FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROGRAM S1 EKSTENSI MEDAN
SKRIPSI
PROSEDUR PENERAPAN PEMERIKSAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERDONI CAB. MEDAN
OLEH :
NAMA
: JULIANA E.L.N
NIM
: 060522112
DEPARTEMEN
: AKUNTANSI
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009 Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan
Adalah benar hasil karya sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level Program S1 Ekstensi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas benar apa adanya. Apabila dikemudian hari tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh universitas.
Medan, 10 Juli 2009 Yang Membuat Pernyataan
Juliana E.L.N NIM. 060522112
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
KATA PENGANTAR
Segala puji, hormat dan syukur hanya kepada Bapa di Surga atas segala anugrah yang berlimpah yang telah diberikan kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini. Ditengah-tengah kekuatiranku, Engkau telah menunjukan sesuatu yang tidak pernah kupikirkan. Sungguh tiada yang mustahil bagiMu. Terimah kasih Yesusku, Engkau memampukan aku menyelesaikan skrispsi ini. Penulis juga mau mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat serta doa selama penyusunan skripsi ini dan mengikuti pendidikan di fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, terutama kepada: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si.,Ak., selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, M.Acc.,Ak., selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Syahelmi, MSi.Ak., selaku dosen pembimbing yang selama penelitian ini berlangsung memberikan bimbingan dan masukan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Sucipto, MM., Ak., selaku dosen pembanding I dan ibu Salbiah, SE, MSi., Ak., selaku dosen pembanding II yang telah memberikan saran membangun bagi penulis.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
5. Seluruh pegawai Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara, khususnya kak Raya, Bang Hairil, Bang Oyong. 6. Pimpinan dan seluruh staff PT. Perdoni Cab. Medan, yang telah memberikan ijin kepada penulis melakukan penelitian serta memberikan data-data yang penulis perlukan. Khusunya bapak Ericson dan bang Ricky yang telah banyak memberikan masukan. 7. Keluargaku tersayang, bapak Y.S Nainggolan, dan mama S.D Limbong, yang telah mengasihi, membimbing, mendidik dan menyertai penulis dalam doa. Serta kakakku ’Tiurma’, abangku ’Torang’. Adik-adikku: Kristof, Mestika, Hariman. 8. Sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, k’Lasma, Anwar, Vera, Vani, Teno, dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya angkatan 2006. Makasih untuk dukungan, semangat dan tawa. 9. Sahabat-sahabat yang terkasih Risda, Irma, Sriwasti, Donfri, Melva, B’Efraim, Mardan, Alex, Saut, Rudy, Juni, Tini, Duma, Pince, Ramayana, Anto, K’Vera, Elita. Terimakasih buat semua doanya dan nasehatnya dan penguatannya. 10. Teman- temanku B’Beny, mas Rahadi, mas Wahyu, K’Evelyn, K’Tati, Surya, B’Kingdes. Terimakasih buat semangat sejenaknnya.
Medan, 10 Juli 2009 Penulis,
Juliana E.L.N NIM. 060522112 Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menerapkan pemeriksaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Perdoni Cab. Medan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan penulis diperoleh dari bagian akuntansi dan pajak yang merupakan data tahun 2006. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, diinterpretasi, serta dianalisis kemudian diuraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan dan mencari penjelasannya. PT. Perdoni Cab. Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran (pengadaan dan penjualan) bahan-bahan kimia industri. Dari hasil penelitian penulis melihat bahwa PT. Perdoni Cab. Medan telah melakukan penerapan pemeriksaan pajak khususnya PPN dengan baik dan benar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Penerapan Pemeriksaan Khusunya Pajak Pertambahan Nilai
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
ABSTRACT
This research intended to apply the tax audit expecially value added tax at PT. Perdoni Cab. Medan according to the rules. In this research the writer uses the descriptive method. Data used by writer in gained from the division of accounting dan tax in year 2006. The writer collects data by interview and study of documentation. Data gained is collected, interpreted, and analyzed and then described in detail to know the problem and to seek the solution. PT. Perdoni Cab. Medan represent the peripatetic company in the field of marketing (levying and sale) chemical industry. From result of writer research see that PT. Perdoni Cab. Medan had done the application of tax audit expecially value added tax well and correctly according to the rules.
Keywords : The Application Of Tax Audit Expecially The Value Added Tax.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
DAFTAR ISI
PERNYATAAN .....................................................................................................i KATA PENGANTAR ...........................................................................................ii ABSTRAK
.......................................................................................................iv
ABSTRACT .........................................................................................................v DAFTAR ISI
......................................................................................................vi
DAFTAR TABEL .............................................................................................ix DAFTAR GAMBAR.............................................................................................xi BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..........................................................1 B. Perumusan Masalah
..........................................................4
C. Tujuan Penelitian
..........................................................4
D. Manfaat Penelitian
..........................................................4
E. Kerangka Konseptual
..........................................................5
TINJAUAN PUSTAKA A. Pemeriksaan Pajak.....................................................................6 1. Pengertian Pemeriksaan Pajak.......................................6 2. Tujuan Pemeriksaan.......................................................6 3. Jenis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak............................8 4. Hak dan kewajiban Wajib Pajak....................................9 5. Hak dan Kewajiban Pemeriksa Pajak..........................10 B. Pajak Pertambahan Nilai..........................................................11 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai............................11 2. Subjek dan Objek PPN.................................................13
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
3. Tarif Dan Penghitungan PPN.......................................15 4. Saat PPN Terutang.......................................................18 5. Mekanisme PPN...........................................................18 C. Prosedur Pemeriksaan..............................................................28 BAB III
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ........................................................................33 B. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data......................................33 C. Teknik Analisis Data ...............................................................34 D. Jadwal dan Lokasi Penelitian...................................................35
BAB IV
HASIL PENELITIAN A. Gambaran umum Objek Penelitian..........................................36 1. Sejarah Singkat PT.Perdoni Cab. Medan ....................36 2. Struktur Organisasi.......................................................36 3. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab............................38 B. Deskripsi Hasil Penelitian........................................................41 1. Gambaran Aktivitas Perusahaan..................................41 2. Prosedur Pembelian......................................................42 3. Prosedur Penjualan.......................................................47 4. Jenis-Jenis data untuk Pelaporan PPN.........................49 C. Analisis Dan Pembahasan........................................................50 1. PT. Perdoni Cab. Medan Sebagai Pengusaha Kena Pajak ..................................................................50 2. Pemeriksaan Pembelian Sesuai Dengan Surat Edaran No-01/PJ.7/2002.....................................51
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
3. Prosedur Pemeriksaan Penjualan Sesusai Dengan Surat Edaran No-01/PJ.7/2002....................................58 4. Penghitungan PPN Kurang Bayar Atau Lebih Bayar Sesuai Dengan Surat Edaran No-01/PJ.7/2002............60 5. Pengecekan Pengisian, Penyetoran, Dan Pelaporan SPT Masa PPN............................................62 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..............................................................................65 B. Saran ........................................................................................66
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................68 LAMPIRAN
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
DAFTAR TABEL
Tabel
Judul
Halaman
Tabel 4.1
Total Pembelian seluruhnya ..........................................................46
Tabel 4.2
Retur Pembelian yang dilakukan PT. Perdoni Cab. Medan Pada Bulan Desember................................................46
Tabel 4.3
Daftar Pembelian Dengan PPN Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan ....................................................46
Tabel 4.4
Retur Penjualan PT. Perdoni Cab. Medan Pada Bulan November 2006 .................................................................47
Tabel 4.5
Total Penjualan Seluruhnya...........................................................48
Tabel 4.6
Pembelian Yang Dapat Dikreditkan – Berdasarkan Bukti Penerimaan Barang ................................. .....................................51
Tabel 4.7
Pembelian Yang Dapat dikreditkan - Berdasarkan Nota Pembelian ........................................ ...................................52
Tabel 4.8
Pembelian Yang Dapat dikreditkan - Berdasarkan Bukti Kas Keluar .........................................................................53
Tabel 4.9
Perbandingan Kuantitas Dan Harga Satuan Antara Faktur Pembelian, Faktur Pajak Dan Surat Jalan......................................55
Tabel 4.10
Perbandingan Jumlah Pada Faktur Pembelian Dan Faktur Pajak Serta Penghitungan PPN nya....................................57
Tabel 4.11
Perbandingan DPP PPN Pada SPT Masa PPN
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Dengan Buku Penjualan ...............................................................59 Tabel 4.12
Pajak Keluaran ..............................................................................59
Tabel 4.13
PPN Lebih Bayar Dan Kurang Bayar ...........................................61
Tabel 4.14
PPN Lebih Bayar Dan Kurang Bayar Berdasarkan SPT Masa PPN Sebelum Pemeriksaan Pajak ................................63
Tabel 4.15
PPN Lebih Bayar Dan Kurang Bayar Berdasarkan SPT Masa PPN Setelah Pemeriksaan Pajak ..................................63
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Judul
Halaman
Gambar 1.1
Kerangka Konseptual ....................................................................5
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Perdoni Cab. Medan ...............................37
Gambar 4.2
Gambaran Aktivitas Usaha PT. Perdoni Cab. Medan....................42
Gambar 4.3
Flowchart Aktivitas Pembelian......................................................45
Gambar 4.4
Flowchart Aktivitas Penjualan.......................................................48
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya audit laporan keuangan berkaitan erat dengan internal audit dan tax audit. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independent terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Didalam audit laporan keuangan ini, auditor independent menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hasil audit terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur dan kantor pelayanan pajak. Sedangkan internal audit adalah audit yang dilakukan didalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang intinya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Audit kepatuhan (compliance audit) yaitu audit yang tujuannya adalah untuk menentukan apakah yang diaudit sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Adanya perbedaan metode penyajian laporan keuangan antara prinsip akuntansi
yang
diterima
umum
dengan
undang-undang
perpajakan
memungkinkan internal auditor melakukan audit kepatuhan terhadap laporan keuangan. Tujuanya adalah untuk melihat apakah laporan keuangan tersebut sudah dibuat sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan pajak merupakan instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance), baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ini terlihat pada besarnya pajak yang dibayar setiap bulan atau setiap tahun oleh wajib pajak dan sangat berdampak pada penerimaan pajak negara. Secara umum objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Salah satu komponem yang dapat diperiksa dalam tax audit adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perusahaan. PPN muncul karena adanya transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan dengan dan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN karena adanya transaksi pembelian dinamakan pajak masukan, sedangkan karena adanya transaksi penjualan dinamakan pajak keluaran. Hasil dari pengurangan pajak masukan dan pajak keluaran menimbulkan dua macam kondisi pada perusahaan. Kondisi yang pertama adalah pajak kurang bayar, artinya adalah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Sedangkan kondisi yang kedua adalah pajak lebih bayar, artinya adalah pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluarannya.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Karena adanya kedua kondisi inilah yang membuat fiskus melakukan pemeriksaan. Mengingat sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment system, sering sekali laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan berbeda
dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus.
Perbedaan ini dapat saja disebabkan unsur kesengajaan dari wajib pajak yang berasal dari penyanjian laporan keuangan perusahaan yang tidak sebenarnya atau unsur tidak sengaja yang berasal dari salah menafsirkan peraturan perpajakan, salah hitung, salah jumlah, salah pengenaan tarif pajak, dan lain-lain PT. Perdoni Cab. Medan adalah sebuah perusahaan dagang yang mempunyai aktifitas utama menjual bahan-bahan kimia industri seperti Paraffin Wax, Soda Ash, bahan dasar parfum, Phosphoric Acid, Aspal dan sebagainya. Perusahaan ini menjual produk tanpa melakukan perubahan pada produk tersebut dan membeli produk tersebut dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam aktifitasnya, perusahaan ini melakukan penjualan tunai dan kredit sebagai usaha menarik pelanggan sebanyak mungkin. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, laporan Pajak Pertambahan Nilai menurut
perusahaan berbeda dengan laporan Pajak
Pertambahan Nilai menurut fiskus, antara lain : a. Adanya faktur pajak cacad yang ditemukan fiskus pada saat pemeriksaan pajak. Faktur pajak dianggap tidak sah/cacad karena tidak distempel perusahaan.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
b. Perusahaan tidak mencantumkan nilai faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam SPT masa PPN c. Perusahaan mengkreditkan faktur pajak masukan atas transaksi yang dilakukan yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul “Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan ’’
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pemeriksaan pajak perusahaan PT. Perdoni Cab. Medan dalam menghitung PPN sesuai peraturan yang berlaku.
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemeriksaan pajak untuk menghitung PPN sesuai peraturan yang berlaku.
D. Manfaat Penelitian. Manfaat penelitian ini antara lain : 1. Bagi penulis, dapat mengetahui penerapan pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan PPN didunia usaha. 2. Bagi perusahaan, dapat mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
3. Bagi pembaca, menjadi referensi tambahan dalam penulisan skripsi selanjutnya yang ada hubunganya dengan pemeriksaan pajak terutama dalam kaitannya dengan pemeriksaan PPN.
E. Kerangka Konseptual
Surat Edaran Dirjen Pajak No.01/PJ.7/2002
PT. Perdoni Cab. Medan
Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai
Evaluasi Kepatuhan Perpajakan
Surat Edaran Dirjen Pajak No. 01/PJ.7/2002 merupakan surat edaran yang khusus memberikan penjelasan dan pedoman kepada fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana prosedur pemeriksaan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Surat Edaran No. 01/PJ.7/2002, untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kepatuhan PT. Perdoni dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemeriksaan Pajak 1. Pengertian Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan
pajak
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengelolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut ketentuan, yang berhak mengadakan pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tujuan Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan diantaranya: a.
Menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21
b.
Pengukuhkan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
c.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
d. Penetapan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil Pemeriksaan pajak dapat juga dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang disebut pemeriksaan intern dibidang perpajakan (internal tax audit), yang ditujukan dalam rangka: a. Pengisian SPT Masa maupun Tahunan b. Membetulkan SPT Masa maupun Tahunan yang sudah disampaikan ke KPP c. Menyusun surat keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Dari tujuan diatas dapat diketahui bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak berbeda dengan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menentukan kewajaran penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji kebenaran transaksi bisnis (bukan kewajaran). Seperti akuntan publik dalam tugasnya, petugas pemeriksa pajak juga melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan
dokumen yang diperlukan. Bilamana pembukuan, catatan dan
dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan undang-undang petugas pemeriksa berwenang memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaannya digunakan
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut. Dalam pemeriksaan keuangan,
akuntan publik
tidak
mendapatkan
wewenang sebanyak yang diperoleh pemeriksa pajak. Apabila ternyata perusahaan yang diperiksa gagal memberikan buku, dokumen dan catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan, akuntan publik tidak dapat memaksa perusahaan untuk menyerahkannya. Yang dapat dilakukan oleh akuntan publik hanyalah memberikan pendapat yang menolak. Hal ini sangat berlainan dengan wewenang yang didapat oleh pemeriksa pajak, dan dapat dimaklumi karena sifat pembayaran pajak adalah wajib berdasarkan undang-undang. Apabila perusahaan tidak bersedia atau mengulur-ulur waktu untuk tidak diperiksa, petugas pemeriksa pajak diperkenankan oleh peraturan perundang-undang perpajakan untuk menyegel perusahaan.
3. Jenis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Ada dua jenis pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu: 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, meliputi seluruh jenis pajak baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang ditetapkan. Pada pemeriksaan lapangan petugas pemeriksa pajak datang memeriksa diperusahaan Wajib Pajak. 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pada pemeriksaan kantor ada dua cara pemeriksaan yaitu penelaahan berkas-berkas dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu memanggil Wajib Pajak yang bersangkutan, atau Wajib Pajak diminta datang dengan membawa berkas-berkasnya.
4. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berkut : a. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa. b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. c.
Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksan sesuai dengan waktu yang ditentukan
d. Wajib Pajak berhak menerima Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan dan berhak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. e. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan,
dan
dokumen-dokumen
yang
diperlukan
untuk
kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
5. Hak Dan Kewajiban Pemeriksa Pajak Dalam rangka memperlancar pemeriksaan pajak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui keputusan menteri keuangan mengatur wewenang pemeriksa pajak. a. Pemeriksa pajak berhak memeriksa dan juga meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dan juga wajib mengembalikan dokumen-dokumen yang dipinjam. b. Pemeriksa pajak berhak meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. c. Pemeriksa pajak berhak memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut. d. Pemeriksa pajak berhak melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan dilakukan e. Pemeriksa pajak wajib menunjukkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa dan menjelaskan maksud pemeriksaan.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
B. Pajak Pertambahan Nilai 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pengertian umum PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor - faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994, kemudian diubah lagi dengan Undang - Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah . PPN merupakan golongan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggungnya, tetapi dapat memindahkan beban pajaknya dan diharapkan pihak lain untuk membayarnya. PPN termasuk dalam kelompok ini, karena PPN yang dikenakan terhadap penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dapat dialihkan beban pajaknya kepada pembeli BKP atau penerima JKP untuk membayarnya. Berdasarkan sifatnya PPN termasuk bersifat pajak objektif. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-pertama oleh objek pajak. PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP tanpa memandang subjeknya berpenghasilan atau tidak.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Berdasarkan lembaga pemungutnya PPN termasuk pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara (APBN). Pencatatan transaksi yang berhubungan dengan PPN diatur khusus dalam UU PPN 1984 pasal 6. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap pengusaha kena pajak diwajibkan mencatat semua harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam pembukuan perusahaan. Terselenggaranya pencatatan tersebut merupakan pencerminan teraturnya pembukuan sehingga dasar pengenaan PPN dapat ditentukan dengan mudah. Pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas antara lain: a. Jumlah harga perolehan atau nilai impor b. Jumlah harga jual atau nilai pengganti c. Nama barang dan satuannya d. Jumlah harga jual dari bukan barang kena pajak (hasil agraria, perikanan, kehutanan dan sebagainya) e. Jumlah nilai ekspor f. Jumlah harga jual yang dikenakan Pajak penjualan atas barang mewah.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
2. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai a. Subyek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000, yang merupakan subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah : 1. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean . b. Obyek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000 dalam pasal 4 yang merupakan objek PPN adalah sebagai berikut : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 2. Impor Barang Kena Pajak 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Adapun penjelasan atas objek PPN tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat – syaratnya adalah : a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean atau dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. 2. Impor Barang Kena Pajak Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Syarat – syaratnya adalah : a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean c. Penyerahan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean juga dikenakan pajak. Contoh: Pengusaha Adi yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merk yang dimiliki pengusaha Budi yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merk tersebut pengusaha Adi di dalam Daerah Pabean terutang PPN. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun dalam Daerah Pabean dikenakan PPN. Contoh : Pengusaha Kena Pajak Adi di Surabaya memanfaatkan jasa auditor pengusaha Tommy
yang
berkedudukan di
Singapura,
dimana atas
pemanfaatan jasa tersebut terutang PPN. 6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Ekspor adalah setiap kegiatan yang mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Undang – Undang Pajak Tahun 2000 (2000 : 169), jenis – jenis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas “ Harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan”. Adapun pengertian masing – masing Dasar Pengenaan PPN tersebut adalah : •
Harga Jual
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Menurut Undang – Undang Pajak No.18 Tahun 2000, pengertian harga jual adalah : “nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”. Apabila PKP selain menerbitkan faktur pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka penjualan BKP. •
Penggantian Menurut Undang – Undang Pajak No.18 Tahun 2000, pengertian
penggantian adalah : “nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”. •
Nilai Ekspor Menurut Undang – Undang Pajak Tahun 2000 (2000 : 170), Nilai ekspor
merupakan “nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)”.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
•
Nilai Impor Menurut Undang – Undang Pajak No.18 Tahun 2000 (2000 : 170),
pengertian nilai impor adalah : “nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan pabean tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang -undang PPN dan PPnBM”. a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pengenaan PPN ditentukan dengan tarif yang berlaku untuk umum. Tarif yang berlaku untuk PPN atas penyerahan BKP dan JKP adalah tarif tunggal yaitu 10% sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda. Sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0%. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri khususnya ekspor non migas sehingga meningkatkan laju perekonomian dalam negeri. Tarif 0% berlaku untuk konsumsi BKP di luar Daerah Pabean. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang di ekspor tetap dapat dikreditkan. b. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Contoh : a. PKP Adi menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp.25.000.000,-. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
PPN yang terutang : 10% x Rp.25.000.000,-
= Rp.2.500.000,-
b. PKP Budi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp.20.000.000. PPN yang terutang : 10% x Rp.20.000.000,-
= Rp.2.000.000,-
c. Adi mengimpor Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp.15.000.000,-. PPN yang dipungut melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 10% x Rp.15.000.000,-
= Rp.1.500.000,-
4. Saat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pemungutan PPN menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima sepenuhnya, atau pada saat impor BKP, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. 5. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib melaporkan perhitungan yang telah dilakukan dan PPN yang telah disetorkan. Pelaporan harus disertai bukti yaitu faktur pajak.
a. Faktur Pajak Faktur pajak merupakan bukti yang harus dilampirkan PKP dalam melaporkan perhitungan PPN dalam SPT Masa. Menurut Undang - Undang Pajak Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Tahun 2000 (2000 : 170) pengertian Faktur Pajak adalah : “bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai”. Apabila pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur pajak ini harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PKP. Faktur pajak hanya dapat dibuat oleh PKP. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan PKP dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pungutan pajak yang tidak semestinya. Dalam mekanisme pelaporan PPN ada 3 macam faktur pajak, yaitu : 1. Faktur Pajak Standar Faktur pajak yang biasa dipakai adalah Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP menurut Undang – Undang No.18 tahun 2000 pasal 13 ayat 5. Faktur pajak standar paling sedikit harus memuat hal – hal sebagai berikut : a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP dan JKP. b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP dan penerima JKP. c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur Pajak Standar dibuat paling lama : a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran. b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal ini penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap penyerahan. d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN. Selain Faktur Pajak Standar dengan bentuk yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, ada dokumen – dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar Oleh Direktur Jenderal Pajak. Meskipun bentuknya tidak standar dokumen – dokumen tersebut yang disamakan dengan Faktur Pajak Standar. Menurut Erly Suandy (2002 : 297-298), dokumen – dokumen tersebut meliputi : a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai atas impor Barang Kena Pajak. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri invoice yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan PEB tersebut. c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu atau gula pasir. d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM. e. Tanda pembayaran atau kwitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi. f. Tiket dan surat muatan udara (Airway Bill) atau Delivery Bill yang dikeluarkan atau dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean. h. Nota penjualan yang dikeluarkan atau dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan. i. Tanda pembayaran dan kwitansi listrik. 2. Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat : a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP dan JKP. b. Jenis dan kuantum BKP dan atau JKP yang diserahkan. c. Jumlah harga jual atau Penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN yang dicantumkan secara terpisah. d. Tanggal pembuatan faktur pajak. Tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP sepanjang memenuhi persyaratan diberlakukan sebagai Faktur Pajak
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Sederhana, yaitu : bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit rangkap 2. Faktur Pajak Sederhana tidak digunakan oleh pembeli BKP dan atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan. 3. Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Gabungan menurut Wirawan B.Ilyas (2007:121) yaitu : “Faktur Pajak Standar yang meliputi seluruh penyerahan BKP atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwim untuk pembeli BKP atau Penerima JKP yang sama”. Artinya, PKP diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP / JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.
b. Pengkreditan Pajak Masukan Sistem PPN yang dianut Indonesia adalah sistem atau metode pengkreditan. Artinya, besarnya PPN yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Pajak Keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau JKP dan atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. PPN yang seharusnya sudah dibayarkan tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli BKP, atau penerima JKP atau pengimpor BKP, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai PKP. Menurut Erly Suandy (2002 : 306-309) pengkreditan Pajak Masukan harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 1.
Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. 3. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. 4.
Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Keluaran yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan terutang pajak. 6. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
7. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan yang ditatapkan Menteri Keuangan. 8. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat – lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Menurut Undang – Undang Tahun 2000 (2000 : 175) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yaitu : 1. Perolehan BKP dan JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 5. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana. 6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No.17 tahun 2000 pasal 13 ayat 5. 7. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. 8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diketemukan pada waktu pemeriksaan. Adapun penjelasan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut : 1. Perolehan BKP dan JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Contoh : Pengusaha Adi melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 3 Januari 2008. Pengukuhan sebagai PKP diberikan pada tanggal 5 Januari 2008 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 2008. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2008 tidak dapat dikreditkan. 2.
Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan – kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. 3.
Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station
wagon,van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Semua jenis kendaraan yang disebutkan diatas jika dipakai untuk kepentingan sendiri tidak akan dikenakan PPN, kecuali jika terjadi jual beli atau penyewaan terhadap kendaraan tersebut. 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Contoh : Pengusaha Adi melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 5 Maret 2008. Pengukuhan sebagai PKP diberikan pada tanggal 7 Maret 2008 dan berlaku sejak tanggal 5 Maret 2008. Pajak Masukan atas Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang diperoleh sebelum tanggal 5 Maret 2008 tidak dapat dikreditkan. 5. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana. Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan faktur pajak yang isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal – hal yang diatur dalam Undang – Undang No.18 tahun 2000 pasal 13 ayat 5, maka Faktur Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan PPN dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan. 6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No.18 tahun 2000 pasal 13 ayat 5. Faktur Pajak yang isinya tidak sesuai dengan Undang – Undang No.18 tahun 2000 pasal 13 ayat 5 dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. 7. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. 8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dapat terjadi PKP baru membayar PPN yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan BKP atau JKP setelah diterbitkan ketetapan pajak. PPN yang
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
dibayar atas ketetapan pajak tersebut bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diketemukan pada waktu pemeriksaan. Sesuai dengan sistem self assessment, PKP wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Disamping itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat dikreditkan Pajak masukan yang dibayarkan untuk perolehan BKP dan atau JKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran ditempat PKP dikukuhkan. Meskipun demikian Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, baik atas permohonan tertulis dari PKP ataupun secara jabatan.
c. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Menurut Waluyo (2000 : 293), yang dimaksud dengan Surat pemberitahuan Masa adalah : “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat”. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan lengkap, jelas dan benar. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
SPT Masa PPN harus disampaikan dalam keadaan lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan sudah dibubuhkan tanda tangan serta nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibakukan. Apabila SPT Masa PPN yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan ini, maka dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan. SPT Masa harus jelas maksudnya dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, menggunakan angka Arab, dan dalam mata uang rupiah. SPT Masa harus benar maksudnya bahwa setiap bagian harus diisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Apabila SPT dikirim melalui kantor Pos dan Giro, tanda bukti serta tanggal pengiriman surat tercatat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT oleh PKP. SPT Masa PPN wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat – lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak. Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur, SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Apabila terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, akan dikenakan sanksi administrasi. PPN paling lambat disetor tanggal 15 setelah akhir masa pajak. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur maka PPN dapat disetor pada hari kerja berikutnya.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
C. Prosedur Pemeriksaan Prosedur pemeriksaaan disini hanya terbatas pada hal-hal yang ada kaitanya dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan, sehingga isi program pemeriksaan diharapkan tidak terlalu panjang, hal ini diatur dalam pedoman dan tata cara pemeriksaaan pajak. Program pemeriksaan pajak untuk memeriksa PPN terdiri dari tujuan pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan sebagai berikut: a. Tujuan Pemeriksaan Untuk menentukan bahwa: • Pembelian yang akan menghasilkan pajak masukan tidak dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya. • Penjualan yang akan menghasilkan pajak keluaran tidak dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya • Penghitungan PPN sudah dilakukan dengan benar • Pengisian SPT masa PPN sudah dilakukan dengan benar • Penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN sudah dilakukan dengan benar b. Prosedur Pemeriksaan Prosedur dibawah ini adalah prosedur pemeriksaan yang perlu dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan sederhana PPN dan PPnBm yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan masing-masing. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan bahwa pajak masukan tidak dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya. Prosedur untuk memeriksananya: 1. Prosedur Pemeriksaan Pembelian Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
a. Lakukan analisis mengenai arus barang, arus uang dan arus utang dagang b. Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian • Pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai pembelian, retur pembelian dan sebaginya • Dalam hal transaksi pembelian dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN periksa dasar penetapan harga belinya dan volume transaksi selama masa pajak yang diperiksa. c. Lakukan pengujian atas transaksi pembelian • Bandingkan faktur pembelian mengenai kuantumnya, harga satuan, dengan dokumen pendukungnya antara lain laporan penerimaan barang, bukti pengiriman untuk pengembalian barang yang diretur, faktur pajak yang bersangkutan, nota retur yang bersangkutan. • Teliti syarat-syarat pembelian yang mengikat dengan pembebanan biayabiaya dan pembayaran yang terkait • Teliti kebenaran jumlah pada faktur pembelian dan debet nota, termasuk penghitungan PPN-nya serta cocokan dengan faktur pajaknya. • Trasir pencatatan untuk transaksi pembelian dan retur pembelian ke buku kas/bank, pemebelian, retur pembelian dan buku atau kartu utang dagang d. Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam buku pembelian, buku kas/bank tetapi barangnya belum diterima
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
e. Dalam hal transaksi impor teliti dokumen impor misalnya PIB, L/C, B/L, price List, SSP PPN Impor, PPh Pasal 22 dan Debet Nota dari Bank, Invoice, biaya-biaya bongkar muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dari transaksi Impor Tujuan yang kedua adalah untuk menentukan bahwa pajak keluaran tidak dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksanya: 1. Prosedur Pemeriksaan Penjualan a. Lakukan pengujian kaitan antara dasar pengenaan pajak (DPP) PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan buku penjualan, buku retur penjualan, nota retur, buku piutang dagang, buku kas/bank. b. Dalam hal transaksi penjualan dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN, periksa dasar penetapan harga jualnya dan tentukan kewajarannya. c. Yakinkan bahwa peredaran usaha selama masa yang diperiksa telah dicatat secara
lengkap
dan
dipertanggungjawabkan
benar
berdasarkan
dengan
bukti-bukti
mempelajari
yang
kontrak-kontrak
dapat atau
perjanjian-perjanjian. d. Periksa retur penjualan ke bukti pengembalian barang, tanda terima barang, nota retur dan pencatatannya kedalam buku piutang
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
e. Periksa potongan penjualan dengan bukti-bukti pendukungnya dan catatan pemberian potongan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pemberian potongan yang telah ditentukan f. Jika dipandang perlu, untuk transaksi penjualan yang signifikan lakukan konfirmasi dengan pihak pembeli. Tujuan yang ketiga adalah untuk menentukan bahwa perhitungan PPN sudah dilakukan dengan benar. Prosedur pemeriksan yang dilakukan : a. Melakukan perhitungan kembali (pengurangan pajak keluaran dan pajak masukan) dari hasil pemeriksaan yang didapat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan yang keempat adalah untuk menentukan bahwa pengisian SPT masa PPN sudah dilakukan dengan benar. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan: a. Memeriksa kembali apakah SPT masa PPN sudah diisi dengan menggunakan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktoran Jenderal Pajak dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas direktur perusahaan pada SPT induk maupun lampirannya. b. Memeriksa kembali apakah SPT masa PPN sudah diisi dengan jelas, maksudnya SPT diisi dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, menggunakan angka Arab, dan dalam mata uang Rupiah Tujuan yang kelima adalah untuk menentukan bahwa penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN sudah dilakukan dengan benar. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan:
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
a. Memeriksa kembali tanggal yang tercantum pada SPT dan SSP. Untuk pelaporan, tanggal yang seharusnya tercantum dalam SPT adalah tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk penyetoran, tanggal yang seharusnya tercantum dalam SSP adalah tanggal 15 setelah akhir masa pajak.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang dilakukan dengan cara studi kasus pada satu perusahaan dengan ruang lingkup penelitiannya adalah studi kasus yang menekankan pada penerapan pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan PPN. Penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam memahami tata cara penghitungan pajak masukan dan pajak keluaran untuk menghasilkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan diharapkan nantinya mampu memenuhi kewajibannya sebagai badan usaha yang harus melakukan sendiri penghitungan PPN terutang, serta penerapan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan.
B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 1. Data Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka – angka yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti. Data kuantitatif adalah surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Laporan laba rugi, neraca suatu perusahaan dalam periode tertentu. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
2. Data kualitatif, yaitu data berupa penjelasan yang dijadikan bahan analisis sebagai objek penelitian. Data tersebut meliputi keterangan sejarah perusahaan, struktur organisasi. Dimana data tersebut diperoleh secara langsung dari pemilik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung objek penelitian yaitu PT. Perdoni Cab. Medan, yang ditunjang dengan serangkaian kegiatan seperti : 1. Wawancara / interview yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu bagian pembukuan dan Pajak PT.Perdoni Cab. Medan. 2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan – laporan, catatan – catatan, maupun formulir – formulir yang terdapat dalam perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
C. Teknik Analisis Data Teknik yang penulis gunakan dalam analisis data adalah analisis data kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Teknik tersebut terdiri dari : 1. Mengumpulkan data yang berupa laporan keuangan, neraca serta SPT masa PPN selama tahun pajak 2006 PT. Perdoni Cab. Medan 2. Melakukan analisis terhadap pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
3. Melakukan analisis pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur Surat Edaran No.01/PJ.07/2002 4. Melakukan penghitungan PPN sesuai dengan prosedur Surat Edaran No.01/PJ.7/2002 5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran
D. Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian ini direncanakan berlangsung mulai bulan November sampai dengan selesai, yang dilaksanakan di PT. Perdoni Cab. Medan jalan Glugur By Pass No.83 Medan.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat PT. Perdoni PT. Perdoni disahkan oleh menteri kehakiman tanggal 17 Desember 1975 dan dibuka cabang di Medan dengan berkedudukan di Jl. Glugur By Pass No.83A, Silalas Medan tanggal 31 Agustus 2004 didepan departemen perindustrian dengan jenis kegiatan pokok perusahaan adalah pedagang eceran khusus bahan kimia didalam bangunan dengan jenis barang dagangan utama suku cadang pemboran dan produksi bahan kimia. Sejalan perkembangan bisnis perusahaan, maka jaringan pelayanan pendistribusian bahan-bahan kimia adalah bahan-bahan kimia yang berkualitas bagus dengan titik milting point yang bisa dipakai pada setiap jenis indutri.
2. Struktur Organisasi PT. Perdoni Cab. Medan Dalam suatu perusahaan, kelancaran usaha merupakan syarat utama untuk mencapai efektifitas dan produktivitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila perusahaan memiliki struktur organisasi yang dapat menghubungkan antara atasan dan bawahan serta wewenang dan tanggung jawab yang dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Struktur organisasi yang baik harus fleksibel, sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan atau perbaikan dan dapat menunjang kesuksesan perusahaan tersebut. Bentuk struktur organisasi dari PT. Perdoni Cab. Medan adalah : Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian sesuai dengan struktur organisasi perusahaan PT. Perdoni Cab. Medan sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan pengawasan kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh direktur dan mengambil keputusan terakhir apabila ada persoalan yang tidak terpecahkan oleh direktur. b. Memerintah dan menasehati direktur bila terjadi kesimpangsiuran dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 2. Direktur Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memimpin dan mengendalikan operasi perusahaan sesuai anggaran perusahaan. b. Menentukan garis kebijaksanaan perusahaan c. Memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan kebijakan sehubungan dengan arah dan tujuan kegiatan perusahaan untuk mencapai laba semaksimal mungkin. d. Wajib
mengadakan pengawasan dan pemeriksaan setiap
cabang
perusahaan dan memberikan penjelasan segala hal yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan kepada komisaris. Dan melakukan kunjungan ke cabang minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahunnya. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
e. Menetapkan besarnya gaji dan upah pegawai.
3. Manager Cabang Medan Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengadakan kunjungan ke relasi secara berkala demi kelancaran kegiatan operasional. b. Memantau kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ada serta meminimalkan hambatan-hambatan yang terjadi. c. Memberi saran dan menciptakan sistem serta suasana kerja yang lebih baik dan memberikan penilaian pada masing-masing bagian. d. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap omset penjualan di Medan e. Mempelajari kewajaran dan perkembangan perusahaan secara berkala 4. Marketing Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengadakan hubungan dengan customer dalam memprospek dan mendapatkan order serta meningkatkan pelayanan dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak customer b.
Mencari relasi baru baik untuk divisi setiap produk-produk baru
c. Membuat perencanaan taget yang akan dicapai d. Menyusun strategi pemasaran dalam meningkatkan kinerja 5. Manajer Akuntansi Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
b. Menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi serta lampiran-lampiran pendukung c. Membuat laporan setoran pajak d. Memeriksa kebenaran laporan yang dibuat oleh administrasi/keuangan e. Memeriksa
bukti-bukti
penerimaan
dan
pengeluaran
uang
serta
perlengkapan bukti-bukti pendukung tersebut dan tandatangan dari pihak yang berwenang f. Memeriksa hutang yang akan dibayar dengan teliti dan melaporkan besarnya hutang yang akan dibayar pada administrasi/keuangan 6. Administrasi / Keuangan Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memeriksa posisi kas bank b. Memeriksa kebenaran dan kewajaran segala biaya yang berkenaan dengan operasi c. Memonitor kas masuk dan keluar setiap hari d. Membuat pencatatan transaksi, biaya serta pembuatan kwitansi e. Membuat laporan penerimaan piutang harian dan bulanan f. Memeriksa
bukti-bukti
penerimaan
dan
pengeluaran
uang
serta
perlengkapan bukti-bukti pendukung tersebut dan tandatangan dari pihak yang berwenang 7. Bagian Piutang/Kolektor Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mempersiapkan tagihan yang akan ditagih satu hari sebelumnya Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
b. Melaporkan hasil tagihan kepada administrasi/keuangan c. Membuat tanda pelunasan pada kwitansi d. Membuat nota klaim atas kerusakan barang-barang customer selama dalam jalur pengiriman e. Memeriksa tagihan yang diterima baik cash, cek, maupun giro 8. Gudang Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengawasi dan memantau arus keluar masuk barang di gudang b. Mencatat pemakaian bahan bakar, ban, dan perlengkapan lain pada mobil angkutan kepada manajer akuntansi c. Melaporkan kepada manajer akuntansi jumlah gaji yang harus dibayar kepada supir d. Menerima Delivery Order (D/O) dari bagian administrasi/keuangan dan membuat surat jalan sebagai bukti keluarnya barang dari gudang dan melakukan pengarsipan e. Mengawasi jadwal kapal yang akan berangkat dan tiba, juga jumlah muatan untuk memantau barang yang diimpor Jakarta untuk Medan 9. Supir Angkutan Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Mengirim barang ke customer sesuai dengan D/O dan surat jalan
B. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Gambaran Aktivitas Perusahaan
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
PT. Perdoni Cab. Medan merupakan distributor dalam bidang perdagangan bahan-bahan kimia industri yang di impor langsung dari luar negeri atau dalam negeri. Berikut adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh PT. Perdoni Cab. Medan: i. Pembelian barang dari luar negeri, dari pusat maupun lokal ii. Transportasi barang dari supllier ke PT. Perdoni Cab. Medan iii. Penyimpanan barang di gudang iv. Penentuan harga jual v. Menjual barang serta menyediakan informasi barang kepada konsumen apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas vi. Melayani konsumen
Gambar 4.2 Gambaran Aktivitas Usaha PT. Perdoni Cab. Medan Produsen (Pabrikan)
Distributor (PT. Perdoni Cab. Medan)
Perusahaan Retail (Pedagang Eceran)
Konsumen Akhir
Konsumen Akhir
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
2. Prosedur Pembelian PT. Perdoni Cab. Medan merupakan perusahaan distributor yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena omzet penjualannya lebih dari RP 600.000.000,- dalam satu tahun.. PT. Perdoni Cab. Medan biasanya melakukan pembelian berdasarkan order atau pesanan. Transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan berasal dari pemasok yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan sebagian besar dari impor luar negeri. Dalam transaksi pembelian itu, PT. Perdoni Cab. Medan mendapat kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat atau rusak dalam arti tidak sesuai dengan pesanan kepada pemasok dalam batas waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah pesanan diterima. Dengan demikian perusahaan dapat mengakui adanya transaksi retur pembelian. Dengan prosedur sebagai berikut: •
Akan dilunasi oleh pihak supplier dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari penyerahan pesanan yang dikembalikan
•
Dalam hal ini, PT. Perdoni Cab. Medan akan membuat nota retur pada saat melakukan pengembalian barang kepada supplier Barang dagangan yang sudah diterima dari pihak pemasok akan dilakukan
pemeriksaan secara fisik terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam gudang. Bila dalam pemeriksaan itu terdapat barang yang tidak sesuai dengan permintaan atau cacat, maka perusahaan dapat mengembalikan barang dagangan tersebut kepada pemasok. Sedangkan untuk barang dagangan yang diterima sesuai dengan permintaan, perusahaan akan langsung memasukkannya kedalam gudang. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Penagihan dilakukan oleh supplier 1 (satu) bulan setelah barang diserahkan kepada PT. Perdoni Cab. Medan biasanya pada akhir bulan, apabila PT. Perdoni Cab. Medan belum dapat membayar maka proses penagihan dapat diundur sampai 2 (dua) bulan setelah penagihan pertama dilakukan. Hal ini sudah sesuai perjanjian dimuka bahwa pembelian yang dilakukan PT. Perdoni Cab. Medan secara kredit mempunyai masa pembayaran kurang lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan setelah barang diterima. Faktur pajak standar diterima oleh PT. Perdoni Cab. Medan pada saat melakukan pembayaran dan mengkreditkannya maksimal 3 (tiga) bulan setelah faktur pajak diterima. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN yang mengatakan bahwa pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Untuk masa yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dari data yang ada dimuka, dapat digambarkan flowchart transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan sebagai berikut:
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Gambar 4.3 Flowchart Aktivitas Pembelian
Sumber: Dokumen Perusahaan
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Dari seluruh transaksi pembelian yang dilakukan, pembelian dapat dikelompokkan kedalam dua golongan, yaitu transaksi pembelian yang dapat dikreditkan dan transaksi pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Tabel 4.1 Total pembelian seluruhnya Bulan
Pembelian
Pembelian Yang
PPN
Total
Yang Tidak
Dapat Dikreditkan
Masukan
Pembelian
Dapat
Seluruhnya
Dikreditkan November 3.500.000
700.777.528
70.077.753
704.277.528
Desember
166.088.237
16.608.824
170.843.237
4.755.000
Tabel 4.2 Retur pembelian yang dilakukan PT. Perdoni Cab. Medan pada Bulan Desember No
Nama PKP Penjual
Jumlah
Pajak Masukan
281.636.700
28.163.670
BKP 1
PT. Perdoni Jakarta
Tabel 4.3 Daftar Pembelian Dengan PPN Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan
Bulan
No
November 1 November 18
Perolehan BKP /JKP
Perolehan BKP/JKP
Nama PKP
Yang Tidak
Yang Tidak
Penjual BKP
Mempunyai Hubungan
Mempunyai Faktur
Dengan Usaha
Pajak
CV.
Aneka
Warna Telkom
1.500.000 -
-
2.000.000
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Desember
1
Desember
16
CV. Trikumsari Telkom
2.700.000 -
-
2.055.000
3. Prosedur Penjualan Barang dagangan yang sudah sesuai dengan order atau pesanan langsung masuk kedalam gudang. Selanjutnya dari gudang barang tersebut langsung dijual kepada konsumen tanpa melalui perantara. Dalam hal ini proses penjualan terjadi ketika pihak konsumen datang ke perusahaan dan membeli barang dagangan serta kemudian melakukan pembayaran secara tunai atau cash. Selain itu perusahaan juga mengakui adanya piutang, karena adanya transaksi penjualan secara kredit dengan pelunasan maksimal 3 (tiga) bulan setelah transaksi penjualan terjadi. Dalam hal terjadinya retur,
perusahaan mau menerima kembali barang
dagangan yang sudah dibeli namun tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau cacad. Tabel 4.4 Retur penjualan PT. Perdoni Cab. Medan pada bulan November 2006 No
Nama PKP Pembeli BKP
Jumlah
Pajak Keluaran
1
PT. Everbright
192.851
19.285
Dari data yang ada dimuka, maka dapat digambarkan flowchart transaksi penjualan oleh perusahaan sebagai berikut
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Gambar 4.4 Flowchart Aktivitas Penjualan
Sumber : Dokumen Perusahaan
Total penjualan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu dari penjualan yang terhutang PPN dan penjualan yang tidak terhutang PPN. Tabel 4.5 Total Penjualan Seluruhnya Bulan
Penjualan Yang
Penjualan Yang
PPN
Total
PPN nya Dapat
PPN nya 0%
Keluaran
Penjualan
34.484.26
357.267.073
Dikreditkan November
344.842.651
12.424.422
5 Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Desember
523.560.980
12.414.082
52.356.09
535.975.062
8
4. Jenis - Jenis Data Untuk Pelaporan PPN SPT masa PPN diisi oleh Manager Akuntansi dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, memakai angka Arab, jumlahnya diisi dalam mata uang Rupiah, disertai tanda tangan dan nama jelas dari perusahaan. Perusahaan menyampaikan SPT dengan menggunakan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan sudah dibubuhkan tanda tangan serta nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibukukan. a. Surat Setoran Pajak Bentuk dari Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilihat pada lampiran. Keterangan SSP : • Perusahaan menyetorkan PPN kurang bayarnya dengan menggunakan SSP. SSP dilampirkan setiap perusahaan melaporkan PPN • SSP diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, menggunakan angka Arab, dan dalam mata uang Rupiah. • NPWP, nama WP, alamat, kode jenis setoran, uraian pembayaran masa pajak, tahun,
jumlah pembayaran,
terbilang,
nama
jelas,
tanggal
pembayaran, cap dan tanda tangan oleh kantor penerima, nama jelas, tanggal, cap dan tanda tangan wajib pajak/penyetor semuanya diisi dengan
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
lengkap oleh manager akuntansi dan manager ini yang menyetorkan PPN ke KPP. • PPN sudah disetor tepat pada tanggal 15 setelah masa pajak berakhir.
C. Analisis Dan Pembahasan Dari data yang ada dimuka, akan dilakukan analisis tentang pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan pada Surat Edaran No.01/PJ.7/2002. 1. PT. Perdoni Cab. Medan Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Perdoni Cab. Medan merupakan perusahaan distributor bahan-bahan kimia industri yang membeli barang dalam jumlah yang besar dari luar maupun dalam negeri dan menjualnya secara langsung kepada konsumen ataupun melalui sebuah toko. Dengan melihat usaha yang dilakukan, sudah jelas bahwa PT. Perdoni Cab. Medan merupakan pengusaha kena pajak. Dibuktikan karena barang-barang yang diperdagangkan PT. Perdoni Cab. Medan semuanya merupakan barang kena pajak (BKP). Disamping itu, penyerahan dilakukan didalam daerah pabean dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa omzet penjualan PT. Perdoni Cab. Medan jumlahnya sangat besar atau sudah melebihi batasan pengusaha kecil, yaitu melebihi Rp 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku. Dengan demikian PT. Pedoni Cab. Medan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak untuk memungut pajak Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
pertambahan nilai atas barang dagangannya yang dijual PT. Perdoni Cab. Medan. Untuk pengecekan bahwa PT. Perdoni Cab. Medan adalah pengusaha kena pajak (PKP) dapat dilihat didalam SPT PT. Perdoni Cab. Medan memiliki NPWP dan NPPKP. Selain itu juga dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan.
2. Prosedur Pemeriksaan Pembelian
Sesuai
Dengan Surat
Edaran
No.01/PJ.7/2002 Berdasarkan prosedur pemeriksaan pembelian sesuai dengan Surat Edaran No.01/PJ.7/2002 dan dari data pembelian bulan November dan Desember dari PT. Perdoni Cab. Medan dengan tujuan untuk dapat menentukan bahwa pajak masukan tidak dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka dapat dilakukan penerapan pemeriksaan pajak sebagai berikut: a. Analisis Arus Barang, Arus Utang, Arus Uang Metode: Analisis Arus Barang Dalam hal ini, analisis dilakukan kepada seluruh pembeli baik pembelian secara kredit maupun kas. Barang dagangan yang sudah diterima dari pihak pemasok akan diperiksa secara fisik terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam gudang. Bila dalam pemeriksaan itu terdapat barang yang tidak sesuai dengan permintaan atau cacad, maka perusahaan dapat mengembalikan barang dagangan tersebut kepada pemasok. Sedangkan untuk barang dagangan yang diterima sesuai dengan permintaan, perusahaan akan langsung memasukannya kedalam gudang. Untuk pengecekannya, dilakukan crosscheck antara bukti permintaan barang dengan kartu stock barang. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Hasil:
Tabel 4.6 Pembelian Yang Dapat Dikreditkan
Tanggal
Jumlah Pada Bukti Penerimaan
Jumlah Pada Kartu Stock
Barang
Barang
08/11/2006
248.500
248.500
16/11/2006
200
200
27/11/2006
42.000
42.000
30/11/2006
5.000
5.000
07/12/2006
200
200
12/12/2006
2.400
2.400
27/12/2006
20.020
20.020
Analisis Arus Utang : Dalam hal ini, analisis dilakukan kepada pembelian secara kredit saja. Perusahaan sebagian besar melakukan transaksi pembelian secara kredit dengan masa pembayaran kurang lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan. Untuk pengecekannya dilakukan crosscheck antara nota pembelian (purchase order) dengan pihak penjual (konfirmasi pihak ketiga) Hasil :
Tabel. 4.7 Pembelian Yang Dapat Dikreditkan
Nota pembelian
Tanggal
Jumlah
06/MDN/11/PO002 16/11/2006 23.870.000
Supplier CV.
Alcanindo
Jaya
Chemical 06/MDN/12/PO001 07/12/2006 10.000.000
PT. Univista Utama
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi pembelian secara kredit sudah dicatat dan dilaporkan dengan benar atau belum. Analisis Arus Uang : Dalam hal ini, analisis dilakukan kepada pembelian secara cash atau tunai saja. Untuk pembayaran transaksi pembelian secara tunai dapat dilakukan pengecekan antara bukti kas keluar dengan nota pembelian (purchase order).
Hasil:
Tabel 4.8 Pembelian Yang Dapat Dikreditkan
Tanggal
Jumlah Pada Bukti Kas Keluar
Jumlah Pada Nota Pembelian
08/11/2006
236.507.390
236.507.390
27/11/2006
387.000.138
387.000.138
30/11/2006
53.400.000
53.400.000
12/12/2006
46.088.160
46.088.160
27/12/2006
110.000.077
110.000.077
Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi pembeliannya secara cash atau tunai sudah dicatat dan dilaporkan dengan benar atau belum. b. Pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian Metode: •
Kebijakan dan prosedur pembelian serta retur pembelian
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Prosedur pembelian yang dilakukan perusahaan dapat diketahui melalui hasil wawancara kepada perusahaan yang bersangkutan. Prosedur pembelian yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut: Pembelian dilakukan berdasarkan order atau pesanan. Sebagian besar pembelian dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran kurang lebih selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan namun tidak menutup kemungkinan bagi pihak perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian secara tunai. Transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan berasal dari pemasok yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
(PKP). Disamping itu,
sebagian kecil dari pembelian ternyata berasal dari pemasok yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), sehingga pihak pemasok tidak memungut pajak pertambahan nilai. Didalam transaksi pembelian itu, PT. Perdoni Cab. Medan memperoleh kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacad atau rusak dalam arti tidak sesuai dengan order kepada pemasok atau dengan kata lain perusahaan dapat mengakui adanya retur pembelian. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pada bulan Desember terdapat retur pembelian sebesar Rp 281.636.700, sedangkan pada bulan November tidak terdapat adanya retur pembelian. Retur pembelian dapat diketahui dari jumlah yang ada pada SPT masa PPN dan nota retur. •
Transaksi pembelian yang dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Berdasarkan data pembelian yang diperoleh, tidak terdapat adanya transaksi pembelian yang dilakukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Karena perusahaan memang tidak mempunyai anak perusahaan. Untuk pengecekannya, dapat dilihat pada neraca perusahaan. Didalamnya tidak terdapat investasi pada perusahann lainya (bagian asset). Selain itu juga dapat dilihat pada SPT Tahunan pajak penghasilan WP badan, dimana pada formulir 1771-IV tidak tercatat daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. c. Pengujian Atas Transaksi Pembelian Metode : •
Membandingkan faktur pembelian mengenai kuantitas dan harga satuan dengan faktur pajak dan surat jalan Tujuan dari membandingkannya adalah untuk mengetahui apakah jumlah yang ada pada faktur pembelian, faktur pajak, dan surat jalan sudah sama atau belum. Dari hasil dimuka tersebut dapat dilihat bahwa kuantitas dan harga satuan yang ada pada faktur pembelian, faktur pajak, dan surat jalan sudah sama.
•
Meneliti syarat-syarat pembelian Hasil : Syarat pembelian yang dilakukan perusahaan dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Syarat pembelian yang dilakukan oleh perusahaan adalah:
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Pembeli melakukan pembelian sesuai dengan order atau pesanan. Pembelian dilakukan secara kredit dan secara tunai. Pembelian secara kredit dilakukan tanpa mendapat potongan dari pihak pemasok, namun apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan order pesanan, perusahaan dapat melakukan retur. Pelunasan atas pembelian secara kredit dilakukan kurang lebih 1(satu) sampai 3 (tiga) bulan setelah tanggal transaksi pembelian. Sedangkan pembelian secara tunai dilakukan pembayarannya ketika barang yang diorder atau dipesan telah sampai diperusahaan dan sesuai dengan pesanan. •
Perbandingan
jumlah
faktur
pembelian
dengan
faktur
pajak
serta
penghitungan PPN nya
Hasil :
Tabel 4.10 Perbandingan Jumlah Pada Faktur Pembelian Dan Pada Faktur Pajak Serta Penghitungan PPN nya
November No
Tanggal
Jumlah Pada
Jumlah Pada
Jumlah PPN
Transaksi
Faktur Pembelian
Faktur Pajak
Masukan
1
08/11/2006
236.507.390
236.507.390
23.650.739
2
16/11/2006
23.870.000
23.870.000
2.387.000
3
27/11/2006
387.000.138
387.000.138
38.700.014
4
30/11/2006
53.400.000
53.400.000
5.340.000
700.777.528
700.777.528
70.077.753
Total
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Desember No Tanggal Transaksi
Jumlah Pada
Jumlah Pada
Jumlah PPN
Faktur
Faktur Pajak
Masukan
Pembelian 1
7/12/2006
10.000.000
10.000.000
1.000.000
2
12/12/2006
46.088.160
46.088.160
4.608.816
3
27/12/2006
110.000.077
110.000.077
11.000.008
Total
166.088.237
166.088.237
16.608.824
Tujuan dilakukan perbandingan jumlah pembelian antara faktur pembelian dan faktur pajak adalah untuk mengetahui apakah jumlah pada faktur pembelian dengan faktur pajak sudah sama atau belum, dan setelah itu dilakukan penghitungan PPN nya. Dari tabel dimuka dapat dilihat bahwa jumlah pembelian pada faktur pembelian dengan faktur pajak sudah sama, dan dapat dilihat pada penghitungan PPN masukannya. •
Meneliti Pembelian Yang Sudah Dibukukan Dalam Buku Pembelian Tetapi Barangnya Belum Diterima. Hasil : Perusahaan mencatat pembelian kedalam buku pembelian apabila barang benar-benar sudah ada didalam gudang dan sesuai dengan order. Pengecekannya dilakukan dengan cek fisik. Hasil penelitian adalah nihil. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi pembelian sudah dicatat dan dilaporkan dengan benar atau belum.
•
Penelitian Atas Transaksi Impor Hasil : Impor dilakukan oleh PT. Perdoni pusat di Jakarta karena API (angka pengenal Import) dimiliki oleh Jakarta. Sehingga tidak terdapat transaksi
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
import yang dilakukan oleh PT. Perdoni Cab. Medan. Pengecekannya dapat dilakukan dengan melihat laporan laba rugi perusahaan, didalamnya tidak terdapat transaksi impor.
3. Prosedur
Pemeriksaan
Penjualan
Sesuai
Dengan
Surat
Edaran
No.01/PJ.7/2002 Berdasarkan prosedur pemeriksaan penjualan sesuai dengan Surat Edaran No.01/PJ.7/2002 dan dari data penjualan bulan November dan Desember dari PT. Perdoni Cab. Medan dengan tujuan untuk menentukan bahwa pajak keluaran tidak dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya, maka dapat dilakukan pengecekan pemeriksaan pajak sebagai berikut: a. Metode : Pengujian kaitan antara DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan buku penjualan
Hasil :
Tabel 4.11
Perbandingan DPP PPN Pada SPT Masa PPN dengan Buku Penjualan No
Bulan
Jumlah Pada Jumlah DPP PPN Buku
Pada SPT
Penjualan
Jumlah DPP
Jumlah
PPN 0% Pada
Retur
SPT
1
November
357.267.073 344.842.651
12.424.422
2
Desember
535.975.062 523.560.980
12.414.082
192.851
Berdasarkan data yang dimuka tersebut maka dapat dihitung besarnya pajak keluaran:
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Tabel 4.12 Pajak Keluaran No
Bulan
Jumlah
PPN Keluaran
1
November 2006
344.842.651
34.484.265
2
Desember 2006
523.560.980
52.356.098
Tujuan dilakukan perbandingan jumlah pada buku penjualan dengan SPT adalah untuk mengetahui apakah jumlahnya sudah sama atau belum. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah antara buku penjualan dengan SPT sudah sama. b. Metode: Pemeriksaan transaksi penjualan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hasil: sesuai dengan data perusahaan yang diperoleh, tidak ada transaksi penjualan yang mempunyai hubungan istimewa. Karena perusahaan memang tidak mempunyai anak perusahaan seperti yang telah dijelaskan dimuka. Untuk pengecekannya, dapat dilihat pada neraca perusahaan. Didalamnya tidak terdapat investasi pada perusahaan lainnya (bagian asset). Selain itu juga dapat dilihat pada SPT tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak badan, dimana pada formulir 1771-IV tidak tercatat daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. c. Metode : Yakinkan bahwa peredaran usaha telah dicatat secara benar dan lengkap Hasil : untuk pengecekannya, dapat dilihat pada SPT masa PPN. Peredaran usaha pada bulan November dan Desember telah dicatat secara lengkap dan benar. Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
d. Metode : Periksa retur penjualan kebukti pengembalian barang Hasil : Untuk pengecekannya,dapat dilihat pada laporan laba/rugi dan pada SPT masa PPN. Berdasarkan data penjualan yang diperoleh ada transaksi retur penjualan selama bulan November sebesar Rp 192.851,-. e. Metode : Periksa potongan penjualan dengan bukti-bukti pendukungnya Hasil : Untuk pengecekannya, dapat dilihat pada laporan laba/rugi. Berdasarkan data penjualan yang diperoleh, pada bulan November dan Desember perusahaan tidak pernah memberikan potongan penjualan kepada konsumen. f. Metode : Jika dipandang perlu lakukan konfirmasi dengan pihak pembeli Hasil : Konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari pihak ketiga untuk meneguhkan keterangan dari pihak ketiga tentang kebenaran data dari Wajib Pajak yang diperiksa. Tidak perlu melakukan konfirmasi kepada pihak pembeli.
4. Penghitungan PPN Kurang Bayar Atau Lebih Bayar Sesuai Prosedur Pemeriksaan Pajak Surat Edaran No.01/PJ.7/2002 Untuk penghitungan besarnya PPN yang harus disetor ke kas negara, perusahaan melakukan dengan cara mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak keluaran didapat dari penjualan langsung kepada konsumen, sedangkan pajak masukan didapat dari pembelian yang dapat dikredit saja. Penghitungan besarnya PPN yang harus disetor kenegara dengan cara
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan ini sudah tepat, sesuai dengan undang-undang PPN. Berdasarkan hasil yang didapat dan sesuai dengan prosedur pemeriksaan pajak Surat Edaran No.01/PJ.7/2002 maka pada bulan November dan Desember tahun 2006 dapat dihitung PPN kurang bayarnya atau lebih bayarnya. Rincian penghitungan: Tabel 4.13 PPN Lebih Bayar Dan Kurang Bayar Bln
Pajak
Retur
Pajak
Retur
Keluaran
Penjua
masukan
Pembelian
Kompensasi Kurang bayar
Lebih bayar
lan Nov 34.484.265 19.285 70.077.753 Des
52.356.098
26.021.122
16.608.824 28.163.670 -
61.633.895 2.277.049
Dari perhitungan diatas, didapat pada bulan November pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan. Hal ini berarti lebih bayar dan perusahaan dapat mengkompensasikan lebih bayar
tersebut pada bulan berikutnya maupun
merestitusikannya. Tapi yang dilakukan perusahaan mengkompensasikan ke bulan Desember, dan ini sudah tepat dengan undang-undang PPN. Pada bulan Desember pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Hal ini berarti perusahaan harus menyetorkan kurang bayar tersebut ke kas Negara. Dan hal ini sudah tepat dengan Undang-undang PPN.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
5. Pengecekan Pengisian, Penyetoran, Dan Pelaporan SPT Masa PPN Perusahaan melaporkan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT masa PPN. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan pengisian, penyetoran, serta pelaporan SPT masa PPN dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengisian SPT Masa PPN : •
Manager akuntansi perusahaan melakukan pengisian SPT masa PPN dengan mengunakan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas direktur perusahaan pada SPT induk maupun lampirannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa SPT masa PPN harus disampaikan dalam keadaan lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pajak dan yang sudah dibubuhkan tanda tangan serta nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibakukan. Apabila SPT masa PPN yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan ini, maka dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan.
•
Manager akuntansi mengisi SPT masa PPN menggunakan bahasa Indonesia, memakai huruf latin, memakai mata uang rupiah, menggunakan angka Arab. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan bahwa SPT harus jelas, maksudnya dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, mengggunakan angka Arab, dan dalam mata uang Rupiah.
•
Penghitungan pajak kurang bayar dan lebih bayar sudah sesuai dengan yang ada di
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Rincian pengitungannya:
Tabel 4.14 PPN Lebih Bayar Dan Kurang Bayar Berdasarkan SPT Masa PPN Sebelum Pemeriksaan Pajak Bln
Pajak
Pajak
Kompen
Penghi
Penghi
Jumlah
Jumlah
Keluaran
Masukan
sasi
tungan
tungan
Di
Di
Sesuai
Sesuai
SPT
Masa
Prosedur
Prosedur
Masa
PPNLB
KB
LB
PPN KB
Nov 34.464.980 70.077.753 Des
52.356.098
(11.554.846)
26.021.122 -
61.633.895 2.277.049
SPT
61.633.895 2.277.049
Setelah pemeriksaan Tabel 4.14 PPN Lebih Bayar Dan Kurang Bayar Berdasarkan SPT Masa PPN Setelah Pemeriksaan Pajak Bln
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Nov 34.464.980 70.077.753 Des
39.856.098
(11.554.846)
Kompen sasi
Penghi tungan Sesuai Prosedur KB
26.021.122 -
Penghi tungan Sesuai Prosedur LB
Jumlah Di SPT Masa PPN KB
61.633.895 1.077.049
Jumlah Di SPT Masa PPNLB
61.633.895 1.077.049
Hasil yang didapat adalah SPT masa PPN belum diisi sesuai dengan prosedur yang ada. Perusahaan tidak mencantumkan jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan baik pada bulan November maupun Desember. Pada bulan Desember ada faktur pajak keluaran yang tidak dicap/stempel perusahaan sehingga dianggap batal atau faktur pajak cacad sebesar Rp 1.200.000,Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Penyetoran SPT Masa PPN : •
Perusahaan setiap bulannya menyetorkan pajak kurang bayar pada tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Ini berarti perusahaan sudah tepat dalam menyetorkan pajak kurang bayar, karana hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa SPT Masa PPN paling lambat disetor tanggal 15 setelah akhir masa pajak, apabila pada tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka PPN dapat disetor pada hari kerja sesudahnya. Pelaporan SPT Masa PPN :
•
Perusahaan setiap bulannya melaporkan SPT Masa PPN pada tanggal 15 setelah masa pajak berakhir atau sama dengan tanggal penyetoran. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah tepat dalam penyampaian SPT masa PPN. Karena hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan ke KPP ditempat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP atau melalui kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur, SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Apabila terlambat menyampaikan SPT masa PPN, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000, lima puluh ribu rupiah.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan pembahasan mengenai keadaan yang ada dalam perusahaan dan menerapkan prosedur pemeriksaan PPN sesuai dengan Surat Edaran No-01/PJ.7/2002, maka dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saransaran yang diharapkan berguna bagi perusahaan maupun bagi pembaca.
A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil analisis terhadap ketentuan dan prosedur pemeriksaan
PPN sesuai dengan Surat Edaran No-01/PJ.7/2002 serta hasil penerapannya pada perusahaan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: a.
PT. Perdoni sudah mencatat seluruh pembelian dengan tepat sehingga pajak
masukan yang dilaporkan sudah benar, atau dengan kata lain pajak masukannya tidak dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya. b.
PT. Perdoni sudah mencatat seluruh penjualan dengan benar sehingga pajak
keluaran yang dilaporkan sudah benar, atau dengan kata lain pajak keluarannya tidak dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya. c. PT. Perdoni Cab. Medan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun untuk tahun takwim 2006. Jumlah yang didapat dari perhitungan sesuai dengan prosedur sudah sama dengan jumlah yang tercantum didalam SPT masa PPN.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
d. SPT masa PPN belum diisi sesuai dengan prosedur yang ada, karena perusahaan melakukan kekeliruan dalam pengisian SPT masa PPN. Kekeliruan tersebut adalah perusahaan tidak mengisi jumlah pada lampiran SPT pada bulan November yang menunjukan besarnya penyerahan kepada konsumen dengan menggunakan faktur pajak sederhana. Selain itu pada bulan November dan Desember perusahan juga tidak mencantumkan jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang seharusnya dicantumkan dalam lampiran SPT masa PPN. Ditemukan juga pada bulan November ada faktur pajak keluaran yang tidak di stempel/cap perusahaan yang mengakibatkan faktur pajak tersebut menjadi faktur pajak cacad dan tidak bisa dilaporkan menjadi pajak keluaran. e. Perusahaan selalu tepat waktu dalam menyetorkan PPN kurang bayarnya dan juga selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulannya ke KPP yang bersangkutan.
B. Saran 1. PT. Perdoni Cab. Medan jangan sampai melakukan kesalahan dalam pengisian SPT masa PPN. Karena sekecil apapun kesalahan dalam pengisian SPT, perusahaan dianggap tidak meyampaikan SPT dan akan berakibat fatal kepada perusahaaan. 2. PT. Perdoni Cab. Medan sepatutnya melaporkan semua Pajak Masukannya , baik yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan 3. Agar lebih memahami bidang perpajakan dan menghindari besarnya perbedaan SPT Masa PPN menurut fiskus dan menurut wajib pajak sendiri, sebaiknya direksi atau staaf Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
perusahaan lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi perpajakan, seminar perpajakan, atau kursus breavet pajak 4. Perusahaan selalu aktif dan tanggap dalam mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku 5. Untuk faktur pajak yang bisa dikreditkan dan tidak bisa dikreditkan, sebaiknya perusahaan lebih berhati-hati mengkreditkannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
DAFTAR PUSTAKA
Ilyas, Wirawan B., Rudy Suhartono, 2007, Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Barang Mewah, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta Mardiasmo, 2000, Perpajakan , Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Mulyadi, Auditing, 2002, Salemba Empat, Jakarta Pardiat, Drs, 2007, Pemeriksaan Pajak, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta Setiawan, Agus, 2007, Teknik Audit Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Penerbit Lingkaran Buku, Yogyakarta. Sihaloho, Cyrus, 2002, Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Cetakan Kelima, Penerbit PT.Raja Grafindo, Jakarta Suandy, Erly, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, Wirawan B.Ilyas, 2000, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia.2000.Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia.2000.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.7/2002 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia.2000.Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana Telah beberapakali diubah terakhir Dengan Undang-Undang No.28Tahun 2007, Jakarta Departemen Keuangan Republik Indonesia.2000.Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah sebagaimana Telah beberapakali Diubah terakhir Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi, Medan Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.
Juliana E.L.N : Prosedur Penerapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perdoni Cab. Medan, 2010.