Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 01 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 Sarjana S1 2 SLTA
Keterkaitan :
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT. RIAU
1 2 3 4
Peringatan :
Komputer ATK Aplikasi RKA-KL Dokumen Keuangan
Pencatatan dan pendataan : - Buku Kontrol - Buku Kegiatan
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
Pelaksana No.
Aktivitas
PANITERA/
Mutu Baku TIM
STAF
Keterangan Kelengkapan
Waktu
Output
9
10
11
Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan 1 pemantapan penyusunan RKAKL dengan masing-masing unit kerja
Rencana Stratejik dan Program Kerja
3 hari
Usulan Anggaran
Pengiriman Hasil Usulan 2 Kegiatan Rencana Anggaran ke Biro Perencanaan MARI
Usulan Kegiatan
1 hari
Matrik Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RRKL) Mahkamah Agung RI
Pemberitahuan Pagu Sementara dari Biro Perencanaan MARI
3 hari
RKA-KL Pagu Sementara
RKA-KL Pagu Sementara
2 hari
Persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKAKL Pagu Sementara
SEKRETARIS 1
3
2
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara
Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat 4 Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama
3
PERENCANAAN 4
5
Rencana
Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Staf Bagian Keuangan
12
Rencana
Dilaksanakan pada bulan Maret
Dilaksanakan pada bulan Maret
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 02 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum : 1 2 3 2
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 Sarjana S1 2 SLTA
Keterkaitan :
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4
Peringatan :
Komputer ATK Aplikasi RKA-KL Dokumen Keuangan
Pencatatan dan pendataan : 1 Buku Kontrol 2 Buku Kegiatan
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
Pelaksana No.
Aktivitas
TIM
PANITERA/ STAF
PERENCANAAN 1
2
Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI 1 berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR
3
SEKRETARIS 4
5
Mutu Baku KUASA PENGGUNA ANGGARAN 6
Keterangan KETUA
Kelengkapan
Waktu
Output
7
9
10
11
3 hari
RKA-KL Pagu Definitif
RKA-KL Pagu Definitif
2 hari
Persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKA-KL Pagu Sementara
Penyusunan data pendukung RKA-KL
RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan
1 bulan
Pengiriman dan pengecekan data pendukung ke Dirjen 4 Anggaran Kementrian Keuangan
RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan
1 hari
RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA
Berdasarkan RKA-KL disusun konsep Surat Rincian Alokasi 5 Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu bagi satuan kerja di daerah
RKA-KL
7 hari
Konsep DIPA
Back-up (software) Aplikasi RKA-KL
2 hari
Aplikasi DIPA
Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat 2 Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama
3
6
Pengumpulan Data RKA-KL ke dalam Aplikasi DIPA
Pagu Definitif untuk MA-RI
12
Dilaksana kan pada bulan Juli
Dilaksanakan Data Pendukung pada bulan RKA-KL Oktober
Dilaksana kan pada bulan Desember
Melakukan pembahasan dan penelaahan Konsep DIPA 7 dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Prop. Riau Kementerian Keuangan RI
8
9
Penandatanganan dan Penerbitan DIPA
Penyerahan DIPA secara simbolis
Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Staf Bagian Keuangan
Konsep DIPA
3 hari
Konsep DIPA yang telah disetujui
Konsep DIPA yang telah disetujui
1 hari
DIPA
DIPA
1 hari
DIPA
Diserahkan oleh Gubernur Prop. Riau kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 03 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1 UU No.17 Tahun 2003
1
Sarjana S1
2 PP No. 39 Tahun 2007 3 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 4 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
2
SLTA
Keterkaitan :
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4
Peringatan :
Komputer ATK Aplikasi RKA-KL Dokumen Keuangan
Pencatatan dan pendataan : 1 2
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat
Buku Kontrol Buku Kegiatan
Pelaksana No.
1
Aktivitas
2
Konsep Revisi DIPA 1 dan Arsip Data Komputer (ADK)
2
Persetujuan Revisi DIPA
3
Pengesahan Revisi DIPA
Penyampaian Revisi 4 DIPA (Hard Copy dan ADK)
5 Tembusan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN 3
Mutu Baku
DIRJEN KUASA BIRO PERENCANAAN PENGGUNA MARI PERBENDAHARAAN ANGGARAN 4
5
6
Keterangan
KPPN PEKANBARU
Kelengkapan
Waktu
Output
7
8
9
10
Konsep DIPA
Revisi
Persetujuan Revisi DIPA
1 hari
11
Konsep Revisi DIPA
3 hari
Persetujuan Revisi DIPA
Revisi DIPA
1 hari
Revisi DIPA yang telah disetujui
Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK
1 hari
Revisi DIPA
1 hari
Tembusan juga diserahkan kepada : 1.Ketua BPK 2.Menteri/Ketu Revisi DIPA a Lembaga 3.Gubernur Propinsi Riau 4.DJA 5.Dir. PA, beserta ADK 6.Dir. APK
Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 04 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN GAJI INDUK Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4 5
Peringatan :
Komputer Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM ATK
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Pelaksana No.
KAUR
Aktivitas PPABP
1
2
3
WAKIL SEKRETARIS / KEUANGAN PPK / PPSPM 4
5
Mutu Baku KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
BENDAHARA PENGELUARA N
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
9
10
11
12
Keterangan
PPABP melakukan pendataan dan menyusun kelengkapan data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK 1 Jabatan, SK Mutasi, KP4, Tunjangan Istri/Anak) pada setiap awal bulan serta menghitung dan membuat surat setoran PPh 21 atas gaji
Data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi, KP4, Tunjangan Istri/Anak) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
1 hari
Data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi, KP4, Tunjangan Istri/Anak) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
PPABP menginput daftar gaji pegawai pada Aplikasi Gaji (GPP) dan dokumen 2 pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPPLS)
Daftar gaji pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai
1 jam
Daftar gaji pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai
Daftar gaji pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai
1 jam
Daftar gaji pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai
SPP-LS Gaji Induk Pegawai
1 jam
SPP-LS Gaji Induk Pegawai
Tidak PPK menguji daftar gaji pegawai dan dokumen pendukung SPP-LS Gaji Induk, apabila 3 tidak benar dan tidak lengkap maka dikembalikan kepada PPABP secara tertulis Ya PPK menerbitkan 4 SPP-LS Gaji Induk Pegawai
13
PPK menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat Penguji 5 SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP-LS Gaji Induk Pegawai
1 jam
SPP-LS Gaji Induk Pegawai
SPP-LS Gaji Induk Pegawai
1 jam
SPP-LS Gaji Induk Pegawai
PPSPM menerbitkan SPMLS serta melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS tersebut, dan pejabat yang 7 ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS Gaji Induk ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
SPM-LS Gaji Induk Pegawai dan ADK SPM
1 jam
SPM-LS Gaji Induk Pegawai
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 8 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
SP2D
1 hari
SP2D
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
1 hari
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
Tidak
PPSPM melakukan pengujian SPP-LS Gaji Induk, apabila 6 tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada PPK Ya
9
Bank Persepsi mentransfer ke rekening masingmasing pegawai
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 10 anggaran belanja pegawai yaitu pembayaran gaji induk pegawai
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Kepegawaian Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 05 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN GAJI SUSULAN / KEKURANGAN GAJI Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4 5
Peringatan :
Komputer Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM ATK
Aplikasi SPP
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Pelaksana No.
1
PPABP
WAKIL SEKRETARIS / PPK
KEUANGAN /
3
4
5
Aktivitas
2
KAUR
PPSPM
Mutu Baku KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
BENDAHARA PENGELUARAN
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
9
10
11
12
Keterangan
PPABP melakukan pendataan dan menyusun kelengkapan data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK 1 Jabatan, SK Mutasi, KP4, SKPP) serta menghitung dan membuat surat setoran PPh 21 atas gaji susulan/kekurangan gaji
Data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi, KP4, SKPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
1 hari
Data gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi, KP4, SKPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
PPABP menginput daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai pada Aplikasi Gaji (GPP) 2 dan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPPLS)
Daftar gaji susulan/kekuran gan gaji pegawai dan 1 hari SPP-LS Gaji susulan/kekuran gan gaji Pegawai
Daftar gaji susulan/kekur angan gaji pegawai dan SPP-LS Gaji susulan/kekur angan gaji Pegawai
Daftar gaji susulan/kekuran gan gaji pegawai dan 1 hari SPP-LS Gaji susulan/kekuran gan gaji Pegawai
Daftar gaji susulan/kekur angan gaji pegawai dan SPP-LS Gaji susulan/kekur angan gaji Pegawai
SPP-LS Gaji Susulan/Kekura 1 hari ngan Gaji Pegawai
SPP-LS Gaji Susulan/Keku rangan Gaji Pegawai
Tidak PPK menguji daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai dan dokumen pendukung SPP-LS 3 Gaji Susulan/Kekuranga n Gaji,apabila tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada PPABP secara tertulis PPK menerbitkan SPP-LS Gaji 4 Susulan/Kekuranga n Gaji Pegawai
Ya
13
PPK menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat Penguji 5 SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP-LS Gaji Susulan/Kekura 1 hari ngan Gaji Pegawai
SPP-LS Gaji Susulan/Keku rangan Gaji Pegawai
SPP-LS Gaji Susulan/Kekura 1 hari ngan Gaji Pegawai
SPP-LS Gaji Susulan/Keku rangan Gaji Pegawai
PPSPM menerbitkan SPMLS serta melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS tersebut, dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA 7 menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS Gaji Susulan/Kekuranga n Gaji ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
SPM-LS Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji 1 hari Pegawai, ADK SPM
SPM-LS Gaji Susulan/Keku rangan Gaji Pegawai, ADK SPM
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 8 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bank Persepsi mentransfer ke rekening masing9 masing pegawai yang menerima gaji susulan/kekurangan gaji
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 10 anggaran belanja pegawai yaitu pembayaran gaji susulan/kekurangan gaji pegawai
SP2D dan Buku Kas Umum 1 hari (BKU)
Tidak
PPSPM melakukan pengujian SPP-LS Gaji Susulan/Kekuranga 6 n Gaji pegawai, apabila tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada PPK Ya
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 06 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN UANG MUKA GAJI Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 1
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4 5
Peringatan :
Komputer Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM ATK
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Pelaksana No.
1
PPABP
KEUANGAN /
3
4
5
Aktivitas
2
KAUR
WAKIL SEKRETARIS / PPK
PPSPM
Mutu Baku KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
BENDAHARA PENGELUARAN
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
9
10
11
12
PPABP membuat daftar perhitungan uang muka gaji dan menyusun 1 kelengkapan data gaji pegawai (SK Mutasi, KP4, SKPP, Surat Permintaan Uang Muka Gaji)
Data gaji pegawai (SK Mutasi, KP4, SKPP, Surat Permintaan Uang Muka Gaji)
2 hari
Data gaji pegawai (SK Mutasi, KP4, SKPP, Surat Permintaan Uang Muka Gaji)
PPABP menginput data daftar perhitungan uang muka gaji pada Aplikasi Gaji (GPP) 2 dan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPPLS)
Daftar penerima uang muka gaji pegawai
1 hari
Daftar penerima uang muka gaji pegawai
Daftar penerima uang muka gaji pegawai
1 jam
Daftar penerima uang muka gaji pegawai
Daftar penerima uang muka gaji pegawai
1 jam
SPP-LS Uang Muka Gaji
Tidak PPK menguji daftar perhitungan uang muka gaji dan dokumen pendukung SPP-LS 3 Uang Muka Gaji, apabila tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada PPABP secara tertulis Ya PPK menerbitkan SPP-LS Gaji 4 Susulan/Kekuranga n Gaji Pegawai
Kete rangan
13
PPK menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat Penguji 5 SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP-LS Uang Muka Gaji
1 jam
SPP-LS Uang Muka Gaji
SPP-LS Uang Muka Gaji
1 jam
SPP-LS Uang Muka Gaji
PPSPM menerbitkan SPMLS serta melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS tersebut, dan pejabat yang 7 ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS Uang Muka Gaji ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
SPM-LS Uang Muka Gaji , ADK SPM
1 hari
SPM-LS Uang Muka Gaji , ADK SPM
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 8 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bank Persepsi mentransfer ke rekening masing9 masing pegawai yang menerima uang muka gaji
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 10 anggaran belanja pegawai yaitu pembayaran uang muka gaji pegawai
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
1 hari
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
Tidak
PPSPM melakukan pengujian SPP-LS Uang Muka Gaji, 6 apabila tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada PPK Ya
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 07 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN GAJI KE - 13 Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1
Keterkaitan :
Sarjana S1
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4 5
Peringatan :
Komputer Aplikasi GPP Aplikasi SPP dan SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM ATK
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Pelaksana No.
1
PPABP
WAKIL SEKRETARIS / PPK
KEUANGAN /
3
4
5
Aktivitas
2
KAUR
PPSPM
Mutu Baku KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
6
7
8
BENDAHARA PENGELUARA Kelengkapan N 9
Keterangan Waktu
Output
11
12
1 hari
Data gaji pegawai (Surat Edaran tentang pembayaran Gaji ke-13) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
1 jam
Data gaji pegawai (Surat Edaran tentang pembayaran Gaji ke-13) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
Daftar gaji ke13 pegawai dan SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
1 jam
Daftar gaji ke13 pegawai dan SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
1 jam
SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
10
PPABP melakukan pendataan dan menyusun kelengkapan data gaji pegawai (Surat Edaran tentang 1 pembayaran Gaji Ke13) serta menghitung dan membuat surat setoran PPh 21 atas gaji ke-13
Data gaji pegawai (Surat Edaran tentang pembayaran Gaji ke-13) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
PPABP menginput daftar gaji ke-13 pegawai pada Aplikasi Gaji (GPP) 2 dan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPPLS)
Data gaji pegawai (Surat Edaran tentang pembayaran Gaji ke-13) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21
Tidak PPK menguji daftar gaji ke-13 pegawai dan dokumen pendukung SPP-LS Gaji Ke-13, apabila 3 tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada PPABP secara tertulis Ya PPK menerbitkan 4 SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
13
PPK menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat Penguji 5 SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
1 jam
SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
1 jam
SPP-LS Gaji Ke-13 Pegawai
PPSPM menerbitkan SPMLS serta melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS tersebut, dan pejabat yang 7 ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS Gaji Ke-13 ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
SPM-LS Gaji Ke-13 Pegawai, ADK SPM
1 jam
SPM-LS Gaji Ke-13 Pegawai, ADK SPM
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 8 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bank Persepsi mentransfer gaji ke9 13 ke rekening masing-masing pegawai
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 10 anggaran belanja pegawai yaitu pembayaran gaji ke13 pegawai
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
1 jam
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
Tidak PPSPM melakukan pengujian SPP-LS Gaji Ke-13, apabila 6 tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada PPK Ya
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 08 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN UANG MAKAN Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1
Keterkaitan :
Sarjana S1
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4 5
Peringatan :
Komputer Aplikasi SPP-SPP dan SPM\ Aplkasi Inject PIN PP-SPM Aplikasi GPP ATK
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2 Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana No.
KAUR
Aktivitas PPABP
1
2
3
WAKIL SEKRETARIS / KEUANGAN PPK / PPSPM 4
5
KPPN PEKANBARU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BANK PERSEPSI
BENDAHARA PENGELUARA N
Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
9
10
11
12
2 hari
Daftar penerima uang makan dan Surat Setoran pajak (SSP) Pph 21
1 jam
Daftar penerima uang makan dan Surat Setoran pajak (SSP) Pph 21
Daftar perhitungan uang makan dan Surat Setoran pajak (SSP) Pph 21
1 jam
Daftar penerima uang makan dan Surat Setoran pajak (SSP) Pph 21
SPP-LS Uang Makan
1 jam
SPP-LS Uang Makan
Keterangan
PPABP menerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari Sub Kepegawaian dan membuat daftar perhitungan uang makan berdasarkan 1 rekapitulasi daftar hadir pegawai dan menghitung serta membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 21 uang makan pegawai
Daftar perhitungan uang makan dan Surat Setoran pajak (SSP) Pph 21
PPABP menginput data daftar perhitungan uang makan pegawai pada Aplikasi Gaji 2 (GPP) dan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPPLS) Uang Makan Pegawai
Daftar perhitungan uang makan dan Surat Setoran pajak (SSP) Pph 21
Tidak PPK menguji data daftar perhitungan uang makan pegawai dan dokumen pendukung SPP-LS 3 Uang Makan Pegawai, apabila tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada PPABP secara tertulis PPK menerbitkan 4 SPP-LS Uang Makan Pegawai
Ya
13
PPK menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat Penguji 5 SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP-LS Uang Makan
1 jam
SPP-LS Uang Makan
SPP-LS Uang Makan
1 jam
SPP-LS Uang Makan
PPSPM menerbitkan SPMLS serta melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS tersebut, dan pejabat yang 7 ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS Uang Makan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
SPM-LS Uang Makan
1 jam
SPM-LS Uang Makan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 8 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah 9 ditandatangani bersama KPA untuk dilakukan pencairan Uang makan pegawai
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara Pengeluaran membukukan 10 pelaksanaan anggaran belanja pegawai yaitu uang makan pegawai
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
1 hari
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
Tidak
PPSPM melakukan pengujian SPP-LS Uang Makan Pegawai, apabila 6 tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada PPK Ya
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 09 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN UANG LEMBUR Dasar Hukum :
1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3 4 5
Peringatan :
Komputer Aplikasi GPP Aplikasi SPP dan SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM ATK
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PPABP
WAKIL SEKRETARIS
KAUR KEUANGAN / PPSPM
KPPN PEKANBARU
BENDAHARA PENGELUARAN
BANK PERSEPSI
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 membuat Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
1 hari
Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
PPABP membuat daftar pembayaran perhitungan lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur dan menginput pada Aplikasi Gaji (GPP) dan mempersiapkan data kelengkapan 2 pembayaran perhitungan lembur (SPKL, Daftar hadir Kerja selama 1 (satu) bulan, Daftar Hadir Lembur) serta menghitung dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 21
Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
1 jam
Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
No.
1
Aktivitas
2
Tidak
Keterangan
13
PPK menguji data daftar pembayaran perhitungan lembur dan dokumen pendukung SPP-LS 3 Uang Lembur, apabila tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada PPABP secara tertulis
Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
1 jam
Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
1 jam
SPP-LS Uang Lembur, Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
1 jam
SPP-LS Uang Lembur, Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
SPP-LS Uang Lembur, Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
1 jam
SPP-LS Uang Lembur, Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
PPSPM menerbitkan SPMLS serta melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS tersebut, dan pejabat yang 7 ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPM-LS dan ADK SPM-LS Uang Lembur ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
SPM-LS Uang Lembur, ADK SPM
1 jam
SPM-LS Uang Lembur, ADK SPM
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 8 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah 9 ditandatangani bersama KPA untuk dilakukan pencairan Uang Lembur
SP2D
1 hari
SP2D
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
1 jam
SP2D dan Buku Kas Umum (BKU)
Ya
PPK menerbitkan 4 SPP-LS Uang Lembur
SPP-LS Uang Lembur, Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP
PPK menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat Penguji 5 SPP/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP-LS Uang Lembur, Daftar perhitungan uang lembur, SPKL, SSP Tidak
PPSPM melakukan pengujian SPP-LS Uang Lembur, 6 apabila tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada PPK Ya
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 10 anggaran belanja pegawai yaitu pembayaran uang lembur
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
: 10 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN REMUNERASI Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2
Peringatan :
Komputer ATK
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana No.
1
Aktivitas
2
BAGIAN KEPEGAWAIAN
KETUA PENGADILAN NEGERI
BAGIAN KEUANGAN
PEGAWAI
PANITERA/ SEKRETARIS
3
4
5
6
7
BENDAHARA PENGELUARAN
KASUBBAG KEUANGAN PENGADILAN TINGGI
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
2 hari
Rekapitulasi absen dan rekapitulasi daftar hadir (datang dan pulang) pegawai
1 hari
Rekapitulasi absen dan rekapitulasi daftar hadir (datang dan pulang) pegawai
Bagian Kepegawaian menyerahkan Rekapitulasi Absen dan Rekapitulasi 1 daftar hadir (datang dan pulang) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Rekapitulasi absen dan rekapitulasi daftar hadir (datang dan pulang) pegawai
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang mengoreksi kebenaran 2 rekapitulasi absen dan rekapitulasi daftar hadir (datang dan pulang) pegawai
Rekapitulasi absen dan rekapitulasi daftar hadir (datang dan pulang) pegawai
Bagian Keuangan membuat daftar tanda terima remunerasi, rekapitulasi, Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak 3 (SPTJM), dan Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi serta foto kopi rekening koran pada bulan di mana Remunerasi diterima
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
2 jam
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
Seluruh pegawai menandatangani daftar tanda terima 4 remunerasi untuk pertanggungjawaban di muka
Daftar tanda terima remunerasi
2 jam
Daftar tanda terima remunerasi
Kete rangan
13
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang mengetahui dan menandatangani Tanda Terima Remunerasi, Rekapitulasi 5 Remunerasi, Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM)
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
Panitera/Sekretaris menyetujui dan menandatangani Tanda Terima Remunerasi, Rekapitulasi 6 Remunerasi, Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
Bendahara pengeluaran menandatangani Tanda Terima Remunerasi, 7 Rekapitulasi Remunerasi, dan Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi 30 menit Remunerasi, Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi
Bagian Keuangan memeriksa dan meneliti kembali berkas pengajuan remunerasi serta 8 mengirimkan berkas pengajuan remunerasi ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
1 jam
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
1 hari
Rekapitulasi Remunerasi seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum pengadilan Tinggi Riau
Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi merekapitulasi data remunerasi seluruh Pengadilan 9 Negeri sewilayah hukum pengadilan Tinggi Pekanbaru dan mengirimkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
Rekapitulasi Remunerasi seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum pengadilan Tinggi Riau
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah ditandatangani 9 bersama KPA untuk dilakukan pencairan Remunerasi dan ditransfer ke rekening masing-masing pegawai
Bendahara Pengeluaran 10 membukukan pembayaran remunerasi
1 jam
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
1 jam
Daftar tanda terima remunerasi, Rekapitulasi Remunerasi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kuitansi/Bukti Pembayaran Remunerasi, foto kopi rekening koran
1 jam
Buku kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Remunerasi
1 jam
Buku kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Remunerasi
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 11 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3
Peringatan :
Komputer Aplikasi SPP dan SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Pelaksana No.
1
Aktivitas
2
Mutu Baku
BENDAHARA PENGELUARAN
WAKIL SEKRETARIS/ PPK
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KAUR KEUANGAN/ PP-SPM
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bendahara pengeluaran bersamasama dengan Kaur Keuangan menyusun kebutuhan anggaran yang bisa dibayarkan 1 melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) yang besarnya maksimal 1/12 dari nilai Pagu Belanja Barang
Keterangan
Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan
Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (UP), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu.
Bendahara Pengeluaran menyampaikan 2 permintaan Uang Persediaan (UP) kepada PPK untuk diterbitkan SPP-UP
1 hari
Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan
1 jam
Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (UP), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu.
1 jam
Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (UP), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu.
Tidak
PPK menguji permintaan Uang Persediaan (UP), apabila tidak lengkap dan benar maka mengembalikan 3 permintaan Uang Persediaan (UP) tersebut kepada bendahara pengeluaran secara tertulis
Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (UP), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu.
Ya
12
1 jam
SPP-UP, Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu
SPP-UP, Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu
1 jam
SPP-UP, Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu
PP-SPM menerbitkan SPM-UP dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM-UP, 6 dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPMUP dan ADK SPMUP ke KPPN
SPM-UP, ADK
1 jam
SPM-UP, ADK
KPPN menerbitkan 7 SP2D kepada Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah 8 ditandatangani bersama KPA untuk dilakukan pencairan Uang Persediaan
SP2D
1 jam
SP2D
SPP-UP, Rincian Rencana Penggunaan Uang Persediaan, Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulan Desember Tahun Anggaran yang lalu
PPK menerbitkan SPP-UP dan menyampaikan SPP4 UP beserta dokumen pendukung kepada PP-SPM
Tidak
PP-SPM melakukan pengujian SPP-UP dan dokumen pendukung, apabila 5 tidak benar dan lengkap PP-SPM mengambalikan kepada PPK secara tertulis
Ya
Bendahara Pengeluaran membukukan 9 pelaksanaan anggaran yaitu uang persediaan
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Bank
1 jam
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Bank
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 12 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (UP) Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3
Peringatan :
Komputer Aplikasi SPP dan SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana No.
1
PENERIMA HAK
BENDAHARA PENGELUARAN
WAKIL SEKRETARIS/ PPK
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3
4
5
6
Aktivitas
2
KAUR KEUANGAN/ KPPN PEKANBARU PP-SPM
7
8
BANK PERSEPSI
Kelengkapan
Waktu
Output
Kete rangan
9
10
11
12
13
Penerima hak menyampaikan bukti1 bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran
Bukti-bukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
Bukti-bukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti 1 hari pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
Bendahara Pengeluaran membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar 2 (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK dan menyampaikan kepada PPK untuk diuji
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
2 jam
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
1 jam
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
Tidak
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
PPK menguji buktibukti pengeluaran dan dokumen pendukung dari Bendahara Pengeluaran, apabila 3 tidak benar dan lengkap dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis
Ya
SPP-GUP, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
1 jam
SPP-GUP, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
SPP-GUP, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
1 jam
SPP-GUP, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan buktibukti pengeluaran beserta dokumen pendukung ( Surat Perintah Bayar (SPBy), kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak, SSP yang telah dikonfirmasi KPPN dan tanda terima barang) yang telah disahkan oleh PPK
PP-SPM menerbitkan SPM-GUP dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM-GUP, 6 dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPMGUP dan ADK SPMGUP ke KPPN
SPM-GUP, ADK
1 jam
SPM-GUP, ADK
KPPN menerbitkan 7 SP2D kepada Bank Persepsi
SP2D
1 hari SP2D
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah ditandatangani 8 bersama KPA untuk dilakukan pencairan Ganti Uang Persediaan
SP2D
1 jam
SP2D
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 9 anggaran yaitu ganti uang persediaan atas realisasi belanja barang
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Bank
1 jam
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Bank
PPK menerbitkan SPP-GUP dan menyampaikan SPP4 GUP beserta dokumen pendukung kepada PP-SPM
Tidak
PP-SPM melakukan pengujian SPP-UP dan dokumen pendukung, apabila 5 tidak benar dan lengkap PP-SPM mengambalikan kepada PPK secara tertulis
Ya
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 13 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3
Peringatan :
Komputer Aplikasi SPP dan SPM Aplikasi Inject PIN PP-SPM
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana No.
1
Aktivitas
2
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA KPPN PEKANBARU
3
4
WAKIL BENDAHARA KAUR KEUANGAN/ SEKRETARIS / PENGELUARAN PP-SPM PPK 5
7
6
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
Kelengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN Pekanbaru dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan 1 yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditundadengan melampirkan Rincian Rencana Penggunaan TUP dan Surat Pernyataan Pengajuan TUP
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan 1 hari Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA
Kepala KPPN Pekanbaru melakukan penilaian terhadap Rincian Rencana Penggunaan TUP dan apabila telah sesuai dengan ketentuan Kepala KPPN 2 pekanbaru memberikan persetujuan atas pengajuan TUP dengan menyampaikan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang 2 hari ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
Bendahara Pengeluaran menyampaikan 3 kelengkapan dokumen permintaan TUP kepada PPK
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang 1 jam ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
Tidak
Kete rangan
13
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang 1 jam ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
SPP-TUP, Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
SPP-TUP, Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP 1 jam yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
SPP-TUP, Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
SPP-TUP, Rincian rencana penggunaan TUP, Surat Pernyataan Pengajuan TUP 1 jam yang ditandatangani KPA, Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN Pekanbaru
PP-SPM menerbitkan SPM-TUP dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM-TUP, 7 dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPMTUP dan ADK SPMTUP ke KPPN
SPM-TUP, SPM-TUP
1 jam
KPPN menerbitkan 8 SP2D kepada Bank Persepsi
SP2D
PPK menguji permintaan TUP, apabila tidak lengkap dan benar 4 dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis
Ya
PPK menerbitkan SPP-TUP dan menyampaikan SPP5 TUP beserta data dukungnya kepada PP-SPM
Tidak
PP-SPM melakukan pengujian SPP-TUP dan dokumen pendukung, apabila 6 tidak benar dan lengkap PP-SPM mengembalikan kepada PPK secara tertulis
Ya
ADK
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah 9 ditandatangani bersama KPA untuk dilakukan pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 9 anggaran yaitu tambahan uang persediaan atas realisasi belanja barang
SPM-TUP, ADK SPM-TUP
1 hari SP2D
1 jam
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Bank
1 jam
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Bank
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 14 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN BELANJA HONORARIUM/VAKASI Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3
Peringatan :
Komputer Aplikasi SPP dan SPm Aplikasi Inject PIN PP-SPM
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana No.
1
Aktivitas
2
BENDAHARA PENGELUARAN
WAKIL SEKRETARIS/ PPK
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KAUR KEUANGAN/ PP-SPM
3
4
5
6
KPPN BANK PERSEPSI PEKANBARU
7
8
PENERIMA HAK
Kelengkapan
Waktu
Output
9
10
11
12
1 hari
Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
1 jam
Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
1 jam
Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
Bendahara Pengeluaran mempersiapkan Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang 1 menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) serta menghitung dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 21
Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
Bendahara Pengeluaran menyampaikan Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi 2 dan dokumen pendukung kepada PPK untuk diterbitkan SPP-LS Honorarium/Vakasi
Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP) Tidak
Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
PPK menguji Daftar Permintaan Honorarium/Vakasi dan dokumen pendukung, apabila 3 tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis
Ya
SPP-LS, Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
1 jam
SPP-LS, Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
SPP-LS, Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
1 jam
SPP-LS, Daftar Nominatif penerima honorarium dan dokumen pendukung (SK dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan biaya yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada DIPA) Surat Setoran Pajak (SSP)
PP-SPM menerbitkan SPM-LS Honorarium/Vakasi dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM6 LS, dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPMLS dan ADK SPM-LS ke KPPN
SPM-LS, ADK SPMLS
1 jam
SPM-LS, ADK SPMLS
KPPN menerbitkan 7 SP2D kepada Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
Bendahara pengeluaran menyampaikan cek setelah 8 ditandatangani bersama KPA untuk dilakukan pencairan belanja honorarium/vakasi
SP2D
1 jam
SP2D
PPK menerbitkan SPP-LS Honorarium/Vakasi 4 dan menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukung kepada PP-SPM
Tidak
PP-SPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS Honorarium/Vakasi dan dokumen 5 pendukung, apabila tidak benar dan lengkap maka dikembalikan kepada PPK secara tertulis
Ya
Bendahara Pengeluaran membukukan pelaksanaan 9 anggaran yaitu belanja barang untuk pembayaran honorarium/vakasi
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank
1 jam
SP2D, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 15 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGAJUAN BELANJA BARANG Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2 3
Peringatan :
Komputer Aplikasi SPP dan SPM Apliaksi Inject PIN PP-SPM
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana No.
1
PENERIMA HAK
BENDAHARA PENGELUARAN
WAKIL SEKRETARIS/ PPK
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3
4
5
6
Aktivitas
2
KAUR KEUANGAN/ PP-SPM
KPPN PEKANBARU
BANK PERSEPSI
Kelengkapan
Waktu
Output
7
8
9
10
11
12
1 hari
Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak
1 jam
Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak
Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak
Penerima hak menyampaikan 1 tagihan dan dokumen pendukung kepada PPK
Tidak
Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak
PPK menguji tagihan dan dokumen pendukung, apabila tidak lengkap dan 2 tidak benar maka dikembalikan kepada Penerima Hak secara tertulis
Ya
Kete rangan
13
SPP-LS, Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak, ADK Kontrak
PPK menerbitkan SPP-LS dan menyampaikan SPP3 LS beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM
1 jam
SPP-LS, Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak, ADK Kontrak
1 jam
SPP-LS, Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak, ADK Kontrak
Tidak
SPP-LS, Bukti perjanjian/kontrak, Referensi Bank, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang sudah ditandatangani penyedia barang/jasa dan PPK, Faktur Pajak, SSP, Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, Ringkasan kontrak, ADK Kontrak
PP-SPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung, apabila 4 tidak benar dan tidak lengkap PP-SPM mengambalikan kepada PPK secara tertulis
Ya PP-SPM menerbitkan SPM-LS dan melakukan Inject PIN atas ADK SPM-LS, 5 dan pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyampaikan SPMLS dan ADK SPM-LS ke KPPN
SPM-LS, ADK SPM1 jam LS, ADK Kontrak
SPM-LS, ADK SPM-LS, ADK Kontrak
KPPN menerbitkan 6 SP2D kepada Bank Persepsi
SP2D
1 hari
SP2D
SP2D
1 hari
SP2D
7
Bank Persepsi mentransfer ke rekening penerima hak
Bendahara Pengeluaran membukukan 8 pelaksanaan anggaran yaitu realisasi belanja barang
SP2D, Buku Kas Umum
30 menit
SP2D, Buku Kas Umum
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Bagian Keuangan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
: 17 : 24 April 2014 : 02 Januari 2014 : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PELAPORAN KEUANGAN Dasar Hukum : 1 2 3 4
Kualifikasi Pelaksana :
UU No.17 Tahun 2003 PP No. 39 Tahun 2007 PMK RI No. 190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MA No. 02 Tahun 2013
1 2
Keterkaitan :
Sarjana S1 SLTA
Peralatan Perlengkapan :
1 SOP PT RIAU
1 2
Peringatan :
Komputer Aplikasi SAKPA
Pencatatan dan pendataan :
Penerapan SOP ini adalah pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
1
Buku Kontrol
2
Buku Kegiatan
Mutu Baku
Pelaksana BENDAHARA PENGELUARAN
OPERATOR SAKPA / STAF KEUANGAN
OPERATOR BMN
KAUR KEUANGAN
WAKIL SEKRETARIS
PANITERA / SEKRETARIS
KPPN PEKANBARU
PT/PTA
Kelengkapan
Waktu
Output
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bendahara pengeluaran mengumpulkan 1 seluruh dokumendokumen sumber untuk pelaporan
SPM, SP2D, Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran, Bukti Setoran Bendahara Penerimaan, SSBP
1 jam
SPM, SP2D, Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran, Bukti Setoran Bendahara Penerimaan, SSBP
Operator SAKPA menerima dan menginput seluruh dokumen sumber ke dalam Aplikasi SAKPA untuk 2 menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah
SPM, SP2D, Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran, Bukti Setoran Bendahara Penerimaan, SSBP
1 jam
SPM, SP2D, Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran, Bukti Setoran Bendahara Penerimaan, SSBP
Operator SAKPA dan Operator BMN 3 melakukan rekonsiliasi internal
SPM, SP2D, Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran, Bukti Setoran Bendahara Penerimaan, SSBP, Laporan SIMAK BMN, ADK SIMAK BMN
1 jam
SPM, SP2D, Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran, Bukti Setoran Bendahara Penerimaan, SSBP, Laporan SIMAK BMN, ADK SIMAK BMN
Bendahara Pengeluaran membuat laporan 4 pendukung untuk keperluan Rekonsiliasi dengan KPPN
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
1 jam
Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaba n Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
Kaur Keuangan, Wakil Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa 5 Laporan Keuangan dari Aplikasi SAKPA dan Laporan Pendukung.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
1 jam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaba n Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
No.
1
Aktivitas
2
Kete rangan
14
1 jam
ADK Rekonsiliasi untuk KPPN,Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaba n Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
ADK Rekonsiliasi untuk KPPN,Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
1 jam
ADK Rekonsiliasi untuk KPPN,Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaba n Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
Berita Acara Rekonsiliasi, LPJ Bendahara yang telah divalidasi
1 jam
Berita Acara Rekonsiliasi, LPJ Bendahara yang telah divalidasi
1 jam
ADK Pengiriman Rekonsiliasi dari SAKPA untuk Korwil, Back up dari Aplikasi SAKPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawab an Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaba n Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank, LRA Manual, Rekapitulasi Realisasi Anggaran
ADK Rekonsiliasi untuk KPPN,Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank
Staf Keuangan (Operator SAKPA) 6 melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN
Tidak
KPPN menerima dan memeriksa Hasil Rekonsiliasi, jika hasil rekonsiliasi tidak benar maka dikembalikan kepada 7 Satuan Kerja/Operator SAKPA untuk menginput ulang ke dalam Aplikasi SAKPA
Ya
KPPN menerbitkan 8 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
Staf Keuangan menyampaikan 7 Laporan Keuangan kepada PT dan PTA (Korwil)
ADK Pengiriman Rekonsiliasi dari SAKPA untuk Korwil, Back up dari Aplikasi SAKPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Laporan Posisi Saldo Rekening Bank, Print Out Rekening Bank, LRA Manual, Rekapitulasi Realisasi Anggaran