SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum O L E H ZUHRIANA NASUTION

1

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN ( Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan )

SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum O L E H ZUHRIANA NASUTION 050200164

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Jurusan Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

2

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN ( Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan ) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum O L E H ZUHRIANA NASUTION 050200164

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI DISETUJUI OLEH : KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

( Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H ) Nip. 131570455 PEMBIMBING I :

PEMBIMBING II :

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H) Nip. 131570455

(Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.H) Nip. 132028943

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

3

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN Abstrak Zuhriana Nst *) Bismar Nst **) Mahmul Siregar ***) Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan untuk memperbaharui dan mereformasi kehidupan nasional guna menumbuhkan otonomi secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepastian hukum sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh para investor atau penanam modal. Selain itu pengaturan yang jelas dan kebijakan ramah investasi dalam hal pengembangan penanaman modal dalam rangka otonomi daerah turut sebagai acuan para investor untuk menanamkan modalnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Perizinan penanaman modal, fasilitas penanam modal, hak dan kewajiban penanam modal, serta penyelesaian sengketa Penanaman Modal, menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Kriteria kebijakan daerah ramah investasi/ penanaman modal guna peningkatan iklim penanaman modal di daerah, serta kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap penanaman modal, baik dalam hal deregulasi maupun debirokrasi guna menarik minat para investor asing dan dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yaitu buku-buku, artikel, internet, serta datadata yang diberikan dari Kantor Penanaman Modal Daerah, Disperindag, dan Bagian Hukum Kota Medan. Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal bertujuan untuk penyempurnaan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum. Kriteria perda ramah investasi untuk menghindari pemberlakuan Perda yang semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terbukti dengan banyaknya Perda yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terobosan yang dilakukan Pemko Medan telah cukup menarik minat para investor, namun sayangnya dengan berbagai terobosan yang telah dibuat, Pemko Medan belum menerapkan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, seperti apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007.

*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU 2005 **) Guru Besar Fakultas Hukum USU, Pembimbing I ***) Dosen/ Staff pengajar Fakultas Hukum USU, Pembimbing II Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

4

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Syukur Alhamdulillah penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Adapun judul yang penulis angkat adalah : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari dengan sepenuhnya sebagai hamba Allah penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan penulis miliki, sedikitnya pengalaman dan literatur yang menunjang judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk mendekati kesempurnaan di dalam skripsi ini. Namun terlepas segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., sebagai Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi semangat pantang menyerah kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Ibu Dr. Sunarmi, S.H., M. Hum, sebagai Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

5

4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M. Hum, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengajaran dan membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M. Hum., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M. Hum, DFM., sebagai Pembantu Umum Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Muhammad Husni, S.H, M.H., sebagai Pembantu Umum Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat dibalas jasa-jasanya yang telah membimbing, mengajar, serta memberikan ilmu yang terbaik untuk penulis dalam menjalani studi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Bang Anto, Bang Harun dan Kak Fitri yang telah membantu segala urusan administrasi serta seluruh staf pegawai dan tata usaha. 10. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Bapak Erwin Lubis, Pegawai KPMD Ibu Etha terima kasih yang rela meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan yang berkaitan skripsi saya. Kepada Ibu Ir. Mariani di Disperindag Kota Medan dan Bapak Soritua Harahap di Bagian Hukum Pemko Medan, terima kasih atas bantuannya untuk memberikan data yang diperlukan. Kepada pihak-pihak yang telah melindungi untuk menemani penulis dalam menempuh perjalanan hidup juga mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Drs. H. Abd. Hamid Nasution) dan Ibunda (Hj. Rosmawati) yang penuh kesabaran menanti dan mendukung perjalanan studi penulis. Terima kasih juga atas semua doa dan nasehat yang tak terbalaskan. Kepada abangda Zainul, bang Ami, bang Dedoy penulis bangga memiliki kalian. Kepada kakanda Zuraidah, dan Zahraini terima kasih atas bantuannya. Untuk Adinda dan keponakan yang tercinta, Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

6

Ani, Tari, Farhan, Oval, Tika dan Nadia, penulis berharap agar selalu rajin belajar dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. 2. Teman-teman di Fakultas Hukum Stambuk 2005, khususnya Ikas-Persik, Ci-Poet, Uni Liza (Reflizawaty), Myumyun, Juju’, Emi-V, Putri Sum, Sylvia/ Nini/ Buk Pecel, Dian Fals, Yudha Wet, Eki, Mandah, Indah Doraemon, Rini, Amel, Eki, Cindy, Lona, Diana, dan Frida. Terima kasih untuk setiap kenersamaannya dan juga setiap waktu yang sangat menyenangkan yang tak terlupakan. Teman-teman kalian semua sungguh berharga buat penulis. Terima kasih juga kepada teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi, khususnya Tri Arni, Olla, Emi, Mak Itink, Nova, Dini, Febrina, Muliana, Amir dan teman-teman seperjuangan lainnya. 3. Teman-teman Pergedels Isha, Mitha, Lytha, dan Ratih, juga Mamie, Desy, Beni, Josua, Mirwan, Doni, Litaifin, Gindo,terima kasih atas pertemanan yang indah dan setiap waktu yang kita lewati selama ini. Akhir kata kiranya tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Amin Ya Rabbal ‘Alamin Wassalamualaikum wr.wb Medan, 4 Februari 2009

Penulis (Zuhriana Nasution)


7

DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................ v DAFTAR TABEL ........................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ......................................................... 10 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ......................................... 10 D. Keaslian Penulisan ........................................................... 11 E. Tinjauan Kepustakaan ...................................................... 12 F. Metode Penulisan ............................................................. 14 G. Sistematika Penulisan....................................................... 16

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENANAMAN MODAL A. Jenis-Jenis Penanaman Modal .......................................... 19 B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal .... 21 C. Kondisi Penanaman Modal di Indonesia ........................... 26 D. Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia (UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007) :


8

1) Perizinan Penanaman Modal ................................... 29 2) Fasilitas Penanaman Modal ..................................... 33 3) Hak dan Kewajiban Penanam Modal ....................... 37 4) Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal ............... 38

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH PASCA DI BUATNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH A. Iklim Penanaman Modal Daerah ...................................... 45 B. Koridor dan Regulasi Nasional di Bidang Penanaman Modal 1) Urusan Wajib Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal .................................................. 48 2) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanaman Modal .................................................. 58 C. Kriteria Kebijakan Daerah Ramah Investasi/ Penanaman Modal........................................................... 67 D. Pelaksanaan dan Dampak Peraturan Daerah Ramah Investasi/ Penanaman Modal ........................................... 74

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN A. Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal Serta


9

Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Medan .............................................................................. 76 B. Pengaturan Pelayanan Izin Satu Atap/ One Stop Service di Kota Medan .................................................... 86 C. Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap Penanaman Modal, Dalam Hal Deregulasi maupun Debirokrasi Guna Menarik Minat Investor/ Penanam Modal......................... 88 D. Perkembangan Penanaman Modal di Kota Medan ............ 94 E. Perda Kota Medan yang Berkaitan dengan Penanaman Modal/ Investasi ........................................... 98

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ...................................................................... 102 B. Saran................................................................................ 105

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 108 LAMPIRAN ................................................................................................. 111


10

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1 Survei Penilaian Iklim Usaha di Semua Provinsi .............................. 46 Tabel 2 Kebijakan Penanaman Modal ........................................................... 49 Tabel 3 Kerjasama Penanaman Modal........................................................... 51 Tabel 4 Promosi Penanaman Modal .............................................................. 52 Tabel 5 Pelayanan Penanaman Modal ........................................................... 53 Tabel 6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal .................................. 55 Tabel 7 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal .............. 56 Tabel 8 Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal .......... 57 Tabel 9 Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Langsung dengan Penanaman Modal .......................................................................... 58 Tabel 10 Peraturan Perundang-Undangan yang Tidak Terkait Langsung dengan Penanaman Modal .............................................................. 65 Tabel 11 Realisasi Penanaman Modal PMA berdasarkan Bidang Usaha di Kota Medan Periode 2003-2007 ................................................. 95 Tabel 12 Realisasi Penanaman Modal PMDN Berdasarkan Bidang Usaha di Kota Medan Periode 2003-2007 ................................................. 97


11

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1 Proses Pengurusan IMB ................................................................ 80 Gambar 2 Prosedur Penerbitan Izin Undang-Undang Gangguan (H.O).......... 81 Gambar 3 Prosedur Penerbitan Izin Industri .................................................. 83 Gambar 4 Prosedur Penerbitan Izin Surat Izin Usaha Perdagangan................ 86


12

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras, dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya. Cita-cita bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya ialah kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat adil dan makmur di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu dunia yang damai. 1 Cita-cita bangsa Indonesia tersebut terukir bagaikan kata-kata emas, sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terpatri dalam preambul UndangUndang Dasar 1945 alinea 4 yang menyatakan sebagai berikut : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Preambul Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung intisari citacita bangsa Indonesia, yaitu :

1

Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanman Modal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

13

1. Keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas; 2. Keinginan untuk merdeka; 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 4. Memajukan kesejahteraan umum; 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2 Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus diisi dengan berbagai bidang pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan pembangunan nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan

nasional

secara

menyeluruh

tersebut

merupakan

pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia. 3 Pentingnya pembangunan nasional itu, maka cukup beralasan jika setiap Negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing

2 3

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat), Bagian Pembukaan. Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 3.


14

(Foreign Direct Investment) untuk menanamkan modal di negaranya, dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif. 4 Arti pentingnya kehadiran investor asing ialah bahwasanya eksplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang bersifat ekstraktif dengan ciri utama pada padat modal dan berteknologi tinggi. Dengan demikian, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini juga sangat sulit diharapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja yang justru menjadi salah satu tujuan pokok pihak Indonesia mengundang mereka datang ke negara ini. 5 Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hatihati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan

sumber-sumber

alam,

jumlah

penduduk,

sejarah

perjuangan

4

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), hlm. 19. Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya,1995), hlm. 20. 5


15

kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional. 6 Permodalan yang diperlukan oleh negara untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal. Walaupun penanaman modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecendrungan berkurangnya arus masuk investasi global. 7 Sampai saat ini terdapat beberapa masalah pokok yang masih sering dikeluhkan para investor dalam berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain kurangnya rasa kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan

yang

berkaitan dengan penanaman modal, terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penanam modal (investor) dalam berbisnis dan memperlakukan mereka secara adil (non diskriminatif).8 Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia mendapat perhatian dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di 6

Dhaniswara k. Harjono, Op.Cit, hlm. 5-6. Ibid, hlm. 5-7. 8 Asmin Nasution, Transparansi Dalam Penanaman Modal, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 10. 7


16

dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang

baik

(good corporate

governance). 9 Yang menjadi masalah adalah, apakah perangkat hukum yang terkait dengan investasi atau penanaman modal itu sudah memadai untuk menarik minat investor? Untuk menjawab pertanyaan ini,berbagai pendapat para pakar dikemukakan oleh Juwono Sudarsono, Mohamad Ikhsan, dan Erman Rajagukguk yang dikutip oleh Sentosa Sembiring. Juwono Sudarsono mengemukakan: “Ada tiga hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan pengusaha Indonesia bila Indonesia benar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya. Ketiga hal itu adalah legal, labour, local. Pertama, Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan yang ramah bagi investasi dan perdagangan; Kedua, Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai pengaturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor dan yang ketiga, Indonesia harus memebenahi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” 10

Pandangan senada dikemukakan oleh Mohamad Ikhsan: “Iklim investasi terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (cost) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan (finance cost), dan investasi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang 9

Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 11. Ibid, hlm. 30.

10


17

mempengaruhi risiko yang terdiri dari stabilitas makro ekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, hak property (property right), kepastian kontrak, dan hak untuk mentransfer. Ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur dengan baik, serta tersedia dengan efektif hukum persaingan.” 11 Apa yang dikemukakan oleh kedua pakar di atas semakin jelas bahwa, jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan. Selain itu, ketentuan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (fairness) dan dapat diprediksi (predictable). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk: “Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stability, predictability, dan fairness. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan hukum untuk meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubunganhubungan ekonomi melampui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan menengah birokrasi yang berlebihan.”Oleh karena itu, investor membutuhkan adanya kepastian hukum, agar aktivitas investasinya adapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhinya. 12 Selain kepastian hukum sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh para investor atau penanam modal, turut juga mengenai pengaturan yang jelas dan ramah investasi dalam hal pengembangan penanaman modal dalam rangka otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada awalnya ditujukan untuk 11 12

Ibid, hlm. 31. Ibid, hlm. 32.


18

memperbaharui dan mereformasi kehidupan nasional guna menumbuhkan otonomi secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13 Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintah, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II

kota dan kabupaten. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali lima bidang, bidang tersebut antara lain: a. Politik luar negeri; b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Peradilan; e. Moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama. 14 Untuk menyerasikan antara kewenangan Pemerintah Pusat di satu sisi dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/ Kabupaten di sisi lain, pembentuk undang-undang mencoba menyusunnya berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud antara lain berdasarkan, ekternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. 15 Dalam Undang-Undang Pemda tahun 2008 disebutkan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan lain. Salah satu tugas yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dalam Pasal 13 ayat (1) butir n Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota. Dalam Pasal 14 ayat (1) butir n Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 disebutkan urusan wajib yang menjadi 13

Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia,(Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 113. 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat 3. 15 Ibid, pasal 11 ayat 2. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

19

kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan dalam berskala kabupaten/ kota meliputi, pelayanan administrasi penanaman modal. Hanya cukup disayangkan dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan administrasi penanaman modal. 16 Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Bab XII, Pasal 27 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “Pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah, maupun antarpemerintah daerah.” Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, dalam Bab XIII Pasal 30 mengatur mengenai Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal.

17

Oleh karena itu dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah mengurus daerahnya secara otonom termasuk di antaranya memberikan insentif kepada investor, perlu menciptakan peluang investasi yang memadai tidak hanya sarana fisik, tetapi juga non fisik misalnya diterbitkannya peraturan daerah (perda) dapat dijadikan sebagai pemacu kehadiran investor. 18

16

Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 186. Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 255. 18 Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 188. 17


20

Kota Medan, sebagai salah satu daerah yang menjalani pelaksanaan otonomi daerah, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi lingkungan bisnis yang strategis. Sebagaimana diketahui, setelah masa krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, iklim penanaman modal (Investasi) dikota Medan secara berangsur-angsur mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh letak geografis dan potensi demografis Kota Medan yang cukup strategis tetapi juga didukung juga oleh kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu. 19 Masalah lain yang timbul berkenan dalam iklim penanaman modal ini adalah persepsi rendahnya kepastian hukum, juga tercermin dari banyaknya tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah dan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpang siuran wewenang antara Pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang berasal dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidak jelasan kebijakan investasi nasional, yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. Disisi lain penerapan peraturan daerah (Perda) lebih didorong oleh keinginan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah secara berlebihan, yang dikuatirkan dapat merugikan pembangunan kota. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai kebijakan di Kota Medan yang berkaitan dengan penanaman modal untuk diteliti dan dibahas dengan melakukan analisis pada Kantor 19

http://pemkomedan.go.id/selayang_potensi2.php, diakses 6 Januari 2009.


21

Penanaman Modal Daerah Kota Medan mengenai perkembangan yang ada di kota Medan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengenai perizinan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengenai kebijakan serta produk hukum yang dibuat. Penelitian ini berjudul “ Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan.”

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal berikut: 1. Bagaimanakah perizinan penanaman modal, fasilitas penanam modal, hak dan kewajiban penanam modal, serta penyelesaian sengketa Penanaman Modal, menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ? 2. Bagaimanakah kriteria kebijakan daerah ramah investasi/ penanaman modal ? 3. Apa sajakah kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap penanaman modal, baik dalam hal deregulasi maupun debirokrasi guna menarik minat para investor asing dan dalam negeri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Penulisan ini bertujuan : a. Memberikan gambaran tentang perizinan penanaman modal, berbagai fasilitas yang akan diberikan pada penanam modal, hak dan kewajiban Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

22

penanam modal, serta penyelesaian sengketa penanaman modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. b. Untuk mengetahui tentang kriteria kebijakan daerah ramah investasi/ penanaman modal. c. Untuk lebih mengetahui apa saja kebijakan Pemerintah Kota Medan, baik dalam bentuk deregulasi maupun debirokrasi guna menarik minat para investor asing dan dalam negeri. 2. Manfaat penulisan : a. Hasil penulisan dapat bermanfaat terhadap penanam modal asing dan dalam negeri yang ingin menanamkan modal di Kota Medan. b. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat terhadap institusi Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan untuk lebih mengerti dan memahami akan tanggung jawab dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal. c. Hasil Penulisan ini dapat bermanfaat terhadap Pemerintah Kota Medan untuk melakukan berbagai terobosan di bidang penanaman modal, guna meningkatkan petumbuhan ekonomi di Kota Medan.

D. Keaslian Penulisan Judul yang penulis pilih adalah “KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN”, yang diajukan dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum”. Judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

23

Sumatera Utara. Penulisan ini berdasarkan referensi buku-buku, media cetak, dan elektronik, serta data-data dari Kantor Penanaman Modal daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemko Medan. Oleh karena itu penulisan ini merupakan sebuah karya asli sehingga tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan.

E. Tinjauan Kepustakaan Investasi dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Wojowasito, artinya penanaman modal. Investor adalah orang atau lembaga yang menanamkan modalnya. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada ketentuan umum disebutkan, kesatu, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 20 Kedua, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 21 Ketiga, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing. 22

20

Undang-Undang No. 25 tahun 2007, Op.Cit, Pasal 1 angka 1. Ibid, pasal 1 angka 2. 22 Ibid, pasal 1 angka 3. 21


24

Beberapa

tujuan

dari

penanaman

modal

adalah

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah (pemda), sesuai dengan tugas dan fungsinya, sangat berkepentingan dengan upaya penanaman modal tersebut. Hal itu lebih dikarenakan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan iklim usaha di wilayahnya, sehingga perekonomian menjadi meningkat; begitu juga pembangunan di segala bidang akan berkembang. 23 Kemudian dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemda perlu pendanaan yang tidak sedikit. Menggantungkan dana yang dihimpun melalui pendapatan asli daerah (PAD), terkadang belum mencukupi. Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang kreatif dari pemda dalam menghimpun modal dari berbagai kalangan, terutama para investor. 24 Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa inggris diistilahkan dengan economic growth mengandung pengertian proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi Dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai abad ke 18 kebanyakan masyarakat di berbagai

23 24

http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/28/opi04.htm.Diakses 16 Januari 2009. http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/28/opi04.htm.Diakses 16 Januari 2009.


25

negara masih hidup pada tahap subsitansi dan mata pencarian utamanya adalah dari melakukan kegiatan di sektor pertanian, perikanan, dan berburu. 25 Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak lebih dua abad yang lalu menimbulkan dua efek penting yang sangat menggalakkan, yaitu : kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat, dan Ia dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. 26

F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain : 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. 2. Sumber Data a. Data Primer

25

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah/pengantar-ekonomi-pembangunan http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/pengantar-ekonomipembangunan/pertumbuhanekonomi.Diakses 16 Januari 2009. 26


26

Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan atau pihak terkait. b. Data Sekunder Data-data sekunder meliputi: 27 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota serta Perda-perda Kota Medan. 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum 3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 28 a) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang disebut dengan 27

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 1986), hlm. 52. 28 Fred, N. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, (Yogyakarta: Gajahmada Univ. Press, Cetakan Kelima, 1996), hlm. 770. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

27

data sekunder berupa : perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah, maupun media elektronik yang semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian. b) Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian lapangan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang aktual dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemko Medan. Untuk mengumpulkan data-data ini, penulis menggunakan sistem wawancara (interview) dan memberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapai. Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawabanjawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. 4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

28

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENANAMAN MODAL Pada bab ini akan digambarkan secara umum tentang Jenis-Jenis Penanaman Modal, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal, Kondisi Penanaman modal di Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) : Perizinan Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Hak dan Kewajiban Penanam Modal, Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH PASCA DI BUATNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH Pada bab ini diuraikan tentang Iklim Penanaman Modal Daerah, Koridor dan Regulasi Nasional di bidang Penanaman Modal, Urusan wajib pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal, Peraturan Perundang-undangan di bidang Penanaman Modal,


29

Kriteria Kebijakan Daerah Ramah Investasi/ Penanaman Modal, Pelaksanaan dan Dampak Peraturan Daerah Ramah Investasi/ Penanaman Modal. BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN

MODAL

GUNA

MENINGKATKAN

PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN Pada bab ini dijelaskan secara mendalam tentang Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal serta prosedur pelaksanaan Penanaman Modal di kota Medan, Pengaturan Pelayanan Izin Satu Atap/ One Stop Service di kota Medan, Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap Penanaman Modal, baik dalam hal deregulasi maupun debirokrasi guna menarik minat investor/ penanam modal, Perkembangan Penanaman Modal di kota Medan, Perda kota Medan yang berkaitan dengan Penanaman Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisikan kesimpulan dan intisari dari bab-bab terdahulu, serta saran menyangkut rumusan masalah.


30

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENANAMAN MODAL A. Jenis-Jenis Penanaman Modal Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Investasi Langsung (Direct Investment) atau Penanaman modal Jangka Panjang Dalam konteks ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah “segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. 29 Bagi pemodal asing maupun dalam negeri, yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), maka badan usaha tersebut 29

Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 12.


31

harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika para investor merasa tidak nyaman atau tidak menguntungkan lagi berinvestasi di Indonesia, maka investor akan merelokasi perusahaannya atau bahkan mungkin menutup perusahaannya. 30 Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (Joint Venture Company) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (Joint Operation Scheme) tanpa membentuk perusahaan

baru;

mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance) maupun dengan memberikan lisensi. 31

2. Investasi Tak Langsung (Indirect Investment) atau Portofolio Investment Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung adalah sebagai berikut : a) Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.

30 31

Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 70-71. Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 12.


32

b) Pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. c) Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. 32 Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya (mungkin untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tentunya cukup menjanjikan pendapatan) tujuan utama dari investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Tujuan investor di sini adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah biasa menikmati keuntungan. Dengan kata lain, jenis investasi seperti ini, yang diharapkan oleh investor adalah capital gain, artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual saham di bursa efek. 33 Oleh karena itu sekalipun secara teoritis dapat dipilah antara penanaman modal secara langsung dan tidak langsung, namun jika dilihat dari manfaat yang bisa diambil oleh negara penerima modal, maka kehadiran jenis investasi secara langsung lebih menguntungkan bagi negara penerima modal, sebab kehadiran investasi dapat menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. 34

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal 32

Ibid, hlm. 13. Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 71. 34 Ibid, hlm. 73. 33


33

Dalam masa krisis saat ini, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan investasi ini secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara, yaitu sebagai berikut: 1. Faktor politik Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal terutama penananman modal asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi. 2. Faktor ekonomi Faktor ini juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi. Faktor politik dan faktor ekonomi akan saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Dengan demikian, apabila perekonomian suatu Negara sangat mengkhawatirkan tentunya para investor akan sangat

merasa khawatir

menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari ekonomi, aspek moneter juga sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya. 3. Faktor hukum Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi. Wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

34

modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (predictability), keadilan (fairness), dan efisiensi (efficiency). 35 Di samping faktor-faktor di atas, investasi juga dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Berdasarkan faktor-faktor di atas secara keseluruhan, aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Faktor Internal dalam Penanaman Modal Dalam menarik penanaman modal, pemerintah harus memperhatikan faktor internal penanaman modal sebagai berikut :36 a) Prosedur penanaman modal harus sederhana Para investor umumnya mengeluhkan prosedur penanaman modal yang dianggap berbeli-belit dan terlalu birokratis. Untuk itu perlu diciptakan pengurusan prosedur yang lebih mudah melalui one gate services atau one top services. b) Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu Para investor membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka. Pertikaian antar suku di beberapa wilayah, dan teroris menjadikan ancaman bagi investor asing. c) Bidang usaha penanaman modal

35

Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta; Ind-Hill Co, 2003), hlm.

36

Rosyidah Rakhmawaty, Op.Cit,. Hlm. 48.

9-10. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

35

Bidang usaha penanaman modal harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Bidang usaha yang terbuka maupun yang tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas. d) Kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang kurang baik Faktor buruh menjadi salah satu faktor pertimbangan penting karena terkait dengan kualitas produksi. Begitu juga dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja. e) Hak kepemilikan tanah Hak kepemilikan tanah ini umumnya sangat sulit diperoleh oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kekhawatiran bila investor asing diberi hak untuk memiliki tanah maka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Sementara negara-negara lain seperti China, Thailand dan Filipina telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor asing. f) Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum Undang-Undang Penanaman Modal dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Apalagi sering berganti-gantinya aturan dan kurang sinkronnya suatu aturan satu sama lain menjadikan investor asing bingung menafsirkan suatu aturan. g) Kurangnya berbagai fasilitas insentif Berbagai fasilitas berupa insentif sangat penting untuk menarik investor asing. Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara berkembang untuk saling menarik investor asing agar arus modal asing masuk ke Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

36

negaranya. Hal tersebut menjadikan berbagai negara menawarkan berbagai iming-iming insentif. 2. Faktor Eksternal/ Luar Negeri a) Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan b) Pencabutan GSP (General System Preference) atau sistem preferensi umum terhadap empat negara baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura) c) Meningkatkan biaya produksi di luar negeri. 37 d) Interdependensi antarnegara Tidak ada suatu negara di dunia ini yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Perbedaan secara geografis, modal, potensi alam, penduduk, kemampuan ilmu pengetahuan dan lain-lain menjadikan mereka saling membutuhkan satu sama lain, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya melalui penanaman modal. e) Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Internasional Dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk melakukan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia maka sektor penanaman modal menjadi meluas dan nyaris tanpa hambatan. f) Persaingan Sengit Antar Negara Berkembang Komitmen membentuk kawasan perdagangan dan investasi bebas tersebut semakin menyebabkan persingan di bidang investasi semakin tinggi. 37

Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 9.


37

Terutama

antar

negara

berkembang,

mereka

saling

berlomba

“mempercantik diri” untuk menarik arus investasi asing negara maju agar masuk ke negaranya. 38 C. Kondisi Penanaman Modal di Indonesia Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan yang tak kalah penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan pada awal tahun 70-an sampai akhir 80-an, Jepang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Mc Morant, Shell, Mobil Oil, mulai menanamkan sahamnya secara besar-besaran di Indonesia. 39 Pertumbuhan penanaman modal tersebut (investasi langsung) terus berlangsung hingga tahun 1996 seiring dengan berbagai kebijakan liberalisme di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pad apenghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis multidensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik. Kemerosotan

38 39

Rosyidah Rakhmawati, Op.Cit, hlm. 49. Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 13.


38

investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus penanaman modal yang negative selama beberapa tahun. 40 Kondisi investasi yang demikian parah antara lain disebabkan karena Pertama, adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia yang erat kaitannya dengan keamanan, telah menimbulkan kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga masalah keamanan dalam negeri ini merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk segera memulihkan keadaan menjadi lebuh aman. Di samping itu, dapat memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Kedua, yaitu jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor. Ketiga, yaitu masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah hiring (rekrutmen) dan firing (pemberhentian), di mana masalah ini bersifat kompleks dan menciptakan suatu bottlenecking. Keempat, yaitu masalah perpajakan dan kepabeanan. Kelima, yaitu masalah infrastruktur. Keenam, adalah masalah penyederhanaan sistem perizinan. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi investor seperti pemberlakukan kembali tax holiday. 41

40 41

Ibid, hlm. 14. Ibid, hlm. 14.


39

Berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi tahun 2006 berada dalam kondisi memprihatinkan, di mana realisasi investasi (Izin Usaha Tetap) penanaman modal dalam negeri selama Januari 2006 mencapai Rp 13,55 triliun atau turun 18,57% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2005. Realisasi penanaman modal asing turun sebesar 47,6%. Penurunan realisasi ini berkorelasi linear dengan pembukaan lapangan kerja baru. Padahal upaya untuk mendongkrak investasi tersebut sudah cukup dilakukan baik dengan pencanangan tahun investasi tahun 2002, rangkaian promosi dan roadshow serta kunjungan kepala negara beserta para pengusaha ke luar negeri, namun belum mampu meyakinkan masyarakat dunia usaha internasional untuk berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia. 42 Walaupun kondisi investasi dikatakan merosot, kalau dicermati , pada tahun 2005, jumlah investasi asing yang masuk ke dalam negeri mencapai US$ 8,55 miliar yang diinvestasikan pada 785 proyek. Selanjutnya, selama periode Januari sampai dengan Oktober 2006, jumlah investasi asing bertambah US$ 4,48 miliar yang diinvestasikan pada 770 proyek. 43 Selain itu menurut survey yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan daya saing Indonesia merosot dari urutan ke-69 pada 2004 menjadi urutan ke-74 pada 2005. dalam hal perbaikan iklim investasi (prioritas ketiga), juga tak ada perbaikan berarti. Di mata investor asing, iklim berbisnis di Indonesia pada 2005 bertambah buruk. Hal ini antara lain tercermin pada public Institution Indexs kita yang merosot tajam dari posisi ke-68 menjadi ke-89 pada

42 43

Ibid, hlm. 16. Ibid, hlm. 15-16.


40

2005. Tiga keluhan terbanyak adalah (1) birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, (2) ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Dan (3) regulasi perpajakan. 44 Citra negatif yang terbentuk karena laporan lembaga peringkat internasional seperti WEF dan Political and Economic Risk Consultant (PERC), Standard and Poors dan Lembaga Pemeringkat Internasional lainnya yang masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang belum sepenuhnya kembali kondusif. 45 Sementara itu, pada survey yang dilakukan World Bank pada 155 negara, ranking Indonesia kembali tak begitu menggembirakan yaitu 115. Jumlah negara itu terdiri dari 22 negara dengan tingkat perekonomian tinggi, 37 negara dari SubSahara Afrika, 24 negara dari wilayah Asia Timur dan Pasifik, 26 negara dari Eropa dan Asia Tengah, 22 negara dari Amerika Latin, 16 negara dari Timur Tengah dan Afrika Utara, serta delapan negara dari Asia Selatan. 46

D. Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007) Perubahan

Undang-Undang

Penanaman

Modal

bertujuan

untuk

penyempurnaan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan, jaminan bagi investor. Pemilik modal

44

www. Google.com, Survei World Economic Forum 2005. diakses 2 Desember 2008. Budiman Ginting, Permasalahan Nasional Pengembangan Investasi, Bahan Kuliah Hukum Investasi. 46 www.google.com., Survei World Bank 2005. 45


41

sangat dimanjakan. Beleid ini seharusnya bisa mengundang lebih banyak investor.47 Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain sebagai berikut. 1) Perizinan Penanaman Modal Dalam rangka menarik minat investor sebesar-besarnya, Indonesia harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih komprehensif. Insentif tersebut dapat berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi para investor, di mana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang (kurang lebih 12 prosedur) yang pengurusannya memerlukan waktu selama 151 hari sampai dengan 180 hari. Lambatnya pengurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan tersebut memakan waktu dua kali lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain. 48 Birokrasi yang panjang dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat para investor untuk melakukan investasi. Dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya tambahan serta marak dengan korupsi dan pungutan liar yang menjadikan investasi di Indonesia memiliki high cost economy yang akan memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak feasible karena profit margin menjadi semakin kecil.

47 48

Dhaniswara K. harjono, Op.Cit, hlm. 78. Ibid, hlm. 209.


42

Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep one stop service center. 49 Konsep pelayanan perizinan terpadu satu pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan pada Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang diatur dalam Bab XI Pasal 25 dan 26 mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan. Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : (1) Penanam modal yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. 50 Pasal 26 : (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.51 49

Ibid, hlm. 210. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Op.Cit, Pasal 25. 51 Ibid, Pasal 26. 50


43

Berbagai perizinan usaha yang berkaitan dengan penanaman modal antara lain sebagai berikut. 52 a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Ketentuan dan Tata Cara Pemberian SIUP didasarkan atas Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 591/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999. SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 53 SIUP terdiri dari SIUP Kecil yang modal disetor sampai dengan Rp 200.000.000,00, SIUP Menengah dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 sedangkan SIUP Besar dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp500.000.000,00. 54 b. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) Setiap pendirian perusahaan industri yang melakukan kegiatan di bidang industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI). Namun, terdapat perusahaan atau industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil yang dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI). 55 Sedangkan perusahaan yang wajib memperoleh TDI adalah setiap perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan

52

Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 212. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pasal 1 angka 5. 54 Ibid, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 55 Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 219. 53


44

bangunan tempat usaha, namun untuk memperoleh TDI perusahaan tersebut tidak diperlukan tahap persetujuan prinsip. 56 c. Izin Usaha Tetap (IUT) Untuk

dapat

memulai pelaksanaan kegiatan

produksi komersial,

perusahaan penanaman modal diwajibkan memiliki Izin Usaha Tetap (IUT). 57 d. Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) Angka Pengenal Importir atau disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Sedangkan APIT wajib dimiliki oleh perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong. 58

2) Fasilitas Penanaman Modal Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal diatur dalam Bab X, pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No. 25 tahun 2007. Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 yaitu : 59 a. Menyerap banyak tenaga ; 56

Ibid, hlm. 231. Ibid, hlm. 234-235. 58 Ibid, hlm. 237 dan 243. 59 Undang-Undang No. 25 tahun 2007, Op. Cit.,Pasal 18 ayat (3). 57


45

b. Termasuk skala prioritas tinggi; c. Termasuk pembangunan infrastruktur; d. Melakukan alih teknologi; e. Melakukan industri pionir; f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain

yang dianggap perlu;

g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi. j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Adapun fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa: 60 1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; 2. Pembebasan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum 60

dapat

diproduksi

di

dalam

negeri

selama

jangka

http://www.legalitas.org/?q=node/314, diakses 25 Januari 2009.


46

waktu

tertentu; Penyusutan

atau

amortisasi

yang

dipercepat;

dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Selain fasilitas fiskal, Pemerintah juga memberikan kemudahan kepada perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor. Mengenai fasilitas hak atas tanah, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur langsung mengenai jangka waktu untuk hak-hak atas tanah yang diberikan kepada penanam modal, Undang-Undang Penanaman Modal tidak merujuk pada peraturan yang berlaku seperti yang dilakukan oleh peraturan pendahulunya. Mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal adalah sebagai berikut. 1) Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. 2) Hak guna bangunan, dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. 3) Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. 61

61

Undang-Undang No. 25 tahun 2007, Op.Cit, Pasal 22 ayat (1)


47

Selain fasilitas berupa kebijakan fiskal dan hak atas tanah, fasilitas lain yang diberikan pemerintah kepada penanam modal adalah fasilitas keimigrasian yang berupa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan. Kemudahan tersebut diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Khusus bagi penanam modal asing diberikan fasilitas yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian untuk poin (1) dan (2) dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 62 Bagi penanaman modal asing, pemerintah memberikan fasilitas berupa : 1) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing selama 20 tahun; 2) Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanaman modal menjadi izin tinggal tetap yang dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut; 3) Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun yang diberikan untuk jangka waktu dua belas tahun terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; 4) Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun yang

62

www. legalitas.org, diakses 25 Januari 2009.


48

diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;dan 63 Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. Pemerintah juga memberikan fasilitas perizinan impor berupa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan. fasilitas perizinan impor sebagaimana ketentuan Pasal 24, dengan syarat sebagaimana berikut. 1. Barang yang diimpor bukan barang terlarang menurut peraturan perundang-undangan; 2. Barang yang diimpor bukan barang yang berdampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa. 3. Barang tersebut adalah barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia. 4. Barang tersebut berupa barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri. 64

3) Hak dan Kewajiban Penanam Modal Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dalam bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. a. Hak Penanam Modal

63 64

Ibid Undang-Undang No.25 tahun 2007, Op.Cit, Pasal 24


49

Mengenai hak penanam modal diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan hal-hal berikut. 65 1. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan a) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. b) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal. c) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. 2.

Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya

3.

Hak pelayanan

4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Kewajiban Penanam Modal Mengenai kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk : 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannnya , yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 65

Ibid, Pasal 14.


50

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya setempat; 3. Membuat

laporan

tentang

kegiatan

penanaman

modal

dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal; 4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; 5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 66

3)

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Bab XV, Pasal 32 Undang-Undang Penanaman modal No. 25 tahun 2007

mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa tersebut dilakukan adalah sebagai berikut : a. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. b. Dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 66

Ibid, Pasal 15.


51

c. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian secara arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. d. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. 67 Dari ketentuan Pasal 32 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dilakukan melalui cara : a. Musyawarah dan mufakat; b. Arbitrase; c. Pengadilan; d. ADR. e. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan;dan f. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati. Cara-cara penyelesaian sengketa yang dianut oleh Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut merupakan cara-cara penyelesaian yang berlaku secara umum dan banyak berlaku di beberapa negara. Umumnya

67

Ibid, Pasal 32.


52

cara-cara penyelesaian sengketa dalam penanaman modal adalah berbentuk penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut. 1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Dalam rangka membina dan mendorong penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia, diperlukan pengaturan yang dapat merangsang serta memberikan segala kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal tersebut. Adanya pengaturan pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia telah dilakukan lewat ratifikasinya konvensi Bank Dunia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 kemudian 1981 serta peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1960.

Dengan

telah

diratifikasinya

konvensi tersebut,

sehingga

setiap

penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa penanaman modal asing akan dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam Internasional Convention on The Settlemnt of Dispute (ICSID). 68 Lembaga pengadilan merupakan katub penekan atas pelanggaran hukum dalam masyarakat, di mana lembaga pengadilan merupakan institusi yang istimewa yang dapat memberikan putusan. Selain itu, lembaga pengadilan merupakan lembaga mempunyai fungsi dan kewenangan di antaranya : a. Sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (in guarding the freedom of society); b. Sebagai wali masyarakat (are regarding as custodian of society);

68

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.156-157. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

53

c. Sebagai pelaksana penegakan hukum (judiciary as the up holders of the rule of law). 69 2. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer di bidang penanaman modal dan hampir di semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui lembaga arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktis, cepat, dan murah. Disamping itu, karena arbitrase merupakan memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh peradilan umum, yaitu sebagai berikut. 70 a. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu/kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah. b. Keahlian arbiter, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai

keahlian

yang

besar

mengenai

permasalahan

yang

disengketakan. c. Cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan binding.

69 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Peneyelesiaan Sengketa, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 151-152. 70 Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 267.


54

d. Bersifat Confidential, yaitu arbiter bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan putusannya. e. Bersifat non preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden. Maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang. f. Independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yag dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah. g. Final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana atas putusan tersebut tidak dapat disbanding.71 h. Kepekaan arbiter artinya arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara dan akan lebih memberikan perhatian privat terhadap keinginan, realitas dan praktik dagang para pihak. Cara penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase nasional (BANI), arbitrase ad hoc maupun arbitrase asing. Arbitrase asing yang biasa dipilih dalam penyelesaian sengketa sengketa penanaman modal antara lain seperti ICSID (International Center For Settlement of Investment Disputes) dan ICC (International Chamber of Commerce). ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang bersifat privat, maka berkenaan dengan itu syarat yang terpenting untuk dapat memajukan gugatan atau

71

Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

55

tuntutan atau klaim terhadap pemerintah atau partner lokal penerima modal asing, adalah adanya persetujuan untuk dapat diajukan melalui dewan arbitrase ICSID. Dalam ketentuan ICSID ditetapkan bahwa syarat yang terpenting atau utama yakni harus ada legal dispute yang timbul secara langsung terhadap penanaman modal asing. Selain itu syarat lain ialah, para pihak harus memberikan persetujuannya secara tertulis, di mana para pihak menyetujui untuk memilih jalan arbitrase. 72 Dalam rangka penyelesaian sengketa oleh arbitrase telah ditetapkan pula bahwa hukum yang berlaku yang menjadi dasar pemakaian oleh dewan wasit dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Hal tersebut sesuai ketentuan ICSID dalam Pasal 42 ayat (1). Jadi kepada para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan pilihan hukum (choice of law) yang menjadi dasar penyelesaian perselisihan sengketa penanaman modal asing. Dengan adanya pilihan hukum (choice of law) dari para pihak akan memudahkan penyelesaian sengketa itu.73 ICSID dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas bagi konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi antar negara peserta konvensi dengan warga negara dari negara peserta konvensi lainnya berdasarkan ketentuan konvensi. 74

3. Penyelesaian sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution)

72

Aminuddin Ilmar, Op.cit, hlm. 159. Ibid, hlm. 162. 74 Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 243. 73


56

Cara-cara penyelesaian lainnya yang saat ini semakin populer serta di anut dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Penanaman Modal adalah cara

penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang juga dianut dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 75 Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 76

75 76

Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hlm. 275. Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase, Op.Cit, Pasal 1 ayat (10).


57

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH PASCA DI BUATNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH A. Iklim Penanaman Modal Daerah Otonomi daerah pada hakekatnya penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. 77 Pelaksanaan otonomi daerah telah banyak menimbulkan ekses negatif. Kecendrungan orientasi pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan sikap yang melihat investor sebagai sumber penghasilan daerah menyulitkan perkembangan. Pada berbagai daerah ada kecenderungan untuk meningkatkan pungutan secara berlebihan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan mengenai penanaman modal akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah. 78 Iklim investasi didefinisikan sebagai semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di

77

www. madani-ri.com/2006/07/14/menyibak-iklim-investasi-daerah, diakses 2 Desember

2008. 78

Ibid.


58

masa mendatang, yang bias mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. 79 Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, rendahnya kepastian hukum, dan berbagai perda yang tidak probisnis diidentifikasi sebagai adanya iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang terkesan lama, ketidakpastian biaya, dan lamanya waktu kepengurusan perizinan dan birokrasi, dan diperparah dengan berbagai pungutan baik resmi dan liar yang harus dibayar perusahaan kepada oknum petugas, pejabat dan preman. 80 Studi iklim penanaman modal daerah selama ini lebih banyak mengangkat kasus di level kabupaten/kota daripada unit wilayah provinsi dan peran gubernur/birokrasinya. Dalam konteks kewenangan desentralisasi, hal itu bias dipahami. Desain otonomi memang bertitik berat di kabupaten/kota, dan sebagian besar faktor pengaruh bagi pembentukan iklim usaha daerah ada di ranah tersebut.81 Tabel 1 Survei Penilaian Iklim Usaha di Semua Provinsi

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

INDIKATOR Promosi Investasi Daerah Komitmen Pemda Infrastruktur Akses Lahan Usaha Tenaga Kerja Keamanan Usaha

BOBOT 15.6 % 20.0 % 9.8 % 12.4 % 8.0 % 10.7 %

79

www. Ina.or.id/inaweb/index.php?p=33&lang=eng, hlm. 14.Diakses 6 Januari 2009. Ibid 81 http://kppod.org/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=2, Kamis, 11 Desember 2008 80


59

7. 8. 9.

Kinerja Ekonomi Daerah Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah Kelembagaan Pelayanan Penanaman Modal

3.1 % 3.6 % 6.9 %

Sumber : KPPOD dan BKPM, Kamis, 11 Desember 2008 Tabel tersebut hasil dari pelaksanaan survey yang dilakukan oleh KPPOD dan BKPM. Survei tersebut merupakan penilaian iklim usaha di semua provinsi (didominasi provinsi di Pulau Jawa) akan

garis kebijakan provinsi ihwal

distribusi proyek-proyek investasi. Ada 9 indikator yang dipakai, di mana derajat pengaruh in put variabels lebih besar daripada out put variabels. Bagi pelaku usaha, yang lebih penting bukanlah apa yang sudah ada tetapi bagaimana pemda berkomitmen dan berupaya membuat kebijakan dan tata kelola lingkungan usaha yang kondusif. Dengan profil bobot demikian, standar pengukuran bisa diperbandingkan dan setiap daerah berkesempatan sama mendapatkan peringkat terbaik. Daerah-daerah yang selama ini dianggap pusat aktivitas usaha, sentralnya investasi, atau kaya SDA tak otomatis dilihat sebagai terbaik dalam iklim usaha, tata kelola, bahkan daya saing ke depan. 82 Sebaliknya, selalu ada jalan bagi daerah-daerah yang telanjur dianggap "tertinggal" untuk menjadi radar kaum investor sejauh kompetitif iklim usahanya, baik tata kelolanya, suportif birokrasinya, terbuka warganya. Bahkan sinyal, komitmen, niat pemda pun dihargai amat tinggi oleh pelaku usaha, yang

82

http://kppod.org/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=2, diakses 11 Desember 2008. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

60

selanjutnya

tentu

diikuti

ikhtiar

nyata

lewat

inovasi

kebijakannya.

Logika dan metodologi seperti itulah yang menjelaskan hasil temuan survei ini. 83 Penanaman modal yang masuk ke suatu daerah tergantung pada daya saing dan daya tarik investasi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi harus dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah perda yang mengatur mengenai pengaturan,

pembagian,

dan

pemanfaatan

sumber

daya

nasional

serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Koridor dan Regulasi Nasional di Bidang Investasi 1) Urusan Wajib Pemerintah Daerah di Bidang Investasi84 Kewenangan daerah di bidang investasi dalam konteks desentralisasi merupakan pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Bidang investasi tidak termasuk bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah Pusat menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 12 tahun 2008 meliputi kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Ini terlihat dengan jelas di dalam Pasal 176 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 bahwa “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

83 84

Ibid. www. ina. or.id, diakses 2 Desember 2008.


61

Bidang investasi atau penanaman modal, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n dan Pasal 14 ayat (1) huruf n yang kemudian dijabarkan lagi di dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota, merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah. Urusan wajib, sebagaimana ditegaskan di Pasal 7 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemda Provinsi dan Pemda kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi, urusan penanaman modal adalah urusan yang wajib dijalankan oleh Pemda. Lebih jauh Pasal 12 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007 dimaksud menegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemda harus ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1(satu) tahun setelah ditetapkannya PP tersebut. Perda merupakan kebijakan publik yang menentukan arah kemajuan setiap daerah. Keunggulan daerah akan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan daerah yang dituangkan dalam Perda. Demikian juga dalam hal meningkatkan daya tarik investasi di daerah, sangat diperlukan adanya berbagai kebijakan daerah yang kondusif dan ramah investasi. Kebijakan-kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun bentuk lainnya, tidak boleh menyimpang dari prinsip dasar hukum terkait hierarki peraturan perundang-undangan. Perlu ada harmonisasi antara perda dengan peraturan perundang-undangan di bidang investasi di tingkat nasional.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

62

Tabel 2 Kebijakan Penanaman Modal PEMERINTAH

1. Menyusun dan 1. Menyusun dan menetapkan menetapkan kebijakan kebijakan pengembangan pengembangan penanaman modal penanaman modal daerah provinsi dalam Indonesia dalam bentuk rencaan umum bentuk rencana umum penanaman modal penanaman modal daerah dan rencana nasional dan rencana strategis daerah sesuai strategis nasional dengan program sesuai dengan pembangunan daerah program provinsi, pembangunan berkoordinasi dengan nasional Pemerintah

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala nasional terhadap penyelenggaraan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal

3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional dibidang penanaman modal meliput i: (1) Bidang usaha tertutup. (2) Bidang usaha

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu

3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliput i: (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu


63

yang terbuka dengan persyaratan. (3) Bidang usaha yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional (4) Penyusunan peta investasi Indonesia, potensi sumber daya nasional termasuk pengusaha mikro, kecil,menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal.

4. Mengkaji, merumuskan dan menyusun, dan menetapkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman

dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. (4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. (5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota. (4) Penyusuanan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro,kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. 4. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


64

modal.

Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 1719. Tabel 3 Kerjasama Penanaman Modal PEMERINTAH

1. Mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan,mengoordinasi kan dan melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.

2. Mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanaman modal.


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1. Mendorong, 1. Melaksanakan, melaksanakan, mengajukan usulan mengajukan usulan materi dan materi dan memfasilitasi memfasilitasi kerjasama dunia kerjasama dunia usaha di bidang usaha di bidang penanaman modal penanaman modal di di tingkat tingkat provinsi. kabupaten/kota. 2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.

2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.

Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

65

Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 19. Tabel 4 Promosi Penanaman Modal PEMERINTAH


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota

1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal di tingkat provinsi.

2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

2. Mengoordinasikan dan 2. Melaksanakan promosi penanaman melaksanakan promosi penanaman modal modal daerah kabupaten/kota baik di baik di dalam negeri dalam negeri maupun maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih ke luar negeri dari satu kabupaten/kota.

3.Mengoordinasikan, 3. Mengoordinasikan, mengkaji,merumuskan mengkaji,merumuskan dan menyusun materi dan menyusun materi promosi skala nasional promosi skala provinsi

3. Mengoordinasikan, mengkaji,merumuskan dan menyusun materi promosi skala kabupaten/ kota. Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 1920.

Tabel 5 Pelayanan Penanaman Modal PEMERINTAH

PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN


66

DAERAH PROVINSI 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah

2. Melayani dan 2. ---memfasilitasi: a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi; b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan

DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah 2. ----


67

keamanan nasional; e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain;dan f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang. 3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah

3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.

4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah

4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.

5. Pemberian persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.

5. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

5. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan


68

kabupaten/ kota. Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 20-21.

Tabel 6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PEMERINTAH

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal skala nasional.

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/ kota.

2. Melaksanakan 2. Melaksanakan 2. Melaksanakan pemantauan, pemantauan, pemantauan, bimbingan, dan bimbingan, dan bimbingan, dan pengawasan pengawasan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal, penanaman modal, penanaman modal, berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Pemerintah atau Pemerintah dan atau pemerintah pemerintah kabupaten/ pemerintah provinsi. kabupaten/ kota. kota. Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 21.

Tabel 7 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal PEMERINTAH


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA


69

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala nasional.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota.

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota.

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.

3. Mengoordinasikan 3. Mengumpulkan dan pengumpulan dan mengolah data pengolahan data kegiatan usaha kegiatan usaha penanaman modal dan penanaman modal dan realisasi proyek realisasi proyek penanaman modal penanaman modal skala provinsi. skala nasional.

3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/ kota.

4. Memutakhirkan data 4. Memutakhirkan data 4. Memutakhirkan data dan informasi dan informasi dan informasi penanaman modal penanaman modal penanaman modal nasional. daerah. daerah. Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 22. Tabel 8 Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal PEMERINTAH


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA


70

1. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di bidang sistem informasi penanaman modal.

1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal di kabupaten/ kota di bidang sistem informasi penanaman modal.

1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.

2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, perjanjian kerjasama internasional di bidang penanaman modal baik kerjasama bilateral, sub regional, regional, dan multilateral, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala nasional kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;

2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

3. Mengoordinasikan 3. Mengoordinasikan dan 3. Melaksanakan dan melaksanakan melaksanakan pendidikan dan pendidikan dan pendidikan dan pelatihan penanaman pelatihan penanaman pelatihan penanaman modal skala modal skala nasional. modal skala provinsi. kabupaten/ kota. Sumber : Lampiran huruf p PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dikutip dari Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA), hlm 1722. 2) Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

71

Tabel 9 Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Langsung dengan Investasi No 1. 2. 3. 4.

Peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994

5.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 1994

6.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001

7.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2002 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

8.

9. 10.

Keppres No. 18 Tahun 2003 Keppres No. 103 tahun 2003

11.

Perpres No. 76 tahun 2007

12.

Perpres No. 77 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 tahun 2007

13.

Keppres No. 119 tahun 1999

14.


Judul Penanaman Modal Perseroan Terbatas UU Ketenagakerjaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing Perubahan terhadap PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu Bersifat Strategis dan Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Bebas Visa Kunjungan Singkat. Perubahan atas Keppres No. 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha ynag Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Negative List) Perubahan kedua atas Keppres No. 97 tahun 1983 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri tertentu.


72

15.


16


17.


18.

Inpres No. 6 tahun 1998

19

Inpres No. 3 tahun 2006

20

SK BKPM No. 57 tahun 2004

21.

KMK No. 394/ KMK. 05/ 1999

22.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 22/ SK/ 2001

23. 24

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/ PRT/ M/ 2006 KMK No. 298/ KMK. 01/ 1997

25

KMK No. 135/ KMK. 05/ 2000

Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman modal Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 183 tahun 1998 tentang Badan Koordiansi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 tahun 1999 Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 26 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordiansi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 116 tahun 1998 Penanaman Modal Asing di Bidang Kelapa Sawit Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal DalamNegeri dan penanaman Modal Asing. Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 298/ KMK. 01/ 1997 tentang ketentuan pemindahtanganan Barang Modal bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan non PMA/ PMDN Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan perusahaan non PMA/ pMDN Keringanan Bea Masuk/ Impor Mesin dan Bahan Dalam Rangka


73

26

27

28

29

30

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 278/ MPP/ KEP/ 7/ 2000 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 129/ MPP/ KEP/ 4/ 2000 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 756/ MPP/ KEP/ 11/ 2002 Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 10/ M_DAG/ PER/ 3/ 2006

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 682/ Men/ 1985

Pengembangan Industri/ Industri Jasa Impor mesin, peralatan mesin dan barang Modal Bukan Baru Impor mesin, peralatan mesin dan barang Modal dalam Keadaan Baru Impor mesin, peralatan mesin bukan Baru Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Bekerja pada Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Sumber : Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA) Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan beberapa peraturan yang terkait dengan penanaman modal tersebut, diantaranya : 1. Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal lahir pada 26 April 2007. Adapun yang diatur di dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 antara lain: 85 a.

Aturan dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 berlaku bagi penanaman modal di semua sektor wilayah Indonesia, dengan ketentuan hanya terbatas pada penanaman modal langsung, dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

85

www. legalitas.org.diakses 6 Januari 2009.


74

b.

Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 4 ayat (2) b Undang-Undang No. 25 tahun 2007.

c.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), wajib dalam bentuk

Perseroan

Terbatas

berdasarkan

hukum

Indonesia

dan

berkedudukan di Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang Penanaman Modal tidak memberikan penjelasan perihal PMA yang tidak berbentuk perseroan terbatas. d.

Perlakuan terhadap Penanaman Modal, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap penanam modal dari negara manapun, kecuali bagi penanam modal dari suatu negara yang memang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Lebih lanjut mengenai perlakuan terhadap penanaman modal, penanam modal oleh UndangUndang diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing.

e.

Ketenagakerjaan, tidak berbeda jauh dengan peraturan pendahulunya, Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Jika terjadi perselisihan hubungan industrial, maka jalan yang akan ditempuh secara


75

berurutan (jika penyelesaian sebelumnya tidak mencapai hasil) adalah: musyawarah kemudian tripatrit f. Semua bidang atau jenis usaha adalah terbuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. g.

Hak,

Kewajiban,

dan

Tanggung

Jawab

Penanam

Modal

ketiga hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 UndangUndang Penanaman Modal. h. Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal. i.

Pengesahan dan perizinan perusahaan penanaman modal diperoleh melalui pelayanan satu pintu.

j.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah Pemerintah, Pemerintah daerah baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/ kota.

k. Jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal diantara Pemerintah dengan penanam modal, maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai perundang-undangan. l.

Sanksi, penanam modal (baik dalam negeri maupun asing) yang berbentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang


76

menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika hal tersebut dilakukan, maka perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum. 2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengatur mengenai : a. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; b. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; c. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi

badan

hukum

secara

elektronik

disamping

tetap

dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. d. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonfeferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. e.

Adanya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang jelas dan tegas, serta diatur pula mengenai Komisaris Independen dan Komisaris Utusan.

f. Mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. g. Mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup.


77

h. Adanya ketentuan yang mempertegas mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan. 3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/ 2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dalam Keputusan Kepala BKPM mengatur mengenai : a. Tata cara mengajukan permohonan penanaman modal baru, dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, serta Surat Persetujuan ditandatangani oleh Kepala BKPM. b.

Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa : Angka Pengenal Importir Terbatas, Izin Usaha/Izin Usaha tetap/Izin Perluasan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Izin Memperkerjakan serta perpanjangan Tenaga Kerja Asing, Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk atas Pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.

c. Persetujuan pemberian fasilitas ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan. d. Sanksi dapat dikeluarkan oleh Pemerintah apabila pemohon dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan, serta tidak memenuhi ketentuan. Sanksi dapat berupa permohonan yang bersangkutan tidak sah dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tabel 10 Peraturan Perundang-Undangan yang Tidak Terkait Langsung dengan Investasi No. 1.

Perundang-Undangan Undang-Undang No. 6 tahun 1983

Judul Ketentuan Umum dan


78

2.

3.

Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 tahun 1994 dan diubah lagi ( perubahan kedua) dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3/ 2003 dan diubah lagi dengan UndangUndang No. 12 tahun 2008 Undang-Undang No. 10 tahun 2004

Tata Cara Perpajakan

Pemerintah Daerah

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 5. PP No. 34 tahun 2000 Perubahan atas UndangUndang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 6. PP No. 65 tahun 2001 Pajak Daerah 7. PP No. 66 tahun 2001 Retribusi Daerah 8. PP No. 38 tahun 2007 Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota 9. PP No. 41 tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah 10. Keppres No. 29 tahun 2004 Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Permendagri No. 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Permendagri No. 24 tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sumber : Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, Program Promosi Investasi Daerah, Indonesia-Netherlands Association (INA)


79

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan beberapa peraturan yang tidak terkait langsung dengan investasi, diantaranya : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah a. Dalam Undang-Undang No.12 tahun 2008 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah. 86 Termasuk itu urusan pelayanan administrasi penanaman modal meupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan urusan wajib kabupaten/ kota bagi yang berskala kabupaten/ kota.87 b. Pada Pasal 176, dikatakan bahwasanya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 88 2. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksaanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari atas Pendapatan Asli Daerah, Dana

86

Undang-Undang No. 12 tahun 2008, Op.Cit, Pasal 10. Ibid, Pasal 13 ayat (1) huruf n dan Pasal 14 ayat (1) huruf n. 88 Ibid, Pasal 176. 87


80

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan yang ada termasuk juga pajak yang dibayar oleh para investor. 89 3. PP No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam PP No. 34 tahun 2000 mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang harus dibayarkan oleh para investor. Pada Pasal 18 adanya pembagian retribusi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu. 90 Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Usaha Perizinan tertentu. Jasa tersebut memberi manfaat khusu bagi orang pribadi atau badan yang haruskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda. Retribusi Perizinan tertentu, perizinan yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

C. Kriteria Kebijakan Daerah Ramah Investasi/ Penanaman Modal Kriteria perda ramah investasi dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

89 90

Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Op.Cit, Penjelasan Umum. PP No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi, Pasal 18.


81

I) Kriteria Umum adalah kriteria yang harus ada dalam perda yang ramah investasi yakni: a) Kesesuaian dengan Kebutuhan 91 1. Mengatur hanya yang dibutuhkan, bahwa perda yang dibuat hanya mengatur sesuai kebutuhan yang akan diatur (fokus) sehingga perda yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran. 2. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap perda harus memperhitungkan efektifitas pelaksanaan perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 3. Bermanfaat dan berdaya guna, bahwa setiap perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b) Substansi/ Penulisan yang Baik 92 1. Relevansi acuan yuridis, bahwa setiap Perda yang dibuat harus relevan dan mengacu pada peraturan atau undang-undang yang mengatur obyek yang sama. 2. Up to date. Bahwa setiap Perda yang dibuat harus juga mengacu pada peraturan pemerintah atau undang-undang yang masih berlaku ( up to date ). 3. Kelengkapan yuridis formal, bahwa setiap Perda harus memiliki kelengkapan secara materil mengenai apa saja yang harus ada dalam sebuah perda ( minimal content ).

91 92

www. ina.or.id, Op.Cit, hlm. 46. Ibid.


82

4. Kejelasan obyek, bahwa suatu Perda harus mendeskripsikan mengenai apa yang diatur (obyek) secara jelas dan lugas, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. 5. Kejelasan subyek, Setelah adanya kejelasan obyek, Perda juga harus mendeskripsikan dengan jelas mengenai siapa yang diatur (subyek) sehingga tidak menimbulkan grey area yang dapat menimbulkan multi interpretasi. 6. Adanya hubungan antara tujuan dan isi, konsistensi antar pasal. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan atau jenis Perdanya. 7. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. c. Keadilan 93 1. Tidak diskriminatif, setiap materi muatan Perda tidak boleh berisikan halhal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

93

Ibid, hlm. 46-47.


83

2. Kejelasan antara hak dan kewajiban, bahwa setiap muatan perda mencantumkan hak-hak dan kewajiban subyek Perda sehingga ada kepastian hukumnya. 3. Melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas (pengayoman), bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyrakat. 4. Kesatuan wilayah ekonomi Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika), bahwa dalam materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya. 5. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Keterbukaan 94 1. Pelibatan partisipasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi, yang diartikan bahwa dalam penyusunan dan review perda perlu mengikutsertakan keterlibatan masyarakat di semua jenjang, mulai perancangan, penyusunan, dan pengawasan peraturan daerah. 2. Mudah diakses, bahwa perda harus mudah diakses masyarakat atau pihak yang berkepentingan, karena dengan kemudahan itu, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat menjadikan perda sebagai informasi penting dalam mengambil keputusan. e. Insentif untuk dunia usaha 95 94

Ibid, hlm. 47.


84

Perda ramah investasi dapat juga memberikan materi muatan berupa insentif bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah. Insentif di sini dapat berupa: insentif pajak, insentif kemudahan perijinan, insentif modal, insentif sarana (infrastruktur). Tak terkecuali insentif bagi investor asing untuk bidang usaha yang terbuka asing sesuai dengan negative list. f. Efisiensi 96 1. Efisiensi Pengeluaran, yaitu efisiensi pemerintah yang diberikan kepada penanam modal, misalnya pembelian hasil pertanian dalam rangka menstabilkan harga. 2. Efisiensi SDM, yaitu adanya SDM daerah yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha di daerah tersebut, sehingga investor tidak perlu mencari SDM dari luar daerah dengan biaya yang besar. 3. Efisiensi Birokrasi (prosedur), yaitu memberikan kemudahan prosedur birokrasi dalam memperoleh informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan penanam modal dalam menanamkan investasi di daerah. Termasuk pemberian izin usaha dengan jangka waktu yang jelas, singkat dan pasti. g. Persaingan yang sehat 97 Perda ramah investasi harus membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu, atau dapat melakukan kegiatan usaha tertentu, dan menutup terjadinya persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak adanya ketergantungan kepada salah satu pihak saja. 95

Ibid. Ibid. 97 Ibid. 96


85

h. Manajemen konflik yang baik 98 Perda ramah investasi harus dapat mengantisipasi perda yang memiliki pertentangan dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat, dan terukur. Artinya bahwa jika terjadi konflik terhadap perda ramah investasi, dapat segera diprotes dengan biaya yang terjangkau, mengikat bagi pelanggar, serta terukur kesalahannya. i. Kelembagaan yang tepat 99 Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/ pejabat perda yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku. Perda tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat perda yang tidak berwenang.

2. Kriteria khusus adalah kriteria yang hanya dikhususkan untuk jenis-jenis perda yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam panduan ini jenis perda ekonomi digolongkan menjadi empat yaitu: 100 a) Perda Perijinan dan Pungutan (Pajak, Retribusi, Perijinan) Untuk perda perijinan dan pungutan, kriteria yang harus dipenuhi agar ramah investasi adalah: 1) Kesesuaian pengaturan dengan PP No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) nya

98

Ibid. Ibid. 100 Ibid, hlm. 48. 99


86

mengatur tentang pengaturan dalam perda pajak dan retribusi sekurangkurangnya mengatur mengenai: 101 a. Perda pajak, yang mengatur ketentuan sebagai berikut: nama, obyek, dan subyek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak, wilayah pungutan, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kadaluarsa, sanksi administrasi, tanggal; b. Perda retribusi, yang mengatur ketentuan sebagai berikut: nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara pengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pungutan, penetapan, tata cara pungutan, sanksi administrasi, tata cara penagihan, tanggal mulai berlaku 2) Tarif dan jenis dalam Perda retribusi dan pajak harus sesuai dengan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah : a. Daftar Pajak Daerah yang biasa ditetapkan dalam bentuk Perda kabupaten/ kota sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 34 tahun 2000 meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. 102 b.

Dasar pengenaan dan besaran pajak yang ditetapkan dalam PP No. 65 tahun 2001 meliput i: 103 101

PP No. 34 Tahun 2000 Op.Cit, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3). Ibid, Pasal 2 ayat (2). 103 PP No. 65 tahun 2001. 102


87

1. Hotel, besaran maksimum 10 % 2. Restoran, besaran maksimum 10 % 3. Hiburan, besaran maksimum 35 % 4. Reklame, besaran maksimum 25 % 5. Penerangan jalan, besaran maksimum 10 % 6. Pengembalian Bahan Galian Golongan C, besaran maksimum 20 % 7. Parkir, besaran maksimum, 20 % 3) Dasar hukum pengenaan retribusi adalah Pasal 18 PP No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Ada tiga jenis retribusi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu. b) Perda Struktur Organisasi Daerah Dalam Pasal 2 PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa perda organisasi perangkat daerah menetapkan mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota. c) Perda Perencanaan Daerah d) Perda APBD

D. Pelaksanaan dan Dampak Perda Ramah Investasi/ Penanaman Modal 1. Pelaksanaan Perda ramah Investasi104 Dalam pelaksanaan perda ramah investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 104

www. ina. or.id. hlm. 49


88

a) Efektifitas perda, yaitu pelaksanaan perda harus lah tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat b) Kesesuaian pelaksanaan di lapangan, yaitu pelaksanaannya harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang sudah diatur didalam perda tersebut dengan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan c) Tingkat kepatuhan masyarakat, pelaksanaan perda ramah investasi harus dapat mengatur penanam modal dan masyarakat dalam mengurangi dan menghilangkan pelanggaran yang terjadi 2. Dampak Perda Ramah investasi105 Dampak yang ditimbulkan adalah : a) Dampak sosial, yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya keteraturan dalam masyarakat, terciptanya lapangan kerja yang luas, dan penurunan tingkat kemiskinan. b) Dampak ekonomi, yang dapat ditimbulkan adalah peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. c) Dampak Hukum, adalah adanya penurunan angka permasalahan sengketa, penurunan angka kejahatan dan lain sebagainya.

105

Ibid.


89

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGENAI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN A. Pelayanan Perizinan Usaha Penanaman Modal serta Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Medan 1) Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri 106 Setiap orang atau Badan Usaha yang akan menanamkan modalnya dalam rangka Penanaman

Modal Dalam

Negeri

wajib

memiliki persetujuan,

rekomendasi dan atau perizinan pelaksanaan Penanaman Modal dari Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah atas nama Kepala Daerah. Jenis-jenis persetujuan dan izin yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut : 107 1. Surat Persetujuan (SP) Proyek Baru dan Perluasan 2. Surat Persetujuan (SP) Perubahan 3. Izin Usaha Tetap (IUT) 4. Izin Usaha Perluasan (IUP) 106 Data berdasarkan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Perda Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan 107 Ibid, Pasal 2 ayat (2).


90

5. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) 6. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IKTA) 7. Perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai Surat persetujuan diatas, apabila dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi maupun bentuk fisik, jenis persetujuan yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah akan batal dengan sendirinya. Yang dimaksud kegiatan nyata dalam bentuk administrasi adalah kegiatan yang memperoleh izin berupa : 108 1. Izin Lokasi atau Perjanjian Sewa Gedung Khusus dibidang jasa atau Surat Izin Pertimbangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan. 2. Surat Persetujuan (SP) Pabean Barang Modal dan atau, 3. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dan atau, 4. Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi yang mendirikan Tenaga Warga Negara Asing Pendatang (TKPWNAP) dan atau, 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau, 6. Izin Gangguan (HO) 7. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman untuk perusahaan Penyertaan Modal. Sedangkan yang dimaksud kegiatan dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :

108

Ibid, Pasal 3 ayat (2).


91

1. Bidang Industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam Surat Persetujuan. 2. Bidang Usaha Jasa dan Jasa Penyertaan Modal (Holding) pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan atau ruang perkantoran atau gedung sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam Surat Persetujuan. Selain itu persetujuan dan atau izin sebagaimana disebut diatas dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila : 1. Pemegang persetujuan dan atau izin memperoleh secara tidak syah 2. Terjadi pemindahan letak atau lokasi usaha 3. Pemegang persetujuan dan atau izin tidak memnuhi ketentuan yang berlaku untuk itu. Setelah surat persetujuan diterbitkan dan disetujui oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah maka

harus adanya persyaratan-persyaratan yang

harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) dan Izin Usaha Perluasan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut yang mana persyaratan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis terkait dan dapat pula melalui Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa Izin Lokasi, Sertifikat Hak-Hak Atas Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi realitanya, perda mengenai perizinan penanaman modal yang ada tidak sepenuhnya diberlakukan dan pihak KPMD sendiri tidak Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

92

menangani mengenai perizinan tersebut, karena perizinan yang ada masih ditangani oleh BKPM Pusat.109 2) Prosedur perizinan untuk IMB 110 Mengenai Prosedur perizinan untuk IMB diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2002, masa berlaku selama 6 (enam) bulan, dan diproses pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. IMB adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan yang wajib dimilki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan di dalam wilyah administratif Kota Medan. Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota. Persyaratan Permohonan IMB Permohonan IMB ditujukan kepada Walikota Medan c/q Kepala Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan dengan melengkapi persyaratan : a) Persyaratan Aministrasi : 1. Pengisian Formulir Surat Permohonan IMB. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. 3. Fotokopi SPPT dan Pelunasan PBB tahun terakhir. 4. Fotokopi Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, antara lain : Fotokopi Sertifikat yang dilegalisir oleh BPN ataupun Notaris, Fotokopi Akta Jual Beli dari Notaris/Camat akta yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris, akta yang dikeluarkan 109 Data berdasarkan wawancara dengan Ibu Etha, Pegawai Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, hari Kamis tanggal 15 Januari 2009. 110 http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=857, diakses 6 Januari 2009.


93

oleh Camat dilegalisir oleh Camat, asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan Lurah, asli rekomendasi dari bank bagi tanah yang sedang diagunkan. 5. Rekomendasi dari Instansi terkait untuk pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU), dan pendidikan. 6. Asli Surat Kuasa, Akte perusahaan, surat keputusan instansi, bagi pemohon yang bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah).

b) Persyaratan teknis :

1. Gambar Rencana Bangunan rangkap 3. 2. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana. 3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bangunan tower/ menara, tanki, gapura/ tugu dan cerobong asap, serta renovasi bangunan.

Gambar 1 Proses Pengurusan IMB


94

Sumber : http://pemkomedan.go.id/layanan

3) Prosedur Perizinan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/H.O 111

Izin Undang-undang Gangguan (UUG) H.O diatur dalam Perda No. 16 tahun 1998, masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan diproses pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. Peryaratan untuk memperoleh Izin Gangguan Untuk bukan Perusahaan Industri, Fotokopi KTP pemilik / pengusaha, pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, Surat Keterangan domisili dari Lurah Setempat, Fotokopi Akte pendirian perusahaan, status tempat (sewa / milik sendiri), Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir, Surat Keterangan fiskal, Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin selama 7 (tujuh) hari. 111

http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=866, diakses 6 Januari 2009.


95

Gambar 2 Prosedur Penerbitan Izin Undang-Undang Gangguan (H.O)


4) Prosedur Perizinan Izin Industri112 Mengenai Izin industri diatur dalam Perda No. 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, dan diproses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, masa berlaku selama kegiatan perusahaan masih berjalan/aktif dan atau selama tidak ada perubahan (nama, alamat, perluasan). Persyaratan : 113

112

http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=875, diakses 6 Januari 2009. Data dari Disperindag Kota Medan, Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Pasal 7 ayat (1). 113


96

a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum) b. Fotokopi HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Izin Usaha Industri c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti diri lainnya) e. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar f. Pengisian formulir permohonan Lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Gambar 3 Skema Prosedur Penerbitan Izin Industri


97

Sumber : http://pemkomedan.go.id/layanan 4) Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)114 Mengenai prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan diatur dalam Perda No. 10

Tahun

2002

tentang

Retribusi

Izin

Usaha Industri,

Perdagangan,

Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, serta SK Memperindag RI. Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Tanggal 5 Oktober 2001 dan diproses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Masa berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Persyaratan : 115 a. Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan 2. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM RI.

114 115

http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=872, diakses 6 Januari 2009. Perda No. 10 tahun 2002, Op.Cit, Pasal 7 ayat (2).


98

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Direktur, Komisaris/Komisaris Utama Perusahaan 4. Fotokopi NPWP Perusahaan 5. Fotokopi HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 6. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna 7. Neraca Awal Perusahaan

b. Perusahaan Berbentuk Koperasi 1. Fotokopi Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi 3. Fotokopi NPWP Perusahaan 4. Fotokopi HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 5. Neraca Awal Perusahaan 6. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna.

c. Perusahaan Persekutuan (CV dan Fa)

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

99

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan 3. Fotokopi NPWP Perusahaan 4. Fotokopi HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 5. Neraca Awal Perusahaan 6. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna

d. Perusahaan Perorangan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan 2. Fotokopi NPWP Perusahaan 3. Fotokopi HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 4. Neraca Awal Perusahaan 5. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna

e. Pembukaan Cabang / Perwakilan Perusahaan

1. Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Kantor Pusat 3. Fotokopi Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

100

4. Fotokopi Pengesahan Badan hukum bagi Perseroan Terbatas 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan. 6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat) 7. Fotokopi HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)

Gambar 4 Skema Prosedur Penerbitan Izin Surat Izin Usaha Perdagangan


B. Pelayanan Izin Satu Atap/ One Stop Service di Kota Medan Penerapan sistem pelayanan perizinan 1 (satu) atap atau One Stop Service merupakan pelayanan untuk memberikan kemudahan pengurusan perizinan. Mengingat betapa pentingnya perizinan 1 (satu) atap tersebut dan tuntutan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota


101

Medan tidak mau ketinggalan dari kota-kota lain yang telah menerapkan sistem tersebut, misalnya Bandung. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan, Soritua Harahap mengatakan, alasan belum diterapkannya sistem pelayanan perizinan 1 (satu) atap ialah karena situasi dan kondisi kebutuhan Kota Medan, yakni kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang diberlakukannya perizinan 1 (satu) atap tersebut. Akan tetapi perda mengenai akan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Medan tersebut sedang dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur). Akan tetapi perda yang sedang dievaluasi tersebut belum memperinci jenis izinizin apa saja yang akan diterbitkan. “Mengenai kapan perda tersebut akan diterapkan yaitu setelah dievaluasi oleh Gubernur dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, maka Pemko Medan akan menetapkan perda tersebut. Perlunya evaluasi adalah untuk mengetahui apakah pelayanannya berjalan dengan baik, apabila berjalan dengan baik baru diperdakan. Apabila langsung dibuat dalam bentuk perda, namun dari hasil evaluasi ada masalah, maka pengubahannya akan melalui proses yang panjang, yakni melalui Dewan kembali.” 116 Sedangkan Kepala Bagian Hukum Pemko Medan Sulaiman Hasibuan, mengatakan sebagai tahap awal, sistem perizinan satu atap yang akan diterapkan adalah untuk pengurusan 8-10 jenis perizinan yang dianggap menjadi prioritas di antara izin yang diterbitkan Pemko Medan. Mengenai dasar hukum penerapan

116

Wawancara dengan Bapak Soritua Harahap, Kasubbag Perundang-undangan Pemerintah Kota Medan, Kamis, Tanggal 8 Januari 2009. Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

102

pelayanan perizinan satu atap itu nantinya akan menggunakan Surat Keputusan Walikota Medan. SK Walikota tersebut akan berlaku selama dua tahun sebelum akhirnya diubah dalam bentuk peraturan daerah (perda). 117

C. Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap Penanaman Modal, baik dalam hal Deregulasi maupun Debirokrasi Guna Menarik Minat Investor/ Penanam Modal Sebagai aktivitas yang diorientasikan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis, kegiatan bisnis merupakan bidang yang sangat luas dan terkait dengan bidang-bidang lainnya. Perubahan kondisi atau kebijakan dalam bidang lain akan selalu mempengaruhi kondisi bisnis yang ada. Kegiatan bisnis, terlebih yang berskala besar, akan sangat dipengaruhi lingkungan nasional, budaya, hukum, politik, teknologi, hankam, dan lain-lain khususnya lingkungan makro ekonomi. 118 Kondisi saling ketergantungan tersebut merupakan alasan kuat bagi Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, untuk selalu berusaha menciptakan iklim atau lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis di kota ini, baik bagi bisnis lokal, domestik, maupun asing. Kenyataan menunjukkan bahwa faktor yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif sangat kompleks, saling ketergantungan, pengaruh mempengaruhi antar berbagai faktor sehingga sangat multi dimensi. Untuk itulah Pemko Medan secara intens dan terus menerus selalu melakukan dialog, berinteraksi dengan seluruh

117 118

www. Bainfokomsumut.go.id/detail.php/id=3115, diakses 6 Januari 2009. http://pemkomedan.go.id/selayang_potensi1.php, diakses 6 Januari 2009.


103

kalangan dan lapisan masyarakat untuk membangun dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi semua pelaku bisnis tanpa diskriminatif. 119 Berbagai terobosan dilakukan Pemerintah Kota di sektor investasi untuk dapat menarik minat para investor dari dalam maupun luar negeri mulai dari penyempurnaan pelayanan perizinan investasi sampai kepada pemberian insentif baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi terus dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi

termasuk

meminimalisir

konsistensi

ketidakpastian

aturan

dan

berusaha

kepastian bagi

hukum

investasi

untuk asing.

Berbagai langkah yang sedang, telah dan akan dilakukan Pemko Medan antara lain : 120 1. Membentuk institusi Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan sebagai

institusi yang menyelenggarakan kewenangan

perizinan

investasi baik yang bersifat PMDN, maupun sebahagian PMA yang sebelumnya ada pada Pemerintah Pusat/Propinsi dalam layanan sistem satu atap (one stop service). 2. Membentuk Medan Bisnis Forum (MBF) sebagai wadah kemitraan antara Pemko Medan, masyarakat dan dunia usaha (swasta) yang berfungsi sebagai forum komunikasi, fasilitator, mediator, kegiatan bisnis dan investasi usaha swasta dan asing. 3. Mempersiapkan unit pelayanan terpadu (UPT) satu atap, sebagai bentuk pengintegrasian pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri dan

119 120

Ibid. www.bainfokomsumut.go.id/open.php?id=156&db=gis, diakses 8 Januari 2009.


104

asing sehingga diharapkan dapat lebih sederhana, cepat, mudah, murah, terbuka, baku, efisien dan ekonomis (terjangkau). 4. Mengusahakan insentif dan kemudahan melalui pemerintah pusat dengan pemberian: a. Keringanan bea masuk, impor barang-barang modal (mesin, bahan baku, dan lain-lain) sesuai dengan SK Menteri Keuangan No.135/ KM 05/ 2000. b. Pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. 155/ KMK/ 03/ 2001 c. Memberikan visa izin tinggal sementara dan atau izin tinggal terbatas bagi perusahaan yang ingin memperkerjakan tenaga kerja asing, melalui Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi setempat. d. Menggalang kerjasama perdagangan dan investasi dalam wadahwadah regional seperti IMT- GT, Sister City dan lain-lain. e. Peningkatan pelayanan pada pintu-pintu masuk khususnya bandara dan pelabuhan, sehingga menciptakan budaya yang maju. f. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan kepolisian dan TNI untuk memberikan rasa aman dan tenteram bagi seluruh pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di Kota Medan. Berbagai langkah yang telah, sedang dan akan dilanjutkan tersebut diharapkan juga menghapus perbedaan perlakuan antara investor asing dan lokal, sehingga investor asing dapat memiliki akses yang sama termasuk dari lembaga perbankan domestik/lokal (menyamakan perlakuan terhadap investor). Selain itu, Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

105

diharapkan regulasi lebih berpihak kepada pasar serta transparan dengan mengusahakan mengurangi jumlah larangan yang terdapat pada negative investment list. 5. Membentuk Peran Institusional Bisnis (Kadin) 121 Sebagai wilayah ekonomi yang sangat mengandalkan sektor kegiatan ekonomi sekunder dan tertier maka peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) cabang Medan dirasakan demikian penting dan strategis. Karenanya adalah wajar jika hampir seluruh pelaku bisnis yang ada di Medan, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan lokal dan luar negeri dan produksi barang jasa merupakan anggota aktif asosiasi bisnis tersebut. Kadin telah memberikan

berbagai

sumbangan besar untuk menumbuhkembangkan kegiatan bisnis yang ada berbagai peran yang dijalankan Kadin cabang Medan, antara lain memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kaum industrian dan usahawan seperti peluang pasar, komoditif unggulan, kondisi persaingan pasar, calon mitra usaha, lokasi bisnis. Kadin cabang Medan juga aktif memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan oleh Pemko Medan, khususnya yang terkait dengan berbagai insentif berusaha untuk dapat menarik investor agar bersedia menanamkam modalnya dan memilih lokasi berinvestasi di Kota Medan. 6. Membentuk Kawasan Industri yang Ramah Lingkungan 122 Sebagai kota industri, perdagangan dan jasa terkemuka di Indonesia, Kota Medan telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi kegiatan industri,

121 122

Ibid. Ibid


106

termasuk menyediakan sebuah kawasan industri yang modern dan terkelola secara profesional. Kawasan Industri Medan (KIM) berlokasi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dengan areal seluas 524 hektar. PT KIM resmi berdiri menjadi perseroan sejak tanggal 7 oktober 1988. Areal kawasan industri ini dibelah oleh dua jalur tol dari Kota Medan menuju Pelabuhan Belawan. Posisinya sangat strategis dengan jarak 8 kilometer ke Pelabuhan Belawan, 15 kilometer ke Bandara Udara Polonia serta 10 kilometer ke pusat Kota Medan. Berbagai fasilitas penunjang yang dimiliki Kawasan Industri Medan antara lain pengolahan air limbah, air bersih, air hydran, listrik, telepon, gas, keamanan, pemadam kebakaran dan poliklinik investor asing yang menanamkan modalnya di KIM antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Australia, Swedia, Filipina, Jerman, Swiss, dan Yaman. Kebijakan-kebijakan Pemko Medan diatas merupakan kebijakan yang pro dengan para pengusaha Kota Medan, akan tetapi ada salah satu kebijakan Pemko dalam bidang regulasi yang turut memberatkan para pengusaha yang berbisnis di Kota Medan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan yang Tidak Terhubung Jaringan Transmisi Nasional Kota Medan. Perda tersebut mengatur pungutan kepada pemilik genset dengan kekuatan 40 kilovolt ampere (KVA) sampai lebih dari 200 KVA harus membayar retribusi sebesar Rp 1.000/KVA sampai Rp 1.500 KVA per tahun. Retribusi juga berlaku untuk izin penyediaan dan penunjang tenaga listrik senilai Rp 2.000


107

sampai Rp 2.500 untuk kekuatan kurang dari 200 KVA sampai lebih dari 200 KVA. 123 Menurut Bapak Soritua Harahap, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan, pemberlakuan perda genset memiliki dasar pemikiran, yakni mengingat pemakaian genset bagi para pengusaha tersebut memiliki resiko terhadap perusahaan tersebut, yang kemungkinan turut merugikan masyarakat dan Pemko Medan. Misalnya resiko terjadinya ledakan atau kebakaran, maka masyarakat dan Pemerintah turut merasakan kerugian. Oleh karena itu setiap kegiatan yang memiliki resiko, turut pula memiliki biaya pengawasan dan pengendalian sehingga wajib dipungut biaya. 124 Perda ini tidak berlaku bagi pemakai rumah tangga. Pemakai tenaga listrik yang tidak terhubung jaringan transmisi itu biasa dikenal masyarakat dengan mesin genset. Mesin genset tersebut banyak dibutuhkan masyarakat terutama pada saat krisis listrik dan pemadaman yang terjadi belakangan ini. Perda yang sempat mendapat protes masyarakat itu akhirnya diberlakukan ke sektor industri yang ada di Medan. Padahal, dalam Pasal 12 Perda No. 10 tahun 2003 itu disebut subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyediaan ketenagalistrikan. Perda dirasa sangat membebani pengusaha yang sudah tertekan karena harus menyediakan listrik sendiri. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menghitung setiap bulan pengusaha mengeluarkan dana tambahan Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar untuk pengadaan listrik tambahan. 125

123

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/07/00144514, diakses 8 Januari 2009. Hasil wawancara dengan Bapak Soritua Harahap, Kasubbag Perundang-undangan. Tanggal 7 Januari 2009, Rabu 125 http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/07/00144514/banyak.kalangan.minta.perda. genset.dicabut, diakses 8 Januari 2009. 124


108

Menurut sejumlah pengusaha di Kota Medan, pemberlakukan perda ini semata-mata karena upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Oleh karena berbagai tanggapan aspirasi dari kalangan pengusaha yang menilai pemungutan retribusi genset berdasarkan perda itu sangat memberatkan apalagi di tengah tersendatnya pasokan listrik dari pihak PLN, maka Perda tersebut pun dinyatakan tidak berlaku lagi. Meski Perda tentang Retribusi Generator Set (genset) sudah dicabut, pengusaha mengaku masih ditagih oknum dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. 126

D. Perkembangan Penanaman Modal di Kota Medan Sebagaimana diketahui, setelah masa krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, iklim penanaman modal (Investasi) di Kota Medan secara berangsur-angsur mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh letak geografis dan potensi demografis Kota Medan yang cukup strategis tetapi juga didukung juga oleh kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga menciptakan iklim dan lingkungan penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu. Langkah-langkah

proaktif

dan

inovasi

yang

ditempuh,

dengan

mengembangkan kemitraan strategis diantara sesama pelaku usaha dengan Pemerintah Kota, kenyataanya secara signifikan mampu menumbuhkan minat berinvestasi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Kota Medan, diberbagai bidang lapangan usaha potensial. Hal ini juga tidak terlepas dari

126

http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=119275&more=1, diakses 8 Januari

2009 Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

109

persepsi yang sama dari seluruh stakeholders, tentang perlunya menarik investasi lebih besar untuk menggerakkan roda perekonomian dalam volume yang lebih besar di Kota Medan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak, sekaligus memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat. Perkembangan positif penanaman modal sampai tahun 2004 dapat dilihat dari perkiraan investasi di berbagai sektor lapangan usaha, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), disamping sektor Pemerintah dan Rumah Tangga. 127 Berbagai bentuk peluang penanaman modal di Kota Medan, antara lain : 128 1. Perluasan Pelabuhan Belawan 2. Pembangunan infrastruktur seperti: Pembangkit Tenaga Listrik, Monorel 3. Real Estate, khususnya di kawasan Airport Polonia yang akan dipindahkan ke Kuala Namu 4. Jalan tol 5. Taman-taman rekreasi 6. Perbankan dan jasa keuangan lainnya 7. Industri seperti: elektronik, kimia, metalurgi, tanaman industri, pakaian dan peralatan rumah tangga, makanan dan minuman Tabel 11 Realisasi Penanaman Modal PMA berdasarkan Bidang usaha di Kota Medan Periode 2003-2007 TAHUN

SEKTOR

BIDANG USAHA

PERUSA HAAN/ PROYEK

127

http://pemkomedan.go.id/prosedur_keuntungan.php, diakses 8 Januari 2009. http://pemkomedan.go.id/prosedur_peluang.php dikutip dari Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010 Pemko Medan, diakses 8 Januari 2009. 128


110

2003

A. INDUSTRI 1 Industri Mebel B. JASA 1 Jasa Telekomunikasi

2004

C. PERDAGANGAN 1 Perdagangan A. INDUSTRI 1. Industri Makanan

2. Industri Furnitue B. JASA 1 Jasa

2005

INDUSTRI 1 industri . B. JASA 1 Jasa C. PERDAGANGAN 1 Perdagangan

2006

INDUSTRI 1 Industri JASA 1 Jasa

2007

A. JASA

1.1 Industri Mebel Kayu

1. 1 Jasa Telekomunikasi dasar

3

1. 1 Perdagangan besar Industri Makaroni, Mie, Spaghetti, Bihun Sho’un dan sejenisnya serta bumbu masak dan penyedap makanan Industri Pengolahan Kopi

4

1. 1 Industri Furnitur dari Kayu 1.1 Jasa Akomodasi (Hotel) 1.2. Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Sakit 1.3 Restoran Perdagangan Besar 1.1 Industri tekstil lainnya 1.2 Industri Pakan Ikan 5 1.1 Medical Check Up

1.1 Perdagangan Ekspor Impor 1.2 Distributor Utama 1.1 Industri Panel Kayu Lainnya

3

1.1 Jasa Pendidikan Real Estate 1.1 Pembangunan


111

Gedung Perkantoran 1.2 Jasa Telepon Dasar 1.3 Jasa Perdagangan 1.4 Jasa Penyemprotan Pestisida 1.5 Jasa Konsultasi Komputer Pembangunan Gedung Pusat 1.6 Perbelanjaan 1.7 Perhotelan

8

B. PERDAGANGAN 1.1 Perdagangan Sumber : Data berdasarkan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Rabu, 7 Januari 2009.

Tabel 12 Realisasi Penanaman Modal PMDN Berdasarkan Bidang Usaha di Kota Medan Periode 2003-2007 TAHUN 2003

SEKTOR A. INDUSTRI 1. Industri

JASA 1. Jasa

2004

A. INDUSTRI 1 Industri Kimia

BIDANG USAHA

1.1 Industri Partikel board, fiber board 1.2 Industri makanan udang 1.3 Industri minuman ringan dan perdagangan besar/distributor, jasa angkutan jalan raya

1.1 Depo/angkutan peti kemas, jasa pergudangan dan perbaikan/ pemeliharaan peti kemas 1.1 Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari

PERUSA HAAN/ PROYEK

4

1


112

pertanian 2005

A. INDUSTRI 1 Industri Karet

B. JASA 1 Jasa 2006

A. INDUSTRI 1 Industri

1.1 Industri BarangBarang dari Karet untuk keperluan RT 1.2 Jasa Penyewaan Peralatan Berat/ Konstruksi 1.1 Industri Moulding 1.2 Perkebunan Kelapa Sawit

2

3 B. JASA 1 Jasa 2007

A. INDUSTRI 1 Industri

1.1 Jasa Industri Perbaikan/ rekondisi mesin-mesin 1.1 Industri asam bebas lemak, minyak beku dan minyak goreng 1.2 Industri pengolahan industri minyak kelapa sawit 1.3 Industri billet baja

3

Sumber : Data berdasarkan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Rabu, 7 Januari 2009. Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perkembangan penanaman di Kota Medan telah berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel penanaman modal PMA, tahun 2007 adanya peningkatan yang mencapai 8 (delapan) proyek yang sebelumnya pada tahun 2006, hanya sebanyak 3 proyek. Proyek-proyek tersebut didominasi dengan sektor di bidang jasa sebanyak 7 proyek, sedangkan perdagangan hanya sebanyak 1 proyek. Sedangkan tabel penanaman modal PMDN, lebih didominasi pada sektor industri.

E. Perda Kota Medan yang Berkaitan dengan Penanaman Modal


113

1. Perda No. 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan Perda ini terdiri dari XX Bab, dan 41 Pasal. Perda No. 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan mengatur mengenai : a. Perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan gudang/ruangan. 129 b. Syarat-syarat yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan gudang/ruangan. 130 c. Tata cara permintaan Izin Usaha Industri/Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. 131 d. Nama, Subjek dan Objek yang dipungut retribusi. 132 e.

Struktur dan besarnya tarif retribusi. 133

f. Ketentuan pidana bagi perusahaan yang merugikan keuangan daerah, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, kegiatan tanpa memilki izin operasional. 134 2. Perda No. 16 tahun 2003 tentang Penanaman Modal yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan Perda No. 16 tahun 2003 tentang Penanaman Modal yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan. Perda ini terdiri dari VIII Bab, dan 11 Pasal. Perda No. 16 tahun 2003 tentang Penanaman Modal yang 129

Perda No. 10 tahun 2002, Op.Cit, Pasal 5. Ibid, Pasal 7 131 Ibid, Pasal 8-14. 132 Ibid, Pasal 16-18. 133 Ibid, Pasal 22-23. 134 Ibid, Pasal 38. 130


114

didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan mengatur mengenai : a. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan menanamkan modalnya dilengkapi dengan persyaratan tertentu. 135 b. Ketentuan retribusi bagi PMDN yang menanamkan modalnya. 136 c. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemko Medan terhadap perusahaan PMDN dan PMA di Kota Medan. 137 d. Ketentuan pidana bagi orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah. Sanksi dapat berupa kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000.00,-(Lima Juta Rupiah). 138 e. Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemko Medan. 139 3. Perda No. 22 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Gangguan Perda No. 22 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan Perda ini terdiri dari XXII Bab, dan 47 Pasal. Perda No. 22 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan mengatur mengenai : a. Tata cara serta syarat-syarat mengajukan permohonan Izin gangguan 140 b. Nama, Subjek, Objek yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah. 141

135

Perda No. 16 tahun 2003, Op.Cit, Pasal 2-5. Ibid, Pasal 6. 137 Ibid, Pasal 7. 138 Ibid, Pasal 8 139 Ibid, Pasal 9. 140 Perda No. 22 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan, Pasal 4-11. 141 Ibid, Pasal 12-15. 136


115

c. Golongan serta struktur besarnya tarif retribusi. 142 d. Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi. 143 e. Ketentuan pidana dapat dikeluarkan oleh Pemerintah bagi wajib retribusi yang tidak melaksnakan kewajibannya, melanggar Pasal 4 ayat (1). Ketentuan sanksi dapat berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.- ( Lima Juta Rupiah). 144 f. Yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemko Medan. 145 Selain itu adapula Perda retribusi yang berkaitan dengan usaha lokal dan investasi, antara lain : 1. Perda No. 11 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman. Perda No. 11 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman mengatur mengenai retribusi penanaman modal di sektor perfilman. 2. Perda No. 14 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Perda No. 14 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan mengatur mengenai retribusi penanaman modal di sektor perikanan. 3. Perda No. 31 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Perda No. 31 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga mengatur mengenai retribusi di sektor rekreasi dan olah raga. 4. Perda No. 37 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata. 142

Ibid, Pasal 14-20. Ibid, Pasal 26-31. 144 Ibid, Pasal 43. 145 Ibid, Pasal 44. 143


116

Perda No. 37 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata mengatur mengenai penanaman modal di sektor pariwisata.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

117

1.

Perubahan

Undang-Undang

Penanaman

Modal

bertujuan

untuk

penyempurnaan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan, jaminan bagi investor. Diantaranya : a. Perizinan, pengesahan dan perizinan perusahaan penanaman modal diperoleh melalui pelayanan satu pintu, yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No. 25 tahun 2007. b. Fasilitas, Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal. c. Hak dan kewajiban penanam modal 1) Hak penanam modal diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan : kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kewajiban penanam modal, diatur dalam Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

menerapkan

prinsip

tata

kelola

perusahaan

yang

baik,

melaksanakan tanggung jawab sosial, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

118

Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal diantara Pemerintah dengan penanam modal, maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai perundang-undangan. 2.

Kriteria Perda ramah investasi terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus.

a. Kriteria Umum adalah kriteria yang harus ada dalam perda yang ramah investasi yakni: a) Kesesuaian dengan Kebutuhan b) Substansi/ Penulisan yang Baik c) Keadilan d) Keterbukaan e) Insentif untuk dunia usaha f) Efisiensi, efisiensi pengeluaran, efisiensi SDM, efisiensi birokrasi. g) Persaingan yang sehat h) Manajemen konflik yang baik i) Kelembagaan yang tepat Dibuatnya kriteria Perda ramah investasi oleh Indonesia Netherlands Associatioan (INA), untuk menghindari adanya Perda/ Kebijakan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, terbukti dengan Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

119

maraknya berbagai pungutan-pungutan yang dibuat oleh Pemda setempat baik secara resmi maupun tidak resmi, guna semata-mata untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3.

Berbagai terobosan dilakukan Pemerintah Kota Medan di sektor investasi untuk dapat menarik minat para investor dari dalam maupun luar negeri mulai dari penyempurnaan pelayanan perizinan investasi sampai kepada pemberian insentif baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi terus dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investasi asing. Misalnya membentuk institusi Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, membentuk Medan Bisnis Forum (MBF) sebagai wadah kemitraan, mempersiapkan unit pelayanan terpadu (UPT) satu atap,

mengusahakan insentif dan kemudahan melalui pemerintah

pusat dengan pemberian, melakukan koordinasi secara terus menerus dengan kepolisian dan TNI untuk memberikan rasa aman dan tenteram bagi seluruh pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di Kota Medan, membentuk peran Institusional Bisnis (Kadin), membentuk Kawasan Industri yang Ramah Lingkungan. Dari berbagai terobosan yang telah dibuat namun sayangnya Pemko Medan belum menerapkan One Stop Service/Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Akan tetapi kemudahan

yang diberikan oleh Pemko Medan melalui

berbagai terobosan tidak semuanya turut mendukung para penanam modal, dibuktikan dengan pihak Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

120

keberatan dengan adanya Perda Genset, meskipun telah tidak diberlakukan lagi, namun tetap adanya pungutan dari berbagai oknum.

B. SARAN Beberapa saran yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini antara lain: 1.

Berbagai fasilitas dan kemudahan pelayanan perizinan merupakan cita-cita yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007. Akan tetapi perlu adanya penyempurnaan dalam bidang : a. Dalam hal perizinan, Berbagai problematika dalam mekanisme perizinan investasi terus menjadi sorotan dan keluhan bagi para investor, yakni prosedur perizinan di Indonesia kompleks, lama dan realtif mahal. Maka Perlunya penyederhanaan perizinan untuk menghemat cost transaction. Selain itu mengingat pelaksanaan investasi tersebut dilakukan di daerah, maka sistem pelayanan satu atap tersebut segera diberlakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota secara nasional dan serentak, sesuai pengaturan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007. b. Mengingat pentingnya peranan tanah dalam penanaman modal maka diperlukan adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan fasilitas hak atas tanah. c. Dalam hal hak dan kewajiban penanam modal, hendaknya apa yang menjadi

hak

dan kewajiban

penanam

modal diberikan dan

dilaksanakan sesuai pengaturan dalam Undang-Undang No. 25 tahun Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

121

2007 sehingga tujuan dari penyempurnaan dan perubahan dari Undang-Undang Penanaman Modal tidak sia-sia. d. Apabila terjadi sengketa antara penanam modal dengan pemerintah, hendaknya diselesaikan secara musyawarah atau arbitrase tanpa melalui proses peradilan, untuk menghemat waktu serta biaya bagi para investor. 2.

Urusan wajib dalam hal penanaman modal bagi skala provinsi dan kabuapten/ kota, hendaknya dilaksanakan sesuai wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Pemda. Dampak negatif dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dalam hal birokrasi yang panjang hendaknya di reform dengan peningkatan pelayanan penanaman modal secara cepat dan akurat dalam pelayanan satu atap. Selain itu perlu adanya penegasan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat mengenai kebijakan/ Perda yang dibuat Pemda yang bersahabat dengan pasar dan para investor. Serta perlu pula diadakan pemantauan/ penyidikan di daerah akan kebijakan yang telah dibuat Pemda setempat. Bagi Perda yang bertentangan dengan Peraturan yang ada diatasnya (sesuai prinsip hierarki perundangundangan), hendaknya langsung dicabut, dan bagi daerah yang mengeluarkan kebijakan inovatif di bidang penanaman modal hendaknya diberikan penghargaan, untuk memicu persaingan bagi Pemda lainnya agar mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Selain itu apa yang sudah diatur di dalam Perda, hendaknya sesuai dan konsisten dengan pelaksanaan yang ada di lapangan.


122

3.

Pemko Medan hendaknya tetap concern dalam mengadakan Pelayanan Perizinan Satu Atap yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007, guna kemudahan perizinan. Dimana dalam lembaga tersebut terdiri atas sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu hendaknya perlu ada penegasan dalam hal Perda genset bahwasanya peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga untuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar oleh berbagai oknum.

DAFTAR PUSTAKA I. Buku

Anoraga, Pandji, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya,1995.


123

Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. Ilmar, Aminuddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004. K. Harjono, Dhaniswara Hukum Penanman Modal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 N. Kerlinger, Fred, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cetakan Kelima, 1996. Nasution, Asmin, Transparansi Dalam Penanaman Modal, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008. Panjaitan, Hulman, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta; Ind-Hill Co, 2003.

Rakhmawati, Rosyidah, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2003 Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

II. Artikel, Jurnal, Makalah

Budiman Ginting, Permasalahan Nasional Pengembangan Investasi, Bahan Kuliah Hukum Investasi.

III. Internet, Surat Kabar Indonesia-Netherlands Association, Perda Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, www.ina.or.id/inaweb/index.php?p=33&lang=eng Kompas, Banyak Kalangan Minta Perda Genset Dicabut, http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/07/00144514/banyak.kalangan. minta.perda.genset.dicabut Medan Bisnis, Pengusaha ttp ditagih retribusi genset, http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=119275&more=1 Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

124

Pemerintah Kota Medan, Prosedur Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=857 _______________________, Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap Investasi www.bainfokomsumut.go.id/open.php?id=156&db=gis _______________________, Linkungan Bisnis di Kota Medan http://pemkomedan.go.id/selayang_potensi1.php _______________________ , Prosedur dan Penolakan Izin Industri http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=875, _______________________, Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=872 _______________________, Perizinan satu atap di Kota Medan www. Bainfokomsumut.go.id/detail.php/id=3115 _______________________,Prosedur Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/H.O, http://pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=866 _______________________, Potensi Bisnis di Kota Medan http://pemkomedan.go.id/prosedur_keuntungan.php _______________________, Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010 Pemerimtah Kota Medan. http://pemkomedan.go.id/prosedur_peluang.php http://www.legalitas.org/?q=node/314 Robert Endi Jaweng, Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Kamis, 11 December 2008 http://kppod.org/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=512&I temid=2 . Suroso Hadi, Tjoek, Investasi di Jalur Tata Ruang & Pertumbuhan Ekonomi http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/28/opi04.htm .Survei World Bank 2005 & Survei World Economic Forum 2005, www. Google.com

IV. Peraturan Perundang-Undangan Zuhriana Nasution : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Mengenai Penanaman Modal Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan (Studi di Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, Disperindag Kota Medan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

125

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat). ________________Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007 L.N. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724. ________________Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. ______________Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872 ______________ PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota ______________Kota Medan, Perda Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan ________________________ Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan ________________________Perda No. 22 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.


126


127


SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum O L E H ZUHRIANA NASUTION

Recommend Documents