SP

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

TESIS

Oleh SITI ERNA LATIFI SURYANA 077024033/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Siti Erna Latifi Suryana : Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2009


TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh SITI ERNA LATIFI SURYANA 077024033/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG : Siti Erna Latifi Suryana : 077024033 : Studi Pembangunan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Drs. Humaizi, MA) Ketua

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. M. Arif Nasution MA)

(Drs. Kariono, M.Si) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal lulus : 13 Agustus 2009


Telah diuji pada Tanggal 13 Agustus 2009 ____________________________________________________________________

PANITIA PENGUJI TESIS : Ketua

: Drs. Humaizi, MA

Anggota

: 1. Drs. Kariono, M.Si 2. Drs. Agus Suriadi, M.Si 3. Husni Thamrin, S.Sos, MSP 4. Prof. Dr. M. Arif Nasution MA


PERNYATAAN


TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar perpustakaan.

Medan, 13 Agustus 2009 Penulis,

Siti Erna Latifi Suryana


ABSTRAK Pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memberikan kewenangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor belum terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diteliti dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yang dilihat dari aspek Organisasi, Interpretasi dan Pelaksanaan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang tentang implementasi kebijakan kendaraan bermotor, yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama informan. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang belum terlaksana dengan maksimal yang dilihat pada variabel organisasi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pendidikan dan golongan/pangkat yang cukup untuk menduduki jabatan yang ada di struktur organisasi dan kondisi alat uji yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta kurangnya tenaga profesional dibidang pengujian yang mempunyai sertifikasi pengujian. Variabel interpretasi tentang peraturan kebijakan qanun, petunjuk pelaksanaan administrasi dan petunjuk teknis pengujian telah berjalan sesuai dengan peraturan nasional dengan kondisi prasarana dan sarana seadanya, dan variabel penerapan pelaksanaan yaitu dalam prosedur kerja, program kerja dapat berjalan dengan minimnya petugas dan waktu pelaksanaan dijadwalkan pada jam kerja. Implementasi kebijakan mempunyai hambatan selain dari tiga variabel tersebut dan masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan kurangnya koordinasi antara DPRD dangan SKPD.

Kata kunci : Kebijakan publik, implementasi dan pengujian kendaraan.


ABSTRACT For adopting Qanun system No. 2 of 2005 on Aceh Taming refers to a Regularly Examination for Vehicle there is a referral of authority how to implement the examination to vehicle on Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang is based reason to give service for public. However, in examining regularly to vehicle run not done yet optimally as the rules. In this case, it to search what it the basic and to know the implementation of vehicle examination on Dinas Perhubungan, Komunikasi and Informatika Kabupaten Aceh Taming, the object is to see from the organization, interpretation and the implementation point of view. Still, it is to know the barriers as found in implementing the policies mainly in examining the vehicle available as served by Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. This study was conducted on Kabupaten Aceh Taming regarding the implementation, the existing of local regulation on vehicle, this research adopting the qualitative approach, is to describe out the result of the study as obtained completely refers to the problem to search. The collecting of the data was conducted by interview and have them from informant. The result to this study then take a conclusion is the implementation of examining the vehicle on Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika of Kabupaten Aceh Tamiang is not running yet properly, this condition can be seen on the organization variable as shortage the human resources, since mostly them have not education and officially rank as requested to occupy the position available on organizational structure and also the examination tool as it can not function well and also for shortage professional person having a certification qualified. Variable of interpretation on regulations of qanun, guidance how to implement the administration and technical specs how to examine has run well refers to the national ruled, its condition with infrastructure and superstructure is existing, and variable of implementing as required perhaps according to the working procedure, working program as it can run well for minimal official and the implementation work as scheduled on working time. The implementation in doing still has barrier beside the three variables and for existing awareness of the owner of vehicle and they wish to have official examination, bad coordination to DPRD and SKPD also give contribution present a worst consequence.

Keyword

: Public policy, implementation and vehicle examination.


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah SWT. Syukur terbaik hanyalah kepunyaan-Nya, penguasa atas segala yang ada di bumi dan di langit. Puji terbesar adalah milik-Nya, pemilik segala karunia yang melingkupi segenap makhluk diseluruh alam semesta. Atas setitik keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Tesis

ini

berjudul

”Implementasi

Kebijakan

tentang

Pengujian

Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Program Magister Studi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun materil dalam bentuk dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran, informasi, data dan lain-lain. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya, Amin. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya terutama kepada:


1. Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H Sp.A.(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara; 2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 3. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 4. Drs. Humaizi, MA, selaku Pembimbing Pertama yang penuh kesabaran meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan motivasi, bimbingan serta pencerahan intelektual yang sangat berkesan bagi penulis, sejak proses awal penyusunan proposal sampai penulisan tesis ini selesai; 5. Drs. Kariono, MSi, selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan dorongan dan saran serta dukungan moril dalam upaya pencerahan intelektual, sejak proses awal penyusunan proposal sampai penulisan tesis ini selesai; 6. Drs. Agus Suriadi, Msi dan Husni Thamrin, S.Sos, MSP, selaku dosen pembanding dalam ujian tesis yang telah memberikan masukan dan koreksinya demi penyempurnaan penyusunan tesis ini; 7. Seluruh Dosen dan Staf di Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak membantu baik dibidang Akademik maupun Administratif; 8. Drs. H. Abd. Latief, selaku Bupati Aceh Tamiang yang telah memberikan izin tugas belajar kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pasca Sarjana (S2) Magister Studi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara;


9. Ayahanda, ibunda dan teristimewa buat suamiku tercinta dr. Fachrul Junaidi yang dengan sabar, penuh pengertian serta pengorbanan senantiasa memberikan dorongan pada penulis ke arah kemajuan dan memberikan do’a serta motivasi selama penulis mengikuti studi dan penulisan tesis ini; 10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan XII MSP khususnya Kak Helen, Ita dan Anggi atas dukungan dan kerjasamanya, mudah-mudahan kita semua akan menjadi sukses, amin; 11. Seluruh rekan-rekan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang khususnya Pirman, Rudi dan Linda, atas bantuannya; 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sedikit banyak memberikan bantuan dan peluang untuk penyelesaian penulisan tesis ini, baik langsung maupun tidak langsung. Tiada karya anak manusia yang sempurna, karena kesempurnaan karya hanyalah milik Allah SWT semata. Seperti halnya Tesis ini, senantiasa memerlukan saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. Atas segala kekurangan Tesis ini, penulis mohonkan maaf. Terima Kasih ... Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Medan, 13 Agustus 2009 Penulis

Siti Erna Latifi Suryana


RIWAYAT HIDUP I. IDENTITAS DIRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Lengkap Nama Panggilan Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Golongan Darah Status Nama Suami Nama Orang Tua Ayah Ibu 10. Alamat Asli 11. Alamat Medan

: Siti Erna Latifi Suryana : Erna : Idi, 1 Juni 1981 : Perempuan : Islam :-O: Menikah : dr. Fachrul Junaidi : Drs. H. Abd. Latief : Hj. Siti Rahmah : Dsn. Satelit Graha, Desa Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru – Kab. Aceh Tamiang : Jln. Medan – Binjai km 10,8 Komplek Villa Mulia Mas Blok B1. No.31

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5.

SD Negeri No.1 Idi SD Negeri No.10 Langsa SLTP Negeri No.5 Langsa SMU Negeri No.3 Langsa Program Studi Diploma III LLAJ Sekolah Tinggi Transportasi Darat - Bekasi 6. Program Studi Diploma IV Transportasi Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat - Bekasi 7. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara – Medan

: 1987 - 1990 : 1990 - 1993 : 1993 - 1996 : 1996 - 1999 : 1999 - 2002 : 2003 - 2004 : 2007 – 2009

III. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Pemegang Kas Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang 2. Staf Perencanaan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang

: 2005 - 2006 : 2007.


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK …………………………………………………………………

i

ABSTRACT ………………………………………………………………..

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP .....................................................................................

vi

DAFTAR ISI …………………………………………………………….…

vii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………….

x

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….

xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xii

BAB I : PENDAHULUAN .........................................................................

1

1.1 Latar Belakang Masalah

…………………………………….

1

1.2 Perumusan Masalah ………………………………...………..

6

1.3 Tujuan Penelitian .…………….…………………….………..

7

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................

7

1.5 Kerangka Pemikiran …………………………………….…....

8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................

11

2.1 Kebijakan Publik …..........……………………........................

11

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .............................................

12

2.1.2 Tahap-tahap Dalam Perumusan Kebijakan Publik ..........

14

2.2 Implementasi Kebijakan .....…….............……………………

23

2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan ........................................

23

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan .................................

28

2.2.3 Implementasi dari Penyelesaian yang Dipilih ...................

32


2.3 Pengujian Kendaraan Bermotor ...............................................

33

2.3.1 Sasaran Pengujian Kendaraan Bermotor ..........................

35

2.3.2. Manfaat Pengujian Kendaraan Bermotor .......................

36

BAB III : METODE PENELITIAN ..........................................................

37

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................

37

3.2 Definisi Konsep ........................................................................

37

3.3 Informan Kunci ........................................................................

38

3.4 Teknik Pengumpulan Data .......................................................

39

3.5 Lokasi Penelitian .......................................................................

39

3.6 Teknik Analisa Data ................................................................

40

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................

41

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang ............................

41

4.1.1 Visi Kabupaten Aceh Tamiang ………………………...

41

4.1.2 Misi Kabupaten Aceh Tamiang ………………………...

43

4.1.3 Geografis dan Topografis ………………………………

45

4.1.4 Ketinggian ………………………………………………

46

4.1.5 Tekstur Tanah …………………………………………..

48

4.1.6 Jenis Tanah ……………………………………………..

50

4.1.7 Demografi ……………………………………………....

51

4.1.8 Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang …………..

52

4.1.9 Kondisi Transportasi Kabupaten Aceh Tamiang ………

53

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang ………………………

54

4.2.1 Struktur dan Susunan Organisasi ………………………

54

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi ………………...……………..

57

4.2.3 Susunan Kepegawaian …………….…………………...

59

4.2.4 Sarana dan Prasarana ………………………………….....

60


4.3 Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang …………………………………....

62

4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian ………...……………..

69

4.4.1 Umur Informan ……..…………………………………..

69

4.4.2 Jenis Kelamin …………………………………………..

70

4.4.3 Pendidikan Informan …………………………………...

70

4.5 Penilaian Informan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang ……………..…….

71

4.5.1 Organisasi ………………………………………………

72

4.5.2 Interpretasi ……………………………………………...

81

4.5.3 Pelaksanaan ……………………………………………..

85

4.5.4 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang ………………………………………….

88

4.5.5 Manfaat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat ……......................………….………...

90

BAB V : PENUTUP .....................................................................................

93

5.1 Kesimpulan ................................................................................

93

5.2 Saran ..........................................................................................

96

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

99


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

1.

Prospek Taman Kendaraan Wajib Uji Menurut Kartu Induk ……....

5

2.

Luas dan Nama Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang ..……

46

3.

Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang ……………………………………………………..…........

47

Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Tekstur Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang …………………………………………………………....

49

5.

Luas Daerah Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang..

51

6.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Jenis Kelamin ………………………………………………………….....

52

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Golongan …..........

59

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Tingkat Pendidikan Formal ….........................................................................

60

Sarana Operasional Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang ………………………….....

61

10. Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang ………....…..

61

11. Komposisi Informan Berdasarkan Umur …………………………...

69

12. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ………………......

70

13. Komposisi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……………..

70

4.

7.

8.

9.


DAFTAR GAMBAR

Nomor

1.

Judul

Halaman

Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang ……………..….

10

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang ..…………..........…..........

56

3.

Mekanis Pelaksanaan Pengujian …………...........……………........

63

4.

Prosedur Uji Periodik PKB Wilayah …………………………..…..

66

5.

Surat Permohonan Uji Kendaraan Bermotor …………………........

67

6.

Buku Uji Berkala ………………………………………………......

68

2.


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

1.

Surat Permohonan Izin Penelitian ……………………………….....

102

2.

Daftar Pedoman Wawancara

………………………….………..….

106

3.

Daftar Identitas Responden ………………………………………...

113


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Kabupaten Aceh Tamiang terbentuk pada tahun 2002 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi, maka urusan pelayanan publik dibidang

pengujian

kendaraan

bermotor

dilaksanakan

oleh

pemerintah

Kabupaten/Kota yaitu pada Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang telah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun berubah yakni mencapai target maksimal dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor dan No. 3 tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sejak ditetapkan Qanun No. 2 Tahun 2005, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang belum bisa melayani masyarakat dengan maksimal, hal ini dikarenakan selama ditetapkan qanun tersebut masyarakat dengan mudahnya mendapatkan surat keterangan laik jalan cukup menunjukan Buku Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan tidak lagi ada pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan, dan mendapat pengesahan perpanjangan Uji Berkala selama 6 (enam) bulan yang ditanda tangani Pejabat Penguji Kendaraan Bermotor.


Situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yang seperti ini sudah berlangsung cukup lama, sebab pengujian kendaraan bermotor belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akibatnya banyak kendaraan angkutan yang tidak laik teknis dan jalan yang beroperasi diseluruh jaringan jalan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap gas buang, kecelakaan lalu lintas karena kondisi rem yang tidak layak pakai serta komponen kendaraan lainnya tidak laik secara teknis namun tetap dipaksakan beroperasi. Seharusnya pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis, dan dilengkapi dengan papan informasi yang berisikan persyaratan administrasi, besar biaya administrasi, tata pelaksanaan administrasi dan tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor, sehingga ada ketransparanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengujian kendaraan tersebut. Pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor yang wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknis kendaraan bermotor baik berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan ketentuan persyaratan teknis yang objektif. Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang sesuai dengan


ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi, pasal 127 meliputi: 1. Emisi gas buang kendaraan bermotor 2. Kebisingan suara kendaraan bermotor 3. Efisiensi sistem rem utama 4. Efisiensi sistem rem parkir 5. Kincup roda depan 6. Tingkat suara klakson 7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama 8. Radius putar 9. Alat penunjuk kecepatan 10. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan 11. Kedalaman alur ban luar Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji mendapat perpanjangan buku uji berkala selama enam bulan dan dilengkapi dengan tanda samping, yaitu berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan/diizinkan, daya angkut barang, masa berlaku surat/tanda uji dan kelas jalan terendah yang boleh dilalui dan bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji berkala, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis yaitu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang tanpa dipungut biaya lagi. Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi kendaraan yang telah mengikuti pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 1. Manfaat

secara teoritis yang didapatkan bagi kendaraan yang mengikuti

pengujian berkala kendaraan bermotor selama enam bulan sekali yaitu:


a. Pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia. b. Mempermudah penyidikan pelanggaran menyangkut kendaraan yang bersangkutan. c.

Memenuhi

kebutuhan

data

lainnya

dalam

rangka

perencanaan

pembangunan nasional. 2. Manfaat secara praktis yang diharapkan bagi kendaraan yang mengikuti pengujian kendaraan bermotor untuk kelestarian lingkungan yang disebabkan oleh asap gas buang kendaraan bermotor dan keselamtan baik materi maupun jiwa, maka diharuskan mengikuti pengujian kendaraan bermotor untuk memperkecil kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian dan akan mengurangi kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut. Saat ini angkutan umum yang telah mendapatkan Buku Surat Uji Kendaraan/Pengesahan perpanjangan Uji Berkala dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang sejak dikeluarkan Qanun No. 2 tahun 2005 sebagai berikut:


Tabel 1. Prospek Taman Kendaraan Wajib Uji Menurut Kartu Induk TAHUN

JENIS KENDARAAN 2006 Mobil Penumpang

2007

2008

1

1

1

Becak

173

173

173

Mobil Bis

244

252

267

Mobil Barang

768

793

819

Kereta Tempelan

4

4

4

Kereta Gandengan

2

2

2

33

33

33

0

0

0

1225

1258

1299

Tangki Mobil Khusus Jumlah Kendaraan

Sumber : Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang

Dari data prospek taman kendaraan wajib uji tersebut terlihat bahwa sejak ditetapkan Qanun no. 2 tahun 2005, kendaraan yang wajib mengikuti pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 1.000 lebih kendaraan per-tahun, maka sudah lebih dari 5.000 kendaraan sejak ditetapkan Qanun tersebut yang tidak mengikuti pengujian sesuai dengan prosedur. Hal tersebut disebabkan keterbatasan dana untuk pengadaan alat uji dan biaya pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor serta kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor, maka efek dari kendala-kendala tersebut adalah kondisi kendaraan angkutan umum rawan mengalami kerusakan yang lebih parah terutama saat dipergunakannya dan polusi udara yang semakin meningkat.


Kondisi ini jelas menjadi dilema, dimana di satu sisi penggunaan angkutan umum merupakan kebutuhan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, sementara di sisi lain pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belum menetapkan pada sarana dan parsarana pengujian kendaraan bermotor sebagai prioritas. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti proses implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang, dimana penelitian ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu menunjukan bahwa setiap daerah memiliki situasi, kondisi dan waktu yang berbeda, juga perbedaan terletak pada variabel-variabel yang digunakan yaitu Organisasi, Interpretasi dan Pelaksanaan dalam penelitian ini .

1.2 Perumusan Masalah Dalam asumsi umum, masalah biasanya selalu diartikan suatu kondisi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang diperoleh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya. Berdasarkan asumsi tersebut yang telah dikemukakan, maka ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah

implementasi

kebijakan

tentang

pengujian

kendaraan

bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang ?


2. Apa hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang ?.

1.3 Tujuan Penelitian Mengacu pada permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui implementasi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, yang dilihat dari aspek: Organisasi, Interpretasi dan Pelaksanaan. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya tentang kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.


2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.

1.5 Kerangka Pemikiran Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program, diantaranya adalah program menurunkan angka kecelakaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah secara nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Untuk membuat suatu implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan pendapat Jones, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah: 1. Organisasi yaitu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, yang terdiri dari: a. Struktur organisasi: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Aceh

Tamiang

mempunyai

struktur

organisasi

pelaksanaan. b. Keahlian pelaksana: Mempunyai SDM yang berkualitas dibidang pengujian kendaraan atau yang mempunyai sertifikat pengujian kendaraan bermotor, dan


c. Perlengkapan alat uji kendaraan: Mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. 2. Interpretasi adalah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu: a. Sesuai dengan peraturan: Kebijaksanaan yang telah dibuat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota. b. Petunjuk pelaksana: Tata pelaksanaan yang bersifat administratif, dan c. Petunjuk

teknis:

Pelaksanaan

secara

teknis

yang

diterapkan

dilapangan. 3. Pelaksanaan yaitu peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan: a. Prosedur kerja: Memiliki prosedur kerja yang jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. b. Program kerja: Program kerja harus sudah terprogram dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif, dan c. Jadwal kegiatan: Mempunyai jadwal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.


Berdasarkan perihal diatas maka sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NO. 2 TAHUN 2005

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ORGANISASI

INTERPRETASI

PELAKSANAAN

- Struktur organisasi - Keahlian pelaksana - Perlengkapan alat uji

- Sesuai dengan peraturan - Sesuai petunjuk pelaksana - Sesuai petunjuk teknis

- Prosedur kerja - Program kerja - Jadwal kegiatan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijkan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang


B A B II TINJAUAN PUSTAKA

Urusan masyarakat pada dasarnya adalah kajian administrasi negara yang semakin berkembang pesat. Urusan masyarakat mengacu pada penyelesaian substansial atas masalah-masalah masyarakat. Urusan masyarakat dilakukan dan diselesaikan oleh pemerintah sebagai suatu perwujudan hubungan timbal balik. Urusan masyarakat oleh pemerintah tertuang dalam bentuk kebijakan masyarakat. Sebenarnya sulit untuk memperlakukan konsep kebijakan sebagai sebuah gejala yang sangat khas dan konkrit. Mengenai kebijakan sangat sulit untuk mengidentifikasi saat-saat tertentu kapan kebijakan itu dibuat, sebab kebijakan tersebut seringkali berkelanjutan dan malah berkembang di dalam tahap yang secara konvernsional disebut tahap implementasi.

2.1 Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.


Kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik.

Norma-norma

tersebut

menyangkut

akan

hal

interaksi

penguasa,

penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis.

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Banyak sekali kebijakan publik yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing, diantaranya: Parker (Lase,2007:26) memberikan batasan bahwa ”Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan atas suatu krisis”. Sesuai dengan pendapat Chandler dan Plano (Tangkilisan,2003:1) ”Kebijakan publik adalah Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah”. Sedangkan Thomas R. Dye (Tangkilisan,2003:1) memberikan pengertian dasar mengenai ”Kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”.


Menurut Thomas Dye (Subarsono,2005:2) menyebutkan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa: a. b.

Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Woll memberikan definisi ”Kebijakan publik sebagai Sejumlah aktivitas

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui

berbagai

lembaga

yang

mempengaruhi

kehidupan

masyarakat”

(Tangkilisan,2003:2). Selanjutnya Jones (1994:55) memandang kebijakan publik adalah Suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones tersebut adalah sebagai berikut: a.

Kejadian-kejadian dalam masyarkat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.

b.

Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama.

c.

Ada berbagai tingkatan atau tahapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses kebijakan yang ada.

d.

Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.

e.

Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintahan.


f.

Banyak msasalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.

g.

Pembuatan kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.

h.

Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.

i.

Kebijakan yang dibuat sering direflesiksikan sebagai consensus, dari pada subtansi dari pemecahan masalah.

j.

Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.

k.

Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang.

l.

Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda.

2.1.2 Tahap-tahap Dalam Perumusan Kebijakan Publik Winarno (2008:119-123) dalam bukunya mengemukakan suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan itu terlahir dari beberapa tahapan atau langkah-langkah mekanisme pembuatan sebuah kebijakan, yaitu:


a. Perumusan Masalah Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. b. Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalahmasalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. c. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.


d. Tahap Penetapan Kebijakan Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mmempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Selain itu, proses penyusunan keputusan dan peranan dari analisis serta perencanaan kebijakan seperti yang dinyatakan oleh Mayer (1984:12-18) mempunyai langkahlangkah proses penyusunan kebijakan adalah: a. Penetapan goals, mengacu kepada pemilihan tujuan-tujuan yang luas dan jangka panjang yang mana kebijakan atau rencana dikembangkan sesuai dengan pencapaian objektivesnya. b. Penilaian kebutuhan, menyajikan suatu elaborasi dari model perencanaan rasional, yang telah mendapat perhatian yang meningkat dengan munculnya perencanaan layanan manusia. c. Spesifikasi objective, mengacu kepada penetapan target-target khusus yang dapat dituangkan dalam pelaksanaan, biasanya bersifat kuantitatif dan dapat dicapai dalam perspektif waktu tertentu dan bersumber pada kebijakan atau rencana tertentu. d. Perancangan perangkat tindakan alternatif, mengacu kepada pengembangan atau identifikasi berbagai cara untuk mencapai obyektives kebijakan.


e. Perkiraan konsekuensi dari tindakan-tindakan alternatif, mengacu kepada analisis pengaruh-pengaruh positif dan negatif yang dijabarkan dari perangkat tindakan alternatif. f. Pemilihan perangkat tindakan, mengacu kepada penetapan, oleh penyusun kebijakan, perangkat tindakan yang kelihatannya paling tepat untuk mencapai objectives. g. Implementasi, mengacu kepada pelaksanaan perangkat tindakan yang dipilih. h. Evaluasi hasil, mengacu kepada penetapan hasil nyata yang dicapai dengan menjalankan perangkat yang dipilih. i. Akhirnya, evaluasi terhadap hasil kebijakan memberikan proses balikan, dimana hasil-hasil kembali dituangkan dalam proses perencanaan. Sinambela (2006:39) Masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintah dan pembangunan, Kebijakan yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Cara otoritatif, mendasarkan pernyataan kebijakan dari pihak yang berwenang. b. Cara statistik, mendasarkan pernyataan kebijakan pada argumen yang diperoleh dari sampel. c. Cara klasifikasional, pernyataan kebijakan ini didasarkan pada argumen yang berasal dari suatu keanggotaan. d. Cara intuitif, kebijakan berdasarkan dari argumen yang berasal dari batin.


e. Cara analisentrik, pernyataan kebijakan pada argumen yang berasal dari validitas metode atau aturan yang ditetapkan oleh analis. f. Cara eksplanatori, pernyataan yang dibuat atas argumen yang dibuat dari suatu penyebab. g. Cara pragmatis, didasarkan dari argumen yang berasal dari motivasi, kasus paralel atau analogi. h. Cara kritik-nilai, didasarkan pada argumen yang diangkat dari etika. Setelah membangun argumentasi, menurut Sinambela (2006:40) langkah selanjutnya yang harus diwujudkan adalah perlu adanya kemampuan untuk mengakomodasi semua segmen kepentingan publik dengan tahap-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut: a. Perumusan masalah; membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan yang baru. b. Peramalan; kebijakan yang dapat menguji masa depan dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan. c. Rekomendasi, kebijakan yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian. d. Pemantauan, implementasi kebijakan yang membantu menilai tingkat kepatuhan dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.


e. Penilaian (evaluasi), dalam tahap ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan. Sedangkan menurut Mayer (1984:112-118) Proses penyiapan sebuah rancangan penelitian meliputi sembilan tahap, yaitu: a. Alasan penelitian. Proses perancangan mulai dengan pengajuan relevansi penyelidikan yang dimakud terhadap proses pembuatan kebijakan, disertai dengan analisis tentang masalah kebijakan oleh peneliti. b. Historis dari masalah kebijakan. Proses dalam perancangan penyelidikan, peneliti meninjau usaha-usaha yang pernah dilakukan untuk mencapai tujuan itu sebagai saran. c. Kerangka konseptual. Dilengkapi dengan perspektif yang diperoleh pada tahap pertama dan kedua dari perencanaan penelitian peneliti harus menyusun sebuah kerangka yang logis untuk hal yang akan diselidiki. d. Tujuan/Tujuan-tujuan Penelitian. Kerangka konseptual dapat mempermudah peneliti dalam merumuskan tujuan/tujuan-tujuan yang diinginkan dalam penyelidikan. e. Studi populasi. Rancangan tentang studi populasi mencakup empat keputusan, yaitu Penentuan unit observasi, Penunjukan populasi dari unit yang akan diobservasi, Pengadopsian prosedur pemilihan dan pengukuran unit-unit observasi dan Penentuan banyak unit yang akan diobservasi.


f.

Data yang akan dikumpulkan. Penelitian harus menentukan tentang data yang akan dikumpulkan sehubungan dengan populasi yang dipelajari.

g. Prosedur-prosedur pengumpulan data. Sesudah data yang akan dikumpulkan dispesifikasi, selanjutnya peneliti akan memutuskan prosedur yang sebaiknya digunakan

untuk mengumpulkan data, memberikan ikatan-ikatan terhadap

seperangkat usaha penelitian. h. Analisis data. Data yang akan dikumpulkan telah ditentukan, peneliti harus mempertimbangkan secara simultan mengenai prosedur analisis data yang sesuai. i. Pengadministrasian. Peneliti mengetahui populasi yang akan dipelajari, hakekat data yang akan dikumpulkan dan jenis-jenis prosedur yang akan dipakai untuk pengumpulan dan penganalisisan data yang memiliki serangkaian keputusan administratif. Wiliam N. Dunn (1999:214-234) mengemukakan beberapa karakteristik masalah publik yang sangat membantu dalam perumusan masalah, yaitu: a. Interdependensi masalah kebijakan, yaitu masalah pada bidang tertentu berpengaruh terhadap bidang yang lain, artinya suatu masalah merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan dari setiap kelompok. b. Subyektivitas masalah kebijakan, yaitu masalah publik meskipun bersifat sangat obyektif tetapi dalam proses artikulasinya tetap merupakan hasil berpikir dan hasil interprestasi dari analisis atau pengambilan kebijakan.


c. Artifisial masalah kebijakan, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan individu atau kelompok yang mengidentifikasikannya. d. Dinamika masalah kebijakan, bahwa masalah selalu berada dalam suasana atau kondisi yang terus menerus berubah. Setiap masalah dapat didefinisikan dengan berbagai cara, demikian pula pemecahannya. (Tjandra,2005:132)

Sehubungan

dengan

kebijakan

pelayanan

publik,

pemerintahan daerah perlu memiliki kepekaan dan kemampuan dalam: a. Memahami secara benar tugas pokok dan fungsi dari pemerintah darah. b. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas, khususnya dalam pengembangan infrastruktur daerah dan pemberian layanan. c. Kemampuan menyusun alokasi infrastuktur berkait dengan kebutuhan dan prioritas

pembangunan

dan

kemampuan

dalam

membuat

perencanaan

pembangunan infrastruktur dan penganggaran. d. Kemampuan dalam menyusun standar layanan. e. Kemampuan melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, sehingga diperoleh masukan yang produktif berkaitan dengan arah pembangunan. Selain

dari

pendapat

diatas

proses

sebuah

kebijakan

publik

(Haldun,2008:27) terlahir dari beberapa tahap-tahapan atau langkah-langkah mekanisme pembuatan sebuah kebijakan, yaitu:


a. Hal yang pertama sekali adalah gejala atau isu yang menjadi masalah publik, disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis yakni bersifat mendasar yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. b. Dari isu kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara. c. Kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. e. Implementasi kebijakan bermuara kepada out put yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang akan dapat dirasakan oleh pemanfaat. f. Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan out come dalam bentuk implementasi kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.


Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik tersebut ada tiga hal yang pokok berkenanan dengan kebijakan publik yaitu: a. Formulasi kebijakan b. Implementasi kebijakan c. Evaluasi kebijakan Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan penelitian ini yang sesuai dengan judul ”Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang” adalah bagaimana implementasi suatu kebijakan terhadap objek yang terkena kebijakan tersebut yang dianalisis sampai dengan implementasi kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan 2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn. W. D (1999:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan, penting dilakukan analisa. Analisa di sini tidak identik dengan evaluasi, karena dari tahapan penyusunan agenda hingga Policy Evaluation sudah harus dilakukan analisa. Ungkapan Dunn yang terkenal adalah lebih baik perumusan masalah public benar tapi pelaksanaan salah, daripada perumusan masalah


keliru tapi pelaksanaannya benar. Hal ini memberi arti penting kesinambungan tahapan kebijakan, termasuk implementasi yang tepat bagi pengujian kendaraan bermotor untuk kepentingan publik yang memang suatu kebutuhan masyarakat, sehingga

persoalan-persoalan

publik

mendapat

solusi

yang

tepat

melalui

implementasi. Seperti dimaklumi bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang berangkatan dari tahap pendefenisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap sejak dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan didalam memecahkan persoalanpersoalan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Terdapat beberapa teori implementasi antara lain: Menurut pendapat Edward (2003: 12-13) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel adalah: a. Komunikasi,

agar

implementasi

menjadi

efektif,

maka

mereka

yang

tanggungjawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.


b. Sumberdaya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula. c. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. d. Struktur birokrasi, jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Sedangkan menurut Grindle (Subarsono,2005:93) Implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu: a. Variabel isi kebijakan, mencakup: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan b. Variabel

lingkungan

kebijakan,

mencakup:

Seberapa

besar

kekuasaan,

kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.


Seterusnya menurut Meter dan Horn (Tangkilisan,2003:20) menyatakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi 6 faktor, yaitu: a. Standar dan sasaran kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. b. Sumberdaya kebijakan berupa dana pendukung implementasi. c. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai. d. Karakteristik pelaksanaan, yaitu karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program. e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan. f. Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan. Dalam pandangan Weimer dan Vining (Subarsono,2005:103), ada tiga kelompok variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu: a. Logika kebijakan, suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoretis. b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. c. Kemampuan implementasi kebijakan, Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat komptensi dan ketrampilan dari para implementor kebijakan.


Demikian juga menurut Mazmanian dan Sabatier (Eriza,2006:31) ada tiga kelompok variabel yang memrngaruhi keberhasilan implementasi, yakni: a. Variabel independent, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementyasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksanaan dan keterbukaan kepada pihak luar. c. Vaeiabel dependent, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk kebijakan pelaksanaan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan kebijakan yang bersifat mendasar. Selanjutnya menurut teori Cheema dan Rondinelli (Subarsono,2005:101) Analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi, ada empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: a. Kondisi lingkungan. b. Hubungan antar organisasi c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.


Sedangkan menurut Jones (1994:296) ada tiga pilar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. b. Interpretasi, maka mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. c. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketetentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda (Persons,2005:463).


Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti. Sesuai dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn (Winarno,2008:146) mengemukakan ”Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusankeputusan kebijakan sebelumnya”. Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Mengidentifikasi indikatorindikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implementasi keputusankeputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.


Sedangkan menurut George C. Edwards (2003:1) ”Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya”. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya

dikemukakan

oleh

Charles

O’Jones

(Harahap,2004:15)

mengemukakan ”Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan

dengan

tindakan

atau

bersifat

interaktif

dengan

kegiatan-kegiatan

kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilarpilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Gustina,2008), menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedomanpedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.


Drucker (Eriza,2006) merumuskan ”Implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan terlebih dahulu”. Sedangkan

Wibawa

(Tangkilisan,2003:20)

berpendapat

”Implementasi

kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebujakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”. Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan teori Charles O’Jones dengan melalui tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi dan pelaksanaan dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan daerah baru pemekaran yang masih membutuhkan peraturan daerah, sarana, prasarana dan tenaga profesional untuk mendukung teori tersebut yaitu struktur organisasi, keahlian pelaksana, perlengkapan alat uji, qanun yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis, prosedur kerja dan program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan pelaksanaan yang tetap.


2.2.3 Implementasi dari Penyelesaian yang Dipilih Implementasi dari penyelesaian (alternative keputusan) yang dipilih pada langkah sebelumnya, meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus dilaksanakan agar alternative penyelesaian tersebut betul-betul menyelesaikan masalah. Kurangnya perhatian terhadap langkah implementasi merupakan salah satu sebab utama, kenapa suatu alternatif penyelesaian yang baik sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan. Kasim (2002:13) Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas langkah implementasi tersebut, yaitu: 1. Tidak memahami benar-benar apa yang perlu dikerjakan. Hal ini dapat dikurangi apabila para pelaksana keputusan diikutsertakan dalam memikirkan masalah implementasi keputusan tersebut. 2. Tidak berusaha agarada (penerimaan) dan motivasi pihak-pihak terkait terhadap apa yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan. 3. Tidak memberi cukup sumber daya bagi apa yang perlu dikerjakan. Tidak boleh mengasumsikan bahwa sudah pernah ada sebelumnya sebab kondisi sekarang sudah berubah.


2.3 Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Sesuai dengan Undang-Undang RI No.14 tahun 1992 tujuan transportasi adalah untuk mewujudkan lau lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan menunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diatas semua peruntukkannya harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bersifat pelayanan umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan menyangkut aspek keselamatan secara teknis terhadap pengguna/kendaraan bermotor di jalan sampai pada tujuannya dan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang digunakan di jalan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan materil.


Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional. Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan tersebut menuntut keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pemerintah tersebut terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergenik antara satu dengan lainnya, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 diatur kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.


2.3.1 Sasaran Pengujian Kendaraan Bermotor Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 meliputi: 12. Emisi gas buang kendaraan bermotor 13. Kebisingan suara kendaraan bermotor 14. Efisiensi sistem rem utama 15. Efisiensi sistem rem parkir 16. Kincup roda depan 17. Tingkat suara klakson 18. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama 19. Radius putar 20. Alat penunjuk kecepatan 21. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan 22. Kedalaman alur ban luar

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.


2.3.2 Manfaat Pengujian Kendaraan Bermotor Sesuai dengan PP 44 tahun 1993, manfaat pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut: a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kendaraan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusan-kerusakan berat pada waktu pemakaian. b. Memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha tentang daya angkut yang diizinkan, muatan sumbu terberat serta kelas jalan terendah yang dapat dilalui sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan di jembatan. c. Memberi saran-saran perbaikan kepada pengusaha/pemilik kendaraan bermotor. d. Menginformasikan kelemahan-kelemahan terhadap produksi tertentu untuk langkah penyempurnaan khususnya bagi produsen atau agen tunggal pemegang merek. e. Menyajikan data kuantitatif tentang potensi angkutan, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam hubungan dengan pembinaan angkutan secara umum.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kualitatif

yang

berusaha

mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Definisi Konsep Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan sasaran pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yang dilihat dari aspek: a. Organisasi b. Interpretasi c. Pelaksanaan


3.3 Informan Kunci Untuk menentukan informan menggunakan metode pengambilan sample purposif (purposial sampling), ditetapkan dengan sengaja pada subjek yang dianggap menguasai dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang masalah yang diteliti sesuai dengan gejala dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini informan kunci yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang, yang menggunakan standar penilaian Jones adalah Organisasi, Interpretasi dan Pelaksanaan, maka akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan kunci ialah: 1. DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: a. Ketua Komisi A: 1 orang b. Ketua Komisi C: 1 orang c. Anggota Komisi C: 1 orang 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamaing, yaitu: a. Kepala Dinas: 1 orang b. Staf Dinas: 1 orang c. Kepala Pengujian Kendaraan Bermotor: 1 orang d. Staf Pengujian Kendaraan Bermotor: 1 orang. 3. Supir atau Pemilik Kendaraan Mobil Penumpang: 3 orang


3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan untuk memperoleh data peneliti menggunakan cara: 1. Data Sekunder diperoleh melalui: Studi kepustakaan yang bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terutama mengenai implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamaing. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. 2. Data Primer diperoleh melalui: Mencari data primer dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (in-dept interview) dengan penggunaan alat penelitian verbal (tape recording) untuk memperoleh data-data yang diperlakukan dalam penelitian ini menjadi lengkap.

3.5 Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor DPRD Kabupaten Aceh Tamiang dan Terminal Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.


3.6 Teknik Analisa Data Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara hokum memperoleh status kabupaten definitive sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Aceh Timur Wilayah III menjadi kabupaten. Jadi Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur timur sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan Sumatera Utara.

4.1.1 Visi Kabupaten Aceh Tamiang Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Aceh Tamiang adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Lahir dan Batin Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah”. Visi Kabupaten Aceh Tamiang tersebut mengandung tiga unsur penting yang hendak dicapai yaitu: Kesejahteraan Mayarakat; Kabupaten Aceh Tamiang yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Maknanya adalah setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan di


Kabupaten Aceh Tamiang harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara materiil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat yang diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman masyarakat dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan, kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Kabupaten Aceh Tamiang memiliki prinsip bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maksudnya adalah ketaatan dan kepatuhan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan pelaksanaan proses pembangunan. Pancasila sebagai dasar negara dituangkan di dalam konstitusi dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keterkaitan antara dasar negara dan konstitusi ini mengandung unsur gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Syariat Islam Secara Kaffah; Menyadari akan keinginan mendasar bahwa masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan memperjuangkan agar syariat islam secara formal dan resmi menjadi sumber nilai dan sumber penuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi, bermasyarakat dan kegiatan pemerintahan. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian integral dari masyarakat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menghendaki dilaksanakannya ”Syariat Islam Secara Kaffah”. Hal ini memiliki maknanya adalah bahwa


Pelaksanaan Syari`at Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (Al-Hadist). Visi tersebut adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Kabupaten yang baru pemekaran pada tahun 2002. Kabupaten Aceh Tamiang berkewajiban untuk mensejaterakan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist untuk masa depan yang lebih maju, berbudaya serta berwawasan luas.

4.1.2 Misi Kabupaten Aceh Tamiang Untuk mencapai visi tersebut, Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyediakan fasilitas Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

2.

Meningkatkan Infrastruktur dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

3.

Meningkatkan Perekonomian Rakyat;

4.

Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) berwawasan lingkungan;

5.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

6.

Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam yang benar melalui dakwah-dakwah Islamiah dan lain-lain;

7.

Meningkatkan Potensi obyek-obyek Wisata serta pengembangannya melalui pembangunan prasarana pendukung;


8.

Meningkatkan fungsi dan Peranan Perempuan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan;

9.

Meningkatkan Sektor Pertanian dan Perkebunan;

10. Meningkatkan Peranan Pemuda serta pembinaan dan pengembangan cabang olah raga; 11. Meningkatkan perikanan dan Kelautan; 12. Memberdayakan Sumber daya Hutan secara optimal melalui peningkatan produksi hasil hutan; 13. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 14. Menegakkan Supremasi Hukum melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan pelaksanaan hukum bagi aparatur yang berwenang; 15. Mengupayakan kestabilan politik; 16. Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah; 17. Meningkatkan pelayanan air bersih yang berkualitas dan kuantitas; 18. Meningkatkan pengawasan untuk mengatasi KKN baik bagi aparatur tingkat Kabupaten maupun tingkat Desa; 19. Mengusahakan lapangan kerja bagi masyarakat secara bertahap; 20. Melestarikan dan meningkatkan kesenian dan kebudayaan; 21. Mengusahakan investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Tamiang baik dari dalam negeri maupun luar negeri; 22. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur muspida dalam Kabupaten Aceh Tamiang.


4.1.3 Geografis dan Topografis Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat 03° 53 - 04° 32' LU dan 97° 44'- 98° 18' BT, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut: a.

Sebelah Utara dengan Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa dan Selat Malaka.

b.

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pinding, Kabupaten Gayao Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

c.

Sebelah Barat dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Biren Bayen Kabupaten Aceh Timur.

d.

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1.956,72 Km2 atau 195.672

Hektar, terdiri dari 12 Kecamatan, 27 Kemukiman, 1 Kelurahan, 212 Desa, dan 701 Dusun. Dari kedua belas Kecamatan tersebut, dapat terlihat pada tabel 2 bahwa Kecamatan Tenggulun merupakan yang paling luas yaitu 295,55 Km2 atau 29.555 Hektar.


Tabel 2. Luas dan Nama Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang

No

Luas

Kecamatan Km2

Jumlah Ha

Mukim Desa Lurah Dusun

1

Manyak Payed

267,11

26.711

4

39

-

109

2

Bendahara

132,72

13.272

7

33

-

107

3

Banda Mulia

47,78

4.778

1

10

-

39

4

Seruway

188,49

18.849

4

24

-

83

5

Rantau

51,71

5.171

2

16

-

67

6

Karang Baru

139,45

13.945

3

31

-

95

7

Sekerak

257,95

25.795

1

14

-

34

8

Kota K. Simpang

4,48

448

1

4

1

21

9

Kejuruan Muda

124,48

12.448

2

15

-

60

10

Bandar Pusaka

252,37

25.237

1

15

-

40

11

Tamiang Hulu

194,55

19.455

1

9

-

28

12

Tenggulun

295,55

29.555

-

5

-

18

Jumlah

1.956,72

195.672

27

212

1

701

Sumber : BPS Aceh Tamiang, Aceh Tamiang dalam Angka 2008

4.1.4 Ketinggian Semakin tinggi letak suatu wilayah dari permukan laut maka secara umum komoditi yang dapat diusahakan untuk berproduksi secara maksimal sangat terbatas. Apabila dipaksakan untuk membudidayakan pada kondisi yang demikian akan mengakibatkan erosi dan memperbesar air permukaan sehingga menimbulkan tanah tanah kritis dan mempengaruhi debit air.


Berdasarkan kelas ketinggian maka Kabupaten Aceh Tamiang didominasi kelas ketinggian 25 - 100 meter diatas permukaan laut yaitu seluas 69.864 Hektar (36,02 %). Sedangkan kelas ketinggian yang paling rendah jumlahnya adalah ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut yaitu hanya 7440 hektar atau 3,84 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang

No

Kecamatan

25100m

Luas 100500m

0-10m

1025m

5001.000m >1.000m

14.211

2.172

6.364

3.964

-

-

18.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.757

4.79

302

-

-

-

-

5.171

-

-

-

-

1.748

7.859

21.53

6.867

-

-

1

Manyak Payed

2

Bendahara

3

Banda Mulia*

4

Seruway

5

Rantau

6

Karang Baru

7

Sekerak*

-

-

-

-

-

-

8

Kota K. Simpang

-

448

-

-

-

-

9

Kejuruan Muda

-

-

25.311

5.479

5.076

6.137

10

Bandar Pusaka*

-

-

-

-

-

-

11

Tamiang Hulu

-

-

16.357

16.41

10.63

1.303

12

Tenggulun*

-

-

-

-

-

-

Jumlah

47.802

20.440

69.864

32.720

15.076

7.440

Persentase

24,64

10,54

36,02

16,87

8,10

3,84

Ket : *) masih bergabung dengan Kecamatan Induk (sebelum pemekaran) Sumber : BPS Aceh Tamiang, Aceh Tamiang dalam Angka 2007


Sedangkan kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sangat bervariasi yaitu dari datar sampai bergunung. Sebagian besar merupakan wilayah yang datar dengan kemiringan 0-2 % yaitu sebesar 104.246 hektar (53,74) yang terdapat pada bagian pesisir timur dan tengah wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara wilayah yang bergunung dengan kemiringan > 40 % merupakan jumlah yang terkecil yaitu seluas 7.464 hektar (3,85 %), dapat dilihat pada tabel 3.

4.1.5 Tekstur Tanah Penyusun tekstur tanah berkaitan erat dengan kemampuan memberikan Zat Hara untuk tanaman, Kelengasan tanah, Perambatan panas, perkembangan akar tanaman dan pengolahan tanah. Berdasarkan persentase perbandingan fraksi-fraksi tanah, maka tekstur tanah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : Halus, sedang, kasar. Makin halus tekstur tanah mengakibatkan kwalitasnya semakin menurun karena berkurangnya kemampuan mengisap air. Teksur tanah di Wilayah kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagian besar bertekstur halus yaitu seluas 131.233.67 Ha atau 98.99 % bertektur halus, tekstur sedang seluas 2011 Ha ( 1,04 % ) sedangkan tekstur kasar sebagian hanya terdapat dibagian pesisir pantai timur dengan luas 737,14 Ha (0.37%), dapat dilihat tabel 4.


Tabel 4. Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Tekstur Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang

No

Tekstur Tanah

Kecamatan Halus

Sedang

Kasar

Total

1

Manyak Payed

26.407,34

157,85

145,81

26.711

2

Bendahara

17.700,93

23,40

325,67

18.05

3

Banda Mulia*

-

-

-

-

4

Seruway

18.593,34

-

255,66

18.849

5

Rantau

4.812,67

358,33

-

6.171

6

Karang Baru

37.984,85

55,15

-

38.04

7

Sekerak*

-

-

-

-

8

Kota K. Simpang

-

448,00

-

448

9

Kejuruan Muda

41.591,74

411,26

-

42.003

10

Bandar Pusaka*

-

-

-

-

11

Tamiang Hulu

44.142,80

557,20

-

44.7

12

Tenggulun*

-

-

-

-

191.233,60

2.011,10

727,14

193.972

98,59

1,04

0,37

100.00

Jumlah Persentase



4.1.6 Jenis Tanah Tanah yang terdapat, di Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari Aluvial sebesar 4,64 %, Hidromorfi Kelabu sebesar 42,23 %, Organosol dan Gley Humus sebesar 36,61 %, Podsolik Merah Kuning sebesar 1,69 % serta Komplek Podsolik Coklat, Latosol dan Litosol sebesar 14,83 % dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada bagian pesisir timur wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu, sedangkan pada bagian selatan atau pegunungan di dominasi oleh jenis tanah Komplek Podsolik Cokiat, Latosoi dan Litosol. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan. Jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu umumnya relatif subur clan lebih sesuai untuk pengernbangan pertanian khususnya lahan basah, Podsolik Merah Kuning (PMK), Podsolik Coklat dan Latosol lebih sesuai untuk tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah Litasol mernpunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.


Tabel 5. Luas Daerah Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang

No

Kecamatan

1

Manyak Payed

2

Bendahara

3

Banda Mulia*

4

Seruway

5

Jenis Tanah (Ha) Organsol RedAlluvial Grey & Gley Yellow Hydromorf Humus Padsolik

Brown Patsolik & Litosol

1.45

4.163

18.52

2.578

-

4.689

9.159

4.202

-

-

-

-

-

-

-

2.863

15.986

-

-

-

Rantau

-

5.171

-

-

-

6

Karang Baru

-

20.491

16.84

709

-

7

Sekerak*

-

-

-

-

-

8

Kota K.Simpang

-

448

-

-

-

9

Kejuruan Muda

-

17.695

6.845

-

17.463

10

Bandar Pusaka*

-

-

-

-

-

11

Tamiang Hulu

-

8.793

24.61

-

11.297

12

Tenggulun* Jumlah Persentase

9.002 4,64

81.906 42,23

71.017 36,61

3.287 1,69

28.760 14,83


4.1.7 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2007 adalah 258.135 jiwa yang terdiri dari 129.479 jiwa laki-laki dan 128.656 jiwa perempuan. Jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:


Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Penduduk (Jiwa)

Kecamatan

Laki-Laki Perempuan 1

Manyak Payed

2

Jumlah

Rasio

14.745

14.546

29.291

101

Bendahara

5.297

5.498

10.795

96

3

Banda Mulia

9.919

9.841

19.760

100

4

Seruway

12.330

12.416

24.746

99

5

Rantau

16.396

16.553

32.949

99

6

Karang Baru

17.674

17.916

35.590

98

7

Sekerak

3.113

3.138

6.251

99

8

Kota K. Simpang

9.115

9.015

18.130

101

9

Kejuruan Muda

16.871

15.948

32.819

105

10

Bandar Pusaka

5.973

5.724

11.697

104

11

Tamiang Hulu

9.193

9.288

18.481

98

12

Tenggulun

8.853

8.773

17.626

100

Jumlah

129.479

128.656

258.135

101

Sumber : BPS Aceh Tamiang, Aceh Tamiang dalam Angka 2008

4.1.8 Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang sejak mekar dari Kabupaten Aceh Timur terus berbenah diri, terutama dalam memajukan perekonomian daerahnya. Kabupaten ini memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan tetangganya Kabupaten Aceh Timur.


Hal demikian tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam berbagai sector ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, didukung pula oleh letaknya yang berdekatan dengan ibu kota Provionsi Sumatera Utara. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang pada saat ini disebabkan daerah ini mulai bisa melepaskan diri dari dampak ganda (double impact), yaitu imbas krisis ekonomi nasional dan daerah persoalan konflik keamanan.

4.1.9 Kondisi Transportasi Kabupaten Aceh Tamiang Salah satu unsur yang sangat penting bagi peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Adanya daya dukung prasarana dan sarana yang baik memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Salah satu prasarana yaitu transportasi. Transportasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu meningkatnya arus lalu lintas orang, barang dan jasa sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Melihat letak geografis Kabupaten Aceh Tamiang, sarana transportasi darat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan non ekonomi. Kabupaten ini memiliki batas darat langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, dimana lalu lintas dari dan ke Provinsi Sumatera Utara dan ke daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam lainnya telah terhubung dengan baik. Jadi bisa dikatakan


Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pintu masuk wilayah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam dari Kota Medan melalui Kabupaten Aceh Tamiang. Meningkatnya perjalanan menggunakan sarana darat akan memberikan dampak bagi perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. Tentu saja ketersediaan saran jalan harus menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas sehingga frekuensi perjalanan menggunakan sarana darat akan terus meningkat.

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang 4.2.1 Struktur dan Susunan Organisasi Berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, susunan organisasinya terdiri dari: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris, terdiri dari:

3.

a.

Sub bagian umum

b.

Sub bagian penyusunan program dan pelaporan

c.

Sub bagian keuangan

Bidang perhubungan darat, terdiri dari: a.

Seksi angkutan dan lalu lintas

b.

Seksi penyuluhan dan ketertiban lalu lintas

c.

Seksi sarana dan prasarana


4.

Bidang perhubungan laut dan sungai, terdiri dari: a. Seksi kesyahbandaran b. Seksi lalu lintas angkutan angkutan sungai dan laut c. Seksi pengawasan dan keselamatan pelayaran

5.

Bidang pemberdayaan sistem informasi dan teknologi telematika, terdiri dari: a. Seksi sistem informasi manajemen dan telematika b. Seksi pemberdayaan c. Seksi perizinan dan pengawasan

6.

Bidang pelayanan media dan informasi, terdiri dari: a. Seksi bank data b. Seksi pelayanan media dan informasi c. Seksi pos dan telekomunikasi

7.

Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: a. Bendahara penerima b. Bendahara Pengeluaran c. Bendahara gaji

8.

Unit pelaksana teknis dinas


KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMA

BENDAHARA PENGELUARAN

SUB BAG. UMUM

BENDAHARA GAJI

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN SUNGAI

SEKSI ANGKUTAN DAN LALU LINTAS

SEKSI KESYAHBANDARAN

SEKSI PENYULUHAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS

SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PENGAWASAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAG. KEUANGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI TELEMATIKA

BIDANG PELAYAN MEDIA DAN INFORMASI

SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN TELEMATIKA

SEKSI BANK DATA

SEKSI PEMBERDAYAAN

SEKSI PELAYANAN MEDIA DAN INFOMASI

SEKSI PERIZINZN DAN PENGAWASAN

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

UPTD

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang


4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, dinyatakan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tuags melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;

b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya;

c.

Perencanaan dan penyelenggaraan serta pengawasan dibidang angkutan dan perizinan, pengendalian dan operasional, telekomunikasi serta teknis sarana dan prasarana;


d.

Pemberian

perizinan

dan

pelaksanaan

pelayanan

umum

dibidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya dan bijakan yang ditetapkan oleh Bupati; e.

Perumusan kebijakan teknis dalam jasa pelayanan, pengelolaan Perhubungan Darat

(Lalu

Lintas

Angkutan

Jalan),

pengelolaan

Perhubungan

Laut/Pelabuhan, pengelolaan Perhubungan Udara/Bandara yang menjadi kewenangan daerah; f.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan

pemeliharaan

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis; g.

Penetapan standar batas maksimum muatan, berat kendaraan, pengangkutan dan tertib pemanfaatan;

h.

Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan/peralatan,

organisasi

dan

ketatalaksanaan; i.

Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

j.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


4.2.3 Susunan Kepegawaian Tabel 7 diketahui bahwa Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang bulan Mei 2009 seluruhnya berjumlah 265 orang, yaitu terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34 orang honorer dan 199 orang tenaga bakti yang tersebar diseluruh bidang organisasi. Berdasarkan golongan yang paling tinggi jumlahnya adalah golongan II.a yaitu 25 persen.

Tabel 7. Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Golongan No

Golongan

Orang

Persentase

1

IV b

1

3.13

IV a

2

6.25

III d

5

15.63

III c

4

12.50

III b

3

9.38

III a

6

18.75

II d

1

3.13

II c

2

6.25

II a

8

25.00

32

100.00

2

3

Jumlah

Sumber : Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang (Mei,2009)


Sedangkan menurut tingkat pendidikan dominan adalah tamatan SLTA/STM, sementara pada tingkat sarjana masih minoritas. Dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Tingkat Pendidikan Formal No

Pendidikan

Orang

Persentase

1

S-2

2

6.25

2

S-1

7

21.88

3

Diploma

2

6.25

4

SLTA/STM

21

65.63

32

100.00

Jumlah


4.2.4 Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah alat-alat atau segala sesuatu yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sarana operasional yang digunakan pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas, sesuai dengan spesifikasi tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:


Tabel 9. Sarana Operasional Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang No

Sarana

Unit

1

Kendaraan Roda 6

3

2

Kendaraan Roda 4

1

3

Kendaraan Roda 2

3

4

Kapal Patroli

3

5

Karapan

1

6

Handy Talky

13

7

Radio Right

1

Jumlah

25


Sedangkan kondisi prasarana jalan yang menunjang pergerakan kendaraan masuk dan keluar Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

Tabel 10. Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Tamiang

No

Jenis Permukaan Jalan (km)

Jenis Jalan

Aspal 1

Jalan Negara

2

Jalan Provinsi

3

Jalan Kabupaten Total

Krikil

Tanah

Panjang (km)

Persentase

44

-

-

44

5.07

-

-

-

-

-

259.49

263.83

301.32

824.64

94.93

303.49

263.83

301.32

868.64

100.00

Sumber : BPS Kab. Aceh Tamiang (2005)


4.3 Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Pengujian berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, yang dilaksanakan di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan alamat pemilik atau peruntukan kendaraan. 1.

Ketentuan dan syarat melakukan pengujian kendaraan bermotor, yaitu harus melengkapi: a. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) beserta fotocopynya; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta fotocopynya; c. Bagi kendaraan penumpang/Bis Umum harus melengkapi asli kartu pengawasan; d. Biaya Retribusi sesuai tarif. e. Kendaraan beserta pengemudinya datang ke lokasi pengujian.

2.

Mekanis Pengujian Mekanis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Aceh

Tamiang dapat dilihat sebagaimana alur pada gambar 3 .


PEMILIK/PEMEGANG

GEDUNG UJI MEKANIK

SMOKE TESTER FORMULIR HEAD LIGHT TESTER BUKU UJI SCALE HEIGHT PLAT UJI BREAK TESTER JURU KETOK UKUR DIMENSI KENDARAAN

PENGUJI (HASIL UJI)

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang

Gambar 3. Mekanis Pelaksanaan Pengujian

3. Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) Loket I Pemegang/pemilik kendaraan bermotor melapor pada loket I untuk mendapatkan formulir permohonan uji bagi kendaraan wajib uji dengan melengkapi surat-surat kendaraan bagi wajib uji antara lain:


a.

Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) beserta fotocopynya;

b.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta fotocopynya;

c.

Bagi kendaraan penumpang/bis umum harus melengkapi asli Kartu Pengawasan;

d.

Kendaraan bermotor yang akan diuji harus hadir di lokasi/lapangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.

Loket II Petugas administrasi pengujian kendaraan bermotor menerima hasil pengisian formulir permohonan uji dari Loket I dan petugas tersebut memeriksa/meneliti

pengisian

formulir

beserta

kelengkapan

surat-surat

kendaraan dan setelah lengkap dan benar didaftarkan tanggal penetapan uji selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke loket III. Loket III Hasil/berkas loket II tersebut diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima

dan

Bendaharawan

Penerima

memanggil

pemegang/pemilik

kendaraan untuk melunasi/membayar antara lain: a.

Biaya Retribusi Uji;

b.

Biaya Plat Uji;

c.

Biaya Permohonan Uji;


d.

Biaya Buku Uji bila ada penggantian buku yang rusak, habis ruang masa uji dan uji pertama kali;

e.

Biaya Leges.

Loket IV Setelah berkas tersebut diterima oleh penguji, penguji mengadakan pemeriksaan teknis kendaraan yang diuji dimaksud dan setelah dinyatakan lulus uji Petugas Administrasi menyelesaikan proses pengisian Kartu Induk maupun buku uji dan penandatanganan Buku Uji dimaksud oleh Penguji, sereta pemasangan Plat Uji (tanda lulus uji). Bila kendaraan tidak lulus uji, penguji memerintahkan pemegang/pemilik kendaraan tersebut untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak sesuai petunjuk yang telah disyahkan oleh penguji dan penguji sekalian menetapkan tanggal kendaraan tersebut untuk diuji kembali setelah kendaraan tersebut diperbaiki. Untuk lebih jelas tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) dapat lihat pada gambar 4 prosedur pengujian kendaraan bermotor wilayah berikut ini:


Syarat-syarat administrasi pengujian

Loket -1 Daftar Uji/Formulir Uji

Loket -2 Pemeriksaan Administrasi

Loket -3 Pembayaran Retribusi

Loket -4 Hasil Uji

Pasang Tanda Uji

Uji Rem Pengujian Selesai Uji Gas Buang

Uji fisik kendaraan pada jalur uji mekanis, identifikasi, periksa syarat teknis ambang

Berat Kendaraan

Uji Lampu

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang

Gambar 4. Prosedur Uji Periodik PKB Wilayah


Gambar 5. Surat Permohonan Uji Kendaraan Bermotor


Gambar 6. Buku Uji Berkala


4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian Untuk keperluan analisis penelitian, pada sub bab berikut diuraikan sekilas tentang gambaran umum informan penelitian, antara lain mengenai umur informan, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan informan. 4.4.1 Umur Informan Berdasarkan data yang diperoleh, umur terendah informan adalah 25 tahun, umur tertinggi adalah 55 tahun. Bila. Umur antara 45 s/d 54 tahun merupakan jumlah informan terbanyak pertama, yakni terdapat 40%, diikuti informan yang berumur 25 s/d 34 tahun berjumlah 30%. Selanjutnya informan yang berumur 35 s/d 44 tahun berjumlah 20% dan yang paling rendah adalah informan berumur diatas 55 tahun berjumlah 10%. Untuk lebih jelas dapat lihat pada tabel dibawah ini: Tabel 11. Komposisi Informan Berdasarkan Umur

No

Rentang Umur

Jumlah Responden

Persentase

(Tahun)

(Jiwa)

(%)

1

25-34 tahun

3

30.0

2

35-44 tahun

2

20.0

3

45-54 tahun

4

40.0

4

diatas 55 tahun

1

10.0

Total

10

100.0

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2009


4.4.2 Jenis Kelamin Tabel 12. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Persentase

(Jiwa)

(%)

1

Laki-laki

9

90

2

Perempuan

1

10

Total

10

100


Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh 90 % informan berjenis kelamin laki-laki. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu kebiasaan yang terjadi bahwa dalam hal pengurusan-pengurusan administrasi dan khususnya mengenai teknik biasanya peran perempuan sangatlah rendah, seperti tabel 12 peran wanita sebesar 10%.

4.4.3 Pendidikan Informan Tabel 13. Komposisi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Responden

Persentase

(Jiwa)

(%)

1

SLTA/STM

7

70.0

2

S1

3

30.0

Total

10

100.0



Dari tabel 12, memperlihatkan bahwa jumlah informan terbesar adalah pada tingkat SLTA/STM, yaitu sebanyak 7 orang atau 70%, sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi/sarjana sebanyak 3 orang atau 30%. Berdasarkan data tabel 4.12 dapat juga diberi asumsi bahwa tingkat pendidikan pada umumnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

4.5 Penilaian Informan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, peneliti telah melakukan wawancara mendalam yang terdiri dari tiga aspek, yaitu pertama organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, keahlian pelaksana dan perlengkapan alat pengujian, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan yang berdasarkan dengan teori Charles O’Jones.


Berdasarkan informasi dari beberapa informan, diperoleh keterangan bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No 2 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2005 yang telah di setujui oleh dewan empat tahun yang lalu baru dapat dioperasikan tahun 2008 dengan keterbatasan sarana, alat dan sumber daya manusianya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci menurut teori Charles O’Jones aktivitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah organisasi, interpretasi dan pelaksanan, berikut ini pembahasannya:

4.5.1 Organisasi Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yaitu pegawai yang telah mengikuti pendidikan pengujian kendaraan bermotor serta memiliki kualifikasi teknis. Tugas pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan Negara.


Agar tugas-tugas pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap petugas dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidangnya. a. Struktur organisasi Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja bagi pegawai guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Aceh Tamiang dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hadsah (tanggal 17 Juni 2009) menyatakan bahwa: Semenjak Dinas Perhubungan dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Ketentuan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terbentuklah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 tahun 2007 tentang struktur organisasi, jadi setiap sub bidang membawahi tiga kepala seksi sehingga kurangnya orang-orang untuk menduduki jabatan tersebut yang sesuai dengan pangkat/golongan dan pendidikan. Terutama bidang penguji kendaraan bermotor harus mempunyai pendidikan/latihan khusus bidangnya.


Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sulaiman pada tanggal 18 juni 2009 sebagai berikut ”Struktur organisasi sudah ada, tetapi kami masih dibawah Seksi Angkutan dan Lalu lintas hanya terdiri dari dua orang PNS. Saya sebagai kepala pengujian yang memiliki sertifikat dan satu PNS lagi mengurus administrasi dan dibantu 10 tenaga honorer, untuk mencapai tupoksi dibidang ini, kami masih kurangnya pegawai”. Dari wawancara dengan Ibu Hadsah dan Pak Sulaiman dapat diketahui bahwa setelah terjadi pergantian dinas dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, maka banyak jabatanjabatan baru yang lowong dan belum terisi demikian juga halnya pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada dibawah Seksi Angkutan dan Lalu lintas, dimana jumlah pegawai negeri sipil pada pengujian kendaraan bermotor hanya terdiri dari kepala pengujian kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat penguji satu orang, satu staf yang mengurus masalah administrasi dan dibantu oleh tenaga honorer. Menurut penulis hal ini menunjukan bahwa masalah kurangnya jumlah tenaga pengujian dibidang kendaraan bermotor, mestinya selain kepala pengujian ada pegawai negari sipil yang memiliki keahlian dibidang dimaksud, ada pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dibidang penguji untuk membantu pelaksaan pengujian kendaraan bermotor, dimana terjadi pembagian yang jelas pada bidang-bidang tertentu, tetapi di Kabupaten Aceh Tamiang belum sepenuhnya bisa diakomodir sebagai daerah


pemekaran yang masih baru dan masih banyak dibutuhkan sumber daya manusia dibidang dimaksud. Didukung dengan pendapat dari Pak Syafrizal Anwar sebagai panita pengesahan kebijakan pada tanggal 29 Juni 2009 yaitu: Kalau struktur organisasinya sesuai PP 41, kami telah mengesahkan sesuai pengusulan mereka, akan tetapi kalau masalah Tupoksi telah maksimal atau tidaknya itu bergantung di internalnya dalam pengelolaannya untuk memenuhi sebuah instansi tersebut, karena terkadang tupoksinya saja banyak sekali yang tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Hampir sejalan dengan pendapat Ibu Hadsah, Pak Syafrizal Anwar sebagai panita pengesahan kebijakan menyatakan struktur organisasi sudah disusun secara jelas, demikian juga dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Ini berartinya bahwa Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor pun sebenarnya sudah memiliki tupoksi yang jelas. Hanya saja didalam pelaksanaannya belum maksimal, hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang masih kurang. Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


b. Keahlian pelaksana Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menyatakan bahwa harus memiliki sertifikat pengujian yang diperoleh dengan melakukan sekolah pelatihan pengujian kendaraan bermotor, sementara di Kabupaten Aceh Tamiang hanya ada satu orang pengujian kendaraan bermotor yang akan memasuki masa pesiun. Dengan kondisi seperti ini, tentunya kualitas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Menurut para informan dalam pelaksanaan pengujian diperlukan petugas yang memiliki tenaga skill dalam bidang pengujian tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M. Chalil (tanggal 18 Juni 2009) selaku staf pengujian kendaran bermotor, yang mengatakan: Ya... selama ini pelaksanaaan pengujian dilakukan oleh para pegawai harian/honorer dengan pengawasan Pak Sulaiman sebagai Kepala Pengujian sekaligus satu-satunya orang di Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai sertifikat pengujian dan beliau juga yang membuat keputusan dan yang bertandatangan buku untuk menyatakan lulus atau tidak lulusnya kendaraan tersebut. Setidaknya diperlukan empat orang dalam pengujian ini karena setiap alat pengujian dipegang atau diawasi oleh satu orang yang pernah sekolah pengujian jadi pengujian di Kabupaten Aceh Tamiang berukuran standar yang terdiri dari uji rem, gas buang dan lampu masing-masing satu orang dan seorang lagi untuk pembuat keputusan atau kepala pengujian.


Sesuai dengan wawancara Pak Syafrizal Anwar (tanggal 29 Juni 2009) sebagai informan dari anggota DPRD yaitu : ”Kebutuhan tersebut dinaslah yang lebih mengetahuinya, karna masalah teknis mereka yang menguasai, DPRD hanya sebagai pembuat anggaran pembelian dan pengawasan, jadi saya tidak terlalu jauh membuat campur tangan, asal dinas tersebut baik dalam melaksanakannya, baiklah dinas tersebut”. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia PNS yang berada di bidang pengujian kendaraan bermotor masih kurang. Dimana, dibutuhkan setidak-tidaknya empat orang tenaga ahli yaitu yang bertugas pada uji gas buang, uji lampu, uji rem dan pengesahan buku uji, sedangkan kenyataan hanya ada satu orang pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yaitu Bapak Sulaiman, sehingga tugas pengujian baik dibidang uji gas buang, uji lampu, uji rem dan lain-lain dilakukan oleh tenaga-tenaga honor dibawah pengawasan Kepala Pengujian Kendaraan bermotor tersebut, yang semestinya ada tenaga-tenaga PNS terlatih dan memiliki keahlian dibidang pengujian kendaraan bermotor pada masing-masing alat uji. Sementara itu berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.3 pasal 12 disebutkan bahwa ”Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku denggan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.”


Berangkat dari kondisi tersebut, pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang harus segera mungkin melakukan pembenahan dilingkungan internalnya untuk mendukung ketersediaan tenaga profesional pengujian, maka diikutsertakan pengirim PNS untuk mengikuti pendidikan dan latihan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan latihan di daerah Tegal dan Bali, guna memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat akan tenaga profesional dibidang pengujian.

c. Perlengkapan alat uji kendaraan Untuk menjamin laik atau tidak laik jalannya suatu kendaraan bermotor tergantung pada fungsi alat uji kendaraan bermotor tersebut, sehingga faktor perlengkapan alat uji kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu kebijakan disamping sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Pengujian kendaraan bermotor yang maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi, pasal 127 meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Emisi gas buang kendaraan bermotor Kebisingan suara kendaraan bermotor Efisiensi sistem rem utama Efisiensi sistem rem parkir Kincup roda depan Tingkat suara klakson Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama Radius putar Alat penunjuk kecepatan


10. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan 11. Kedalaman alur ban luar

Berbeda dengan kondisi perlengkapan alat uji kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang pada saat ini hanya ada alat uji ambang batas gas buang, lampu, rem dan alat uji gas dan lampu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang menjalankan pengujian dengan peralatan seadanya dalam upaya pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis pada Bapak T. Hayatul Kamal (17 Juni 2009) sebagai berikut : ”Pada akhir tahun 2008 tepatnya pada bulan Nopember telah terlaksana pengujian kendaraan bermotor sebagaimana mestinya sampai pada bulan april tahun 2009 setelah itu baru keadaan alat uji rusak karena sering terjadinya mati lampu”. Diungkapkan oleh Bapak Sulaiman, dalam wawancara pada tanggal 18 juni 2009 sebagai berikut: Kondisi alat uji sekarang ini dalam keadaaan rusak, bukannya kita tumbalkan PLN tapi inilah kenyataannya karena keseringan mati lampu mengakibatkan alatalat uji menjadi rusak. Pengujian di Kabupaten Aceh Tamiang ini mempunyai pengujian berukuran standar yaitu alat uji rem, lampu dan gas buang. Kondisi alat uji rem masih dapat berfungsi akan tetapi alat uji lampu dan gas buang dalam keadaan rusak, dan untuk sementara ini kami melakukan pengujian lampu dan gas buang dengan cara manual yaitu kasat mata.


Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengujian kendaraan bermotor telah dilakukan sejak tahun 2008, sementara pada saat penelitian ini dilakukan kondisi alat pengujian tersebut dalam keadaan rusak dalam arti tidak bisa digunakan. Sebagaimana yang diketahui pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menguji gas buang, lampu dan rem karena kerusakan alat pengujian, pengujian hanya dapat dilakukan untuk menguji rem. Hal ini berarti jika tetap dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, maka pengujian yang dilakukan tidak maksimal karena untuk pengujian gas buang dan lampu tidak dapat dilakukan. Sementara berdasarkan standar pengujian kendaraan bermotor, maka pengujian terhadap kendaraan bermotor yang harus dilakukan meliputi uji gas buang, uji lampu dan uji rem dan pengujian yang maksimal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi pasal 127 karena berdasarkan peraturan tersebut pengujian tersebut juga menguji kondisi ban kendaraan bermotor karena kondisi daerah memerlukan pengujian yang maksimal. Selanjutnya belum ada penanganan yang serius terhadap kondisi kerusakan alat penguji, hal ini terjadi karena tidak adanya dana pemeliharaan alat penguji dimaksud dan masih belum ada tenaga ahli teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor dimaksud sehingga tidak bisa segera diperbaiki.


4.5.2 Interpretasi Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwewenang. a. Sesuai dengan peraturan Kebijakan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sehingga setiap daerah provinsi, kabupaten/kota sama peraturannya. Tetapi mengenai kebijakan retribusi daerah terdapat perbedaan, dimana dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 3 tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dibuat berdasarkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Sebagaimana diungkapkan Pak H. Khairul pada tanggal 2 juli 2009, memberi pendapat bahwa: Qanun Aceh Tamiang Nomor 2 tahun 2005 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Peraturan ini juga sesuai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Sebab qanun tersebut diatas telah di klarifikasi sebelumnya di provinsi (Bagian hukum NAD), cuma mengenai tarif setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah tersebut.


Berbeda pandangan yang diberikan oleh saudara Rudi Saputra (19 Juni 2009) sebagai berikut ”Tidak mengetahui sama atau tidaknya peraturan tersebut karena saya melakukan pengujian di Kabupaten Aceh Tamiang”. Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 yang dibuat secara nasional yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak supir atau pemilik kendaraan yang mestinya melakukan pengujian kendaraan tetapi tidak dilakukan hal ini karena masih belum adanya sosialisasi tentang pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap pemilik angkutan umum (baik barang maupun penumpang). b. Petunjuk pelaksana Petunjuk pelaksana yang dimaksud disini adalah bersifat kelengkapan dan tata pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Sulaiman pada tanggal 18 Juni 2009, mengatakan bahwa: Sebenarnya tata pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor sistem loket, tetapi kita melihat kondisi gedung pengujian, dimana dengan kondisi gedung seperti ini tidak bisa dibuat sistem loket. Prosedur administrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya yaitu dalam satu ruang dapat terpenuhi tata administrasi yaitu penerima persyaratan administrasi, memeriksa pengisian formulir beserta kelengkapan surat-surat lainnya, penerima biaya retribusi uji, pemeriksa kendaraan dan terakhir pengesahan tanda lulus bagi kendaraan yang lulus uji dan bagi yang tidak lulus uji memerintahkan untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak.


Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengujian kendaraan bermotor secara tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak penguji dan pemilik kendaraan. Dari wawancara tersebut juga diketahui bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang belum menggunakan sistem loket karena kondisi gedung yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem tersebut, hal ini terjadi karena kondisi gedung pengujian yang tidak terlalu luas untuk mengakomodir sistem loket dimaksud. Tetapi pengujian kendaraan bermotor tetap dapat dilakukan meskipun semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan. Dapat penulis tambahkan bahwa petunjuk pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang bahwa dalam prosedur uji periodik pengujian kendaraan bermotor wilayah terdapat empat loket yaitu loket pertama untuk pendaftaran, loket kedua untuk pemeriksaan administrasi, loket ketiga pembayaran retribusi dan loket keempat untuk mengambil hasil uji. Tujuan dibuat loket-loket dimaksud adalah untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengujian kendaraan bagi pihak penguji dan pihak pemilik kendaraan bermotor yang diuji kendaraannya.


c. Petunjuk teknis Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan wawancara dengan Pak Sulaiman (tanggal 18 Juni 2009), mengatakan bahwa: Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pengujian kendaraan sudah tertata dengan sebagaimana mestinya karena alat uji tersebut sudah ada tempatnya masing-masing, tata pelaksanaan teknis pengujian yaitu : pertama kendaraan datang langsung diuji gas buang melebihi ambang batas atau tidak, lalu diuji lampu yang sekarang dengan cara manual karena kondisi alat tersebut rusak, setelah uji lampu kendaraan tersebut di timbang dan uji rem pada kendaraan tersebut dan yang terakhir pengukuran kendaraan. Apabila tidak lulus uji harus direkomendasikan untuk diperbaiki dan yang lulus uji dapat pengesahan lain jalan.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika suatu kendaraan bermotor akan diuji maka dilakukan pengujian gas buang, lampu dan rem tetapi setelah terjadi kerusakan pada alat pengujian kendaraan bermotor, ada pengujian yang terpaksa dilakukan secara manual atau dengan kasat mata yaitu uji gas buang dan uji lampu. Tentunya hal ini mengurangi kualitas pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya dilakukan dengan alat uji sehingga dapat dilihat hasil uji yang lebih akurat karena dapat secara jelas diketahui apakah nilai hasil uji melewati ambang batas atau tidak (bagi uji gas buang dan uji lampu).


Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2009 dengan Bapak Syafrizal Anwar, S.Sos selaku Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut ”Administrasi saja tidak tahu, apalagi teknis, kami hanya mengesahkan qanun saja, taknis mereka yang buat, akan tetapi apabila setelah kami cek nanti tidak sesuai dengan qanun, kami akan melakukan sesuatu yang buat mereka jera”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Syafrizal Anwar,S.Sos diketahui bahwa Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang yang mengesahkan Qanun belum tentu paham terhadap apa yang telah disahkannya, terutama sifat pengujian kendaraan bermotor sangat spesifik tidak semua orang memahaninya karena itu perlu adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan saling memberi informasi tentang pelaksanaan dan hambatan dalam penyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor sehingga pengujian kendaraan bermotor dapat terselenggara dengan baik.

4.5.3 Pelaksanaan Maksudnya disini apakah peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketetentuan. Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor tersebut.


a. Prosedur kerja Petugas-petugas pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang, mempunyai tugas pokok masing-masing. Tugas-tugas pokok tersebut telah ditentukan oleh Kepala Pengujian Kendaraan dimaksud, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengujian. Kenyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan pada Bapak Chalil pada tanggal 18 Juni 2009, bahwa: Pegawai negeri di bidang pengujian ada dua orang dan yang satu orang tersebut memiliki sertifikat pengujian serta dibantu oleh 10 orang pegawai harian lepas/honorer, tetapi mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan pengawasan dua pegawai tersebut sehingga tidak terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengujian tersebut.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana masing-masing personil sudah paham tupoksi dan melaksanakan tupoksi dimaksud, meskipun dengan jumlah tenaga penguji masih sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan penulis jumlah tenaga pengujian yang profesional dan memiliki keahlian di bidang pengujian kendaraan bermotor masih sangat kurang. Menurut penulis jika jumlah sumber daya manusia dibidang pengujian kendaraan bermotor dimaksud dapat ditambah untuk kelancaran pelaksanaan tugas lapangan akan bisa lebih maksimal.


b. Program kerja Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 tahun 2005 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993, tetapi realisasi pelaksanaan di lapangan tetap ada kendala. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Drs. T. Hayatul kamal dalam wawancara pada tanggal 17 Juni 2009, bahwa: Program kerja pengujian sudah terprogram dengan baik, sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang No.14 tahun 1992 dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 dan berdasarkan peraturan tersebut dibuat Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 yang disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif. Namun peraturan telah terprogram dengan baik pelaksanaan dilapangan tetap saja ada kendalanya, yaitu alat pengujian kendaraan bermotor, prasarana gedung tersebut serta sumber daya manusia yang memahami tentang pengujian.

c. Jadwal kegiatan Dari hasil wawancara tersebut maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang diprogramkan oleh Kepala Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tamiang guna memperlancar pelaksanaan pelayaan pengujian kendaraan bermotor. Tentang jadwal pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang, penulis melakukan wawancara terhadap pemilik kendaraan bermotor sebagai berikut:


Wawancara dengan saudara Nandra Alfan tanggal 19 Juni 2009, menyatakan bahwa ”Jadwal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang pada jam kerja kantor yaitu dari jam 08.00 wib s/d 16.30 wib dan ditambah dengan hari sabtu setengah hari mulai dari jam 08.00 wib s/d 11.00 wib”. Selanjutnya wawancara dengan saudara Suherman (tanggal 19 Juni 2009) yang menyatakan ”Biasanya saya melakukan pengujian pada hari kerja”

4.5.4 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor di kabupaten Aceh Tamiang terdapat beberapa kendala sebagai faktor penghambat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 18 Juni 2009 dengan Bapak Sulaiman, sebagai berikut seperti pada PP No. 44 tahun 1993 ”Pelaksanaan pengujian hanya dapat dilakukan oleh pelaksana pengujian dan tenaga penguji. Itulah yang menjadi hambatan bagi kami yaitu tenaga profesionalnya kurang dan kondisi fisik gedung pengujian masih terlalu minim, peralatan dasar pengujian tidak aktif”. Berdasarkan wawancara dengan bapak T. Insyafuddin tanggal 2 Juli 2009 (Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang), disebutkan bahwa ”Faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan yang belum sadar tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan birokrasi yang belum dipermudah atau pelayanan yang belum maksimal dari dinas terkait”.


Berbeda dengan alasan yang diberikan oleh Pak Chalil sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor, yaitu berdasarkan wawancara pada tanggal 18 Juni 2009, yang dikemukakan sebagai berikut “Keseringan mati lampu/tidak stabilnya arus listrik sehingga mengakibatkan rusaknya alat uji sehingga tidak dapat digunakan dan prasarana gedung pengujian yang tidak memadai”. Pandangan dari supir atau pemilik kendaraan, berdasarkan pernyataan yang dikemukakan dalam wawancara dengan Rudi Saputra (tanggal 19 Juni 2009), disebutkan bahwa “Yang menjadi hambatan kami adalah kalau tidak ada atau habisnya buku uji kendaraan bermotor, sehingga kami akan menjadi terhambat melakukan pengujian kendaraannya”. Berdasarkan beberapa wawancara dari berbagai pihak, maka dapat disimpulkan faktor-faktor penghambatnya adalah: 1. Kurangnya tenaga kerja yang professional dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. 2. Kondisi alat pengujian kendaraan bermotor yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh ketidakstabilan arus listrik di Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Prasarana gedung pengujian yang kurang memadai untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor baik secara administrasi maupun teknis.


4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor tepat pada waktunya. 5. Habisnya persediaan buku uji kendaraan bermotor.

4.5.5 Manfaat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Setelah dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sangat banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pandangan berikut ini: Berdasarkan wawancara dengan bapak T. Insyafuddin pada tanggal 2 Juli 2009, bahwa ”Manfaat yang diperoleh untuk masyarakat bila kendaraan umum melakukan pengujian kendaraan bermotor, yaitu dari segi keamanan dalam berkendaraan karena telah teruji laik untuk berjalan dan dari segi kesehatan dalam asap buang kendaraan sesuai dengan direkomendasikan oleh peraturan” Didukung oleh bapak H. Khairul pada tanggal 2 Juli 2009, bahwa ”Banyak manfaat yang diperoleh kepada masyarakat yaitu Keselamatan perjalanan baik untuk pemilik kendaraan maupun pengguna jalan bagi masyarakat, pencegahan dini terjadinya kecelakaan lalu lintas dan ikut berperan serta memberikan kontribusi kepada pemda, khususnya dari retribusi”.


Pandangan Bapak Suherman dalam manfaat pengujian kendaraan bermotor pada tanggal 19 Juni 2009, mengatakan bahwa ”Apabila kendaraan tersebut telah diuji kelaikannya dan kami mengetahui kondisi kendaraan tersebut yang mana perlu diperbaiki sehingga supir tidak merasa takut untuk mengemudi kendaraan tersebut dan kami merasa aman bila ada pemeriksaan dijalan oleh aparat”. Begitu juga yang dirasakan oleh saudara Nandra Alfan sebagai supir tentang manfaat pengujian kendaraan bermotor (19 Juni 2009) sebagai berikut ”Untuk kami kelancaran dalam bekerja karena tidak perlu khawatir dengan razia kelengkapan kendaraan dan bagi penumpang atau masyarakat tidak khawatir menggunakan angkutan umum yang lulus uji karena kendaraan tersebut laik jalan”. Jawaban yang disampaikan oleh dua rekan supir tersebut didukung dengan hasil wawancara saudara Rudi Saputra tanggal 19 Juni 2009 yaitu ”Karena adanya di uji seperti ini ya kami sebagai supir tidak takut lagi mengendarai kendaraannya karena kendaraan ini sudah di uji dengan alat uji dan apabila belum diuji kami akan kena tilang kalau ada razia”. Dapat disimpulkan manfaat kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang dirasakan oleh masyarakat, sebagai berikut: 1.

Dari segi keselamatan dalam berkendaraan baik materi maupun jiwa, apabila dinyatakan laik jalan kendaraan tersebut.


2.

Dari segi kesehatan, karena polusi udara sebagian besar keluar dari asap gas buang kendaraan bermotor yang akan mengakibatkan terganggu kesehatan dan dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor berarti ikut menjaga kelestarian lingkungan.

3.

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali, maka pemilik kendaraan akan lebih teliti dalam kerusakan-kerusakan yang dialami kendaraan tersebut dan akan mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas.

4.

Pengemudi merasa aman bila ada pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dijalan oleh petugas aparat.


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan dari hasil analisis terhadap Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Acerh Tamiang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Organisasi a. Struktur organisasi Struktur organisasi dan tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang sudah disusun secara jelas, hanya saja didalam pelaksanaannya belum maksimal, hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang masih kurang. b. Keahlian pelaksana Jumlah sumber daya manusia PNS yang berada di bidang pengujian kendaraan bermotor masih kurang, yang diperlukan empat orang tenaga ahli yaitu yang bertugas pada uji gas buang, uji lampu, uji rem dan pengesahan buku uji, sedangkan kenyataan hanya ada satu orang pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikasi di bidang pengujian kendaraan bermotor.


c. Perlengkapan alat uji Pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menguji gas buang, lampu dan rem karena kerusakan alat pengujian, pengujian hanya dapat dilakukan untuk menguji rem. Hal ini berarti jika tetap dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, maka pengujian yang dilakukan tidak maksimal karena untuk pengujian gas buang dan lampu tidak dapat dilakukan.

2. Interpretasi a. Sesuai dengan peraturan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 yang dibuat secara nasional yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten/kota. b. Sesuai petunjuk pelaksana Pengujian kendaraan bermotor secara tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak penguji dan pemilik kendaraan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang belum menggunakan sistem loket karena kondisi gedung yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem tersebut, hal ini terjadi karena kondisi gedung pengujian yang tidak terlalu luas untuk mengakomodir sistem loket dimaksud.


c. Sesuai petunjuk teknis Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor telah sesuai dengan petunjuk teknis, yang mana dilakukan pengujian gas buang, lampu dan rem tetapi setelah terjadi kerusakan pada alat pengujian kendaraan bermotor, ada pengujian yang terpaksa dilakukan secara manual atau dengan kasat mata yaitu uji gas buang dan uji lampu. Tentunya hal ini mengurangi kualitas pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya dilakukan dengan alat uji sehingga dapat dilihat hasil uji yang lebih akurat karena dapat secara jelas diketahui apakah nilai hasil uji melewati ambang batas atau tidak (bagi uji gas buang dan uji lampu).

3. Pelaksanaan a. Prosedur kerja Prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana masingmasing personil sudah paham tupoksi dan melaksanakan tupoksi dimaksud, meskipun dengan jumlah tenaga penguji masih sangat terbatas. b. Program kerja Program kerja pada pengujian kendaraan bermotor telah terprogram dengan baik yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 dengan harapan dapat direalisasikan dengan baik dan efektif, tetapi pelaksanaan dilapangan masih ada kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasaran.


c. Jadwal kegiatan Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang diprogramkan oleh Kepala Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tamiang guna memperlancar pelaksanaan pelayaan pengujian kendaraan bermotor.

5.2 Saran Berdasarkan hasil kesimpulan, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam penerapan kebijakan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, antara lain sebagai berikut : 1.

Perlu diupayakan anggaran pemeliharaan dan perawatan alat-alat uji yang rusak guna untuk dapat segera memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.

2.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Aceh

Tamiang,

sebaiknya

memprogramkan untuk mengutus minimal 3 (tiga) orang petugas untuk dapat mengikuti pendidikan dan latihan dibidang pengujian kendaraan bermotor, yang saat ini diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Latihan Departemen Perhubungan Tegal dan Bali, sehingga para petugas yang telah memperoleh pendidikan dan latihan agar dapat bekerja lebih baik dan professional.


3.

Perlu dilaksanakan penyuluhan setiap tahunnya kepada supir

atau pemilik

kendaraan yang berdomisili di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang guna pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor tepat pada waktunya dan prosedur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berdasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 tahun 2005 serta retribusi yang telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 3 tahun 2005. 4.

Adanya koordinasi antara pihak DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagai panitia pengesahan kebijakan sekaligus pengawasan

kebijakan dilapangan

dengan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang selaku pelaksana kebijakan pengujian kendaraan bermotor di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga kedua pihak mengetahui kendalakendala atau kebutuhan akan terlaksananya pengujian kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang pengujian kendaraan bermotor untuk dapat lebih tegas lagi terhadap pengguna/pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan sanksi yang telah ditetapkan pada pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.2 tahun 2005.


6.

Penambahan sarana dan prasarana seperti gedung yang lebih luas sehingga dapat dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem loket, sebagaimana tercantum pada prosedur uji periodik pengujian kendaraan bermotor wilayah sehingga dapat memperlancar proses pengujian kendaraan bermotor tersebut.

7.

Adanya papan informasi di gedung pengujian mengenai persyaratan administrasi, besar biaya administrasi, tata pelaksanaan administrasi dan tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor, sehingga ada ketransparanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

8.

Pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilaksanakan pengujian yang maksimal sesuai dengan pasal 127 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993, pengujian yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut demi keselamatan pengguna jalan yaitu perlu diupayakan pengujian kondisi ban.


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abidin, S.Z. 2004. Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Dunn, Wiliam N. 1999. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edwards. G. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset. Eriza, F. 2006. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut/Marine Coastal Resources Management Project (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat), Tesis-S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara - Medan. Gustina, I. 2008. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun, Tesis-S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara - Medan. Haldun, M. 2008. Implikasi Normalisasi Sei Badera Terhadap Pemukiman Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan, Tesis-S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara - Medan. Harahap, J.S. 2004. Implementasi Proyek Jalan dan Jembatan, Tesis-S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara - Medan. Ibrahim, A. 2004. Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP), Bandung: Mandar Maju. Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Kasim, A. 2002. Teori Pembuatan Keputusan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.


Lase, Martinus. 2007. Implementasi Pelayanan Publik Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Medan, Tesis-S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara - Medan. Macandrews, C.A.I. 1995. Hubungan Pusat - Daerah Dalam Pembangunan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mayer, R.R dan Greenwood, E. 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Jakarta: CV. Rajawali. Moleong, L.J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Parsons, W. 2005. Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan), Jakarta: Prenada Media. Safi’i. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Kandangan: Averroes Press. Sinambela, L.P.; Rochadi, S.; Ghazali, R.; Muksin, A.; Setiabudi, D.; Bima,D dan Syaifudin. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Subarsono,Ag. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tangkilisan, H.N.S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset. Tjandra, W.R.; Kurniawan, A.; Estiningsih, M dan Hilal, E. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan KOntrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori & Proses, Jakarta: PT.Buku Kita.

Sumber-Sumber lain


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.1993. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2002. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daera., 2006. Jakarta: Departemen Hukum dan Ham. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. 1993. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi. 2000. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 2005. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 2005.

Website

Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang. 2007, Visi dan Misi 2007-2012 "TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG LAHIR DAN BATIN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM SECARA KAFFAH ", http://bappedatamiang.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3 1&Itemid=59 (online) diakses pada tanggal 26 mei 2009.


LAMPIRAN Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian





Lampiran 2: Daftar Pedoman Wawancara

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai pendapat responden yang berkaitan dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang”. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu di tempat kerja, karena penelitian ini semata-mata untuk keperluan akademis. Untuk itu kami mengharapkan informasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu sesuai dengan pandanagan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut. Atas bantuan dan partisipasinya dalam mengeluangkan waktu saya ucapkan terima kasih. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Status Perkawinan

:

5. Pendidikan Terakhir

:

6. Pangkat (Gol./Ruang)

:

7. Jabatan

:

8. Instansi

:

9. Keterlibatan dalam Pengujian kendaraan bermotor - Sebagai

:

- Sejak (tahun)

:


DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tamiang Organisasi 1.

Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksi?

2.

Berapa orang pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pengujian kendaraan bermotor?

3.

Untuk dapat terlaksana pengujian kendaraan bermotor yang lebih, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang perlu berapa orang yang ahli dalam pengujian kendaraan bermotor?

4.

Apakah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sudah memadai?

5.

Kiranya belum memadai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, maka diperlukan alat uji apa saja untuk mendukung pengujian yang lebih baik?

Interpretasi 1.

Apakah peraturan pengujian yang ada di Kabupaten Aceh Tamaing berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota?

2.

Apakah peraturan/qanun tentang pengujian kendaraan bermotor sudah mencukupi?

3.

Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

4.

Bagaimana tata pelaksanaan administrasi di pengujian?

5.

Apakah dari segi teknik operasional pengujian kendaraan bermotor sudah memadai?

6.

Bagaimana tata pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor?


Pelaksanaan 1.

Apakah prosedur kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang sudah jelas pelaksanaannya?

2.

Bagaimana prosedur pelaksana pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

3.

Apakah

program

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dibidang pengujian kendaraan bermotor telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku?, Kalau belum apa sebabnya? 4.

Kapan jadwal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan berapa lama untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor per – unit?

Lain-lain 1.

Menurut anda faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, mengapa?

2.

Apa tindakan yang dilakukan apabila kendaraan bermotor yang diuji dinyatakan tidak laik jalan?

3.

Berapa taman kendaraan yang wajib uji yang ada atau berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang?

4.

Apakah anda mengetahui berapa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh tidak laik jalan kendaraan bermotor pada tahun 2009?

5.

Apakah peran organda-organda atau pemilik kendaraan umum sudah memadai?

6.

Apa manfaat yang diperoleh untuk masyarakat bila kendaraan umum melakukan pengujian kendaraan bermotor?


Organda Kabupaten Aceh Tamiang Organisasi 1.


2.

Apakah anda mengetahui ada berapa orang pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pengujian kendaraan bermotor?

3.

Apa saja yang di uji Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

4.


5.


Interpretasi 1.

Apakah peraturan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang sama dengan peraturan pengujian di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota?

2.

Apakah anda mengetahui peraturan/qanun tentang pengujian kendaraan bermotor yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

3.

Persyaratan administrasi apa saja untuk dapat menguji kendaraan bermotor anda?

4.

Bagaimana tata pelaksanaan administrasi di pengujian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

5.

Apakah dari segi teknik operasional pengujian kendaraan bermotor sudah memadai?

6.

Bagaimana tata pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor?


Pelaksanaan 1.

Bagaimana prosedur kerja pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

2.

Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pengujian kendaraan bermotor?

3.

Menurut anda bagaimana sebaiknya proses pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan?

4.

Apa tindakan anda apabila kendaraan bermotor anda dinyatakan tidak laik jalan?

5.

Kapan jadwal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan berapa lama untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor per – unit?

Lain-lain 1.


2.

Apa manfaat bagi anda melakukan pengujian kendaraan bermotor?

3.

Berapa besar biaya pengujian kendaraan per-unit di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

4.

Apakah anda melakukan pengujian kendaraan bermotor tepat pada waktunya?

5.



DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Organisasi 1.


2.

Untuk dapat terlaksana pengujian yang maksimal, maka anda mengetahui berapa orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh Dinas tersebut?

3.


4.


Interpretasi 1.

Apakah peraturan/qanun tentang pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang sudah memadai?

2.

Apakah program pengujian kendaraan bermotor yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota?

3.

Apakah anda mengetahui persyaratan administrasi untuk dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

4.

Apakah anda mengetahui bagaimana tata pelaksanaan administrasi di pengujian?

5.

Apakah anda mengetahui dari segi teknik operasional pengujian kendaraan bermotor sudah memadai?

6.

Apakah anda mengetahui bagaimana tata pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor?


Pelaksanaan 1.

Apakah anda mengetahui proses kerja pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang?

2.

Apakah

program

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dibidang pengujian kendaraan bermotor telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku?, Kalau belum apa sebabnya? 3.

Apakah anda mengetahui Kapan jadwal pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan berapa lama untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor per – unit?

Lain-lain 1.


2.



Lampiran 3: Daftar Identitas Informan











SP

Recommend Documents