SP

KINERJA KANTOR KECAMATAN BANDA SAKTI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE TESIS

Oleh T. JOAN VIRGIANSHAH 067024044/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

T. Joan Virgianshah: Kinerja Kantor Kecamatan Banda Sakti Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kota Lhokseumawe, 2008. USU e-Repository © 2008

KINERJA KANTOR KECAMATAN BANDA SAKTI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan ( MSP ) Dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

T. JOAN VIRGIANSHAH 067024044/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: KINERJA KANTOR KECAMATAN BANDA SAKTI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE : T. Joan Virgianshah : 067024044 : Studi Pembangunan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Drs. Kariono, M.Si) Ketua

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

(Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal Lulus : 21 Juli 2008


Telah diuji pada Tanggal 21 Juli 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua Anggota

: Drs. Kariono, M.Si : 1. Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si 2. Drs. Burhanuddin Harahap, MA 3. Drs. Agus Suriadi, M.Si 4. Drs. Subhilhar, MA, Ph.D


PERNYATAAN

KINERJA KANTOR KECAMATAN BANDA SAKTI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

21 Juli 2008

T.JOAN VIRGIANSHAH


ABSTRAK

Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya di titik beratkan pada pemerintah kecamatan. Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus dilakukan, terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kinerja aparat kantor kecamatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja aparat kantor kecamatan dari kualitas pelayanan yang di terimanya.Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana kinerja aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Kemudian dilakukan penelaahan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas serta sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perumusan Nazir (1988 : 63). Sebagai penyelenggara pelayanan, aparatur Kantor Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dituntut mampu bekerja secara baik dan mampu mengerti tugas serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tesis ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti pada umumnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi walaupun demikian masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Kata kunci : Kinerja Kantor Kecamatan, Pelayanan .


ABSTRACT

Correction in management of government which orienting at function service of society, shall in dot weigh against at government of district. Repair in management of governance of district must be done, especially how to grow and improve district offices government officer performance as serving state and serve society, because execution of service duty by government of district very depend on his government officer performance. While society only can assess district offices government officer performance of service quality which in him accepting. In this research writer wish to see how district offices government officer performance in giving service to society in Town of Lhokseumawe. Method which used in this research is descriptive with out for inductive approach comprehend the problem of pursuant to fact concerning fact residing in research location. Is later;then conducted by observation so that can be obtained by systematic clear picture and also for the agenda of trouble-shooting faced. This matter as according to formulation of Nazir ( 1988 : 63). As organizer of service, Offices aparatur District Of Banda Sakti of Town of Lhokseumawe claimed can work well and can understand duty and also responsibility in giving service to society. This thesis also explain factors influencing districts government officer performance in giving service to society. Service given by Offices government officer District of Banda Sakti in general have as according to procedure which have been specified. But even though society still wish the existence of repair of quality in execution of service. Keyword : Performance Office District, Service.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Kinerja Kantor Kecamatan Banda Sakti Dalam Memberikan pelayanan Kepada Masyarakat Di Kota Lhokseumawe” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan saran pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DSAK, DTMH selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2.

Ibu Prof. Dr. Ir. Chairun Nisa, B. M.Sc selaku Direktur Sekolah Pasca sarjana Universitas Suamatera Utara.

3.

Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak Drs. Kariono, M.Si selaku dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5.

Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan dan pemikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.


6.

Bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA dan Drs. Agus Suriadi, M.Si selaku penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan masukan dan koreksinya demi penyempurnaan penyusunan tesis ini.

7.

Bapak/Ibu

Dosen/Staf

pengajar

beserta

pengelola

Magister

Studi

Pembangunan USU-Medan yang telah banyak membantu baik dibidang Akademis maupun Administratif. 8.

Bapak Walikota Lhokseumawe yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia yang handal.

9.

Bapak A.Haris, S.Sos, M.Si selaku Camat pada Kantor Kecamatan Banda Sakti beserta seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan dan data bagi penulis.

10. Teristimewa untuk ayahanda Drs.T.Sofyansyah dan ibunda Cut Linda Fauziah serta seluruh anggota keluarga khususnya Isteriku tercinta Cut Thursina Wira Kesuma, S.Sos yang dengan kebesaran dan ketulusan hati selalu memberikan dukungan dan do’a sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan pendidikan di MSP-USU Medan. 11. Seluruh rekan MSP-USU Medan, khususnya kelas Lhokseumawe yang yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, atas segala saran dan kritikan untuk penyempurnaan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih. Medan,

Juli 2008

Penulis,

T. Joan Virgianshah


RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI Nama Tempat/tgl.lahir Alamat Pangkat/Golongan Instansi Alamat Kantor

: T.Joan Virgianshah : Banda Aceh, 20 September 1983 : Jl.Pramuka III No.1 Komp.Pemda Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe : Penata Tingkat I / III b : Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe : Jl. Merdeka No.2 Kota Lokseumawe

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4.

SD No.3 Kota Lhokseumawe SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe SMU Negeri 2 Bandung STPDN Jatinangor - Sumedang Jawa Barat

1990 - 1995 1995 - 1998 1998 - 2001 2001 - 2005

III. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Depatemen Dalam Negeri tahun 2001 – 2005 2. Staf Bagian Umum Setdako Lhokseumawe tahun 2005 – 2006 3. Kasi Pemerintahan Kelurahan Teumpok Teungoh Kota Lhokseumawe tahun 2006 – 2008 4. Kasubbag Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan pada Bagian Kesbangpol Setdako Lhokseumawe tahun 2008 sampai dengan sekarang.


DAFTAR ISI

ABSTRAK .....................................................................................................

Halaman i

ABSTRACT ...................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................

v

DAFTAR ISI ..................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL .........................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ………………………………………………

1

1.1 Latar Belakang .....................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ..............................................................

5

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................

6

1.3.1

Tujuan Penelitian .......................................................

6

1.3.2

Manfaat Penelitian .....................................................

6

TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………..

8

2.1 Tinjauan Teoritis ...................................................................

8

2.1.1

Kinerja Aparat ............................................................

8

2.1.2

Kecamatan.................................................................

10

2.1.3

Aparat Kecamatan .....................................................

11

2.1.4

Pelayanan Masyarakat ...............................................

12

2.2 Tinjauan Secara Normatif .....................................................

20

2.2.1

Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan .....................

20

2.2.2


22


BAB III

BAB IV

METODE PENELITIAN ………………………………………

25

3.1 Desain Penelitian ...................................................................

25

3.2 Definisi Konsep .....................................................................

26

3.3 Populasi dan Sampel .............................................................

27

3.3.1

Populasi .....................................................................

27

3.3.2

Sampel .......................................................................

28

3.4 Variabel Penelitian ................................................................

29

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .......................

31

3.5.1

Sumber Data ..............................................................

31

3.5.2

Teknik Pengumpulan Data ........................................

32

3.6 Tekhnik Analisa Data ............................................................

34

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................

38

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ……………………………

39

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................

39

4.1.1

Keadaan Geografis ....................................................

39

4.1.2

Keadaan Penduduk ....................................................

41

4.1.3

Keadaan Sosial Budaya .............................................

44

4.1.3.1 Adat Istiadat ..................................................

45

4.1.3.2 Pendidikan .....................................................

45

4.1.3.3 Keagamaan ....................................................

48

4.1.3.4 Kesehatan ......................................................

49

4.1.4

Keadaan Sosial Ekonomi ..........................................

52

4.1.5

Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Banda Sakti ...............................................................

53

4.1.5.1 Keadaan Pegawai Kecamatan Banda Sakti ...

53

4.1.5.2 Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti ....................

57


4.2 Analisis dan Pembahasan ...................................................... 4.2.1

4.2.2

60

Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti dalam Pelayanan Masyarakat ....................................

60

Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti .

61

4.2.2.1 Kesederhanaan dalam Pelayanan ..................

63

4.2.2.2 Kejelasan dan Kepastian dalam Pelayanan ....

65

4.2.2.3 Keamanan dalam Pelayanan ..........................

67

4.2.2.4 Keterbukaan dalam Pelayanan ......................

69

4.2.2.5 Efisiensi dalam Pelayanan .............................

70

4.2.2.6 Ekonomi dalam Pelayanan ............................

72

4.2.2.7 Keadilan yang Merata dalam Pelayanan .......

74

4.2.2.8 Ketetapan Waktu dalam Pelayanan ...............

76

4.2.2.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pelayanan ...................................................... 4.2.3

78

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti .........................

79

4.2.3.1 Kurangnya Pendidikan dan Latihan Aparat Pemerintah Kecamatan ..................................

79

4.2.3.2 Minimnya Jumlah Sarana yang Tersedia ......

80

4.2.3.3 Kurangnya Pengawasan ................................

80

4.2.3.4 Kurangya Motivasi ........................................

81

Upaya Peningkatan Kinerja Aparat ...........................

85

PENUTUP ………………………………………………………..

91

5.1

Kesimpulan ...........................................................................

91

5.2

Saran ......................................................................................

92

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

94

4.2.4

BAB V


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

1.

Variabel Penelitian ..................................................................

30

2.

Luas Wilayah Kecamatan Banda Sakti Menurut Gampong/Kelurahan ................................................................

40

3.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Banda Sakti ......................................................................................... 42

4.

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Banda Sakti. 43

5.

Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Banda Sakti .......

47

6.

Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Banda Sakti .............

49

7.

Sarana Kesehatan di Kecamatan Banda Sakti .........................

51

8.

Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian ......................

52

9.

Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Kecamatan Banda Sakti ...........................................................

54

10.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Banda Sakti........

55

11.

Diklat yang Pernah Diikuti Pegawai Kantor Camat Banda Sakti..........................................................................................

56

12.

Keadaan Sarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti ......

58

13.

Keadaan Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti..

59

14.

Hasil Jawaban Responden terhadap Kesederhanaan dalam Pelayanan (n = 50) ...................................................................

64

Hasil Jawaban Responden terhadap Kejelasan dan Kepastian dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) ...................................

66

Hasil Jawaban Responden terhadap Keamanan dalam Pelayanan (n = 50) ...................................................................

68

15.

16.


17.

Hasil Jawaban Responden terhadap Keterbukaan Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50).............................................. 69

18.

Hasil Jawaban Responden terhadap Efisiensi Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50)..............................................

71

Hasil Jawaban Responden terhadap Pembiayaan dalam Memberikan Pelayanan ...........................................................

73

Hasil Jawaban Responden terhadap Keadilan yang Merata dalam Pelayanan .....................................................................

75

Hasil Jawaban Responden terhadap Ketepatan Waktu Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) ...................................

76

Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Pelayanan di Kecamatan Banda Sakti ...........................................................

78

19.

20.

21.

22.


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1. Struktur Organisasi..............................................................................

53


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

1. Pedoman Wawancara ..........................................................................

96


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Kinerja Kantor Kecamatan Banda Sakti Dalam Memberikan pelayanan Kepada Masyarakat Di Kota Lhokseumawe” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan saran pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DSAK, DTMH selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2.

Ibu Prof. Dr. Ir. Chairun Nisa, B. M.Sc selaku Direktur Sekolah Pasca sarjana Universitas Suamatera Utara.

3.

Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak Drs. Kariono, M.Si selaku dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5.

Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan dan pemikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

6.

Bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA dan Drs. Agus Suriadi, M.Si selaku penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan masukan dan koreksinya demi penyempurnaan penyusunan tesis ini.


7.

Bapak/Ibu Dosen/Staf pengajar beserta pengelola Magister Studi Pembangunan USU-Medan yang telah banyak membantu baik dibidang Akademis maupun Administratif.

8.

Bapak Walikota Lhokseumawe yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia yang handal.

9.

Bapak A.Haris, S.Sos, M.Si selaku Camat pada Kantor Kecamatan Banda Sakti beserta seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan dan data bagi penulis.

10. Teristimewa untuk ayahanda Drs.T.Sofyansyah dan ibunda Cut Linda Fauziah serta seluruh anggota keluarga khususnya Isteriku tercinta Cut Thursina Wira Kesuma, S.Sos yang dengan kebesaran dan ketulusan hati selalu memberikan dukungan dan do’a sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan pendidikan di MSP-USU Medan. 11. Seluruh rekan MSP-USU Medan, khususnya kelas Lhokseumawe yang yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, atas segala saran dan kritikan untuk penyempurnaan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,

Juli 2008

Penulis


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

iii

ABSTRAK .....................................................................................................

vi

ABSTRACT ...................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ...............................................................

5

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................

5

1.3.1

Tujuan Penelitian .......................................................

5

1.3.2

Manfaat Penelitian .....................................................

6

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis ...................................................................

BAB III

7

2.1.1

Kinerja Aparat ............................................................

7

2.1.2

Kecamatan .................................................................

9

2.1.3

Aparat Kecamatan .....................................................

10

2.1.4


11

2.2 Tinjauan Secara Normatif .....................................................

18

2.2.1

Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan .....................

18

2.2.2


21

METODE PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian ...................................................................

23


BAB IV

3.2 Definisi Konsep .....................................................................

24

3.3 Populasi dan Sampel .............................................................

25

3.3.1

Populasi .....................................................................

25

3.3.2

Sampel .......................................................................

26

3.4 Variabel Penelitian ................................................................

27

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .......................

28

3.5.1

Sumber Data ..............................................................

28

3.5.2

Teknik Pengumpulan Data ........................................

29

3.6 Tekhnik Analisa Data ............................................................

31

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................

35

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................

36

4.1.1

Keadaan Geografis ....................................................

36

4.1.2

Keadaan Penduduk ....................................................

38

4.1.3

Keadaan Sosial Budaya .............................................

41

4.1.3.1 Adat Istiadat ..................................................

42

4.1.3.2 Pendidikan .....................................................

42

4.1.3.3 Keagamaan ....................................................

44

4.1.3.4 Kesehatan ......................................................

45

4.1.4

Keadaan Sosial Ekonomi ...........................................

46

4.1.5

Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Banda Sakti ................................................................

47

4.1.5.1 Keadaan Pegawai Kecamatan Banda Sakti ...

47

4.1.5.2 Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti ....................

52

4.2 Analisis dan Pembahasan ......................................................

54

4.2.1

4.2.2

Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti dalam Pelayanan Masyarakat ....................................

54

Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti .

56

4.2.2.1 Kesederhanaan dalam Pelayanan ..................

58


4.2.2.2 Kejelasan dan Kepastian dalam Pelayanan ....

60

4.2.2.3 Keamanan dalam Pelayanan ..........................

62

4.2.2.4 Keterbukaan dalam Pelayanan ......................

63

4.2.2.5 Efisiensi dalam Pelayanan .............................

64

4.2.2.6 Ekonomi dalam Pelayanan ............................

66

4.2.2.7 Keadilan yang Merata dalam Pelayanan .......

68

4.2.2.8 Ketetapan Waktu dalam Pelayanan ...............

69

4.2.2.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pelayanan ....................................................... 4.2.3

71

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti .........................

72

4.2.3.1 Kurangnya Pendidikan dan Latihan Aparat Pemerintah Kecamatan ..................................

73

4.2.3.2 Minimnya Jumlah Sarana yang Tersedia ......

74

4.2.3.3 Kurangnya Pengawasan ................................

74

4.2.3.4 Kurangya Motivasi ........................................

75

Upaya Peningkatan Kinerja Aparat ...........................

79

5.1

Kesimpulan ...........................................................................

84

5.2

Saran ......................................................................................

85

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

87

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

89

4.2.4

BAB V

PENUTUP


ABSTRAK

Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya di titik beratkan pada pemerintah kecamatan. Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus dilakukan, terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kinerja aparat kantor kecamatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja aparat kantor kecamatan dari kualitas pelayanan yang di terimanya.Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana kinerja aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Kemudian dilakukan penelaahan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas serta sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perumusan Nazir (1988 : 63). Sebagai penyelenggara pelayanan, aparatur Kantor Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dituntut mampu bekerja secara baik dan mampu mengerti tugas serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tesis ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja aparat

kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti pada umumnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi walaupun demikian masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Kata kunci : Kinerja kantor kecamatan, pelayanan .


ABSTRACT Correction in management of government which orienting at function service of society, shall in dot weigh against at government of district. Repair in management of governance of district must be done, especially how to grow and improve district offices government officer performance as serving state and serve society, because execution of service duty by government of district very depend on his government officer performance. While society only can assess district offices government officer performance of service quality which in him accepting. In this research writer wish to see how district offices government officer performance in giving service to society in Town of Lhokseumawe. Method which used in this research is descriptive with out for inductive approach comprehend the problem of pursuant to fact concerning fact residing in research location. Is later;then conducted by observation so that can be obtained by systematic clear picture and also for the agenda of trouble-shooting faced. This matter as according to formulation of Nazir ( 1988 : 63). As organizer of service, Offices aparatur District Of Banda Sakti of Town of Lhokseumawe claimed can work well and can understand duty and also responsibility in giving service to society. This thesis also explain factors influencing districts government officer performance in giving service to society. Service given by Offices government officer District of Banda Sakti in general have as according to procedure which have been specified. But even though society still wish the existence of repair of quality in execution of service. Keyword : Performance Office district, service.


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1

Variabel Penelitian .................................................................. 27

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Banda Sakti Menurut Gampong/Kelurahan ................................................................ 37

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Banda Sakti .............................................................................. 39

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Banda Sakti ......................................................................................... 40

Tabel 4.4

Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Banda Sakti ....... 43

Tabel 4.5

Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Banda Sakti.............. 44

Tabel 4.6

Sarana Kesehatan di Kecamatan Banda Sakti.......................... 46

Tabel 4.7

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian ..................... 47

Tabel 4.8

Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Kecamatan Banda Sakti ........................................................... 49

Tabel 4.9

Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Banda Sakti........ 50

Tabel 4.10

Diklat Yang Pernah Diikuti Pegawai Kantor Camat Banda Sakti ......................................................................................... 51

Tabel 4.11

Keadaan Sarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti ...... 53

Tabel 4.12

Keadaan Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti.. 54

Tabel 4.13

Hasil Jawaban Responden Terhadap Kesederhanaan dalam Pelayanan (n = 50) ................................................................... 58

Tabel 4.14

Hasil Jawaban Responden Terhadap Kejelasan dan Kepastian dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) ................................... 60

Tabel 4.15

Hasil Jawaban Responden Terhadap Keamanan dalam Pelayanan (n = 50) ................................................................... 62

Tabel 4.16

Hasil Jawaban Responden Terhadap Keterbukaan Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) ................................... 63


Tabel 4.17

Hasil Jawaban Responden Terhadap Efisiensi Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) .............................................. 65

Tabel 4.18

Hasil Jawaban Responden Terhadap Pembiayaan dalam Memberikan Pelayanan ........................................................... 67

Tabel 4.19

Hasil Jawaban Responden Terhadap Keadilan yang Merata dalam Pelayanan ..................................................................... 68

Tabel 4.20

Hasil Jawaban Responden Terhadap Ketepatan Waktu Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) ................................... 70

Tabel 4.21

Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pelayanan di Kecamatan Banda Sakti ........................................................... 71


DAFTAR BAGAN Halaman

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Banda Sakti........... 48


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Daftar pedoman wawancara ................................................................

89

2. Daftar pertanyaan / Kuisioner .............................................................

91


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berlakunya

Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi

Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berlaku, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintah nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.


Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kantor kecamatan yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi perangkat kecamatan yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Sejalan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sabagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah merupakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya di titik beratkan pada pemerintah kecamatan. Karena kecamatan merupakan pusat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus dilakukan, terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kinerja aparat kantor kecamatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya semaksimal mungkin, karena pelaksanan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung pada


kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja kantor kecamatan dari kualitas pelayanan yang di terimanya. Sehubungan dengan jumlah aparat kantor kacamatan yang kurang memadai atau tidak sebanding dengan volume/beban kerja yang diterima, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja aparat kantor kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya pelayanan yang baik dari kantor kecamatan. Kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang diartikan sebagai perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan berdaya guna.” performance is defined as the record of outcomes produced on a spesific job function or activity during a spesific time period”. Arti kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcomes yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu” (Bemadian, jhon dan Joyje E.A Russel, dikutip oleh Sedamaryanti,2001:4). Sedangkan kinerja (performace) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja (Sadu Wasistiono,2002:45). Sementara itu menurut Rue dan Byars (1981:375) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau ”The degree of accomplishment” Hal ini menunjukan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja aparat kantor kecamatan yang cukup tinggi diharapkan dapat mewujudkan suatu efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan sebagai


bentuk kesiapan aparat kantor kecamatan dalam menghadapi perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pelayanan dalam Kamus Bahasa Indonesia (1996:571) berasal dari kata layan yang berarti membantu (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan kata pelayanan mempunyai arti perihal atau melayani. Menurut Moenir (1998:17) ”Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung” Kemudian menurut Eko Supriyanto dan Sri Sugiyanti (2001:9) pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, atau mengurus keperluan orang lain. Belum jelas apabila belum ada yang memuat tentang proses itu sendiri, untuk menerangkan lebih lanjut mengenai proses itu sendiri menurut Fred Luthans (1973:188): ”Any action which is performed by management to achieve organizational objective” Di sini pengertian proses terbatas dalam kegiatan management dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jadi pelayanan disini adalah rangkaian organisasi manajemen. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus di penuhi oleh aparat kecamatan sebagai penyelenggara pemerintah di kecamatan. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diterima tersebut maka diharapkan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak


yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, pemerintah mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan. Khusus diKecamatan Banda Sakti pemberian pelayanan masyarakat memerlukan perhatian yang serius dan tanggung jawab moral yang tinggi. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya yang bertugas dikantor kecamatan untuk selalu memperlihatkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan realitas seperti itu, maka mereka harus berprilaku sebagai aparat yang bersih dan berwibawa, menegakkan disiplin dan penuh keihklasan dalam melayani masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah Melalui penelitian ini akan dikaji berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja kecamatan dalam pelayanan masyarakat. Untuk itu setelah diidentifikasikan,


masalah dapat dirumuskan sebagai pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Banda Sakti yaitu : 1. Bagaimana kinerja kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Banda Sakti

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui kinerja kecamatan Banda Sakti dalam pelayanan masyarakat, Sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut: (1). Untuk mengetahui kinerja aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (2). Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kinerja aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja aparat kecamatan Banda sakti dalam pelayanan masyarakat

1.3.2. Manfaat Penelitian Setelah penelitian ini dilaksanakan dan menempatkan suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang


berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan kajian studi perbandingan antara pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama konsep-konsep tentang kinerja dengan kenyataan yang ada

di

lapangan dan guna mendapatkan gambaran tentang peningkatan kinerja aparat kantor kecamatan dan pelayanan masyarakat. 2.

Manfaat Praktis. Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi aparat kantor

kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Banda Sakti.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 2.1.1

Tinjauan Teoritis Kinerja Aparat Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Hal ini sejalan dengan pandangan prabu (2001: 67). Kemudian Amstrong (1991: 397) mengartikan kinerja sebagai berikut: ”Manajemen kinerja berarti mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, kelompok dan perorangan lewat pengertian dan pertimbangan yang terdiri dari pola rencana kerja untuk mewujudkan tujuan secara objektif dan sesuai dengan standar” Penjelasan dari definisi diatas bahwa kinerja merupakan suatu proses untuk pencapaian suatu hasil. Berbicara mengenai, kinerja personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar kinerja atau performance. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika merupakan arti kinerja atau performance, hal


ini diungkapkan Prawirosentoso dalam Kebijakan Kinerja Karyawan, (1997: 186) yang mengartikan kinerja dalam bahasa Inggris sebagai performance. Pengukuran harus diadakan dalam menentukan kinerja organisasi. Kinerja yang akan diukur adalah kinerja seluruh organisasi, kemudian unit-unit organisasi yang mendukungnya dan selanjutnya kinerja orang yang berperan di dalamnya. Jadi pokok utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat berperan di dalam menentukan kinerja organisasi. Sehingga kinerja para pelaku organisasi harus dinilai. Seorang pemimpin harus menentukan dasar ukuran untuk menilai.Oleh sebab itu maka seorang pemimpin harus menentukan standar ukurannya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut: a. Menentukan sistem dan nilai standar. b. Pelaksanaan dan pengawasan standar kinerja c. Ukuran kinerja perorangan Penyusunan kinerja perorangan sebagai pelaku dalam organisasi diperlukan suatu standar ukuran kerja terlebih dahulu.Standar ukuran kinerja yang di buat harus sesuai dengan tujuan organisasi. Standar ukuran kinerja suatu organisasi harus diproyeksesikan ke dalam standar kinerja para pelaku dalam unit-unit kerja bersangkutan. Setelah seluruh standar kinerja tersebut ditentukan, selanjutnya digunakan untuk dibandingkan dengan kinerja sebenarnya (actual performance). Evaluasi atas


kinerja harus dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Indikator kinerja menurut Yousa dkk,(2002:47) adalah: ” Besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan” Selanjutnya menurut Kevin dalam Dwiyanto, (1995:7) mengatakan bahwa : ” Ada 3 konsep yang bisa di gunakan sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah antara lain resfonsivenes,responsibility dan accontability”. Ketiga indikator ini, oleh penulis dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkatan kinerja aparat pemerintah kecamatan Banda Sakti. Pengertian kinerja bukan hanya pada tataran keluaran (output) melainkan termasuk pula pada tataran nilai guna (outcome) dan dampak (impact) hal ini sejalan dengan pandangan Wasistino, (2002:51). Dari defenisi defenisi tersebut diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa pengertian kinerja atau performance merupakan hasil atau apa yang keluar (output), guna (outcome) dan dampak (impact) dari sebuah pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya setelah melalui peroses. 2.1.2. Kecamatan Kecamatan

merupakan

suatu

organisasi

pemerintahan

yang

menyelenggarakan asas Dekonsentrasi (wilayah administrasi) dan sekaligus merupakan pemerintahan yang berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Kecamatan berarti mencangkup tiga lingkungan seperti di kemukakan oleh Noodholt dalam Wasistiono (1991: 12) yaitu: Kecamatan dalam arti kantor Camat, Kecamatan


dalam arti Wilayah, dalam arti Camat sebagai kepalanya dan Camat sebagai Bapak Pengetua Di Wilayahnya. 2.1.3 Aparat Kecamatan Aparat kecamatan adalah pegawai negeri yang bertugas dilingkungan kecamatan yang lingkup tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam penelitian ini dapat diketahui sudah sejauh mana aparat kecamatan untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah sebagai konsumen atau pengguna jasa. Aparat pemerintah kecamatan terdiri dari Camat dan Aparat kecamatan. Untuk menunjang keberhasilan tugas aparat kecamatan agar berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap aparat kecamatan harus mempunyai tingkat kemampuan yang sesuai tugas dan tanggung jawab yang di embankan. Aparat pemerintah adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus memberikan pelayanan dan pengayoman yang baik kepada masyarakat . Dalam Panca Prasetya Korpri yang menyatakan bahwa, ”Kami Anggota Korpri, senantiasa mengutamakan pelayanan masyarakat, berdisiplin, serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Peran aparat pemerintah sebagai salah satu sumber daya dengan profesionalismenya tidak dapat di pungkiri lagi akan memberikan dampak yang besar terhadap pelayanan prima kepada masyarakat sehingga tugas pemerintah dalam mengisi kemerdekaan dapat terpenuhi, dalam arti memberikan kepuasan kapada masyarakat seoptimal mungkin.


Kecamatan

merupakan

suatu

organisasi

pemerintahan

yang

menyelenggarakan asas Dekonsentrasi (wilayah administrasi) dan sekaligus merupakan pemerintahan yang berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Kecamatan berarti mencangkup tiga lingkungan seperti di kemukakan oleh Noodholt dalam Wasistiono (1991: 12) yaitu: Kecamatan dalam arti kantor Camat, Kecamatan dalam arti Wilayah, dalam arti Camat sebagai kepalanya dan Camat sebagai Bapak Pengetua Di Wilayahnya.

2.1.4. Pelayanan Masyarakat Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya. Dan oleh karena itu tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya (David Osbom, 1997:192). Pelayanan Umum seperti di kemukakan oleh R.E Lonsdale yang di kutip oleh Jatjat Wirijadinata: ” Something made availeble to the whole of the population, and it involves things which people cannot normail provode themselves, but collectively (merupakan segala sesuatu yang tidak mungkin di sediakan oleh masyarakat melainkan harus di lakukan secara kolektif). Tinggi rendahnya mutu pelayanan di kecamatan sebagian besar bergantung pada kinerja aparat kecamatannya. Secara mendasar, sering terjadi keluhan tentang rendahnya kinerja terhadap pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang dimana hal ini membuktikan masih rendahnya kinerja yang di terima masyarakat. Hal ini


kalau di teliti lebih lanjut, masalah pelayanan masyarakat berkaitan langsung dengan kinerja kepemimpinan serta dimana kita dihadapkan pada kenyataan tentang semakin banyaknya institusi dan organisasi yang membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penulis disini menambahkan bahwa pemerintah menjalankan birokrasi pemerintahan tak lain adalah untuk melayani masyarakat secara baik. Pelayanan merupakan suatu institusi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Terdapat dua istilah yang perlu di ketahui, karna adanya saling keterkaitan yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah: ”membantu atau menyiapkan serta mengurus apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain” (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995). Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan serta mengurus apa yang diperlukan orang lain. Pelayan dalam pelaksanaannya ada standar yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam pengertian secara umum standar itu adalah: ”merupakan suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan”, (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995). Kalau dikaitkan dengan kualitas pelayanannya maka standar adalah ukuran kualitas yang di pakai sebagai patokan dalam memberikan pelayanan dan diharapkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau dapat memuaskan pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat.


Beberapa institusi yang dapat di kelompokkan kedalam gugus pemberi pelayanan yaitu pemerintah dan non pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan. Dalam suasana yang serba ingin keterbukaan ini, pemberian pelayanan dirasakan perlu adanya keterbukan, khususnya birokrasi pemerintah kecamatan mengingat sistem birokrasi pemerintah dinilai banyak orang merupakan sistem yang tertutup.Oleh karna itu diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintah dapat bersikap netral. Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat mempunyai dampak sangat luas, salah satunya penyelenggaraan dinamika masyarakat untuk bergerak maju menyesuaikan dengan situasi dan tuntutan zaman. Pelayanan umum yang diberikan harus prima. Adapun pengertian pelayanan umum menurut Moenir (2002:26), Menyebutkan bahwa: Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan orang lain sesuai haknya. Dijelaskan pula oleh Plato tentang pengertian pelayanan umum,yang dikutip oleh Tjahya Supriatna (1996:68) mengemukan bahwa: Pelayanan umum merupakan proses politik dan pemerintah yang mengandung unsur trasformasi nilai budaya guna menumbuhkan kecerdasan bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan yang dilandasi; kearifan, kebijakan dari setiap masyarakat.


Birokrasi pemerintah mempunyai fungsi penyelenggaraan Administrasi Negara seperti dikatakan oleh Thoha (1990:52), sifat pelayanannya mempunyai ciri sebagai berikut: 1. Bersifat urgen dibandingkan dengan organisasi lainnya, urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat. 2. Bersifat monopoli dan semi monopoli,yaitu pelayanan yang tidak bisa diberikan atau dilaksanakan oleh orang lain. 3. Dalam memberikan pelayanan relatif berdasarkan peraturan sehingga bersifat statis. 4. Tidak terkendali oleh harga pasar, dilandasi rasa pengabdian. 5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan terutama dalam negara demokrasi. Tugas dan kewajiban aparatur pemerintah kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan merupakan suatu tujuan akhir, karena hal itu merupakan suatu proses kegiatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dan harus meliputi keseluruhan kehidupan orang alam masyarakat. Pelayanan prima adalah suatu kewajiban dari pemerintah karena pemerintah adalah abdi masyarakat dan abdi negara. Pelayanan umum untuk memberikan pelayanan prima bukan merupakan suatu sasaran atau kegiatan, melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan dengan melakukan


kegiatan kegiatan. Peran pelayanan dalam proses tersebut adalah bertindak sebagai kata lisator yang mempercepat proses sesuai dengan yang diharuskan.Faktor faktor penting yang mempengaruhi pelayanan umum untuk menciptakan pelayanan prima menurut Moenir (1992:26), antara lain: a. Faktor kesadaran para pejabat serta petugas b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. c. Faktor organisasi yang merupakan alat dan sistem prosedur dan metode. d. Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. e. Faktor keterampilan. f. Faktor sarana pelayanan yang mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari Excellent Service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik.Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan prima (Soetopo:1999) Adalah: a. Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada masyarakat. b. Pelayanan prima bisa ada manakala ada standar pelayanan. c. Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah apabila pelayanan menuhi Standarnya. d. Apabila pelayanan selama ini sudah memenuhi standar maka pelayanan prima berarti adanya terobosan baru yaitu pelayanan yang melebihi standarnya.


e. Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan. Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan. Pelanggan pemerintah adalah masyarakat. Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik internal maupun Eksternal.Pelayanan internal pemerintah adalah pelayanan suatu instansi pemerintah kepada instansi pemerintah lainya, sedangkan pelayanan eksternal adalah pelayanan suatu instansi pemerintah kepada masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa pelayanan kepada masyarakat hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Pendapat tersebut kurang tepat karena pada ekonomis dalam arti pengenaan biaya dalam pelayanan umum harus ditetapkan secara umum, ketentuan perundang undangan yang berlaku. a) Keadilan yang merata dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus di usahakan seluas mungkin dengan reteribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. b) Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan umum dapat di selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Era globalisasi ini misi pemerintahan tidak lagi tertumpu pada pengaturan (regulating), Akan tetapi telah bergeser kepada pelayanan, dimana pemerintah tidak lagi mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur akan tetapi lebih pada pemberian


pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah telah mengalami pergeseran dari fungsi pemerintah yang tradisional menjadi fungsi negara modern, Ryaas Rasyid (1997:11): ”Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan bersama.” Pemerintah menurut pendapat Taliziduhu Ndraha (1990:41) tidak hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum tetapi lebih dari pada itu bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dituntut adanya suatu pemerintah yang bersifat modern yaitu pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpatisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pelayanan adalah ”usaha melayani kebutuhan orang lain” (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995). Dapat dipahami bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material


melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya, Moenir (2001:26). Selain itu setiap kegiatan yang dilakukan pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan orang banyak, disebut pelayanan. Sementara itu pelayanan prima adalah terjemahan dari Excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Menurut E. Juhana Wijaya (1999:34); Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik dari pemberi pelayanan kepada penerima`pelayanan atau pelanggan dan apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dari pemerintah kepada masyarakat. Berbagai ukuran pelayanan seperti dikemukakan diatas, pada prinsipnya mengandung kesamaan yaitu agar terwujud tatanan administrasi yang tertib sehingga masyarakat sebagai penerima pelayanan merasa puas. Berkaitan dengan pelayanan umum maka segala bentuk pelayanan dapat dilakukan dimana mana baik ditingkat pusat hingga di tingkat Desa/Kelurahan. Demikian halnya dengan pelayanan yang dilakukan di kecamatan. Dalam melayani masyarakat pemerintah kecamatan mempunyai peranan strategis, karena berhadapan langsung dengan segenap anggota masyarakat.


2.2. Tinjauan Secara Normatif 2.2.1 Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Menurut buku ”Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah” (LAN-RI : 1999) dalam Wasistiono (2002:57) kinerja pemerintah di ukur secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan indikator indikator: a. Masukan (inputs) b. Keluaran (outputs) c. Hasil (outcomes) d. Manfaat (benefits) e. Dampak (impacts) Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah yang diperbaharui dengan undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 telah ditegaskan bahwa ”Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota”. Kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan. Dengan demikian camat bukan lagi penguasa wilayah dan tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah umum yang meliputi pengawasan, koordinasi, serta kewenangan residu. Ini artinya kedudukan camat dengan perangkat daerah lainya di kecamatan seperti kepala cabang dinas dan lain lain hanya bersifat koordinatif dan teknis fungsional.


Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat dan diberikan pada suatu instansi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 80 dan 81 Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yang sudah dihapuskan sejalan dengan diberlakukanya Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dapat di gunakan dua pola, seragam dan kewenangan tertentu. Wasistiono (2002:28) mengemukakan dua pola pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat yaitu: Pola I : Seragam untuk semua kecamatan Pola II: Seragam untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum ditambah dengan kewenangan spesifik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduk. Kaho (1997:60) berpendapat tentang faktor faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain: Sumber Daya Manusia dan Kemampuan aparatur serta partisipasi masyarakat, Keuangan yang stabil, peralatan yang lengkap, organisasi dan manajemen yang baik. Dari beberapa faktor yang bisa mempengaruhi otonomi daerah tersebut, faktor kemampuan aparatur pemerintah daerah memiliki peran penting dalam otonomi daerah. Sumber daya aparatur yang profesional merupakan syarat yang diperlukan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah agar terwujud birokrsi yang berpotensi terhadap pelayanan sebagaimana yang di harapkan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Hal


yang sama dikemukakan Kaho (1997:80)” Bagaimana juga berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan dalam hal ini pelaksanaan otonomi Daerah akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksana atau aparatur pemerintah itu sendiri”. Berkaitan dengan itu aparatur kecamatan yang merupakan bagian integral dari aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan dan profesional dalam melaksanakan

tugas

tugas

yang

menyangkut

pemerintah

dan

pelayanan

masyarakat.Sedangkan aparatur kecamatan itu sendiri kita ketahui adalah Pegawai Negri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penjelasan mengenai pegawai negri sipil terdapat dalam pasal 1 (a) Undang undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa: ”Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat syarat yang di tentukan dalam peraturan per Undang-Undangan, diangkat oleh pejabat pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2.2. Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Keputusan Menpan No 81 tahun 1993, bahwa pengertian pelayanan umum adalah:


”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang undangan”. Pelayanan prima adalah pelayanan yang telah sesuai, sama atau melebihi standarnya, atau bagi yang belum ada standarnya telah sesuai dengan harapan dan memuaskan pelanggan (LAN,Pelayanan Prima dalam Administarasi Publik, 1998:23). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, bahwa terdapat 10 (sepuluh) kriteria pelayanan masyarakat yang baik, diantaranya adalah: 1. Kesederhanaan yang meliputi prosedur pelayanan yang tidak berbelit belit dan mudah dilaksanakan 2. Kejelasan, yang meliputi: a. Persyaratan teknis dan administratif publik b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab c. Dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan sengketa dalam pelayanan publik dan tatacara pembayaran d. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran 3. Kepastian, pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan


4. Akurasi, produk pelayanan Publik dapat di terima dengan benar, tepat dan sah 5. Keamanan, proses dan pelayanan publik memberi rasa aman dan kepastian hukum 6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara publik atau pejabat yang di tunjuk bertanggung

jawab

atas

penyelenggaraan

pelayanan

dan

penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 7. Kelengkapan sarana dan perasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika. 8. Kemudahan Akses,tempat dan lokasi serta pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi informatika 9. Kedisiplinan, Kesopanan dan keramahan pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan iklas 10. Kenyamanan Lingkungan hidup harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet,tempat ibadah, dan lain lain.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitan Penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses dari kegiatan ilmiah yang pada hakekatnya berawal dari minat untuk mengetahui gejala tertentu yang selanjutnya berhubungan dan berkembang menjadi gagasan, konseptualisasi yang pada akhirnya menentukan metode penelitian yang sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Kemudian dilakukan penelaahan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas serta sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perumusan Nazir (1988 : 63), yang mengemukakan bahwa: Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan Nawawi (1998:63), mengatakan bahwa: Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau


melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak dan atau sebaliknya. Metode induksi menentukan cara agar manusia dalam memecahkan suatu problematika mulai dari mencari fakta-fakta yang nyata dan murni dari pengalaman dalam masyarakat kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum hal ini dijelaskan oleh Asyari (1983: 28). Selanjutnya Mardalis dalam Ali (1997: 4), mengatakan bahwa: cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi secara umum.

3.2. Definisi Konsep Konsep merupakan generalisasi abstrak dari sekumpulan fenomena yang memberikan arahan pada penggunaan variabel dalam penelitian. Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Aparatur Kecamatan : Orang – orang yang bekerja dan atau menduduki jabatan dalam kelembagaan pemerintahan dalam ruang lingkup kecamatan atau kantor


kecamatan dan bertanggung jawab kepada atasan yang dalam hal ini adalah Camat. 2. Pelayanan : Cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau sekelompok orang. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan dari orang lain yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan memiliki nilai ukur, sehingga dapat diperoloeh nilai standar dari pelayanan yang dilakukan. 3. Masyarakat : Kumpulan orang yang hidup berkelompok dalam suatu wilayah dan melakukan berbagai aktifitas guna memenuhi segala bentuk kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini masyarakat tersebut merupakan objek dari pelayanan. 4. Kinerja : Pencapaian suatu nilai atau tujuan dari sekumpulan orang atau sebuah organisasi yang orang – orang tersebut memiliki tugas atau wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Pencapaian suatu nilai atau tujuan tersebut didapat melalui proses pelaksanaan dari tugas atau beban kerja yang ada, sesuai dengan wewenang tanggungjawab masing – masing.

3.3. Populasi dan Sampel 3.3.1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang,


tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2002: 57), selanjutnya Arikunto (2002, 108) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti dan masyarakat yang ada di Kecamatan Banda Sakti yang berjumlah 70.569 jiwa.

3.3.2. Sampel Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pandangan Arikunto (2002: 116). Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk melihat kinerja aparat kantor kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini penulis menggunakan teknik accidental sampling. Menurut Soehartono (2000: 62), Accidental sampling disebut juga convience sampling. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, orang yang diambil sebagai anggota sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah diterima dan dijangkau. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sedang mengajukan permohonan pembuatan atau surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), IMB, Akte Kelahiran surat tanah dan surat-surat lainnya pada saat penulis mengadakan penelitian yang berurusan langsung dengan aparat kantor Kecamatan


Banda Sakti yang berjumlah 50 orang. Sedangkan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti yang diwawancarai terdiri dari: 1. Camat Banda Sakti : 1 orang 2. Sekretaris Camat : 1 orang 3. Staf kecamatan : 16 orang Jumlah : 18 orang Jumlah sampel secara keseluruhan adalah 68 orang. Penulis menjadikan hasil wawancara dari ketiga aparat kantor Kecamatan Banda Sakti di atas sebagai cross check. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil kuesioner.

3.4. Variabel Penelitian Berdasarkan permasalahan dan judul penelitian tersebut, peneliti mengambil variabel penelitian sebagai berikut:


Tabel 1. Variabel Penelitian No. 1

Variabel Kinerja Aparat

Indikator a. Responsivitas

Pemerintah

Sub Indikator a. Prioritas Pelayanan b. Kebutuhan Masyarakat

Kecamatan dalam Pelayanan Masyarakat b. Responsibilitas

a. Prinsip-Prinsip Administrasi b. Kebijaksanaan Organisasi

c. Akuntabilitas

a. Tanggung Jawab

d. Kesederhanaan

a. Prosedur b. Persyaratan

e. Kejelasan/Kepastian

a. Kepastian hukum b. Prosedur terbuka

f. Keamanan g. Keterbukaan

a. Kenyamanan a. Jujur b. Terus Terang

h. Efisiensi

a.. Tidak Berbelit-Belit

i. Ekonomis

a. Biaya rendah

j. Keadilan

a. Pemerataan

k. Ketepatan Waktu

a. Tepat waktu b. Efisiensi waktu

Sumber : Data diolah (2008)


3.5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 3.5.1 Sumber Data Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa person, place, dan paper. Hal ini sejalan dengan pandangan Arikunto (2002: 107): 1. Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Penulis menjadikan sumber data yang berupa person yaitu aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dan masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan KTP, IMB, Permohonan Akte Kelahiran dll. 2. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. 3. Paper yaitu suber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau alternatif – simbol lain. Paper bukan hanya terbatas hanya pada kertas, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang dan lain sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Pengambilan sumber data yang berupa paper adalah catatan-catatan, arsiparsip maupun dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Kecamatan Banda Sakti.


3.5.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian lapangan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan gejala yang terjadi di lapangan. Teknik ini merupakan kelanjutan dari penelitian kepustakaan yang terdapat dalam literatur dan disesuaikan dengan fakta yang ada. Dalam mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan instrumen berupa: 1. Observasi Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain hal ini dijelaskan Nasir (1988: 212). Observasi dilakukan terhadap objek yang diteliti sehingga peneliti melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh gambaran dari objek yang diteliti. Penulis mengamati kejadian-kejadian di lapangan yang berhubungan dengan proses pelayanan yang diberikan oleh aparat kantor Kecamatan Banda Sakti kepada masyarakat. Selain itu juga penulis mengamati bagaimana situasi kerja di kantor Kecamatan Banda Sakti secara umum. 2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Arikunto (2002: 135). Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu


pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya Nazir (1988: 234), mengatakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan

menggunakan

alat

yang

dinamakan interviwe

guide (panduan

wawancara). Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan beberapa informan yang penulis anggap perlu untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap. Untuk mencari informasi mengenai bagaimana kinerja aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka penulis mengadakan wawancara kepada camat selaku pimpinan di kantor kecamatan. Selain itu juga penulis mengadakan wawancara kepada aparat kantor kecamatan untuk melengkapi dan mengecek informasi yang diperoleh dari camat. 3. Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Hal ini sejalan dengan pandangan Arikunto (2002: 128). Selanjutnya menurut Nazir (1988: 245), mengatakan: angket atau daftar pertanyaan ini sering juga disebut kuesioner.


Penulis menyebarkan angket atau kuesioner kepada sejumlah masyarakat yang penulis jadikan sebagai responden. Kemudian hasil jawaban responden dianalisa dengan menggunakan teknik analisis yang ada. 4. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian. Hal ini dijelaskan Arikunto (2002: 135) yang mengatakan bahwa didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengambil data-data mengenai monografi Kecamatan Banda Sakti.

3.6. Tekhnik Analisa Data Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar hal ini disebutkan Patton dalam Moleong, (2001 : 103). Data dianalisis penulis dengan melakukan perhitungan dengan persentase dan tabulasi secara sederhana untuk membuat penafsiran dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Editing Editing adalah penelitian kembali cacatan kecil yang telah kembali dari lapangan. Data yang diperoleh dikumpulkan, direduksi dan dipilih. Kemudian data yang relevan dirangkum dengan permasalahan penelitian hal ini sejalan dengan


pandangan Musa dan Titi Nurfitri, (1988 : 95) dengan cara editing ini diharapkan dapat meningkatkan mutu data yang akan diolah dan dianalisis. Pada langkah ini penulis menyusun angket kuisioner dan daftar wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data dan keterangan yang berhubungan dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kapada masyarakat di kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. 2. Klasifikasi Klasifikasi adalah penggolongan data dalam bentuk, pola, kedudukan dan kuantitas hal ini sejalan dengan pandangan Asyari (1983 : 100). Adapun tujuan klasifikasi adalah untuk melihat kedudukan masing-masing fenomena dalam rangka keseluruhan. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga mengelompokkan data yang telah diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara untuk dapat mencerminkan tujuan atau fenomena permasalahan yang telah ditentukan. 3. Tabulasi Tabulasi merupakan penyusunan data dalam bentuk table. Dengan tabulasi, data lapangan akan terlihat ringkas dan bersifat merangkum. Langkah ini dilakukan untuk menghitung atau mengetahui frekuensi dari tiap-tiap alternatif jawaban yang diberikan responden dapat disajikan dalam bentuk table sehingga mudah dibaca.


4. Standarisasi Data Standarisasi Data dilakukan untuk mempermudah analisis data yaitu dengan : a. Penentuan skala ukur didasarkan atas kualitas jawaban yang diberikan kepada responden. Penulis dalam hal ini menetapkan 3 (tiga) kualitas jawaban, maka penentuan skala ukurannya adalah sebagai berikut: 1) Skor 3 (baik) untuk alternative jawaban a ; 2) Skor 2 (cukup) untuk alternative jawaban b ; 3) Skor 1 (kurang) untuk alternative jawaban c ; a. Penentuan batas interval berdasarkan alternatif jawaban tersebut menurut Nazir, (1988 : 445) menggunakan rumus sebagai berikut: R I= K Keterangan : I = Besarnya interval kelas. R = Jarak pengukuran (skor tertinggi –skor terendah). K = Jumlah kelas. 3–1 I=

2 =

3

= 0,66 3

Sehingga penentuan kategori yang didapat adalah : 1) Skor antara 2,34 sampai dengan 3,00 diberi nilai baik ;


2) Skor antara 1,67 samapi dengan 2,33 diberi nilai cukup ; 3) Skor antara 1,00 sampai dengan 1,66 diberi nilai kurang ;

Adapun perhitungan total nilai adalah sebagai berikut : T=bxf

Keterangan : T = Total nilai. B = Bobot. F = Frekuensi jawaban yang diberikan responden.

Selanjutnya untuk mengetahui skor dilakukan perhitungan sebagai berikut: T S= N Keterangan : S = Skor T = Jumlah total nilai N = Jumlah respomden


Sedangkan untuk menentukan persentasenya dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: f Persentase (%) =

x 100 N

3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan tersebut memiliki data-data yang lebih lengkap daripada kecamatan lain. Waktu yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian yaitu mulai Maret 2008 sampai Juni 2008.


BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1

Keadaan Geografis Berdasarkan data monografi Kecamatan Banda Sakti 2006 maka dapat dilihat

data-data sebagai berikut: Kecamatan Banda Sakti merupakan salah satu dari 4 (empat) kecamatan yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe. Ibu Kota Kecamatan Banda Sakti terletak di Lhokseumawe. Letak kantor, jarak antara kantor Kecamatan Banda Sakti ke Ibu Kota Lhokseumawe berjarak 2 km, dengan jarak tempuh sekitar 5 menit. Secara geografis, Kecamatan Banda Sakti berada pada posisi 020550 Lintang Utara dan 990050 Bujur Timur. Secara administratif, Kecamatan Banda Sakti mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka ; 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Dua; 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Satu; 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kecamatan Banda Sakti berada pada ketinggian 0 – 5 meter di atas permukaan laut (dpl) serta mempunyai luas wilayah keseluruhan 11,24 Km2. Kecamatan Banda Sakti terdiri dari 5 Kelurahan dan 13 Gampong.


Luas masing-masing Desa dan Kelurahan dapat diperhatikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Banda Sakti menurut Gampong/Kelurahan No. Gampong (nama) Luas (Km2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kutablang Lhokseumawe Mon Geudong Keude Aceh Simpang Empat Pusong Lancang Garam Pusong Baru Kampung Jawa Lama Kampung Jawa Baru Hagu Teungoh Uteunbayi Ujung Blang Hagu Selatan Teumpok Teungoh Hagu Barat Laut Ulee Jalan Banda Masen Jumlah

2,40 15,56 2,85 2,00 3,20 1,60 3,65 2,52 4,17 2,90 1,25 2,15 0,75 8,90 1,00 1,30 2,25 1.56 105,06

Sumber: Kantor Camat Banda Sakti, 2006

Desa gampong dan kelurahan dari Tabel 2 diatas yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Lhokseumawe yang memiliki luas wilayah sebesar 15,56 km2, sedangkan wilayah tersempit berada di desa Ujung Blang dengan luas wilayah 0,75 km2. Kacamatan Banda Sakti dikenal ada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan musim yang terjadi


di Indonesia yang pada umumnya dipengaruhi oleh arah angin yang tertiup di Indonesia. Arah angin pada bulan Juni sampai dengan bulan September bertiup dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret arah angin berasal dari Asia dan Samudra Pasifik yang mengandung banyak uap air dan melintasi daratan Indonesia, sehingga pada bulan tersebut terjadi musim hujan. Sedangkan untuk suhu udara rata-rata di Kecamatan Banda Sakti adalah sebesar 30oC.

4.1.2

Keadaan Penduduk Penduduk merupakan faktor penting dan modal dasar pembangunan yang

sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Karena penduduk merupakan subyek dan obyek dari aktivitas pembangunan. Dengan peran serta penduduk, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu apabila penduduk tersebut diarahkan atau dibina sebagai tenaga kerja yang efektif maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar nilainya. Sebaliknya apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut tidak merata yang pada akhirnya hal ini akan mengganggu stabilitas nasional.


Jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti tahun 2006 adalah 70,569 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Banda Sakti dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Banda Sakti No Gampong (nama) Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) 2.839 Mon Geudong Keude Aceh 1.123 Pusong Lama 2.104 1.982 Pusong Baru Lhokseumawe 857 2.383 Simpang Empat Lancang Garam 1.145 1.495 KampungJawa Baru 3.787 Tumpok Teungoh 2.229 Kuta Blang 1.853 Uteun Bayi Banda Masen 1.086 1.877 Ujung Blang Ulee Jalan 793 1.435 Hagu Barat Laut 2.233 Hagu Teungoh 2.252 Hagu Selatan Kampung Jawa 3.616 Lama Jumlah 35.089 Sumber: Kecamatan Banda Sakti dalam Angka 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2.870 1.135 2.128 2.004 867 2.409 1.157 1.512 3.829 2.254 1.873 1.099 1.897 802 1.451 2.258 2.278 3.657

2.709 2.258 4.232 3.986 1.724 4.792 2.302 3.007 7.616 4.483 3.726 2.185 3.773 1.595 2.887 4.491 4.530 4.530

35.480

70.569

Secara keseluruhan dari Tabel 3 di atas penduduk Perempuan di Kecamatan Banda Sakti masih lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk Laki-laki. Penduduk laki-laki berjumlah 35.089 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 35.480 jiwa.


Komposisi di atas menunjukkan bahwa penduduk yang terbanyak yaitu 7.616 jiwa di desa/gampong Tumpok Teungoh dibandingkan dengan desa/gampong yang lainnya. Sedangkan untuk desa/gampong yang memiliki penduduk paling sedikit terdapat di Desa Ulee Jalan yang berjumlah 1.595 jiwa. Selanjutnya data keadaan penduduk Kecamatan Banda Sakti menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: Tabel 4. Komposisi Penduduk menurut Usia di Kecamatan Banda Sakti Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75+ Jumlah

3.461 4.229 4.043 3.582 3.353 3.100 2.543 2.361 2.343 2.300 1.210 1.187 720 267 283 106 35.089

2.714 3.683 3.519 4.063 4.385 4.003 2.682 2.909 2.379 1.997 1.030 691 564 309 364 187 35.480

6.175 7.912 7.562 7.645 7.738 7.104 5.225 5.270 4.722 4.297 2.241 1.878 1.285 576 647 293 70.569

Sumber: Kecamatan Banda Sakti dalam Angka 2006

Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa sebanyak 21.649 jiwa atau sebesar 35,07% penduduk Kecamatan Banda Sakti termasuk usia belum produktif (0-14 tahun). Sedangkan sebanyak 47.405 jiwa atau sebesar 62,33% penduduk Kecamatan Banda Sakti termasuk usia produktif (15-64 tahun) dan sebanyak 1.516 jiwa atau


sebesar 2,60% penduduk Kecamatan Banda Sakti termasuk usia non produktif (>65 tahun). Ketentuan mengenai batas usia produktif di atas mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Nathan Keyfit dan Widjoyo Nitisastro dalam Beratha, (1982 : 108) sebagai berikut : 1. Umur 0-14 tahun disebut usia belum produktif : 2. Umur 15-64 tahun disebut usia produktif : 3. Umur > 65 tahun disebut usia non produktif : Kondisi tersebut mengambarkan bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum produktif dan non produktif. Kondisi penduduk yang demikian merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Banda Sakti.

4.1.3

Keadaan Sosial Budaya Keadaan masyarakat Kecamatan Banda Sakti jika dilihat dari segi sosial

budaya sebagian besar masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat Kecamatan Banda Sakti diwarnai dengan alam perkotaan yang masih dipengaruhi dengan peraturan adat istiadat yang masih sangat kental. Masyarakat Kecamatan Banda Sakti masih aktif dalam menciptakan hubungan kekerabatan dan sifat kegotong-royongan. Misalnya dalam pelaksaan kebersihan yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi tidak sedikit pada masyarakat yang tinggal didaerah


perkotaan sudah sangat jarang sekali ditemukan hal seperti itu lagi. Kebanyakan dari anggota masyarakat didaerah perkotaan sudah hidup secara individual dan sedikit sekali yang dipengaruhi oleh ciri kehidupan alam perdesaan. Masyarakat didaerah perkotaan sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat kegotong-royongan sudah sangat jarang sekali dapat di temukan.Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan masyarakat Kecamatan Banda Sakti dilihat dari segi sosial budayanya adalah sebagai berikut.

4.1.3.1. Adat Istiadat Adat istiadat di Kecamatan Banda Sakti masih mempertahankan kehidupan adat dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat islam, misalnya sifat kekerabatan yang masih kuat dan kegotong-royongan masyarakat yang merupakan adat istiadat warisan nenek moyang . Masyarakat Kecamatan Banda Sakti adalah masyarakat yang mempunyai corak kehidupan yang bersifat agrasis dan mempunyai karakteristik budaya yang sangat kental karena setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan bepegang pada budaya yang ada dan juga tentunya nilai-nilai syariat islamyang berasal dari sebahagian besar penduduk yang beragama islam. 4.1.3.2. Pendidikan Keadaan pendidikan masyarakat suatu bangsa sering kali dijadikan sebagai tolak ukur terhadap keadaan sosial budaya suatu bangsa. Keberhasilan pelaksaan


pendidikan masyarakat akan menjadi ukuran terhadap kebudayaan dan keadaan sosial budaya. Semakin tinggi suatu masyarakat, maka akan semakin berkembang pula kebudayaannya. Masyarakat Kecamatan Banda Sakti secara umum sudah memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi untuk mengenyam pendidikan. Peningkatan pendidikan masyarakat akan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sebab tanpa adanya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, maka proses belajar mengajar akan berjalan lambat. Keadaan demikian pada akhirnya akan menghambat pembangunan pendidikan masyarakat. Prasarana pendidikan di Kecamatan Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :


No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tabel 5. Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Banda Sakti Gampong (nama) SD/MI SMP/ SMU/SMK/ Perguruan MTsN MA Tinggi/ PT. Agama 1 1 1 Mon Geudong Keude Aceh 1 Pusong Lama 1 1 1 Pusong Baru Lhokseumawe 1 1 Simpang Empat 3 1 2 Lancang Garam 6 1 Kampung Jawa Baru 1 2 1 2 Tumpok Teungoh 2 Kuta Blang 1 Uteun Bayi 1 Banda Masen 1 1 Ujung Blang 1 Ulee Jalan 1 1 1 1 Hagu Barat Laut 1 2 Hagu Teungoh 1 1 1 Hagu Selatan 2 1 Kampung Jawa Lama 4 Jumlah 28 10 11 3


Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa secara umum prasarana berupa gedung sekolah di Kecamatan Banda Sakti masih cukup minim. Meskipun jumlah Sekolah dasar (SD) dan setingkatnya yaitu Madrasah Ibtidaiyah cukup banyak yaitu berjumlah 28 unit. Akan tetapi untuk jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ataupun Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Umum (SMU) ataupun Madrasah Aliyah dapat dikategorikan masih sangat sedikit yaitu berjumlah 10 unit untuk SLTP/Madrasah Tsanawiyah dan 11 unit untuk SMU/Madrasah Aliyah. Keadaan demikian terjadi karena sebagian besar siswa lulusan Sekolah Dasar mencari sekolah-


sekolah yang lebih baik yang berada di wilayah Kecamatan Banda Sakti, demikian pula halnya dengan siswa lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang akan melanjutkan pendidikannya beranggapan bahwa pendidikan didaerah perkotaan jauh lebih baik.Keadaan ini membuat daya tampung beberapa sekolah sudah melampaui batas. 4.1.3.3

Keagamaan Penduduk Kecamatan Banda Sakti masih memegang teguh ajaran agama

yang dianutnya. Ajaran agama yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti didominasi oleh Agama Islam, dan hanya sebagian kecil beragama Kristen dan Budha serta Hindu yang merupakan warga pendatang Jadi kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan setempat diwarnai oleh ajaran dan kebudayaan Agama Islam. Sarana ibadah di Kecamatan Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tabel 6. Prasarana Tempat Ibadah di Kecamatan Banda Sakti Gampong (nama) Mesjid Surau/ Gereja Pura/ Vihara Meunasah Candi 0 0 0 1 2 Mon Geudong 0 1 0 0 Keude Aceh 1 1 0 1 Pusong Lama 1 1 0 0 1 1 0 Pusong Baru 0 4 1 1 Lhokseumawe 0 0 0 0 4 0 Simpang Empat 0 5 0 0 Lancang Garam 1 0 0 0 Kampung Jawa Baru 0 2 0 1 3 0 0 Tumpok Teungoh 0 0 0 0 1 Kuta Blang 0 0 1 0 1 Uteun Bayi 0 0 0 1 Banda Masen 1 0 0 0 1 1 Ujung Blang 0 0 0 1 Ulee Jalan 1 0 0 0 1 1 Hagu Barat Laut 0 0 0 1 1 Hagu Teungoh 0 0 5 0 1 Hagu Selatan Kampung Jawa 0 0 0 7 2 Lama Jumlah 16 41 2 1 1

Sumber: Kecamatan Banda Sakti Dalam Angka 2006

Tabel 6 di atas ditunjukkan bahwa jumlah prasarana berupa rumah ibadah yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti berjumlah 61 unit. Untuk prasarana yang berupa rumah ibadah terbanyak adalah mushallah atau surau dengan jumlah 41 unit, mesjid sebanyak 16 unit, gereja 2 unit, pura atau candi 1 unit, dan vihara 1 unit. 4.1.3.4. Kesehatan Pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Banda Sakti perlu didukung oleh tingkat kesehatan masyarakat. Semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan bagi masyarakat akan dapat menunjang masyarakat dalam


meningkatkan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Banda Sakti. Prasarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti secara umum dikatakan masih kurang memadai untuk melayani seluruh masyarakat yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah mengingat pentingnya prasarana kesehatan tersebut untuk menjaga kesehatan masyarakat baik dalam hal pencegahan, pengobatan maupun untuk mengetahui secara jelas kegunaan dan pentingnya kesehatan. Prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:


Tabel 7. Sarana Kesehatan di Kecamatan Banda Sakti No

Gampong (nama)

Rumah Sakit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mon Geudong Keude Aceh Pusong Lama Pusong Baru Lhokseumawe Simpang Empat Lancang Garam Kampung Jawa Baru Tumpok Teungoh Kuta Blang Uteun Bayi Banda Masen Ujung Blang Ulee Jalan Hagu Barat Laut Hagu Teungoh Hagu Selatan Kampung Jawa Lama Jumlah

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Klinik/ Dokter Praktek 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 11

Rumah Bersalin

Polindes

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4

0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 8


Tabel 7 di atas diketahui bahwa untuk prasarana kesehatan berupa Rumah Sakit di Kecamatan Banda Sakti yang berjumlah 4 unit. Prasarana kesehatan terbanyak adalah klinik/dokter praktek dan polindes yang berjumlah 21 unit dan sudah dimiliki oleh setiap gampong maupun kelurahan di Kecamatan Banda Sakti. Akan tetapi hal ini masih perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah untuk menambah jumlahnya terutama pada pembangunan puskesmas yang tentunya akan berkenaan dengan masyarakat.


4.1.4. Keadaan Sosial Ekonomi Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kacamatan Banda Sakti tidak lepas dari jenis mata pencarian masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Banda Sakti bermatapencarian sebagai pelayanan dalam bentuk jasa. Selain itu masih kurangnya lapangan kerja lain dan minimnya keahlian yang dimiliki sebagian besar masyarakat merupakan penyebab banyaknya masyarakat yang memilih hidup dari bidang jasa. Mata pencarian masyarakat di Kecamatan Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 8 berikut ini : Tabel 8. Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jasa Nelayan Pedagang/Pengusaha PNS Industri Buruh/Pegawai Swasta Lainnya Jumlah

2.181 625 571 449 540 692 541 5.599

38,95 11,16 10,20 8,02 9,64 12,36 9,66 100


Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Banda Sakti bermata pecarian sebagai jasa yaitu sebanyaknya 2.181 jiwa atau sebesar 38,95% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Banda Sakti yang berusia produktif.


4.1.5. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Banda Sakti 4.1.5.1 Keadaan Pegawai Kecamatan Banda Sakti Apabila kantor kecamatan merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan. Hal ini berarti berhasil tidaknya segala kegiatan di kecamatan adalah tanggungjawab dari camat selaku pimpinan tertinggi pemerintah di kecamatan. Camat harus mampu memimpin bawahannya agar dapat bertindak secara profesional dalam melaksanakan tugas-tugas khususnya pelayanan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah No.24 Tahun 2000 Tanggal 26 Februari 2001 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan, maka Kecamatan Banda Sakti dipimpin oleh seorang camat dengan dibantu oleh seseorang sekretaris kecamatan dan 6 orang kepala seksi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Banda Sakti dapt dilihat pada gambar 1 berikut ini : Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Banda Sakti CAMAT

KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SEKCAM

KASI PEM

KASI PMD

KASI TRANTIB

KASI KES.SOS

KASI PELAYANAN. UMUM

Sumber: Kantor Camat Banda Sakti

Gambar 1. Struktur Organisasi


Kecamatan Banda Sakti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 18 orang personil yang terdiri dari 12 orang pegawai laki-laki dan 6 orang pegawai perempuan.Tugas pemerintah di kantor Kecamatan Banda Sakti akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh jumlah pegawai yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Perkembangan masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan tugas-tugas yang diemban serta sasaran yang hendak dicapai perlu diperhatikan dalam rangka penyepurnaan atau pembenaan personil.Untuk lebih jelasnya mengenai kualitas dan kuantitas aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dapat diperhatikan pada tabel 9 berikut ini: Tabel 9. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Kecamatan Banda Sakti No. Nama Jabatan Golongan (ruang) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

A. Haris, S.Sos, M.Si Rudi Hidayat, S.STP Hasbi, S.Pd Samsul Bahri, S.Sos A. Gani MY Sulaiman Nurmala Armiati, S.Sos Armanisah, S.Sos Nurafniah, S.Sos Zulfikar AB, S.Sos Armadi, S.Sos Safriadi, S.STP Rosmanidar Rosmaniyah Muhammad Samin Muchlis Hariadi

Camat Sekretaris Camat Kasi Trantib Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan. Umum Kasi PMD Kasi Kessos Staf Kasi PMD Staf Kasi Kessos Staf Kasi Pemerintahan Staf Kasi Pelayanan Umum Staf Kasi Trantib Staf Kasi Pemerintahan Pembantu Pemegang Kas Pemegang Barang Staf Kasi PMD Staf Kasi Trantib Staf Kasi Pelayanan Umum

Pembina (IV/a) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (II/a) CPNS (II/a) CPNS (II/a) CPNS (I/c)

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Banda Sakti 2007


Tabel 9 di atas memperhatikan bahwa pegawai dikantor Kecamatan Banda Sakti yang memiliki golongan tertinggi ada 1 orang yaitu camat dengan golongan IV/a. Sedangkan golongan pangkat terendah diduduki oleh staf yang berjumlah 1 orang dengan pangkat I/c. Keseluruhan pegawai yang berjumlah 18 orang tersebut merupakan sumber daya manusia yang dimliki oleh Kantor Kecamatan Banda Sakti kemampuan aparat melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan pegawai Kantor Camat Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.9 berikut ini: Tabel 10. Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Banda Sakti No. Nama Jabatan Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

A. Haris, S.Sos, M.Si Rudi Hidayat, S.STP Hasbi, S.Pd Samsul Bahri, S.Sos A. Gani MY Sulaiman Nurmala Armiati, S.Sos Armanisah, S.Sos Nurafniah, S.Sos Zulfikar AB, S.Sos Armadi, S.Sos Safriadi, S.STP Rosmanidar Rosmaniyah Muhammad Samin Muchlis Hariadi

Camat Sekretaris Camat Kasi Trantib Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan. Umum Kasi PMD Kasi Kessos Staf Kasi PMD Staf Kasi Kessos Staf Kasi Pemerintahan Staf Kasi Pelayanan Umum Staf Kasi Trantib Staf Kasi Pemerintahan Pembantu Pemegang Kas Pemegang Barang Staf Kasi PMD Staf Kasi Trantib Staf Kasi Pelayanan Umum

S2 D-4 S1 S1 SLTA SLTA SLTA S1 S1 S1 S1 S1 D-4 SLTA SLTA SLTA SLTA SLTP


Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai kantor Kecamatan Banda Sakti merupakan lulusan SLTA/sederajat dan S1 dengan jumlah


yang sama banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai kantor Kecamatan Banda Sakti memiliki kualitas yang cukup baik untuk melaksanakan roda pemerintahan diwilayahnya. Selain tingkat pendidikan, maka diklat atau kursus-kursus yang pernah diikuti oleh pegawai juga merupakan modal dalam meningkatkan kualitas yang dimilikinya. Diklat yang pernah diikuti oleh pegawai kantor Kecamatan Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 11 berikut ini : Tabel 11. Diklat yang Pernah Diikuti Pegawai Kantor Camat Banda Sakti No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nama A. Haris, S.Sos, M.Si Rudi Hidayat, S.STP Hasbi, S.Pd Samsul Bahri, S.Sos A. Gani MY Sulaiman Nurmala Armiati, S.Sos Armanisah, S.Sos Nurafniah, S.Sos Zulfikar AB, S.Sos Armadi, S.Sos Safriadi, S.STP Rosmanidar Rosmaniyah Muhammad Samin Muchlis Hariadi

Jabatan Camat Sekretaris Camat Kasi Trantib Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan. Umum Kasi PMD Kasi Kessos Staf Kasi PMD Staf Kasi Kessos Staf Kasi Pemerintahan Staf Kasi Pelayanan Umum Staf Kasi Trantib Staf Kasi Pemerintahan Pembantu Pemegang Kas Pemegang Barang Staf Kasi PMD Staf Kasi Trantib Staf Kasi Pelayanan Umum

Diklat yang Pernah Diikuti Nama Tahun ADUMLA 2000 ADUMLA IV 1999 PIM TK. IV 2006 ADUM 1998 PIM TK. IV 2004 ADUM 2000 -


Tabel 11 di atas dilihat bahwa aparat kantor Kecamatan Banda Sakti yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) hanya berjumlah 6 orang, yaitu Diklat ADUMLA yang telah diikuti camat pada tahun 2000 dan Diklat Adum/Pim Tk IV oleh 4 orang kepala seksi serta ADUMLA IV satu orang yaitu sekretaris camat.


Mengenai golongan, tingkat pendidikan serta diklat yang pernah diikuti oleh aparat kantor Kecamatan Banda Sakti berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Banda Sakti masih kurang, karena tidak semua atau kebanyakan para pegawai tidak pernah mengikuti diklat. Untuk memperoleh aparat yang berkualitas sangat dibutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan pelayanan yang akan diberikan akan lebih optimal. Oleh karena itu diharapkan aparat harus mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. 4.1.5.2. Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti Pelayanan yang akan diberikan oleh aparat kantor kecamatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal untuk menunjangnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini merupakan unsur pendukung yang sangat penting.karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka pelaksanaan tugas tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Inventarisasi sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Banda Sakti diperoleh dari bantuan pemerintahan pusat, pemerintah propinsi dan pembelian yang dibebankan pada anggaran daerah. Keadaan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Banda Sakti pada sampai pelaksanaan penelitian ini masih sangat terbatas. Mengenai


keadaan sarana kerja di kantor Kecamatan Banda Sakti untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 12 berikut ini:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tabel 12. Keadaan Sarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti Sarana Kerja Jumlah (unit) Kondisi B RR RB Komputer 2 B Mesin ketik 4 RR Printer 1 B Meja 22 B Kursi 31 B Filing Kabinet 5 B Papan Data 4 B Lemari 5 RR White Board 2 B Pesawat Telepon 1 B Sofa 1 B Motor 2 B Mobil 1 B -

Sumber: Kantor Kecamatan Banda Sakti

Keterangan : B= Baik RR = Rusak Ringan RB= Rusak Berat

Tabel 12 diatas diketahui bahwa sebagian besar sarana yang ada di kantor Kecamatan Banda Sakti berada dalam kondisi yang baik, akan tetapi untuk sarana berupa komputer masih sangat sedikit dilihat dari volume kerja yang dilakukan oleh aparata pemerintah kecamatan. Oleh sebab itu pengadaan komputer sangat diharapkan mengingat banyaknya tugas yang diperlukan sebagai alat bantu pelaksanaan tugas aparat kecamatan.Selanjutnya untuk mengetahui prasarana kerja


yang ada di kantor Kecamatan Banda Sakti dapat diperhatikan pada tabel 13 berikut ini: Tabel 13. Keadaan Prasarana Kerja di Kantor Kecamatan Banda Sakti No. Sarana Kerja Jumlah (unit) Kondisi B RR RB 1. Mushollah 1 B 2. Ruang Tunggu 1 B 3. Aula 1 B 4. Ruang Rapat 1 B 5. Gudang 1 B 6. Kamar Mandi 2 B Sumber: Kantor Kecamatan Banda Sakti

Keterangan : B= Baik RR = Rusak Ringan RB= Rusak Berat

Tabel 13 diatas dilihat bahwa prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dikatakan baik. Karna baik kuantitas dan kualitas prasarana yang ada masih berada dalam kondisi yang baik. Sarana dan prasarana berdasarkan tabel diatas yang terdapat di Kantor Kecamatan Banda Sakti cukup baik. Hanya saja untuk sarana penting yang berupa alat bantu perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hal ini merupakan

hambatan

dalam

melaksanakan

tugas

kantor

termasuk

dalam

melaksanakan tugas pelayanan umum pada masyarakat.


4.2.

Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti dalam Pelayanan Masyarakat Secara

individu,

manusia

tidak

dapat

memenuhi

sendiri

seluruh

kebutuhannya. Mereka butuh bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan tersebut atau pelayanan orang dan organisasi lain. Seseorang atas sekelompok orang memerlukan jasa pelayanan untuk menyiapkan serta mengurus sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkannya. Jasa pelayanan itu dibutuhkan karena manusia terbatas kemampuan atau waktunya. Fungsi utama pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara operasional di kecamatan pelayanan tersebut dilakukan oleh aparat kantor kecamatan. Sasaran dari manajemen pelayanan yang dilakukan oleh aparat kantor kecamatan sebenarnya sangat sederhana, yaitu adanya kepuasan dari konsumen dalam hal ini adalah masyarakat. Meskipun demikian, untuk mewujudkannya diperlukan kesungguhan dengan persyaratan yang sering kali tidak mudah untuk dilakukan. Kinerja aparat kantor kecamatan khususnya di Kecamatan Banda Sakti adalah seberapa besar pemerintah kecamatan mampu mekasanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dan bukan yang dilayani oleh masyarakat. Agar tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai maka harus menggunakan peralatan dan sumber daya manusia secara optimal. Aparat kantor Kecamatan Banda Sakti harus bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab penuh dalam mengemban tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Prestasi kerja (kinerja) dalam pelayanan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang aparat dalam malaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk

melihat secara nyata

sejauhmana kinerja aparat kantor Kecamatan Banda Sakti terhadap pelayanan masyarakat yang diharapkan dapat menunjang partisipasi masyarakat dapat dilihat pada pembahasan bab ini. Pembahasan berikut berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari observasi penulis di lapangan, dokumentasi, kuesioner dan wawancara langsung yang dilakukan dengan sejumlah responden pada penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan guna menunjang analisis data ini.

4.2.2. Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Badan Sakti Perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja yang baik dari aparat pemerintah, dalam hal ini adalah kinerja aparat Kecamatan Banda Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menilai kinerja organisasi pemerintah Dwiyanto (1995:7) menjelaskan ukuran-ukuran sebagai berikut: 1. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan seseorang untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.


Kecamatan merupakan lembaga pemerintah yang merupakan unjung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hal ini senantiasa dituntut optimalisasi kinerja aparat pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Banda Sakti telah menyusun tata ruang kantor kecamatan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masyarakat seringkali tidak tahu dibagian mana harus mengurus pelayanan yang diinginkan, sehingga harus menanyakan kepada aparat terlebih dahulu kepastian tempat yang menangani pelayanan yang diinginkan tersebut. 2. Responsibilitas Responsibilitas adalah ”menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi”. Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti berdasarkan wawancara dengan camat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing namun masih belum selesai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja karena masih banyak yang merupakan pejabat lepas harian (PLH) karena golongannya belum sesuai dengan pejabat tersebut.


3. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Setiap program yang akan dilaksanakan berdasarkan wawancara dengan camat didasari dengan perencanaan yang strategik dengan memperhatikan dampak dan akibatnya, sehingga tiap program yang dianggap berhasil maupun gagal harus dilaporkan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Masalah kepuasan tidak dapat diukur dengan pasti, namun hanya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang tertentu. Tingkat kepuasan manusia sangat berbeda antara satu dengan yang lain terhadap suatu hal tertentu. Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam pelayanan. Kinerja aparat Kecamatan Banda Sakti dalam memberikan pelayanan berdasarkan pandangan masyarakat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut: 4.2.2.1.Kesederhanaan dalam Pelayanan Kesederhanaan pelayanan adalah pelayanan dengan menggunakan tata cara yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat dalam arti mencakup prosedur dan persyaratan pelayanan. Prosedur pelayanan meliputi pengaturan yang jelas terhadap tahapan yang harus dilalui masyarakat. Sedangkan persyaratan pelayanan


adalah administrasi yang jelas. Kesederhanaan mekanisme suatu pelayanan akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak lagi melalui birokrasi yang panjang. Berdasarhan hasil jawaban responden terhadap tingkat kesederhanaan dalam pelayanan dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini: Tabel 14. Hasil Jawaban Responden terhadap Kesederhanaan dalam Pelayanan (n = 50) No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 7 21 23,30 B Sedang 2 19 28 45,79 C Kurang 1 24 24 28,91 Jumlah 50 83 100,00 Nilai Rata-rata = 83:50 = 1,66 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 3 Tabel 14 di atas dilihat bahwa responden yang menjawab kesederhanaan dalam proses pelayanan di kantor Kecamatan Banda Sakti sudah baik sebanyak 7 responden atau sebesar 25,30%. Sedangkan yang menjawab kesederhanaan dalam proses pelayanan cukup yaitu sebanyak 19 responden atau sebesar 45,79%. Sementara yang menjawab kesederhanaan dalam proses pelayanan kurang berjumlah 24 responden atau sebesar 28,91%. Kesimpulan berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat kesederhanaan dalam proses pelyanan yang diberikan aparat kantor kecamatan terhadap masyarakat di Kecamatan Banda Sakti dikategorikan kurang dengan nilai rata-rata 1,66. kondisi yang demikian perlu dijadikan sebagai masukan bagi kesederhanaan proses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Data tersebut mengisyaratkan bahwa mekanisme pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat kurang sederhana. Hal ini disebabkan oleh rantai birokrasi yang dilalui terlalu panjang atau berbeli-belit. Keadaan di atas sangat bertentangan dengan kesederhanaan yang terungkap dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yaitu ”Kesederhanaan dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan”. Hasil pengamatan penulis di lapangan ditemukan adanya suatu prosedur yang cukup panjang mengenai permohonan pelayanan khususnya KTP. Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penulis mengamati bahwa prosedur pembuatan dimulai dari tingkat RT/RW setempat untuk mendapatkan surat pengantar. Kemudian dilanjutkan pada tingkat kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar yang kemudian dilanjutkan kepada kantor kecamatan. Sedangkan tahap terakhir adalah pengambilan surat pengantar di kantor kecamatan yang akan dilanjutkan kepada Kantot Catatan Sipil. 4.2.2.2. Kejelasan dan Kepastian dalam Pelayanan Masyarakat pada dasarnya sangat membutuhkan adanya kejelasan dan kepastian prosedur pelayanan baik dari kejelasan biaya, kepastian jadwal dan kepada siapa harus menyampaikan keluhan apabila terjadi kesalahan atau ada sesuatu yang kurang memuaskan.


Cara menyampaikan sesuatu hendanyaknya dilakukan dengan jelas dan memperhatikan prinsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penyampaian yang menyimpang sehingga memungkinkan terjadi kesalahan prosedur atau aparat bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil jawaban responden terhadap kejelasan dan kepastian dalam pelayanan dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Hasil Jawaban Responden terhadap Kejelasan dan Kepastian dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 26 78 66,67 B Sedang 2 15 30 25,64 C Kurang 1 9 9 7,69 Jumlah 50 117 100,00 Nilai Rata-rata = 117:50 = 2,34 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 4

Tabel 15 di atas dilihat bahwa responden yang menjawab kejelasan dan kepastian dalam memberikan pelayanan sudah baik adalah 26 responden atau sebesar 66,67%. Sedangkan yang menjawab kejelasan dan kepastian dalam memberikan pelayanan cukup berjumlah 15 responden atau sebesar 25,64%. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kejelasan dan kepastian dalam memberikan pelayanan kurang berjumlah 9 responden atau sebesar 7,69%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kejelasan dan kepastian pegawai dalam memberikan pelayanan dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 2,34.


Sebagian besar responden atau masyarakat di Kecamatan Banda Sakti dari tabel diatas relatif telah mengetahui secara jelas dan pasti mengenai persyaratan dalam permohonan pelayanan. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 mengenai kejelasan dan kepastian, yaitu adanya kejelasan dan kepastian mengenai: 1. Prosedur / tata cara pelayanan umum 2. Persyaratan pelayanan umum, baik tehknis maupun administrasi 3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Camat Banda Sakti yang mengatakan bahwa persyaratan dalam permohonan pelayanan, petugas yang melayani dan biaya dalam pelayanan telah jelas dan pasti.

4.2.2.3.Keamanan Dalam Pelayanan Suatu pelayanan harus diikuti dengan pelaksanaan proses serta hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. Keamanan dalam hal ini adalah rasa aman dan kenyamanan yang ditimbulkan bersama baik oleh masyarakat maupun aparat kantor kecamatan.


Jawaban masyarakat terhadap keamanan dalam pelayanan dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini: Tabel 16. Hasil Jawaban Responden terhadap Keamanan dalam Pelayanan (n = 50) No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 25 75 63,56 B Sedang 2 18 36 30,50 C Kurang 1 7 7 5,94 Jumlah 50 118 100,00 Nilai Rata-rata=118:50=2,36 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 5 Tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab tingkat keamanan dalam pelayanan di Kantor Kecamatan Banda Sakti sudah baik sebanyak 25 responden atau sebesar 63,56%. Sedangkan responden yang menjawab tingkat keamanan dalam pelayanan cukup banyak 18 responden atau sebesar 30,50%. Sementara yang menjawab tingkat keamanan dalam pelayanan kurang sebanyak 7 responden atau sebesar 5,94%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan aparat dalam memberikan pelayanan secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh sebanyak 2,36. Pengertian keamanan menurut Vincent Gaspers dalam Soetopo, (1999:44) dengan menggunakan istilah ”Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaitan dengan lokasi ruangan tempat pelayanan dan ketersedian informasi”. Selain itu salah satu faktor yang menentukan kualitas pelayanan menurut Parasuraman, et.al dalam Tjiptono, (2000:70) yaitu ”Security yang berarti aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan”.


4.2.2.4. Keterbukaan Dalam Pelayanan Keterbukaan pelayanan merupakan prosedur/tata cara, persyaratan serta halhal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka, jujur dan terus terang agar mudah diketahui serta dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta. Aparat Kantor Kecamatan dalam memberikan pelayanan berusaha untuk terbuka kepada masyarakat. Karena masyarakat memerlukan kejelasan dalam mekanisme dalam pengurusan pelayanan. Keterbukaan terhadap masyarakat dalam pelayanan dimaksudkan agar masyarakat tidak mempunyai rasa curiga terhadap aparat kantor kecamatan. Berdasarkan hasil kuesioner dengan responden dalam hal ini masyarakat tentang keterbukaan aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti dalam memberikan pelayanan dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini: Tabel 17.

Hasil Jawaban Responden terhadap Keterbukaan Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 8 24 29,63 B Sedang 2 15 30 37,04 C Kurang 1 27 27 33,33 Jumlah 50 81 100,00 Nilai Rata-rata=81:50=1,62 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 6

Tabel 17 dilihat bahwa responden yang menjawab keterbukaan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Banda Sakti sudah baik hanya sebanyak 8 responden atau sebesar 29,63%. Sedangkan yang menjawab


keterbukaan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan cukup sebanyak 15 responden atau sebanyak 37,04%. Sementara yang menjawab keterbukaan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan kurang sebanyak 27 responden atau sebesar 33,33%. Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil jawaban responden mengenai keterbukaan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Banda Sakti di kategorikan kurang yaitu sebesar 1,62. Keterbukaan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan dikatakan masyarakat masih kurang. Ketika penulis dalam masa penelitian, dikatakan bahwa mereka sepenuhnya belum mengerti tentang mekanisme pelayanan terutama masalah

pembiayaan.

Biasanya

masyarakat

menggunakan

jasa

pegawai

gampong/kelurahan karena dirasakan jauhnya kantor kecamatan dengan rumah penduduk. Keterbukaan ini merupakan salah satu yang diungkapkan Supriatna, (1999:135) dalam Kunci untuk Membangun Manajemen Terpadu dalam Pelayanan Publik pada Pemuda yaitu : ”Mengembangkan hubungan keterbukaan dan kepercayaan (Developing Relationship Of Openess and Trust). 4.2.2.5.Efisiensi Dalam Pelayanan Efisiensi adalah terdapatnya batasan persyaratan yang seharusnya berpedoman pada peraturan yang ditetapkan pemerintah dan diberikan syarat yang tidak terlalu berbelit-belit guna menghindari pengulangan persyaratan dalam pelayanan umum.


Jawaban masyarakat terhadap efisiensi dalam pelayanan yang dilakukan dalam aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini: Tabel 18. Hasil Jawaban Responden terhadap Efisiensi Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n = 50) No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 8 24 30,28 B Sedang 2 15 26 32,91 C Kurang 1 29 29 36,71 Jumlah 50 79 100,00 Nilai Rata-rata=79:50=1,58 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 7

Tabel 18 di atas dilihat bahwa responden yang menjawab efisiensi pelayanan yang dilakukan aparat kantor kecamatan sudah baik sebanyak 8 responden atau sebesar 30,38%. Responden yang menjawab efisiensi pelayanan yang dilakukan aparat kantor kecamatan cukup sebanyak 13 responden atau sebesar 32,91%. Sedangkan responden yang menjawab efisiensi pelayanan yang dilakukan aparat kurang sebanyak 29 responden atau sebesar 36,71%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efisiensi pelayanan yang diberikan oleh aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dikategorikan kurang dengan nilai rata-rata sebesar 1,58. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengurus masalah pelayanan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan lengkap sehingga terjadi beberapa kali pengulangan peryaratan. Kondisi yang demikian ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh petugas yang langsung melayani masyarakat mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang


kurang lengkap membawa persyaratan sehingga penyelesaian pelayanan mengalami hambatan karena mereka harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu. Kenyataan di atas tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 dimana efisiensi mengandung arti: Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyatan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yant terkait. 4.2.2.6.Ekonomi dalam Pelayanan Biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa pelayanan, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kecamatan Banda Sakti sering terdengar keluhan masyarakat menyangkut harga atau biaya administrasi yang jauh dari ketentuan yang seharusnya. Dari hasil jawaban masyarakat terhadap pembiayaan pelayanan dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :


Tabel 19. Hasil Jawaban Responden terhadap Pembiayaan dalam Memberikan Pelayanan No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 10 30 31,25 B Sedang 2 26 52 54,17 C Kurang 1 14 14 14,58 Jumlah 50 96 100,00 Nilai Rata-rata=96:50=1,92 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 8

Tabel 19 di atas dilihat bahwa responden yang menjawab biaya dalam proses pelayanan di Kantor Kecamatan Banda Sakti sudah baik sebanyak 10 responden atau 31,25%. Sedangkan responden yang menjawab biaya dalam proses pelayanan cukup sebanyak 26 responden atau sebesar 54,17%. Sementara responden yang menjawab biaya dalam proses pelayanan kurang sebanyak 14 responden atau sebesar 14,58%. Sehingga dapat disimoulkan bahwa biaya yang diperlukan dalam pelayanan dikategorikan cukup yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 1,92. Hasil wawancara dengan pegawai kecamatan yang mengurus langsung pelayanan mengatakan bahwa biaya menjadi lebih mahal karena 70% kepengurusan dilakukan oleh pegawai kelurahan maupun desa/gampong secara kolektif. Hal ini dilakukan karena jauhnya kantor kecamatan dengan menggunakan jasa kepemilikan. Karena itu terjadi”Kompromi” antara aparat kantor kecamatan dan kelurahan maupun desa/gampong. Pengguna jasa rata-rata cukup mengerti walaupun dengan berbagai dalih dan dengan berbagai sebutan biaya administrasi dan dana koordinasi, pada intinya tidak


lain adalah pungutan “tidak resmi” yang di buat seolah-olah resmi. Akhirnya hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dapat dikatakan telah membudaya. Bahkan ada kecendrungan tingkat kecepatan pelayanan yang diberikan oleh aparat kantor Kecamatan Banda Sakti tergantung pada imbalan jasa yang diberikan oleh pengguna jasa publik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan Soetopo, (1999:19) mengenai biaya pelayanan yaitu : Segala biaya dengan dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh penjabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat, nilai barang dan jasa dari hasil pelayanan umum. 4.2.2.7.Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan Keadilan yang merata dalam pelayanan mengandung arti bahwa jangkauan pelayanan harus diutamakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberikan perlakuan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap indikator keadilan dalam pelayanan yang dilakukan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dapat diketahui dari tabel 4.19 berikut ini:


Tabel 20.

Hasil Jawaban Responden terhadap Keadilan yang Merata dalam Pelayanan No Jawaban B F T Persentase (%) A Baik 3 14 42 40,00 B C

Sedang Kurang

2 1

27 54 9 9 Jumlah 50 105 Nilai Rata-rata=105:50=2,10 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 9

51,43 8,57 100,00

Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti sudah baik sebanyak 14 responden atau sebesar 40,00%. Sedangkan responden yang menjawab bahwa keadilan yang diberikan aparat kantor kecamatan terhadap pelayanan cukup sebanyak 27 responden atau sebesar 51,43%. Sementara responden yang menjawab bahwa keadilan yang diberikan aparat kantor kecamatan terhadap pelayanan kurang sebanyak 9 responden atau sebesar 8,52%. Dari keseluruhan jawaban dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai rata-rata yang diperoleh untuk mengetahui keadilan yang diberikan aparat dalam memberikan pelayanan adalah sebesar 2,10 yaitu masuk dalam kategori cukup. Keadilan yang diberikan aparat kantor kecamatan berdasarkan tabel diatas masih perlu mendapat perhatian yang lebih baik dari atasan karena diperoleh informasi dari responden yang berurusan langsung dengan aparat Kecamatan Banda Sakti bahwa perlakuan yang tidak adil masih tergantung dari imbalan yang diberikan da latar belakang dari masyarakat tersebut.


Hal ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan Camat Banda Sakti bahwa masih ada oknum aparat kantor kecamatan maupun kelurahan/ gampong yang menerima imbalan dari masyarakat untuk mempercepat proses pelayanan dan membedakan status masyarakat. 4.2.2.8.Ketetapan Waktu Dalam Pelayanan Waktu pelayanan merupakan hal yang penting dalam rangka proses pelayanan. Karena pada prinsipnya masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan tepat serta pasti. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dalam menerima pelayanan masyarakat sangat membutuhkan ketepatan waktu. Masyarakat dari segi kecepatan juga menghendaki kejelasan beberapa lama waktu yang dibutuhkan agar pelayanan yang diperlukan dapat selesai secara tuntas. Dengan ketepatan waktu masyarakat dapat memperkirakan dan menjadwalkan waktu dalam pengurusan pelayanan dengan aparat kantor kecamatan sehingga tidak mengganggu waktu untuk mengurus kepentingan lainnya. Jawaban masyarakat terhadap ketepatan waktu dalam pelayanan dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini : Tabel 21. Hasil Jawaban Responden terhadap Ketepatan Waktu Aparat dalam Memberikan Pelayanan (n=50) No Jawaban B F T Persentase (%) A B C

Baik Sedang Kurang

3 2 1

8 24 30,00 14 28 35,00 28 28 35,00 Jumlah 50 80 100,00 Nilai Rata-rata=80:50=1,60 Sumber: Pengolahan jawaban responden atas pertanyaan nomor 10


Tabel 21 di atas dilihat bahwa hasil responden yang mengatakan bahwa ketepatan waktu yang diberikan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam pelayanan sudah baik hanya sebanyak 8 responden atau sebesar 30,00%. Sementara responden yang menjawab ketepatan waktu yang diberikan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam pelayanan cukup sebanyak 14 responden atau sebesar 35,00%. Sedangkan responden yang menjawab ketepatan waktu yang diberikan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam pelayanan kurang sebanyak 28 responden atau sebesar 35,00%. Nilai rata-rata untuk indikator ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti berdasarkan tabel di atas kurang yaitu sebesar 1,60. Hasil wawancara dengan Camat Banda Sakti terungkap bahwa dalam pengurusan pelayanan hanya dipercayakan kepada 2 orang pegawai saja. Karena menurut penilaian camat bahwa kedua pegawai tersebut dianggap cakap dan baik dalam pekerjaannya dan bertanggungjawab.Dan selain itu faktor keadaan dilapangan juga sangat mempengaruhi. Ketepatan waktu pelayanan yang diberikan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti tidak selaras dengan ungkapan Vincent Gasperz dalam Soetopo, (1999:44) bahwa : ”Ketepatan waktu pelayanan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan dengan waktu tunggu dan waktu proses”. Sedangkan menurut Parasuraman, et.al dalam Tjiptono, (2000:69) mengungkapkan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas jasa (pelayanan) adalah :”Realiability, yaitu memberikan jasa secara tepat”. Dalam hal ini menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.


4.2.2.9. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pelayanan Hasil jawaban masyarakat secara keseluruhan terhadap pelayanan yang diberikan aparat di Kantor Kecamatan Banda Sakti dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini: Tabel 22. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Pelayanan di Kecamatan Banda Sakti No. Indikator Penilaian Nilai 1. Kesederhanaan dalam Pelayanan 1,66 2. Kejelasan dan Kepastian dalam Pelayanan 2,34 3. Keamanan dalam Pelayanan 2,36 4. Keterbukaan dalam Pelayanan 1,62 5. Efisiensi dalam Pelayanan 1,58 6. Ekonomis dalam Pelayanan 1,92 7 Keadilan yang merata dalam Pelayanan 2,10 8. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan 1,60 Nilai Rata-rata 1,88 Sumber: Pengolahan Jawaban Responden

Ternyata menurut tanggapan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan tabel diatas bahwa pelayanan yang dilakukan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti bernilai 1,88 dan termasuk katagori cukup. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan di Kecamatan Banda Sakti masih perlu ditingkatkan.Terutama dalam hal penambahan personil, peningkatan tingkat penididikan ataupun diklat dan penyedian komputer ataupun alat bantu lainnya. Dengan terpenuhinya kekurangan tersebut maka pelayanan optimal akan terwujud. Penulis menganalisis bahwa kinerja Aparat Kecamatan Banda Sakti dalam pelayanan masyarakat secara keseluruhan menurut pandangan masyarakat dinilai cukup. Dengan indikatornya yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan,


keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketetapan waktu dalam pelayanan.

4.2.3. Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Kinerja

Aparat

Pemerintah

Kecamatan Banda Sakti Aparat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ternyata masih banyak terdapat kekurangan yang ditemukan terutama dari faktor kemampuan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dikarenakan adanya beberapa kendala atau hambatan yang mempangaruhi, yaitu : 4.2.3.1. Kurangnya Pendidikan dan Latihan Aparat Pemerintah Kecamatan Tingkat pendidikan aparat berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang aparat, maka kemampuan dalam melaksanakan tugas akan lebih baik. Seiring dengan volume pekerjaan yang semakin meningkat,maka tingkat pendidikan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti yang ada sekarang dirasakan kurang mampu untuk menjalankan tugas yang semakin berat. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang jumlahnya semakin meningkat. Untuk itu perlu diimbangi dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada aparat kantor kecamatan yang bersifat teknis maupun non


teknis. Hal ini besar manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan aparat kantor kecamatan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin sering aparat kantor kecamatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka aparat akan semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparat kantor Kecamatan Banda Sakti pada dasarnya telah siap untuk mengikuti berbagai kursus dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat mengingat pentingnya kegunaan yang akan diperoleh dari kursus tersebut dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintah terutama pelayanan kepada masyarakat. 4.2.3.2. Minimnya Jumlah Sarana yang Tersedia Aparat kantor kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat didukung oleh tersedianya fasilitas kerja yang memadai disamping mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang ada. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti diperolerh keterangan bahwa sarana yang ada kurang mendukung untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. 4.2.3.3. Kurangnya Pengawasan Pengawasan merupakan suatu fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Dengan melakukan pengwasan maka akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan.


Camat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan tugas aparat kantor kecamatan, dilakukan berbagai cara diantarannya menetapkan peraturan untuk meningkatkan disiplin aparat kantor Kecamatan Banda Sakti. Disiplin waktu yang ditentukan camat untuk masuk kantor pukul 08.00 WIB.selama jam kerja aparat kantor kecamatan tidak dibenarkan meningalkan kantor kecuali ada perintah dari atasan atau dalam rangka keperluan kantor.tetapi pernyataan yang penulis temukan di lapangan, masih ada oknum aparat kantor kecamatan yang tidak datang tepat waktu. Selain itu juga ada oknum aparat kantor kecamatan yang pulang lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan.Dalam disiplin kerja terkadang masih ada aparat

kantor kecamatan yang belum dapat menyelesaikan tugasnya

dengan penuh tanggug jawab sehingga hasilnya kurang maksimal.Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, adanya oknum aparat kantor kecamatan yang kurang dapat mematuhi peraturan yang ada dikarenakan masih lemahnya penjatuhan sanksi oleh camat selaku pimpinan terhadap oknum aparat kantor kecamatan yang berbuat kesalahan. 4.2.3.4. Kurangnya Motivasi Motivasi merupakan sumber penggerak dan pendorong bagi aparat dalam hal ini aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam bekerja yang sangat erat kaitannya dengan prokduktivitas dan etos kerjanya.


Seorang pimpinan perlu mengetahui cara yang dapat menimbulkan motivasi. Adapun cara untuk menibulkan motivasi yaitu:Motifasi timbul dibuat.Hal ini berarti bahwa pemimpin dapat melakukan aktifitas tertentu atau berbuat sesuatu terhadap bawahannya untuk memotivasi bawahannya tersebut.Motivasi murni yang timbul dari dalam dirinya, yaitu faktor –faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dorongan yang timbul dari dalam dirinya ini muncul karena dibutuhkan dan bisa mempengaruhi orang lain untuk berprilaku atau bergerak ke arah yang dikehendaki atau yang diharapkan. Motivasi pada intinya merupakan proses yang megacu pada dorongan atau usaha dalam mencapai tujuan hal ini juga dijelaskan Harold Koots dalam Suradinata, (1997:120) yang mengatakan bahwa :”Motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal. (Motifasi mengacau pada dorogan dan usaha untuk memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan)”.Menurut MR.Jones dalam Suradinata, (1997:120) bahwa:”Motivation is a consered with how behaviour is activated, maintained, directed and stopped. (Motivasi berkutat dengan bagaimana tingkah laku ditimbulkan, dipelihara, diarahkan dan diberhentikan)”. Sedangkan menurut Suradinata, (1997:120) mengatakan bahwa : “Motivasi merupakan proses atau fenomena yang mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat sesuatu dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan “.


Proses motivasi tersebut dalam kepemimpinan dapat ditinjau dari 3 sisi yaitu : 1. Proses pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan oleh seseorang baik selaku anggota maupun selaku pemimpin. 2. Proses menentukan tujuan yang diarahkan untuk mencapai/memenuhi kebutuhan. 3. Proses untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditimbulkan dari dalam diri seseorang (kebutuhan pribadi) dan dalam pencapaian tujuan organisasi (kebutuhan organisasi). Seorang pemimpin di dalam menggerakkan orang-orang wajib melakukan motivasi, karena motivasi merupakan usaha memberikan dorongan agar orang-orang mau bekerja/bergerak dengan ikhlas dan sukarela untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dikaitkan dengan kondisi kelembagaan kepemimpinan pemerintahan, maka motivasi berarti menggerakkan bawahan yang bekerja di dalam suatu organisasi pemerintahan dalam hal ini pemerintahan kecamatan. Dewasa ini yang penting yaitu apa yang dapat memotivasi bawahan dalam hal ini adalah aparat kantor Kecamatan Banda Sakti sehingga mereka mau bekerja sedemikian rupa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah khususnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Motivator yang penting untuk menggerakkan aparat kantor kecamatan adalah penghasilan yang memadai sehingga memungkinkan pemenuhan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan yang lain. Memang sepintas uang (penghasilan) hanya dapat memenuhi kebutuhan fisiologis saja, tetapi sebenarnya tidaklah hanya demikian. Uang juga dapat memenuhi


kebutuhan akan prestise. Seseorang dengan uang dapat membeli mobil mewah atau juga kebutuhan-kebutuhan lain. Namun upaya untuk meningkatkan motivasi kerja pada aparat tidak hanya dilakukan melalui gaji atau penghasilan yang tinggi saja. Masih ada banyak cara untuk meningkatkan motivasi kerja, antara lain dengan memberikan penghargaan baik penghargaan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Motivasi sangat penting dilakukan karena akan menambah semangat kerja yang tinggi bagi aparat kantor Kecamatan Banda Sakti sehingga akan menimbulkan keyakinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Memberikan suatu penghargaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi aparat. Apabila aparat mampu bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, maka camat selaku pimpinan sudah sepantasnya memberikan penghargaan kepada aparat yang bersangkutan. Penghargaan yang diberikan itu dapat mengambil beberapa bentuk sebagai berikut: Pujian yang dinyatakan dengan kata-kata : a. Pujian yang dinyataka secara tertulis dalam bentuk piagam atau yang sejenisnya; b. Percepatan kenaikan gaji berkala (KGB); c. Pemberian sesuatu barang yang bermanfaat bagi yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti pada saat melakukan penelitian diungkapkan bahwa camat sering memberikan


kata-kata pujian yang disampaikan kepada aparatnya apabila telah menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tujuan yang diharapkan. Tindakan camat tersebut akan menimbulkan rasa bangga dan merasa dihargai sebagai seorang bawahan. Dengan demikian aparat kantor Kecamatan Banda Sakti akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat pelaksanaan penelitian dapat diketahui bahwa camat selalu memberikan motivasi kepada aparat kantor Kecamatan Banda Sakti yang akan turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat di Kecamatan Banda Sakti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Aparat Kecamatan Banda Sakti di atas menurut analisis penulis secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan yaitu pendidikan dan latihan aparat, sarana, pengawasan, dan motivasi guna menunjang pelayanan yang diberikan.

4.2.4. Upaya Peningkatan Kinerja Aparat Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat tergantung pada kualitas aparat-aparatnya, sehingga pembinaan aparat merupakan suatu hal yang penting bahkan menentukan. Pembinaan aparat akan menciptakan aparat pemerintahan yang menguasai ilmu pengetahuan, mempunyai kecakapan, keterampilan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional.


Pembinaan aparat perlu terus ditingkatkan sejalan dengan pengembangan administrasi pemerintah yang merujuk kepada profesional, efektif, efisien, dan modern. Kualitas aparatur negara sebagai pamong masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam wujud pelayanan kepada masyarakat. Efektif tidaknya tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh pembinaan, pengaturan, pengurusan, pendayagunaan dan pengembangan yang dilakukan oleh manajemen tenaga kerja yang mempunyai tanggungjawab langsung terhadap pembinaan tenaga kerja dibawahnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Banda Sakti adalah sebagai berikut : 1.

Memberikan kesempatan kepada aparat Pemerintahan Kecamatan Banda Sakti untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan aparat sangat berpengaruh terhadap kinerja, karena apabila tingkat pengetahuan dan keterampilan aparat itu rendah maka kinerja aparatpun akan rendah pula. Hasil wawancara dengan Camat Banda Sakti, bahwa Camat Banda Sakti memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparat yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti diklat. Tetapi juga dengan pertimbangan dana yang tersedia dan kesempatan yang diberikan atasan. Dengan diberikannya kesempatan kepada aparat untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan,


diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparat tersebut yang akhirnya meningkatnya kinerja aparat. 2.

Penyediaan Fasilitas Tersedianya kemudahan-kemudahan kerja yang memadai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Hasil wawancara penulis dengan aparat di kantor Kecamatan Banda Sakti disimpulkan bahwa sarana yang ada perlu dilengkapi lagi. Yang perlu mendapatkan perhatian utama dari aparat Pemerintahan

Kecamatan Banda

Sakti adalah perlengkapan alat-alat di kantor baik alat tulis maupun kelengkapan lainnya karena menyangkut pelaksanaan tugas sehari-hari. Camat Banda Sakti secara berangsur-angsur melengkapi sarana yang ada terutama yang dirasakan kurang oleh aparat pemerintahan kantor Kecamatan Banda Sakti yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, disamping melengkapi sarana lainnya untuk menjamin terlaksananya tugas dengan baik. 3.

Pengawasan Oleh Camat Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, karena pengawasan akan memberikan hasil yang diharapkan dalam suatu organisasi, setiap berorganisasi harus menjalankan pengawasan dengan baik dan seimbang agar terlaksana dengan baik pula tujuan organisasi tersebut.


Camat Banda Sakti selaku pimpinan mengawasi jalannya proses pelaksanaan yang dibebankan kepada perangkat. Upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan disiplin waktu Disiplin waktu adalah jenis disiplin yang paling mudah dilihat dan dikontrol. Mengenai disiplin terhadap jam kerja misalnya melalui sistem pendaftaran absebsi yang baik atau sistem apel, dapat dipantau secara cepat dan tepat. b. Meningkatkan disiplin kerja Kedisiplinan merupakan komponen yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pegawai. Jika seorang pegawai telah memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi, setiap tugas yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena adanya tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, maka hasil dari suatu pekerjaan akan dicapai dengan maksimal. c. Menyelenggarakan rapat staf Camat secara rutin atau insidentil menyelenggarakan rapat staf atau pertemuan dalam rangka mengawasi dan mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat kecamatan rapat staf diselenggarakan oleh Camat Banda Sakti secara rutin satu kali dalam sebulan. d. prinsip pembagian tugas Dengan

prinsip

ini,

setiap

pegawai

memiliki

tugas,

wewenang

dan

tanggungjawabnya masing-masing berdasarkan struktur organisasi yang ada.


Menurut keterangan dari Camat Banda Sakti dengan pembagian tugas dapat diketahui pegawai mana yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan pegawai mana yang tidak. Dengan demikian seorang pegawai mempunyai nilai tersendiri dan dapat diarahkan oleh Camat Banda Sakti selaku pimpinan. e. Membuat rencana kerja harian Setiap kegiatan akan berhasil dengan dengan baik jika dilakukan melalui perencanaan yang matang. Hal ini berlaku pula di kantor Kecamatan Banda Sakti. Dengan adanya rencana kerja harian aparat tidak merasa bingung karena mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan. f. Memeriksa laporan hasil pekerjaan Pekerjaan yang menjadi tugas aparat harus dilaporkan kepada Camat Banda Sakti selalu unsur pimpinan. Laporan hasil pekerjaan yang ditugaskan kepada aparat kecamatan tersebut. Laporan hasil pekerjaan dari aparat kecamatan kepada camat sangat penting untuk mengetahui hasil kerja aparat. Untuk selanjurnya diambil langkah-langkah dan kebijaksanaan guna meningkatkan hasil pekerjaan kearah yang lebih baik. Laporan hasil pekerjaan biasanya dilakukan secara tertulis, walaupun tidak jarang camat meminta laporan dalam bentuk lisan. Penulis menganalisis bahwa dalam meningkatkan kinerja aparat, pemerintah Banda Sakti telah melakukan berbagai upaya yaitu memberikan kesempatan bagi aparat

untuk mengikuti pendidikan dan latihan, penyediaan fasilitas dan


pengawasan oleh camat walaupun secara keseluruhan upaya-upaya tersebut masih kurang dalam implementasinya.


BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti pada umumnya berdasarkan hal tersebut di atas sudah sesuai oleh prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi walaupun demikian masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal itu tampak pada hasil jawaban responden yang secara umum memberikan nilai 1,88 yang termasuk pada kategori cukup pada pemberian pelayanan yang diberikan aparat Kantor Kecamatan Banda Sakti kepada masyarakat. 2. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat kantor kecamatan adalah sebagai berikut : a. Kurangnya Pendidikan dan latihan aparat kantor kecamatan b. Minimnya Jumlah Sarana yang tersedia c. Kurangnya Pengawasan d. Kurangnya Motivasi 3. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan kinerja aparat Kecamatan Banda Sakti adalah sebagai berikut :


a. Memberikan Kesempatan aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti untuk mengikuti berbagai pandidikan dan latihan b. Menyediakan fasilitas atau sarana c. Pengawasan oleh camat

5.2. Saran Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dapat

menjadi

bahan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

perbaikan

dan

penyempurnaan di masa yang akan datang dalam usaha pemerintahan Kota Lhokseumawe khususnya aparat kantor Kecamatan Banda Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Untuk Pemerintahan Kecamatan Banda Sakti a. Aparat Pemerintah Kecamatan Banda Sakti diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan, akan terciptanya tenaga yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan rasa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. b. Camat selaku pimpinan pemerintahan tertinggi di kantor kecamatan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum aparat yang melanggar paraturan tanpa melupakan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.


c. Camat senantiasa meminta laporan-laporan yang jelas mengenai tugas yang dibebankan kepada aparat kantor Kecamatan Banda Sakti agar timbul rasa tanggungjawab pegawai atas tugas-tugas yang diberikan. 2. Untuk Penelitian Lanjutan Mengenai hubungan antara Kinerja dengan pelayanan masyarakat agar dapat dilanjutkan dan diperdalam agar lebih diketahui apa tahapan yang harus dilakukan agar tingkat kinerja membaik dan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih optimal.


DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried. 1997. Metodologi Penlitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Pancasila. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta, Rineka Cipta. Asyari, Safari Imam. 1983. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya, Usaha Nasional. Beratha, I Nyoman. 1982. Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta, Ghalia Indonesia. Dwiyanto. 1995. Kinerja Publik. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Moenir, HAS. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara. Musa, Muhammad dan Titi Nurfitri. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta, CV. Fajar Agung. Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta, Rineka Cipta. Osborne, David and Gaebler, Ted. 1997. Mengusahakan Birokrasi (Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik). Jakarta, PT. Pustaka Binaman Presido. Rasyid, Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta, PT. Yarsif Watampone. Soetopo. 1999. Pelayanan Prima. Jakarta, LANRI. Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfabeta. Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.


Supriatna, Tjahya. 1999. Legitimasi Pemerintahan dalam Konteks Administrasi Publik dalam Rangka Memasuki Era Indonesia Baru. Bandung, CV. Maulana. Suradinata, Ermaya. 1996. Organisasi Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi. Bandung, Ramadan. ______. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Thoha, Miftah. 1990. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Adminsitrasi. Jakarta, Rajawali. Tjiptono, Fandy. 2000. Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS). Yogyakarta, Andi. Wasistiono, Sadu. 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi kedua). Bandung, Fokusmedia. Wijaya, E. Juhana. 1999. Pelayanan Prima. Bandung, CV. Armico. Yousa, Amri dkk. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung, Citra Pindo.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 19 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan.


Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Camat Banda Sakti 1. Bagaimana menurut Bapak kemampuan atau kinerja aparat pemerintah kecamatan? 2. Bagaimana menurut Bapak muut pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kecamatan? 3. Apa upaya yang bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah kecamatan? 4. Usaha apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan disiplin aparat pemerintahan kecamatan? 5. Menurut pendapat bapak, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dan menunjang pelayanan kepada masyarakat? 6. Apa upaya yang bapak lakukan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah kecamatan? 7. Disamping upaya untuk meingkatkan pelayanan, apakah bapak juga melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat? 8. Bagaimana tindakan bapak terhadap oknum aparat kecamatan yang melanggar peraturan? 9. Apakah bapak memberikan penghargaan terhadap aparat kecamatan yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya? 10. Sejauh ini apakah ada keluhan dari masyarakat yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan? 11. Kendala-kendala apa saja yang bapak hadapi dalam melaksanakan tugas?


B. Aparat Kecamatan Banda Sakti 1. Apakah camat selalu memberikan bimbingan, arahan atau pengawasan kepada aparat kantor kecamatan yang berkaitan dengan pelayanan? 2. Apakah yang menjadi hambatan aparat kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya terutama dalam pelayanan? 3. Menurut bapak/ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? 4. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sanksi akibat kesalahan yang dilakukan? 5. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan penghargaan karena prestasi yang diperoleh? 6. Kendala-kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan tugas? 7. Apakah pihak kantor kecamatan dapat segera menangani keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan?


DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER)

Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan studi. Oleh karenanya bantuan bapak/ibu/saudara untuk berkenan mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang ada.

A. Petunjuk Pengisian Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu/saudara paling sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dilihat dan dilakukan selama ini. Kerahasiaan identitas dari anda kami jaga.

B. Pertanyaan 1. Apakah anda sering berurusan dengan aparat kantor Kecamatan Banda Sakti? a. Sering b. Kadang-kadang c. Tidak pernah 2. bagaimana tanggapan anda terhadap pelayanan umum yang diberikan oleh aparat kantor kecamatan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 3. Bagaimana tanggapan anda terhadap kesederhanaan (prosedur kerja/kemudahan) aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 4. Bagaimana tanggapan anda terhadap kejelasan dan kepastian aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan?


a. Baik b. Cukup c. Kurang 5. Bagaimana tanggapan anda terhadap keamana dalam pelayanan yang diberikan aparat kantor kecamatan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 6. Bagaimana tanggapan anda terhadap keterbukaan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 7. Bagaimana tanggapan anda terhadap efisiensi (tidak terjadinya pengulangan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan) pelayanan yang dilakukan oleh aparat kantor kecamatan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 8. Bagaimana tanggapan anda terhadap pembiayaan yang dikenakan dalam pengurusan pelayanan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 9. Bagaimana tanggapan anda terhadap keadilan yang merata yang diberikan aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan? a. Baik b. Cukup


c. Kurang 10. Bagaimana tanggapan anda terhadap ketepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh aparat kantor kecamatan? a. Baik b. Cukup c. Kurang 11. Apakah anda mengetahui prosedur pengurusan pelayanan yang harus ditempuh? a. Mengetahui b. Cukup mengetahui c. Kurang mengetahui 12. Apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan keinginan anda? a. Memuaskan b. Cukup memuaskan c. Kurang memuaskan 13. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan? a. Baik b. Cukup c. Kurang


SP

Recommend Documents