SP

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN BINA SOSIAL SETDAKO LHOKSEUMAWE

TESIS

Oleh T.MANSUR 067024045/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

T. Mansur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe, 2008. USU e-Repository © 2008

ABSTRAK Sebagaian besar instansi-instansi pemerintah atau organisasi penyelenggara negara lainnya yang memberikan pelayanan publik, kondisi pelayanannya terkesan kurang memperoleh perhatian yang serius, antara lain ditandai oleh proses pelayanan yang cenderung berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan observasi, ditemui beberapa fenomena pelayanan masyarakat di kantor tersebut, sebagai berikut (1) Masih adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam pengurusan layanan di Bagian Bina Sosial, (2) Adanya beberapa oknum pegawai keamanan yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, hal utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Perumusan Masalah Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang: (1). Bagaimana kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial ?, (2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial? Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Responden yang dijadikan sampel sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang terdiri atas masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan di Kantor Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe 57 orang dan 23 orang pegawai kantor. Teknik analisa data menghitung korelasi serta pengujian korelasi dengan metode Spearman rho, yaitu: Organisasi terhadap kualitas pelayanan, kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan, Kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan, penghargaan dan pengakuan terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh tingkat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan sebagai berikut organisasi, kemampuan dan keterampilan, penghargaan dan pengakuan, kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan. Dari kesemua faktor yang berhubungan tersebut faktor kemampuan dan keterampilan memiliki tingkat signifikansi yang sangat nyata atau sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Perbaikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terutama peningkatan dan penyempurnaan pada aspek: kemampuan dan keterampilan, kepemimpinan, penghargaan dan pengakuan, serta faktor organisasi akan secara linear cenderung menaikkan kualitas pelayanan masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan persepsi masyarakat yaitu kesopanan aparat kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, dan sarana dan prasarana yang mendukung. Kata Kunci

: kualitas pelayanan publik dan persepsi masyarakat


ABSTRACT Several government which give public service, condition of the service of impressing less obtain; get serious attention, for example marked by service process which tend to circumvent. In the relation with the mentioned role of Bagian Bina Sosial Lhokseumawe City as executor of governance in district storey level have fundamental duty carry out service to society. Bagian Bina Sosial Lhokseumawe City pursuant to observation, met some phenomenon’s service of society in Bagian Bina Sosial Lhokseumawe City as follows: (1) There is still expense which must be released by society in management of service in district, office, (2) Existence of some officers of inhospitable security in giving service to society. With condition like this, especial matter requiring attention of local government is to matters giving prima service to society is materialization of obligation of governmental officers as serving society. Formulation of this Problem Research are answer some questions: (1). How quality service of society in Bagian Bina Sosial Lhokseumawe City?, (2). What are factors that influences the quality of service of society in Bagian Bina Sosial. This research is used survey with quantitative approach. Respondent taken as sample counted 80 people which consist of society managing something service type in Bagian Bina Sosial Lhokseumawe City 57 people and 28 officer. Technique analyses data calculate correlation and also examination of correlation with method of Spearman rho, there are: organization to service quality, leadership to service quality, ability and skill to service quality, confession and appreciation to service quality. Research result indicate that to be obtained by district level relation between factors influencing the quality of service as follows organization, skill and ability, confession and appreciation, leadership to service quality. From all the corresponding factors of ability factor and skill have district level of significance very to quality service of society. Repair of factors influencing the quality of service especially completion and improvement at aspect: skill and ability, leadership, confession and appreciation, and also organizational factor will by linear tend to boost up the quality of service of society. Factors becoming especial priority and have to be executed as according to perception of society that is districts government officer courtesy in executing activity of service to society, conducting effective communications with society consumer of service, accuracy of time is solving of service, and facilities and basic facilities supporting. Keywords: public services quality and perception of society


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah disampaikan kepada Allah SWT, atas kehendak-Nya dan izinNya penelitian yang berjudul: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Publik pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe", dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa pencerahan kehidupan bagi umat manusia. Penelitian ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Inti bahasan penelitian ini adalah mengkaji tentang pelayanan publik khususnya pada bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. Atas rampungnya penelitian ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang turut serta memberikan andil dan dukungan. 1. Pertama sekali ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat ibu Prof. Dr.Ir. T. Chairun Nisa B. MSc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Atas dedikasi beliau, penulis diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana USU Medan. 2. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Ketua Program Studi Pembangunan Univesitas Sumatera Utara.


3. Ucapan terima kasih tidak luput disampaikan kepada kedua pembimbing tesis ini, Drs. Humaizi, M.Si. (Pembimbing I) dan Drs. Sudirman, MSP (Pembimbing II). 4. Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada ayahanda (Alm. T. Kasim) dan ibunda (Cut Keumalawiyah) atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, begitu juga saudara-saudara penulis. Mereka semua tidak pernah bosan memberikan dorongan semangat sekaligus mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana USU. 5. Istri tercinta Umaidah. S.Pd. terima kasih yang tidak terhingga dan cinta yang tulus penulis hadiahkan kepadanya , Kaulah sumber kekuatan, inspirasi dan semangat juangku 6. Anak –anak tercinta dan terkasih : Cut Chairunnisa. T. Alfian Pase, dan T. Rifki Dhulul Fata” kalianlah tempatku bersandar dari segala pergulatan hidup ini dan kalian pula asaku di depan. 7. Teman-teman di jurusan Studi Pembangunan satu angkatan, teman-teman sejawat di Kantor Walikota Lhokseumawe yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dorongan dan semangat untuk terus belajar, bekerja dan berprestasi. 8. Terima kasih yang sebesar-besar Seluruh Staff dan Pegawai Magister Studi Pembangunan yang telah banyak merepotkan penulis selama menjadi mahasiswa hingga selesai.


Penelitian ini masih membutuhkan kritik dan saran yang berharga dari semua kalangan. Akhirnya, dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Allah swt, semoga penelitian ini membawa berkah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal ‘alamin. Medan, Juli 2008 Penulis,

T. Mansur 067024045/SP.


RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI 1. Nama

: T. Mansur

2. Tempat/ Tgl Lahir

: Bantayan, 1961

3. Alamat

:Jl.

Pandan

No.

34

Uteun

Bae

Lhokseumawe 4. Nama Istri

: Umaidah, S.Pd

5. Nama Anak

: 1. Cut Chairunnisa. 2. T. Alfian Pase 3. T. Rifki Dhulul Fata

II.

DATA PENDIDIKAN 1. SD NEGERI NO.1 PANTON LABU

: TAMAT TAHUN 1973

2. SMP NEGERI NO.1 PANTON LABU

: TAMAT TAHUN 1977

3. SMEA NEGERI LANGSA

: TAMAT TAHUN 1981

4. STAI MALIKUSSALEH

: TAMAT TAHUN 2000

5. MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN SEKOLAH PASCA SARJANA USU MEDAN

: TAMAT TAHUN 2008


III.

DATA PENGALAMAN KERJA 1. 1984 – 2004 PEGAWAI Di BKKBN KAB. ACEH UTARA.

2. 2004,-SEKARANG KEBUDAYAAN

KASUBAG BAGIAN

AGAMA, KESRA

PENDIDIKAN

KANTOT

DAN

WALIKOTA

LHOKSEUMAWE.


DAFTAR ISI

Hal ABSTRAK ………………………………………………………………...

i

ABSTRACT ………………………………………………………………

ii

KATA PENGANTAR ……………………………………………………

iii

RIWAYAT HIDUP ………………………………………………………

vi

DAFTAR ISI ……….……………………………………………………..

viii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………...

xi

PENDAHULUAN …………………………………………..

1

1.1.

Latar Belakang .............. …………………………….

1

1.2.

Perumusan Masalah ………………………………….

4

1.3.

Tujuan Kajian ………………..………………………

4

1.4.

Manfaat Kajian ……………………………………...

5

TINJAUAN PUSTAKA ………...………………………….

6

2.1.

Pelayanan Publik .........................................................

6

2.2.

Prinsip Pelayanan Publik .............................................

12

2.3.

Konsep dan Teori Kualitas Pelayanan .......................

13

2.3.1

Konsep Kualitas Pelayanan ...........................

13

2.3.2

Teori Kualitas Pelayanan ...............................

19

BAB I

BAB II

2.4.

2.5.

Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi

Kualitas

Pelayanan ...................................................................

20

Kepuasan Pengguna Jasa ............................................

28


BAB III

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN...........................................

30

3.1.

Bentuk Penelitian ……………………………………

30

3.2.

Populasi dan Sampel ………………………………...

30

3.3.

Teknik Pengumpulan Data …………………………..

32

3.4

Definisi Konsep ……………………………………..

33

3.5.

Definisi Operasional …………………………………

34

3.6

Teknik Analisis Data ………………………………...

35

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ….………..

37

4.1.

Gambaran Umum Kota Lhoseumawe ……………….

37

4.2.

Visi dan Misi Pemeringtah Kota Lhokseumawe …….

46

4.3.

Profile Bagian Bina Sosial Stdako Lhokseumawe …..

47

4.4.

Hasil Penelitian ……………………………………...

55

4.5.

Distribusi Frekwensi Kualitas Pelayanan Masyarakat di

Bagian

Bina

sosial

pemerintah

Kota

Lhokseumawe............................................................... 4.6.

Distribusi

Frekwensi

dan

Presentasi

Kualitas

Pelayanan …………………………………………… 4.7.

71

Analisis Kolerasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan ........ 4.7.1.

Analisis

Korelasi

Faktor

4.7.2.

Analisis

Korelasi

87

Organisasi

terhadap Pelayanan ………………………... Pengaruh

87

Faktor

Kepemimpinan terhadap Kualitas Pelayanan 4.8.

58

90

Pengaruh Faktor Kemampuan dan Keterampilan terhadap Kualitas Pelayanan ………………………...

92


4.9.

Analisis Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan ……

97

BAB V PENUTUP ………………………………………………………

99

5.1.

Kesimpulan …………………………………………..

99

5.2.

Saran …………………………………………………

100

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………

102


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

1.

Jumlah Populasi dan Sampel ............................................................

33

2

Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe................................................................................... 43

3

Jumlah Penduduk dan Konsentrasi Penduduk Per Kecamatan dalam Kota Lhokseumawe......................................................

44

4

Jumlah Lembaga Pendidikan di Kota Lhokseumawe.......................

45

5

Kondisi Jalan Raya dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.................

45

6

Kondisi Jembatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe...................

46

7

Rincian Tugas pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe...... 50

8

Peralatan pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe.............

52

9

Daftar Tabel Pegawai Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe.

53

10

Jumlah Pengguna Layanan di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe....................................................................................

55

11

Jenis Kelamin Responden………………………………………….

56

12

Klasifikasi Umur Responden………………………………………

56

13

Klasifikasi Pekerjaan Responden…………………………………..

57

14

Klasifikasi Pendidikan Responden

57

15

Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Organisasi....................

58

16

Pembagian Tugas/Pekerjaan Berdasarkan pada Kemampuan Kerja.

59

17

Kejelasan Pedoman Kerja sebagai Acuan Pelaksanaan Pekerjaan... 60


18

Tingkat Kejelasan Pembagian Pekerjaan………………………….

61

19

Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Kepemimpinan.............

61

20

Keterlibatan Pimpinan dalam Memberikan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan........................................................ 62

21

Pimpinan Mempunyai Kemampuan dalam Melakukan Perbaikan dan Mengupayakan Inovasi yang Baru............................................. 63

22

Pimpinan Mempunyai Komitmen yang Tinggi untuk Terciptanya Budaya Kualitas Pelayanan yang Baik.............................................. 64

23

Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Kemampuan dan Keterampilan...................................................................................... 64

24

Pemberian Kesempatan untuk Mengembangkan Kecakapan Kerja.. 65

25

Pekerjaan Dapat Diselesaikan Dalam Waktu yang Relatip Singkat.. 66

26

Pekerjaan yang Dikerjakan Sesuai dengan Keahlian ....................... 67

27

Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Penghargaan dan Pengakuan ......................................................................................... 67

28

Pemberian Penghargaan Kepada yang Berjasa/Berprestasi .............

68

29

Adanya Motivasi yang Baik dalam Melaksanakan Pekerjaan .........

69

30

Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan yang Berhubungan dengan Tugas ………………..................................... 70

31

Lokasi Bagian Bina Sosial ………………………………………… 72

32

Fasilitas Ruangan ………………………………………………….. 73

33

Kebersihan Lingkungan Ruangan………………………………….. 74

34

Penampilan Pegawai ………………………………………………

35

Prosedur Pelayanan ………………………………………………... 77

75


36

Kecepatan Pelayanan ………………………………………………

76

37

Realisasi Janji ……………………………………………………...

77

38

Keakuratan Pelayanan ……………………………………………..

78

39

Transparansi Biaya ………………………………………………...

78

40

Ketanggapan Pegawai ……………………………………………..

79

41

Bantuan Pegawai pada Bagian Bina Sosial ……………………......

80

42

Keberadaan Unsur Pimpinan ………………………………………

80

43

Kesopanan Pegawai ………………………………………………..

81

44

Kemampuan Pegawai ……………………………………………...

82

45

Keramahan Pegawai ……………………………………………….

83

46

Pengetahuan Pegawai ……………………………………………...

83

47

Kepercayaan Terhadap Pegawai …………………………………... 84

48

Pemahaman Kebutuhan Pelayanan ………………………………... 85

49

Kemudahan Menemui Pegawai ……………………………………

50

Tanggapan Terhadap Keluhan …………………………………….. 87

51

Interpretasi Koefisien Korelasi …………………………………….

52

Korelasi Faktor Organisasi dengan Kualitas Pelayanan ................... 89

53

Korelasi Faktor Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan ……...

54

Korelasi Faktor Kemampuan & Keterampilan dengan Kualitas Pelayanan …………………………………………………………. 93

55

Korelasi Faktor Penghargaan dan Pengakuan dengan Kualitas Pelayanan …………………………………...................................... 95

86

88

91


56

Korelasi Faktor Penghargaan dan Pengakuan dengan Kualitas Pelayanan ……………………………………….............................. 97


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah utama yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh administrasi publik pada abad ke-21 ini adalah semakin terbatasnya sumber data yang dipakai untuk keperluan melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan prilaku administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan (fairness), keseimbangan, etika dan kearifan (good judgment) (Kasim, 2002:6). Otonomi daerah telah membawa implikasi pada terjadinya demokratisasi, termasuk juga dalam hal pelayanan publik yang dilaksanakan. Masyarakat mulai kritis dan bias menentukan jenis pelayanan bagaimanakah yang masyarakat kehendaki. Masyarakat yang sedang tumbuh ke arah masyarakat madani (civil society) menuntut adanya peran birokrasi pemerintah yang lebih adaptif terhadap penguatan hak-hak publik dalam pemberian pelayanan secara lebih luas dan berimbang. Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik (public service) yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan


dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Keinginan-keinginan tersebut perlu direspon dan dipenuhi oleh instansi yang bergerak dalam bidang jasa, apabila aktivitasnya ingin memiliki citra yang baik, untuk itu pihak manajemen perlu mengevaluasi kembali aspek pelayanan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilayani, atau justru sebaliknya masih terdapat kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. Pegawai pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Untuk dapat melaksanakan

fungsi

tersebut,

pegawai

pemerintah

daerah

harus

dapat

menindaklanjuti dalam penyelenggaraan pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing unsur pelayanan. Dalam konteks pelayanan, pentingnya lima dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu: tangibles, reliability, assurance responsiveness, and empathy. Tangibles


meliputi fasilitas fisik perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Asuransi mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Responsivness yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Emphaty meliputi kemudahan dalam hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. a) Sebagian besar instansi-instansi pemerintah atau organisasi penyelenggara negara lainnya yang memberikan pelayanan publik, kondisi pelayanannya terkesan kurang memperoleh perhatian yang serius, antara lain ditandai oleh proses pelayanan yang cenderung berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai pelaksana pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan b) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat c) Memantau dan mengendalikan program kerja sampai ke kelurahan d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah


Berdasarkan observasi, ditemui beberapa fenomena pelayanan masyarakat di kantor Bagian Bina Sosial sebagai berikut: (1) Membutuhkan waktu yang agak lama oleh masyarakat dalam pengurusan layanan, (2) Adanya beberapa oknum pegawai keamanan yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, hal utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang yang diungkapkan tadi, maka permasalahan yang muncul dapat diindentifikasi sebagai berikut: 1. Bagaimana kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial ?

1.3. Tujuan Kajian Mengacu pada pokok permasalahan di atas tujuan kajian ini adalah: 1. Mengindentifikasi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Kota Lhokseumawe. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Kota Lhokseumawe.


1.4. Manfaat Kajian Manfaat yang didapat dari kajian ini adalah: 1. Secara Akademis, diharapkan hasil kajian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi pelayanan publik. 2. Secara Praktis, sebagai proses untuk kelanjutan penulisan tesis dan bagi pemerintah daerah ditekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

pada

Bagian

Bina

Sosial

Pemerintah

Kota

Lhoseumawe



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Publik Kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan

dan

pembangunan.

Pegawai

pemerintah

ditempatkan

untuk

menjalankan fungsi di samping abdi negara, juga sebagai abdi masyarakat (public servant). Oleh karena itu, untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, maka dijabarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh unit-unit pelayanan. Penyelenggaraan dimaksud baik meliputi kegiatan mengatur, membina, dan mendorong maupun dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan

masyarakat

terutama

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan. Pelayanan umum timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pelayanan umum adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan faktor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya” (Moenir, 2002:26-27).


Menurut Kotler (1997:227) pelayanan adalah sebagai berikut: A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and doses not result in the ownership for of anything. Its production may or may not be tied to physical product.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengertian pelayanan yaitu suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki serta pelanggan dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau pelayanan. Dengan demikian hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selain itu hal penting yang sering dijadikan argument perlunya otonomi daerah adalah bahwa dimensi pelayanan publik yang semakin terdesentralisasi pada tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan fungsi pokok pemerintah daerah (local government) John Stewart dan Michael Clarke (dalam Skelcher, 1992:3) yaitu: 1). Fungsi pelayanan masyarakat (public service function) yang terdiri atas 1.1. pelayanan lingkungan (environment service), 1.2. pelayanan personal (personal service). 2). Fungsi pelaksanaan pembangunan (development function), 3). Fungsi perlindungan (protective function). Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pegawai pemerintah daerah harus dapat menindaklanjuti

atau

menjabarkan

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

umum/pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing unit layanan.


Skelcher (1992:4) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu: (1). Standard, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat; (2). Openness, yaitu menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan; (3). Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan; (4). Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan; (5). Non discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin; (6). Accessibility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan; (7). Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah. Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakekat pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yaitu: aspek proses internal organisasi (pelayan); serta aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkap Skelcher (1992:10) membagi pelanggan dalam pelayanan publik menjadi dua bagian, yaitu pelanggan


internal dan eksternal. Dan perhatian pelayanan sering difokuskan pada pelanggan eksternal, yaitu masyarakat sebagai stakeholder. Dalam membangun kualitas sebuah layanan tidak hanya dilakukan oleh pelanggan eksternal saja, tetapi juga ditentukan oleh pelanggan internal. Dikatakan oleh Skelcher (1992:12) bahwa: “increasingly local authorities are organized in them of internal clients or purchasers and contractors or providers”. Sementara itu, Moenir (2002:49) membedakan pelayanan menjadi 2 macam, yaitu pelayanan ke dalam (pelayanan kepada manajemen) dan pelayanan ke luar. Pelayanan ke dalam sifatnya menunjang pelaksanaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan organisasi di bidang produksi, pengadaan, penyimpangan, pemeliharaan, pembinaan tenaga kerja, data informasi dan komunikasi, pembinaan system, prosedur dan metode (SPM) dan ketatausahaan pada umumnya. Pelayanan organisasi ke luar dilakukan oleh organisasi lini (operating units), sedangkan pelayanan ke dalam dilakukan oleh organisasi staf (servicing units) sebagai pendukung terhadap unit organisasi lini agar pelaksanaan tugas pokoknya (operasionalnya) berjalan dengan baik. Menurut Yamit, fungsi pelayanan ke dalam atau ke luar terkait dengan jenis pelanggan dan terdapat tiga macam, yaitu: (1). Pelanggan internal (internal costumer) yaitu setiap yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau organisasi; (2) Pelanggan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak pelanggan


eksternal; (3). Pelanggan eksternal (external costumer) adalah pemakai akhir, yang sering disebut sebagai pelanggan yang nyata (Yamit, 2001:77). Dengan demikian pelayanan ke dalam berfungsi untuk melayani pelanggan internal, sedangkan pelayanan keluar untuk melayani pelanggan eksternal. Dengan begitu, maka upaya perbaikan pelayanan di sektor publik menjadi mengemuka dengan adanya “Reinventing Government” seperti yang ditulis Osborne dan Gaebler (1992) yang mengemukakan 10 asas dalam menata ulang pemerintahan, yaitu: (1). Pemerintahan yang berkualitas: mengarahkan ketimbang mengayuh; (2). Pemerintah milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani; (3). Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan; (4). Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan; (5). Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan; (6), Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi; (7). Pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan; (8). Pemerintah antisipatip:

mencegah

daripada

mengobati;

(9).

Pemerintah

desentralisasi:

memberikan kewenangan; (10). Pemerintah berorientasi pasar. Sebagai upaya perbaikan organisasi dimulai dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Terdapat beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh pegawai birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu: (a). Prinsip aksestabilitas, di mana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur


pelayanan); (b). Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan terhadap ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut; (c). Prinsip teknikalitas, yaitu bawa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh pegawai yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan system, prosedur dan instrument pelayanan; (d). Prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas; (e) Prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses

produk

dan

mutu

pelayanan

yang

telah

diberikan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena pegawai pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Di samping pengertian di atas IAN dalam Widodo (2001 :271) disebutkan bahwa pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah di Lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


2.2. Prinsip Pelayanan Publik Dari tahun ke tahun untuk membenahi pelayanan publik terus dilakukan. Pembuatan kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan selalu berprinsip pada kepuasan publik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik perlu perlu diterangkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu; kesederhanaan, kejelasan, kepastian , keterbukaan, efesien, keadilan, dan ketetapan waktu. Prinsip pelayanan ini merupakan indikator untuk menilai baik tidaknya pelayanan aparatur terhadap publik. Menurut Islamy (2002 :4) mengemukakan bahwa, pemberian pelayanan harus berdasarkan pada beberapa prinsip pelayanan Prima sebagai berikut : 1. Appropriateness, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. 2. Accesssibility, yaitu setiap jenis, produk , proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna pelayanan. 3. Continuity, yaitu setiap jenis, produk , proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan. 4. Technicality, yaitu setiap jenis, produk , proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus ditanggani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan,


ketepatan, dan kemantapan aturan, sistem, prosuder dan instrumen pelayanan yang baku. Begitu pentingnya profesional pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan No. 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan.

2.3. Konsep dan Teori Kualitas Pelayanan 2.3.1.

Konsep Kualitas Pelayanan

Kualitas memiliki beberapa definisi dan menurut Gaspersz (1997:5) pengertian kualitas secara konvensional menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy to use), estetika (esthetics) dan sebagainya. Sedangkan definisi strategik dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). Menurut

Feigenbaum

(1991:7)

kualitas

adalah

kepuasan

pelanggan

sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Sedangkan menurut Goestch dan Davis (dalam Tjiptono, 2002:51) kualitas merupakan “suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.


Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan, kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Pengertian produk yang dapat berbentuk (tangible) atau kombinasi keduanya. Tiga kategori produk yang dapat didefinisikan di sini, yaitu: 1. Barang (goods) misalnya: mobil, telepon, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak (software), misalnya: program computer, laporan keuangan, prosedur, instruksi dalam sistem keuangan ISO 9000 dan lain-lain. 3. Jasa (service), misalnya: pendidikan, perbankan dan lain-lain. Dalam bisnis jasa, pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Untuk bisa tampil dalam suasana yang kompetitif, organisasi harus berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya sebagai strategi untuk memenangkan persaingan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1994). Dengan demikian produk-produk didesain, diproduksi serta pelayanan diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Karena kualitas mengacu kepada sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, selain diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik dan benar.


Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami pula melalui “consumer behaviour” (prilaku konsumen) yaitu suatu prilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya (Schiffman-Kanuk, 1997:7). Keputusan-keputusan konsumen untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang/jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Pernyataan ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara “kepuasan konsumen” dengan “kualitas pelayanan”. Lebih lanjut Triguno (1997:76) mengartikan kualitas sebagai berikut, yaitu: “Standar yang harus dicapai oleh seseorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan/persyaratan pelanggan/masyarakat.”

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Menurut Triguno (1997:78) pelayanan terbaik yaitu “melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta professional dan mampu. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2002:58) mengartikan kualitas jasa atau layanan, yaitu: “tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.” Ini berarti, bila jasa atau layanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan dipersepsikan baik


dan memuaskan, sebaiknya bila jasa atau layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan akan dipersepsikan buruk. Sedangkan menurut Zeithaml et.all (dalam Tjiptono, 2002:69) ada sepuluh dimensi yang saling melengkapi dan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas pelayanan. Kesepuluh dimensi tersebut meliputi: (1). Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal saat pertama (right the first time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati, (2). Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan; (3). Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu; (4). Acces, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan yang mudah dihubungi, dan lain-lain; (5). Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon dan lain-lain). (6). Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan; (7). Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, kareakteristik pribadi, contact personnel, dan


interaksi dengan pelanggan; (8). Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial

(financial

security),

dan

kerahasiaan

(confidentiality);

(9).

Understanding/knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan; (10). Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bias berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik). Metode pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan sepuluh dimensi tersebut di atas, dikenal dengan nama Metode SERVQUAL (Service Quality). Dalam perkembangannya, dari sepuluh dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi hanya lima dimensi pokok. Kelima dimensi pokok tersebut menurut Parasuraman, et all (dalam Tjiptono, 2002:70) meliputi: (1). Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; (2). Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan

dengan

segera,

akurat,

dan

memuaskan;

(3).

Daya

tanggap

(responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; (4). Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, dari bahaya, resiko atau keragu-raguan;

(5). Empati

(emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Pakar lainnya, Gronroos (dalam Tjiptono, 2002:72-73) menyatakan bahwa ada tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu outcome-related, process-


related, dan image-related criteria. Ketiga kiriteria tersebut masih dapat dijabarkan menjadi enam unsure, yaitu: (1). Profesionalism dan Skills, kriteria ini merupakan outcome-related criteria, di mana pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider),

karyawan, system operasional, dan

sumbangan

fisik,

memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara professional: (2). Attitudes and Behavioral, kriteria ini adalah process-related criteria, pelanggan merasa bahwa karyawan perusahaan (contact personel) menaruh perhatian terhadap mereka dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan senang hati; (3). Accessibility and flecsibility, kriteria ini termasuk dalam proses process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan, dan system operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa, sehingga pelanggan dapat melakukan dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat fleksibel dalam menyesuaikan

permintaan

dan

keinginan

pelanggan;

(4).

Reliability

and

Trustworhtiness, kriteria ini termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya; (5). Recovery, termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan memahami bahwa bila ada kesalahan atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat; (6). Reputation and credibility, kriteria ini merupakan process-related criteria.


Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbangan yang sesuai dengan pengorbanannya.

2.3.2.

Teori Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Christopher Lovelock (2004:76) dalam bukunya “Product Plus”. Apa yang dikemukakan merupakan suatu gagasan menarik tentang bagaimana suatu produk bila ditambah dengan pelayanan (service) akan menghasilkan suatu kekuatan yang memberikan manfaat pada organisasi dalam meraih keuntungan bahkan untuk menghadapi persaingan. Ada 8 suplemen pelayanan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. (1). Information yaitu proses suatu pelayanan yang berkualitas dimulai dari produk dan jasa yang diperlukan oleh pelanggan. Penyediaan saluran informasi yang langsung memberikan kemudahan dalam rangka menjawab keinginan pelanggan tersebut, adalah penting. (2). Consultation, setelah memperoleh informasi yang diinginkan, pelanggan memerlukan konsultasi baik menyangkut masalah teknis, administrasi, biaya. Untuk itu, suatu organisasi harus menyiapkan

sarananya

menyangkut

materi

konsultasi,

tempat

konsultasi,

karyawan/petugas yang melayani, dan waktu untuk konsultasi secara cuma-cuma. (3). Ordertaking, penilaian pelanggan pada tiik ini adalah ditekankan pada kualitas pelayanan yang mengacu pada kemudahan pengisian aplikasi maupun administrasi yang tidak berbelit-belit, fleksibel, biaya murah, dan syarat-syarat yang ringan. (4). Hospitality, pelanggan yang berurusan secara langsung akan memberikan penilaian kepada sikap ramah dan sopan dari karyawan, ruang tunggu yang nyaman dan


fasilitas lain yang memadai. (5). Caretaking, variasi latar belakang pelanggan yang berbeda-beda akan menuntut pelayanan yang berbeda-beda pula. (6). Exception, beberapa pelanggan kadang-kadang menginginkan pengecualian kualitas pelayanan. (7). Billing, titik rawan berada pada administrasi pembayaran. Artinya, pelayanan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pembayaran, baik menyangkut daftar isian formulir transaksi, mekanisme pembayaran hingga keakuratan perhitungan tagihan. (8). Payment, pada ujung pelayanan harus disediakan fasilitas pembayaran berdasarkan pada keinginan pelanggan, seperti transfer bank, credit card, debet langsung pada rekening pelanggan.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menurut Moenir (2002:88) terdapat beberapa faktor yang mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu: (1). Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum; (2). Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan; (3). Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan; (4). Faktor organisasi yang merupakan alat serta system yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan; (5). Faktor keterampilan petugas; (6). Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling


mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa tulisan. Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ketujuh faktor tersebut meliputi: nilai dan budaya (values and culture); proses kerja dan sistem bisnis (work process and business system); kapasitas individu dan tim (individual and job design); penghargaan dan pengakuan (reward and recognition); serta proses manajemen dan system (management process and system). Wolkins (dalam Tjiptono 2002: 75-76) mengemukakan 6 faktor dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. Keenam faktor tersebut meliputi: kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, komunikasi serta penghargaan dan pengakuan. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu: 1. Organisasi Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, tetapi ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Organisasi pelayanan yang dimaksud di sini adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam kualitas dan kelancaran pelayanan. Organisasi adalah mekanisme maka perlu adanya sarana pendukung untuk memperlancar mekanisme


itu. Sarana pendukung tersebut yaitu system, prosedur, dan metode. “organization is a mechanism or structure that enables living to work effectively together” (Allen dalam Moenir 2002:98) Sistem, prosedur, dan methode. System sebagai susunan atau rakitan atas sesuatu yang penting dan saling berhubungan serta saling tergantung sehingga membentuk kesatuan yang rumit namun utuh. Faktor organisasi sebagai suatu system merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik dan memuaskan. Agar organisasi sebagai sistem dapat berjalan perlu ada pembagian dalam hal organnya maupun tugas pekerjaannya sampai pada jenis pekerjaan yang paling kecil (Moenir, 2002:125). Penerapan system kualitas yang berfokus pada pelanggan akan berhasil apabila terlebih dahulu dipahami hambatanhambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah ketidakpedulian aparatur pemerintah dalam penerapan sistem kualitas yang berfokus pada pelanggan. Selain hal itu, ketidakberdayaan pegawai dalam penerapan sistem kualitas yang mengarah pada kepuasan total pelanggan. Dengan

demikian,

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat, maka pemberdayaan terhadap para pelaku birokrasi ke arah penciptaan profesionalisme pegawai menjadi sangat menentukan. Sejalan dengan itu, Pamudji (1994:20) mengemukakan bahwa “profesionalisme pegawai bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan pelayanan publik, karena masih ada alternatif lain, misalnya


dengan menciptakan system dan prosedur kerja yang efisien tetapi adanya pegawai yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Prosedur bisa diterjemahkan sebagai tata cara yang berlaku dalam organisasi. Kedudukannya demikian penting sebab sah atau tidaknya perbuatan orang dalam organisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasar prosedur. Prosedur bersifat mengatur perbuatan baik ke dalam (intern) maupun ke luar (ekstern), maka harus diketahui dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, baik pegawai maupun pihak-pihak di luar organisasi.

2.

Kepemimpinan Dalam kaitannya dengan manajemen pelayanan yang berkualitas, Goetsch dan

Davis (1994:192) memberikan definisi bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Sedangkan Gibson et all. (2001:364) memberikan definisi bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kompetisi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok. Dari definisi tentang kepemimpinan di atas konsep dasarnya berkaitan dengan penerapannya dalam manajeman pelayanan yang berkualitas, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. Perbaikan pelayanan publik di Indonesia sangat tergantung dengan peran pemimpin instansi pemerintah (top down approach). Organisasi-organisasi yang


memiliki pemimpin yang kredibel berintegritas tinggi dan memiliki visi masa depan dapat menjadi panutan dan innovator bagi reformasi pelayanan publik. Sementara itu, Joseph M. Juran (dalam Tjiptono, 2003:160) menyatakan bahwa kepemimpinan yang mengarah pada kualitas meliputi tiga fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. Dalam perspektif manajemen kualitas pelayanan terpadu, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan akan dapat memperbaiki kualitas. Kepemimpinan seperti itu, akan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut (Ross, 1994:34): (1). Visible, committed, dan knowledgeable yaitu kepemimpinan yang baik mengembangkan fokus pada aspek kualitas, melibatkan setiap orang dalam pendidikan dan pelatihan. Selain itu, juga mengembangkan hubungan rutin dengan para karyawan, pelanggan dan pemasok; (2). Semangat misionaris, yaitu pemimpin yang baik berusaha mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi, baik melalui pemasok, distributor, maupun pelanggan; (3). Target yang agresif, yaitu kepemimpinan yang baik mengarah pada perbaikan yang bersifat incremental, tidak sekedar perbaikan proses, tetapi juga mengupayakan proses-proses yang berbeda; (4). Strong driver di mana


tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas perbaikan ditetapkan dengan jelas dalam ukuran kepuasan pelanggan dan kualitas; (5). Komunikasi nilai-nilai, di mana kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas efektif. Hal ini dilakukan dengan menyusun suatu system komunikasi yang jelas dan konsisten melalui kebijakan tertulis, misi, pedoman, dan pernyataan lainnya mengenai nilai-nilai kualitas; (6). Organisasi, yaitu di mana struktur yang dimiliki adalah struktur flat (flat structure) yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar bagi tingkat yang lebih rendah. Setiap karyawan diberdayakan dan dilibatkan dalam tim-tim perbaikan antar departemen; (7). Kontak dengan pelanggan di mana para pelanggan memiliki akses untuk menghubungi manajer puncak dan para manejer senior perusahaan.

3. Kemampuan dan Keterampilan Dalam bidang pelayanan yang menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah keterampilan pelaksananya. Mereka inilah yang membawa “bendera” terhadap kesan atas baik-buruknya layanan. Dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat. Salah satu unsur yang paling fundamental dari manajemen pelayanan yang berkualitas adalah pengembangan pegawai secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.


Silalahi menyatakan “dalam pekerjaan keterampilan dapat dipelajari dengan latihan, maka karyawan setengah terampil mempunyai kemungkinan besar dapat melakukan pekerjaan itu dengan sangat memuaskan setelah suatu masa latihan” (1987:41) Filipo dalam Hasibuan mendefinisikan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: “pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Sedangkan pelatihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu” (2002:69). Pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang sama yaitu pemahaman secara implicit. Melalui pemahaman, karyawan dimungkinkan untuk menjadi seorang innovator, pengambil inisiatif, serta menjadikannya efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

4. Penghargaan dan Pengakuan Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi instansi dan pelanggan yang dilayani.


Untuk memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan memberikan kompensasi. Menurut Mangkunegara (2004:84) bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, dan motivasi kerja serta hasil kerja. Riset mengenai prilaku individu dalam organisasi menunjukkan bahwa imbalan merupakan suatu faktor yang terpenting bagi orang. Karena yang terpenting bagi kebanyakan orang, maka masalah imbalan mengandung kekuatan mempengaruhi perilaku keanggotaan mereka dan prestasi mereka. Menurut Kasim (1993:27) bahwa peningkatan prestasi kerja juga dipengaruhi oleh teori-teori motivasi yang menjurus kepada pemuasan kebutuhan dan faktorfaktor lain yang berhubungan. Hal ini mengasumsikan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu memotivasi anggota-anggota organisasi melalui berbagai cara seperti pemenuhan kebutuhan mereka terhadap uang, status, keberhasilan, dan kondisi kerja. Sumberdaya manusia merupakan asset organisasi yang paling vital, sebagai pelanggan internal yang menentukan kualitas akhir suatu produk/jasa. Salah satu konsep untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah pemberdayaan sumber daya manusia (empowerment). Menurut Tjiptono (2002:128) pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan

yang

benar-benar

berarti

(signifikan)

sedangkan

menurut

Robbins&Decenzo pemberdayaan adalah meningkatkan kewenangan dan kebebasan para pekerja untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak


hanya memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut apakah akan diterima atau tidak.

2.4. Kepuasan Pengguna Jasa Kepuasan pelanggan merupakan hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Pengguna jasa (pelanggan) cenderung merasa puas apabila harapan pelanggan terpenuhi, dan merasa amat senang apabila harapan mereka terlampaui. Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap perubahan harga, dan pembicaraannya menguntungkan perusahaan. Menurut Yoeti (2003:36), kepuasan pelanggan banyak ditentukan oleh kualitas performa pelayanan di lapangan. Bila pelayanan (service) tidak sama sekali atau tidak sesuai dengan harapan (expectation) pelanggan, maka di mata pelanggan pelayanan yang diberikan dinilai jelek. Harapan pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi suatu kualitas maupun kepuasan. Menurut Zeithaml, et all (1990:37) faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan adalah: (1). Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication), merupakan pernyataan (secara personal atau non personal) yang disampaikan oleh orang lain selain organisasi (service provider) kepada pelanggan. Word of mouth ini biasanya cepat diterima pelanggan karena menyampaikan adalah mereka yang dapat dipercaya, seperti para pakar, teman, keluarga dan publikasi


media. Di samping word of mouth juga cepat diterima sebagai referensi karena pelanggan jasa biasanya sulit mengevaluasi jasa yang belum dibelinya atau belum dirasakan sendiri; (2). Keinginan Pribadi dan Pelanggan (personal needs), kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraannya sangat menentukan harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, social, dan psikologis; (3). Pengalaman masa lalu (past experience), meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau diketahui pelanggan. Harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin banyaknya informasi (non experimental information) yang diterima pelanggan serta semakin bertambahnya pengalaman pelanggan. (4). Komunikasi External (external communication), pemberi layanan juga memainkan peranan penting dalam membentuk harapan pelanggan.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian survey, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1985:1). Penelitian dilakukan terhadap masyarakat sebagai penerima layanan untuk mengukur kualitas pelayanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe serta. Untuk mengetahui faktorfaktor dalam memberikan pelayanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat sebagai penerima layanan pada Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kualitas layanan hanya dilihat berdasarkan persepsi masyarakat dan persepsi pegawai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh akan diuraikan dengan menggunakan tabel tunggal dan beberapa tabel silang kemudian akan dideskripsikan.

3.2. Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan pada Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe


dan pegawai pemerintah sebagai pemberi layanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe. Untuk menjaring pendapat pegawai dan masyarakat yang sesungguhnya terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan sampel. Objek yang akan diteliti hanya sebagian dari populasi, maka dalam penelitian ini digunakan sampel. Arikunto (1998:17) mengemukakan sample adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjaring pendapat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan

metode

sample

judgement/purposive,

berdasarkan

pertimbangan, yaitu memilih anggota populasi yang diperhitungkan dapat memberikan informasi akurat sehubungan dengan tujuan penelitan, dalam hal ini pegawai bagian Bina Sosial yang berjumlah 23 orang. Untuk menjaring pendapat masyarakat yang sesungguhnya terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan sampel aksidental, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu secara kebetulan dengan peneliti, dalam hal ini masyarakat yang mengurus sesuatu layanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dari data yang ada pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe jumlah pengguna layanan tercatat 5.712 orang. Karena lebih dari 1.000 orang boleh lebih kecil dari


30% (Neuman, 2003:232). ). Atas dasar itu, peneliti mengambil sampel penelitian sebesar 10%. Jika dihitung dari total populasi yaitu 5.712 x 1% diperoleh nilai 57,12 dibulatkan menjadi 57 orang. Responden yang dijadikan sampel sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yaitu masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan pada bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.3. Teknik Pengumpulan Data 1. Teknik Survey Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang akan menjabarkan indikator variabel yang diteliti. Kuesioner yang dibuat adalah kuesioner tertutup, kuesioner jenis ini terdiri atas pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengolahan hasil kuesioner, dan bagi responden sendiri tidak banyak memerlukan waktu yang banyak dan tidak perlu menulis buah pikirannya. Kuesioner ini disebarkan ke seluruh sampel penelitian.


Tabel 1.Jumlah Populasi dan Sampel No. Jenis 1. Staf Bagian Bina Sosial 2. Masyarakat pengguna layanan Jumlah

Jumlah 23 57 80

Sumber: data primer (diolah)

2. Teknik Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe. 3. Teknik dokumentasi atau studi kepustakaan Teknik dokumentasi diperoleh dari data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen, arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literature yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.4. Definisi Konsep Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Faktor Organisasi adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam kualitas dan kelancaran pelayanan.


2. Faktor Kepemimpinan berkaitan dengan penerapan dalam manajemen pelayanan yang berkualitas, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. 3. Faktor Kemampuan dan Keterampilan berkaitan dengan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat. 4. Faktor Penghargaan dan Pengakuan berkaitan dengan peningkatan motivasi, moral kerja, rasa bangga dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi instansi dan pelanggan yang dilayani.

3.5. Definisi Operaisonal 1. Faktor Organisasi: a) Pembagian tugas/kerja berdasarkan pada kemampuan kerja masingmasing b) Kejelasan pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan c) Tingkat kejelasan pembagian kerja 2. Faktor Kepemimpinan a) Keterlibatan pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan


b) Pimpinan mempunyai kemampuan dalam melakukan perbaikan dan mengupayakan inovasi baru. 3. Faktor Kemampuan dan Keterampilan a) Pemberian kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja, seperti diikutsertakan dalam program pelatihan dan pendidikan, melanjutkan studi, dan lain-lain. b) Pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. c) Pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan keahlian 4. Faktor Penghargaan dan Pengakuan a) Bila ada yang berjasa/berprestasi maka akan diberikan penghargaan baik moral maupun material b) Adanya motivasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan c) Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugas.

3.6. Teknik Analisa Data 3.6.1. Menghitung distribusi frekuensi dan prosentase Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner penelitian kemudian akan dihitung berdasarkan frekuensi dan presentase tiap instrumen variabel. Skor jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan melalui kuesioner dihitung berdasarkan skala ordinal likert antara 1 sampai dengan 5. Skor tertinggi untuk tiap pertanyaan


adalah 1. Di mana untuk menginterpretasikan hasil skor tiap variabel dihitung secara internal dengan rumus interval sebagai berikut:

Interval =

Skor tertinggi – Skor terendah

5 3.6.2 Menghitung korelasi serta pengujian korelasi dengan metode Spearman rho, yaitu: 1. Organisasi terhadap kualitas pelayanan (x1 Ö y) 2. Kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan (x2 Ö y) 3. Kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan (x3 Ö y) 4. Penghargaan dan pengakuan terhadap kualitas pelayanan (x4 Ö y)


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe 4.1.1. Sejarah Singkat Lahirnya Kota Lhokseumawe Asal kata Lhokseumawe adalah "Lhok" dan "Seumawe". Lhok artinya dalam teluk, palung laut dan Seumawe artinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas Pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama seorang Teungku Yaitu Teungku Lhokseumawe, Yang dimakamkan di Kampong Uteun Bayi, merupakan kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti. Sebelum abad ke-XX negeri ini diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai, Lhokseumawe menjadi daerah takluknya dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe dan tunduk dibawah aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Controleur atau wedana serta Asisten Residen atau Bupati. Pada dasa warsa kedua abad XX itu, diantara seluruh daratan Aceh, salah satu pulau kecil luas sekitar 2 Km2 yang dipisahkan sungai Krueng Cunda diisi dengan bangunan-bangunan pemerintah umum, militer dan perhubungan kereta api oleh


pemerintah Belanda pulau kecil dengan desa-desa Kampung Keude Aceh, Kampong Jawa, Kampung Kuta Blang, Kampung Mon Geudung, Kampung Tumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun Bayi dan Kampung Ujong Blang, yang keseluruhan baru berpenduduk 5.500 jiwa, secara jamak disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintah. Masa pendudukan Jepang, Zelf Bestuurder Lhokseumawe tidak lagi dipegang Maharaja, tetapi mulai tahun 1942 sampai dengan 1946 dipegang putranya Teuku Baharuddin. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk secara sistematik sampai ke kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk di daratan ini semakin ramai berdatangan dari daerah sekitamya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Loksukon, Blang Jruen, Nisam dan Cunda serta Pidie. Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Nomor 7 tahun 1956, terbentuk daerah otonom. Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana salah satu Kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan Ibukotanya Lhokseumawe. Dengan wedananya M. Hasan dan Bupati Aceh Utara saat itu Tgk. A. Wahab Dahlawy. Kemudian pada tahun 1964 dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 24/G.A/I964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemudian Banda


Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti. Nama Banda Sakti diberikan oleh Kolonel Habib Muhammad Syarif Danrem Lilawangsa waktu itu. Camat Banda Sakti yang pertama adalah M. Jamil Insya beliau adalah pensiunan ABRl. Asisten wedana atau camat M. Jamil Insya mengakhiri masa bakti tahun 1966 dan mulai tahun 1967 Camat Banda Sakti dijabat Bupati Aceh Utara Teuku Ramli Angkasah. Selanjutnya berturut-turut mulai tanggal 04 Agustus 1967 sampai saat ini Camat Banda Sakti adalah : 1. Said Umar Muhammad

8. GhazaIi A Gani, BA

2. Alibasyah HS

9. Drs. Mahyiddin AR

3.

10. Drs. Jakfar M. Adam

Drs. Ramli A. Haitami

4. Drs. M. Su 'ud

11. Drs. Rachmatsyah

5. Dra. Nurhayati A Y

12. Drs. H. ZuIkifli Yusuf

6. Drs. Zakaria

13. Bukhari, S.Sos., M.Si

7. A. Haris, S.Sos., M.si Pemerintah di Daerah, berpeluang peningkatan status Lhokseumawe menjadi kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Administratif. Dengan Nota Dinas Bupati Kepala Daerah TK.lI Aceh Utara Nomor 125/50/80 tanggal 12 Mei 1980, Drs. H. Mahyiddin AR ditunjuk sebagai Ketua Tim perencanaan Kota Lhokseumawe menjadi Kota Administratif dibawah arahan Bupati Aceh Utara Kolonel H. Ali Basyah.


Pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif (Kotit) Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam, pada tanggal 31 Aguntus 1987 dengan Walikota Perdananya Bapak Drs. H. Mahyiddin AR yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA. Dengan peresmian dan pelantikan walikota secara dejuree dan defacto Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253.87 Km2 yang meliputi 101 Desa dan 6 Kelurahan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Banda Sakti

2. Kecamatan Muara Dua

3. Kecamatan Dewantara

4. Kecamatan Muara Batu

5. Kecamatan Blang Mangat.

Pada tanggal 31 Oktober 1992, Pejabat Walikota (Drs. Mahyiddin AR) meninggal dunia dan dilanjutkan oleh sekretaris Kotif sebagai pelaksana tugas H. Syuib Nursyah, SH. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1994 jabatan Walikota definitif dijabat oleh Drs. Muhammad Usman dibawah Bupati Kepala Daerah TK.II Aceh Utara H. Karimuddin Hasybullah, SE selanjutnya mulai tanggal 11 Juni 1996 dijabat oleh Drs. Rachmatsyah dibawah kepemimpinan Bupati Aceh Utara H. Karimuddin Hasybullah, SE. Sejak tahun 1988 Bupati Aceh Utara H. Karimuddin Hasybullah, SE menggagas peningkatan status Kotif Lhokseumawe untuk menjadi Kotamadya, kemudian pada


tahun 2000 Bupati Aceh Utara Tarmizi A. Karim, merekomendasi peningkatan status itu bersama Pimpinan DPRD Aceh Utara yang diketuai H. Saifuddin Ilyas. Atas dukungan Gubernur Aceh mulai Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud pejabat Gubernur H. Ramli Ridwan, SH dan Gubernur Jr. H. Abdullah Puteh Msi serta penyampaian visimisi Kota ke Departemen Dalam Negeri dan DPR-RI oleh Walikota Drs. H. Rachmatsyah, kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 juni 2001 yang di tandatangani Presiden RI H. Abdurrachman Wahid, yang wilayahnya mencakup 3 (tiga) kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Banda Sakti 2. Kecamatan Muara Dua 3. Kecamatan Blang Mangat Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia

Hari

Sabarno

meresmikan

Pemerintah

Kota

(Pemko)

Lhokseumawe bersama 12 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, selanjutnya pada tangggal 02 November 2001 bertempat di Banda Aceh, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Utara Ir. H. Abdullah puteh melantik Drs. H. Rachmatsyah MM sebagai Pejabat Walikota Lhokseumawe Perdana yang sudah berakhir masa jabatannya pada akhir tahun 2004 dan yang menjabat sebagai Walikota sementara saat ini adalah Drs. Marzuki Mood. Amin, MM. Pada tanggal 23 Desember 2001 Perangkat Pemko Lhokseumawe, meliputi Sekretariat Daerah, Bawasda, Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas


Kimpraswil, Dinas PSDA dan Kelautan, Dinas P & K, Kantor Sanitasi Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, serta Kecamatan Blang Mangat, dibentuk dikukuhkan dan diisi jabatan strukturalnya, sehingga mulai tahun anggaran 2002 Daerah Otonom baru Kota Lhokseumawe telah ada dengan baik.

4.1.2. Letak Geografis Kota Lhoukseumawe Kota Lhokseumawe menempati bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Utara, tepatnya pada posisi 04° 54' - 05° 18' Lintang Utara (LU) dan 96° 20' - 97° 21' Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Luas wilayah Kota Lhoseumawe ini mencapai 181,10 km2, terdiri dari 4 (Empat) kecamatan, yaitu kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat dan Muara Satu. Kecamatan Blang Mangat saat ini memiliki wilayah paling luas, yaitu


56,12 km2 (30,98 %), dari wilayah Kota Lhokseumawe, disusul Kecamatan Muara Dua 56,85 km2 (%) dan Muara satu sedangkan kecamatan Banda Sakti adalah wilayah yang terkecil, yaitu 1 1,28 km2 (6,22 %) dari luas wilayah Kota Lhokseumawe. Luas wilayah Kota Lhokseumawe yang 18.108 Ha dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat, yang sebagian besar adalah untuk kebutuhan permukiman, yaitu 8.491 Ha (46,90 %). Kebutuhan lahan yang menonjol adalah untuk usaha kebun campuran (4.590 Ha atau 25,35 %), disamping untuk kebutuhan persawahan seluas 1.679 Ha (9,27 %). Untuk kebutuhan perkebunan rakyat telah dimanfaatkan seluas 674 Ha (3,72 %), dan untuk lain-lainnya. Kendati demikian, terdapat seluas 948 Ha (5,24 %) yang masih berupa hutan belukar dan belum dimanfaatkan. Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang meliputi 4 (empat) kecamatan yang terdiri dari 62 desa dan 6 kelurahan, adapun jumlah desa dan kelurahan pada setiap kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel. 2. Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe No 1 2 3 4

Kecamatan Banda Sakti Muara dua Blang Mangat Muara Satu Jumlah

Jumlah Desa/Kelurahan Desa Kelurahan 13 5 17 22 10 1 62 6

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2007.


4.1.3. Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2004, tidak kurang dari 152.091 jiwa, terdiri dari 74.519 laki-laki dan 77.572 perempuan. Dengan demikian, sex rasio penduduk kota ini 1,04 atau lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan Jaki-laki. Konsentrasi penduduk lebih terpusat Kecamatan Banda Sakti. Penduduk di Kecamatan ini mencapai 19% (68.73 I) jiwa dari total penduduk yang Kota lokhseumawe. Sementara penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Blang Mangat yaitu hanya 17.857 jiwa (11,74%) sedangkan di kecamatan muara Dua dan Muara Satu penduduknya adalah 65.503 jiwa (keadaan tahun 2004). Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Konsentrasi Penduduk Per Kecamatan dalam Kota Lhokseumawe No. 1 2 3

Kecamatan Banda Sakti Muara dua Blang Mangat Jumlah

Jumlah Penduduk 78.319 65.249 13.770 157.338

Persen (%) 49,78 41,47 8,75 100,00

Jumlah KK 15.839 13.354 3.313 32.506

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2007.

4.1.4. Lembaga Pendidikan dan Sarana Prasarana Kota Lhokseumawe Lembaga pendidikan di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 (empat) kecamatan terdiri dari; TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, Perguruan Tinggi, Akademi, Pondok Pasantren, Balai

Pengajian dan kursus, jumlah lembaga

pendidikan tersebut secara terinci dapat dilihat pada tabel :


Tabel. 4. Jumlah Lembaga Pendidikan di Kota Lhokseumawe No.

Jenis Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TK RA SD MI SLTP MTS SMU SMK MA Perguruan Tinggi Akademi Pondok Pesantren Balai Pengajian Kursus

Negeri 5 10 5 6 7 1 2 1 -

Jumlah Lembaga (Unit) Swasta 22 2 6 1 1 2 2 1 3 2 4 47 486 10

Jumlah 22 2 60 6 11 7 8 8 4 4 5 47 486 10

Sumber: BPS Lhokseumawe, 2007

Jumlah prasarana kesehatan yang tersedia di Kota Lhokseumawe terdiri dari ; 4 (empat) unit puskesmas induk, 9 (sembilan) unit puskesmas pembantu dan 3 (tiga) unit puskesmas keliling. Sementara untuk mendukung kelancaran transportasi darat wilayah Kota Lhokseumawe pada saat ini telah tersedia jalan dan jembatan yang baik, dengan keadaan sebagai berikut : Tabel 5. Kondisi Jalan Raya dalam Wilayah Kota Lhokseumawe No 1 2 3

Jenis Jalan Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jumlah

Panjang (KM) Aspal Homix Batu 32,70 6,00 4,70 80,20 117,60 6,00

Tanah 6,70 6,70

Jumlah 38 4 86 130,30

Sumber: BPS Lhokseumawe, 2007.


Tabel 6. Kondisi Jembatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe No 1 2 3 4

Jenis Jalan Jbt Negara Jbt Propinsi Jbt Kabupaten Jbt Desa Jumlah

Beton 79 60 68 55 263,15

Panjang (KM) Baja 6,00 60,00

Kayu 6,70 6,70

Jumlah 79 120 68 61 329,85

Sumber: BPS Lhokseumawe, 2007.

Dari gambaran umum Kota Lhokseumawe di atas dapat dilihat berbagai keadaan dan kondisi Kota Lhokseumawe secara umum, dari letak geografis hingga pada sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe. Namun dengan terjadinya gempa bumi yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, membuat kondisi Kota Lhokseumawe sebahagian mengalami kerusakan/kehancuran, seperti sarana dan prasarana kota Lhokseumawe yang mencakup,

infrastruktur,

fasilitas

pendidikan,

fasilitas

kesehatan,

fasilitas

peribadatan, perumahan penduduk dan lain-lainnya.

4.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhoukseumawe 4.2.1. Visi Bersama rakyat kita membangun dan mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Islami, Makmur, Sejahtera dan "Beradat" (Bersih, Aman, Damai dan Tertib). 4.2.2. Misi 1. Mengimplementasikan kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya ketahanan pangan, air minum, kesehatan dan pendidikan.


2. Mewujudkan pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan meliputi pertanian kelautan, perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan

penyediaan

sarana

dan

prasarana

sebagai

penggerak

pembangunan. 4. Menciptakan nuansa Islami dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan berkarya. 5. Menjadikan atau merubah Kota Lhokseumawe sebagai Kota tujuan wisata yang Islami.

4.3. Profile Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe 4.3.1. Struktur Organisasi Dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Bagian Bina Sosial merupakan salah satu bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Hal ini di dasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 27 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Walikota sebelumnya Nomor 2 Tahun 2001 "Tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe". Bagian Bina Sosial merupakan salah satu unit kerja pada Kantor Sekretariat Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu walikota dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang membidangi masalah sosial yang mempunyai tugas untuk melayani dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Adapun Pelayanan yang diberikan pada bagian Bina Sosial adalah sebagai berikut :


a. Memberikan bantuan untuk biaya rehap rumah kaum dhuafa. b. Memberikan bantuan beasiswa untuk Mahasiswa yang kurang mampu c. Memberikan bantuan honor/intensif untuk Guru Pesantren dan Balai Pengajian. (dipindahkan ke Dinas Syari'at Islam) d. Memberikan bantuan Dana untuk Biaya Pembangunan fisik Pesantren dan Balai Pengajian. e. Memberikan bantuan honor/intensif kepada Imam Mesjid dan meunasah, Bilal Mesjid dan Bilal meunasah. (dipindahkan ke Dinas Syari'at Islam) f. Mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Pendirian Yayasan Yatim Piatu g. Mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Berobat ke rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu. h. Memberikan

bantuan

Biaya

untuk

menanggulangi

Korban

Konflik.

Memberikan bantuan Biaya untuk kegiatan Olah raga. i. Dan memberikan bantuan dana untuk segala kegiatan Kesejahteraan Sosial. Di samping itu Bagian Bina Sosial mempunyai peranan dalam memimpin. membina, dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bagian yang merupakan sebagian dari tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Bagian Bina Sosial dikepalai oleh satu orang Kepala Bagian yang dibantu oleh tiga orang Kepala Sub. Bagian yang terdiri dari : a. Kepala Sub. Bagian Pengembangan Agama Islam b. Kepala Sub. Bagian Pemuda dan Olah Raga


c. Kepala Sub. Bagian Pemberdayaan perempuan dan Ketenagakerjaan Dalam

menggambarkan

pengaturan

terhadap

tugas-tugas

pemisahan

wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian, maka perlu disusun struktur organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk menyatukan hubungan tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian yang nampak dalam hubungan kerja dan pelimpahan wewenang yang dberikan kepada setiap pegawai bagian Bina Sosial tersebut agar dapat mencapai tujuan yang baik dalam suatu organisasi. Dari bentuk struktur bagian Bina Sosial Sekretariat Kota Lhokseumawee memiliki struktur organisasi yang baik dalam menjalankan operasional artinya setiap bagian sudah memiliki wewenang dan tanggungjawab masing-masing sehingga tergantung kepada pimpinan bagaimana memberi tanggungjawabnya. Bagian Bina Sosial sangat berperan dalam membantu walikota selaku kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan

dan

melaksanakan

pembangunan.Mengingat

banyaknya tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan, maka setiap kepala sub. bagian harus bekerjasama dalam me1aksanakan tugasnya tersebut Struktur oeganisasi yang dipilih sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia sebagai ujung tombak pelaksana tugas, baik bawahan maupun atasan. Jadi kebersamaan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan sangat penting diperhatikan. Dalam hal ini setiap satuan tugas pada bagian Bina Sosial Sekretrariat Kota Lhokseumawe sudah memiliki bidang tugas tersendiri sesuai dengan wewenang dan


tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Adapun rincian tugas pada Bagian Bina Setdako Lhokseumawe adalah : Tabel 7. Rincian Tugas pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe No. Nama jabatan 1. Kepala Bagian Bina Sosial

Eselon IV.a.

2.

Kepala Subbag. Pengembangan Agama Islam

III.d

3.

Kepala Subbag. Pemberdayaan Perempuan dan Ketenagakerjaan

III.d.

4.

Kepala Subbag. Pemuda dan Olah Raga

III.d.

Rumusan Jabatan Memimpin Sub. Bagian Pengembangan Agama Islam, Sub. Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Ketenagakerjaan, Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Teknik Dan Administrasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Kelancaran Tugas Pokok Pada Bagian Bina Sosial Setdako Memimpin Sub.Bagian Pengembangan Agama Islam dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Teknik dan administrasi dalam pengelolaan bidang pengembangan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. Memimpin Sub.Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Teknik dan administrasi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan tenaga kerja. Sesuai dengan ketentuan yang berIaku untuk kelancaran tugas pokok pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. Memimpin Sub.Bagian Pemuda dan Olah Raga dalam pelaksanaan kegiatan pelayananTeknik dan administrasi dalam pengelolaan bidang Kepemudaan dan kegiatan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas


5.

Pemegang Kas (Staf)

-

6.

Pengadministrasi Umum (Staf)

-

7.

Penggagenda (Staf)

-

8.

Operator Komputer (staf)

-

9.

Caraka (staf)

-

pokok pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. Mengelola Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok pada Bina Sosial. Mengadministrasikan naskah dinas, memorandum atau paket yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok pada bagian Bina Sosial. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar, naskah dinas, surat permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok pada bagian Bina Sosial Mengoperasikan Komputer sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok pada bagian Bina Sosial Mengantar surat dan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok pada bagian Bina Sosial.

Sumber: Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2006

4.3.2 Peralatan dan Fasilitas pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe Dalam menjalankan tugas-tugas kepegawaiannya keseluruhan pegawai Bina Sosial yang bekerja sangat memerlukan peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan bagian Bina Sosial di lapangan maupun di dalam perkantoran. Perlengkapan yang masih sangat terbatas di bagian Bina sosial Sekretariat Kota Lhokseumawe perlu peningkatan sehingga kegiatan bagian Bina Sosial dapat berjalan dengan baik. Adapun peralatan-peralatan pendukung tersebut adalah :


Tabel 8. Peralatan pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe No. 1. 2. 3. 4.

Nama Peralatan Computer Mesin Ketik Filling Lemari

Banyaknya 5 unit 2 unit 5 unit 5 unit

Kondisi Peralatan Baik Baik Baik Baik

Sumber: Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe

Staf Bagian Bina sosial Setdako Lhokseumawe Pada saat ini jumlah pegawai yang bertugas di bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe berjumlah 23 orang yang terdiri dari 12 orang pegawai tetap (PNS) dan 11 orang Honorer/Bakti.


Tabel 9.Daftar Tabel Pegawai Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe No. Nama 1. Syaif'ul Amri, S.Sos 2. Syafruddin, S.Pd

3.

Drs.Mansur Kasim

4.

Aisyah, S.Sos

5.

Jauhari

6.

Tarmizi, S.Sos

7.

Nurhayati, S.Ag

8.

Hartini Safitri

9.

Suwati Ningsih

10.

Mulyadi

12.

Halimatussakdiah

13.

lkhsan

14.

Muhammad Nasir

15.

Rosmiati, A.Md.

16.

Badiuzzaman,S.Sos

17.

Zulfahmi, S.Ag.

18.

Sriwahyuni

19.

Muhammad Jafar

20. 21.

Roni Sufri, S.Ag

NIP Jabatan 010181853 Kepala Bagian 131860629 Kassubbag. Pemuda & Olga 380025567 Kassubbag. Peng. Agama Islam 390012428 Staf Administrasi 010228640 Staf Administrasi 390011389 Staf Administrasi 390035574 Staf Administrasi 390020695 Staf Administrasi 390038774 Staf Administrasi 390044958 Staf Administrasi 390016017 Staf Administrasi - Operator Komputer - Staf Administrasi - Operator Komputer - Staf Administrasi - Staf Administrasi - Staf Administrasi - Staf Administrasi - Caraka (Staf) - Staf

Keterangan PNS PNS

PNS

PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer


22.

Muhadar

23.

Azhar

Administrasi - Staf Administrasi - Caraka (staf)

Honorer Honorer

Sumber : Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe

4.3.3. Masyarakat Pengguna Layanan di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe Bagian Bina Sosial merupakan salah satu unit kerja pada Kantor Sekretariat Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu walikota dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang membidangi masalah sosial yang mempunyai tugas untuk melayani dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Bagian Bina Sosial mempunyai peranan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga banyak pihak yang membutuhkan layanan di Bagian Bina sosial di antaranya masyarakat miskin, mahasiswa, pengelola yayasan, organisasi, pondok pesantren, pimpinan Gampong/kelurahan, unsur pemuda, olahragawan, cendikiawan, tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lain. Sampai dengan saat ini masyarakat pengguna layanan pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe dalam Tahun 2007 berjumlah 5712 orang, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.


Tabel 10. Jumlah Pengguna Layanan di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe No.

Nama

1 2 3

Mahasiswa Pengelola Yayasan LSM/Ormas/Pemuda

4 5

Masyarakat Miskin Pimpinan Balai Pengajian Santri pengurus olahraga Tokoh Adat Pimpinan Desa Anak Yatim dll Jumlah

6 7 8 9 10 11

Jumlah Pengguna Keterangan Layanan 1186 Bantuan Beasiswa 13 Bantuan Panti 102 Bantuan Organisasi & Kepemudaan 1042 Bantuan Dhuafa 316 Bantuan Sarana Agama 108 39 8 68 2819 11 5712

Bantuan Kitab Bantuan Sarana Olahraga Bantuan MAA Bantuan Rumah Dhuafa Bantuan Anak Yatim Bantuan Kesos

Sumber :diolah dari berbagai sumber pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe

4.4. Hasil Penelitian 4.4.1 Karakteristik Responden Untuk menganalisa kualitas pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe, penulis meneliti hasil kuesioner berdasarkan jenis kelamin, umur,

kelompok

pekerjaan,

dan

kelompok

pendidikan

dari

responden.

Pengelompokkan data sample tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari masyarakat sebagai penerima layanan yang datang ke Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe dan pegawai secara resmi terdaftar pada Bagian Bina Sosial.


Tabel 11. Jenis Kelamin Responden No.

Kategori

1 2

Perempuan Laki-Laki Total Sumber : Kuesioner Penelitian, 2008.

Frekuensi

Persentase

49 31 80

61.3 38.8 100.0

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dari 80 responden, diperoleh jumlah responden perempuan sebanyak 49 orang (61,3%) responden, sedangkan laki-laki 31 orang (38,8%). Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak yang meminta layanan di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe daripada laki-laki.

Tabel 12. Klasifikasi Umur Responden No.

Kategori

1. 2. 3.

Dibawah 20 Tahun 20 - 40 Tahun Diatas 40 Tahun Total Sumber: Kuesioner Penelitian

Frekuensi

Persentase

24 39 17 80

30.0 48.8 21.3 100.0

Jika ditinjau dari klasifikasi umur responden dari Tabel 12 di atas terlihat bahwa sebanyak 24 orang (30,0%) berada pada usia dibawah 20 tahun, sedangkan usia 20-40 tahun sebanyak 39 orang (48,8%), dan di atas 40 tahun sebanyak 17 orang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa usia 20-40 tahun yang berada pada masa produktif lebih banyak yang melakukan urusan atau meminta layanan dari Bagian Bina Sosial.


Tabel 13. Klasifikasi Pekerjaan Responden No.

Kategori

1. 2. 3.

PNS TNI/POLRI Swasta Total Sumber: Kuesioner Penelitian

Frekuensi

Persentase

36 13 31 80

45.0 16.3 38.8 100.0

Tabel 13 di atas menjelaskan bahwa dari 80 responden, yang sering datang melakukan urusan layanan dari Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe adalah kalangan PNS sebanyak 36 orang (45,0%), sedangkan dari TNI/Polri sebanyak 13 orang (16,3%). Tabel 14. Klasifikasi Pendidikan Responden No.

Kategori

1. 2. 3. 4. 5.

SD SMP SMA Sarjana Pascasarjana Total Sumber: Kuesioner Penelitian

Frekuensi

Persentase

11 13 31 22 3 80

13.8 16.3 38.8 27.5 3.8 100.0

Dari 80 responden yang dipilih dalam penelitian ini, jika dilihat dari tingkat pendidikannya maka sebanyak 31 orang (38,8%) berpendidikan SMA, sedangkan pendidikan sarjana sebanyak 22 orang (27,5%) dan yang berpendidikan SMP sebanyak 13 orang (16,3%).


4.5. Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bagian Bina Sosial Pemko Lhokseumawe Responden untuk kategori pertanyaan kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe adalah pegawai Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe sebanyak 23 orang. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk melihat variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan terdiri dari 12 indikator berhubungan dengan organisasi, kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan, serta penghargaan dan pengakuan. Distribusi frekuensi dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 15. Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Organisasi Pembagian Tugas N

Valid Missing

23 0 Median 3.35 Mode 3 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 1,2,3

Kejelasan Pedoman Kerja 23 0 3.00 4

Tingkat Kejelasan 23 0 3.87 4

Berdasarkan jawaban dari 23 responden terhadap indikator dari variabel organisasi ternyata seluruh jawaban adalah valid. Diantara 3 butir pernyatan tersebut, nilai tertinggi (4) merupakan hasil pernyataan 2, dan pernyataan 3, sedangkan nilai terendah (3) adalah pernyataan 1. Sehingga, perlu ditingkatkan kemampuan kerja pegawai melalui program pengembangan pegawai secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan kerja.


Tabel 16. Pembagian Tugas/Pekerjaan Berdasarkan pada Kemampuan Kerja No.

Kategori

1. 2. 3. 4. 5.

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Cukup Setuju Sangat Setuju Total Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 1

Frekuensi

Persentase

1 5 7 5 5 23

4.6 21.7 30.4 21.7 21.7 100.0

Sebagian responden berpendapat pembagian tugas/pekerjaan berdasarkan pada kemampuan kerja masing-masing, diantaranya 5 orang (21,7%) responden yang menyatakan setuju pembagian tugas/pekerjaan berdasarkan kemampuan kerja masing-masing. Sebanyak 7 orang (30,4%) menyatakan cukup, bahkan 5 orang (21,7%) responden yang menyatakan sangat setuju, tetapi terdapat 5 responden yang menyatakan pembagian tugas/perkerjaan tidak berdasarkan pada kemampuan kerja mereka dan hanya 1 orang (3,6%) menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, menurut pernyataan responden pembagian tugas/perkerjaan berdasarkan pada kemampuan kerja masing-masing dianggap sudah sesuai dengan kemampuan kerja responden. Untuk 6 orang (26,3%) masih harus ditingkatkan kemampuan kerja pegawai melalui program pengembangan pegawai secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan kerja.


Tabel 17. Kejelasan Pedoman Kerja sebagai Acuan Pelaksanaan Pekerjaan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori


Frekuensi 2 7 4 9 1 23

Persentase 8.7 30.4 17.4 39.1 4.3 100.0

Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang (39,1%) responden menyatakan setuju terhadap kejelasan pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan, ada 1 orang (4,3%) responden menyatakan sangat setuju terhadap kejelasan program kerja. Sedangkan yang menyatakan cukup adalah 4 orang (17,4%) responden. Ini berarti bahwa sebanyak 60,8% responden memahami pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebanyak 9 orang (39,1%) diantaranya 7 orang (30,4%) menyatakan tidak setuju dan 2 orang (8,7%) menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, responden menyatakan biasa saja kejelasan pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan. Pendapat terakhir kemungkinan disebabkan spesialisasi dan standarisasi pada rumusan tanggung jawab dalam pembagian kerja di organisasi belum sepenuhnya mereka pahami.


Tabel 18. Tingkat Kejelasan Pembagian Pekerjaan No.

Kategori

1. 2. 3. 4.

Tidak Setuju Cukup Setuju Sangat Setuju Total Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 3

Frekuensi

Persentase

3 3 11 6 23

13.0 13.0 47.8 26.1 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata mayoritas yaitu 11 orang (47,8%) menyatakan setuju dan 6 orang (26,1%) menyatakan sangat setuju serta 3 orang (13,0%) berpendapat cukup terhadap tingkat kejelasan pembagian kerja. Artinya 87% responden menyatakan untuk indikator variabel kejelasan pembagian kerja sudah baik. Beberapa responden menyatakan bahwa tingkat pembagian kerja masih belum jelas diantaranya 3 orang (13,0%) menyatakan tidak setuju. Dari sisi pegawai tingkat kejelasan pembagian kerja dianggap sudah jelas. Tabel 19. Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Kepemimpinan Keterlibatan Pimpinan N

Valid Missing

23 0 Median 3,61 Mode 4 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 4,5,6

Pimpinan Mempunyai Kemampuan 23 0 3.00 4

Pimpinan Mempunyai Komitmen 23 0 4.26 4

Berdasarkan jawaban dari 23 responden terhadap indikator dari variabel kepemimpinan ternyata seluruh jawaban adalah valid. Diantara 3 butir pernyataan tersebut, nilai tertinggi (4) merupakan hasil pernyataan 4, pernyataan 5, dan


pernyataan 6. Nilai modus menyatakan nilai yang sering muncul. Dari table terlihat bahwa pernyataan 4, pernyataan 5, dan pernyataan 6 yang sering muncul adalah 4, sehingga untuk indikator ini sebagian besar responden mempunyai nilai setuju. Rincian distribusi frekuensi dipaparkan dalam tabel berikut. Tabel 20. Keterlibatan Pimpinan dalam Memberikan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan No. 1. 2. 3.

Kategori

Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 4

Frekuensi

Persentase

7 11 5 23

30.4 47.8 21.7 100.0

Sebagian besar responden berpendapat keterlibatan pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan sudah baik. Diantaranya 11 orang (47,8%) responden setuju, 5 orang (21,7%) responden menyatakan sangat setuju terhadap indikator keterlibatan pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Artinya, pimpinan telah mengajak atau melibatkan semua jajaran yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan 7 orang (30,4%) responden menyatakan tidak setuju terhadap keterlibatan pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, kemungkinan responden merasakan peran pimpinan dalam


memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan masih di tingkat biasa saja. Tabel 21. Pimpinan Mempunyai Kemampuan dalam Melakukan Perbaikan dan Mengupayakan Inovasi yang Baru No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori


Frekuensi 1 9 3 9 1 23

Persentase 4.3 39.1 13.0 39.1 4.3 100.0

Berdasarkan tanggapan 9 orang (39,1%) responden yang berpendapat setuju terhadap indikator variabel pimpinan mempunyai kemampuan dalam melakukan perbaikan dan mengupayakan inovasi yang baru, 3 orang (13,0%) responden menyatakan cukup 1 orang (4,3%) responden menyatakan sangat setuju. Artinya, 56,4% responden pegawai di bagian bina sosial, kemampuan pimpinan dalam melakukan perbaikan dan mengupayakan inovasi yang baru dianggap sudah maksimal. Namun demikian, 9 orang (39,1%) responden menyatakan tidak setuju dan bahkan ada 1 orang (4,3%) menyatakan sangat tidak setuju terhadap indikator variabel pimpinan mempunyai kemampuan dalam melakukan perbaikan dan mengupayakan inovasi yang baru. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pimpinan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan secara berkesinambungan sudah baik.


Tabel 22. Pimpinan Mempunyai Komitmen yang Tinggi untuk Terciptanya Budaya Kualitas Pelayanan yang Baik No. 1. 2. 3. 4.

Kategori

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 6

Frekuensi

Persentase

2 7 11 3 23

8.7 30.4 47.8 13.0 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata mayoritas yaitu 11 orang (47,8%) responden dan 3 orang (13,0%) responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap indikator variabel pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terciptanya budaya kualitas pelayanan yang baik, tetapi 9 orang (39,1%) responden menyatakan biasa saja terhadap peran pimpinan dalam menggalakkan budaya kualitas pelayanan yang baik. Diantaranya 7 orang (30,4%) responden menyatakan tidak setuju dan 2 orang (8,7%) responden sangat tidak setuju. Dari sisi pegawai indikator variabel ini, dianggap sudah baik, artinya pimpinan sudah mempunyai inisiatif dan komitmen untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanannya. Tabel 23. Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Kemampuan dan Keterampilan Pemberian Pekerjaan Dapat Kesempatan Diselesaikan N Valid 23 23 Missing 0 0 Median 4.00 3.00 Mode 4 3 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 7,8,9

Pekerjaan yang Diselesaikan 23 0 3.00 4


Berdasarkan jawaban dari 23 responden terhadap indikator dari variabel kemampuan dan keterampilan ternyata seluruh jawaban adalah valid. Diantara 3 butir pernyataan tersebut, nilai tengah tertinggi (4) merupakan hasil pernyataan 7 , dan pernyataan 9, sedangkan nilai terendah (3) adalah pernyataan 8. Dengan demikian perlu ditingkatkan kemampuan kerja pegawai dalam melayani masyarakat melalui efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan. Tabel 24. Pemberian Kesempatan untuk Mengembangkan Kecakapan Kerja No.

Kategori

1. 2. 3. 4.

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 7

Frekuensi

Persentase

2 7 11 3 23

8.7 30.4 47.8 13.0 100.0

Data dalam Tabel 24. di atas memberikan penjelasan bahwa 11 orang (47,8%) responden menyatakan setuju terhadap indikator pemberian variabel pemberian kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja dan 3 responden (13,0%) menyatakan sangat setuju. Tetapi, sebanyak 9 orang (39,1%) menyatakan masih kurang terhadap indikator variabel pemberian kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja diantaranya 7 orang (30,4%) responden dan 2 orang (8,7%) responden berpendapat sangat tidak setuju. Artinya, responden merasakan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja dan menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat masih di tingkat biasa saja.


Solusi atau metode yang dapat ditawarkan dalam upaya meningkatkan kesempatan pegawai untuk mengembangkan kecakapan kerja adalah melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan agar dapat memenuhi keinginan semua pihak baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat. Tabel 25. Pekerjaan Dapat Diselesaikan Dalam Waktu yang Relatip Singkat No. 1. 2. 3. 4.

Kategori


Frekuensi

Persentase

7 8 7 1 23

30.4 34.8 30.4 4.3 100.0

Berdasarkan tanggapan responden yaitu 8 orang (34,8%) menyatakan cukup terhadap indikator variabel pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatip singkat, 7 orang (30,4%) responden menyatakan setuju dan 1 responden (4,3%) sangat setuju. Artinya, kemampuan 69,6% pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan sudah memadai. Namun, sebanyak 7 orang (30,4%) responden menyatakan mereka belum mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang ditentukan. Artinya, 30,4% pegawai sering tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya. Dengan demikian, peningkatan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesingkat mungkin perlu dilakukan.


Tabel 26. Pekerjaan yang Dikerjakan Sesuai dengan Keahlian No.

Kategori

1. 2. 3. 4. 5.


Frekuensi

Persentase

2 8 3 9 1 23

8.7 34.8 13.0 39.1 4.3 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata 9 orang (39,1%) dan 1 orang (4,3%) responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju serta 3 orang (13,0%) berpendapat cukup terhadap pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan keahliannya. Artinya, 13 orang (56,4%) responden menyatakan pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan dengan kemampuannya. Sementara 10 orang (43,5%) dengan 8 orang (34,8%) dan 2 orang (8,7%) responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian. Terhadap 10 orang (43,5%)

responden

perlu

ditingkatkan

kemampuan

kerja

dalam

rangka

memperlancar/mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan kemampuan kerja sesuai bidang masing-masing.

Tabel 27. Statistik Distribusi Frekuensi Sub Variabel Penghargaan dan Pengakuan Pemberian Adanya Penghargaan Motivasi N Valid 23 23 Missing 0 0 Median 3.00 4.00 Mode 3 4 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 10, 11, 12

Keterlibatan dalam Proses 23 0 4.00 5


Berdasarkan jawaban dari 23 responden terhadap indikator dari variabel penghargaan dan pengakuan ternyata seluruh jawaban adalah valid. Diantara 3 butir pernyataan tersebut, nilai tengah tertinggi (4) merupakan hasil pernyataan 11, dan nilai tengah tertinggi (5) merupakan hasil pernyataan 12, sedangkan nilai terendah (3) adalah pernyataan 10. Dengan demikian perlu ditingkatkan perhatian kepada pegawai yang berprestasi baik melalui pemberian penghargaan dan prestasi pegawai diakui untuk dapat memotivasi dan rasa kepemilikan setiap pegawai dalam organisasi yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi instansi serta masyarakat yang dilayani. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Tabel 28. Pemberian Penghargaan Kepada yang Berjasa/Berprestasi No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori


Frekuensi

Persentase

1 5 7 5 5 23

4.3 21.7 30.4 21.7 21.7 100.0

Setiap pegawai yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya diakui. Berdasarkan tanggapan responden pada Tabel 28 di atas, ternyata 7 orang (30,4%) responden berpendapat cukup, 5 orang (21,7%) responden menyatakan setuju terhadap indikator variabel pemberian penghargaan kepada yang berjasa dan berprestasi. Bahkan 5 orang (21,7%) responden menyatakan sangat setuju terhadap indikator variabel ini. Artinya, 73,8% responden menyatakan bahwa


organisasi telah mengakui prestasi kerja karyawan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi baik. Tetapi, sebanyak 6 orang (26,1%) responden menyatakan bahwa indikator variabel pernyataan 10 biasa saja. Dalam artian pemberian penghargaan itu masih di tingkat biasa saja. Tabel 29. Adanya Motivasi yang Baik dalam Melaksanakan Pekerjaan No. 1. 2. 3. 4.

Kategori


Frekuensi

Persentase

3 3 12 5 23

13.0 13.0 52.2 21.7 100.0

Berdasarkan tanggapan 12 orang (52,2%) responden menyatakan setuju terhadap indikator variabel adanya motivasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan dan 5 orang (21,7%) menyatakan sangat setuju terhadap indikator variabel adanya motivasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan 3 orang (13,0%) menyatakan cukup. Dalam hal ini 87% responden menyatakan dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai motivasi yang baik untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sedangkan 3 orang (13,0%) menyatakan tidak setuju. Artinya, pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tidak mempunyai motivasi yang tinggi. Dalam hal ini, kemungkinan kebutuhan pegawai tidak terpenuhi oleh organisasi. Untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan adalah dengan memperhatikan kebutuhan pegawai terhadap kondisi kerja


yang dilaksanakan dan kompensasi yang mempengaruhi perilaku keanggotaan pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja. Tabel 30. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan yang Berhubungan dengan Tugas No.

Kategori

Frekuensi

Persentase

4 4 3 5 7 23

17.4 17.4 13.0 21.7 30.4 100.0

1. 2. 3. 4. 5.


Berdasarkan tanggapan responden yaitu terdapat 5 orang (21,7%) responden yang menyatakan setuju terhadap indikator variabel keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugas dan 7 orang (30,4%) responden menyatakan sangat setuju. Ada 3 orang (13,0%) responden menyatakan cukup.

Artinya,

65,1%

pegawai

merasakan

keterlibatannya

dalam

proses

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Sedangkan beberapa responden menyatakan bahwa indikator pernyataan 12 masih kurang yaitu 8 orang (34,8%) responden dimana 4 orang (17,4%) responden menyatakan tidak setuju dan 4 orang (17,4%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, 34,8% pegawai merasakan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan belum signifikan. Artinya, peningkatan kewenangan dan kebebasan pegawai dalam mengambil keputusan perlu dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kewenangan dan kebebasan pegawai untuk mengambil


keputusan adalah dengan memperhatikan, mempertimbangkan serta menindaklanjuti masukan-masukan dari pegawai.

4.6. Distribusi Frekuensi dan Presentasi Kualitas Pelayanan Kualitas pelayanan diukur dengan lima dimensi yaitu: fisik pelayanan, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Fasilitas fisik meliputi perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Kehandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Ketanggapan mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf: bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Jaminan yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Empati meliputi kemudahan dalam hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan, keberadaan unsur pimpinan, kesopanan pegawai dalam kegiatan pelayanan, keberadaan unsur pimpinan, kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pada bagian Bina Sosial terutama dalam hal biaya pelayanan dan pemahaman pihak kantor bagian Bina Sosial terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.


Tabel 31. Lokasi Bagian Bina Sosial No.

Kategori

Frekuensi

Persentase

1. 2. 3. 4. 5.

Sangat Tidak Puas 1 Tidak Puas 6 Cukup 20 Puas 22 Sangat Puas 8 Total 57 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 1 kualitas pelayanan

1.8 10.5 35.1 38.6 14.0 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata 20 orang (35,1%) responden menyatakan cukup, 22 orang (38,6%) responden menyatakan puas terhadap lokasi pada bagian bina sosial bahkan 8 orang (14,5%) responden berpendapat sangat puas terhadap lokasi kantor bagian bina sosial. Pendapat kurang puas terhadap lokasi bagian Bina Sosial disampaikan 7 orang (12,7%) responden, diantaranya 6 orang (10,9%) dan 1 orang (1,8%) responden menyatakan sangat tidak puas. Artinya, responden agak sulit untuk mencapai lokasi bagian Bina Sosial karena lokasi tersebut berjarak lumayan jauh dengan tempat tinggal responden. Dari tanggapan tersebut dapat disimpulkan, dari sisi masyarakat indikator variabel lokasi kantor bagian bina sosial menurut pendapat responden sudah cukup. Untuk mencapai lokasi kantor bagian bina sosial umumnya mudah.


Tabel 32. Fasilitas Ruangan No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4. 5.


Persentase 10.5 15.8 22.8 36.8 14.0 100.0

Sebagian besar responden berpendapat bahwa fasilitas ruangan bagian bina sosial sudah cukup memadai. Diantaranya 21 orang (36,8%) menyatakan puas, 13 orang (22,8%) berpendapat cukup serta 8 orang (14,0%) responden lainnya berpendapat sangat puas. Artinya bahwa fasilitas yang ada di Bagian Bina Sosial cukup mendukung kegiatan pelayanan masyarakat yang ada di kantor bagian bina sosial . Tetapi, 9 orang (15,8%) responden menyatakan tidak puas dan bahkan sebanyak 6 orang (10,5%) responden berpendapat sangat tidak puas. Responden yang ditemui menyatakan bahwa masih ada fasilitas ruangan bagian Bina Sosial yang kurang, diantaranya fasilitas kantin tidak ada di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe sehingga masyarakat yang mengurus pelayanan dalam menunggu proses pelayanan hanya duduk saja. Dengan tanggapan tersebut dapat disimpulkan dari sisi masyarakat indikator variabel fasilitas Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe menurut pendapat responden sudah cukup memadai dalam mendukung kegiatan pelayanan yang ada di bagian Bina Sosial .


Tabel 33. Kebersihan Lingkungan Ruangan No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4. 5.


Persentase 5.3 10.5 21.1 38.6 24.6 100.0

Secara sederhana tanggapan dari responden dalam Tabel 4.32 di atas terhadap variabel kebersihan ruangan bagian bina sosial

pada dasarnya sudah puas.

Diantaranya sebanyak 22 orang (38,6%) responden menyatakan puas, 12 orang (21,1%) responden menyatakan cukup dan 14 orang (24,6%) menyatakan sangat puas. Artinya, 84,2% responden menyatakan bahwa pada saat mengurus pelayanan di bagian Bina Sosial merasa nyaman dengan kondisi kebersihan ruangan. Terdapat 6 orang (10,5%) menyatakan masih tidak puas mengenai kebersihan kantor dan 3 orang (5,3%) responden merasa sangat tidak puas terhadap kebersihan ruangan bagian bina sosial karena masih terdapat kekurangan seperti adanya penumpukan sampah di halaman belakang ruangan. Menurut responden sebagai penerima layanan indikator kebersihan lingkungan bagian Bina Sosial secara umum pada dasarnya sudah baik.


Tabel 34. Penampilan Pegawai No.

Kategori

1. 2. 3. 4. 5.

Frekuensi


Persentase 1.8 10.5 24.6 52.6 10.5 100.0

Berdasarkan tanggapan responden indikator variabel penampilan pegawai dianggap cukup. Diantaranya 30 orang (52,6%) responden menyatakan puas, 6 orang (10,5%) responden menyatakan sangat puas, 14 orang (24,6%) responden berpendapat cukup. Tetapi, ada 6 orang (10,5) responden yang menyatakan tidak puas dan 1 orang (1,8%) menyatakan sangat tidak puas terhadap penampilan pegawai kantor bagian bina sosial. Artinya, indikator variabel penampilan pegawai kantor bagian bina sosial

menurut responden dianggap mencukupi, namun beberapa

responden menyatakan bahwa penampilan pegawai bagian Bina Sosial masih kurang karena masih ada pegawai bagian Bina Sosial yang rambutnya tidak rapi, sepatu tidak disemir dan lain-lain. Dari pihak bagian Bina Sosial variabel penampilan pegawai sudah dianggap mencukupi.


Tabel 35. Prosedur Pelayanan No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4.

Tidak Puas 8 Cukup 9 Puas 30 Sangat Puas 10 Total 57 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 5 kualitas pelayanan

Persentase 14.0 15.8 52.6 17.5 100.0

Berdasarkan tanggapan masyarakat indikator variabel prosedur pelayanan sudah dianggap cukup puas diantaranya 30 orang (52,6%) responden menyatakan puas dan 9 orang (15,8%) responden menyatakan cukup bahkan 10 orang (17,5%) responden menyatakan sangat puas terhadap prosedur pelayanan. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa prosedur pelayanan di bagian Bina Sosial

masih

kurang diantaranya 8 orang (14,0%) menyatakan tidak puas karena untuk mendapatkan pelayanan harus dilengkapi dengan pengantar dari desa/kelurahan. Tabel 36. Kecepatan Pelayanan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 1.8 26.3 28.1 35.1 8.8 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata 20 orang (35,1%) responden menyatakan puas terhadap kecepatan pelayanan, 16 orang (28,1%) menyatakan cukup terhadap kecepatan pelayanan yang diterima. Responden menyatakan indikator


kecepatan pelayanan yang diterima dianggap biasa saja, tetapi beberapa responden menyatakan bahwa kecepatan pelayanan masih kurang diantaranya 15 orang (28,1%) menyatakan tidak puas dan 1 orang (1,8%) responden sangat tidak puas, karena masih ada oknum pegawai bagian Bina Sosial

yang sengaja memperlambat proses

pelayanan dengan berbagai alasan. Tabel 37. Realisasi Janji No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4.

Tidak Puas 3 Cukup 12 Puas 32 Sangat Puas 10 Total 57 Sumber: Kuesioner pernyataan nomor 7 kualitas pelayanan

Persentase 5.3 21.1 56.1 17.5 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata mayoritas yaitu 32 orang (56,1%) responden menyatakan puas, 12 orang (21,1%) responden menyatakan cukup dan bahkan 10 orang (17,5%) menyatakan sangat puas terhadap realisasi janji yang diberikan di bagian Bina Sosial. Tetapi, ada 3 orang (5,3%) menyatakan bahwa realisasi janji masih kurang karena masih ada oknum pegawai bagian Bina Sosial yang belum menepati janji yang telah mereka sepakati. Dari sisi responden indikator variabel realisasi janji dianggap masih di tingkat biasa saja.


Tabel 38. Keakuratan Pelayanan No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4. 5.


Persentase 3.5 29.8 24.6 38.6 3.5 100.0

Dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan indikator variabel keakuratan pelayanan sudah dianggap biasa saja. Diantaranya menurut tanggapan 22 orang (38,6%) menyatakan puas terhadap indikator variabel keakuratan pelayanan di kantor bagian bina sosial, 2 orang (3,5%) responden menyatakan sangat puas, serta 14 orang (24,6%) menyatakan cukup. Tetapi terdapat juga 17 orang (29,8%) responden menyatakan tidak puas dan 2 orang (3,5%) responden menyatakan sangat tidak puas. Artinya, bahwa kadang-kadang masih terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan. Tabel 39. Transparansi Biaya No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 1.8 7.0 22.8 45.6 22.8 100.0

Dari Tabel 40. di atas tampak bahwa 26 orang (45,6%) menyatakan puas terhadap transparansi biaya, 13 orang (22,8%) menyatakan cukup serta 13 orang


(22,8%) menyatakan sangat puas terhadap indikator transparansi biaya di bagian Bina Sosial. Artinya transparansi biaya di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe dinilai responden tersebut sudah cukup. Namun, terdapat 5 orang (8,8%) menyatakan kurang puas dan sangat tidak puas terhadap transparansi biaya. Artinya beberapa responden menyatakan masih ada pegawai di bagian Bina Sosial yang meminta biaya pelayanan.

Tabel 40. Ketanggapan Pegawai No.

Kategori

1. 2. 3. 4. 5.

Frekuensi


Persentase 7.0 10.5 12.3 38.6 31.6 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata 22 orang (38,6%) responden menyatakan puas terhadap pegawai pada bagian Bina Sosial, 18 orang (31,6%) menyatakan sangat puas, serta 7 orang (12,3%) menyatakan cukup terhadap tanggapan pegawai. Artinya, pegawai bagian Bina Sosial dalam memberikan pelayanan dinilai oleh responden tanggap. Tetapi sebanyak 6 orang (10,5%) responden menyatakan tidak puas dan 4 orang (7,0%) responden menyatakan sangat tidak puas terhadap tanggapan pegawai kantor bagian bina sosial karena masih tidak ditanggapi dengan baik


Tabel 41. Bantuan Pegawai pada Bagian Bina Sosial No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4. 5.


Persentase 1.8 12.3 24.6 33.3 28.1 100.0

Dari Tabel 41 tampak bahwa 19 orang (33,3%) responden menyatakan puas terhadap indikator bantuan pegawai bagian Bina Sosial, 16 orang (28,1%) menyatakan sangat puas, dan 14 orang (24,6%) responden menyatakan cukup. Artinya, variabel bantuan pegawai di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe sudah cukup membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pelayanan. Disamping itu juga sebanyak 7 orang (12,3) responden menyatakan tidak puas dan 1 orang (1,8%) menyatakan sangat tidak puas. Artinya juga, beberapa responden menyatakan masih ada pegawai kantor bagian bina sosial yang bersedia membantu masyarakat tidak dengan sepenuh hati. Tabel 42. Keberadaan Unsur Pimpinan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 7.0 31.6 24.6 33.3 3.5 100.0


Berdasarkan tanggapan responden ternyata 19 orang (33,3%) menyatakan puas terhadap indikator keberadaan unsur pimpinan, 2 orang (3,5%) menyatakan sangat puas dan 14 orang (24,6%) menyatakan cukup terhadap keberadaan unsur pimpinan. Artinya, bahwa pengurusan pelayanan, pengesahan pelayanan dilakukan oleh unsur pimpinan sebagai pejabat pengesahan pelayanan. Pendapat tidak puas terhadap keberadaan unsur pimpinan disampaikan 18 orang (31,6%) responden dan ada sebanyak 4 orang (7,0%) responden yang menyatakan sangat tidak puas. Artinya, mereka harus menunggu karena tidak adanya unsur pimpinan sebagai pejabat pengesahan pelayanan karena jenis pelayanannya tidak dapat disahkan oleh pegawai di bagian Bina Sosial lainnya. Tabel 43. Kesopanan Pegawai No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 3.5 19.3 21.1 38.6 17.5 100.0

Berdasarkan tanggapan 22 orang (38,6%) responden dan 10 orang (17,5%) responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap indikator kesopanan pegawai kantor bagian bina sosial, serta 12 orang (21,1%) responden menyatakan cukup. Dan yang menyatakan tidak puas ada sebanyak 11 orang (19.3%) bahkan yang sangat tidak puas ada sebanyak 2 orang (3,5%) responden. Artinya, sejumlah 21,8% responden sebagai penerima layanan di kantor bagian bina sosial

menyatakan


kesopanan pegawai kantor bagian bina sosial dianggap belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat. Tabel 44. Kemampuan Pegawai No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 1.8 7.0 19.3 61.4 10.5 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata 35 orang (61,4%) responden menyatakan puas terhadap indikator kemampuan pegawai dan 11 orang (19,3%) menyatakan cukup, bahkan sebanyak 6 orang (10,5%) menyatakan sangat puas terhadap kemampuan pegawai. Tetapi ada sebanyak 4 orang (7,0%) yang menyatakan tidak puas dan 1 orang (1,8%) menyatakan sangat tidak puas terhadap kemampuan pegawai. Dari sisi responden sebagai penerima layanan, kemampuan pegawai dianggap baik, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki kemampuan dalam menanggapi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.


Tabel 45. Keramahan Pegawai No.

Kategori

Frekuensi

1. 2. 3. 4. 5.


Persentase 19.3 31.6 15.8 21.1 12.3 100.0

Berdasarkan tanggapan 18 orang (31,6%) responden menyatakan tidak puas atas keramahan pegawai dan sebanyak 11 orang (19,3%) menyatakan sangat tidak puas. Sedangkan sebanyak 9 orang (15,8%) menyatakan cukup, 12 orang (21,1%) responden menyatakan puas, dan 7 orang (12,3%) menyatakan sangat puas terhadap keramahan pegawai. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 50,9% responden yang menyatakan tidak puas terhadap keramahan pegawai. Artinya, bahwa responden sebagai penerima layanan di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe menyatakan pegawai di bagian Bina Sosial tidak cukup ramah dalam melayani masyarakat. Tabel 46. Pengetahuan Pegawai No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 1.8 5.3 43.9 35.1 14.0 100.0


Berdasarkan tanggapan responden terdapat 25 orang (43,9%) responden yang menyatakan cukup, 20 orang (35,1%) menyatakan puas, dan 8 orang (14,0%) menyatakan sangat puas terhadap pengetahuan pegawai pada bagian Bina Sosial. Berdasarkan tanggapan responden ternyata 93,9% menyatakan bahwa pengetahuan pegawai pada Bagian Bina Sosial sudah dianggap mencukupi. Artinya, dalam memberikan pelayanan, pengetahuan aparat sudah memadai. Tetapi juga terdapat 3 orang (5,3%) yang menyatakan bahwa pengetahuan aparat belum memadai dan 1 orang (1,8%) responden yang menyatakan sangat tidak puas atas pengetahuan pegawai pada Bagian Bina Sosial. Karena masih ada pegawai kantor bagian bina sosial yang tidak dapat memberikan informasi pelayanan dengan akurat. Dari pihak Bagian Bina Sosial pada dasarnya pengetahuan aparat Bagian Bina Sosial tentang informasi pelayanan sudah cukup, tetapi kadang-kadang masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pelayanan data kepada orang yang salah yang kebetulan tidak mengetahui.

Tabel 47. Kepercayaan Terhadap Pegawai No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 1.8 28.1 31.6 31.6 7.0 100.0


Berdasarkan tanggapan 18 orang (31,6%) responden menyatakan cukup, 18 orang (31,6%) menyatakan puas, dan 4 orang (7,0%) responden menyatakan sangat puas terhadap kepercayaan pegawai di Bagian Bina Sosial. Beberapa responden menyatakan tidak puas atas kepercayaan pegawai di Bagian Bina Sosial sebanyak 16 orang (28,1%) dan 1 orang (1,8%) responden menyatakan sangat tidak puas. Artinya, masih terdapat 29,9% tingkat kepercayaan responden terhadap aparat di Bagian Bina Sosial masih kurang. Pegawai pada Bagian Bina Sosial

dapat dipercaya dalam

pengurusan pelayanan, meskipun beberapa responden menyatakan kepercayaan terhadap aparat bagian bina sosial masih kurang. Tabel 48. Pemahaman Kebutuhan Pelayanan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori

Frekuensi


Persentase 1.8 35.1 26.3 33.3 3.5 100.0

Berdasarkan tanggapan responden, ternyata sebanyak 20 orang (35,1%) menyatakan tidak puas, 1 orang (1,8%) responden menyatakan sangat tidak puas akan pemahaman kebutuhan pelayanan pihak Bagian Bina Sosial. Artinya bahwa pihak bagian bina sosial, menurut beberapa responden, belum mengerti atau memahami tentang kebutuhan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Namun, sebanyak 15 orang (26,3%) responden menyatakan cukup, 19 orang (33,3%) menyatakan puas dan 2 orang (3,5%) responden menyatakan sangat puas. Dari data


tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak bagian bina sosial sudah atau cukup paham terhadap pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tabel 49. Kemudahan Menemui Pegawai No.

Kategori

1. 2. 3. 4. 5.

Frekuensi


Persentase 1.8 15.8 26.3 38.6 17.5 100.0

Berdasarkan tanggapan responden, ternyata 22 orang (38,6%) menyatakan puas, 15 orang (26,3%) menyatakan cukup dan bahkan sebanyak 10 orang (17,5%) menyatakan sangat puas. Tetapi, juga terdapat 9 orang (15,8%) yang menyatakan tidak puas dan 1 orang (1,8%) yang menyatakan sangat tidak puas. Artinya, bahwa 82,4% responden menyatakan bahwa untuk menemui pegawai bagian bina sosial yang menangani pelayanan tidak terlalu sulit, walaupun ada sekitar 17,6% responden yang menyatakan bahwa pegawai bagian bina sosial yang menangani pelayanan tidak ada di tempat. Dari sisi responden indikator kemudahan menemui pegawai dianggap biasa saja.


Tabel 50. Tanggapan Terhadap Keluhan No.

Kategori

Frekuensi

Persentase

1. 2. 3. 4. 5.


1.8 8.8 17.5 54.4 17.5 100.0

Berdasarkan tanggapan responden ternyata mayoritas yaitu 31 orang (54,4%) responden menyatakan puas dan 10 orang (17,5%) responden menyatakan cukup, dan 10 orang (17,5%) responden menyatakan sangat puas terhadap indikator tanggapan dari keluhan. Artinya, 89,4% responden menyatakan bahwa keluhan yang disampaikan oleh responden yang berkaitan dengan pelayanan sudah dianggap cukup baik. Terdapat 5 orang (8,8%) responden yang menyatakan tidak puas dan 1 orang (1,8%) menyatakan sangat tidak puas. Dari sisi masyarakat indikator tanggapan keluhan sudah cukup baik, di mana pihak bagian bina sosial menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan.

4.7. Analisis Korelasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan 4.7.1. Analisis Korelasi Faktor Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Sebagai dasar penentuan tingkat hubungan antar variabel, digunakan pedoman pedoman ukuran untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, yaitu sebagai berikut:


Tabel 51. Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,000 – 0,20 0,20 – 0,40 0,40 – 0,70 0,70 – 0,90 0,90 – 1,00 Sumber: Guilford, 1980

Tingkat Hubungan Lemah Sekali Lemah Sedang Kuat Sangat Kuat

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent dilakukan analisis korelasi dengan metode Korelasi Spearman rho dengan rumus: ρ

=

16Σdi2 n(n2-1)

Keterangan: ρ = koefisien korelasi Spearman rho di= selisih rangking n= jumlah data Selanjutnya, analisis dilaksanakan menggunakan bantuan perangkat SPSS 11.0 for Windows dengan analisa di bawah ini.


Tabel 52. Korelasi Faktor Organisasi dengan Kualitas Pelayanan Correlations

Organisasi

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Kualitas Pelayanan


Organisasi 1

Kualitas Pelayanan .417(*) .048

23

23

.417(*)

1

.048 23

57

** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Sumber: output SPSS 11.0 for Windows Tabel korelasi menunjukkan hubungan dua variabel, arah hubungan, dan seberapa besar hubungan tersebut. Kemudian berdasarkan koefisien korelasi didapat koefisien determinasi. Untuk mengetahui hubungan dapat dilakukan pengujian hipotesa sebagai berikut: Ho

: ρ = 0, tidak terdapat hubungan antara organisasi dengan kualitas pelayanan;

H1

: ρ ≠ 0, terdapat hubungan antara organisasi dengan kualitas pelayanan Dengan ketentuan apabila taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig ≤ 0,05

maka Ho ditolak, jika taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka Ho diterima. Dari Tabel 4.44 di atas terlihat bahwa pada angka sig. (2 tailed) adalah 0,048 ≤ 0,05, sehingga Ho ditolak, maka H1 diterima. Artinya terdapat hubungan linear nyata/signifikan pada α 0,05 antara organisasi dan kualitas pelayanan. Hubungan antara organisasi dengan kualitas pelayanan didapat +0,417. Artinya, arah korelasi positif, atau makin besar perbaikan faktor organisasi maka kualitas pelayanan


cenderung meningkat. Besaran korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi, berarti organisasi berkorelasi lemah terhadap kualitas pelayanan. Sejalan dengan pendapat Pamudji (1994:20) mengemukakan bahwa “profesionalisme aparatur bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan pelayanan publik, karena masih ada alternatif lain misalnya dengan menciptakan sistem dan prosedur kerja yang efisien tetapi adanya aparatur professional tidak dapat dihindari oleh pemerintahan yang bertanggung jawab”. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberdayaan terhadap para pelaku birokrasi ke arah penciptaan profesionalisme pegawai menjadi sangat menentukan.

4.7.2. Analisis Korelasi Pengaruh Faktor Kepemimpinan terhadap Kualitas Pelayanan Hubungan faktor kepemimpinan dengan kualitas pelayanan secara kasar bahwa kualitas pelayanan secara linear cenderung naik dengan adanya peningkatan dan penyempurnaan kepemimpinan. Pernyataan itu dapat dilihat dari analisis Tabel 53 berikut.


Tabel 53. Korelasi Faktor Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan Correlations

Kepemimpinan

Pearson Correlation

Kepemimpinan 1

Sig. (2-tailed) N Kualitas Pelayanan


Kualitas Pelayanan .550(**) .007

23

23

.550(**)

1

.007 23

57


Sumber: output SPSS 11.0 for Windows Tabel korelasi menunjukkan hubungan dua variabel, arah hubungan, dan berapa besar hubungan tersebut. Kemudian berdasarkan koefisien korelasi didapat koefisien determinasi. Untuk mengetahui hubungan dapat dilakukan dengan pengujian hipotesa: Ho

: ρ = 0, tidak terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan kualitas

pelayanan; H1

: ρ ≠ 0, terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan Dengan ketentuan apabila taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig ≤ 0,05

maka Ho ditolak, jika taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka Ho diterima. Dari Tabel 4.52 di atas, signifikansi terlihat bahwa pada angka sig (2 tailed) adalah 0,07 ≤ 0,05, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan linear nyata/signifikan pada α = 0,05 antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan. Hubungan antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan didapat


+0,550. Dengan demikian arah korelasi positif, atau semakin besar perbaikan faktor kepemimpinan maka kualitas pelayanan cenderung meningkat. Besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi, berarti kepemimpinan berkorelasi sedang terhadap kualitas pelayanan. Menurut Prasodjo (2005:19), perbaikan pelayanan publik di Indonesia sangat tergantung dengan peran pimpinan instansi pemerintah (top down approach). Organisasi-organisasi yang memiliki pemimpin yang kredibel berintegritas tinggi memiliki visi masa depan dapat menjadi panutan dan innovator bagi reformasi pelayanan publik. Berarti semakin tingginya komitmen pimpinan dalam menciptakan pelayanan public yang berkualitas diiringi keterlibatan pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan mampu melakukan perbaikan-perbaikan serta mengupayakan inovasi-inovasi yang baru dalam penyempurnaan pelaksanaan pelayanan masyarakat menjadi hal yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

4.8.

Pengaruh Faktor Kemampuan dan Keterampilan terhadap Kualitas Pelayanan Hubungan faktor kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan

dapat disebutkan bahwa kualitas pelayanan secara linear cenderung naik dengan adanya peningkatan dan penyempurnaan faktor kemampuan dan keterampilan.


Tabel 54. Korelasi Faktor Kemampuan dan Keterampilan dengan Kualitas Pelayanan Correlations

Kemampuan & Keterampilan

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N

Kualitas Pelayanan

Kemampuan & Keterampilan


Kualitas Pelayanan .526(**) .010

23

23

.526(**)

1

.010 23

57



: ρ = 0, tidak terdapat hubungan antara kemampuan dan keterampilan dengan

kualitas pelayanan; H1

: ρ ≠ 0, terdapat hubungan antara kemampuan dan keterampilan dengan

kualitas pelayanan Dengan ketentuan apabila taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak, jika taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka Ho diterima. Dari signifikansi terlihat bahwa pada angka sig (2 tailed) adalah 0,010 ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan linear sangat


nyata/signifikan pada α = 0,005 antara kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan. Hubungan antara kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan didapat +0,526. Dengan demikian arah korelasi positif, atau semakin besar perbaikan faktor kemampuan dan keterampilan maka kualitas pelayanan cenderung meningkat. Besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi, berarti kemampuan dan keterampilan berkorelasi sedang terhadap kualitas pelayanan. Sesuai dengan pendapat Silalahi (1987: 41) bahwa keterampilan dapat dipelajari melalui pelatihan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya program, pengembangan pegawai secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan kerja sehari-hari maka pelaksanaan tugas/pekerjaan yang berkualitas dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat.

4.8.1. Pengaruh Faktor Penghargaan dan Pengakuan terhadap Kualitas Pelayanan Hubungan faktor penghargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan dapat disebutkan bahwa kualitas pelayanan secara linear cenderung naik dengan adanya peningkatan dan penyempurnaan faktor Penghargaan dan Pengakuan.


Tabel 55. Korelasi Faktor Penghargaan dan Pengakuan dengan Kualitas Pelayanan Correlations

Penghargaan & Pengakuan

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N

Kualitas Pelayanan

Penghargaan & Pengakuan


Kualitas Pelayanan .512(*) .013

23

23

.512(*)

1

.013 23

57



: ρ = 0, tidak terdapat hubungan antara penghargaan dan pengakuan dengan

kualitas pelayanan; H1

: ρ ≠ 0, terdapat hubungan antara penghargaan dan pengakuan dengan kualitas

pelayanan Dengan ketentuan apabila taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak, jika taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka Ho diterima. Dari signifikansi terlihat bahwa pada angka sig (2 tailed) adalah 0,013 ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan linear nyata/signifikan pada α = 0,005 antara penghargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan.


Hubungan antara penghargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan didapat +0,512. Dengan demikian arah korelasi positif, atau semakin besar perbaikan faktor penghargaan dan pengakuan maka kualitas pelayanan cenderung meningkat. Besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi, berarti penghargaan dan pengakuan berkorelasi sedang terhadap kualitas pelayanan. Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi instansi dan pelanggan yang dilayani. Berdasarkan kajian pustaka yang diperoleh berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan, yaitu:

1. Kompensasi (Mangkunegara, 2000:83) 2. Riset mengenai perilaku individu dalam organisasi (Lower, 1983:10) 3. Teori-Teori Motivasi (Azhar Kasim, 1993:27) 4. Konsep pemberdayaan sumber daya manusia (Tjiptono, 2002:128)


4.9. Analisis Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Tabel berikut akan terlihat bahwa kualitas pelayanan secara linear cenderung naik dengan adanya peningkatan dan penyempurnaan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Tabel 56. Korelasi Faktor Penghargaan dan Pengakuan dengan Kualitas Pelayanan Correlations

Spearman's rho

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan

Correlation Coefficient

Kualitas Pelayanan

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed) N Sig. (2-tailed) N

Faktor-Faktor yang Mempengaru hi Kualitas Pelayanan 1.000

Kualitas Pelayanan .527(**)

.

.010

23

23

.527(**)

1.000

.010

.

23

57

** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: output SPSS 11.0 for Windows Tabel model summary menunjukkan hubungan dua variabel, arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Kemudian berdasarkan koefisien korelasi didapat koefisien determinasi. Untuk mengetahui hubungan dapat dilakukan pengujian hipotesa: Ho

: ρ = 0, tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan; H1

: ρ ≠ 0, terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

pelayanan terhadap dengan kualitas pelayanan


Dengan ketentuan apabila taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak, jika taraf nyata atau probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka Ho diterima. Dari signifikansi terlihat bahwa pada angka sig (2 tailed) adalah 0,010 ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan linear nyata/signifikan pada α = 0,005 antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan didapat +0,527. Dengan demikian arah korelasi positif, atau semakin besar perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan maka kualitas pelayanan cenderung meningkat. Besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi, berarti penghargaan dan pengakuan berkorelasi sedang terhadap kualitas pelayanan. Menurut Moenir (2000:123) pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat terlaksana dengan

baik

dan

memuaskan

apabila

didukung

oleh

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kualitas pelayanan.


BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penelitian analisis kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitikberatkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. Dalam menentukan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat dengan kualitas pelayanan dilakukan analisis distribusi frekuensi dan analisis spearman’s rho. Berdasarkan uraian dan hasil analisis distribusi frekuensi serta hasil analisis korelasi spearman’s rho disimpulkan sebagai berikut: 1. Diperoleh tingkat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan

sebagai

berikut:

organisasi,

kemampuan

dan

keterampilan,

penghargaan dan pengakuan, kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan. Dari kesemua faktor yang berhubungan tersebut faktor kemampuan dan keterampilan memiliki tingkat signifikansi yang sangat nyata atau sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat. 2. Perbaikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terutama peningkatan dan penyempurnaan pada aspek: kemampuan dan keterampilan,


kepemimpinan, penghargaan dan pengakuan, serta faktor organisasi akan secara linear cenderung menaikkan kualitas pelayanan masyarakat. 3. Faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan persepsi masyarakat yaitu kesopanan aparat bagian bina sosial

dalam

melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, dan sarana dan prasarana yang mendukung.

5.2. Saran Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial, disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai bagian bina sosial dengan cara: pemberian kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja seperti diikutsertakan dalam program pelatihan dan pendidikan, kursus singkat, melanjutkan studi, dan lain sebagainya. Agar pekerjaan yang diemban dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan keahliannya. 2. Dari harapan masyarakat pengguna layanan hendaknya ditingkatkan kesopanan dan kepercayaan terhadap pegawai dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam hal:


a. Agar lebih memperhatikan waktu dalam proses pelayanan kepada masyarakat. b. Kiranya dapat ditanamkan sikap keikhlasan, kesungguhan, dan disiplin kepada pegawai bagian bina sosial dalam menjalankan tugas sebagai pelayan public untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. c.

hendaknya staf diberikan kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kecakapan kerja dalam mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

d. peningkatan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan kerja.


DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 1992, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rajawali Press Feigenbaum, Armand V, 1991, Total Quality Control, Third Edition, Singapore: Mc Graw Hill Book. Gaspersz, Vincent, (eds. Indonesia), 1997, Manajemen Kualitas: Penerapan KonsepKonsep Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Goetsch, D.L. and S. Davis, 1994, Introduction to Total Quality: Quality, Productiity, Competitiveness, Englewood, Cliffs, N.J.: Prentice Hall International, Inc. Hasibuan, Malayu, S.P., 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Gunung. Kotler, Philip, 1994, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 8th ed Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall International, Inc. ______, dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, Edisi Bahasa Indonesia dari: Principles of Marketing 7e, alih bahasa oleh Alexander Sindoro, 1998, Jakarta, Prenhallindo. Lovelock, Christoper, 1994, Product Plus, How Product and Service Competitive Advantage, New York: Graw Hill, Inc. Mangkunegara, Prabu, AA (1998), Prilaku Konsumen, Bandung: Eresco. Moenir, H.A.S, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, BUmi Aksara. Nirwana, SK., Sitepu, 1994, Analisis Korelasi, Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistik, UNPAD Bandung. Pamudji, S., 1994, Profesionalisme Pegawai Negara dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik, Widya Praja, IIP Depdagri. Proyek Kerjasama IndonesiaInstitute for Civil Society (INCIS) Partnership for Government Reform Indonesia, 2005, Defisit Pelayanan Publik, Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Jakarta. INCIS.


Ross, JE, 1994, Total Quality Management: Text Cases and Readings, 2nd ed. London: Kogan Page Limited. Schiffman, Leon G, Kanuk, 1994, Cunsumer Behavior, Fifth Edition, New York, Prentice Hall. Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1985, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES. Skelcher, Chris, 1992, Managing for Service Quality, London: Longman Group, U.K.Lpd. Tjiptono, Fandy, 2002, Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi. ______, 2002, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, Yogyakarta: Penerbit Andi. ______, Anastasia, 2003, Total Quality Management, Yogyakarta: Penerbit Andi. Triguno, 1997, Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untik Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta, PT. Golden Terayon Press. Yamit, Zulian, 1996, Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Pertama, Yogyakarta: Ekonisia. Yoeti, Oka, A., 2003, Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan, JakartaPradnya Paramita. Zeithaml, Valerie A., Parasuraman A., Berry Leonard L., 1990, Delivering Quality Service: Balancing Costumer Perceptions and Expectation, New York, The Free Press A Division of Macmillan, Inc.

Jurnal-Jurnal Kasim, Azhar, Etika dalam Administrasi Publik: Salah Satu Strategi Utama untuk Memerangi KKN, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, FISIP UI, Nomor. 02/Vol.X/Mei/2002, Jakarta.


SP

Recommend Documents