yang ditimbulkan oleh variabel bebas (implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap variabel terikat (penurunan jumlah keluarga miskin) di Kecamatan Medan Maimun adalah sebesar 4,0368 %.

Berdasarkan hasil analisis data di atas bahwa hubungan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun memiliki tingkat efektivitas yaitu sebesar 4,0368% yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diolah penulis meliputi implementasi, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kemiskinan, serta faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kemiskinan di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kompleksitas permasalahan bangsa di tengah-tengah masa transisi perubahan yang cepat dan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dalam skala global. Dalam kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman luar negeri saat ini, maka upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, apapun bentuknya, perlu disertai dnegan proses membangun kesadaran nasional dan sikap mandiri, baik di jajaran aparatur Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan daerah dan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini, sesungguhnya tidaklah kurang. Berbagai program kemiskinan, yang didukung berbagai donor dengan framework masing-masing, telah menyemarakkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun, sangat disayangkan program-program tersebut kurang terkoordinasikan dengan baik sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun, tentu ada kekurangannya disamping keberhasilannya. Salah satu kekurangannya adalah ketidakmampuan menempatkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) secara proporsional sehingga tidak mendorong Pemda untuk ikut merasa memiliki dan menjaga kesinambungannya.


Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) dengan penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun, dengan koefisien korelasi

yaitu

0,20092.

Hubungan

implementasi

Program

Penanggulangan

Kemiskinan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun hanya sebesar 4, 0368%. Walaupun hasil penelitian ini kurang memperlihatkan hubungan yang kuat, namun pelaksanaan program ini baru merupakan tahapan awal dari program nasional untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Karena program ini direncanakan akan berlangsung sampai dengan tahun 2015. Untuk tahun 2007 P2KP reguler akan berlanjut dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-P2KP yang merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan sebelumnya yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

5.2. Saran

Belajar dari pengalaman pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun khususnya dan seluruh daerah penerima program P2KP di Indonesia pada umumnya, beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut : a. Masih terjadinya kesemrawutan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang salah satunya pelaksanaan P2KP di Kecamatan Medan Maimun, nampaknya diperlukan langkah-langkah ke depan untuk melakukan review secara menyeluruh terhadap program-program penanggulangan Indah Gustina : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan..., 2008 USU e-Repository © 2008

kemiskinan yang diselenggarakan pusat maupun daerah, pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dana pinjaman yang berasal dari luar negeri maupun mandiri dengan rupiah murni. Hasil review dituangkan dalam Grand Strategy penanggulangan kemiskinan secara lebih serasi, sistematis dan terarah. b. Pola pendampingan yang diterapkan dalam program P2KP tahap berikutnya, seyogyanya tidak hanya ditumpukan kepada para konsultan. Keikutsertaan pemerintah daerah selaku administrator pembangunan di daerah perlu diposisikan secara lebih proporsional sejalan dengan semangat dan nuansa otonomi daerah. c. Perlu diadakan upaya peningkatan dalam implementasi program P2KP di setiap wilayah agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada setiap periode.


DAFTAR PUSTAKA

________ Modul Pelatihan Dasar P2KP, 2006. KMW-IV Sumatera Utara. ________ Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, 2005. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. _________2006. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) Kelurahan Hamdan. _________2006. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) Kelurahan Kampung Baru. _________2007. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemerintah Kota Medan. Adi, Isbandi Rukminto, 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002. Penduduk Fakir Miskin Indonesia. BPS, Jakarta Indonesia. Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Airlangga University Press, Surabaya. Devas, N. and Rakodi, C. eds., 1993. Managing Fast Growing Cities: New Approaches to Urban Planning and Management in the Developing World. Longman, Harlow. Dye, Thomas R, 1981. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall. Easton, David, 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Penerjemah Sahat Simamora, cet. 2. Bina Aksara, Jakarta.


Faisal, Sanapiah, 2000. Format-Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar dan Aplikasi), Rajawali Press, Jakarta.

Gaffar, Afan, 1989. Beberapa Aspek Pembangunan Politik. Rajawali, Jakarta. Gaffar, Afan, 1999. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Goggin,M.L., Bowman,A.O’M., Lester,J.P. and O’Toole,L.J.,Jr, 1990. Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation. Glenview III : Scott Foresman/Little, Brown and Company. Hadar, Ivan A., 2004. Utang, Kemiskinan dan Globalisasi – Pencarian Solusi Alternatif. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Hettne, Bjorn, 1991. Development Theory and the Three World. Longman Scientific and Technical, Essex. Ife, Jim, 1995. Community Development: Creating Community Alternatives,Vision, Analysis and Practice. Longman, Australia. Islamy, M. Irfan, 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Ismawan, Bambang, 2000. Pemberdayaan Orang Miskin – Rekfleksi Seorang Pegiat LSM. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta. Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Penerjemah Ricky Istamto. Rajawali, Jakarta. Kartasasmita, Ginandjar, dkk, 1996. Pembaruan dan Pemberdayaan; Permasalahan, Kritik dan Gagasan Menuju Indonesia Masa Depan. Ikatan Alumni ITB, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad, 2003. Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan. AMP YKPN, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Ekonomi Pembangunan II. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.


Mazmanian, Daniel & Sabatier, Paul, 1983, contributors and editors, Effective Policy Implementation. Lexington Books. Meier, Gerald M., 2000. Leading Issues in Economic Development, 7th edition. Oxford University Press, New York. Moleong, Lexy S., 1997. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Resdakarya, Bandung. Nawawi, Hadari, 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Prasetyo, Eko, 2005. Orang Miskin Tanpa Subsidi. Resist Book, Yogyakarta. Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Santoso, Priyo Budi, 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sarman, Mukhtar & Sajogyo, 1999. Masalah Penanggulangan Kemiskinan, Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia. Puspa Swara, Jakarta. Seabrook, Jeremy, 2006. Kemiskinan Global. Resist book, Yogyakarta. Sjahrir, 1987. Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Implementasi. LP3ES, Jakarta. Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Strauss, Anselm & Corbin, Juliet., 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Adminstrasi. CV. Alvabeta, Bandung. Sumodiningrat, Gunawan, 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rena Pariwara, Jakarta.


Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Supriatna, Tjahya, 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Suyanto, Bagong & Sutinah (ed.), 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media, Jakarta. Suyono, Haryono, 1997. Prokesra: Pemberdayaan Keluarga Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta. The Liang Gie, 1976. Efisiensi Kerja bagi Pembangunan Negara, Suatu Bunga Rampai Bacaan. Gadjah Mada University Press. The Liang Gie, 1982. Dari Administrasi ke Filsafat : Suatu Kumpulan Karangan. Supersukses, Yogyakarta. Todaro, Micheal P., 2000. Economic Development, 6th edition. Longman, New York and London. Usman, Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1991. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1994. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Wobowo, Eddi, 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. YPAPI, Togyakarta.


Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA)

Implementasi P2KP

Apakah ada dilakukan sosialisasi substansi P2KP di kelurahan anda? Media apa saja yang digunakan dalam melakukan sosialisasi tersebut? Kapan sosialisasi tersebut dilakukan? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi substansi P2KP? Apakah ada dilakukan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)? Bagaimanakah kesiapan masyarakat dalam melaksanakan P2KP? Apakah ada dilakukan Focus Group Discussion (FGD)? Bagaimanakah pelaksanaan FGD di kelurahan anda? Bagaimanakah pelaksanaan pemetaan swadaya termasuk analisis potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat di kelurahan anda? 10. Apakah ada dilakukan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan anda? 11. Bagaimanakah pelaksanaan BKM tersebut? 12. Bagaimanakah proses penyusunan perencanaan partisipatif penanggulangan kemiskinan di kelurahan anda? 13. Apakah ada dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di kelurahan anda? 14. Apakah pelaksanaan kegiatan oleh KSM sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan)? 15. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan skala prioritas?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


DAFTAR PERTANYAAN (QUESIONER)

Pengantar : Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ini merupakan acuan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana hubungan efektivitas yang ditimbulkan dari pengimplementasian Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Medan Maimun. Pengisian kuesioner ini dilakukan untuk tujuan tulisan ilmiah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-2. Penulis tidak menyebutkan identitas responden dalam tulisan ini dan benar-benar menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden. Penulis meminta kerjasama/bantuan responden dalam pengisian kuesioner ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan menuliskan jawaban yang sebenar-benarnya pada kotak yang disediakan.

Petunjuk Pengisian : 1. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Isilah jawaban pada kotak jawaban yang telah tersedia. 3. Jawablah seluruh pertanyaan tanpa ada yang terlewatkan.


I.

Efektivitas

1. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kegiatan P2KP? a. Ada b. Tidak ada c. Tidak tahu 2. Apakah dalam penyebaran informasi tentang kegiatan P2KP melibatkan berbagai pihak terkait? a. Ya, dengan berbagai pihak terkait b. Tidak, hanya beberapa pihak terkait saja c. Tidak tahu 3. Apakah dalam penyebaran informasi P2KP menggunakan berbagai media? a. Ya, dengan berbagai media informasi b. Tidak, hanya beberapa media informasi c. Tidak tahu 4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kegiatan P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan? a. Sangat mendukung b. Biasa saja c. Tidak mendukung 5. Menurut anda, apakah waktu untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang telah direncanakan? a. Sangat terjadwal b. Tidak terjadwal c. Sangat tidak terjadwal 6. Apakah penggunaan dana P2KP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? a. Sudah sesuai b. Belum sesuai c. Tidak tahu


II. Pengembangan Masyarakat

1. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tenang pelayanan kesehatan? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 2. Menurut anda apakah pelayanan kesehatan sudah diberikan secara maksimal? a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu 3. Menurut anda, apakah peralatan kesehatan di lingkungan anda sudah memadai? a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu 4. Apakah pemberian obat sesuai dengan kebutuhan kesehatan anda? a. Sesuai b. Tidak sesuai c. Tidak tahu 5. Apakah anda turut serta dalam pemberdayaan kesehatan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 6. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pendidikan yang bermutu? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 7. Apakah sekolah di lingkungan anda memberikan pembebasan berbagai pungutan/iuran/sumbangan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 8. Bagaimanakah sarana belajar mengajar sekolah di lingkungan anda? a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu


9. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan pangan dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pengembangan pendidikan gizi keluarga? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 11. Apakah anda pernah menerima bantuan makanan tambahan/makanan pendamping ASI dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 12. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 13. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar anda? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


III. Pengembangan Ekonomi

anda pernah mendapatkan 1. Apakah UKM/koperasi/perbankan dari kegiatan P2KP? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu

informasi

tentang

kredit

2. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses penyaluran kredit UKM/koperasi/perbankan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 3. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan usaha? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 4. Apakah anda pernah mendapatkan pengembangan kemampuan dan perlindungan terhadap usaha kecil? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 5. Apakah anda pernah mendapat dukungan pengembangan usaha kerja produktif? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 6. Bagaimanakah penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha kecil di lingkungan anda? a. Memadai b. Tidak memadai c. Tidak tahu 7. Apakah anda diberikan kemudahan perijinan dalam pengembangan usaha kecil? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


8. Apakah anda diberikan kemudahan dalam mengakses kesempatan kerja? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

IV. Perlindungan Lingkungan

1. Menurut anda, apakah pembangunan perumahan di lingkungan anda memadai? a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu 2. Bagaimanakah penyediaan prasarana dan sarana dasar (air bersih, MCK, drainase) pemukiman di lingkungan anda? a. Sudah memadai b. Belum memadai c. Tidak tahu 3. Bagaimanakah keadaan sanitasi di lingkungan tempat tinggal anda? a. Baik b. Buruk c. Tidak tahu 4. Bila anda menjawab baik, apakah keadaan sanitasi di lingkungan anda dapat dikatakan layak dan sehat? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 5. Apakah pernah dilaksanakan perbaikan pemukiman kumuh di lingkungan anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 6. Apakah anda diberikan kemudahan dalam mengakses proses perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


7. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan tempat tinggal anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 8. Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi pembangunan kota? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 9. Apakah informasi pembangunan kota yang anda terima/dapat mudah dimengerti? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 10. Apakah anda turut terlibat dalam proses pembangunan kota ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


V. KELUARGA MISKIN

1. Apakah anda pernah dilibatkan dalam pembahasan permasalahan kemiskinan di lingkungan tempat tinggal anda? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 2. Apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan bantuan modal dari programprogram penanggulangan kemiskinan yang ada di lingkungan anda ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 3. Menurut anda, apakah bantuan program penanggulangan kemiskinan sangat membantu kehidupan anda ? a. Ya, sangat membantu b. Tidak membantu c. Tidak tahu 4. Apakah anda mempunyai keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 5. Menurut anda, apakah penghasilan/pendapatan yang anda peroleh saat ini dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ? a. Ya b. Tidak cukup c. Tidak tahu 6. Apakah anda memiliki modal untuk membuka/menjalankan suatu usaha ? a. Ya, ada b. Kurang mencukupi c. Tidak ada 7. Apakah anda diberikan kemudahan untuk menjalankan usaha oleh pemerintah daerah setempat ? a. Ya b. Selalu dipersulit c. Tidak tahu


8. Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 9. Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu ? a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 10. Apakah anda memiliki benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 11. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri ? a. Ya, pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 12. Apakah anda memiliki jaminan sosial yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 13. Apakah anda memiliki sumber-sumber lingkungan seperti air baku, lapangan hijau, pohon-pohon sebagai modal hidup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


SP

Recommend Documents