SP

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI

TESIS

Oleh SYAFRIDA FITRIE 067024023/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Syafrida Fitrie: Pengelolaan Keuangan daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai, 2008. USU e-Repository © 2008


TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh SYAFRIDA FITRIE 067024023/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI : Syafrida Fitrie : 067024023 : Studi Pembangunan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si) Ketua

(Drs. Agus Suriadi, M.Si) Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc)

Tanggal Lulus : 14 April 2008


Telah diuji pada Tanggal 14 April 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Drs. H. M. Husni Thamrin, M.Si

Anggota

: 1. 2. 3. 4.

Drs. Agus Suriadi, M.Si Drs. Kariono, M.Si Drs. Sudirman, MSP Drs. Subhilhar, MA, Ph.D


PERNYATAAN


TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 14 April 2008 Penulis,

Syafrida Fitrie


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara yang mencakup peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menganalisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai berdasarkan perpektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 bagi kepentingan pelayanan publik dan pelayanan aparat/ penyelenggara pemerintahan. Data yang digunakan adalah data kualitatif dari Pemerintah Kota Binjai, yang diperoleh dari setiap SKPD Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Binjai belum mencerminkan sepenuhnya aspirasi masyarakat daerah di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi oleh kepentingan elit lokal diatasnya serta belum optimalnya peranan panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai sebagai wakil rakyat di daerah. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Keuangan Daerah


ABSTRACT

The objective of the research is to know the regional financial administration of Binjai City, North Sumater, covering the Regional Taskforce (SKPD), and then to analyze the regional financial administration of Binjai City by perpective of Permendagri No. 13/ 2006 for interst public service and apparatus service/ administrative. The data used is qualitative data from adminstrative authority of Binjai City, gained from each SKPD of Binjai City. This reseach uses explorative qualitative and descriptive analiysis. The result of research indicates that the prosess of Regional Budget drafting of Binjai City does not reflect completely the regional people’s aspiration in which direction and general policy of budget is more dominated by local elite interst and suboptimum role of budgeting committee by representative boards of Binjai City. Keywords : Public Policy, Regional Financial


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Perpektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai yang merupakan salah satu Kota di Sumatera Utara. Dengan harapan akan bermanfaat bagi daerah tersebut dalam rangka merumuskan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya. Berbagai

pihak

memberikan

bantuan

yang

sangat

berharga

dalam

penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai penguji. 4. Bapak Drs. M. Husni Thamrin, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan arief dan penuh kesabaran di sela-sela kesibukan beliau. 5. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah membimbing dengan arief dan penuh kesabaran di sela-sela kesibukan beliau.


6. Bapak Drs. Kariono, M.Si selaku dosen pembanding I yang telah memberikan sumbangan dan saran pemikiran dalam penulisan tesis ini. 7. Bapak Drs. Sudirman, MSP selaku dosen pembanding II yang juga telah memberikan sumbangan dan saran pemikiran dalam penulisan tesis ini. 8. Segenap tim pengajar Program Studi Magister Studi Pembangunan (M.SP) Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berupaya mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada penulis. 9. Bapak Drs. H. A. Azis Angkat, MSP yang telah memberikan pemikiran dalam penulisan tesis ini kepada penulis. 10. Para Pegawai Pemerintah Kota Binjai yang telah memberi kemudahan pada penulis dalam proses penyusunan tesis ini. 11. Teman-teman Angkatan IX (Achmad Fadly, Ahmad Muzawwir, Analisman Zalukhu, Andy Siregar, Dedy Rustam Alamsyah Nst, Denni Rovi S. Meliala, Eli Sudarman, Fahri Azhari, Ghazali Rahman, Hendra Dermawan Siregar, Lantika Purba, Latifah Hanum Daulay, Maya Soraya, Meilani Tarigan, Muhammad Abduh Riza, Murniati, Ody Dody Prasetyo, Onggung P.G. Purba, Pardomuan Nasution, Pinta Omastri Pandiangan, Rehia Karenina Isabella Barus, Sri Rahmayani, Syahrul Halim, Teuku Al fiady dan Valdesz Junianto Nainggolan). 12. Seluruh Pegawai Administratif Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Magister Studi Pembagunan (Dina Rahma, S.Sos, Iwan dan Dadek) yang telah memudahkan proses administrasi penulis.


Semoga Allah Yang Maha Pemurah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Tidak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan, ungkapan kasih sayang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda DR. H. Syahdansyah Putra dan Ibunda Hj. Nurhalimah Nst, Suamiku Iwan Zulkarnain Lubis dan Anakku M. Zulfiansyah Lubis serta seluruh keluarga lainnya yang telah dengan sabar mendo’akan dan memberi motivasi bagi penulis. Penulis menyadari dengan pengetahuan dan kemampuan yang terbatas, sudah barang tentu terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis hargai demi kesempurnaannya, sehingga tesis ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengatahuan dan siapa saja yang membaca serta dapat dipergunakan sebagai masukan untuk pengkajian lebih lanjut.

Medan, 14 April 2008 Penulis,

Syafrida Fitrie


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Syafrida Fitrie

Tempat Lahir

: Medan

Tanggal Lahir

: 17 Oktober 1967

Jenis Kelamin

: Perempuan

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Islam

Status Perkawinan : Sudah Menikah Golongan Darah

: AB

Alamat

: Komp. Tasbi 2 Blok XI No. 38 Medan

Nomor Telp/ HP

: 061-8222349/ 0811647647/ 77563040

Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Regu Jambore Nasional Tahun 1977 2. Manager Tim Olah Raga Gulat Sumatera Utara Pon XV Surabaya Tahun 2002 3. Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Kota Medan Tahun 1999 s/d 2003 4. Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Sumatera Utara Tahun 2003 s/d 2006 5. Ketua Persatuan Perempuan KOSGORO 57 Sumatera Utara Tahun 2002 s/d sekarang 6. Bendahara Umum Partai Golkar Sumatera Utara Tahun 2006 s/d sekarang


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ......................................................................................................

i

ABSTRACT ....................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................

vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

x

BAB

I

PENDAHULUAN .................................................................. 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................... 1.2 Perumusan Masalah .......................................................... 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .........................................

1 1 7 8

BAB

II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 2.1 Kebijakan Publik .............................................................. 2.2 Implementasi Kebijakan ................................................... 2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah ......................................... 2.4 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah ……………… .... 2.5 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah..................

9 9 11 13 20 22

BAB

III METODOLOGI PENELITIAN ........................................... 3.1 Jenis Penelitian ................................................................. 3.2 Definisi Konsep ................................................................ 3.3 Operasionalisai Variabel .................................................. 3.4 Informan Penelitian .......................................................... 3.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................... 3.6. Lokasi Penelitian .............................................................. 3.7 Analisis Data .................................................... ...............

26 26 27 27 28 29 29 29

BAB

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................... . 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian............................................. 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Binjai .................................. 4.1.2 Geografi/ Luas Wilayah Kota Binjai..................... 4.1.3. Tipologi ................................................................. 4.1.4. Iklim ......................................................................

31 31 31 36 37 37


4.1.5. Hidrologi ............................................................... 4.1.6. Geologi .................................................................. 4.1.7. Penggunaan Lahan ................................................ 4.1.8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai ............................................................ 4.1.9. Kependudukan....................................................... 4.1.10. Mata Pencaharian Penduduk ............................... 4.1.11. Transfortasi ......................................................... 4.1.12. Komunikasi ......................................................... 4.1.13. Air Minum........................................................... 4.1.14. Energi Tenaga Listrik.......................................... 4.1.15. Agama ................................................................. 4.1.16. Kesehatan ............................................................

38 39 39 40 42 43 44 45 45 46 48 48

4.2 Hasil Penelitian.................................................................. 4.3 Analisis Data dan Pembahasan ......................................... 4.3.1. Proses Penyusunan APBD Kota Binjai ................... 4.3.2. Pelaksanaan Program SKPD Kota Binjai................ 4.3.3. Uraian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Binjai .................................................. 4.3.4 Mekanisme Penyusunan APBD Kota Binjai ........... 4.3.5. Hasil Wawancara dan Analisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Binjai ...............

49 50 52 56

PENUTUP .............................................................................. 5.1 Kesimpulan ....................................................................... 5.2 Saran-saran ........................................................................

71 71 72

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

74

BAB

V

59 62 66


DAFTAR TABEL

Nomor 1

Judul

Halaman

Jenis Penggunaan Lahan atau Tanah di 5 (Lima) Kecamatan Kota Binjai Tahun 2006 .................................................................

40

2

Pembagian BWK di Kota Binjai Tahun 2001 – 2010 ...................

41

3

Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Kota Binjai Tahun 1994 – 2004 ……………………………………………………...

4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai Tahun 1994-2004 ………………………..

5

42

43

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Binjai di Setiap Kecamatan Tahun 2004 ………………………………………….

43

6

Pola Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ..........................

44

7

Penunjuk Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 1999 ................

44

8

Perkembangan Angkutan Umum yang Beroperasi ........................

44

9

Perkembangan Unit Pelayanan Pelanggan ……………………….

45

10

Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM ..................

45

11

Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik ......................................

46

12

Jumlah Sekolah Perkecamatan di Kota Binjai ...............

46

13

Jumlah Penduduk Masa Usia Sekolah ...........................................

47

14

Daya Tampung Siswa Rata - rata di Tiap - tiap Sekolah Per Kecamatan ……………………………………………..

15

Jumlah Lokal / Ruang Kelas yang dibutuhkan di Tiap - tiap Kecamatan ……………………………………………………….

16

17

47

47

Sarana Kesehatan yang ada di Kota Binjai pada waktu sekarang ini ...................................................................................................

48

Jumlah Sarana Kesehatan pada Masing - masing Kecamatan .......

48


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Nomor

Judul

1

Laporan Keuangan ..................................................................

61

2

Mekanisme Penyusunan APBD Pemerintah Kota Binjai …...

63


DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Nomor

Judul

1

Daftar Panduan Wawancara Penelitian ……………………...

78

2

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ……………………………

81


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama kebijakan dalam keuangan negara haruslah melibatkan pemerintah daerah. Sebab, kinerja dan pengelolaan keuangan daerah saat ini menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah terlebih lagi dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Tuntutan terhadap pengelolaan keuangan rakyat (publik money) secara baik merupakan issue utama yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya karena di samping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus


2

memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunan dari undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah itu sendiri sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksanakan aturan yang ada. Kalau hal ini dilakukan sudah pasti apabila ada pemeriksaaan, maka akan menjadi temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-masalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggungjawaban akhir kegiatan. Akhirnya yang sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat di daerah pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, akibat dari banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator tapi kemudian diperbaharui, dicabut, diganti kembali sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini juga mengakibatkan resiko bisnis di Indonesia dan khususnya di daerah-daerah, menimbulkan banyak problem, salah satunya adalah problem institusi-institusi kunci lemah dalam memberikan kepastian hukum. Perubahan-perubahan pada aturan pelaksanaan inilah yang sangat merepotkan pada tatanan implementasi di Pemerintah Kota Binajai karena perubahan-perubahan aturan tersebut. Namun, upaya untuk itu Pemerintah Kota Binjai melakukan pelatihan-pelatihan dan menghadirkan para ahli keuangan untuk mengatasi ketidak pahaman aparatur pemerintah di masing-masing unit kerja yang ada. Regulasi yang baik adalah penting, sebab diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dalam pembuatan


3

aturan-aturan pelaksanaan harus juga professional dan bertanggung jawab, jadi tidak hanya pihak-pihak yang akan melaksanakan saja yang harus mematuhi atau mengikuti aturan-aturan tapi pihak regulator atau pembuat aturan tidak mau mendengar, melihat dan memperhatikan best practice sekaligus diadakan uji publik dahulu, setelah itu baru diimplementasikan. Sehingga tidak membuat aparatur di daerah menjadi bingung. Hal ini dapat dimaklumi karena aparatur pemerintah daerah baru memahami dan melaksanakan aturan yang diberlakukan tahun anggaran 2003 (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002) kemudian pada tahun anggaran 2004 harus berubah total mengikuti aturan Permendagri No. 13 tahun 2006. Masih banyaknya daerah, termasuk aparatur Pemerintahan Kota Binjai, yang belum memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006 yang menjadi salah satu kendala implementasi penyusunan anggaran tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi masalah ini tidak akan berlangsung lama,

asalkan

setiap

daerah

memiliki

komitmen

untuk

segera

mengimplementasikannya. Berbicara mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya


4

peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan memperhatikan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi: 1. Penyusunan dan Penetapan APBD Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk


5

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat kembali untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Binjai merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.


6

Sebagai perwujudan akuntabilitas laporan maka Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai nyatanya masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut : 1. Peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang belum seluruhnya diterbitkan. 2. Masih belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai. 3. Belum optimalnya sinkronisasi jadwal penyusunan antara APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten/ Kota. 4. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang). 5. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara pemerintah Kabupaten/ Kota tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya.

Dengan melihat kendala di atas Pemerintah Kota Binjai melakukan upayaupaya sebagai berikut : 1. Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.


7

2. Mengikuti pelatihan dan workshop mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya. 3. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis. 4. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan pada Pemerintah Kota Binjai tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul : Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai.”

1.2 Perumusan Masalah Dari uraian di atas, sehubungan terjadinya permasalaha-permasalahan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:”Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai.”


8

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai. b. Untuk melihat apa saja yang terjadi sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai.

Adapun manfaat penelitian adalah : a. Sebagai wahana untuk menambah dan pengembangan pegetahuan dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintahn Kota Binjai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 13 Tahun 2006. c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.


9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik Kebijakan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan. Kebijakan merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisirnya tujuan kebijakan itu. Oleh karenanya kebijakan mempunyai sifat yang dinamis (dynmic concept). Menurut Wojowasito (2003 : 35) mengartikan kebijakan sebagai : skill (keterampilan, ability (kemampuan), capability (kecakapan), insight (kemampuan memahami sesuatu). Dari uraian di atas maka jelas bahwa sifat ”bijak” adalah sifat-sifat (character) yang melekat pada manusianya dan ”bijaksana” adalah sifat-sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian, maka dalam membuat suatu kebijakan yang baik haruslah bersifat rasional, institusional, kondisional, dan situasional dengan suatu proses sebagai berikut : 1. Rasional,

maksudnya

mempergunakan

data-data

pengambilan dan

keputusan

informasi-informasi

itu yang

benar-benar selengkap-

lengkapnya. Data diolah dengan seksama untuk menjadi informasi yang penting, sedang informasi dikumpulkan selengkap mengkin dari ilmu-ilmu


10

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman, baik pengalan sendiri, mapun pengalaman orang lain. 2. Institusional, maksudnya pengambilan keputusan harus senantiasa dengan mengingat tujuan organisasi serta memperhatikan pula hak-hak dan kewenagannya. 3. Kondisional, maksudnya harus selalu ingat bhwa suatu kejadian, masalah, peristiwa itu tidak akan lepas dari lingkungannya, baik lingkungan alam (natural environment), lingkungan fisik (pysical environment), maupun lingkungan sosial (social environment). 4. Situasional, maksudnya bahwa keputusan yang diambil itu haruslah sesuai dan dapat terselenggara dalam situasi yang hidup pada waktu itu. Suatu keputusan yang benar, namun tidak dapat dilaksanakan, maka tentulah tidak ada manfaatnya; keputusan yang demikian merupakan keputusan yang tidak baik. Sehubungan dengan itu, menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (1995: 11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut : 1. Penyusunan agenda (agenda setting), yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yaitu proses perumusan pilihanpilihan kebijakan oleh pemerintah.


11

3. Pembuatan kebijakan (decision making), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. 4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 5. Evalusi kebijakan (policy evalution), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan (policy makers) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi prilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur prilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.


12

Untuk memperkaya pemahaman, dalam kesempatan ini penulis mengutip menurut pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu : 1. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Manusia Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karekteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 4. Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Stuktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.


13

Menurut Meter dan Horn, ada 5 (lima) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu : 1. Standart dan sasaran kebijakan Standart dan sasaran kebijakan harus jelas dn terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standart dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2. Sumber daya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, yaitu sumber daya manusia (human resources). 3. Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank (1998:46), menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok


14

meliputi

komprehensif

dan

disiplin,

akuntabilitas,

kejujuran,

transparansi,

fleksebilitas, terprediksi, dan informatif. Kemudian menurut Jaya (1999 : 11), keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksnaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Kemudian menurut Mamesah (1995 : 16) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai pengturan pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 330 dijelaskan bahwa : 1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan perturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) mencapkup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penataausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertnggungjawaban keuangan daerah. 4. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara


15

penunjukan pejabat yang diberi wewenag BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan.

Mardiasmo (2000 : 3), mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah : 1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). 2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggran pada daerah khususnya. 3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, DPRD, Sekda, dan perangkat daerah lainnya. 4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, tranparansi dan akuntabilitas. 5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar perimbangannya. 6. Ketentuan bentuk dan struktur anggaran, anggaran kerja dan anggaran multi tahunan. 7. Prisnsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.


16

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dan pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik. 9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daearah. 10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk meyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah seharusnya senantiasa dipegang teguh dan dilaksanaan oleh penyelenggara pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Hak masyarakat tersebut menurut Waluyo (2007 : 223) antara lain adalah sebagai berikut : 1. Hak untuk mengetahui (righ to know), yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, apa keputusan yang diambil pemerintah dan alasan dilakukannya kebijakan dan keputusan tersebut. 2. Hak untuk diberi informasi (right ti be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. 3. Hak untuk didengar pendapat dan aspirasinya (rigt to be heard and to be listened to).


17

Selanjutnya, Waluyo (2007 : 224) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Adapun tugas pejabat pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. c. Melaksanakan pemugutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. d. Melakukan fungsi bendaharawan daerah. e. Menyusun

laporan

keuangan

yang

merupakan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Sedangkan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Waluyo (2007 : 226) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya. b. Menyusun dokumen pelaksana anggaran SKPD yang dipimpinnya. c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.


18

f. Mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya. g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah yang dipimpinnya.

Menurut Waluyo (2007 :218), jika berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu antara lain: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan masing-masing satu unit kerja yang dengan memperhatikan Standart Analisis Biaya (SAB) sehingga setiap aktivitas kegiatan yang diusulkan mencerminkan dukungan terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran serta hasil yang telah ditetapkan. Selanjutnya anggaran yang diusulkan juga akan mencerminkan anggaran yang berbasiskan kinerja. Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan yang sifatnya triwulan maupun tahunan bahkan bulanan kalau mungkin sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah.


19

Selanjutnya laporan pertanggungjawaban adalah penyampaian kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggungjawaban serta keputusan evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan DPRD, yang kemudian akan disampaikan dalam Papat Paripurna DPRD. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan tata caranya dalam berbagai macam perturan tentunya tidak lepas dari pola atau azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu : 1. Tertib, yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

yang

didukung

dengan

bukti-bukti

administrasi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 2. Taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 3. Efektif, yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan dengan keluaran dengan hasil. 4. Efisien, yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 5. Ekonomis, yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 6. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkn akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.


20

7. Bertanggungjawab,

yaitu

perwujudan

kewajiban

seseoranguntuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 8. Keadilan, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 9. Kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 10. Manfaat untuk masyarakat, yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2.4 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut : a.

Tanggung jawab (accountability) Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang


21

hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya. b.

Mampu memenuhi kewajiban keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c.

Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d.

Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (efficiency) Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e.

Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.


22

2.5 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) terdiri dari : a.

Keadilan Anggaran Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah.

b.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang

sebaik

mungkin

agar

dapat

menghasilkan

perbaikan

pelayanan

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan Daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah


23

landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

c. Anggaran Berimbang dan Defisit Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan keuangan, maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atas pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan;


24

d. Disiplin Anggaran Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu pula, harus dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar Unit Kerja antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyekproyek yang tidak efisien;


25

e.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan

anggaran

dan

perhitungan

anggaran

merupakan

wujud

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.


26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan aplikasi pengukuran implementasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pendekatan ini dapat diketahui secara obyektif tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai yang dikelola oleh pemerintah daerah ditinjau dari kajian akdemis mengenai pencapaian tujuan atau sasaran dan proses pengeleolaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pendalaman terhadap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu, proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail (konprehenshif) serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasiinformasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian

ini.

Penelitian

ini

tidak

menguji

hipotesis

melainkan

hanya

mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.


27

3.2 Definisi Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah, dalam kerangka Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran yang berorientasi bagi kepentingan masyarakat.

3.3 Operasionalisasi Variabel Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu pengelolaan keuangan daerah berdasarkan proses perencanaan, pelaksanaan/ implementasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah : 1. Perencanaan, yaitu suatu input yang digunakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan masing-masing satu unit kerja dengan memperhatikan Standart Analisis Biaya (SAB) sehingga


28

setiap aktivitas kegiatan yang diusulkan mencerminkan dukungan terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran serta hasil yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan/ implementasi, yaitu input yang telah direncanakan sebelumnya digunakan dalam APBD yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan yang sifatnya triwulan maupun tahunan bahkan bulanan kalau mungkin sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah. 3. Pertanggungjawaban,

yaitu

perwujudan

kewajiban

seseorang

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 Informan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel penelitian, melainkan informan penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Lexy, 1998: 80). Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka penelitian menentukan informan kunci (key informan). Atas dasar pertimbangan tersebut ditentukan informan penelitian, yaitu : ”Para stakeholder yang ada di Pemerintah Kota Binjai”.


29

3.5 Tehnik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah : a. Studi Kepustakaan Yakni penyerapan data-data yang relevan dengan permasalahan dari buku dan referensi dan naskah kerja yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

b. Wawancara Kegiatan berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi penelitian.

3.6 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara.

3.7 Analisis Data Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif kualitatif artinya tehnik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan komprehenshif (mendetail) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. Tetapi tehnik ini tidak menggambarkan hubungan satu variabel


30

dengan variabel lainnya serta tidak menghasilkan teori baru dalam melihat hubungan antara variabel tersebut. Atas dasar itu dapat diketahui tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian berdasarkan analisis tersebut dapat disusun dan ditentukan rekomendasi kebijakan terhadap permasalah yang ada.


31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1.1

Sejarah Singkat Kota Binjai Berdasarkan penuturan orang tua yang dianggap mengetahui asal mula

timbulnya Binjai, dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi Sungai Bingai, Binjai sebenarnya adalah nama sebuah pohon besar, rindang, tumbuh dengan kokoh di tepi sungai Bingai yang bermuara di Sungai Wampu pada tahun 1923. Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi kepesisir Sumatera Timur dan dari catatannya disebut di kampung yang bernama Ba Bingai (menurut buku Mission to the Eastcoast of Sumatera – Edinburg 1826). Sebenarnya sejak tahun 1982. Binjai telah dijadikan bandar/ pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang di ekspor adalah berasal dari perkebunan lada disekitar ketapang (pungai) atau kelurahan kebun lada/ damai. Perkembangan jaman terus berjalan, pada tahun 1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J. Nienkyis dan 1866 didirikan Deli Maatschappy. Usaha untuk menguasai Tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkecuali dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil da Suling Barat yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui konsesi tanah pada perusahaan


32

Rotterdanmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan dibawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda. Dengan tindakan Datuk Sunggal ini Belanda merasa terhina dan memerintahkan Kapten Koops untuk menumpas para Datuk yang menentang Belanda. Pada tanggal 12 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Datuk/ masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan hari jadi Kota Binjai. Perjuangan para Datuk/ masyarakat terus berkobar dan pada akhirnya tanggal 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie No. 12 dimana Binjai dijadikan Gemente dengan luas 267 Ha. Pada tahun 1942 – 1945 Binjai dibawah Pemerintah Jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagujawa dengan sebutan Guserbu dan tahun 1944 – 1945 Pemerintah Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runnanbi dengan anggota Dr. RM Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh. Pada tahun 1945 (saat revolusi) sebagai Kepala Pemerintahan Kota Binjai adalah RM. Ibnu dan pada 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional dan pada masa kedudukan Belanda 1947 Binjai berada dibawah Asisten Residen J. Bunger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Walikota Binjai pada tahun 1948 – 1950 Pemerintah Kota Binjai dipegang oleh ASC Moree.


33

Tahun 1950 – 1956 Binjai menjadi Kota Administrasi Langkat dan sebagai Walikota adalah OK. Salamiddin kemudian T. Ubaudullah tahun 1953 – 1956. Berdasarkan Undang-undang darurat No. 9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi Otonom Kotapraja dengan Walikota pertama SS. Parumuhan. Dalam perkembanagan Kota Binjai sebagai salah satu Daerah Tingakat II di Provinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak di tetapkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1986 tentang Wilayah Kota, Daerah Kota Binjai telah diperluas menjadi 9,023 km2 dengan 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 19 kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 1401395/ SK/ 1993 Tanggal 3 Juni 1993 tentang pembentukan SK Gubernur Sumatera Utara No. 146/ 2624/ SK/ 1996 Tanggal 17 Agustus 1996, 17 desa-desa menjadi kelurahan. Pembagian wilayah kecamatan adalah sebagai berikut : I. Kecamatan Binjai Selatan a. Kelurahan Tanah Merah b. Kelurahan Binjai Estate c. Kelurahan Tanah Seribu d. Kelurahan Pujidadi e. Kelurahan Rambung Dalam f. Kelurahan Rambung Barat


34

g. Kelurahan Rambung Timur h. Kelurahan Bhakti Karya II. Kecamatan Binjai Kota a. Kelurahan Berngam b. Kelurahan Satria c. Kelurahan Setia d. Kelurahan Kartini e. Kelurahan Tangsi f. Kelurahan Binjai g. Kelurahan Pekan Binjai III. Kecamatan Binjai Timur a. Kelurahan Mencirim b. Kelurahan Tunggurono c. Kelurahan Timbang Langkat d. Kelurahan Tanah Tinggi e. Kelurahn Sumber Muliorejo f. Kelurahan Dataran Tinggi g. Kelurahan Sumber Karya IV. Kecamatan Binjai Utara a. Kelurahan Pahlawan b. Kelurahan Jatinegara c. Kelurahan Nangka


35

d. Kelurahan Jati Karya e. Kelurahan Damai f. Kelurahan Kebun Lada g. Kelurahan Cengkeh Turi h. Kelurahan Makmur i. Kelurahan Utomo V. Kecamatan Binjai Barat a. Kelurahan Bandar Sinembah b. Kelurahan Limau Mungkur c. Kelurahan Limau Sundai d. Kelurahan Paya Roba e. Kelurahan Suka Maju f. Kelurahan Suka Ramai Untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan, maka pada tahun 2005 telah dilaksanakan beberapa kebijakan antara lain melakukan penataan organisasi/ kelembagaan. Dengan semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya peraturan pemerintah ini Pemeritah Daerah melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat, sejalan


36

dengan tuntutan perkembangan pelayanan agar pelayanan pemerintah semakin baik dan kinerja semakin efisien dan efektif.

4.1.2

Geografi/ Luas Wilayah Kota Binjai Kota Binjai adalah merupakan salah satu kota yang termasuk dalam Konsep

Kota Membidang dalam Medan Metropolitan Urban Development Project (MMUDP). Kota Binjai sebagai salah satu kota di Propinsi Sumatera Utara yang hanya berjarak ± 22 Km dari Kota Medan ( ± 30 menit perjalan ), berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, serta berada pada Jalur Trasportasi Utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) serta ke Objek Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat. Kota Binjai yang memiliki luas 9.023,62 Ha terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan serta mempunyai penduduk sebanyak 216.608 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis yang mempunyai kesadaran politik dan keamanan yang cukup tinggi, sehingga mendukung kondisi keamanan yang sangat konduktif. Secara geografis Kota Binjai terletak pada posisi 3o 31' 31" - 3o 40' 2" LU dan 98o 27' 3" - 98o 32' 32" BT yang berbatas dengan : 1. Sebelah Utara : berbatas dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. 2. Sebelah Timur : berbatas dengan Kecamatan Sungai Kabupaten Deli Serdang.


37

3. Sebelah Selatan : berbatas dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. 4. Sebelah barat : berbatas dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

4.1.3 Tipologi Kota Binjai terletak di atas permukaan laut dengan ketinggian + 28 m, mempunyai luas 9062,23 Ha berpenduduk 218.827 jiwa. Sebahagian besar wilayah Kota Binjai datar dengan tingkat kemiringan lahan 0 – 2 % dengan luas 8.739,72 Ha (96,85 %). Hanya sekitar 3,15 % wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lahan antara 2 – 15% (283,90 Ha). Selain itu Kota Binjai secara administrasi mempunyai 5 (lima) Kecamatan dan dialiri oleh 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan. Kondisi demikian merupakan suatu kendala dalam pengembangan jaringan drainase dan saluran air kotor, sebab dengan tingkat kemiringan yang datar pengeringan dengan memanfaatkan gaya grafitasi relatif sulit. Hal ini akan mengakibatkan kondisi saluran drainase relatif tidak mengalir dan selalu tergenang.

4.1.4

Iklim Keadaan musim di Kota Binjai pada umumnya sama dengan keadaan musim

di daerah Kota lain dalam Provinsi Sumatera Utara ang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan terjadi antara bulan Nopember sampai dengan bulan April sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan


38

Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan suhu maksimum rata-rata pertahun 31,80 C dan suhu minimum rata-rata 21,30 C . Lamanya penyinaran matahari yang terendah adalah 35 % dan yang tertinggi sekitar 57 % yang berarti rata-rata penyinaran matahari adalah 46 %. Disamping itu berdasarkan temperatur/ suhu udara Kota Binjai mempunyai kelembaban rata-rata 85%.

4.1.5

Hidrologi Di wilayah Kota Binjai terdapat lima buah sungai yang mengalir dari Selatan

dan Utara. Kelima sungai tersebut adalah Sungai Bingei, Sungai Mencirim, Sungai Bangkatan, dan Sungai Diski serta Sungai Rambai. Dari kelima sungai tersebut, hanya Sungai Bingei dan Sungai Mencirim yang relatif besar. Sedangkan yang terbesar adalah Sungai Bingei. Sungai Bangkatan memiliki muara pada Sungai Mencirim, dan Sungai Mencirim memiliki muara pada Sungai Bingei. Adapun Sungai Bingei memiliki muara pada Sungai Wampu di Wilayah Kabupaten Langkat. Selain itu juga terdapat beberapa sungai kecil (alur) yang hanya berair ketika musim hujan, sekitar Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan merupakan wilayah banjir, yaitu Kelurahan Setia, Kartini, Rambung Barat dan Tanah Tinggi. Banjir terjadi bila hujan sangat lebat dan berlangsung lama. Setelah hujan reda, banjir tesebut akan megering, lamanya tergantung pada volume air hujan dan lamanya hujan.


39

4.1.6

Geologi Kota Binjai secara umum terdiri dari jenis tanah alluvial. Tanah alluvial

merupakan deposit yang terbesar secara luas terutama disepanjang Sungai Bingai, Sungai Mencirim yang terletak di dalam wilayah Kota Binjai. Oleh kerena itu, Kota Binjai tidak memiliki potensi bahan galian yang dapat menunjang bahan baku untuk industri. Bahan tambang yang terdapat di daerah ini adalah berupa bahan galian C terdapat di sepanjang Sungai Bingai dan Sungai Mencirim yang tersebar di Kecamatan Binjai Utara, Binjai Barat, Binjai Selatan dan Binjai Timur.

4.1.7 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan dalam suatu daerah secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator mengenai kegiatan masyarakat yang bersangkutan berdasarkan penggunaannya maka dapat diklasifikasikan seperti perumahan, persawahan, perkebunan, tegalan/ ladang, kebun campuran dan lain-lain. Penggunaan lahan di Kota Binjai pada tahun 2005 dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu lahan terbangun dan non terbangun, dimana masing-masing 2.869,57 Ha dan 6.154,05 Ha. Dari data yang dapat diketahui, bahwa penggunaan lahan untuk perumahan yang terluas adalah di Kecamatan Binjai Selatan dimana mencapai 536,42 Ha dan terendah di Kecamatan Binjai Barat seluas 217,96 Ha.


40

Selain dari pada itu penggunaan lahan untuk perusahaan seluas 273,41 Ha, jasa seluas 201,21 Ha, untuk industri sebesar 55,12 Ha dan lain-lain seluas 532,29 Ha. Sedangkan lahan non terbangun digunakan untuk sawah 2.484,27 Ha, perkebunan 1.383,43 Ha dan ladang campuran/ tegalan seluas 2.286,35 Ha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tbel di bawah ini : Tabel. 1

Jenis Penggunaan Lahan atau Tanah di 5 (Lima) Kecamatan Kota Binjai Tahun 2006

No

Jenis Luas Penggunaan Jalan Per Kecamatan (Ha) Penggunaan Tanah I Penggunaan Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Tanah Urban Utara Timur Kota Selatan Barat 1. Permukiman 464,16 362,26 226,74 536,42 217,96 2. Jasa 57,50 43,31 34,56 32,92 32,92 3. Perusahaan 32,44 16,36 28,94 27,64 168,03 4. Industri 17,92 6,08 4,00 12,16 14,96 5. Lain-lain 108,91 128,71 63,65 186,53 44,49 II Pengunaan Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Lahan Rural Utara Timur Kota Selatan Barat 1. Sawah 1.363,68 275,42 35,27 752,96 56,94 2. Perkebunan 1.067,51 315,92 3. Kebun 314,51 270,35 18,84 1.131,95 550,70 Camp/Tegalan 2.359,12 2.170,00 412,00 2.996,50 1.086,00 Jumlah Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

4.1.8

Jumlah

1.807,54 201,21 273,41 55,12 532,29 Jumlah 2.484,27 1.383,43 2.286,35 9.023,62

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai memuat materi regional

Kota Binjai, potensi, konsepsi pengembangan struktur tata ruang kota, rencana


41

penggunaan lahan, rencana pengembangan sarana dan prasarana serta rencana penataan bangunan. Agar pembangunan yang di lakukan di Kota Binjai dapat dilakukan secara lebih merata, maka Kota Binjai dibagi atas 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Agar penetapan rencana di lapangan dapat di lakukan, maka batas wilayah kelima BWK tersebut adalah batas-batas administrasi kecamatan yang ada di Kota Binjai. Karakteristik tiap-tiap BWK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 2

Pembagian BWK di Kota Binjai Tahun 2001 – 2010

No BWK 1 A

Lingkup Wilayah Kec. Binjai Utara

Luas (Ha) 2,359,12

Kegiatan Utama Kawasan industri, permukiman, kepadatan sedang, perdagangan sedang, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial ekonomi, peternakan burung walet Permukiman kepadatan sedang (perkebunan tebu), perdangan dan jasa, pelayanan sosial ekonomi, perkantoran pemerintah dan swasta Pemukiman kepadatan tinggi, pusat kota, pusat pemerintah, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan ekonomi, perkantoran pemerintah dan swasta Pemukiman kepadatan sedang, pertanian/ kebun campuran, peternakan,

2

B

Kec. Binjai Timur

2.170,00

3

C

Kec. Binjai Kota

412,00

4

D

Kec. Binjai Barat

1.086,00


42

5

4.1.9

E

Kec. Binjai Selatan

2.996,50

perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan ekonomi Kawasan lindung (kebun campuran, tegalan, perkebunan tebu dan sawah), kawasan cadangan (pemukiman, sawah dan tegalan) pemukiman kepadatan rendah, pelayanan sosial ekonomi, kawasan wisata, perternakan

Kependudukan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Binjai setiap tahunnya

menunjukkan peningkatan dan perlu mendapat perhatian. Tabel. 3 Kecamatan

Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Kota Binjai Tahun 1994-2004 Luas (Km2)

Rumah Tangga

Binjai Selatan 29,96 9.536 Binjai Kota 4,12 7.591 Binjai Timur 21,70 10.788 Binjai Utara 23,59 13.816 Binjai Barat 10,98 8.358 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Jumlah Penduduk 42.874 34.318 49.494 67.201 38.349

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 4,50 4,52 4,59 4,86 4,59


43

Tabel. 4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai Tahun 1994-2004

Tahun

Laki-Laki Perempuan (jiwa) (jiwa) 1994 92.101 92.992 1995**) 99.357 100.169 1996 101.194 102.023 1997 102.653 103.497 1998 104.264 105.211 1999 105.919 106.886 2000 106.953 106.234 2001 107.985 107.538 2002 110.459 108.686 2003 111.967 111.484 2004 116.366 115.870 Pertumbuhan Rata-rata (%) Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004 Tabel. 5

No

Jumlah (jiwa) 185.093 199.526 203.217 206.150 209.475 212.805 213.187 215.523 219.145 223.451 232.236

Pertumbuhan (%) 1,20 7,80 1,85 1,44 1,61 1,59 0,18 1,10 1,68 1,96 3,93 1,77

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Binjai di Setiap Kecamatan Tahun 2004 Kecamatan

Luas (Ha) (1) (2) (3) 1 Binjai Selatan 2.996,50 2 Binjai Kota 412,00 3 Binjai Timur 2.170,00 4 Binjai Utara 2.359,12 5 Binjai Barat 1.086,00 Jumlah 9.023,62 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Penduduk (jiwa) (4) 42.874 34.318 49.494 67.201 38.349 232.236

Kepadatan (jiwa/Ha) (5) 14 83 23 28 35 26

4.1.10 Mata Pencaharian Penduduk Mata pencaharian penduduk Kota Binjai didominasi sektor pertanian karena sektor tersebut tidak memerlukan modal besar serta teknologi tinggi dan merupakan lapangan kerja tradisional seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia.


44

Tabel. 6

Pola Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

No 1 2 3 4 5

Pendidikan 1996 1997 SD / Tdk Tamat SD 79 74 SLTP 94 189 SLTA 838 1.260 Akademi / S.Muda 104 88 Universitas / Sarjana 238 271 Jumlah 1.353 1.882 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

1998 115 170 1.021 137 313 1.756

1999 124 183 1.103 148 338 1.891

2000 175 280 1.381 159 369 2.364

4.1.11 Transfortasi Tabel. 7 No

Penunjuk Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 1999

Jenis Permukaan

Jalan Propinsi (Km) 1 Aspal 12.000 14.480 2 Kerikil 3 Tanah Jumlah 12.000 14.480 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Tabel. 8

Jalan Negara(Km)

Jalan Kab / Kota (Km)

Jumlah

211.208 31.131 91.175 333.514

298.048 31.131 91.175 360.354

Perkembangan Angkutan Umum yang Beroperasi

No Jenis Angkutan 1996 1 Mobil Penumpang 363 2 Mobil Gerobak 222 3 Mobil Bus 132 4 Becak Bermotor 864 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

2000 882 275 171 2100

% Kenaikan 24,9 5,5 6,7 24,9


45

4.1.12 Komunikasi Kantor pos Kantor pos yang terdapat di Kota Binjai hanya berjumlah 1 (satu) unit untuk kantor pos besar,dan 2 (dua) unit untuk kantor pos pembantu. Telekomunikasi Tabel. 9 No 1 2 3 4 5 6

Perkembangan Unit Pelayanan Pelanggan Uraian

1996 1 5710 5058 72 16 6

Sentral Kapasitas Jaringan Kabel Telepon Umum (Coin) Telepon Kartu Telepon Swasta lainnya (wartel) Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

2000 1 9226 8200 58 7 12

Persentase 12,7 12,8 -5,3 18,7 19

4.1.13 Air Minum Tabel. 10

Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM

No Uraian 1996 1 Sosial Umum / Khusus 55 2 Rumah Tangga 2.040 3 Instansi Pemerintah 275 4 Niaga 1.448 5 Industri Jumlah 3.818 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

2000 127 6.375 340 514 2 7.352

% Kenaikan 22,0 33,0 5,5 -23,0 -


46

4.1.14 Energi Tenaga Listrik Tabel. 11

Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik

No Jenis Pelanggan 1996 1 Rumah Tangga 35.086 2 Komersil 2.017 3 Industri 109 4 Publik / Umum 1.020 Jumlah 38.232 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Tabel. 12 Kecamatan

2000 38.243 3.513 43 950 42.749

% Kenaikan 2,2 15 -21 -2 2,8

Jumlah Sekolah Perkecamatan di Kota Binjai SD

SMP

Madrasah Tsanawiyah Binjai Utara 45 16 5 Binjai Selatan 31 6 1 Binjai Timur 31 3 Binjai Barat 21 3 1 Binjai Kota 26 9 2 Jumlah 154 37 9 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

SMU 12 12 1 6 31

Madrasah Aliyah 7 1 2 10

Total 85 51 35 25 45 241

Jumlah Total Sekolah yang ada dikota Binjai ada sebanyak 241 buah yang terdiri dari 154 Sekolah Dasar, 37 Buah Sekolah Menengah Pertama, 9 Buah Sekolah Madrasah setingkat SMP dan 31 buah Sekolah Menengah Umum serta 10 buah Sekolah Madrasah setingkat SMU.


47

Tabel. 13

Jumlah Penduduk Masa Usia Sekolah

Kecamatan

12 - 15 Tahun (SMP) Binjai Utara 6.360 2.228 Binjai Selatan 5.112 1.951 Binjai Timur 4.474 2.656 Binjai Barat 9.694 3.519 Binjai Kota 5.754 6.124 Jumlah 34.394 16.478 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Tabel. 14

5 - 12 Tahun (SD)

Daya Tampung Siswa Rata - rata di Tiap - tiap Sekolah Per Kecamatan

Kecamatan SD) Binjai Utara 141 Binjai Selatan 165 Binjai Timur 241 Binjai Barat 412 Binjai Kota 221 Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Tabel. 15

15 - 19 Tahun (SMU) 5.031 4.105 5.864 7.622 4.530 27.152

SMP 106 289 885 880 358

SMU 265 316 5.864 7.622 566

Jumlah Lokal / Ruang Kelas yang dibutuhkan di Tiap - tiap Kecamatan

Kecamatan SD Binjai Utara 182 Binjai Selatan 147 Binjai Timur 231 Binjai Barat 277 Binjai Kota 165 Jumlah 984 Sumber Data : Dinas P & K Kota Binjai

SMP 67 57 89 100 188 491

SMU 144 119 169 219 130 781


48

4.1.15 Agama Jumlah rumah ibadah pada tahun 2000 di Kota Binjai tercatat sebanyak 343 buah yang terdiri dari 112 mesjid, 33 buah mushalla dan 165 langgar, 22 buah gereja, 2 buah pura dan 9 vihara. 4.1.16 Kesehatan Tabel. 17

Sarana Kesehatan yang ada di Kota Binjai pada waktu sekarang ini adalah :

Sarana Kesehatan Rumah Sakit Umum/ Swasta Puskesmas Puskesmas Pembantu Poliklinik / BPU Klinik Bersalin Poliklinik Induk Apotik Sumber Data : BPS Pemerintah Kota Binjai, 2004

Jumlah 2 Buah 6 Buah 13 Buah 7 Buah 7 Buah 1 Buah 10 Buah

Dengan jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 215.523 penduduk maka untuk satu Rumah Sakit akan melayani sejumlah 107.761 penduduk, sedangkan untuk satu Puskesmas / Puskesmas Pembantu akan melayani 11.343 penduduk, jadi masih banyak diperlukan lagi sarana kesehatan yang dibutuhkan di Kota Binjai. Tabel. 18

Jumlah Sarana Kesehatan pada Masing - masing Kecamatan

Kecamatan

Rumah Puskesmas Puskesmas Klinik Poliklini/B Sakit Pembantu Bersalin PU Binjai Utara 1 4 3 Binjai Timur 1 3 2 Binjai Kota 1 1 2 3 Binjai Selatan 1 2 3 2 Binjai Barat 1 3 2 Jumlah 2 6 13 8 7 Sumber Data : Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Binjai (Bappeda)


49

4.2 Hasil Penelitian Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyusun Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui RKA dan DPA. Dokumen tersebut disusun serta disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tetap waktu. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan SAP. Aspek yang sangat penting dalam praktek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan pemeritah berhubungan dengan penetapan satuan kerja instansi yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat secara eksplisit, dimana laporan keuangan wajib di audit dengan opini dari lembaga pemeiksa yang berwenang. Instansi demikian merupakan sebagai Entitas Pelaporan. Dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa yang termasuk Entitas Pelaporan adalah (1) Pemerintah Pusat, (2) Pemerintah Daerah, (3) Setiap Kementerian Negara/ Lembaga, dan (4) Bendahara Umum Negara. Sementara itu out dari setiap Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk Entitas Pelaksana Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan untuk Pemerintah Pusat,


50

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran tertentu di tingkat daerah diwajibkan menyelenggarakan akuntansi sebagai Entitas Akuntasi. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, Pengelola Perbendaharaan serta Pemerintah Daerah. Selain itu, diatur pula hubungan kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan jadwal yang telah ditentukan.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses pengelolan keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai dimulai dari penyusunan anggaran dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang nyata terjadi, diamati dengan bertitik tolak pada pemahaman konsepsi serta pandangan atas teori yang terkait. Untuk mengimplementasikan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut, khususnya yang terkait penyusunan Laporan Keuangan dan Penatausahaan Keuangan SKPD, yang mencakup beberapa aspek penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:


51

I. a. Penyusunan RKA meliputi : 1. Penyusunan rancangan APBD dan kebijakan umum APBD secara prioritas dan plafon anggaran. 2. Rencana kerja Pemerintah Daerah. 3. Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan platfon anggaran sementara. 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. b. Pelaksanaan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 1. Azas Umum Pelaksanaan APBD. 2. Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah. 4. Kebijkan Umum Prioritas dan Platfon Anggaran Perubahan APBD. II. a. Penatausahaan Keuangan Daerah 1. Azas Umum penata Usahaan Keuangan Daerah. 2. Pelaksanaan Penata Usahaan Keuangan Daerah. 3. Penata Usahaan Penerimaan. 4. Penata Usahaan Pembayaran. 5. Permintaan dan prosedur pembayaran. 6. Permintaan membayar dan pencarian dana. 7. Pertanggung jawaban penggunaan dana.


52

b. Laporan Keuangan pada SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD. 2. Neraca SKPD. 3. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. III. Sistem Akuntansi Keuangan SKPD 1. Proses Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD. 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD. 3. Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD. Kebijakan tersebut merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusunan laporan keuangan oleh Entitas Pelaporan dan penyajiannya kepada BPK untuk diaudit, hingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

4.3.1 Proses Penyusunan APBD Kota Binjai Penyusunan Anggaran Belanja Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan menyeluruh, utuh dan terpadu baik melalui pendekatan top down approach maupun bottom up approach. Penyusunan anggaran dengan pendekatan top down approach dilakukan langsung oleh departemen dan lembaga non departemen dari pemerintah atasan/ pusat. Bottom up approach merupakan proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pemerintahan terendah sampai kepada


53

pemerintahan yang tertinggi. Pendekatan ini mengutamakan aspirasi pembangunan dari masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan daerah dan usulan proyek daerah. Proses penyusunan anggaran belanja daerah menurut pendekatan bottom up approach dimulai dari mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan masyarakat yang disalurkan dari pemerintahan desa/ kelurahan melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) dan diteruskan ke tingkat kecamatan melalui temu karya pembangunan, Rakorbang II di tingkat kabupaten/ kota, Rakorbang I di tingkat propinsi dan akhirnya Rakornas di tingkat nasional. Usulan rencana anggaran belanja pembangunan pada tingkat desa/ kelurahan akan dibahas melalui musyawarah pembangunan desa. Hasil pembahasannya diusulkan kepada pemerintahan kecamatan yang akan dibahas dalam temu karya pembangunan. Hasil temu karya pembangunan akan diusulkan kepada pemerintah kabupaten dalam rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di tingkat kabupaten. Pada rakorbang di tingkat kota/ kabupaten ini akan muncul proyek-proyek yang akan dibiayai dari pendapatan asli daerah dan pemerintah atasan. Usulan rencana anggaran belanja pembangunan yang akan dibiayai oleh pemerintah atasan/ pusat akan dibahas dalam rapat koordinasi regional tingkat propinsi dan tingkat nasional. Anggaran belanja pembangunan dalam bentuk proyek yang telah disetujui oleh pemerintah atasan/ pusat serta proyek-proyek yang diprioritaskan pembiayaannya dari pendapatan asli daerah akan dijadikan bahan, pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


54

Proses penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Binjai disusun berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan a. Penyusunan anggaran daerah dimulai dengan pembentukan panitia anggaran eksekutif yang beranggotakan dari unsur pimpinan dan staf yang berkaitan dengan perencanaan anggaran seperti Walikota, Sekda, Para Asisten, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah,

bagian Keuangan,

bagian Hukum,

bagian Umum dan bagian Penyusunan Program SKPD. b. Panitia anggaran eksekutif melalui bagian Keuangan dalam hal ini sub bagian anggaran mengeluarkan surat edaran guna meminta usulan anggaran belanja rutin dari masing-masing Dinas/ Instansi dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) yang menitikberatkan kepada kebutuhan rutin untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehari-hari seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain. Anggaran belanja pembangunan surat edarannya dikeluarkan oleh pihak Bappeda yang meminta usulan belanja pembangunan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA). c. Usulan dan rencana kebutuhan tersebut direkapitulasi dengan berpedoman pada arah, sasaran dan tujuan sesuai pola dasar, Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD), Rencana Umum Pembangunan Lima Tahunan Daerah (REPELITADA), dan pedoman penyusunan APBD,


55

kebijakan Walikota/ Bupati sebagai kepala daerah dan arahan dari pemerintah atasan/ pusat serta fungsi Dinas/ Instansi yang bersangkutan. d. DUKDA yang diajukan oleh Dinas/ Instansi akan diteliti dan dibahas oleh bagian Keuangan bersama-sama Dinas/ Instansi yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apa yang dapat dikerjakan oleh setiap Dinas/ Instansi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah. DUPDA akan dibahas oleh Bappeda, bagian Keuangan, bagian Penyusunan Program bersama dengan Dinas/ Instansi yang bersangkutan mengenai rencana yang tertera dalam DUPDA berdasarkan skala prioritas dalam Repelitada. e. DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas akan disatukan menjadi draf untuk dibahas oleh tim gabungan, kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dan dijadikan Pra APBD yang selanjutnya dikirim ke DPRD untuk dibahas bersama panitia anggaran DPRD, setelah sepakat dengan panitia anggaran dewan selanjutnya dijadikan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Tahap Penyusunan Penyampaian Nota Keuangan dan rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya kepada DPRD oleh Walikota Binjai selanjutnya dibahas oleh DPRD dalam sidang paripurna DPRD dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, pandangan umum dan tanggapan terhadap Nota Keuangan.


56

Pembahasan ini dilakukan juga melalui konsultasi (shearing) dengan masing-masing Dinas/ Instansi terkait dan panitia anggaran eksekutif. Dalam kesempatan ini panitia anggaran dewan berpeluang untuk menambah/ mengurangi rencana penerimaan dan belanja daerah yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif, biasanya cenderung menaikkan rencana penerimaan. Setelah pertanyaan, pandangan umum dan tanggapan dijawab oleh Walikota Binjai (pihak eksekutif), selanjutnya fraksi-fraksi di DPRD memberikan tanggapan akhir untuk menerima atau menolak rancangan APBD. Bila masing-masing fraksi telah menyetujui rancangan APBD tersebut, maka rancangan APBD dapat ditetapkan menjadi APBD dalam bentuk Peraturan Daerah.

4.3.2 Pelaksanaan Program SKPD Kota Binjai Semua SKPD melaksanakan program SKPD yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam rentang kendali pemerintahan Kota Binjai terdapat 34 SKPD yang antara lain sebagai berikut : 1. Sekretariat DPRD 2. Sekretariat Daerah Kota 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pendapatan Daerah 5. Dinas Prasarana Wilayah 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan


57

8. Dinas Pendidikan dan Pengajaran 9. Dinas Koperasi dan UKM 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 11. Dinas Pertanian 12. Dinas Tata Kota 13. Dinas Pengelolaan Pasar 14. Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga 16. Dinas Pertanahan 17. Badan Pengawas Daerah 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 20. Badan Kepegawaian Daerah 21. Badan Pengelola RSUD Dr. RM. Djoelham 22. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 23. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota 24. Kantor Informasi dan Komunikasi 25. Kantor Tenaga Kerja 26. Kantor Peternakan dan Perikanan 27. Kantor Perumahan dan Pemukiman 28. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya 29. Kantor Kebakaran


58

30. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 31. Kantor Arsip, Perpustakaan dan PDE 32. Kantor Kesejahteraan Sosial 33. Kantor Polisi Pamong Praja 34. Kantor Pemberdayaan Perempuan Seluruh SKPD di atas melaksanakan tiga program ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan program ditunjang dengan beberapa kegiatan pokok. Rumusan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui program-program : A.

Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok: 1. Membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggarakan kepemerintahan yang baik dan bersih. 2. Menerapkan nilai-nilai etika dan budaya kerja aparatur.

B.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui pelaksanaan kegiatankegiatan pokok : 1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah, patut dan adil. 3. Meningkatkan

upaya

untuk

menghilangkan

hambatan

terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi.


59

4. Meningkatkan

optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pelayanan publik. 5. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 6. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah (Musrenbang). C.

Pengembangan Perencanaan Daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok : 1. Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Program SKPD juga dilaksanakan bukan hanya untuk penyelanggaraan

pemerintahan, namun juga dilaksanakan untuk memenuhi Tugas, Pokok dan Fungsi yang dibebankan pada SKPD. SKPD merupakan pelaksana dan pengguna anggaran yang juga mengacu pada 10 Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Disamping itu ketegasan hukum merupakan alat kontrol untuk menciptakan tujuan pemerintahan yang baik (good governace) dalam penyelenggaranaan program pemerintahan.

4.3.3 Uraian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Binjai 1. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran selesai di audit.


60

2. Kepala

Daerah

menyampaikan

Raperda

tentang

pelaksanaan

pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Binjai sebagai berikut : 1. Batang Tubuh Perda 2. Lampiran-lampiran Perda Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Lampiran I.1

: Ringkasan LRA menurut urusan dan oganisasi

Lampiran I.2

: Rincian LRA menurut urusan, organisasi, pendapatan, belanja dan pembangunan

Lampiran I.3

: Rekap RA Belanja Daerah menurut urusan, organisasi program dan kegiatan.

Lampiran I.4

: Rekap RA Belanja Daerah u/ keselarasan urusan dan fungsi

Lampiran I.5

: Daftar Piutang Daerah

Lampiran I.6

: Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah

Lampiran I.7

: Daftar Realisasi Tambahan dan Kurang Aset Tetap Daerah

Lampiran I.8

: Daftar Realisasi Tambahan dan Kurang Aset Lainnya

Lampiran I.9

: Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan s/d akhir tahun


61

Lampiran I.10

: Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran I.11

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Lampiran II

: Neraca

Lampiran III

: Laporan Arus Kas

Lampiran IV

: Catatan Atas Laporan Keuangan

(1) Laporan Kinerja PP No. 8 Tahun 2006 (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD - PP No. 8 Tahun 2006 Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Anggaran – Realisasi Pendapatan Anggaran – Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Anggaran – Realisasi Surplus/ Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan SILPA

Laporan Arus Kas Saldo Awal Penerimaan Operasional Investasi Pembiayaan Pengeluaran Non Anggaran Saldo Akhir

Neraca Daerah Aset - Aset Lancar - Investasi - Aset Tetap - Dana Cadangan - Aset Lain-lain Kewajiban - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi - Ekuitas Dana Cadangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Menyajikan informasi secara kualitatif dan kuantitatif atas akun – akun pada : Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas Gambar 1 : Laporan Keuangan


62

4.3.4

Mekanisme Penyusunan APBD Pemerintah Kota Binjai Anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem

anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran Belanja Daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan sebagai berikut : a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. b. Standart pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. c. Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai Belanja Administrasi Umum,

Belanja

Operasi

dan

Pemeliharaan,

dan

Belanja

Modal/

Pembangunan. Mekanisme penyusunan anggaran daerah terdiri dari serangkaian tahapan aktivitas, yaitu sebagai berikut : 1. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD 2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD 3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan 4. Penerbitan Surat Edaran 5. Penyusunan Pernyataan Anggran 6. Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah


63

Masyarakat : Tokoh masyarakat,Ormas, LSM,Perguruan Tinggi,dll

Pemko Binjai

Arah & Kebijkan Umum APBD

SKPD

Strategi dan Prioritas APBD

DPRD

Rencana Program Kegiatan

RAPBD

Gambar 2 : Mekanisme Penyusunan APBD Pemerintah Kota Binjai

Proses Penyusunan Arah dan Kebijkan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut : a. DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi dimaksudkan agar didapatkan informasi tentang kebutuhan riil mayarakat sebagai input dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Tujuan penjaringan apirasi masyarakat antara lain, yaitu : 1. Mengeksplorasi data/ informasi dari masyarakat 2. Mendeskripsikan aspirasi masyarakat


64

3. Memaparkan aspirasi masyarakat b. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rencana Strategik Daerah (Renstrada), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam Perumusan Arah dan Kebijkan Umum Anggaran Daerah. c. Pemerintah Kota Binjai merumuskan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah berdasarkan : (1) Pokok - pokok pikiran DPRD; (2) Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Atasan; (3) Data historis; (4) Renstrada; dan (5) Dapat juga dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. d. DPRD bersama pemerintah daerah menentukan mengenai Rumusan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah. Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Daerah (dapat dibantu Tim Ahli) menyusun Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah. Rumusan tersebut selanjutnya dikonfirmasikan kepada DPRD untuk memastikan apakah Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah sudah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah yang telah disepakati. Berdasarkan Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah, pemerintah daerah melalui forum warga yang terdiri dari : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan warga masyarakat menyusun rencana program dan kegiatan untuk menjadi masukan bagi Tim Anggaran Eksekutif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Daerah.


65

Berdasarkan masukan dari forum warga, Tim Anggaran Eksekutif menerbitkan surat edaran yang dikirim kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Surat edaran tersebut antara lain memuat : Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyusunan Anggaran, Plafon Anggaran, Tolak Ukur Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir Memoranda Anggaran, dan Standart Analisa Belanja. Pernyataan anggaran atau memoranda anggaran merupakan dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran dari Tim Anggaran Eksekutif. Dokumen memoranda anggaran berisi usulan program, kegiatan dan rancangan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja yang bersangkutan. Rencana Startegik Satuan Kerja Perangkat Daerah digunkan sebagai pertimbangan dalam penyusunan memoranda anggaran. Tim Anggaran Eksekutif melakukan evaluasi terhadap memoranda anggaran yang dibuat oleh masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara Rancangan Program, Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Arah dan Kebijakan Umum, serta Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah. Jika diperlukan, Tim Anggaran Eksekutif dapat meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyempurnakan memoranda anggaran. Selanjutnya berdasarkan memoranda anggaran yang telah dievaluasi, Tim Anggaran Eksekutif menyusun Rancangan Anggaran Daerah. Sebelumnya diajukan


66

dalam sidang Paripurna DPRD, dilakukan pembahasan Rancangan Anggaran Daerah antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif.

4.3.5

Hasil Wawancara dan Analisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ketika melakukan wawancara

kepada informan bahwa proses perencanaan anggaran yang dilakukan di Pemerintah Kota Binjai tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan di lapangan, dimana berbagai kepentingan yang terkadang saling bertolak belakang antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga dapat berdampak pada lambannya proses penetapan kebijakan keuangan daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan pembangunan dan pelayanan di daerah ini. Berkaitan

dengan

proses

penyusunan

anggaran,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan kuangan daerah ditangapi oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut : “Dari awal kami melihat bahwa penetapan APBD sebagai bagian dari kebijakan penelolaan keuangan daerah yang merupakan hal yang sangat urgen, sebab dari sini kita akan bergerak membangun Kota Binjai berdasarkan anggaran yang sehat, efektif dan efisien. Tetapi, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tentang bagaimana penatausahaan keuangan, bagaimana menyusun laporan dan bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi karena hal ini diharapkan supaya tidak terajdi kebocoran anggaran dan praktek-parktek korupsi dapat dihindarkan atau diminimalisir.” Dalam implementasi dan penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diatur tentang petunjuk teknis mengenai penatausahaan dan pelaporan


67

keuangan. Namun, dari proses penyusunan anggaran belanja daerah pemerintah Kota Binjai terdapat beberapa kelemahan antara lain: 1. Lemahnya pemahaman Dinas/ Instansi akan prioritas kebutuhannya dan ketidaktahuan pedoman harga barang dan keputusan Walikota lainnya. 2. Lemahnya kualitas proses penyusunan anggaran dan lemahnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran seperti banyaknya proyek-proyek yang muncul menjelang tutup tahun anggaran. 3. Masih panjangnya jalur birokrasi dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini terlihat dari apa yang telah menjadi kesepakatan di tingkat daerah belum merupakan hasil final karena anggaran yang diajukan tersebut masih harus disetujui oleh tingkat pemerintah di atasnya. Panjangnya proses ini seringkali memunculkan jenis anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas daerah. 4. Proses penyusunan APBD belum didasarkan pada potensi yang ada sehingga penetapannya hanya didasarkan realisasi, tawar menawar (negosiasi) dan perkiraan-perkiraan. Target penerimaan ditetapkan hanya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (budget incremental). 5. Standar harga yang diajukan dinas/ instansi melalui DUKDA masih berdasarkan perkiraan dan coba-coba karena penggunaan standar harga yang dapat dijadikan pedoman dan penetapan anggaran belanja rutin suatu unit kerja belum dimanfaatkan secara optimal karena kekurang tahuan, sehingga memperlambat proses penyusunan. Anggaran belanja rutin yang digunakan kadangkala terjadi


68

tumpang tindih (overlapping) dengan anggaran belanja pembangunan sebagai akibat sumber anggaran yang tidak jelas. 6. Proses penyusunan anggaran belanja pembangunan sebagian besar didasarkan pada hasil musrenbang, namun ada beberapa proyek yang muncul pada saat penyusunan anggaran sehingga unit organisasi yang diserahi tugas mengelola proyek tersebut belum dapat memahami secara jelas pola dan tujuan pelaksanaan proyek tersebut. Belanja pembangunan yang dipakai kadangkala tidak berdasarkan pada karakteristik masing-masing daerah namun hanya menggunakan pola dan bentuk pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintah. 7. Peranan anggota DPRD dalam proses penyusunan anggaran belum dimulai dari awal, tetapi dimulai dari hasil draf (pra APBD) yang disusun oleh pihak eksekutif sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak dikuasai dengan baik. 8. Penetapan target oleh para anggota DPRD masih berdasarkan persepsi dan perkiraan-perkiraan karena belum mengetahui potensi dari masing-masing sumber penerimaan. Terhadap anggaran belanja rutin para anggota DPRD belum dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja, sehingga pengurangan dan penambahan anggaran belum didasarkan pada data-data yang sebenarnya. Kemungkinan terjadinya overfinancing dan underfinancing dalam anggaran belanja belum diketahui. 9. Dalam pembahasan anggaran belanja rutin maupun belanja pembangunan para SKPD (para Eksekutif Daerah) dan anggota DPRD (para Legislatif Daerah) belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak eksternalitasnya dari


69

suatu kegiatan atau proyek, sehingga kegiatan dan proyek yang disetujui belum tentu efisien. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa melihat bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai dari setiap SKPD yang ada dengan pendekatan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari sepuluh indikator, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Dari setiap masing-masing indikator tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, kesemuannya tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan, dimana kepentingan adakalanya berlawanan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga berdampak pada lambannya proses penetapan kebijakan keuangan daerah yang selanjutnya juga akan mempengaruhi lancarnya kegiatan pembangunan di daerah ini. Lebih lanjut, dapat dsimpulkan bahwa perumusan APBD yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban merupakan kebijakan keuangan daerah yang memang harus melalui proses yang panjang karena Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan Penatausahaan Keuangan, Penyusunan Laporan dan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi karena hal ini diharapkan kebocoran anggaran dan praktek-prktek korupsi dapat diminimalisir. Dalam pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur petunjuk teknis mengenai Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan, namun hal yang menjadi permasalahan klasik dimana peraturan pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan, terakhir dengan dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun


70

2006 sehingga dibutuhkan pemahaman mendasar dan teknis dari seluruh pejabat Kota Binjai (para SKPD) dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru.


71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Perpektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai sebagai berikut : 1. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Binjai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat daerah, di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi dan mencerminkan aspirasi pemerintah atasan. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak tersaji secara lebih mendalam. 2. Persoalan yang mendasar dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Binjai adalah sehubungan dengan implementasi pada proses tarik menarik antara kepentingan eksekutif dan legislatif serta kesiapan dari SKPD dalam Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta perangkat aturan yang berubah-ubah mengakibatkan perlunya pemahaman secara mendasar tentang teknis dari seluruh pejabat Kota Binjai (para SKPD) dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru.


72

5.2 Saran-saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 1. Penyusunan Anggaran Belanja di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus berorientasi kepada kepentingan publik dan menggunakan pendekatan kinerja sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. DPRD perlu melakukan proses penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment) atau mengoptimalkan fungsi dari Musrenbang untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat di daerah, kemudian bersama-sama dengan pemerintah daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar penyusunan strategi dan prioritas APBD. 2. Pengalokasian anggaran sesuai paradigma baru harus sesuai dengan prioritas dan tuntutan masyarakat, di mana anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan/ proyek yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan prioritas pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang teralokasi pada masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalankan kegiatan unit kerja yang bersangkutan. Dalam pengalokasian anggaran belanja pembangunan daerah diberikan kebebasan untuk menentukan sektor/ proyek prioritas sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. 3. Perlu adanya sosialisasi standarisasi yang dijadikan acuan yang baku guna menyusun alokasi anggaran untuk belanja rutin agar setiap unit kerja dapat melakukan prioritas terhadap jenis kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan


73

unit kerjanya. Penyusunan alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dimasa mendatang harus benar-benar sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga proyek-proyek titipan bisa dihindarkan.


74

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N, 1999, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , ( terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta. Jaya Kirana, Wihana, 1999, Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro, PPPEB UGM Yogyakarta. Jones, Charles O, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta. Halim, Abdul, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Kaho, Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Press, Jakarta. Kunarjo., 1996, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi ketiga, UI-Press, Jakarta. Mamesah, D.J, 1995, Sistem Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta. Mardiasmo dan Kirana-Jaya,W., 1999, “ Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik,” KOMPAK No 21, 385-402. Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Munir, Dasril, Dkk. 2005, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta Nawawi, Hadari, 1992, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yoyakarta.


75

Nugroho D, Riant, 2007, Analisis Kebijakan, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta Pujipurnomo,1994, Metodologi Penelitian, Bina Aksara, Jakarta. Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soenarko, 2003, Kebijaksanaan Pemerintah, Airlangga Universty Press, Surabaya. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Surrachmad, 1980, Metode Penelitian, Ganesha, Bandung. Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta. Waluyo, 2007, Manajemen Publik, CV. Mandar Maju, Bandung. Wibawa, Samudra, 1994. Evalusi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, World Bank, 1996 Zainal Abidin, Said, 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Peraturan Perundangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ” Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang ”Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”.

www.binjai.go.id


76

Lampiran I

Daftar Panduan Wawancara Penelitian

1. Nomor

: ................................................. (di isi oleh peneliti)

2. Nama

: .................................................................................

3. Jenis Kelamin

: .................................................................................

4. Umur

: .................................................................... (tahun)

5. Pendidikan

: .................................................................................

6. Lama Bekerja

: .................................................................... (tahun)

7. Jabatan

: .................................................................................

Di bawah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tanggapan tentang ”Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai.” Bapak/ Ibu diharapkan menjawab kondisi/ keadaan yang terjadi di Pemerintah Kota Binjai guna untuk bahan penelitian sebagai berikut : a. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai dalam proses perencanaan APBD, apakah APBD tersebut sudah berdasarkan aspirasi masyarakat? Jelaskan b. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai, apakah penjabaran dalam usulan kegiatan masing-masing satu unit kerja memperhatikan Standart Analisis Biaya (SAB) sehingga setiap aktivitas


77

kegiatan yang diusulkan mencerminkan dukungan terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran serta hasil yang telah ditetapkan? Jelaskan c. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai, apakah pelaksanaan/ implementasi APBD yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan yang sifatnya triwulan maupun

tahunan

bahkan

bulanan

kalau

mungkin

sebagai

laporan

pertanggungjawaban kepala daerah? Jelaskan. d. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu implementasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai, apakah sudah efektif, yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan keluaran dengan hasil dalam APBD? Jelaskan. e. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai, apakah sudah efisien, yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dalam APBD? Jelaskan f. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan


78

yang dipercayakan kepada SKPD-SKPD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan g. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana ketaatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai? Jelaskan


79

Lampiran II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang

:bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem


80

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);


81

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;


82

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

MENTERI

DALAM

NEGERI

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.


83

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua. 8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. 13. Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.


84

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.


85

32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 33. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 36. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 38. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 40. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang


86

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakar. 45. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 47. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 48. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 49. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 50. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 51. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 52. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 53. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 56. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.


87

57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 60. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 63. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 67. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah


88

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. 69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 71. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 75. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 76. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah. 77. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum balk sengaja maupun !alai. 78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk


89

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pasal 3 Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.


90

Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah. (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.


91

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.


92

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran clan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. b. c. d.

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas: a. memimpin TAPD; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah.


93

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7 (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi BUD; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. menetapkan SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 8 (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan


94

dengan keputusan kepala daerah. (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. menyimpan uang daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan I. melakukan penagihan piutang daerah. (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. Pasal 9 PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: a. b. c. d.

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; melaksanakan pemungutan pajak daerah; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.


95

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 10 Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pasal 11 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.


96

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 12 (1)

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (5) PPTK mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


97

Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 13 (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14 (1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan


98

tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama Azas Umum APBD

Pasal 15 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 16 (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.


99

(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pasal 17 (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 18 (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 19 Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.


100

Pasal 20 (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pasal 21 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 22 (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.


101

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pasal 24 (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 25 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokan atas: a. pendapatan asli daerah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 26 (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.


102

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; I. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Pasal 27 (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. dana bagi hasil; b. dana alokasi umum; dan c. dana alokasi khusus. (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: a. bagi hasil pajak; dan b. bagi hasil bukan pajak. (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.


103

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 28 Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana slam; c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 29 Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, balk dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 30 (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD. (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.


104

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 31 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan; I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial;


105

n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.

tenaga kerja; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dikiasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 33 Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: a. pelayanan umum; b. ketertiban dan ketentraman; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum; f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. pendidikan; dan i. perlindungan sosial.


106

Pasal 34 Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pasal 35 Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 36 (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari: a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung. (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung Pasal 37 Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi basil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.


107

Pasal 38 (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Pasal 39 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


108

Pasal 40 Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pasal 41 (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat. (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 42 (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut


109

tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. (4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

menunjang

peningkatan

(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. (4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasal 44 (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. (2) Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah Iainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 45 (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.


110

(3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seiuruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. Pasal 46 Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 47 (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pasal 48 (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.


111

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.

Pasal 49 (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2 Belanja Langsung Pasal 50 Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal. Pasal 51 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pasal 52 (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai


112

manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Pasal 53 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Pasal 54 Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Bagian Kelima Surplus/(Defisit) APBD Pasal 55 Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.


113

Pasal 56 (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pasal 57 (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pasal 58 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.


114

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah Pasal 59 Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 60 (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. penerimaan piutang daerah. (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. peneemaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman daerah. Pasal 61 (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pasal 62 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.


115

Paragraf 2 Dana Cadangan

Pasal 63 (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. (5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD. (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri. (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 64 (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.


116

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Pasal 65 Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekekning dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pasal 66 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah Pasal 67 Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. Paragraf 5 Pemberian Pinjaman daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pasal 68 (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60


117

ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah Pasal 69 Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. Paragraf 7 Investasi Pemerintah Daerah Pasal 70 Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan balk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pasal 71 (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN). (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan


118

kas jangka pendek. (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. (7) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 72 (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 73 (1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.


119

(2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang Pasal 74 Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagian Ketujuh Kode Rekening Penganggaran Pasal 75 (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi. (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek. (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening. Pasal 76 Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.


120

Pasal 77 (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.I peraturan menteri ini. (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A.II peraturan menteri ini. (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran A.III peraturan menteri ini. (4) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran A.IV peraturan menteri ini. (5) Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran A.V peraturan menteri ini. (6) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran A.VI peraturan menteri ini. (7) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII peraturan menteri ini. (8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII peraturan menteri ini. (9) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. (10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX peraturan menteri ini. (11) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja dapat diatur Iebih lanjut dengan peraturan kepala daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.


121

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pasal 78 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi. (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota. Pasal 79 (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah balk dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Pasal 80 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 81 (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.


122

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 82 (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD Pasal 83 (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya.


123

Pasal 84 (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari programprogram yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 85 (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Pasal 86 (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. (4) Format KUA tercantum dalam Lampiran A.X peraturan menteri ini.


124

Paragraf 2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 87 (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS. (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. (6) Format PPAS tercantum dalam Lampiran A.XI peraturan menteri ini. Pasal 88 (1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPA. (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII peraturan menteri ini.


125

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 89 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD. (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. , hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. (3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 90 (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pasal 91 (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana


126

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Pasal 92 (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 93 (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan


127

efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Pasal 94 (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Pasal 95 (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang. (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.


128

(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Pasal 96 (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil. (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 97 (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Pasal 98 Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKASKPD pada SKPKD.


129

Pasal 99 (1) Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIII peraturan menteri ini. (2) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIV peraturan menteri ini.

Bagian Keenam Penyiapan Raperda APBD Pasal 100 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaivn kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 101 (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;


130

f. g. h. i. j. k.

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah. (3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XV peraturan menteri ini. Pasal 102 (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan penjabaran APBD; b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga; b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. (3) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XVI peraturan menteri ini. Pasal 103 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran


131

yang direncanakan. (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENETAPAN APBD Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 104 (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. (5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (6) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini. Pasal 105 (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.


132

(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah. (4) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini. Pasal 106 (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga. Pasal 107 (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. (3) Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota. (4) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;


133

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; I. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah. (5) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran A.XIX peraturan menteri ini. Pasal 108 (1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) . hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah. Pasal 109 Pelampuan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.


134

Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pasal 110 (1) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (6) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubemur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubemur. (7) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil


135

evaluasi. (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 111 (1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) peraturan menteri ini. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. (7) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-


136

undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pasal 112 (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 113 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 114 (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar


137

penetapan peraturan daerah tentang APBD. (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD provinsi dan kepada gubernur bagi APBD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. Pasal 115 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pasal 116 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ,ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan


138

kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. (5) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XX peraturan menteri ini. (6) Format penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XXI peraturan menteri ini. (7) Jadwal penyusunan APBD tercantum dalam Lampiran A.XXII peraturan menteri ini.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD Pasal 117 (1) Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS. (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada gubernur bagi kabupaten/kota. (3) KUA dan rancangan PPA yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 peraturan menteri ini. Pasal 118 Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99. Pasal 119 (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.


139

(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. (3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 107 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 120 (1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KUA dan PPA dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. (2) Pengesahan atas rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3).

Pasal 121 Peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan APBD.

BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122 (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum


140

daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan baths tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pasal 123 (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B.I peraturan menteri ini.


141

Pasal 124 (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Paragraf 2 Anggaran Kas Pasal 125 (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD. (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Pasal 126 (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (4) Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.II peraturan menteri ini.


142

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 127 (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 128 (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pasal 129 Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, balk secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Pasal 130 (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 131 Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.


143

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 133 (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 134 (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.


144

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 135 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 136 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tabun Sebelumnya Pasal 137 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. b. c.

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.


145

Pasal 138 (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan c. SP2D yang belum diuangkan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. (5) Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini.

Paragraf 2 Dana Cadangan Pasal 139 (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD. (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah


146

pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. Pasal 140 (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan. (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. deposito; b. sertifikat bank indonesia (SBI); c. surat perbendaharaan negara (SPN); d. surat utang negara (SUN); dan e. surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah. (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan Iainnya.

Paragraf 3 Investasi Pasal 141 (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan ivestasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).


147

Paragraf 4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pasal 142 (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Pasal 143 Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 144 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jumlah penerimaan pinjaman; b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan c. sisa pinjaman. Pasal 145 (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.


148

Pasal 146 (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD -dalam pembahasan awal perubahan APBD. (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran. Pasal 147 (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo. (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pasal 148 (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (2) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko; b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah; c. penerbitan obligasi daerah; d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang; e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo; f. pelunasan; dan g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah. (3) Penyusunan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.


149

Paragraf 5 Piutang Daerah Pasal 149 (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pasal 150 (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 151 (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 152 (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah. (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.


150

(3) Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah tercantum dalam Lampiran B.IV peraturan menteri ini. (4) Jadwal pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran B.V peraturan menteri ini. Pasal 153 (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah. (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Dasar Perubahan APBD Pasal 154 (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Bagian Kedua Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Pasal 155 (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,


151

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I peraturan menteri ini. (8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II peraturan menteri ini. Pasal 156 (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.


152

(2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III peraturan menteri ini. Pasal 157 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. (2) Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPASKPD, standar analisa belanja dan standar harga. (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pasal 158 Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99.


153

Pasal 159 (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. (4) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran C.IV peraturan menteri ini.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Pasal 160 (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.


154

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tabun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD Pasal 161 (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pas& 154 ayat (1) huruf c dapat berupa: a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2); b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138; e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.


155

Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Darurat Pasal 162 (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.


156

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa Pasal 163 (1) Keadaan Iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Pasal 164 (1) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan Iebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.


157

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. Pasal 165 (1) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan. (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh Penyiapan Raperda Perubahan APBD Pasal 166 (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 167 (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.


158

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD Paragraf 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan'Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pasal 168 Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Pasal 169 (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan peraturan daerah teritang perubahan APBD beserta lampirannya. (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ringkasan perubahan APBD; b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan; d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdiri dari: 1) laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah


159

1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 2) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 4) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan i. daftar pinjaman daerah. (3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.V peraturan menteri ini. Pasal 170 (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) terdiri dari rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta Iampirannya. (2) Lampiran rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. (3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.VI peraturan menteri ini. Pasal 171 (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.


160

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan infomiasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan rancangan peraturan dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

daerah

tentang

perubahan

APBD

Paragraf 2 Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD Pasal 172 (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta Iampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

rancangan

peraturan

daerah

(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. (6) Format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran C.VII peraturan menteri ini. (7) Format persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.VIII peraturan menteri ini. (8) Jadwal perubahan APBD tercantum dalam Lampiran C.XIX peraturan menteri ini.


161

Paragraf 3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pasal 173 (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD provinsi menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur berlaku ketentuan Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. (4) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pasal 174 (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.


162

(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. (4) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pasal 175 (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) dan Pasal 174 ayat (4), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pasal 176 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 177 Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 174 ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 113. Paragraf 4 Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pasal 178 (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam


163

perubahan APBD. (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.

BAB IX PENGELOLAAN KAS Bagian Pertama Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pasal 179 (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. Pasal 180 Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 181 (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir


164

hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Pasal 182 (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 183 (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a. potongan Taspen; b. potongan Askes; c. potongan PPh; d. potongan PPN; e. penerimaan titipan uang muka; f. penerimaan uang jaminan; dan g. penerimaan lainnya yang sejenis. (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a. penyetoran Taspen; b. penyetoran Askes; c. penyetoran PPh; d. penyetoran PPN; e. pengembalian titipan uang muka; f. pengembalian uang jaminan; dan g. pengeluaran lainnya yang sejenis. (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga. (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.


165

(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran. (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala daerah.

BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 184 (1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 185 (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan: a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan


166

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran. (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Pasal 186 (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan Pasal 187 (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan-dengan cara:


167

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD. Pasal 188 Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 189 (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan c. buku rekapitulasi penerimaan harian. (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. Surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah. (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan


168

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan d. bukti penerimaan lainnya yang sah. (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan kepala daerah. (10) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.I peraturan menteri (11) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran D.II peraturan menteri ini. (12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran D.III peraturan menteri ini. Pasal 190 (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. buku kas umum; dan


169

b. buku kas penerimaan harian pembantu. (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan: a. b. c. d. e.

surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); surat ketetapan retribusi (SKR); surat tanda setoran (STS); surat tanda bukti pembayaran; dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

(5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. (7) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran D.IV peraturan menteri ini. Pasal 191 (1) Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD. (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 192 (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan


170

dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan. Pasal 193 Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya. Pasal 194 Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 _(tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. Pasal 195 Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan tercantum dalam Lampiran D.V peraturan menteri ini.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran Paragraf 1 Penyediaan Dana Pasal 196 (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.


171

Pasal 197 (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.VI peraturan menteri ini.

Paragraf 2 Permintaan Pembayaran Pasal 198 (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan d. SPP Langsung (SPP-LS). (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Pasal 199 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-UP; b. ringkasan SPP-UP; c. rincian SPP-UP; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan f. lampiran lain yang diperlukan.


172

Pasal 200 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian SPP-GU; d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan. (3) Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran D.VII peraturan menteri ini. Pasal 201 Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 202 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; c. rincian SPP-TU; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang


173

persediaan; dan g. lampiran lainnya. (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (4) Dalam hal Jana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran D.VIII peraturan menteri ini. Pasal 203 (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1) dan Pasal 202 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan. (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf e, Pasal 200 ayat (2) huruf f, dan Pasal 202 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran D.IX peraturan menteri ini. Pasal 204 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS. (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: a. pembayaran gaji induk; b. gaji susulan; c. kekurangan gaji;


174

d. gaji terusan; e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ f. kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas; f. SK CPNS; g. SK PNS; h. SK kenaikan pangkat; i. SK jabatan; j. kenaikan gaji berkala; k. surat pernyataan pelantikan; l. surat pernyataan masih menduduki jabatan; m. surat pernyataan melaksanakan tugas; n. daftar keluarga (KP4); o. fotokopi surat nikah; p. fotokopi akte kelahiran; q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; r. daftar potongan sewa rumah dinas; s. surat keterangan masih sekolah/kuliah; t. surat pindah; u. surat kematian; v. SSP PPh Pasal 21; dan w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah. (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 205 (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS. (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: a. salinan SPD; b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib


175

pajak dan wajib pungut; d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; e. berita acara penyelesaian pekerjaan; f. berita acara serah terima barang dan jasa; g. berita acara pembayaran; h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirrjaman/hibah luar negeri; k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.


176

Pasal 206 (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU. (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga. Pasal 207 Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.X peraturan menteri ini. Pasal 208 Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPKSKPKD.

Pasal 209 (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: a. buku kas umum; b. buku simpanan/bank; c. buku pajak; d. buku panjar; e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan f. register SPP-UP/GU/TU/LS. (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan. (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf


177

e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran. (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS. (5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XI peraturan menteri ini. (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Lampiran D.I peraturan menteri ini. (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (4) tercantum dalam Lampiran D.XII peraturan menteri ini. Pasal 210 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. Paragraf 3 Perintah Membayar

Pasal 211 (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.


178

Pasal 212 (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XIII peraturan menteri ini. (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XIV peraturan menteri ini. Pasal 213 SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 214 (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup: a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan b. register surat penolakan penerbitan SPM. (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XV peraturan menteri ini. Pasal 215 Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.


179

Paragraf 4 Pencairan Dana Pasal 216 (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. bukti atas penyetoran PPN/PPh. (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturan menteri ini. Pasal 217 (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (6) paling lama 2


180

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. (3) Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XVII peraturan menteri ini.

Pasal 218 (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa penggguna anggaran. (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

PasaI 219 (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup: a. register SP2D; b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan c. buku kas penerimaan dan pengeluaran (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XVIII peraturan menteri ini.

Paragraf 5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 220 (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);


181

c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP)); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP); dan e. register penutupan kas. (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XIX peraturan menteri ini. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan d. register penutupan kas. (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkdn surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. (7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. (9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga. (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada


182

ayat (10) tercantum dalam Lampiran D.XX peraturan menteri ini. Pasal 221 Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Pasal 222 (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif Iainnya. (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup: a. buku kas umum; b. buku pajak PPN/PPh; dan c. buku panjar. (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah. (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling fambat tanggal 5 bulan berikutnya. (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. buku kas umum; b. buku pajak PPN/PPh; dan c. bukti pengeluaran yang sah. (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).


183

Pasal 223 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas sesuai dengan Lampiran D.XXI peraturan menteri ini. Pasal 224 Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 225 Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 226 Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu


184

segera diusulkan penggantinya.

Pasal 227 Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran tercantum dalam Lampiran D.XXII peraturan menteri ini. Bagian Kelima Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Pasal 228 (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD kabupaten/kota yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di kabupaten/kota. (2) Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa. (3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan provinsi di kabupaten/kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. (4) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan kabupaten/kota di pemerintah desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Pasal 229 (1) PPTK pada SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan provinsi menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran pada SKPD kabupaten/kota berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPPLS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala SKPD berkenaan


185

setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan. (3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 205. (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD provinsi. (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214. (6) Kuasa BUD provinsi meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan SP2D. Pasal 230 (1) PPTK pada kantor pemerintah desa yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara desa pada kantor pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. (2) Bendahara pengeluaran/bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala desa berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan. (3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 204. (4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota. (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214. (6) Kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota meneliti kelengkapan dokumen SPMLS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan SP2D. Pasal 231 (1) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan provinsi di kabupaten/kota dan desa ditetapkan dalam peraturan gubernur. (2) Pedoman

penatausahaan

pelaksanaan

pendanaan

tugas

pembantuan


186

kabupaten/kota di desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

BAB XI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Sistem Akuntansi Pasal 232 (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan. Pasal 233 (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi: a. prosedur akuntansi penerimaan kas;


187

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan d. prosedur akuntansi selain kas. (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Pasal 234 (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD. (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pasal 235 (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana. (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara. (4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.I peraturan menteri ini. (5) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran A.II, Lampiran A.III, Lampiran A.IV, Lampiran A.VII, Lampiran A.VIII, dan Lampiran A.IX peraturan menteri ini. Pasal 236 (1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis


188

sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan. Pasal 237 (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan. (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Pasal 238 (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu. (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar. Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi Pasal 239 (1) Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. (3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat: a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.


189

(6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. (7) Contoh format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran E.II peraturan menteri ini. (8) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan. Pasal 240 (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD Pasal 241 Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pasal 242 (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 mencakup:


190

a. b. c. d.

surat tanda bukti pembayaran; STS; bukti transfer; dan nota kredit bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau b. SKR; dan/atau c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Pasal 243 (1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terdiri dari: a. buku jurnal penerimaan kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. (2) Format buku jurnal penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.III peraturan menteri ini. (3) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran E.IV peraturan menteri ini. (4) Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran E.V peraturan menteri ini. Pasal 244 Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Pasal 245 (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.


191

Pasal 246 Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran E.VI peraturan menteri ini. Paragraf 2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 247 (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. Pasal 248 (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup: a. SP2D; atau b. nota debet bank; atau c. bukti transaksi pengeluaran kas Iainnya. (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. SPM; dan/atau b. SPD; dan/atau c. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Pasal 249 (1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal pengeluaran kas;


192

b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. (2) Format buku jurnal pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.VII peraturan menteri ini. (3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan Lampiran E.IV dan Lampiran E.V peraturan menteri ini. Pasal 250 Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Pasal 251 (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas. dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. (2) Secara periodik jumal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Pasal 252 Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran E.VIII peraturan menteri ini. Paragraf 3 Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD Pasal 253 (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. (2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. (3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah


193

satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. (4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Pasal 254 (1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: a. metode garis lurus; b. metode saldo menurun ganda; dan c. metode unit produksi. (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. (4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. (5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan. (6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 255 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: a. berita acara penerimaan barang; b. berita acara serah terima barang; dan c. berita acara penyelesaian pekerjaan.


194

Pasal 256 (1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. (2) Format buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.IX peraturan menteri ini. (3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran E.IV dan Lampiran E.V peraturan menteri ini. Pasal 257 Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. Pasal 258 (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 membuat bukti memorial. (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD Pasal 259 (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara


195

manual atau menggunakan aplikasi komputer. (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); b. koreksi kesalahan pencatatan; c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas; d. pembelian secara kredit; e. retur pembelian kredit; f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas. (3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SP]) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. (4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. (5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. (6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. (7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit. (8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. (9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak ketiga. Pasal 260 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan: a. pengesahan pertanggungjawaban. pengeluaran (pengesahan SPJ); b. berita acara penerimaan barang;


196

c. d. e. f. g. h.

surat keputusan penghapusan barang; surat pengiriman barang; surat keputusan mutasi barang (antar SKPD); berita acara pemusnahan barang; berita acara serah terima barang; dan berita acara penilaian. Pasal 261

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. Pasal 262 Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 263 (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 membuat bukti memorial. (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Pasal 264 Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran E.X peraturan menteri ini.


197

Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPD Pasal 265 (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran SKPD; b. neraca SKPD; dan c. catatan atas laporan keuangan SKPD. (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. (3) Format laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.XI peraturan menteri ini. (4) Format neraca SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran E.XII peraturan menteri ini. (5) Format catatan atas laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran E.XIII peraturan menteri ini. Bagian Keempat Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD Pasal 266 Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pasal 267 (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 mencakup: a. bukti transfer; b. nota kredit bank; dan c. Surat perintah pemindahbukuan. (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat tanda setoran (STS);


198

b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); c. surat ketetapan retribusi (SKR); d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. (3) Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran E.XIV peraturan menteri ini. Pasal 268 Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 mencakup: a. buku jurnal penerimaan kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. Pasal 269 Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Pasal 270 (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. Pasal 271 Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran E.XV peraturan menteri ini. Paragraf 2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD Pasal 272 Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan


199

dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pasal 273 (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 mencakup: a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau b. nota debet bank. (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat penyediaan dana (SPD); b. surat perintah membayar (SPM); c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. (3) Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran E.XVI peraturan menteri ini. Pasal 274 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 mencakup: a. buku jumal pengeluaran kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. Pasal 275 Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 merupakan fungsi akuntansi SKPKD. Pasal 276 (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.


200

Pasal 277 Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran E.XVII peraturan menteri ini. Paragraf 3 Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD Pasal 278 (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Pasal 279 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 berupa bukti memorial dilampiri dengan: a. berita acara penerimaan barang; b. surat keputusan penghapusan barang; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. berita acara pemusnahan barang; e. berita acara serah terima barang; f. berita acara penilaian; dan g. berita acara penyelesaian pekerjaan. Pasal 280 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. Pasal 281 Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.


201

Pasal 282 (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 membuat bukti memorial. (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD Pasal 283 (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mencakup: a. koreksi kesalahan pembukuan; b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun; c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari. Pasal 284 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: a. berita acara penerimaan barang; b. surat keputusan penghapusan barang; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. berita acara pemusnahan barang; e. berita acara serah terima barang; f. berita acara penilaian; dan


202

g. berita acara penyelesaian pekerjaan. Pasal 285 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu. Pasal 286 Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Pasal 287 (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 membuat bukti memorial. (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. Pasal 288 Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran E.XVIII peraturan menteri ini. Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPKD Pasal 289 (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada kepala daerah.


203

(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. (3) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran E.XIX peraturan menteri ini.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 290 (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XX peraturan menteri ini. Pasal 291 PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (4) paling lambat


204

minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Pasal 292 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pasal 293 (1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. (2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXI peraturan menteri ini. Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 294 (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pasal 295 (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan.


205

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XXII peraturan menteri ini. Pasal 296 (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan kinerja interim di Iingkungan pemerintah daerah. (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundangundangan.


206

(9) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran E.XXIII peraturan menteri ini. (10) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran E.XXIV peraturan menteri ini. (11) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan Lampiran E.XIX peraturan menteri ini. (12) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran E.XXV peraturan menteri ini. (13) Format surat pernyataan kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran E.XXVI peraturan menteri ini. Pasal 297 (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Bagian Ketiga Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 298 (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. (3) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXIII peraturan menteri ini. (4) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran


207

E.XXIV peraturan menteri ini. (5) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XIX peraturan menteri ini. (6) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXV peraturan menteri ini. (7) Format dan isi laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang laporan keuangan dan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. (8) Format dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXVII peraturan menteri ini. Pasal 299 (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK. Pasal 300 (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari: a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran; (3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran E.XXVIII peraturan menteri ini.


208

(4) Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran E.XXIX peraturan menteri ini. Pasal 301 (1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima. Pasal 302 (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 303 (1) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.


209

Pasal 304 (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan' APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 305 (1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Pasal 306 (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.


210

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 307 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan Pasal 308 Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 309 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, panatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan


211

secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pasal 310 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah. Pasal 311 (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pasal 312 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Intern Pasal 313 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b. terselenggaranya penilaian risiko; c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan


212

e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan astern Pasal 314 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERUGIAN DAERAH Pasal 315 (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Pasal 316 (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak


213

dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 317 (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. Pasal 318 (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan menteri ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 319 (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.


214

Pasal 320 Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 321 (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsure pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 322 Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 323 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB XV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 324 (1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya. (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada


215

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya. Pasal 325 (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan Pasal 326 (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD. Pasal 327 BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pasal 328 Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Pasal 329 Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.


216

BAB XVI PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 330 (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (4) Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8), Pasal 211 ayat (3), Pasal 194, dan Pasal 226.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 331 Pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 332 Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 296 ayat (4), tentang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006.


217

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) tentang penyusunan rancangan PPAS dan penetapan APBD setelah dievaluasi mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007. c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007. d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009. e. Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan peraturan menteri ini. Pasal 333 Pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, bagi pemerintah daerah yang belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 334 (1) Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan menteri ini. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan menteri ini. Pasal 335 Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan belanja daerah, serta petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


218

Pasal 336 Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2006 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.


SP

Recommend Documents