PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGURUAN TINGGI DI SAMPAIKAN PADA PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL BOGOR, 28 – 30 APRIL 2016
KEMRISTEKDIKTI PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015
Mengendalikan
UUD 45:
sebagian fungsi pendidikan dengan -/- 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa KEMRISTEKDIKTI: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
150 satker 120.000
orang pegawai
Rp41,507 T APBN P Rp92,478 T Aset Penerimaan dan penggabungan P3D Ristek dengan Dikti 2
2
Belanja Negara APBNP 2016
Rp. 1.994,89 T Anggaran Pendidikan (20.39%)
Rp.406,70 T (37,5%) Belanja Pemerintah Pusat 1. Kementerian Ristek dan Dikti 2. Kementerian Dikbud 3. Kementerian Agama 4. K/L lainnya
(Rp. Milyar)
152.451, 7 41.507,7 53.278,5 48.662,0 9.003,4
(62,5%) Belanja Transfer Daerah 1. Anggaran Pendidikan dalam DBH 2. DAK Pendidikan 3. Anggaran Pendidikan dalam DAU 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5. Tunjangan Profesi Guru 6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 7. Dana Insentif Daerah
(Rp. Milyar)
254.252, 3 1,337.7 10,041.3 134,970.3 1,096.0 70,252.7 4,234.7 1,664.5 3
LINGKUP PENGAWASAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI 5
14
Audit Universe
11 PTN Unit Utama
35
Program Nasional
118
Kegiatan Mandatori Satker non PTN Kopertis
38
Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti
4
STRATEGI PENGAWASAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI 1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemristekdikti, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah. 2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan pihak ekternal lainnya) 3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. 4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN 5
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5.
AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
PENGAWALAN
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan melindungi sesuatu Dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mencegah
Mendorong
Mengarahkan Menghentikan PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN 6
ARAH DAN SASARAN PEMBINAAN APBN 1. Peran Itjen sebagai pemberi peringatan dini melalui pemberian informasi hasil audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan pelaksanaan anggaran. 2. Peran Itjen sebagai konsultan melalui pemberian pendapat dan saran atas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan APBN. 3. Peran Itjen sebagai katalisator melalui kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat nasional, strategis, dan berrisiko tinggi.
7
Indikator Kinerja Utama Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
1. Opini Auditor BPK atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Skor SAKIP Kemenristekdikti “A”
8
Opini Auditor atas LK
WTP WTP - DPP WDP TW TMP 9
Opini Standar Auditor
Opini WTP
Tidak ada Pembatasan
Sesuai dengan Paraturan UU Sesuai dengan SAP
Pengungkapan yang Cukup Bebas dari Kesalahan Material 10
Strategi WTP Kas SAP
Peningkatan kualitas penyusunan LK
Penetapan saldo sesuai opname fisik
Persediaan Inventaris
SIMAK BMN PP 60/2008
Pengembangan sistem pengendalian intern
Manajemen aset
Kepemilika n 11
Mutasi (+/_) 11
Pentingnya SPIP DPR RI BADAN ANGGARAN
PEMERINTAH mitra kerja
Pasal 107 UU 27/2009 tg MD3 (1) Badan Anggaran Bertugas: c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; (2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
Pengajuan hasil keputusan Komisi DPR
KOMISI DPR Pasal 96 UU 27/2009 tg MD3 (2) Tugas Komisi di bidang anggaran adalah: a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan Pemerintah; b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan Pemerintah; c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.
KEMKEU
mitra kerja
Penerbitan DIPA
KEMENTERIAN
12
Hubungan Renstra, Renja, dan RKA
PLATFORM PRESIDEN 5 Tahun
REPENAS
Renstra KL
1 Tahun
RKP
Renja-KL
APBN
RKA-KL
1 Tahun
KEPPRES RINCIAN APBN
PAGU INDIKATIF
PAGU SEMENTARA
DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN 13
Siklus Pengelolaan Anggaran Satker
14
SIKLUS ANGAGARAN
16
Proses Penetapan Pagu Belanja K/L Dalam rangka penyusunan APBN, seperti telah diamanatkan dalam PP 90/2010, terdapat 3(tiga) kali penetapan pagu dana untuk K/L yaitu 1. Pagu Indikatif; 2. Pagu Anggaran; 3. Pagu Alokasi Anggaran.
17
Pagu Indikatif a.Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. b.K/L memutakhirkan baseline (angka dasar). c.K/L dapat menyusun rencana inisiatif baru . d.Kementerian Keuangan melakukan reviu angka dasar dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal. e.Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Pagu Indikatif.
18
2. Pagu Anggaran Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran : a. Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L b. Trilateral Meeting c. K/L menyampaikan Renja K/L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan d. Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah e. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPBN f. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L g. Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L h. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran i. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan
19
Alokasi Anggaran Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran : a.K/L melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR b.Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran d.Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L Alokasi Anggaran hasil penelaahan e.Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat akhir bulan Desember.
20
Ketentuan dalam Pengalokasian Anggaran Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan. Integrasi peraturan dalam pengalokasian anggaran biaya kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L diatur sebagai berikut : a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker b.Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara c. Penerapan Bagan Akun Standar d.Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri e. Penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan f. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) g. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam Negeri (PDN) h.Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP j. Penyusunan RKA-K/L untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU) k. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama l. Pengalokasian Anggaran Swakelola
Struktur APBN A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah B. BELANJA NEGARA I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otsus dan Penyesuaian C. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN : (Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri)
21
Pelaksanaan Anggaran
• Berdasarkan dokumen DIPA/POK, Kantor/Satker melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen DIPA/POK; • Dalam melaksanakan kegiatan pada kantor/ Satker, Menristekdikti selaku Pengguna Anggaran mengangkat pejabat perbendaharaan yaitu : 1. Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan; • Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat: 1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Pejabat Penandatangan SPM 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu 22
Pencairan Anggaran KPPN
Kantor/Satker KPA/PPK/BP/BPP Mulai
SPM
SPP dan Dokumen Pendukung
Menerbitkan SP2D
Pejabat Penerbit SPM (PP-SPM) PETUGAS ADMINISTRASI
VERIFIKATOR
SPP dan Dokumen Pendukung
SPP dan Dokumen Pendukung
Terima dan Periksa Kelengkapan SPP UP/TUP/LS/GUP
Periksa Pagu, Kegiatan, & Kelengkapan Dokumen
Salah
SPM
PEJABAT PENANDA TANGAN SPM
SPP dan Dokumen Pendukung
SPM Input Data Pada Aplikasi SPM
Benar Salah
SP2D
OPERATOR
SPM
Benar
Periksa SPM yang sudah dicetak
Cetak SPM
Tanda tangan SPM
SPM
Salah Benar
Mentransfer ke Rekening Bendahara Kantor/Satker atau Pihak Ke III
SP2D
SP2D
Selesai
23
Pelaksanaan Anggaran 1. 2.
3.
4.
Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan agar tidak ada kendala/kesalahan dan kekeliruan; Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA, apabila ditemui kesalahan/ketidaksesuaian segera melakukan revisi DIPA/POK dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan Satker bersangkutan agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dan hasil revisi tersebut segera disampaikan kepada : a. Penerbit SPM untuk penyesuaian pagu DIPA pada aplikasi SPM; b. Bagian yang menyusun Laporan Keuangan/SAK untuk penyesuaian pagu DIPA pada Aplikasi SAK; c. KPPN untuk penyesuaian pagu DIPA. Memperhatikan penempatan akun dalam DIPA/POK/RAKL sehingga pada saat pelaksanaan pencairan anggaran akun yang akan dicairkan sesuai dengan peruntukannya; Dalam melakukan penempatan akun pada DIPA/POK berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan dan Penambahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standard yang mulai diterapkan Tahun Anggaran 2012. Apabila ada akun-akun yang tidak diatur dalam PER-80/PB/2011, tetap berpedoman pada PMK-91/PMK.05/2007 dan PER-08/PB/2009.
24
Pelaksanaan Anggaran 5.
Perubahan mendasar dalam penyelesaian tagihan negara yang ada pada PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut :
Untuk Penyelesaian tagihan atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, Pejabat Pembuat Komitmen mencatat perjanjian/Kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani Kontrak tersebut ke KPPN yang meliputi data : o Nama dan Kode Satker, Funsi/subfungsi, program, kegiatan, output dan Kode akun o Nomor dan Tanggal DIPA o Nomor, Tanggal dan Nilai tagihan pada Kontrak o Uraian Pekerjaan o Nama dan Alamat rekanan, NPWP, nama Bank, Nama dan Nomor Rekening Penerima o Jangka waktu Pelaksanaan o Sanksi apabila terjadi wanprestasi o Addendum kontrak apabila ada perubahan data o Cara bayar dan rencana pembayaran (sekaligus/bertahap) Penyampaian SPM LS ke KPPN khusus untuk pembayaran jaminan uang muka perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan : o Asli jaminan uang muka o Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka o Asli konfimasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai perpres pengadaan barang/jasa 25
Pelaksanaan Anggaran 5.
Perubahan mendasar dalam penyelesaian tagihan negara yang ada pada PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut :
Untuk Penyelesaian tagihan atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, Pejabat Pembuat Komitmen mencatat perjanjian/Kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani Kontrak tersebut ke KPPN yang meliputi data : o Nama dan Kode Satker, Funsi/subfungsi, program, kegiatan, output dan Kode akun o Nomor dan Tanggal DIPA o Nomor, Tanggal dan Nilai tagihan pada Kontrak o Uraian Pekerjaan o Nama dan Alamat rekanan, NPWP, nama Bank, Nama dan Nomor Rekening Penerima o Jangka waktu Pelaksanaan o Sanksi apabila terjadi wanprestasi o Addendum kontrak apabila ada perubahan data o Cara bayar dan rencana pembayaran (sekaligus/bertahap) Penyampaian SPM LS ke KPPN khusus untuk pembayaran jaminan uang muka perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan : o Asli jaminan uang muka o Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka o Asli konfimasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai perpres pengadaan barang/jasa 26
Pelaksanaan Anggaran • Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh BP/BPP kepada satu penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali utk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. • Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) • UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran : o Belanja Barang (52) o Belanja Modal (53) o Belanja Lain-Lain (58) • Penggantian UP dapat dilakukan apabila UP telah di pergunakan paling sedikit 50 persen oleh masing-masing BPP melalui BP
27
Pelaksanaan Anggaran • Penggantian UP paling lambat diajukan kembali revolvingnya 2 (dua) bulan sejak SP2D diterbitkan, apa bila belum juga diajukan KPPN akan mengajukan surat pemberitahuan kepada KPA, ketentuan/sanksi yang dapat diberikan dalam UP sebagai berikut : o 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum di lakukan pengajuan penggantian UP, kepala KPPN memotong UP berkenaan sebesar 25 persen o Apa bila satu bulan berikutnya belum juga dilakukan pengajuan penggatian UP, kepala KPPN memotong UP sebesar 50 persen o Pemotongan dana UP dapat dilakukan dengan cara : • Memperhitungakan potongan UP dalam SPM • Menyetor ke KAS Negara • Penerbitan SPP-GUP/SPP-PTUP di lengkapi dengan Dokumen Pendukung : o Daftar Rincian Permintaan Pembayaran o Bukti Pengeluaran (kuitansi yg telah disahkan oleh PPK, Nota penerimaan atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan) o Rekapitulasi Pajak o SSP yang telah di konformasi KPPN o Faktur Pajak (jika ada)
28
Pelaksanaan Anggaran Pengajuan SPP LS Perjalanan Dinas ke PP-SPM terhadap perjalanan yang sudah dilaksanakan di lengkapi dengan : o Daftar Nominatif perjalanan Dinas o Dokumen Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam PMK mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 6. Perubahan yang mendasar pada PMK No. 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap adalah sebagai berikut : Perjalanan Dinas Jabatan di golongkan menjadi : • Perjalanan Dinas Jabatan Yg melewati batas Kota • Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam kota, terdiri atas : Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 jam (dengan SPD) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sd 8 Jam (Tanpa SPD) Perjalan Dinas terdiri dari komponen-komponen : • Uang Harian • Biaya Transport • Biaya Penginapan • Uang representasi • Sewa Kendaraan dalam kota • Biaya Menjemput dan mengantar jenasah Biaya Penginapan diperlukan untuk menginap : Di hotel Di tempat menginap lainnya 29
Pelaksanaan Anggaran
Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut : • Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaiman diatur dalam PMK mengenai SBU • Biaya penginapan tersebut sebagai mana dimaksud dibayarkan secara lumpsum Apabila Biaya perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau LS 7. Belanja bantuan transport dapat dibedakan dalam Akun sebagai berikut : – Akun 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satker, (transport lokal ke KPPN, BANK dalam rangka pencairan Anggaran dll) mekanisme pencairannya melalui UP/TUP dan LS ke pihak ketiga; – Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker (transport lokal kegiatan seminar dalam kota dll) ) mekanisme pencairannya melalui UP/TUP dan LS ke pihak ketiga; – Akun 524119 Belanja Perjalanan Lainnya dapat digunakan untuk transport dalam rangka perjalanan dinas apa bila perjalanan dinas dimaksud memenuhi kriteria dalam PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri (transport Luar Kota) ) mekanisme pencairannya melalui UP/TUP dan LS ke pihak ketiga/bendahara 8. Dalam melaksanakan kegiatan khususnya perjalanan hendaknya kantor/satker mempunyai stadart unitcost yang seragam/disesuaikan dengan SBU yang di tetapka oleh Kementerian Keuangan serta memperhatikan tanggal pelaksanaan kegiatan antar antara pelaksana kegiatan yang satu dengan lainnya. 9. Standart Transport yang belum diatur oleh SBU yang di tetapkan oleh Kemenkeu , seperti misalnya Perjalanan Jakarta – Tugu Bogor, Jakarta – Bandung dll hendaknya ditetapkan oleh ketetapan yang dibuat oleh Unit eselon I ybs, dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap besaran transport tersebut, sehingga dapat menjadi acuan bersama.
30
Pelaksanaan Anggaran 10.Uang transport dalam kota/kabupaten dapat diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang melakukan kegiatan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor yg bersifat insidentil 11.Uang transport dalam kota/kabupaten tidak dapat diberikan apabila : Perjalanannya menggunakan kendaraan dinas Perjalanan bersifat rutin Melakukan Rapat dalam komplek perkantoran yang sama. 12.Untuk kegiatan dalam kota/kabupaten yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost 13.Perjalanan Dinas 14.Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sebesar 75 % dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan. 31
Pelaksanaan Anggaran 16. Kantor/Satker membuat perencanaan Kas, Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-192/PMK.05/2009 Satker wajib mengajukan perencanaan kas ke KPPN sebelum melakukan pencairan dana/mengajukan SPM ke KPPN. Perencanaan Kas ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi perencanaan kas (aplikasi forecasting satker/afs). Dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat termonitor tidak terjadi penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun; 17. Agar perencanaan kas dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditingkatkan komunikasi antara KPA cq PPK selaku pelaksana kegiatan dengan pejabat penanda tangan SPM dan bendahara pengeluaran yang mengatur lalu lintas kebutuhan dana satker. Perencanaan kas diajukan dalam waktu-waktu yang ditentukan yang diatur tidak akan menghambat penyerapan anggaran satker. Namun kuncinya adalah kemauan/kedisiplinan satker dalam melaksanakan perencanaan kas sesuai dengan peraturan perbendaharaan 19.Dalam melaksanakan anggaran/pencairan Satker agar menginventarisir kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan baik berhubungan dengan belanja barang maupun belanja modal. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan lebih cepat diawal tahun anggaran agar jangan ditunda-tunda, terutama kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan waktu lebih panjang dalam persiapan berupa pelelangan barang/jasa hingga pelaksanaan pekerjaan, demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien. 20.Apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan diperlukan lagi revisi DIPA/POK hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar tidak terjadi pagu minus, dengan berkoordinasi antara Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan 32
Pelaksanaan Anggaran
21. Memastikan Dokumen Kelengkapan SPP sudah lengkap dan benar sesuai peruntukannya, sehingga tidak terjadi penolakan dalam penerbitan SPM, yang dapat mengganggu rencana penarikan anggaran;
22. Sebelum menerbitkan SPP untuk disampaikan ke PP SPM, Kantor/Satker diharuskan : a. meneliti kelengkapan pembayaran antara lain kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa anggaran untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.
33
Pelaksanaan Anggaran
23. Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; 24. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik 25. Mengingat volume kegiatan dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang cukup padat dan guna mendapatkan pelaksanaan pencairan anggaran yang akurat dan akuntabel, dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebaiknya Pejabat Pembuat Komitmen dibantu sedikitnya 2 (dua) orang petugas yaitu petugas administrasi dan verifikasi;
34
Pelaksanaan Anggaran 26.Dalam hal penyampaian pengajuan dokumen SPP ke Pejabat Penerbit SPM dan Pengajuan SPM ke KPPN diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut A. Pengajuan SPP ke Penerbit SPM: a. SPP UP/TUP paling lambat 2 (dua) hari kerja; b. SPP GUP/GUP Nihil paling lambat 5 (lima) hari kerja; c. SPP LS Belanja Pegawai paling lambat 4 (empat) hari kerja; d. SPP LS Non pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja; B. Penolakan SPP oleh PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja disampaikan secara tertulis; C. Penerbitan SPM : a. SPM UP/TUP paling lambat 2 (dua) hari b. SPM GUP paling lambat 4 (empat) hari kerja; c. SPM GUP Nihil paling lambat 3 (tiga)hari kerja; d. SPM LS paling lambat 5 (lima) hari kerja; D. Penolakan SPP oleh PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja disampaikan secara tertulis;Penyampaian SPM beserta dokumen pendukung yg dilengkapi ADK SPM disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja. 35
Pelaksanaan Anggaran
27.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapat di lakukan sepanjang tidak mengakibatkan : Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus Perubahan Kode Bagian Anggaran, Eselon I dan Satker 28.Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I dan Satker dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dirjen Perbendaharaan 29.Koreksi/ralat SPP,SPM dan SP2D dapat dilakukan untuk : Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode Pencatuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register Koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana 30.Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK 31.Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM 32.Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PP-SPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki. 36
Pelaksanaan Anggaran
29. Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan 30. Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PP-SPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan 31. Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk 32. Koreksi SP2D atau daftar nomonatif utk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh KPPN berdasarkan permintaan KPA 33. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet ke Kas Negara 37
Pelaporan Keuangan
1. SALDO AWAL
a. Saldo awal = Saldo Akhir periode sebelumnya (audited BPK), penyesuaian dilakukan pada Tahun Anggaran Berjalan b. Saldo awal harus didukung dgn bukti pencatatan yg memadai (dapat ditelusuri dari mana angkanya).
c. Saldo awal di level kementerian = kompilasi dari saldo awal seluruh eselon I & seluruh satker. 2. Pastikan bahwa PAGU yang ada dalam aplikasi, telah sama dengan dokumen sumbernya (DIPA/POK / REVISI DIPA/POK) 38
Pelaporan Kuangan
3. Realisasi belanja tidak boleh melebihi pagu anggaran 4. Pada waktu melaksanakan revisi hendaknya memerhatikan LRA; 5. SPM/SP2D/ SSBP/SSPB & dokumen sumber lainnya dipastikan telah dinput dlm SAK/SIMAKBMN dan diadministrasikan secara rapi. 6. Dokumen pengadaan aset tetap terkait belanja modal (Kontrak, BAST, dll) agar segera disampaikan ke petugas SIMAK-BMN.
39
Pelaporan Keuangan 7.
REKONSILIASI & PELAPORAN BERJENJANG a
Lakukan Rekonsiliasi secara tertib:
1)
Internal antara SAK dan SIMAK-BMN untuk memastikan nilai aset pada SAK maupun SIMAK-BMN sama;
2)
Eksternal : Antara SAK dan KPPN untuk memastikan Pagu, LRA, Pendapatan dan Pengembalian Belanja sama; Antara SIMAK-BMN dengan DJKN/KPKNL
b
Hasil rekonsiliasi didokumentasikan dengan baik dan lakukan koreksi sesegera mungkin
c.
Review internal dilakukan oleh satker sebelum ADK, BAR, LK dikirim ke jenjang di atasnya
d.
UAPA = ∑ UAPPA-E1 = ∑ UAPPA-W = ∑ UAKPA
e.
Pengiriman ADK Laporan Keuangan melalui SIMKeu
40
Pelaporan Keuangan Pastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah menggunakan Akun yang tepat menurut pedoman BAS
Masalah
Akibat a. Adanya belanja barang yang menghasilkan Aset; b. Adanya belanja modal yang tidak menghasilkan Aset.
Pemecahan Masalah
PERENCANAAN ANGGARAN (RKA_KL & DIPA) BELUM SESUAI DENGAN BAS
1. Memberikan Bimbingan teknis kepada petugas penyusunan RKAKL & DIPA mengenai BAS 2. Pencatatan Mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. 50/Pb/2008 a.BELANJA BARANG YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP, DICATAT DALAM NERACA SEBAGAI ASET TETAP DENGAN MELAKUKAN PEREKAMAN PADA APLIKASI SIMAK-BMN; b.BELANJA MODAL YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA BARANG: BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA PEMBENTUKAN ASET TETAP ATAU TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP DI DALAM NERACA. NILAI ASET SEBELUM DISESUAIKAN SEBESAR BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA, DILAKUKAN JURNAL PENYESUAIAN; BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP YANG PADA INTINYA AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK LAIN TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP DI DALAM NERACA. NILAI ASET SEBELUM DISESUAIKAN SEBESAR BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA, DILAKUKAN JURNAL PENYESUAIAN; BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP YANG PADA INTINYA AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK LAIN, APABILA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN TIDAK/BELUM DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK LAIN, DIAKUI SEBAGAI PERSEDIAAN 21 DI DALAM NERACA. c.HARUS DIJELASKAN DALAM CALK 41
Pelaporan Keuangan 9.
Persediaan: a.
Persediaan disajikan sebesar: 1)
Biaya perolehan apabila diperoleh dgn pembelian;
2)
Biaya standar jika diperoleh dari produksi sendiri;
3)
Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
b.
Lakukan stock opname fisik persediaan setiap akhir semester sebagai dasar penyajian nilai persediaan di neraca disertai BA Stock Opname
c.
CaLK mengungkapkan: 1)
Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
2)
Kondisi persediaan;
42
Pelaporan Keuangan 10.
PNBP a.
selain satker BLU harus disetor ke kas negara, tidak boleh digunakan langsung.
b
Jasa giro, sewa, pengemb.belanja TAYL, dll.
c.
Dokumen sumber SSBP.
PNBP KAITANNYA DENGAN SSBP DAN NTPN a.
Pengembalian atas belanja TAYL yang disetor TA.Berjalan diperlakukan sebagai penerimaan kembali belanja TAYL : Akun 423911 = pengembalian belanja pegawai pusat TAYL; Akun 423913 = pengembalian belanja lainnya RM TAYL); Akun 423919 = penerimaan kembali belanja lainnya TAYL
b.
Pastikan elemen data di SSBP atau SSPB diisi dengan benar dan lengkap.
c.
Lakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat untuk memastikan bahwa setoran PNBP telah sama dibukukan menurut BUN maupun menurut 43 Satker.
Pelaporan Keuangan 11.
Lakukan Verifikasi dan analisa terhadap elemen laporan maupun antar elemen (LRA dgn Neraca)
12.
Perbandingan antara kenaikan aset tetap di neraca dengan realisasi belanja modal tahun berjalan, apabila terjadi perbedaan buatkan rincian perbedaannya dan dijelaskan dalam CALK.
13.
Penyusunan CaLK yang komprehensif dan penjelasan yang memadai
14.
Jadwal-jadwal pelaporan wajib ditaati
15.
Melaporkan semua rekening yang dikelola.
16.
Tingkatkan koordinasi & kerjasama antar Bagian Perenc., Keuangan & Perlengkapan/Umum baik dlm perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran;
17.
Menindaklanjuti seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun sebelumnya baik temuan SPI maupun temuan atas kepatuhan terhadap Peraturan Per-UU. 44
Pelaporan Keuangan 18
Kas di bendahara pengeluaran (sisa UP/TUP akhir periode akuntansi yang belum disetor ke kas negara). PENYAJIAN KAS PADA BENDAHARAWAN a.
Pembukuan atas kas secara tertib dilaksanakan.
b. Uang pada bendahara dan PUMK (on hand dan in bank) = saldo kas di neraca c.
Dukungan dokumen sumber SPM/SP2D,
d.
KPA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA sekurangnya 1 kali dalam sebulan sebelum rekon dng KPPN. Tujuan rekon adalah untuk meneliti kesesuaian antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA, dgn menggunakan data : 1)
Saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran
2)
Kuitansi yg belum di-SPM/SP2D-kan;
3)
SPM-LS kepada Bendahara yg belum dibayarkan ke yg berhak
4)
Realisasi anggaran;
5)
Penerimaan negara yg belum disetor ke kas negara berupa Surat Bukti Setor (SBS)
45
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 46
