STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950 Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856 Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen

SOP/001/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

1/2

Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan penyerapan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

S1–Ekonomi S1–Hukum SLTA Mampu mengoperasikan komputer

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer Aplikasi Komdanas

DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA

: Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

2. Aplikasi Komdanas

3. LRPA

:

4. DRPP

:

(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya. Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran belanja, dalam satu periode. Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar.


No. Dokumen

SOP/001/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN Pelaksana No 1

2

3

4

Aktivitas Merekam data manual laporan realisasi anggaran dalam aplikasi Komdanas Mengecek dan menanda tangani laporan realisasi dan pengantar Mengunggah data LRPA serta via website serta Aplikasi Komdanas

Mengarsip kan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

Kasub Keuang an

Wakil Sekretaris

Panitera/ Sekretaris

Mutu Baku Bendahara

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

- Laporan Keuangan SAIBA - LRPA bulan sebelumnya - DRPP

1 hari

Terekamnya data Dalam format LRPA

- Draf surat pengantar - LRPA

1 hari

Berkas dan Lampiran LRPA

1 hari - Buku Ekspedisi Surat - Aplikasi Komdanas

- LRPA - Lemari arsip

- Teruploadnya data LRPA pada website PTUN Jakarta - Teruploadnya data LRPA manual ke Aplikasi Komdanas

1 hari

Tersimpannya LRPA

Judul Formulir

: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Satuan Kerja

No. Formulir

: FM/001/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN………….TAHUN …………. SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO

: : : : :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun

Uraian

Pagu DIPA

Realisasi s.d bulan lalu Rp. %

Realisasi bulan ini Rp. %

Realisasi s.d bulan ini Rp. %

Sisa dana s.d bulan ini Rp. %

Jakarta ………………………… Kuasa Pengguna Anggaran


No. Dokumen

SOP/002/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


1. 2.

SOP LRA SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (SAIBA) Dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)

1. 2. 3. 4. 5.

PERINGATAN:


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi SAS/SILABI Koneksi Internet Aplikasi KOMDANAS


Jika SOP tidak dilaksanakan, mengajukan SPM Non Gaji

maka

tidak

bisa

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAS (SILABI)

:


3. ADK LPJ

:

4. KPPN

:

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan Pertanggungjawaban yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan (aplikasi SILABI) yang digunakan untuk pengiriman data komputer ke KPPN Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara


No. Dokumen

SOP/002/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Bendahara

Kasub Keuangan / PPSPM

Wakil Sekretaris / PPK

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris


Waktu

Output

1

Merekam semua transaksi ke aplikasi SAS (SILABI)

-

2

Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum Mengecek dan memeriksan BA Pemeriksaan Kas dan BKU Menandatangani BA Pemeriksaan dan BKU

-

5

Merekam Laporan Pertanggungjaw aban (LPJ) Bendahara

- Aplikasi SAS - BKU - Dokumen pendukung

1 hari

6

Menandatanag an LPJ Bendahara Rekonsiliasi LPJ Bendahara ke KPPN dan mengirimkan ADK LPJ melalui email

- Draf LPJ

1 hari

LPJ ditanda tangani

- ADK LPJ dari Aplikasi SAS - Hasil Cetak, LPJ, BA Pemeriksaan KAS, BKU dan rekening koran - Hasil Cetak, LPJ yang sudah distampel KPPN, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan rekening Koran - Peralatan scan dan komputer

1 hari

Tersimpan ADK LPJ di KPPN

1 hari

Tersimpan data dalam aplikasi Komdanas

3

4

7

8

Memindai (scan) LPJ, BAP KAS, BKU dan Rekening Koran dan mengunggah ke Komdanas

-

Kwitansi SPM SP2D Bukti-bukti transaksi keuangan lainnya Aplikasi SAS Bukti-bukti transaksi keuangan lainnya Aplikasi SAS SPP BAST BAP Kuitansi Draf BA Periksaan Kas dan BKU

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Terekamnya data transaksi dalam aplikasi SAS

Hasil cetakan BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum Ditanda tanganinya BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum Draf LPJ


No. Dokumen

SOP/002/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA Pelaksana No 9

Aktivitas Mengarsipk an LPJ, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan dokumen pendukung

Staf / Bendahara




Persyaratan/ Perlengkapan - LPJ yang sudah distampel KPPN, BA Pemeriksaan Kas BKU dan rekening Koran - Lemari Arsip

Waktu 1 hari

Output Tersimpannya LPJ, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan rekening koran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950 Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856 Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen

SOP/003/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dengan menggunakan aplikasi e-monev RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi secara online dengan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan RI DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1. 2. 3. 4.


KETERKAITAN:


1. SOP Laporan Realisasi Anggaran

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan E Monev Kemenkeu RI tidak berjalan dengan baik

Dokumen Keuangan

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Koneksi Internet Aplikasi E - Monev

DEFINISI : 1. Aplikasi E-Monev Kemenkeu RI

:

Merupakan singkatan dari Elektronik Monitoring Evaluasi, aplikasi secara online yang dibuat oleh Kementerian Keuangan RI


No. Dokumen

SOP/003/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

Input data aplikasi MONEV dari Ditjen Perbendahar aan Validasi / Pengecekan Data Monev




Persyaratan/ Perlengkapan - Data LRA

- Data Aplikasi Monev

Waktu 1 hari

1 hari

Output Data MONEV

Data Aplikasi Monev dicek olej Biro Kuangan MARI


No. Dokumen

SOP/004/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 5. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


1. 2.

1. 2. 3. 4. 5.

SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Komdanas Aplikasi SAIBA Koneksi Internet

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA

:


3. Aplikasi SAS (SILABI)

4. DRPP

:

5. ADK

:

Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya. Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar. Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN


No. Dokumen

SOP/004/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 6. SPM

:

7. Aplikasi SIMAK BMN

:

8. SP2D

:

9. BAR

:

10. LHR

:

11. KPPN

:

Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masukkeluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan KPPN Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan KPPN Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


No. Dokumen

SOP/004/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Terbit

01 September 2015

Halaman

3/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Pelaksana No

Aktivitas

Staf/ Operator SIMAK BMN

Staf / Operator SAIBA

Kasub Keuang an

Mutu Baku Wakil Sekretar is

Panitera/ Sekretaris


Waktu

Output

Merekam SPM/SP2D yang diterbitkan KPPN ke aplikasi SAIBA Melakukan rekonsiliasi SAIBA dengan KPPN Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Mengecek dan menandatang ani BAR

- Arsip data computer (ADK) Aplikasi SAS - Hasil cetakan SP2D

1 hari

Terekam SPM/SP2D dalam aplikasi SAIBA

- ADK Aplikasi SAIBA

5 hari

Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR)

- Berkas LHR dan BAR

1 hari

Draf BAR

- BAR

1 hari

BAR ditanda tangani KPA/ Panitera/ Sekretaris

5

Menyerahkan BAR ke KPPN

- Berkas LHR dan BAR

1 hari

BAR ditanda tangani KPPN

6

Melakukan Rekonsiliasi Internal SAIBA dengan SIMAK BMN( Bagian Umum) Upload ADK SAIBA hasil Rekonsiliasi dengan KPPN dan SIMAK BMN ke Komdanas

- ADK SIMAK BMN

1 hari

BAR Internal

- ADK SAIBA hasil rekonsiliasi dengan KPPN

1 hari

ADK tersimpan dalam Komdanas

Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Komdanas (Dilakukan per Semester I dan 2)

- BAR KPPN - Data dukung laporan - Data aplikasi SIMAK BMN

5 hari

Draf CaLK

1

2

3

4

7

8


No. Dokumen

SOP/004/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

4/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Operator SAIBA

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris



Waktu

Output

9

Mengecek dan menandatangani CaLK

- Draf CaLK

1 hari

Dokumen Catatan Laporan Keuangan

10

Mengirimkan CaLK kepada Korwil

1 hari

Terkirimnya CaLK ke Korwil

11

Mengarsipkan BAR, Laporan Hasil Rekonsiliasi dan CaLK

- Surat Pengantar Pengiriman - CaLK dan data dukung - Berkas LHR, BAR, CaLK - Lemari Arsip

1 hari

Tersimpannya Berkas CaLK, LHR dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Judul Formulir

: Berita Acara Rekonsiliasi Satuan Kerja

No. Formulir

: FM/002/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: BAR/WPB.11/KP.020/ Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ......... tahun ............ telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Periode ............. 2015 antara Satuan Kerja .......................selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI (175) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode ............... Tahun Anggaran ……. beserta Arsip Data Komputer (ADK). Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut: No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian

SiAP (Rp)

SAI (Rp)

SELISIH (Rp)

2

3

4

5=3-4

Pagu Belanja Belanja Pengembalian Belanja Estimasi Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP Pengembalian Pendapatan PNBP Mutasi Uang Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas pada Bdan Layanan Umum Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

………………………………..

Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPA

……………………………………

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : BAR/WPB.11/KP.020/2015 Tanggal :

Laporan Hasil Rekonsiliasi Satker: .......................................................... (..................) Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SiAP bulan ............ 20.. dapat disampaikan hal-hal berikut: 1. Pagu Anggaran Belanja SiAP = Rp. SAI = Rp. Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 2. Estimasi Pendapatan PNBP SiAP = Rp. 0,SAI = Rp. 0,Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 3. Realiasi Belanja SiAP = Rp. SAI = Rp. Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 4. Pengembalian Belanja SiAP = Rp. 0,SAI = Rp. 0,Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 5. Realisasi Pendapatan PNBP SiAP = Rp. SAI = Rp. Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 6. Pengembalian Pendapatan PNBP SiAP = Rp. 0,SAI = Rp. 0,Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 7. Mutasi Uang Persediaan SiAP = Rp.,SAI = Rp. Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 8. Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp.,SAI = Rp.,Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 9. Kas Pada Badan Layanan Umum SiAP = Rp. 0,SAI = Rp. 0,Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah SiAP = Rp.0,SAI = Rp.0,Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI 11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan ................. a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

………………………………..

Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPA

……………………………………


No. Dokumen

SOP/005/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DASAR HUKUM: 1. 2. 3. 4. 5.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014 Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

S1–Ekonomi S1–Hukum DIII Administrasi Mampu mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN:


SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi SIMPONI 5. Koneksi Internet

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas Negara tidak berjalan dengan baik.

1. 2.

Dokumen Keuangan Dokumen Kepaniteraan Perkara

DEFINISI : 1. Aplikasi SIMPONI

:

2. Bukti Pembuatan Tagihan PNBP 3. Bukti Penerimaan Negara

:

4. NTPN

:

5. NTB

:

:

Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara Merupakan formulir yang diperoleh dari Aplikasi Simponi, yang digunakan untuk menyetor penerimaan negara ke bank selain pendapatan pajak. Merupakan formulir yang diperoleh dari Aplikasi Simponi, yang digunakan sebagai bukti penyetoran penerimaan negara ke bank, yang memuat NTB serta NTPN untuk diinput kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Satuan Kerja ( SAS). Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor unik yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas Negara. Merupakan singkatan dari Nomor Transaksi Bank, yaitu nomor urut transaksi yang dikeluarkan oleh pihak bank


No. Dokumen

SOP/005/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Bendahara Penerima

Kasub Keuangan

Wakil Sekretaris



Waktu

Output

Menerima Bukti setor bank biaya PNBP dari Pemegang Kas dan menandatangani Buku Bantu HHK (Hak-Hak Kepaniteraan) dari Pemegang Kas Membuat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP melalui Aplikasi SIMPONI

- Data , Bukti Setor - Buku Bantu HHK

1 hari

- Bukti setor bank - Tanda terima pada Buku HHK

- Data dan Bukti Setor - Aplikasi SIMPONI

1 hari

3

Penyetoran PNBP melalui Bank dengan menggunakan Cheque Giro Bendahara

- Bukti Pembuatan Tagihan PNBP - Cheque Giro

1hari

4

Menginput Bukti Penerimaan PNBP ke Aplikasi Simponi , dan Buku PengawasanAngg aran Pendapatan

- BUKTI penerimaan PNBP Bank - Akses Komdanas

Membuat dan mengkoreksi Buku Pengawasan Anggaran, Berita Acara Penutupan Kas dan Laporan Penutupan Kas Laporan Realisasi PNBP

- Buku Kas Umum Pe, - Berita Acara Penutupan Kas - Laporan Realisasi PNBP

Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan dari Aplikasi SIMPONI Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah ada NTB dan NTPNnya - Bukti Penerimaan Negara dari SIMPONI - Terinputnya data pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan - Berita Acara Penutupan Kas

1

2

5

1 hari

- Laporan Penutupan Kas -Laporan Realisasi PNBP

5

Memberi paraf, mengkoreksi , me nandatangani Buku Pengawasan Anggaran, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan tanda tangan / paraf Laporan Realisasi PNBP

Ditandatanganinya Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan, Penutupan Kas, dan Laporan Realisasi PNBP

6

Memberi nomor surat Laporan Realisasi PNBP ke Subbag Umum , serta mencatatnya ke dalam Buku Agenda

- Laporan PNBP dan Lampiran - Buku agenda Surat keluar keuangan

1 hari

Surat tercatat dalam buku agenda

7

Mengirimkan Laporan Realisasi PNBP ke BUA M.A.R.I dan mengunggahnya ke Web site PTUN Jakarta

- Laporan PNBP - Buku Ekspedisi Pengiriman Surat

1 hari

- Laporan terkirim - Laporan terunggah di website PTUN Jakarta

8

MengarsipkanLaporan Realisasi PNBP/ pertinggal

- Laporan PNBP - Lemari Arsip

1 hari

Tersimpannya Arsip Laporan PNBP

No. Dokumen

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Revisi Ke

Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950 Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856 Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]

Tgl Berlaku Halaman

SOP/006/KU/2015 00 01 September 2015 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM:


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008 Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013


KETERKAITAN:


SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan

Dokumen Keuangan

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer Jaringan Internet

DEFINISI : 1. Aplikasi Komdanas

:

2. SPTJM

:

3. LPJ

:

Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban


No. Dokumen

SOP/006/KU/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

Oktober 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI Pelaksana No

Aktivitas Staf

Bendahara

Kasub Keuangan

Mutu Baku Panitera / Sekretaris

Ketua / WK


Waktu

Output

1

Pencetakan daftar nominatif pembayaran remunerasi dari aplikasi Komdanas

- Aplikasi Komdanas - Laptop/PC

4 Jam

Daftar Nominatif Permintaan Remunerasi dan Absensi

2

Pengecekan dan penandatangana n berkas permintaan remunerasi

2 hari

Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

3

Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi ke PTTUN Jakarta Membuat LPJ Pembayaran Remunerasi

- Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ di muka - Daftar Nomor Rek.penerim a tunjangan - Rek.Koran Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

1 hari

Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

- Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ - Daftar Nomor Rekening - Berkas LPJ permintaan remunerasi - Rek.Koran

1 Hari

Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Jakarta siap dikirim ke Biro Keuangan MARI

1 Hari

Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Jakarta diterima oleh Biro Keuangan MARI

4

5

Mengirim berkas LPJ pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI

-


No. Dokumen Revisi Ke

SOP/006/KU/2015 00

Tgl Berlaku

01 September 2015

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI Pelaksana No

Aktivitas Staf

6

Proses pencairan dana

7

Mengarsipkan dokumen

Kasub Bendahara Keuangan

Mutu Baku Panitera / Sekretaris

Ketua / WK

Persyaratan/ Perlengkapan - Berkas LPJ permintaan remunerasi - Rek.Koran

- Berkas LPJ permintaan dan pembayaran remunerasi - Lemari File

Waktu

Output

1 Hari

Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Jakarta diterima oleh Biro Keuangan MARI

1 Hari

Dokumen tersimpan dalam file keuangan

Judul Formulir

: Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi

No. Formulir

: FM/003/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

KOP SURAT ___________________________________________________________________________________________

Nomor Lampiran Perihal

Kepada Yth.

: : :

Jakarta, …………. 1 Bundel Tunjangan Kinerja Bulan ………………. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di Jakarta

Salam Sejahtera, Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bulan ………. tahun 2015 untuk …..pegawai dengan jumlah bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir. Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

……………………….

Judul Formulir

: Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/004/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA BULAN ………...TAHUN …………..

NO

NAMA

NIP

PANGKAT / GOL.

JABATAN

GRADE

Max/ Med/ Min

ESELON

TUNJ.

POT.

JUMLAH POT.

Rp.

%

Rp.

JUMLAH TUNJ. SETELAH POT. Rp.

TUNJ. PPH

BRUTO

POT. PPH

NETTO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Mengetahui, Ketua

Menyetujui, Panitera/Sekretaris

Jakarta, …………………. Bendahara

…………………………

…………………………

……………………………

TANDATANGAN

Judul Formulir

: Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/005/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA BULAN …………. TAHUN ………… (Rp. NO

A

NAMA

B

NIP

C

JABATAN / STATUS

GAJI / TUNJ. / PTKP)

D

E

F

EST. 1 TAHUN (Rp.)

PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.)

JUMLAH PPH (Rp.)

PPH BULAN INI (Rp.)

5%

15%

25%

5%

15%

25%

5%

15%

25%

Ex12

<=Rp. 50 Jt

50-250 Jt

250-500 Jt

Gx5%

Hx15%

Ix25%

J/12 bln

K/12 bln

L/12 bln

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP PPH dari gaji

Mengetahui, Ketua


Jakarta …………………. Bendahara

…………………………

…………………………

……………………………

TOTAL PPH (Rp.) N+O+P-PPH Gaji

Judul Formulir

: Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/006/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BERDASARKAN JOB GRADE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015 PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA NO. Rekening : NPWP Bendahara Pengeluaran : NO.

JOB GRADE

MAX/MED/MIN.

JUMLAH PEGAWAI

JUMLAH NETTO

PAJAK

JUMLAH BRUTO

JUMLAH

Mengetahui, Ketua



…………………………

…………………………

……………………………

Judul Formulir

: Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/007/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA

INSTANSI PERIODE JUMLAH PEGAWAI NOMOR REKENING NO.

: : : :

PERIODE

JUMLAH TUNJ.

POT.

JUMLAH POT.

Rp.

%

Rp.

JUMLAH TUNJ. SETELAH POT. Rp.

TUNJ. PPH

BRUTO

PPH

NETTO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Mengetahui, Ketua



…………………………

…………………………

……………………………

Judul Formulir

: Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/008/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

KOP SURAT ___________________________________________________________________________________________________________________________ BUKTI PEMBAYARAN NOMOR KWITANSI TELAH DITERIMA DARI DITERIMA PADA NOMOR REKENING UANG SEJUMLAH UNTUK PEMBAYARAN DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT

TERBILANG

: : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI : : : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR) : JUMLAH NETTO : Rp. PPH : Rp. JUMLAH BRUTTO : Rp. : Rp.

Mengetahui, Ketua



…………………………

…………………………

……………………………

Judul Formulir

: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/009/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

KOP SURAT ____________________________________________________________________________ SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO. . Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan

: : :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ……………… (………………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari. 3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2. pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui, Ketua

Jakarta, …………………. Kuasa Pengguna Anggaran

………………………….

……………………………

Judul Formulir

: Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/010/KU/2015

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 01 September 2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA BULAN ……….. TAHUN ………..

NO

NAMA PEGAWAI

NO. REK

REK. A.N

NAMA BANK

JUMLAH

Mengetahui, Panitera/Sekretaris


………………………….

……………………………

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Recommend Documents