SKRIPSI. Diajukan Sebagai Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ) Disusun Oleh : HUSNI AENIN NIM JURUSAN AKUNTANSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH, KOMPLEKSITAS PEMERINTAH DAN HASIL AUDIT BPK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2013

SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E )

Disusun Oleh :

HUSNI AENIN NIM. 1111082000116

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H / 2015 M

i

ii

iii

iv

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama Lengkap

: Husni Aenin

Tempat, Tanggal Lahir

: Jakarta, 31 Oktober 1993

Alamat

: Jl. Martapura 1 No. 2A RT 008/004, Tanah Abang – Jakarta Pusat

II.

III.

Telepon

: 083892103690

Email

: [email protected]

PENDIDIKAN SD N No. 13 Allu 1

1999-2005

SMP N 1 Bangkala

2005-2008

SMA N 1 Tamalatea

2008-2009

MA Jamiat Kheir

2009-2011

S1 Ekonomi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah

2011-2015

PENDIDIKAN NON FORMAL

LPP Latanza Institute, General English Class

2012

LPP Latanza Institute, Grammar Focus Class

2012

COME Indonesia, English Conversation Class

2014

vi

IV.

LATAR BELAKANG KELUARGA Ayah

: Muhammad Ribekhi


: Tegal, 06 November 1959

Ibu

: Aminingsih


: Tegal, 30 November 1965

Alamat

: Jl. Martapura 1 No. 2A RT 008/004, Tanah Abang – Jakarta Pusat

Anak ke dari

: 3 dari 3 bersaudara.

vii

ABSTRACT THE EFFECT OF THE CHARACTERISTICS OF THE GOVERNMENT, THE COMPLEXITY OF THE GOVERMENT AND THE RESULTS OF AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE LEVEL IN INDONESIA IN 2013 By Husni Aenin This study was conducted to analyze the effect of the government characteristics, the complexity of the government and the results of audits of the financial statement disclosure level of local government in Indonesia in 2013. Three factors influencing that 1) the characteristics of government consists of local goverement wealth, the level of dependence, total assets and the type of government; 2) the complexity of government consists of a population and the number of units under local government (SKPD); and 3) Results of audit consists of audit findings and the value of the findings. In this study using two (2) research model. The first model using lag effect and the second model using no lag effect. This study used a sample of local government districts and cities in Indonesia during 2013. Based on the purposive sampling method, the total sample was 425 financial statements. Testing the hypothesis in this study using multiple regression techniques. The results showed that for both models only the wealth of the goverement and the type of government that have a significant effect on the level of disclosure. For regional assets have positive and significant impact on the disclosure. As for the type of government found that the district government revelations level higher than the level of disclosure of the city government.

Keywords: Disclosures, local goverement wealth, the level of dependence, total assets, type of government, population, number of SKPD, the number of audit findings, the value of the findings.

viii

ABSTRAK PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH, KOMPLEKSITAS PEMERINTAH DAN HASIL AUDIT BPK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2013 Oleh Husni Aenin Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah, kompleksitas pemerintah dan hasil audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. Tiga Faktor yang mempengaruhi yaitu 1) karakteristik pemerintah terdiri dari kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset dan tipe pemerintah; 2) kompleksitas pemerintah terdiri dari jumlah penduduk dan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD); dan 3) Hasil audit BPK terdiri dari temuan audit dan nilai temuan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama menggunakan metode lag effect dan model kedua menggunakan metode no lag effect. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia selama tahun 2013. Berdasarkan metode purposive sampling, total sampel penelitian adalah 425 laporan keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk kedua model hanya kekayaan daerah dan tipe pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk kekayaan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan untuk tipe pemerintah menemukan bahwa tingkat pegungkapan pemerintah kabupaten lebih tinggi dari tingkat pengungkapan pemerintah kota. Kata kunci : Pengungkapan LKPD kabupaten / kota, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, jumlah temuan audit, nilai temuan.

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada : 1.

Bapak Muhammad Ribekhi dan Mamah Aminingsih tersayang terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, dukungan dan doa tiada henti yang selalu tercurah untuk ananda, semoga ananda senantiasa bisa membuat kalian bangga dan bahagia. Maaf atas keterlambatan menyelesaikan skripsi ini.

2.

Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis. Terimakasih atas x

semua saran yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi sampai terlaksananya sidang skripsi. 4.

Bapak Hepi Prayudiawan, S.E., M.M., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

5.

Ibu Dr. Rini, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

6.

Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan karyawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

7.

Kakakku Mas Faat, dan Husna nana terimakasih atas dukungan yang bersifat moril dan materiil yang diberikan kepada penulis.

8.

Sahabat Celotehku Tersayang, Rika W, Mute, Rika J, Syaifa, Fia, Ulfah, Hani, Amanah dan Dian, Terimakasih telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.

9.

The Buddiest do re mi (Mute dan Kw), yang selalu menyemangati dan memberikan perhatian serta menjadi motivator, Terima kasih sayang-sayangku, Terimakasih untuk kebersamaan kita yang luar biasa.

10. Seluruh Kawan-kawan Akuntansi 2011 khususnya Akuntansi B dan Adik-adik angkatan 2012 - 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh

xi

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. :Jakarta, Nopember 2015

Husni Aenin

xii

DAFTAR ISI Halaman Judul………………………………………………………………...……………ii Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif……..…………………...…………………iii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi………………………………………………..…....iv Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah………………………………….….…....v Daftar Riwayat Hidup…………………………………....……………………………….vi Abstract.............................................................................................................................................. viii Abstrak…………………………...…………..……………………………………………..ix Kata Pengantar………………………………….…………………..……………….…......x Daftar Isi……………………………...…...………………..……………………………..xiii Daftar Tabel................................................................................................................................. xviii Daftar Gambar.............................................................................................................................. xix Daftar Lampiran………………………………….…………………………….………………...xx

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………...…………..……………………1 B. Perumusan Masalah..……………………...……………………………...7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………….…………………8

BAB II

1.

Tujuan Penelitian…………………………………………...……......8

2.

Manfaat penelitian……………………….…………………………10

TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Literatur…..……...…………..........…..………………………11 1. Teori Keagenan…….…………………..…………………………..11 2. Teori Signalling………….…………..……………….…………….14 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah…………….....…………16 4. Standar Akuntansi Pemerintahan………………...……….……...18 5. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah…...……21 xiii

6. Penilaian Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten dan Kota..25 7. Karakteristik Pemerintah……..……...………………...………...34 a.

Kekayaan Daerah…….......…….………….….………………35

b.

Tingkat Ketergantungan…..….……….……………………...36

c.

Total Aset……………………....………………………….38

d.

Tipe Pemerintahan……………...…………..…………………39

8. Kompleksitas Pemerintah.……………………….…………….….40 a. Jumlah Penduduk…...………………………………….….41 b. Jumlah SKPD…………..…………………………………....41 9.

Hasil Audit BPK…...……………………...………………………..42

B. Penelitian Terdahulu.…………….……...………………………………47 C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis….………..…….56 1. Kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.………….………………………….56 2. Tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah…………….……..…………………57 3. Total aset terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah………….…………….…………………….58 4. Tipe pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah…………………….………………..59 5. Jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah………….………..…………………60 6. Jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah……………….…………………………......61 7. Temuan audit dan tingkat penyimpangan terhadap tingkat pengungkapan

laporan

keuangan

pemerintah

daerah……...…………………………………………………...62

xiv

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian…………………..……………………….....67 B. Metode Penentuan Populasi dan Sampel...…………………..……….67 C. Metode Pengumpulan Data…..……………………………....………...68 D. Metode Analisis Data…………………..…………..………….………..69 1. Statistik Deskriptif…………………..……..………………………70 2. Uji Asumsi Klasik……………….……...………………...………..71 a.

Uji Normalitas……………………...………………………….71

b.

Uji Multikolinieritas………………..…………………………72

c.

Uji Heteroskedastisitas………………………….……………73

3. Pengujian Hipotesis…….……...…………..………………………73 a.

Koefisien Determinasi (R²)……...…….....………………...76

b.

Uji F-statistik…………………..……………………………...76

c.

Uji T-statistik……………..…………………………………...77

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian………..…………….…………...78 1. Pengungkapan LKPD…………………………..……………….78 2. Kekayaan Daerah……………..…………………………………....80 3. Tingkat Ketergantungan………….…………………….………….81 4. Total Aset…………………………………………………….……..81 5. Tipe Pemerintah…………..………………………………………..82 6. Jumlah Penduduk………………………………………………83 7. Jumlah SKPD………………………..……….…………………….83 8. Temuan Audit…………………………...………………………….84 9. Tingkat penyimpangan……………………………………..……...84 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian………………………86 1.

Deskripsi Objek Penelitian…………………………………...86

2.

Deskripsi Sampel Penelitian……………….……………………87

xv

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian…………………………………...88 1.

2.

Hasil Uji Statistik Deskriptif……………………………………88 a.

Hasil Uji Statistik Deskriptif Model I……...……………...88

b.

Hasil Uji Statistik Deskriptif Model II…………………..93

Uji Asumsi Klasik……………………………………………97 a.

Uji Normalitas……………………..………………………...98

b.

Uji Multikolinieritas…………………….…………………..99 1) Uji Multikolineritas pada Model I………….........….100 2) Uji Multikolineritas pada Model II……………...…..101

c. Uji Heteroskedastisitas……………………...………….…102 d. Uji Autokorelasi………………………...….……………...104 1) Uji Autokorelasi pada Model I…………….……….105 2) Uji Autokorelasi pada Model I1………….…………105 3.

Uji Hipotesis…………………...…………..…………………….106 a.

Uji

Koefisien

Determinasi

R

(Adjusted

R-

Squared)…………………………………………………..106 b.

Uji Signifikansi F-test (Uji F)…………………………….108

c.

Uji Signifikansi T-test (Uji-t)……………………...……..110 1) Kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah……………...111 2) Tingkat

ketergantungan

pengungkapan

laporan

terhadap keuangan

tingkat pemerintah

daerah…………………………………..……………...112 3) Total aset terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah………………………113 4) Tipe pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah……………...114 5) Jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah……………...116 xvi

6) Jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah………………………117 7) Jumlah

temuan

tahun

lalu

terhadap

tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model I)……………..............................................117 8) Jumlah temuan periode sekarang terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model II)…………………………………………...…120 9) Tingkat Penyimpangan tahun lalu terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model I)……………………...…..…………………...120 10) Tingkat Penyimpangan periode sekarang terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model II)….…………….……………………122 BAB V

KESIMPULAN A.

Kesimpulan…………………………………………………………..123

B.

Implikasi…...…………………………………………………………127

C.

Saran………………………………………………………………….128

Daftar Pustaka…………………………………………….…………………………….129 Lampiran-lampiran…………………………………………………………………….132

xvii

DAFTAR TABEL

No.

Keterangan

Halaman

2.1

Hasil Penelitian Terdahulu…………………………………………..……...…….47

4.1

Proses Pengambilan Sampel……...………………………………………………86

4.2

Statistik Deskriptif Model I………………..……………………………………...89

4.3

Proporsi Tipe Pemerintah Daerah Model I……………………..…………….....91

4.4

Statistik Deskriptif Model II…….……………….....………………………........93

4.5

Proporsi Tipe Pemerintah Daerah Model II…...……….……….……..………...95

4.6

Hasil Uji Multikolinearitas Model I……………………………………...…….100

4.7

Hasil Uji Multikolinearitas Model II…………………………………………...101

4.8

Uji Autokorelasi Model I…………………..………………..…………….....105

4.9

Uji Autokorelasi Model II...…………..…………………..…..……………...106

4.10

Uji Koefisien Determinasi Model I………………..…………………………...107

4.11

Uji Koefisien Determinasi Model I……………..……………………………...108

4.12

Hasil Uji Statistik F Model I………………..………………………………..109

4.13

Hasil Uji Statistik F Model I……………………….………………………..109

4.14

Hasil Uji t Model I…………………………………….…………………………110

4.15

Hasil Uji t Model II…………………...…………….………………………111

4.16

Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pada Pemerintah Daerah Tahun 2010 S.D. 2014 (Semester I)………………………………………………………………………..…..……119

xviii

DAFTAR GAMBAR No.

Keterangan

Halaman

2.1

Skema Kerangka Pemikiran Model I (Lag Effect)……………………………65

2.2

Skema Kerangka Pemikiran Model II (No Lag Effect)…………………..…....66

4.1

Grafik Histogram Model I………………………...……………………………...98

4.2

Grafik Histogram Model II…………………………………………………..98

4.3

Grafik P-Plot Model I………………………………………………………..99

4.4

Grafik P-Plot Model II……………………………………………………….99

4.5

Grafik Scatterplot Model I…………...…………………………………….…...102

4.6

Grafik Scatterplot Model II………………...…………………………………...103

xix

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Keterangan

Halaman

1.

Tabel Checklist Scoring Laporan keuangan…………………………………...132

2.

Data Sampel………………………………………………………………………141

3.

Hasil Output SPSS……………………………………...………………………..160

xx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundanganan. Pemberian wewenang ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diikuti dengan reformasi keuangan. Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit. Oleh karena itu dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan

yang

berlaku.

Bentuk

upaya

pemerintah

daerah

dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1

(LKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa menyajikan informasi yang mudah diakses, dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa pendelegasian kewenangan yang

diserahkan

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

dua

cara

yaitu,

mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan

akuntabilitas

dan

transparansi

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk didalamnya pengungkapan yang wajar sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan mulai diatur secara rinci pada tahun 2005 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005) yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang hal yang sama. Berdasarkan PP 71/2010, pengungkapan laporan keuangan yang disusun pemerintah di Indonesia menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, dimana laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) pada Catatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia masih rendah yaitu rata-rata pengungkapan sebesar 52.57% (Liestiani, 2008), 44,56% (Hilmi dan Martani 2012 ), 51.9% (Andriani 2012), 60,1% (Arifin dan Fitriasari 2014), serta dalam penelitian Sarah (2014) yang menunjukkan tingkat pengungkapan LKPD sebesar 54%. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2011) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan selama tahun 2006 hingga tahun 2009 adalah 44,56%. Bagian dengan rata-rata tingkat pengungkapan tertinggi adalah pada bagian pendahuluan yaitu sebesar 71,55% dan Bagian

3

dengan rata-rata tingkat pengungkapan terendah terdapat pada bagian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan dengan rata-rata tingkat pengungkapan hanya sebesar 15,13%. Ingram (1984) dalam penelitiannya menyebutkan bebarapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan yaitu : (1) koalisi pemilih (masyarakat) yang mendorong peningkatan permintaan akan informasi, (2) kekuatan administrasi, seperti pemilihan administrator sistem akuntansi, pemilihan auditor, dan (3) management incentive yang terdiri dari kekayaan negara, profesionalisme dan kompleksitas pemerintah. Penelitian ini mengambil sampel pemerintah negara bagian di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan berhubungan positif dan signifikan dengan koalisi pemilih, kekuatan administrasi, dan management incentive. Sedangkan faktor alternatif information source mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan. Penelitian lain dilakukan oleh Cheng (1992) dengan menggunakan model ekonomi-politik didasarkan pada teori dan studi empiris dalam sektor publik untuk menjelaskan pengungkapan laporan keuangan dalam pemerintah daerah. Terdapat bukti yang mendukung bahwa pengungkapan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan politik dan kekuatan dari institusi yang terdapat pada pemerintah daerah. Di Indonesia, Liestiani (2008) melakukan penelitian mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

4

Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2006. Variabel independen yang digunakan oleh Liestiani (2008) dibagi menjadi tiga kelompok yaitu insentif pemda, hasil pemeriksaan, dan karakteristik daerah. Insentif pemda terdiri dari tiga variabel yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dan kompleksitas pemerintahan. Kelompok hasil pemeriksaan ada dua hal yang diteliti yakni jumlah temuan pemeriksaan dan tingkat penyimpangan. Dari enam variabel yang diteliti, variabel kekayaan daerah, kompleksitas pemerintah (jumlah populasi), jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan tingkat ketergantungan dan karakteristik daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pemerintah kabupaten/kota. Hilmi dan Martani (2011) juga melakukan penelitian tentang tingkat pengungkapan yang menunjukkan bahwa kekayaan lokal, populasi, dan tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan provinsi laporan keuangan pemerintah. Tingkat ketergantungan, total aset, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) dan Hilmi (2011) menggunakan variabel temuan audit dan nilai temuan pada tahun yang sama. Padahal UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa temuan audit BPK RI digunakan oleh

5

pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi tersebut. Sehingga idealnya pemerintah daerah akan memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya dengan melakukan perbaikan-perbaikan di periode selanjutnya sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan 2 metode untuk mengukur jumlah temuan dan nilai temuan yaitu dengan metode lag effect yaitu dengan mengukur temuan audit laporan keuangan tahun lalu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan pengungkapan pada laporan keuangan tahun berikutnya. Selain itu, metode kedua adalah metode no lag effect yaitu dengan mengukur temuan audit laporan keuangan periode sekarang untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan pengungkapan pada laporan keuangan pada tahun yang sama seperti yang dilakukan oleh Liestiani (2008), Hilmi (2010), Khasanah (2014). Selain itu, dalam penelitian ini terdapat penambahan satu variabel yaitu Tipe pemerintahan sebagai proksi dari karakteristik pemerintah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tingkat pengungkapan kota dengan tingkat pengungkapan kabupaten. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengambil topik ini untuk diteliti, pertama, karena pengungkapan laporan keuangan belum banyak dilakukan pada laporan keuangan pemerintahan dibandingkan perusahaan,

6

disebabkan karena terbatasnya informasi pemerintah yang dapat diakses publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari pengungkapan. Kedua, penelitian yang mengukur variabel jumlah temuan audit dan nilai temuan dengan menggunakan dua metode ( lag effect dan no lag effect ) jarang dilakukan, hanya terdapat beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Andriani (2012) dan Fitriasari (2014). Ketiga, laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu tahun 2013 yang juga menggunakan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah, Hasil Audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Indonesia Tahun 2013

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut 1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 2. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten / kota terhadap pemerintah pusat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ?

7

3. Apakah total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 4. Apakah tipe pemerintahan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 6. Apakah jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 7. Apakah temuan audit tahun lalu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 8. Apakah temuan audit periode sekarang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 9. Apakah tingkat penyimpangan tahun lalu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ? 10. Apakah tingkat penyimpangan periode sekarang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia.

8

b. Menganalisis

pengaruh

tingkat

ketergantungan

terhadap

tingkat

pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia. c. Menganalisis pengaruh total aset terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia. d. Menganalisis pengaruh tipe pemerintahan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia e. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia. f. Menganalisis pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia. g. Menganalisis pengaruh temuan audit tahun lalu terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia h. Menganalisis pengaruh temuan audit periode sekarang terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia i. Menganalisis pengaruh tingkat penyimpangan tahun lalu terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia. j. Menganalisis pengaruh tingkat penyimpangan periode sekarang terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia.

9

2. Manfaat Penelitian A. Kontribusi Teoritis 1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 2. Peneliti berikutnya, Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 3. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai akuntansi pemerintahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

B. Kontribusi Praktis 1. BPK RI, sebagai salah satu bahan pertimbangan mengenai audit yang akan dilakukan di pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan Daerah sebagai bahan evaluasi agar terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang akuntabilitas dan transparansi yang terjadi di Indonesia.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur 1.

Teori Keagenan Teori Keagenan (Agency Theory) membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (Principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (Agent) yang melakukan pekerjaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Setiawan, 2012). Principal didefinisikan sebagai pihak yang merupakan pemilik dari suatu institusi (beneficiary holder), sebutlah perusahaan atau institusi pemerintah, sedangkan agent adalah staf yang ditunjuk untuk mengelola dan menjalankan aktivitas. Problem muncul ketika ada perbedaan kepentingan antara principal dan agent, dimana principal bertujuan mengembangkan

11

bisnis atau melaksanakan kegiatan secara efisien, sedangkan agent bertujuan meningkatkan standar hidup dirinya dan keluarganya (Lesmana, 2010). Dalam banyak kasus, tidak semua informasi yang dimiliki oleh agent juga dimiliki oleh principal sehingga sangat memungkinkan bagi agent untuk memanipulasi informasi untuk kepentingan dirinya (asymmetric information). adanya asymetric information menyebabkan terjadinya penyelewengan

yang

dilakukan

oleh

agent

dan

menimbulkan

ketidakpercayaan principal. oleh karena itu agent harus memberikan pertanggungjawaban kepada principal untuk memastikan bahwa agent tidak menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki (Hilmi, 2012). Principal

bisa

mengurangi

asymetric

information

dengan

menempatkan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah, maka principal akan lebih percaya dan dapat mengurangi asymetric information yang berakibat pada berkurangnya tindakan penyelewengan dan kegiatan yang tidak efisien. Tindakan Pengawasan dapat dilakukan dengan melihat Laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang digunakan untuk membantu pemahaman para pembaca dan pengguna laporan keuangan (Andriani, 2012).

12

Menurut Zimmerman (1977) agency problem juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai principles memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut principles karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Moe (1984) dalam Hilmi dan Martani (2011) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarat hingga level terendah pemerintahan ( Hilmi, 2012). Zimmerman (1977) dalam Arifin dan Fitriasari (2014) menyatakan bahwa pemerintah sebagai agent yang mendapatkan mandat dari rakyat sebagai principal, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh rakyat kepadanya. Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dalam hal penggunaan keuangan negara adalah dengan membuat suatu laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut pemerintah wajib untuk mengungkapkan informasi atas segala yang

13

berhubungan dengan keuangan negara dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah (Arifin dan Fitriasari, 2014). Pengguna Laporan keuangan adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (Andriani, 2012). Agar laporan keuangan mudah dipahami maka pemerintah harus memberikan pengungkapan yang wajar atas segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengungkapan atas laporan keuangan tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah.

2.

Teori Signalling Masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan daerah menuntut transparasi dari segala hal informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyediakan informasi untuk memenuhi keinginan masyarakat dan mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diungkap oleh pemerintah daerah memberikan sinyal yang menggambarkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Informasi yang diungkap berupa pengungkapan

14

wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Hilmi, 2012). Signaling Theory menjelaskan mengapa suatu entitas mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal (masyarakat). Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah entitas (pemerintah daerah) memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (masyarakat). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan keinginan masyarakat (Andriani, 2012). Signalling theory, Evans dan Patton (1987) dalam Fitriasari (2014) menyatakan bahwa dalam konteks signalling theory pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat agar rakyat dapat terus mendukung kegiatan pemerintah yang saat ini berjalan. Salah satu sinyal yang baik yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat adalah dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi politik bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan reputasi pemerintah dimata rakyat (Arifin dan Fitriasari, 2014). Agar laporan keuangan yang dijadikan sebagai bentuk promosi politik tersebut dapat dipahami oleh rakyat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus mendapatkan pengungkapan yang

15

jelas. Pengungkapan atas laporan keuangan tersebut dijelaskan dalam CaLK yang merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan.

3.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan yang dimaksud dengan entitas pelaporan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ialah: “Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.” Berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintahan, menilai

kondisi

keuangan,

mengevaluasi

16

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Khasanah, 2014). Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai

sumber

dan

penggunaan

sumber

daya

keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan (Setiawan, 2012). Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

17

(PPKD) bertugas menyusun LKPD. Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam

rangka

memenuhi

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

(Setiawan, 2012). Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Andriani, 2012).

4.

Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (Cash towards Accrual). PP ini merupakan transisi sebab Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamanatkan perlunya

18

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual (Khasanah, 2014). Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut ialah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. SAP merupakan pedoman dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. SAP dijadikan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP juga mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur dan melaporkannya. Selain itu, SAP juga digunakan oleh pengguna laporan keuangan termasuk legislatif untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan. Sedangkan untuk pihak auditor eksternal (BPK) akan menggunakan SAP sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit keuangan (Syafitri, 2012) dalam Khasanah (2014).

19

Komponen

yang

harus

disajikan

oleh

Pemerintah

Daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II ialah : 1) Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca meliputi sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. 2) Laporan Realisasi Anggaran Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari

suatu

entitas pelaporan

yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. 3) Laporan Arus Kas Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

20

4) Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmenkomitmen lainnya.

5.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (masyarakat) (Setiawan, 2014). Kata pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan,

21

disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2000 : 235). Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan pemerintah adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

serta

ungkapan-ungkapan

yang

diperlukan

untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (Khasanah, 2014). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan halhal sebagai berikut : 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

22

4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadiankejadian penting lainnya. 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sedangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

23

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. PP ini memperbaharui SAP sebelumnya yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang masih menggunakan basis cash towards accrual namun masih diberi tenggang waktu hingga tahun 2014 untuk mengubah basis akuntansi yang digunakan (Sarah, 2014). Penelitian ini menggunakan metode dengan sistem scoring. Sistem scoring

yang dimaksud adalah dengan membuat

pengungkapan

yang

diwajibkan

berdasarkan

daftar

Standar

checklist Akuntansi

Pemerintahan PP 24 tahun 2005 atau PP 71 tahun 2010 Lampiran II yang dilengkapi dengan peraturan yang terdapat pada Permendagri No. 13 tahun 2006. Seperti yang dilakukan oleh Liestiani (2008), Hilmi (2010), Arifin dan Fitriasari (2014), dan Sarah (2014).

24

6. Penilaian Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten Penilaian tingkat pengungkapan dalam penelitian ini digunakan checklist form yang berisi komponen yang harus ada dalam catatan atas laporan keuangan yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran II (Sarah, 2014). Check list form dari CALK tersebut disusun dari SAP yang berisi: 1) Bagian

pertama

menyajikan

informasi

tentang

Kebijakan

Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target UndangUndang APBN/Peraturan Daerah APBD, berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target. Yang dapat dirinci sebagai berikut : a. Kebijakan Fiskal/Keuangan Dalam bagian ini entitas terkait harus dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan keuangan/fiskal

penting

dengan

tentang periode

posisi

dan

sebelumnya

kondisi dengan

anggaran/rencana lainnya dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja serta penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. b. Perubahan Anggaran

25

Menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. c. Kondisi Ekonomi Makro Kondisi ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. 2) Dalam bagian kedua, kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. a. Pencapaian

kinerja

keuangan

yang

telah

ditetapkan

dijelaskansecara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan

26

tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. b. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal. 3) Bagian ketiga mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Berikut poin yang termasuk ke dalam bagian ketiga : a. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan. b. Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan meliputi

27

pertimbangan sehat, substansi mengungguli bentuk formal serta materialitas. c. Isi dari Kebijakan akuntansi yang menjelaskan tentang: a) Entitas pelaporan Dalam entitas pelaporan berisi tentang domisili, bentuk hukum, dan juridiksi entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan

perundang-undangan

yang

menjadi

landasan

kegiatan operasionalnya, serta jumlah unit entitas yang berada di bawahnya. b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dalam PP No 71 Tahun 2010 Lampiran II basis akuntansi yang digunakan masih basis cash towards accrual. c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Basis pengukuran yang disajikan berupa basis pengukuran tiap pos, yaitu: I.

Aset disajikan per pos pengukurannya berdasar pada SAP, yaitu pengukuran kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, asset tetap dan asset moneter.

28

II.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan jika dalam mata uang asing maka harus dinyatakan dalam rupiah menggunkaan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

III.

Ekuitas diukur sebesar selisih antara asset dan kewajiban. Ekuitas terbagi menjadi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

IV.

Pendapatan, belanja dan pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto dan diakui saat diterima di Rekening Umum Daerah.

4) Bagian keempat adalah penjelasan pos-pos dalam Laporan Keuangan. Dalam bagian ini dijelaskan rincian angka per pos dalam laporan keuangan dan sumber dana yang ada dalam angka tersebut dan terdapat poin-poin yang harus diungkapkan seperti, a. Aset yang terdiri dari: a) Kas Kas dijelaskan berdasarkan jumlah yang dipegang oleh masing-masing bendahara, yaitu bendahara pengeluaran, penerimaan dan kas daerah. b) Investasi Jangka Pendek

29

Harus diungkapkan rincian investasi jangka pendek tersebut dan perubahan harga pasar. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: I. II.

Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; Investasi ter sebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

III.

Berisiko rendah.

c) Piutang Dalam akun ini dijelaskan pos-pos piutang yang dimiliki oleh entitas. d) Persediaan Dalam pos persediaan harus diungkapkan lebih rinci mengenai kondisi dari persediaan dan kelompok-kelompok persediaan seperti perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, persediaan yang masih dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. e) Investasi Jangka Panjang

30

Terdapat bagian dari investasi jangka panjang ini, yaitu investasi permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

secara

Nonpermanen

berkelanjutan,

adalah

investasi

sedangkan jangka

Investasi

panjang

yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. f) Aset Tetap Dalam pos aset tetap harus disajikan dengan rincian aset tetap yang dimiliki oleh entitas dan mutasi penambahan aset tetap tersebut, serta bila telah melakukan penyusutan harus dirinci nilai tahun ini dan tahun sebelum, metode penyusutan, masa manfaat

dan

nilai

bruto.

Namun

tentang

mekanisme

penyusutan biasanya disajikan di halaman muka atau halaman penjelasan mengenai basis pengukuran yang digunakan sehingga dalam bagian pos-pos LKPD tidak disajikan lagi. Penyajian aset tetap juga harus mengungkapkan rincian jika terjadi penilaian kembali aset tetap, namun seluruh Kabupaten di Indonesia tidak menjelaskan bila ada penilaian kembali. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan juga masih kurang karena tidak mencantumkan kontrak, biaya, uang muka, dan sumber pembiayaannya.

31

g) Dana Cadangan Dana

cadangan

harus

diungkapkan

beserta

perda

pembentuknya dan tujuan dana cadangan tersebut. h) Aset Lainnya Dalam aset lainnya diungkapkan aset-aset yang tidak termasuk dalam golongan di atas seperti Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. b. Kewajiban Kewajiban dibagi dua, yaitu Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang. c. Ekuitas Ekuitas terbagi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. d. Pendapatan Pendapatan daerah menurut jenisnya dibagi menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan LainLain Pendapatan yang Sah. Seluruh pos ini harus diungkapkan beserta nilai nominal dan presentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dana anggaran serta nilai nominal dan presentase

32

atas selisih antara pendapatan yang didapat periode ini dengan pendapatan periode tahun lalu. e. Belanja Belanja dapat diungkapkan berdasarkan klasifikasi jenis atau fungsi. Seluruh entitas yang diteliti mengungkapkan belanja sesuai dengan jenisnya. Dalam pengungkapan belanja ini juga harus diungkapkan prosentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran serta antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. f. Pembiayaan Pembiayaan disajikan dengan presentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran serta antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan mayoritas kabupaten adalah penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan mayoritas terjadi untuk penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok hutang. g. Laporan Arus Kas Laporam arus kas terbagi menjadi empat, yaitu dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas nonanggaran. 5) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh

33

suatu entitas pelaporan. Jika ada kebijakan akuntansi yang dipilih tidak sesuai dengan SAP harus diungkapkan. 6) Penjelasan mengenai kontinjensi dan kewajiban lainnya serta pengungkapan lain seperti penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru serta pemekaran entitas dan kejadian yang mempunyai dampak sosial harus diungkapkan dalam bagian akhir Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Karakteristik Pemerintah Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah cirri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Miranti

(2009)

dalam

Khazanah

(2014)

pada

sektor

swasta

mendefinisikan karakteristik perusahaan sebagai ciri-ciri khusus yang melekat

pada

perusahaan,

menandai

sebuah

perusahaan

dan

membedakannya dengan perusahaan lain. Hilmi (2011) mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran kekayaan daerah yang diproksikan dengan

34

total pendapatan dibagi jumlah penduduk, tingkat ketergantungan yang diproksikan dengan dana transfer dibagi total pendapatan, dan jumlah aset. Martani dan Liestiani (2010) mengukur karakteristik pemerintah dengan hanya menggunakan tipe pemerintahan. Sedangkan Arifin dan Fitriasari (2014) yang menggunakan laporan keuangan pemerintah pusat membandingkan antara kementerian dan lembaga sebagai proksi dari variabel jenis organisasi. Penelitian Setyaningrum (2012) menerangkan karakteristik daerah melalui beberapa variabel, yaitu ukuran pemda yang diproksikan dengan total asset, jumlah DPRD, umur pemda, kekayaan daerah (PAD), jumlah SKPD, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan pemda dan intergovernmental revenue atau tingkat ketergantungan. Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah yang dilakukan Hilmi (2011), yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan , dan total aset. Peneliti juga menambahkan satu variabel baru untuk karakteristik pemerintah yaitu Tipe pemerintahan dengan mengacu pada penelitian Martani dan Liestiani (2010) dan Firiasari (2014).

a.

Kekayaan Daerah Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut (Sinaga, 2011 dalam Khasanah, 2014).

35

Kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Setyaningrum, 2012). Menurut Kawedar et. al. (2008:180), pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu 2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah (Setyaningrum, 2012). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah

b.

Tingkat Ketergantungan Hilmi dan Martani (2011) serta Andriani (2012) melakukan penelitian tentang tingkat ketergantungan yang diproksikan dengan dana transfer dibagi total pendapatan. Dana transfer merupakan jenis

36

pendanaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi. Sebagai

timbal

baliknya, pemerintah daerah membelanjakan

pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut undang-undang (Lesmana, 2010). Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas Nama Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah (Liestiani, 2010). Pendapatan transfer terdiri dari : 1) Transfer pemerintah pusat - Dana perimbangan a)

Dana bagi hasil

b) Dana alokasi umum c)

Dana alokasi khusus

2) Transfer pemerintah pusat lainnya a)

Dana penyesuaian

b) Dana otonomi khusus

37

c.

Total Aset Dalam beberapa penelitian, jumlah asset digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan (size) seperti dalam penelitian Liestiani (2010), Hilmi (2011), Setyaningrum (2012) dan Fitriasari (2014). Total aset atau total aktiva dipilih dalam penelitian ini karena nilainya yang lebih stabil daripada penjualan dan kapitalisasi pasar. Nilai aset dalam pemerintahan suatu daerah bisa dilihat dari jumlah aset dalam neraca pemerintah daerah tersebut. Telah banyak studi yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi akan secara signifikan mempengaruhi struktur organisasi, dimana organisasi besar cenderung lebih banyak memiliki aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (Yulianingtyas, 2011) dalam Khazanah (2014). Selain nilai total aset, menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Khazanah (2014) besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam penjualan dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel tersebut dapat digunakan dalam mengukur besar ukuran karena kemampuan ketiganya dalam mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam. Semakin banyak penjualan, perputaran uang akan semakin banyak.

38

Semakin besar kapitalisasi pasar semakin besar perusahaan tersebut dikenal masyarakat (Sudarsana, 2013).

d.

Tipe Pemerintahan Tipe pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Daerah yang populasinya banyak dan memiliki beragam latar belakang sosial, maka permasalahan pemerintah daerahnya semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota cenderung lebih kompleks dibandingkan kabupaten. Hal ini dikarenakan dari jumlah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang sosial dan pendidikan (Liestiani, 2010). Kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Wilayah metropolitan merupakan daerah tujuan urbanisasi yang memiliki penduduk lebih heterogen, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi (Sinaga, 2011).

39

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam

melayani

kebutuhan

warganya.

Semakin

kompleks

permasalahan di suatu daerah maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk transparansi dalam mengelola keuangan daerah (Khasanah, 2014).

8. Kompleksitas Pemerintah Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung (khazanah, 2014). Ingram (1984) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksikan dengan jumlah penduduk) memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. Hilmi (2011) menggunakan variabel jumlah SKPD dan jumlah penduduk dalam mengukur kompleksitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kompleksitas yang sama dengan Hilmi (2010).

40

1. Jumlah SKPD Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah sekaligus pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah, selanjutnya melimpahkan kekuasaannya tersebut untuk dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pembuatan laporan keuangan yang dilakukan masing-masing SKPD akan dikonsolidasikan oleh SKPKD untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten (Khasanah, 2014).

2. Jumlah Penduduk Dalam sosiologi penduduk didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah dapat didefinisikan mejadi dua, yaitu :

41

a. Orang yang tinggal disuatu daerah b. orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu daerah. dengan kata lain orang yan memiliki surat resmi untuk tingal disuatu daerah (www.wikipedia.org) Untuk menghitung jumlah, komposisi dan karakteristik penduduk disuatu daerah dilakukan suatu pencatatan yang disebut dengan sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu rangkaian kegiatan pengambilan "stok" (stock taking) penduduk pada suatu titik waktu tertentu yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah geografis (www.wikipedia.org) Metode pencacahan dalam sensus penduduk ada dua, yaitu de facto dan de jure. pencacahan secara de facto adalah pencacahan yang dilakukan di empat dimana mereka ditemukan oleh petugas lapangan sensus/ sesuai tempat tinggal mereka. Pencacahan secara de jure adalah pencacahan yang dilakukan di tempat mereka tinggal secara resmi/sesuai identitas diri (www.wikipedia.org).

9. Hasil Audit BPK Auditing menurut Boynton dan Johnson (2006:6) dalam The Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American

42

Accounting Association (Accounting Review, Vol 47) adalah sebagai berikut: “A Systematic process of objectively obtaining and evaluating regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users” Artinya

Auditing

adalah

suatu

proses

sistematis

untuk

menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakaian yang berkepentingan. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kawedar, 2008) dalam Khazanah (2104). Pelaksanaan pemeriksaan dalam sektor pemerintahan oleh BPK-RI dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang antara lain menyebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas 3 (tiga) jenis pemeriksaan (Andriani, 2012), yaitu :

43

1) Pemeriksaan keuangan Salah satu tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material , sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 2) Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memeberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), review, atau prosedur yang disepakati. Tujuan Pemeriksaan (Audit) oleh BPK-RI tersebut adalah untuk memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat

44

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah,

berdasarkan

kepada

kriteria

yang

menjadi

pertimbangan dalam penentuan opini, yaitu (1) kesesuaian dengan Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP),

(2)

efektivitas

sistem

pengendalian internal, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan (4) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Sarah, 2014). Meskipun tujuan pemeriksaan (audit) BPK-RI bukan untuk mencari kesalahan atau penyimpangan, namun bila dari hasil pengujian audit

ditemukan

penyimpangan,

BPK-RI

berkewajiban

mengungkapkannya sebagai temuan audit (Andriani, 2012). Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Arifin dan Fitriasari, 2014). Penelitian Liestiani (2008), menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebab melalui adanya temuan ini, BPK akan meminta adanya koreksi dan

45

peningkatan pengungkapannya (Arifin dan Fitriasari, 2014). Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

46

B. Penelitian Terdahulu Hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik pemerintah, kompleksitas pemerintah dan hasil audit BPK terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia dapat diringkas sbb : Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No .

Penelitian/Judul/ Sumber

Metodologi Penelitian

1

Imam Arifin dan Debby Fitriasari (2014) Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lemb aga, Karakteristik Organisasi Dan Hasil Audit BPK Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok 2014.

 Jenis penelitian: kuantitatif  Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)  Sampel: 78 laporan keuangan kementerian/lembaga  Tahun data: 2011  Metode analisis: Statistik Deskriptif  Variabel lainnya :

X 1

X 2

X 3 V

X 4

X 5

X 6

X 7

X 8

X 9

V

V

V

V

X Y Hasil 1 0 V V Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ukuran organisasi dan jenis organisasi memiliki pengaruh positif sedangkan temuan audit tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian / lembaga untuk dua model (Lag effect dan No lag effect).

Bersambung ke halaman selanjutnya

47

Tabel 2.1 Lanjutan No.

2


Nur Lailatul Khasanah (2014) Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Skripsi Universitas Diponegoro (2014)


Jenis organisasi.  Jenis penelitian: kuantitatif  Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)  Sampel: 105 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Tahun data: 2010, 2011 dan 2012  Metode analisis: Statistik Deskriptif Variable lainnya: Umur pemerintah daerah dan ukuran legislative

X 1

X 2

X 3

V

V

V

X 4

X 5

X 6

X 7

X 8

V

V

V

X 9

X 1 0

Y

Hasil

V

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat variabel yang menggambarkan karakteristik pemerintah, hanya total aset yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan variabel lain berupa kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan. Sementara dari kompleksitas pemerintah, hanya variabel jumlah SKPD yang memiliki pengaruh Bersambung ke halaman selanjutnya

48

No .



Tabel 2.1 Lanjutan X X X X 1 2 3 4

X 5

X 6

X 7

X 8

X 9

X 1 0

Y

Hasil

negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan, variabel ukuran legislatif terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan. Variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. 3

Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri (2012) Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Jurnal Akuntansi

 Jenis penelitian: kuantitatif  Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)  Sampel: 620 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Tahun data: 2008 – 2009

V

V

V

V

V

Karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifian terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki Bersambung ke halaman selanjutnya

49

No.

Penelitian/Judul/ Sumber dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol.9, No.2, hal 154-170

4


Tabel 2.1 Lanjutan X X X X X 1 2 3 4 5

X 6

X 7

 Metode analisis : Statistik Deskriptif  Variable lainnya: Umur administratif, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, Ukuran pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang.

Evanti Andriani  Jenis penelitian: (2012) Pengaruh kuantitatif Opini Audit dan  Sumber data: Temuan Audit sekunder (Laporan Terhadap Tingkat Keuangan Pemerintah Pengungkapan Pada Daerah) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Sampel: 442 Laporan Keuangan Skripsi Universitas

V

X 8

X 9

X 1 0

Y

Hasil

pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. V V V V Untuk kedua model (Lag effect dan No lag effect) Opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Bersambung ke halaman selanjutnya

50

No.

5



Indonesia (2012)

 Tahun data: 2008 dan 2009  Metode analisis: Statistik Deskriptif  Variable lainnya: Opini Audit

Amiruddin Zul Hilmi dan Dwi Martani (2012) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jurnal SNA 15 Banjarmasin

 Jenis penelitian: kuantitatif  Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi)  Sampel: 29 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Tahun data: 2006-2009  Metode analisis: Statistik Deskriptif  Variable lainnya: Kekayaan daerah diukur dengan total


X 6

X 7

X 8

X 9

X 1 0

Y

Hasil

tingkat pengungkapan. Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. V

V

V

V

V

V

V

V

Kekayaan lokal, populasi, dan tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan provinsi laporan keuangan pemerintah. Tingkat ketergantungan, total aset, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan


51

No.


Tabel 2.1 Lanjutan Metodologi Penelitian X X X X 1 2 3 4 pendapatan dibagi jumlah penduduk  Jenis penelitian: kuantitatif  Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan)  Sampel: 92 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Tahun data: 2006  Metode analisis: Statistik Deskriptif Variable lainnya: Kekayaan daerah diukur dengan DAU dibagi jumlah penduduk

6

Dwi Martani and Annisa Liestiani (2010) Disclosure Of Local Government Financial Statement In Indonesia Proceedings 22th Asian Pacific Conference, 7-10 November 2010

7

Rita Hartung Cheng  Jenis penelitian: (1992) An kualitatif

V

V

V

V

X 5

X 6

V

V

V

V

X 7

V

X 8

V

X 9

X 1 0

Y

V

V

Hasil

keuangan pemerintah provinsi. Kekayaan Pemerintah daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, Kompleksitas pemerintah dan Temuan audit mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sedangkan Nilai temuan audit mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. pengungkapan Laporan keuangan dalam


52

No.



Empirical Analysis of Theories on Factors Influencing State Government According Disclosure Journal of Accounting and Public Policy, II, I42 (I992), Ekvier Science Publishing Co., Inc.

 Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)  Sampel: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Tahun data: 1986  Metode analisis: model politikekonomi serta dari konteks politik, metodologi LISREL digunakan untuk menguji model.  Variable lainnya: Political competition, power of government, legislative power


X 6

X 7

X 8

X 9

X 1 0

Y

Hasil

pemerintah daerah dipengaruhi oleh lingkungan politik dan kekuatan dari institusi yang terdapat pada pemerintah daerah.


53

No.

8



Robert W. Ingram (1984) Economics Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices Journal of Accounting Research, Vol 2, No.1. (Spring, 1984), pp. 126-144

 Jenis penelitian: kuantitatif  Sumber data: sekunder (Laporan Keuangan)  Sampel: 50 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Tahun data: 1980  Metode analisis: Statistik Deskriptif  Variable lainnya: Coalition of voters : political competition, Median School years; Administrative selection process, Information source;

Tabel 2.1 Lanjutan X X X X X 1 2 3 4 5 V

V

V

X 6

X 7

X 8

X 9

X 1 0

Y

Hasil

V

Tingkat pengungkapan berhubungan positif dan signifikan dengan coalition of voters, administrative selection process, dan management incentive. Sedangkan factor alternative information source mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan.


54

No.




X 6

X 7

X 8

X 9

X 1 0

Y

Hasil

Management incentive : Long-term debt per capita, salaries of governor, legislators and accounting administration Sumber : Berbagai referensi

55

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 1.

Kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan pemerintah daerah berhubungan

positif

dengan

meningkatnya

pengungkapan

karena

memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Christiaens (1991), berikut Ingram (1984), menggunakan pendapatan pekapita sebagai proxy untuk kekayaan pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984), Martani dan liestiani (2010), Hilmi dan martini (2012), serta Adriani (2012) menemukan bahwa kekayaan daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2013. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin besar kekayaan daerah maka akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga meningkatnya kekayaan daerah juga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Ha1: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat LKPD kabupaten dan kota.

56

pengungkapan

2.

Tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Dana transfer merupakan jenis pendanaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat ataupun provinsi akan meminta pengungkapan yang lebih sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah daerah atas penggunaan dana tersebut. Ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka akan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah. Robbins dan Austin (1986) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat ketergantungan pemerintah kota dengan kualitas pengungkapan sedangkan hasil lain yang dilakukan oleh Setyaningrum

(2012)

menemukan

bahwa

tingkat

ketergantungan

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ha2: Tingkat

ketergantungan

berpengaruh

positif

terhadap

tingkat

pengungkapan LKPD kabupaten dan kota

57

3.

Total

aset

terhadap

tingkat

pengungkapan

laporan

keuangan

pemerintah daerah Penelitian yang dilakukan Martani dan Hilmi (2012) menemukan bahwa variabel total aset mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan Arifin dan fitriasari (2014) serta Khasanah (2014) menunjukkan bahwa total aset mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Organisasi pemerintah dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah perlu mengungkapkan lebih banyak daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya. Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Oleh karena itu organisasi pemerintah akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan aset sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Patrick, 2007) dalam fitriasari (2014). Sehingga

58

semakin besar asset yang dimiliki pemda maka semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPD. Ha3: Total asset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota

4.

Tipe pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Arifin dan Fitriasari (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jenis organisasi dan tingkat pengungkapan LKPD, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Liestiani (2010) yang menemukan bahwa tipe pemerintahan mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pengungkapan laporan keuangan. Menurut Ingram (1984) dalam Sinaga (2005), urbanisasi membantu pembentukan koalisi. Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relative besar. Wilayah metropolitan merupakan daerah tujuan urbanisasi yang memiliki penduduk lebih heterogen, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Pemerintah daerah kota terdiri dari tingkat

59

perkembangan ekonomi dan infrastruktur, media pers, serta

tingkat

pendidikan yang tinggi sehingga hal ini akan membuat masyarakat perkotaan lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga pemerintah kota harus termotivasi untuk lebih transparan dalam mengungkap laporan keuangan pemerintah daerah

(Martani dan Liestiani, 2010), sedangkan

penduduk di pemerintahan kabupaten umumnya melakukan urbanisasi sehingga komposisi penduduk di pemerintahan kabupaten lebih homogen dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota. Ha4: Kota memiliki tingkat pengungkapan lebih tinggi dibandingkan kabupaten

5.

Jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Ingram (1984) dan Robbins dan Austin (1986) menemukan hubungan yang positif walaupun tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk dan tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu daerah berarti semakin banyak pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Jumlah

60

penduduk yang banyak membutuhkan pengungkapan yang semakin kompleks yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pemerintah sebagai pelayan publik. Sehingga semakin kompleks pemerintah maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan. Ha5: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota

6.

Jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Patrick (2007) dalam Setyaningrum (2012) menemukan bahwa Pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34 dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian departemen fungsional direpresentasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan Pemda. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintahan

61

tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan (Hilmi dan Martani 2011). Ha6: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota

7.

Temuan

audit

dan

tingkat

penyimpangan

terhadap

tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Temuan

audit

merupakan

penyimpangan,

pelanggaran

atau

ketidakwajaran yang ditemukan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh auditor. UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa temuan audit BPK RI digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi tersebut. Selain itu auditor juga akan mengkomunikasikan temuan audit tersebut dengan auditee agar dapat dilakukan perbaikan di periode selanjutnya. Pada akhir pemeriksaan auditor akan membuat rekomendasi terkait temuan audit tersebut agar auditee dapat

62

melakukan perbaikanperbaikan di periode selanjutnya sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor. Jika jumlah dan nilai temuan yang didapat pada periode lalu besar, diharapkan pada periode selanjutnya terdapat perubahan yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi temuan tersebut sehingga berakibat pada pengungkapan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi lebih baik. Dan jika jumlah dan nilai temuan yang didapat pada tahun tersebut besar, maka mengindikasikan pengungkapan pada laporan keuangan pada tahun tersebut juga rendah. Martani dan Liestiani (2010) dan Andriani (2012) menemukan bahwa temuan audit mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Sebaliknya, Hilmi dan Martani (2011) serta Arifin dan Fitriasari (2014) menemukan tidak terdapat pengaruh antara temuan audit dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang mengangkat penelitian mengenai pengaruh yang terjadi pada tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota. Ha7: Jumlah temuan tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota Ha8: Jumlah temuan audit periode sekarang berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota

63

Ha9: Tingkat penyimpangan tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota Ha10:Tingkat penyimpangan periode sekarang berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota

Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini. Model penelitian ini menggunakan sepuluh variabel yaitu variabel bebas (X) yang mempengaruhi variabel terikat (Y) yang terbagi dalam 2 Model yang dapat digambarkan sebagai berikut:

64

Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah Dan Hasil Audit BPK Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2013

Standar Akuntansi Pemerintahan 2010

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2013 yang telah diaudit oleh BPK

Karakteristik pemerintah Kekayaan daerah (X1) Tingkat ketergantungan (X2) Total aset (X3) Tipe pemerintahan (X4) Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota (Y)

Kompleksitas pemerintah Jumlah Penduduk (X5) Jumlah SKPD (X6)

Hasil Audit Temuan audit tahun lalu (X7) Tingkat penyimpangan tahun lalu (X9)

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Model 1 (Lag effect)

65

Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah Dan Hasil Audit BPK Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2013

Standar Akuntansi Pemerintahan 2010

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2013 yang telah diaudit oleh BPK

Karakteristik pemerintah Kekayaan daerah (X1) Tingkat ketergantungan (X2) Total aset (X3) Tipe pemerintahan (X4)

Kompleksitas pemerintah Jumlah Penduduk (X5) Jumlah SKPD (X6)

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota (Y)

Hasil Audit Temuan audit periode sekarang (X8) Tingkat penyimpangan periode sekarang (X10)

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran Model II ( No Lag effec

66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu variabel karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset dan tipe pemerintahan, kompleksitas pemerintahan yang diproksikan dengan jumlah penduduk dan jumlah SKPD, serta hasil audit yang diproksikan dengan temuan audit dan tingkat penyimpangan terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Metode Penentuan Populasi dan Sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang

67

representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut :

1.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK

2.

Data tahunan yang terdiri atas temuan audit dan tingkat penyimpangan yang tersaji dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) tahun 20132014 yang dibuat oleh BPK.

3.

Data jumlah penduduk per kabupaten/kota tahun 2013.

4.

LKPD, IHPS dan data jumlah penduduk yang digunakan harus memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data Data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek (Purwanto, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2013 yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI. LKPD tersebut akan dirinci datanya mengenai tingkat pengungkapan LKPD, jumlah kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total asset, tipe pemerintah, dan jumlah SKPD. Temuan audit terkait tingkat penyimpangan diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS)

68

yang dikeluarkan oleh BPK semester I tahun 2013. Sedangkan data mengenai jumlah penduduk diperoleh dari Buku Statistik Indonesia yang bisa diperoleh di perpustakaan BPS. Pengumpulan

data

pada

penilitian

ini

dilakukan

dengan

cara

dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen tersebut. Proses perolehan dokumen dilakukan melalui publikasi website lembaga terkait (Data IHPS semester 1 tahun 2013 dan data jumlah penduduk) dan juga melalui kunjungan langsung ke Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk mengambil data yang mensyaratkan diambil secara langsung (data LKPD kabupaten/kota tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI).

D. Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi datadata penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya

69

lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh antara karakteristik pemerintah, kompleksitas pemerintahan dan hasil audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum data, pengujian asumsi dasar pada model regresi, dan pengujian hipotesis pada hasil regresi dengan menggunakan t-statistik dan F-statistik.

1.

Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar ratarata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel

penelitian.

70

2.

Uji Asumsi Klasik Estimasi atau asumsi model harus bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Estimator yang bersifat BLUE diantaranya adalah bersifat linear, bersifat tidak bias dan efisien. Untuk menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE terdapat asumsi dasar yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Nilai harapan rata-rata kesalahan adalah nol. 2) Variansnya tetap (homoskedasticity). 3) Tidak ada hubungan antara variabel bebas dan error term. 4) Tidak ada korelasi serial antara error (no-autocorrelation). Dalam pengujian regresi ini, penyusun melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a.

Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk umlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011: 160). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik histogram disimpulkan dari Ghozali (2011) apabila grafik histogram tidak

71

menunjukkan pola distribusi yang skewness (menceng), maka data berdistribusi tidak normal.Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot : 1) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Dasar pengambilan keputusan dengan Kolmogorov-Smirnov Test: 1) Jika nilai probabilitas signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel pada Asymp Sig (2-tailed) bernilai kurang dari α = 0,05 maka data residual tidak terdistristribusi normal. 2) Jika nilai probabilitas signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel pada Asymp. Sig (2-tailed) bernilai lebih dari α = 0,05 maka dataresidual terdistristribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Deteksi multikolonieritas dapat dilihat dari besaran Tolerance (nilai toleransi) dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai cut-offyang umum dipakai

72

adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10, sehingga data terbebas dari multikoloniearitas apabila nilai toleransinya > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011: 105-106).

c.

Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang,

melebar

kemudian

menyempit),

maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

3) Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya

73

lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total asset, tipe pemeritahan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, temuan audit dan tingkat penyimpangan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Dalam penelitian kali ini digunakan 2 (dua) model penelitian. Model penelitian pertama menggunakan metode Lag Effect. Dalam model yang pertama ini, penulis ingin melihat pengaruh dari temuan audit dan tingkat penyimpangan tahun 2012 terhadap pengungkapan dalam LKPD kabupaten dan kota tahun 2013. Sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Model I DISCi = α0 + α1WEALTHi + α2DEPENDi + α3ASSETi + α4TYPEi + α5POPi + α6 SKPDi + α 7FINDLi + α 8DEVLi + ε Model penelitian kedua, tidak menggunakan Lag Effect. Dengan model ini penulis ingin melihat pengaruh dari temuan audit dan tingkat penyimpangan tahun 2013 terhadap tingkat pengungkapan dalam LKPD kabupaten/kota tahun 2013 juga. Sehingga model yang digunakan yaitu :

74

Model II DISCi = α0 + α1WEALTHi + α2DEPENDi + α3ASSETi + α4TYPEi + α5POPi + α6 SKPDi + α 7FINDi + α 8DEVi + ε Dimana : DISC

=

Tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten dan kota

WEALTH

=

Jumlah kekayaan daerah

DEPEND

=

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten dan kota

ASSET

=

Jumlah aset pemerintah daerah kabupaten/kota

POP

=

Jumlah penduduk pemerintah daerah kabupaten/kota

SKPD

=

Jumlah SKPD pemerintah daerah kabupaten/kota

FINDL

=

Jumlah temuan tahun lalu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

DEVL

=

Tingkat penyimpangan tahun lalu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

FIND

=

Jumlah temuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

DEV

=

Tingkat penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

α

=

Koefisien konstanta

ε

=

eror

75

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat korupsi pemerintah daerah maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini :

a.

Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi berganda (R²) berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 ( 0 < R2> 1), dimana bila semakin tinggi nilai R², suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependennya. Beberapa kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap kelompok data hasil observasi. 2) Untuk mengukur proporsi varian dependen yang diterangkan oleh pengaruh linier dari variabel independen.

b. Uji F-statistik Uji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap

76

variabel dependen secara signifikan atau tidak. Untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai probabilitas f statistik. Caranya yaitu setelah melakukan regresi kemudian akan diperoleh nilai probabilitas f statistik, yang selanjutnya nilai probabilitas f-statistik ini dibandingkan dengan α = 5%. 1) Jika probabilitas f-statistik < α = 5%, maka H0 ditolak. 2) Jika probabilitas f-statistik > α = 5%, maka H0 diterima.

c.

Uji T-statistik Uji t-statistik ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya, dapat dilihat dari probabilitas t-statistik, yang selanjutnya nilai probabilitas t-statistik ini dibandingkan dengan α = 5%. 1) Jika probabilitas t statistik < α = 5%, maka tolak H0 2) Jika probabilitas t statistik > α = 5%, maka terima H0

77

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian Di dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel bergantung (dependent variabel) dan variabel bebas (independent variable). Variabel bergantung dalam penelitian ini adalah Tingkat pengungkapan LKPD dan variabel bebas yaitu karakteristik pemerintah (kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total asset, tipe pemerintahan ), kompleksitas pemerintahan ( jumlah penduduk, jumlah SKPD ) dan kualitas hasil audit ( temuan audit dan tingkat penyimpangan). Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan yang disertai dengan operasional serta cara pengukurannya. Adapun operasionalisasi variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Pengungkapan LKPD Pengungkapan yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010. Sehingga tingkat pengungkapan sebagai variabel dependen merupakan perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan checklist SAP.

78

Metode pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini serupa dengan yang digunakan oleh (Hilmi dan Martani, 2012), (Setyaningrum dan Syafitri, 2012) dan (Arifin dan Fitriasari, 2014). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : DISC

=

Pengungkapan dalam LKPD Pengungkapan dalam PSAP

Tahapan mekanisme pengukuran tingkat pengungkapan yang digunakan adalah sebagai berikut : 1)

Membuat daftar pengungkapan berdasarkan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2)

Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai 1 pada kolom Ya, jika seharusnya diungkapkan tetapi tidak diungkapkan diberi nilai 1 pada kolom Tidak, sedangkan jika memang tidak ada/ tidak perlu diungkapkan maka diberi nilai 1 pada kolom N/A (Not Applicable).

3)

Menjumlahkan nilai pada kolom Ya dan Tidak untuk setiap entitas pelaporan

4)

Menghitung tingkat pengungkapan dengan cara membagi total skor Ya dengan jumlah total skor Ya dan Tidak.

79

2.

Kekayaan Daerah Menurut Liestiani dan Martini (2010) Tingkat kekayaan lokal diukur dengan membagi pendapatan asli dan penduduk atau dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia adalah pendapatan asli per kapita. dalam beberapa penelitian, kekayaan daerah diukur dengan pengukuran yang berbeda. Liestiani dan martani (2010) serta Hilmi dan Martani (2012) menggunakan pengukuran total pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan Setyaningrum (2012) dan Khaanah (2014) menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditransformasikan dalam bentuk logaritma natura sebagai proksi untuk mengukur kekayaan daerah. Penelitian ini mengukur kekayaan daerah dengan menggunakan pengukuran yang digunakan oleh setyaningrum (2012). PAD digunakan karena perannya, yang walaupun kontribusinya tidak terlalu besar terhadap total kekayaan pemerintah daerah secara keseluruhan, namun PAD merupakan satu-satunya sumber yang keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan asli daerah. Penelitikekayaan daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus :

WEALTH

=

LnPAD

80

3.

Tingkat ketergantungan Menurut ingram (1984) tingkat ketergantungan diukur dengan membagi intergovernmental revenue dengan total pendapatan. Patrick (2007) dalam Setyaningrum (2012) mendefinisikan intergovernmental revenue sebagai jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemda untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Di Indonesia intergovernmental revenue dikenal dengan dana perimbangan atau dana transfer. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam liestiani dan martini (2010), Hilmi dan martani (2012), heriningsih (2013), tingkat ketergantungan diukur dengan membagi dana transfer dengan total pendapatan. DEPEND =

Dana transfer Total pendapatan

4.

Total Aset Total aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

81

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber – sumber daya karena alasan sejarah dan budaya (Mahsun 2007 dalam Heriningsih 2013). Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah meupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Seperti yang di gunakan oleh Hilmi (2012), Heriningsing (2013) dan arifin (2014), asset diukur dengan : Asset

5.

=

LnTotal Aset

Tipe Pemerintahan Tipe

pemerintahan

daerah

didefinisikan

sebagai

bentuk

pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia terbagi atas tiga bagian,

yaitu

pemerintahan

provinsi,

pemerintahan

kota,

dan

pemerintahan kabupaten. Penelitian ini hanya menggunakan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Variabel ini menggunakan variabel dummy sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Martini dan

Liestiani (2010) dan Arifin dan Fitriasari (2014).

TYPE = 1 = Pemerintah Daerah Kota 0 = Pemerintah Daerah Kabupaten

82

6.

Jumlah penduduk Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Daerah yang mempunyai banyak penduduk berpotensi mempunyai tingkat pengungkapan yang tinggi. Sehingga dalam penelitian ini, jumlah penduduk akan diukur berdasarkan besarnya jumlah penduduk suatu daerah yang sejalan dengan penelitian Hilmi dan Martani (2012). Population =

7.

Jumlah Penduduk

Jumlah SKPD PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Necara SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hilmi dan Martani (2012) menggunakan jumlah SKPD untuk mengukur kompleksitas pemerintah. Sejalan dengan penelitian Hilmi dan martini

(2012), Setyaningrum (2012), Syafitri (2012) dan Arifin dan

Fitriasari (2014), penelitian ini juga menggunakan jumlah SKPD untuk mengukur variabel kompleksitas pemerintah.

83

SKPD = Jumlah SKPD

8.

Temuan Audit Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Hilmi dan Martini (2012), Andriani (2012) dan Arifin dan Fitriasari (2014) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit. FIND =

9.

Jumlah Temuan

Tingkat Penyimpangan Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dijelaskan bahwa jika pemeriksa menemukan ketidakpatuhan, maka pemeriksa akan melaporkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan

termasuk

pengungkapan

atas

tingkat

penyimpangan

administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata maupun penyimpangan

84

yang berunsur tindak pidana serta ketidakpatuhan yang signifikan (andriani 2012). Dalam penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Martani dan Hilmi (2012) dan Arifin dan Fitriasari (2014), tingkat penyimpangan diukur dengan membandingkan jumlah temuan audit dalam Rupiah dengan total belanja daerah yang merupakan total Rupiah yang diperiksa.

DEV

=

Total nilai temuan ( dalam Rupiah) `

Total Belanja

85

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Deskripsi Objek Penelitian Populasi dalam penelitian ini pemerintah daerah, SKPD, penduduk, dan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK. Penelitian ini menggunakan data tahun 2013 karena didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang up to date sehingga bisa menggambarkan kondisi pemerintah daerah terkini. Selain itu, penggunaan LKPD periode 2013 karena adanya pertimbangan lain bahwa LKPD pada tahun 2013 sudah berdasar Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. Tabel 4.1 dibawah ini menyajikan tahapan seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tabel 4.1 Tabel Proses Pengambilan Sampel

Proses pengambilan sampel Jumlah pemda tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia Jumlah pemda kabupaten/kota dengan data yang tidak lengkap

86

Jumlah Pemda 2013 510 (85)

Jumlah Pemda 2013

Proses pengambilan sampel Total sampel

425

Sumber : Data diolah kembali

2. Deskripsi Sampel Penelitian Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian

ini

menggunakan

sampel

laporan

keuangan

pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK serta memiliki ketersediaan data yang lengkap setiap tahunnya. Data tahunan yang harus dimiliki tersebut terdiri dari data pendapatan transfer, total pendapatan, dan total belanja daerah yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, data total aset yang diperoleh dari neraca, data jumlah SKPD di CALK, data jumlah penduduk yang terdapat di perpustakaan BPS dan data jumlah temuan dan nilai penyimpangan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tersaji dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama menggunakan metode Lag Effect, untuk melihat pengaruh dari temuan audit dan tingkat penyimpangan tahun 2012 terhadap pengungkapan dalam LKPD kabupaten dan kota tahun 2013. Dan untuk model kedua,

87

menggunakan metode No Lag Effect untuk melihat melihat pengaruh dari temuan audit dan tingkat penyimpangan tahun 2013 terhadap pengungkapan dalam LKPD kabupaten dan kota di tahun yang sama. Sehingga dibutuhkan data IHPS tahun 2013 dan 2014.

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen ( Karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset dan tipe pemerintahan, kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan jumlah penduduk dan jumlah SKPD, serta hasil audit BPK yang diproksikan dengan temuan audit dan tingkat penyimpangan) terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan LKPD.

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif a.

Hasil Uji Statistik Deskriptif Model I Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 425 data observasi berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia tahun anggaran 2013.

88

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Model I Descriptive Statistics N DISC WEALTH DEPEND ASSET TYPE POP SKPD FINDL DEVL Valid N (listwise)

Minimum 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

.31 3235747159.00 .22 513004173680.34 .00 32191.00 15.00 6.00 .00

Maximum .69 2791580050709.51 .99 37450893488257.30 1.00 5202097.00 210.00 75.00 .31

Mean .4799 127171575591.0 .8860 2671526731592 .2047 531668.3741 52.2494 25.7624 .0065

Std. Deviation .05524 248157131294.63020 .08446 2845743904886.78300 .40396 607007.86358 21.24118 12.83706 .02117

Sumber : output SPSS Berdasarkan Tabel 4.2, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut: 1) Hasil analisis statistik deskriptif terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan tahun 2013 dengan menggunakan 425 sampel laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah sebesar 47.99%. Tingkat pengungkapan minimum sebesar 31% untuk Kabupaten Aceh Tenggara provinsi NAD dan tingkat pengungkapan maksimum sebesar 69% yaitu untuk Kabupaten Sekadau provinsi Kalimantan Barat. 2) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kekayaan daerah yang diukur dengan PAD menunjukkan bahwa dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, pemerintah daerah

89

yang memiliki kekayaan daerah tertinggi yaitu kota Surabaya provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp.

2.791.580.050.709,51.

Sedangkan kekayaan pemerintah daerah yang terkecil yaitu kabupaten Yalimo provinsi Papua dengan total kekayaan daerah sebesar Rp. 3.235.747.159. Dan rata-rata kekayaan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 127.171.575.590,97 3) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tingkat ketergantungan menunjukan bahwa secara umum, pemerintah daerah

kabupaten

dan

kota

di

Indonesia

memiliki

tingkat

ketergantungan yang tinggi yaitu sebesar 88,60%. Dengan kata lain rata-rata 88,60% dari pendapatan total pemerintah daerah diperoleh dari pendapatan yang berasal dari entitas lain. Dari total 425 sampel, Kabupaten Badung provinsi Bali memiliki tingkat ketergantungan yang paling kecil dibanding daerah-daerah lainnya yakni hanya 22 % pada tahun 2013. Sedangkan pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan paling besar yaitu Kabupaten Yalimo di provinsi Papua yakni sebesar 99%. 4) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap aset daerah menunjukkan bahwa dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, pemerintah daerah yang memiliki nilai aset tertinggi

90

yaitu kota Surabaya di provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp. 37.450.893.488.257. Sedangkan nilai aset terkecil yaitu kab. Maluku Tenggara Barat di provinsi Maluku dengan total nilai aset sebesar Rp. 513.004.173.680. Dan rata-rata nilai aset pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 2.671.526.731.592,32 5) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tipe pemerintahan menunjukkan bahwa dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian

ini, 338 daerah (79.5%) merupakan pemerintah

daerah kabupaten dan 87 (20.5%) daerah lainnya merupakan pemerintah daerah kota. Tabel 4.3 Proporsi Tipe Pemerintah Daerah Model I TYPE

Valid

Kabupaten Kota Total

Frequency 338 87 425

Percent 79.5 20.5 100.0

Valid Percent 79.5 20.5 100.0

Cum ulative Percent 79.5 100.0

Sumber : output SPSS 6) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah penduduk menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di 425 kabupaten dan kota di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 531.668.37 jiwa. Penduduk terbanyak sebesar 5.202.097 jiwa terdapat di kabupaten bogor provinsi Jawa Barat.

91

Sedangkan penduduk terkecil sebesar 32.191 jiwa terdapat di kota Sabang di provins NAD. 7) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah SKPD dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa rata-rata jumlah SKPD kabupaten dan kota di Indonesia adalah 52,25 satuan kerja. Jumlah SKPD terbanyak terdapat di kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 210 SKPD. Sedangkan jumlah SKPD terendah terdapat di kota Kotamogu provinsi Sulawesi Utara yaitu sebanyak 15 SKPD . 8) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah temuan terkait Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang pada tahun anggaran 2012 menunjukkan rata-rata sebesar 25,76 kasus temuan terkait ketidakpatuhan. Jumlah temuan terbanyak yakni sekitar 75 kasus ditemukan pada kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah temuan terkait ketidakpatuhan yang paling kecil sebanyak 6 kasus yakni kabupaten Mukomuko di provinsi Bengkulu. 9) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tingkat penyimpangan pada tahun anggaran 2012 menunjukan ratarata tingkat penyimpangan yang terjadi pada setiap pemerintah daerah yaitu sebesar 0,65% (0.0065) selama tahun 2012. Kabupaten yang memiliki tingkat penyimpangan yang paling tinggi yaitu sebesar 31,22

92

% (0.312) adalah kabupaten Lampung Utara di provinsi Lampung. Dan tingkat penyimpangan terkecil yaitu 0% untuk kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu; kab. Pati, Jawa Tengah; kab. Magetan, Jawa Timur; kab. Nganjuk, Jawa Tengah; dan kota Singkawang, Kalimantan Barat.

b. Hasil Uji Statistik Deskriptif Model II Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 425 data observasi berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia tahun anggaran 2013. Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Model II Descriptive Statistics N DISC WEALTH DEPEND ASSET TYPE POP SKPD FIND DEV Valid N (listwise)

425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Minimum

Maximum

Mean

.31 3235747159.00 .22 513004173680 .00 32191.00 15.00 5.00 .00

.69 2791580050709.5 .99 37450893488257 1.00 5202097.00 210.00 82.00 .16

.4799 127171575591.0 .8860 2671526731592 .2047 531668.3741 52.2494 26.3859 .0058

Std. Deviation .05524 248157131294.630 .08446 2845743904886.78 .40396 607007.86358 21.24118 12.29940 .01331

Sumber : output SPSS Berdasarkan Tabel 4.4, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut: 1) Hasil analisis statistik deskriptif terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat

93

pengungkapan laporan keuangan tahun 2013 dengan menggunakan 425 sampel laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah sebesar 47.99%. Tingkat pengungkapan minimum sebesar 31% untuk Kabupaten Aceh Tenggara provinsi NAD dan tingkat pengungkapan maksimum sebesar 69% yaitu untuk Kabupaten Sekadau provinsi Kalimantan Barat. 2) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kekayaan daerah yang diukur dengan PAD menunjukkan bahwa dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah tertinggi yaitu kota Surabaya provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp. 2.791.580.050.709,51. Sedangkan

kekayaan pemerintah daerah yang terkecil yaitu

kabupaten Yalimo provinsi Papua dengan total kekayaan daerah sebesar Rp. 3.235.747.159. Dan rata-rata kekayaan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 127.171.575.590,97 3) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tingkat ketergantungan menunjukan bahwa secara umum, pemerintah daerah kabupaten dan kota

di

Indonesia

memiliki

tingkat

ketergantungan yang tinggi yaitu sebesar 88,60%. Dengan kata lain rata-rata 88,60% dari pendapatan total pemerintah daerah diperoleh

94

dari pendapatan yang berasal dari entitas lain. Dari total 425 sampel, Kabupaten Badung provinsi Bali memiliki tingkat ketergantungan yang paling kecil dibanding daerah-daerah lainnya yakni hanya 22 % pada tahun 2013. Sedangkan pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan paling besar yaitu Kabupaten Yalimo di provinsi Papua yakni sebesar 99%. 4) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap aset daerah menunjukkan bahwa dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, pemerintah daerah yang memiliki nilai aset tertinggi yaitu kota Surabaya di provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp. 37.450.893.488.257. Sedangkan nilai aset terkecil yaitu kab. Maluku Tenggara Barat di provinsi Maluku dengan total nilai aset sebesar Rp. 513.004.173.680. Dan rata-rata nilai aset pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 2.671.526.731.592,32 5) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tipe pemerintahan menunjukkan bahwa dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, 338 daerah (79.5%) merupakan pemerintah daerah kabupaten dan 87 (20.5%) daerah lainnya merupakan pemerintah daerah kota.

95

Tabel 4.5 Proporsi Tipe Pemerintah Daerah Model II TYPE

Valid

Kabupaten Kota Total

Frequency 338 87 425

Percent 79.5 20.5 100.0

Valid Percent 79.5 20.5 100.0

Cumulative Percent 79.5 100.0

Sumber : output SPSS

6) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah penduduk menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di 425 kabupaten dan kota di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 531.668.37 jiwa. Penduduk terbanyak sebesar 5.202.097 jiwa terdapat di kabupaten bogor provinsi Jawa Barat. Sedangkan penduduk terkecil sebesar 32.191 jiwa terdapat di kota Sabang di provins NAD. 7) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah SKPD dari 425 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa rata-rata jumlah SKPD kabupaten dan kota di Indonesia adalah 52,25 satuan kerja. Jumlah SKPD terbanyak terdapat di kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 210 SKPD. Sedangkan jumlah SKPD terendah terdapat di kota Kotamogu provinsi Sulawesi Utara yaitu sebanyak 15 SKPD . 8) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah temuan terkait Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang

96

pada tahun anggaran 2013 menunjukkan rata-rata sebesar 26,38 kasus temuan terkait ketidakpatuhan. Jumlah temuan terbanyak yakni sekitar 82 kasus ditemukan di Kota Padang provinsi Sumatera Barat. Jumlah temuan terkait ketidakpatuhan yang paling kecil sebanyak 5 kasus yakni kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. 9) Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tingkat penyimpangan pada tahun anggaran 2013 menunjukan ratarata tingkat penyimpangan yang terjadi pada setiap pemerintah daerah yaitu sebesar 0,6% (0.0058) selama tahun 2013. Kabupaten memiliki tingkat penyimpangan yang paling tinggi yaitu sebesar 16 % (0.16) adalah kota Bukit Tinggi provinsi Sumatera Barat. Dan tingkat penyimpangan terkecil yaitu 0% untuk kab. Bengkulu Utara, Bengkulu; kab. Kepulauan Anambas dan kab. Karimun, Kepulauan Riau; kab. Gunung Kidul, DIY; serta kota Madiun, Jawa Timur.

2. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang diperoleh memenuhi persyaratan uji atau tidak. Terdapat empat jenis pengujian yang harus dilakukan yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Hasil pengujian asumsi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

97

a. Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Grafik histogram pada kedua model yaitu dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dibawah ini, menunjukkan pola distribusi normal karena grafik tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dan juga dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan cukup besar (n > 30) menyebabkan distribusi sampling error term mendekati normal

Histogram

Histogram

Dependent Variable: DISC


60

60

50

50

40

40

Frequency

Frequency

(normality asymptotic).

30

30

20

20

10

10 Mean =-1.12E-14 Std. Dev. =0.991 N =425

0 -4

-2

0

2

4

6

Regression Standardized Residual

Gambar 4.1 Grafik Histogram Model I

Mean =-1.25E-14 Std. Dev. =0.991 N =425

0 -4

-2

0

2

4

6


Gambar 4.2 Grafik Histogram Model II

98

Demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik pplot pada Gambar 4.3 dan 4.4 di bawah ini di mana data yang diwakili oleh titik-titik mengikuti garis diagonal yang menunjukkan adanya normalitas. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



1.0

1.0

0.8

0.8

Expected Cum Prob

Expected Cum Prob

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

0.6

0.4

0.6

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 4.3 Grafik P-Plot Model I

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 4.4 Grafik P-Plot Model II

b. Uji Multikolinearitas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model regresi terjadi multikolinieritas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standard error menjadi tidak terhingga.

99

1) Uji Multikolineritas pada Model I Untuk mengetahui adanya multikorelasi dapat dilakukan dengan menguji Variance Inflation Factor (VIF) dan Nilai Tolerance dengan menggunakan SPSS 20. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti tidak terdapat multikolineritas, tapi jika nilainya VIF > 10 maka ada multikolinearitas. Sedangkan untuk Tolerance dikatakan tidak mempunyai korelasi jika nilainya mendekati 1, jika memiliki nilai 0 maka mempunyai korelasi sempurna. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF dan nilai Tolerance dapat di lihat pada tabel 4.6 dibawah ini. Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Model I a Coefficients

Model 1

LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE POP SKPD FINDL DEVL

Collinearity Statistics Tolerance VIF .179 5.597 .350 2.858 .383 2.613 .767 1.304 .397 2.519 .880 1.136 .960 1.042 .948 1.055

a. Dependent Variable: DISC

Sumber : output SPSS Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel mendekati 1 dan nilai VIF semuanya < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari multikolonieritas artinya tidak terdapat hubungan diantara kekayaan daerah, tingkat

100

ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan dan tingkat penyimpangan pada tahun lalu dalam model regresi ini.

2) Uji Multikolineritas pada Model II Hasil uji multikolonieritas model II terlihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Model II a Coefficients

Model 1

LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE PO P SKPD FIND DEV

Collinearity Statistics Tolerance VIF .182 5.488 .350 2.861 .384 2.605 .760 1.315 .405 2.471 .885 1.130 .933 1.072 .964 1.037



Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel mendekati 1 dan nilai VIF semuanya < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari multikolonieritas artinya tidak terdapat hubungan diantara kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan dan tingkat penyimpangan dalam model regresi ini.

101

c. Uji Heteroskedastisitas Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Gambar 4.5 Grafik Scatterplot Model I Scatterplot


Regression Studentized Residual

6

4

2

0

-2

-4 -4

-2

0

2

4

Regression Standardized Predicted Value


102

Gambar 4.6 Grafik Scatterplot Model II Scatterplot



6

4

2

0

-2

-4 -4

-2

0

2

4



Berdasarkan gambar 4.5 dan 4.6, grafik scatterplot menunjukkan bahwa baik model I maupun model II data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi tingkat pengungkapan LKPD berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintahan, populasi, jumlah SKPD, temuan audit dan tingkat penyimpangan.

103

d. Uji Autokorelasi Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian DurbinWatson (D-W). Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu : 1) Nilai D-W berada diantara 0 hingga 1.10 berarti ada autokorelasi positif. 2) Nilai D-W berada diantara 1.10 hingga 1.54, tidak dapat diputuskan 3) Nilai D-W berada diantara 1.54 hingga 2.46 berarti tidak ada autokorelasi. 4) Nilai D-W lebih besar dari 2.46 berarti ada autokorelasi negatif

104

1) Uji Autokorelasi pada Model I Tabel 4.8 berikut menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan program SPSS 20.0. Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai D-W yang didapat sebesar 1.609 yang berarti termasuk pada kriteria ketiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi. Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model I Model Summaryb Model 1

R R Square .319a .102

Adjusted R Square .085

Std. Error of the Es timate .05285

DurbinWatson 1.609

a. Sumber : output SPSS Predic tors: (Constant), DEVL, TYPE, POP, FINDL, SKPD, DEPEND, LnASSET, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

2) Uji Autokorelasi pada Model II Tabel 4.9 berikut menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan program SPSS 20.0. Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai D-W yang didapat sebesar 1.609 yang berarti termasuk pada kriteria ketiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

105

Tabel 4.9 Uji Autokorelasi Model II Model Summaryb Model 1

R .320a

R Square .102



DurbinWatson 1.609

a. Predic tors:: (Constant), DEV, FIND, SKPD, DEPEND, TYPE, LnASSET, Sumber output SPSS POP, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

3. Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Hasil uji hipotesis terdiri dari : a. Uji Koefisien Determinasi R (Adjusted R- Squared) Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kemampuan variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Pada tabel 4.10 dapat dilihat koefisien determinasi R-squared sebesar 0,085 atau sebesar 8,50 % untuk model I. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas dalam model penelitian ini yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan tahun lalu dan tingkat penyimpangan tahun lalu dapat menjelaskan variabel tingkat pengungkapan sebesar 8,50 %. Dengan kata lain, variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi pada terikatnya sebesar 8,50%. Sedangkan 91,50 % sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Terdapat beberapa faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti opini audit (Andriani, 106

2012), umur administratif, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, Ukuran pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang ( Setyaningrum, 2012). Untuk model II dapat dilihat pada tabel 4.11, koefisien determinasi R-squared sebesar 0,085 atau sebesar 8,50 %. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas dalam model penelitian ini yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan dan tingkat penyimpangan dapat menjelaskan variabel tingkat pengungkapan sebesar 8,50 % Dengan kata lain, variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi pada terikatnya sebesar 8,50 %. Sedangkan 91,50% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Terdapat beberapa faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti opini audit (Andriani, 2011), umur administratif, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, Ukuran pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang (Setyaningrum, 2012). Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi Model I Model Summaryb Model 1

R .319a

R Square .102



DurbinWatson 1.609

a. Predic tors: (Constant), DEVL, TYPE, POP, FINDL, SKPD, DEPEND, Sumber : output SPSS LnASSET, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

107

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi Model II Model Summaryb Model 1

R .320a

R Square .102



DurbinWatson 1.609

a. Predic tors: (Constant), DEV, FIND, SKPD, DEPEND, TYPE, LnASSET, Sumber : output SPSS POP, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

b. Uji Signifikansi F-test (Uji F) Uji-F dilakukan melihat apakah variabel bebas secara bersamasama mempengaruhi variabel terikat. Sehingga dalam penelitian ini, Uji-F dilakukan

untuk

menilai

pengaruh

kekayaan

daerah,

tingkat

ketergantungan, asset tipe pemerintahan, populasi, jumlah SKPD, jumlah temuan audit dan tingkat penyimpangan secara simultan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dalam uji-F digunakan hipotesis sebagai berikut: H0 : Seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat H1 : Seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Dengan kriteria, tolak H0 jika probabilitas F-statistik < α = 0.05 = 5%

108

Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik F Model I ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares .132 1.162 1.294

df 8 416 424

Mean Square .016 .003

F 5.898

Sig. .000a

a. Predictors: (Cons: tant), DEVL, TYPE, POP, FINDL, SKPD, DEPEND, LnASSET, Sumber output SPSS LnW EALTH b. Dependent Variable: DISC

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F Model II ANOVAb

Model 1


Sum of Squares .132 1.161 1.294

df 8 416 424

Mean Square .017 .003

F 5.932

Sig. .000a

a. Predictors: (Cons tant), DEV, FIND, SKPD, DEPEND, TYPE, LnASSET, POP, Sumber : output SPSS LnW EALTH b. Dependent Variable: DISC

Tabel 4.12 menunjukkan nilai F hitung sebesar 5.898 dengan

tingkat signifikansi 0.000 untuk model I sedangkan untuk tabel 4.13 menunjukkan nilai F hitung sebesar 5.932 dengan tingkat signifikansi 0.000 untuk model II. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05, Hal ini berarti untuk model I variabel independen yang terdiri WEALTH, DEPEND, ASSET, TYPE, POP, SKPD, FINDL, DEVL secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DISC, dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian untuk model II variabel independen yang terdiri WEALTH, DEPEND, ASSET, TYPE, POP, SKPD, FIND, DEV juga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DISC, dengan tingkat kepercayaan 95%.

109

c. Uji Signifikansi T-test (Uji-t) Hasil uji t dapat dilihat pada tebel 4.14 dan 4.15. Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah secara individual variabel bebas mempengaruhi variabel terikat Dalam uji-t digunakan hipotesis sebagai berikut. H0 : Masing-masing variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen H1 : Masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen Dengan kriteria, tolak H0 jika probabilitas t-statistik < α =0.05 = 5%

Tabel 4.14 Hasil Uji t Model I Coefficientsa

Model 1

(Constant) LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE POP SKPD FINDL DEVL

Unstandardized Coefficients B Std. Error .108 .196 .022 .006 .028 .051 -.007 .007 -.021 .007 -4.9E-009 .000 .000 .000 3.19E-005 .000 -.028 .124

Standardiz ed Coefficients Beta .432 .042 -.079 -.157 -.054 .051 .007 -.011

t .552 3.929 .535 -1.049 -2.958 -.729 1.039 .156 -.223

Sig. .581 .000 .593 .295 .003 .466 .299 .876 .823



110

Tabel 4.15 Hasil Uji t Model II Coefficientsa

Model 1

(Constant) LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE POP SKPD FIND DEV

Unstandardized Coefficients B Std. Error .109 .196 .022 .006 .027 .051 -.007 .007 -.022 .007 -5.2E-009 .000 .000 .000 .000 .000 -.038 .196

Standardiz ed Coefficients Beta .430 .041 -.079 -.159 -.057 .051 .025 -.009

t .557 3.950 .528 -1.048 -2.986 -.783 1.042 .520 -.195

Sig. .578 .000 .598 .295 .003 .434 .298 .603 .846



1) Kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan total pendapatan asli daerah. Berdasarkan pengujian uji regresi berganda dapat terlihat bahwa tingkat kekayaan daerah

memiliki

pengaruh

yang

signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan nilai probability t-statistic < α (α = 5%) pada tabel 4.14 dan 4.15 yaitu sebesar 0.000 untuk model I dan model II sehingga kekayaan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis satu yaitu kekayaan daerah

111

berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriani (2012) dan Setyaningrum (2012). Koefisien yang bertanda positif pada kedua model menunjukan

hubungan

searah

antara

tingkat

kekayaan

dengan

pengungkapan, jika kekayaan pemerintah daerah besar maka tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi tinggi. Oleh karena itu hal ini membenarkan teori yang mengatakan bahwa semakin besar kekayaan pemerintah daerah, meningkatkan niat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya.

2) Tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Tingkat

ketergantungan

yang diproksikan

dengan

porsi

pendapatan transfer dalam total pendapatan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan nilai probability tstatistic > α (α = 10%) pada tabel 4.14 dan 4.15 yaitu sebesar 0.517 untuk model I dan sebesar 0.606 pada model II sehingga tingkat ketergantungan dan pengungkapan tidak bisa dikatakan berpengaruh. Hasil pengujian ini menolak hipotesis dua yaitu tingkat ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini sejalan

112

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984), Liestiani (2009), Hilmi (2012) dan Andriani (2012). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012). Tingkat ketergantungan dengan pengungkapan dikatakan tidak berhubungan secara signifikan kemungkinan karena sejak diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan telah diserahkan kepada daerah otonom sehingga pemerintah pusat tidak lagi melakukan pengawasan secara utuh terhadap pemerintah daerah. Jika ada, pengawasan tersebut tidak digunakan dalam menentukan anggaran dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Insentif pelaporan keuangan baru diberikan mulai tahun 2010, namun lebih diarahkan pada pencapaian opini bukan kualitas pengungkapan.

3) Total aset terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Hasil pengujian regresi pada model I dan model II pasa tabel 4.14 dan 4.15 menunjukkan nilai probability t-statistic > α (α = 5%) yaitu sebesar 0.295 untuk model I dan II sehingga total aset terhadap tingkat pengungkapan LKPD dikatakan tidak berpengaruh. Hasil pengujian ini menolak hipotesis tiga yaitu total aset berpengaruh positif dan signifikan

113

dengan tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2012) dan Andriani (2012) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari (2014). Hal ini mungkin dikarenakan permasalahan aset merupakan permasalahan hampir setiap Pemerintah Daerah. Kewajiban membuat Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan aset harus dinilai dengan nilai perolehan, padahal sebagian besar aset diperoleh pada tahun yang sudah relatif lama dan tidak tercatat biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset tersebut. Sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah kesulitan menentukan besarnya nilai aset yang dimiliki. Oleh sebab itu kecenderungan pemerintah daerah untuk tidak menaruh perhatian yang besar terhadap pengungkapan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 4) Tipe pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Tipe pemerintahan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan nilai probability t-statistic < α (α = 1%) pada tabel 4.14 dan 4.15 yaitu sebesar 0.003 untuk model I dan model II sehingga tipe pemerintah dan pengungkapan bisa dikatakan berpengaruh. Akan tetapi hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian yang menyatakan

114

bahwa tingkat pengungkapan kota lebih tinggi dibandingkan tingkat pengungkapan kabupaten. Hasil pengujian ini menolak hipotesis empat yaitu kota memiliki tingkat pengungkapan lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Jika dilihat dari perspektif investor, perekonomian kota jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten dan tingkat kompleksitas kota jauh lebih besar dibanding kabupaten. Oleh sebab itu seharusnya pengungkapan laporan keuangan untuk kota jauh lebih tinggi dibanding kabupaten. Tetapi kenyataannya dalam penelitian ini, kabupaten memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibanding kota. Hal ini kemungkinan dikarenakan pemerintah kabupaten berusaha menarik minat investor sehingga termotivasi untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak pada catatan atas laporan keuangannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari yaitu yaitu tipe pemerintah memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010) dan Andriani (2012).

115

5) Jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Jumlah

penduduk

merupakan

proksi

dari

kompleksitas

pemerintahan. Jumlah penduduk menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada tabel 4.14 hasil pengujian regresi pada model I menunjukkan nilai probability t-statistic > α (α = 5%) yaitu sebesar sebesar 0.466. Untuk model II pada tabel 4.15 menunjukkan nilai probability t-statistic > α (α = 5%) yaitu sebesar 0.434 sehingga jumlah penduduk dan pengungkapan dikatakan tidak berpengaruh untuk kedua model. Kompleksitas ini ternyata menghambat tingkat pengungkapan. Hal ini mengindikasikan rendahnya dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) bahwa jumlah penduduk tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2009) dan Hilmi (2012) yaitu jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

116

6) Jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Hasil pengujian regresi pada model I dan model II menunjukkan nilai probability t-statistic > α (α = 10%) pada tabel 4.14 dan 4.15 yaitu masing-masing sebesar 0.189 dan 0.459 sehingga jumlah SKPD dan pengungkapan tidak bisa dikatakan berpengaruh. Hasil pengujian ini menolak hipotesis enam yaitu jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan

dengan

tingkat

pengungkapan

LKPD.

Hal

tersebut

kemungkinan karena walaupun jumlah satker pada kabupaten / kota cukup banyak namun kegiatan antar satkernya cenderung generik, sehingga tidak diperlukan pengungkapan yang lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2012) dan Fitriasari (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khazanah (2014).

7) Jumlah temuan tahun lalu terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model I) Untuk model I menggunakan Lag Effect dimana Jumlah temuan yang digunakan yaitu merupakan jumlah temuan hasil audit tahun lalu, kemudian untuk tingkat pengungkapan menggunakan pengungkapan pada laporan keuangan tahun ini. Hasil pengujian untuk model I berdasarkan tabel 4.14 menyatakan jumlah temuan audit tidak berhubungan secara

117

signifikan dengan pengungkapan karena nilai probability t-statistik > α (α = 5%) yaitu sebesar 0,132. Hasil pengujian ini menolak hipotesis tujuh yaitu jumlah temuan tahun lalu berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD untuk model I. Hasil pengujian menyatakan bahwa jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan. Hasil pengujian ini mendukung Hilmi (2011), Andriani (2012) dan Fitriasari (2014) yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Untuk model I, hal ini kemungkinan karena pemerintah kabupaten/kota mengabaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada periode

sebelumnya

dengan

tidak

sepenuhnya

menindaklanjuti

rekomendasi atas hasil temuan audit BPK RI. Bukti yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya melakukan tindak lanjut atau tindak lanjut yang dilakukan belum sesuai adalah terdapat pada tabel 4.18 dibawah ini :

118

Tabel 4.18 Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pada Pemerintah Daerah Tahun 2010 S.D. 2014 (Semester I) (nilai dalam juta rupiah)

Temuan

Jumlah Nilai %

69.265

Jumlah Rekomendasi 169.296

Status Pemantauan Tindak Lanjut Belum Tidak Belum Sesuai Dapat Sesuai Ditindak ditindak Rekomendasi Rekomenda lanjut si lanjuti 85.441 48.331 35.445 79

18.450.105,70

3.742.223,56 50.47%

7.675.285,29 28.55%

7.002.930,38 20.94%

29.666,47 0.04%

Sumber : IHPS semester I Tahun 2014 Dari tabel tersebut dapat dilihat total keseluruhan temuan audit dan rekomendasi yang terakumulasi sampai dengan pertengahan tahun 2014. Total dari tindak lanjut yang sudah ditindak lanjuti dan sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 85.441 rekomendasi atau (50.47%). Sedangkan untuk yang belum sesuai rekomendasi dan yang belum ditindak lanjuti sama sekali adalah sebanyak 83.776 atau sebesar 49.49%. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi dan yang belum ditindak lanjuti masih sekitar setengah dari tindak lanjut yang direkomendasikan. Sehingga dalam hal ini, pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

119

8) Jumlah temuan periode sekarang terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model II) Model II menggunakan tahun yang sama untuk menguji pengaruh jumlah temuan dengan tingkat pengungkapan. Hasil pengujian untuk model II berdasarkan tabel 4.15 menyatakan jumlah temuan audit tidak berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan karena nilai probability t-statistik > α (α = 5%) tidak signifikan yaitu sebesar 0,444. Hasil pengujian ini menolak hipotesis delapan yaitu jumlah temuan pada tahun yang sama berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD . Baik untuk model I maupun model II, hasil pengujian menyatakan bahwa jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan. Hasil pengujian ini mendukung Andriani (2012) dan Fitriasari (2014). Untuk model II, hal ini bisa terjadi kemungkinan karena pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK.

9) Tingkat Penyimpangan tahun lalu terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model I) Tingkat penyimpangan dalam penelitian ini diukur dengan nilai temuan audit terkait ketidakpatuhan dibandingkan dengan jumlah belanja daerah. Untuk model I menggunakan Lag Effect dimana nilai temuan yang

120

digunakan yaitu merupakan nilai temuan dari hasil audit tahun lalu, kemudian untuk tingkat pengungkapan menggunakan pengungkapan pada Laporan Keuangan tahun ini. Berdasarkan tabel 4.14 menyatakan tingkat penyimpangan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan dengan nilai probability t-statistik > α (α = 5%) yaitu sebesar 0.334. Hasil pengujian ini menolak hipotesis sembilan yaitu tingkat penyimpangan tahun lalu berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD untuk model I. Hasil pengujian ini mendukung Fitriasari (2014) dan Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa tingkat penyimpangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Untuk model I, hal ini kemungkinan karena pemerintah kabupaten/kota mengabaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada periode

sebelumnya

dengan

tidak

sepenuhnya

menindaklanjuti

rekomendasi BPK RI terkait nilai nominal rupiah temuan audit. Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa dari total nilai temuan senilai Rp. 18.450.105,70 juta baru sebesar Rp. 3.742.223,56 juta saja yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau sebesar 20,28%. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.678.215,67 juta atau 79,56% belum ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sama sekali.

121

10) Tingkat

Penyimpangan

periode

sekarang

terhadap

tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Model II) Model II menggunakan No Lag Effect dimana nilai temuan yang digunakan yaitu merupakan nilai temuan dari hasil audit tahun 2013, kemudian untuk tingkat pengungkapan menggunakan pengungkapan pada Laporan Keuangan pada tahun yang sama. Berdasarkan tabel 4.15 menyatakan tingkat penyimpangan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan dengan nilai probability tstatistik > α (α = 5%) yaitu sebesar 0,979. Hasil pengujian ini menolak hipotesis sepuluh yaitu tingkat penyimpangan pada tahun yang sama berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD . Hasil pengujian ini mendukung Fitriasari (2014) dan Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa tingkat penyimpangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena pemerintah

kabupaten/kota

belum

sepenuhnya

menindaklanjuti

rekomendasi BPK RI terkait nilai nominal rupiah temuan audit.

122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, tipe pemerintah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, jumlah temuan dan tingkat penyimpangan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver. 20. Data sampel sebanyak 425 LKPD kabupaten dan kota di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK selama tahun 2013. Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut: 1.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa kekayaan daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liestiani (2010), Andriani (2012) dan Setyaningrum (2012). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khazanah (2014).

123

2.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liestiani (2010), Hilmi (2011), dan Khazanah (2014). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2012).

3.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hilmi (2011) dan Andriani (2012). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari (2014) dan Khazanah (2014).

4.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa tipe pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil ini tidak sesuai dengan ekspekstasi penelitian bahwa tingkat pengungkapan LKPD kota lebih tinggi dari tingkat pengungkapan LKPD kabupaten . Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari

124

(2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010). 5.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa jumlah penduduk

tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan Ingram (1984). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010) dan Hilmi (2011). 6.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hilmi (2011) dan Fitriasari (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khazanah (2014).

7.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) yang menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa jumlah temuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011), Fitriasari (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010).

125

8.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) yang menggunakan No Lag Effect menunjukkan bahwa jumlah temuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011), Khazanah (2014) dan Fitriasari (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010).

9.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) yang menggunakan Lag Effect menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khazanah (2014) dan Fitriasari (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010), Hilmi (2011) dan Andriani (2012).

10. Berdasarkan hasil uji regresi berganda (multiple regression) yang menggunakan No Lag Effect menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khazanah (2014) dan Fitriasari (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2010), Hilmi (2011) dan Andriani (2012)

126

B. Implikasi Penelitian ini memiliki implikasi yang diharapkan dapat berguna untuk pihak- pihak yang berkepentingan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1.

Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga masih cukup rendah, oleh karena itu kementerian/lembaga negara diharapkan meningkatkan pengungkapan dalam laporan keuangannya agar para pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan dengan lebih baik.

2.

Kekayaan daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan

laporan

keuangan

kementerian/lembaga.

Kementerian

Keuangan selaku pembina akuntansi pemerintah kabupaten/kota disarankan memberikan

perhatian

yang

lebih

pada

tingkat

pengungkapan

kabupaten/kota dengan Kekayaan daerah (PAD) yang relatif kecil. 3.

Tipe pemerintah terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan namun

tidak

sesuai

dengan

ekspektasi

penelitian

bahwa

tingkat

pengungkapan pemerintah kota lebih tinggi dari pada tingkat pengungkapan pemerintah kabupaten. Sehingga bagi setiap pemerintah daerah harus mengetahui kinerja dari pegawai yang bekerja dalam pemerintahan khususnya bagian akuntansi apakah mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas.

127

C. Saran Penelitian mengenai penerimaan opini going concern di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini: 1.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data LKPD terbaru dalam pengamatan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari praktik pengungkapan laporan keuangan Pemda di Indonesia

2.

Menggunakan data lebih dari satu tahun (time series) sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.

Penelitian-penelitian

selanjutnya

diharapkan

menambah

variabel

karakteristik Pemda yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda, misalnya opini audit, ukuran legislatif, umur administratif Pemda, diferensiasi fungsional dan spesialisasi pekerjaan. 4.

Penelitian-penelitian

selanjutnya

diharapkan

dapat

meneliti

tingkat

pengungkapan wajib LKPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 jika sudah diterapkan secara penuh dalam Pemerintahan.

128

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Bahrullah. Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori. Jakarta : Bumi Metro Jaya, 2013. Andriani, Evanti. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Akuntansi FE UI Depok. 2011. Arifin,

Imam. dan Fitriasari, Debby. Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK. Jurnal Simposium nasional Akuntansi. 2014.

Cheng, Rita Hartung.1992, ’An Empirical Analysis of Theories on Factors Influencing State Government Accounting Disclosure’, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 11, issue 1, spring, pp. 1-42 Fitri, Sri Adella. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. 2008. Gerring, John, Strom Thacker. Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism. Cambridge University Press. 2004. Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2006. Herininsing, Sucahyo dan Rusherlistyani. Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, Dan Ketaatan Pada Perundang-Undangan Dianalisis Dari Opini Auditor. Jurnal SiNAU 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”: Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Timur. 2014. Hilmi, Amiruddin Zul. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi. Volume 15. 2012. Ingram, Robert W. Economics Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. Journal of Accounting Research. Vol. 22. No. 1. pp 126-144. 1984.

129

Khasanah, Nur Lailatul. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2014. Liestiani, Annisa. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Akuntansi FE UI Depok. 2008. Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2005. Martani, Dwi dan Liestiani, Annisa. Disclosure Of Local Government Financial Statement In Indonesia. Accounting Department, University Of Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Rachmawati, Kurnia Kusuma. Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Terhadap Fraudulent Financial Reporting. Skripsi FEB Universitas Diponegoro.2014. Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure. Journal of Accounting Research. Vol 24. No. 2. pp 412-421. 1984. Sarah, Adhariani. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kaitannya dengan Tingkat Korupsi di Indonesia. Skripsi Akuntansi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014. Sekaran, Uma, & Roger Bougie. Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Fifth Edition. Wiley. 2010 Setyaningrum, Dyah. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia. Volume 9 Nomor 2, Desember 2012.

130

Suhartono. Penyimpangan Anggaran dan Indeks Persepsi Korupsi, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. VI, No. 23/I/P3DI/Desember/2014. Suliyanto. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS. ANDI Yogyakarta. 2011. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

131

Lampiran I Tabel Checklist Scoring Laporan Keuangan

A.

Lampiran 1 Tabel Checklist Scoring Laporan Keuangan Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD 1 Kebijakan fiskal/keuangan, mengungkapkan: a Perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya/ dengan anggaran/ dengan rencana lainnya b Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan c Perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR 2

B.

C.

Ekonomi makro, menjelaskan mengungkapkan: a Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya b Perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya 3 Pencapaian target Peraturan Daerah APBD 4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 1 Membandingkan output pada input untuk melihat efisiensi dari suatu program 2 Mengukur kinerja dengan membandingkan hasil (outcome) pada target yang ditetapkan untuk melihat efektivitas suatu program 3 Menguraikan strategi dan sumber daya; gambaran yang jelas atas realisasi baik positif/negatif dengan data historis yang relevan serta mengungkapkan keterbatasan dan kesulitannya Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan Kebijakan akuntansi 1 Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntasi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan, meliputi: pertimbangan sehat, substansi mengungguli bentuk formal serta materialitas 2 Isi kebijakan akuntansi meliputi penjelasan : a Entitas pelaporan i Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada ii Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya iii Ketentuan perundangundangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya

132

Ya

Tidak

N/A

iv b

c

Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada di bawahnya Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Penjelasan asumsi dasar pelaporan keuangan, meliputi: asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas serta asumsi keterukuran dalam satuan uang Basis penyusunan laporan keuangan adalah basis kas menuju akrual (cash basis toward accrual), sehingga: Basis yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah basis kas Basis yang digunakan dalam neraca adalah basis akrual Basis pengakuan dan pengukuran Aset Pengakuan Aset; aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasannya berpindah Pengukuran aset, sbb: i Kas dicatat sebesar nilai nominal ii Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan iii Piutang dicatat sebesar nilai nominal iv Persediaan dicatat sebesar;(1)Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, (2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan v Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya, kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunakan metode ekuitas; > 50% menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan vi Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika tidak dimungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan vii Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca Kewajiban Pengakuan Kewajiban: kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

133

dengan andal/ diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul Pengukuran kewajiban: kewajiban dicatat sebesar nilai nominal Kewajiban dalam mata uang asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca Ekuitas Ekuitas secara keseluruhan dicatat sebesar selisih antara aset dan kewajiban Ekuitas dana lancar dicatat sebesar selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek Ekuitas dana investasi dicatat sebesar selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang Ekuitas dana cadangan dicatat sebesar cadangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Pengakuan Pendapatan: pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pengukuran pendapatan: berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya Belanja Pengakuan belanja: belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Penerimaan pembiayaan; Pengakuan penerimaan pembiayaan saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pengukuran penerimaan pembayaran dilaksanakan berdasarkan asas bruto Pengeluaran pembiayaan; Pengakuan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Penjelasan setiap pos pada laporan keuangan NERACA ASET Kas dan Setara Kas Menjelaskan rincian kas yang terdiri dari: i Kas di Kas Daerah ii Kas di Bendahara Pengeluaran iii Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Menjelaskan rincian investasi jangka pendek Perubahan harga pasar

134

Piutang Pajak dan Bukan Pajak Menjelaskan rincian piutang yang mencakup: i Piutang Pajak ii Piutang Retribusi iii Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara iv Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah v Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat vi Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya vii Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran viii Bagian Lancar Tuntutan Perbendahaaraan ix Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi x Piutang Lainnya Persediaan Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian persediaan seperti: perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat; barang/ perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kondisi persediaan tersebut Investasi Jangka Panjang Menjelaskan Rincian investasi jangka panjang berdasarkan jenisnya, meliputi: i Investasi Nonpermanen, mencakup: (a) Pinjaman kepada Perusahaan Negara (b) Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya (d) Investasi dalam Surat Utang Negara (e) Investasi dalam Proyek Pembangunan (f) Investasi Nonpermanen Lainnya Penjelasan singkat atas perusahaan daerah Perubahan pos investasi ii Investasi Permanen, mencakup : (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (b) Investasi Perrmanen Lainnya Penjelasan singkat atas perusahaan daerah Perubahan pos investasi Aset Tetap Menjelaskan klasifikasi aset tetap dan rincian lebih lanjut meliputi: i Rincian Tanah Penambahan/Pelepasan Tanah ii Rincian Peralatan dan Mesin Penambahan/Pelepasan Peralatan dan Mesin iii Rincian Gedung dan Bangunan

135

Penambahan/Pelepasan Gedung dan Bangunan iv Rincian Jalan, irigasi, dan jaringan Penambahan/Pelepasan Jalan, Irigasi, dan Jaringan v Rincian Aset Tetap Lainnya Penambahan/Pelepasan Aset Tetap Lainnya vi Rincian Konstruksi dalam pengerjaan Informasi penyusutan, meliputi i Nilai penyusutan ii Metode penyusutan yang digunakan iii Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan iv Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode Tambahan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, halhal berikut harus diungkapkan; i Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap ii Tanggal efektif penilaian kembali iii Jika ada, nama penilai independen iv Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti v Nilai tercatat setiap jenis aset tetap Tambahan untuk Konstruksi dalam Pengerjaan, meliputi: i Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya ii Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya iii Jumlah biaya yang telah dikeluarkan iv Uang muka kerja yang diberikan v Retensi Dana Cadangan Penjelasan dana cadangan meliputi: Perda pembentukannya Tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan dan rencana penggunaannya Aset Lainnya Menjelaskan rincian aset lainnya yang mencakup: i Tagihan Penjualan Angsuran ii Tuntutan Perbendaharaan iii Tuntutan Ganti Rugi iv Kemitraan dengan pihak ketiga v Aset Tak Berwujud vi Aset Lain-Lain KEWAJIBAN Utang Jangka Pendek Rincian utang jangka pendek berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:

136

i ii iii iv v vi

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank vii Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi viii Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya ix Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Panjang Rincian utang jangka panjang pemberi pinjaman, mencakup: i Utang Dalam Negeri - Pemerintah pusat ii Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya iii Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank iv Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank v Utang Dalam Negeri – Obligasi vi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah tunggakan disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan Utang jangka panjang yang direstrukturisasi harus mengungkapkan : i pengurangan pinjaman ii modifikasi persyaratan utang iii pengurangan tingkat bunga pinjaman iv pengunduran jatuh tempo pinjaman v pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman vi pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan EKUITAS Klasifikasi ekuitas meliputi; i Ekuitas dana lancar Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana lancar yang meliputi: (a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (b) Cadangan Piutang (c) Cadangan Persediaan (d) Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

137

ii

iii

Pendek Ekuitas dana investasi Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana investasi yang meliputi investasi yang; (a) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang (b) Diinvestasikan dalam aset tetap (c) Diinvestasikan dalam aset lainnya (d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Ekuitas dana cadangan Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana cadangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan meliputi: i Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Pajak Daerah; (b) Pendapatan Retribusi Daerah (c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (d) Lain-Lain PAD yang sah Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran PAD Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu ii Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus (dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah) (b) Pendapatan Transfer lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran Transfer Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara Transfer periode ini dan Transfer periode yang lalu iii Rincian dan penjelasan Lain-Lain Pendapatan yang sah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Hibah

138

(b) Pendapatan Dana Darurat (c) Pendapatan Lainnya Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode ini dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode yang lalu BELANJA I Penjelasan dan rincian belanja menurut klasifikasi fungsi dan (atau) organisasi Rincian belanja menurut fungsi meliputi: (a) Pelayanan umum (b) Ketertiban dan ketentraman (c) Ekonomi (d) Lingkungan hidup (e) Perumahan dan fasilitas umum (f) Kesehatan (g) Pariwisata dan budaya (h) Pendidikan (i) Perlindungan sosial Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dengan belanja periode yang lalu Rincian belanja menurut organisasi (jika ada) meliputi setiap pengguna anggaran (satuan kerja perangkat daerah)--disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dengan belanja periode yang lalu PEMBIAYAAN i Rincian penerimaan pembiayaan, mencakup: (a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); (b) pencairan dana cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan pinjaman daerah; (e) penerimaan kembali pemberian pinjaman (f) penerimaan piutang daerah. Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan presentase) atas

139

D.

E.

selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran penerimaan pembiayaan Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara penerimaan pembiayaan periode ini dan penerimaan pembiayaan periode yang lalu ii Rincinan pengeluaran pembiayaan (a) pembentukan dana cadangan (b) penanamaan modal (investasi) pemerintah daerah (c) pembayaran pokok utang; dan (d) pemberian pinjaman daerah Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran pengeluaran pembiayaan Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pengeluaran pembiayaan periode ini dan pengeluaran pembiayaan periode yang lalu LAPORAN ARUS KAS i Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi ii Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari investasi aset nonkeuangan iii Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan iv Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran d Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kententuan masa transisi SAP i Pengungkapan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan namun tidak diatur dalam SAP e Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami LKPD i Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan namun berpengaruh secara material pada tahun-tahun yang akan datang Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 1 Penjelasan mengenai kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya Pengungkapan-pengungkapan lain, seperti penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan/pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang mempunyai dampak sosial Total Nilai

140

LAMPIRAN II DATA SAMPEL Tingkat

pengungkapan

(Y),

Kekayaan

daerah

(LnWEALTH),

Tingkat

Ketergantungan (DEPEND), Total Asset (LnAsset), Tipe Pemerintah (TYPE), Jumlah Penduduk (POP), Jumlah SKPD (LnSKPD), Jumlah temuan tahun lalu (FINDL), Jumlah temuan periode sekarang (FIND), Tingkat Penyimpangan tahun lalu (DEVL) dan Tingkat Penyimpangan periode sekarang (DEV)

141

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kab / Kota Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh besar Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kab. Bireuen Kab. Gayo Lues Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Sabulussalam Kab. Asahan Kab. Batu Bara Kab. Dairi Kab. Deli Serdang

Y 44% 36% 44% 39% 46% 46% 37% 31% 48% 42% 36% 49% 37% 47% 47% 49% 46% 49% 37% 41% 37% 51% 58% 48% 37%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

24.57 24.21 25.06 23.75 24.31 24.47 25.07 23.97 24.48 25.33 23.66 25.27 23.73 24.36 25.07 23.37 25.58 24.77 24.31 24.03 22.84 24.71 24.05 24.12 26.52

0.92 0.91 0.91 0.95 0.94 0.94 0.82 0.93 0.89 0.92 0.89 0.91 0.93 0.94 0.92 0.95 0.8 0.9 0.94 0.89 0.91 0.94 0.85 0.94 0.84

28.88 27.76 28.58 27.91 28.05 27.97 28.45 28.3 28.57 29.19 27.9 28.35 27.81 27.94 28.29 27.24 29.14 27.79 27.69 28.36 27.22 28.63 27.8 28.18 29.08

142

TYPE

POP

0 187459 0 133191 0 383477 0 85908 0 210071 0 264420 0 185733 0 186083 0 393135 0 556556 0 131999 0 413817 0 84511 0 149596 0 398446 0 140769 1 249282 1 157011 1 181976 1 32191 1 72414 0 681794 0 382960 0 276238 0 1886388

LnSKPD

FINDL

FIND

3.83 3.85 4.13 3.69 3.97 3.97 3.85 4.93 4.08 4.19 3.85 3.93 3.87 4.75 4.16 3.71 3.74 3.5 3.5 3.5 3.66 4.09 3.81 3.95 3.85

17 25 15 19 26 16 17 37 12 33 12 35 13 17 21 15 12 22 23 16 16 17 17 12 11

14 39 14 21 32 12 36 20 22 40 17 24 35 18 17 19 23 13 11 11 13 22 13 22 33

DEVL

DEV

0.004896 0.020984 0.00686 0.000945 0.000294 0.027313 0.000928 0.011329 0.011114 0.017255 0.015267 0.006984 0.004998 0.01054 0.000405 0.012892 0.000786 0.004985 0.004229 0.017078 0.002112 0.005791 0.001438 0.008313 0.008381

0.000359 0.007057 0.003424 0.001915 2.97E-05 0.003488 0.000403 0.008386 0.00027 0.000561 0.002159 0.002965 0.000438 0.000269 0.000322 0.000631 0.000818 0.000113 0.000251 0.001031 0.000265 0.005028 0.007031 0.003146 0.002894

No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kab / Kota Kab. Humbang Hasundutan Kab. Karo Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Pakpak Bharat Kab. Samosir Kab. Serdang Begadai Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kota Binjai Kota Medan Kota Padang Sidimpuan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tebing Tinggi Kab. Pesisir Selatan Kab. Agam

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

48% 48% 43%

23.59 24.56 24.63

0.93 0.88 0.87

28.01 28.39 28.26

0 0 0

42%

24.01

0.89

27.31

0

44% 52% 44% 46% 46% 46% 42% 51% 48% 46% 44% 40% 55%

23.97 24.91 24.59 24.52 22.93 24.01 24.64 25.31 24.96 23.87 24.36 24.62 27.82

0.78 0.91 0.95 0.9 0.93 0.84 0.87 0.9 0.91 0.8 0.89 0.86 0.63

52% 51% 49% 49% 46% 49%

24.28 24.84 24.11 24.7 24.59 24.63

0.9 0.89 0.91 0.81 0.95 0.94

Y

POP

LnSKPD

FINDL

176429 363755 430718

4.7 3.89 3.69

10 13 10

12 0.003223 0.004739 27 0.001114 0.00171 17 0.004187 0.008561

289655

3.56

11

11 0.002573 0.004054

28.07 28.74 28.41 28.17 27.7 28.08 27.89 28.28 28.21 28.01 28.07 28.51 30.84

0 337404 0 978734 0 413475 0 133388 0 42144 0 121924 0 605583 0 833251 0 268824 0 324006 0 286118 1 252263 1 2123210

3.83 4.06 3.56 3.71 3.37 4.3 3.85 4.61 3.81 3.97 4.08 3.3 4.16

16 38 11 21 7 9 12 23 24 13 13 14 49

19 21 11 12 21 12 22 11 10 35 20 11 33

0.002828 0.004464 0.013935 0.003787 0.007597 0.009339 0.005021 0.001064 0.002914 0.005916 0.001288 0.002129 0.041768

0.003726 0.003139 0.003872 0.000805 0.030601 0.002283 0.011478 0.010639 0.002019 0.003158 0.006041 0.005752 0.00429

27.36 28.49 27.96 27.12 27.99 28.66

1 1 1 1 0 0

3.47 3.76 3.09 3.43 3.71 3.76

16 27 14 25 45 43

14 16 11 17 15 13

0.001019 0.001254 0.013169 0.001059 0.001194 0.000502

0.004328 0.005662 0.046116 0.007147 0.126695 0.001485

204615 237434 85981 149065 442681 468970

FIND

DEVL

DEV

143

No 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Kab / Kota Kab. Dharmasraya Kab. Kep. Mentawai Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kab. Kampar Kab. Kep. Meranti Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru

Y 53% 36% 42% 51% 47% 49% 46% 39% 45% 50% 46% 47% 45% 46% 41% 49% 42% 46% 46% 48% 43% 44% 54% 46% 53%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

24.22 24.22 24.22 24.48 24.55 24.33 24.36 24.17 23.82 24.85 24.73 26.2 24.45 23.75 24.72 24.34 23.91 25.79 24.42 24.56 24.99 24.76 26.58 25.78 26.64

0.93 0.95 0.96 0.94 0.93 0.94 0.94 0.96 0.95 0.93 0.9 0.86 0.9 0.96 0.9 0.91 0.94 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.85 0.86 0.81

27.91 28 28.18 27.47 28.35 28.29 28.16 27.98 27.91 27.59 28.24 29.28 27.46 27.7 27.72 27.55 27.93 29.45 28.74 28.89 28.95 28.8 29.99 28.86 29.52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

POP

210686 81840 361645 400890 263838 392907 214560 358383 153943 342864 118260 876670 49536 82636 123654 58972 63541 766351 183912 317265 352207 543786 421477 280027 999031

LnSKPD

FINDL

FIND

3.66 3.61 3.78 3.81 3.66 3.78 3.56 3.74 3.56 3.66 3.47 3.99 3.37 3.37 3.37 3.4 3.69 4.01 3.61 3.69 3.81 3.95 3.81 3.56 3.74

32 19 22 21 29 38 53 19 37 50 53 47 25 13 37 51 32 38 40 26 16 24 52 25 42

17 16 37 56 36 31 43 22 29 20 26 82 37 32 37 19 13 38 20 13 30 40 36 56 51

DEVL

DEV

0.004493 0.00232 0.013418 0.005656 0.002258 0.001873 0.00063 0.000702 0.021213 0.002558 0.003334 0.002908 0.002859 0.003718 0.019213 0.038548 0.000686 0.001265 0.002404 0.001112 0.013886 0.002455 0.002498 0.003293 0.001033

0.010537 0.000419 0.000672 0.001798 0.003446 0.000108 0.003784 0.000733 0.000522 0.000616 0.159169 0.002289 0.001385 0.006422 0.008281 0.002263 0.002753 0.06484 0.006119 0.000503 0.005362 0.002621 0.001002 0.002767 0.001041

144

No 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Kab / Kota Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kab. Banyuasin Kab. Empat Lawang Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering ulu Kab. OKU Selatan Kab. OKU Timur Kota Lubuk Linggau

Y 41% 54% 52% 46% 47% 45%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

24.65 25.11 24.32 24.52 24.61 24.17

0.95 0.91 0.94 0.93 0.94 0.96

28.33 28.3 28.15 28.33 28.33 28.5

0 0 0 0 0 0

51%

24.72

0.94

28.85

56% 53% 45% 47% 39% 48% 46% 51% 48% 46% 45%

24.12 24.26 25.73 23.91 25.12 23.91 25.08 25.55 25.45 25.05 23.82

0.95 0.96 0.86 0.93 0.88 0.96 0.89 0.9 0.95 0.93 0.93

47%

24.95

47% 45% 48% 47%

24.52 23.85 24.53 24.45

POP

LnSKPD

FINDL

FIND

DEVL

DEV

258016 329934 236762 358530 376619 267549

4.01 4.09 3.91 4.17 3.91 3.91

24 56 67 48 49 47

18 26 30 33 12 30

0.006731 0.000627 0.002825 0.004838 0.000721 0.002336

0.005499 0.004007 0.00166 0.002746 0.002513 0.001674

0

301469

4.28

20

23 0.002813 0.002727

28.46 28.55 28.67 27.53 28.88 27.8 28.59 29.17 29.85 29.13 28.42

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

212218 321641 569331 84965 788300 231700 384600 581600 592400 373700 398300

3.83 3.87 3.66 4.3 3.91 3.71 4.09 4.13 3.95 4.08 3.47

22 41 17 33 35 33 29 28 59 32 20

54 16 32 12 15 16 16 39 37 23 19

0.86

28.86

0

764900

4.11

34

23 0.008233 0.000462

0.8 0.93 0.84 0.9

28.92 28.5 28.22 28.2

0 0 0 1

340000 334700 634700 213000

3.93 4.13 4.09 3.66

22 22 23 18

35 27 18 16

0.003337 0.00308 0.001902 0.001182 0.000423 0.010185 0.001418 0.007047 0.001448 0.006157 0.00449

0.002037 0.053446 0.001984 0.013358 0.000864 0.012882 0.002795 0.00362 0.000308 0.00104 0.010689

0.003673 0.00178 0.003433 0.002168 0.002674 0.001446 0.000759 0.001149

145

No 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Kab / Kota Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kab. Lebong Kab. Mukomuko Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kota Bengkulu Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Utara Kab. Mesuji Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu

Y 42% 47% 51% 44%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

24.11 27.05 24.66 23.96

0.93 0.75 0.86 0.95

28.21 29.45 28.41 27.79

38% 34% 46% 51% 40% 35% 51% 38% 50% 44% 51%

22.89 24.13 23.06 23.69 23.28 23.73 24.42 23.54 24.75 23.82 24.31

0.97 0.96 0.98 0.96 0.97 0.9 0.94 0.97 0.92 0.84 0.94

45% 46% 48% 47% 45% 45% 45% 46% 48%

23.06 24.24 25.33 25.13 24.42 24.57 23.25 23.97 24.28

0.93 0.92 0.89 0.95 0.97 0.96 0.94 0.97 0.93

TYPE

POP

LnSKPD

FINDL

FIND

DEVL

DEV

1 131100 1 1535900 1 171800 0 148854

3.5 3.95 3.58 3.74

25 63 23 16

36 0.005111 0.026542 51 0.001936 0.003712 15 0.004967 0.002292 10 0.00015 0.006117

27.46 28.35 27.62 28.07 28.04 27.93 28.11 27.95 28.26 28.21 28.65

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

104179 275858 112894 129706 105421 168654 253020 181242 334529 560322 417782

3.71 3.89 3.76 3.83 3.69 3.78 3.78 4.25 3.69 3.91 3.69

21 28 13 10 31 6 12 20 32 19 34

23 5 22 24 17 8 30 28 30 21 22

0.000728 0 0.000955 0.031549 0.009562 0.000356 0.021177 0.001353 0.017046 0.000655 0.009567

0.007192 0 0.000977 0.007408 0.00406 0.005126 0.015097 0.004603 0.033051 0.001325 0.000963

27.3 28.44 28.5 28.69 28.43 28.57 27.21 27.58 27.8

0 259674 0 287588 0 950844 0 1214720 0 988277 0 598924 0 192759 0 416372 0 379190

3.81 4.04 3.78 4.14 4.13 4.06 3.74 3.71 3.69

13 8 36 17 14 16 12 17 23

19 23 21 23 25 29 18 43 23

0.0022 0.000581 0.007763 0.002492 0.001409 0.312295 0.002015 0.003955 0.002175

0.009471 0.010971 0.002914 0.005465 0.003131 0.001892 0.00769 0.001026 0.001827

146

No 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Kab / Kota Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Kep. Anambas Kab. Lingga Kab. Natuna Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut

Y 52% 45% 54% 35% 43% 34% 44% 39% 45% 42% 61% 67% 63% 53% 60% 47% 49% 53% 49% 51% 48% 53% 47% 48% 54%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

23.94 26.61 25.01 24.87 24.54 23.74 24.45 25.26 24.77 25.25 25.64 26.33 24.16 24.11 24.46 27.13 25.38 26.95 25.96 27.77 27.86 25.49 26.31 26.25 26.21

0.97 0.75 0.88 0.92 0.9 0.96 0.87 0.83 0.84 0.86 0.81 0.67 0.94 0.93 0.95 0.6 0.86 0.81 0.82 0.61 0.66 0.87 0.85 0.83 0.87

28.46 28.78 28.36 28.27 28.15 28.1 27.89 28.27 28 28.29 28.65 28.42 27.95 28.04 28.84 28.9 28.1 29.65 28.55 29.75 30.34 29.12 29.11 28.79 28.9

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

POP

423195 942039 153517 298013 188271 185514 173346 167602 114469 187908 149120 220882 39374 87867 72527 1094623 196980 3405475 1588781 3002112 5202097 1541600 2225313 2093075 2502410

LnSKPD

FINDL

FIND

3.78 3.22 3.53 3.89 3.5 3.69 3.5 4.33 3.71 3.5 3.64 3.69 3.5 3.78 3.74 3.81 4.14 4.28 3.76 4.09 4.36 4.29 4.41 4.28 4.33

19 36 15 25 11 9 18 13 41 12 36 53 34 21 29 54 58 41 21 10 15 16 36 17 13

25 32 17 20 20 33 16 26 15 60 22 45 18 28 34 23 43 51 26 36 23 32 30 21 25

DEVL

DEV

0.001354 0.003932 0.000377 0.000262 0.001003 0.000358 0.00138 0.000459 0.002648 0.00312 0.00033 0.000144 4.26E-05 0.000565 0.001065 5.41E-05 0.000138 0.000691 0.007896 6.77E-05 0.001528 0.000191 0.00172 0.000486 0.001397

0.001862 0.00171 0.002079 0.001568 0.000495 0.001381 0.012484 0.001765 0.015697 0.001123 0.000386 0 0 0.000683 0.000495 3.92E-05 0.000676 0.005518 0.001007 0.001596 0.002047 0.000201 0.000546 0.003707 0.001376

147

No 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Kab / Kota Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kab. Demak Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes

Y 51% 49% 43% 49% 38% 42% 49% 49% 44% 47% 48% 51% 40% 38% 46% 44% 47% 39% 50% 54% 51% 53% 49% 47% 58%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

25.89 27.22 25.45 25.68 25.88 25.69 26.33 25.97 24.98 28 24.98 27.6 26.86 25.98 26.05 27.09 25.89 25.88 25.65 25.32 26.45 25.69 25.28 25.8 25.62

0.84 0.74 0.87 0.82 0.83 0.92 0.83 0.87 0.82 0.65 0.89 0.64 0.69 0.78 0.77 0.69 0.76 0.72 0.9 0.87 0.83 0.83 0.88 0.87 0.88

29.05 29.2 28.86 28.94 28.22 28.99 29.08 28.58 28.82 30.77 28.06 29.59 29.32 28.31 28.67 29.57 28.07 28.84 28.61 29.07 29.37 28.48 28.46 28.57 28.61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

POP

1672683 2225383 1042789 1170505 898001 1496886 2408417 1125125 1720123 2458503 179706 2570397 1013019 570991 301728 1962182 311822 651676 1094472 889921 1605579 729616 844444 951817 1764648

LnSKPD

FINDL

FIND

4.16 4.28 4.41 3.97 3.81 4.26 4.45 4.16 4.22 4.14 3.26 3.76 3.61 3.69 4.01 3.74 3.5 3.56 4.58 4.2 4.47 4.13 3.89 3.89 3.95

16 25 38 21 41 15 12 24 14 45 13 24 30 53 32 11 27 53 26 23 44 23 30 24 21

38 37 19 21 24 11 15 37 21 44 8 18 40 17 42 29 30 21 15 30 6 12 18 14 55

DEVL

DEV

0.000256 0.003646 0.000484 0.002689 0.001686 0.000843 0.000566 0.001298 0.000878 0.003089 0.021468 0.000291 0.000911 0.000799 0.001586 0.000607 0.000296 0.000272 0.000145 0.000497 0.000171 3.72E-05 0.002188 0.000165 0.018921

0.004615 0.001501 0.000235 0.00077 0.001202 0.001195 0.003281 0.001232 0.00177 0.001291 0.00055 0.001815 0.000375 0.002386 0.000753 0.001773 0.008298 0.004043 0.000375 0.000548 0.000001 0.000932 0.00016 0.000812 0.000867

148

No 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Kab / Kota Kab. Cilacap Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga

Y 55% 56% 55% 55% 56% 49% 57% 57% 55% 48% 55% 54% 54% 49% 56% 64% 41% 44% 53% 56% 54% 59% 49% 54% 53%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

26.35 25.69 25.62 25.81 25.6 25.64 25.47 25.7 25.88 25.85 25.72 25.64 25.53 25.57 25.57 26.1 25.71 25.99 25.77 25.35 25.44 25.41 25.4 25.46 25.39

0.87 0.88 0.9 0.87 0.92 0.84 0.91 0.85 0.86 0.84 0.88 0.88 0.89 0.9 0.79 0.83 0.88 0.81 0.86 0.88 0.9 0.83 0.83 0.8 0.82

28.94 28.49 29.1 28.55 28.81 28.74 29.47 28.86 28.6 28.34 28.54 28.63 28.38 28.42 28.17 28.42 28.49 28.26 28.56 28.64 28.97 28.53 28.38 28.44 28.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

POP

1676089 1336304 1153213 840171 1176722 926812 1148994 810810 1221681 1221681 861082 1279596 879880 705483 608903 974092 871989 849506 1415009 731911 942377 769318 119935 290870 178594

LnSKPD

FINDL

FIND

5.19 4.08 4.16 4.13 4.04 3.95 4.09 3.83 4.03 4.01 3.87 3.87 5.14 4.22 3.69 4.29 3.97 4.08 3.99 4.26 4.08 4.29 3.83 4.3 3.26

27 30 12 29 55 33 28 25 27 18 17 13 45 16 13 14 30 16 30 28 27 32 29 30 28

38 29 9 31 20 27 26 10 43 18 16 19 37 25 24 9 21 26 26 28 26 19 29 26 13

DEVL

DEV

0.00021 0.000555 0.001033 0.000161 0.001434 0.002328 0.001006 0.002334 4.02E-05 0 0.000403 4.48E-05 0.000865 0.000237 0.002603 0.000123 3.08E-05 0.00064 0.00034 0.000292 1.16E-05 5.15E-05 0.000105 7.53E-05 9.96E-05

0.000423 0.000123 0.00569 0.000371 0.008407 0.000666 0.001651 0.000449 0.000404 6.81E-05 0.000376 0.001091 0.000709 0.000361 0.000731 0.000119 0.00015 0.000178 0.001198 4.24E-05 0.000401 0.000727 0.001109 0.000607 0.000309

149

No 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Kab / Kota Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi

Y 48% 51% 57% 51% 49% 55% 43% 55% 50% 45% 52% 51% 59% 54% 43% 50% 58% 51% 52% 51% 54% 55% 51% 55% 53%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

27.55 26.42 25.9 26.14 25.15 25.29 26.83 26.67 25.25 25.93 25.47 26.1 25.1 26.94 26.45 25.94 26.04 25.81 25.45 25.15 25.2 26.29 26.11 25.75 25.19

0.64 0.77 0.73 0.83 0.9 0.88 0.76 0.7 0.85 0.89 0.9 0.88 0.88 0.72 0.86 0.87 0.88 0.87 0.9 0.91 0.93 0.87 0.81 0.9 0.73

29.64 29.59 28.33 28.8 28.23 28.03 28.96 29.09 28.5 28.59 28.69 29.15 28.43 29.33 29.26 29.03 28.82 28.92 28.46 29.29 28.61 29.41 28.91 28.28 28.54

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POP

1644800 507825 243860 947066 700192 403203 1141684 402709 937497 1582586 1136701 1227704 752791 1227101 2381400 1230881 1530504 1186382 1023818 671883 625703 2508698 1057808 1033597 824587

LnSKPD

FINDL

FIND

3.95 3.53 3.99 3.74 3.83 3.74 3.87 4.52 4.3 4.49 4.38 4.16 3.97 3.87 4.58 3.93 4.2 4.14 4.62 3.87 3.89 3.4 3.93 4.28 4.01

41 13 12 37 24 23 20 51 14 21 12 26 16 25 18 9 21 12 19 22 16 20 37 7 16

26 32 36 12 43 36 51 65 7 25 37 11 37 16 41 36 53 46 43 27 25 68 36 13 34

DEVL

DEV

0.000111 5.01E-05 0.00056 1.43E-05 0.000927 5.46E-05 0.000443 0.001756 0.001276 0.000127 6.97E-05 0.002421 0.000159 0.000456 0.000212 0.000665 0.000671 0.002473 0.000187 0.002674 0 0.000559 0.000249 0 0.000661

0.000855 0.001999 0.000276 0.000453 0 2.03E-05 0.003091 0.00042 0.00103 0.000172 0.000397 0.001564 0.000565 0.037018 0.000851 9.12E-05 0.000191 0.009383 0.000794 0.000328 0.000443 0.000254 0.016966 0.000262 0.000652

150

No 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Kab / Kota Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Batu Kota blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang

Y 56% 58% 51% 55% 44% 54% 52% 52% 62% 51% 54% 53% 46% 45% 50% 40% 49% 46% 48% 41% 54% 49% 51% 48% 48%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

24.87 25.22 26.35 25.62 25.41 24.92 27.48 25.08 25.3 25.08 26.15 25.89 24.81 25.01 25.7 25.29 26.48 25.04 24.91 25.08 28.66 25.64 25.11 26.76 27.83

0.91 0.89 0.83 0.9 0.9 0.91 0.67 0.91 0.92 0.91 0.84 0.87 0.89 0.88 0.85 0.88 0.76 0.86 0.89 0.87 0.47 0.91 0.95 0.74 0.59

28.07 28.56 28.73 28.63 28.57 28.94 29.8 28.36 28.73 28.29 28.94 28.39 27.81 28.27 28.65 28.76 29.29 28.14 27.96 28.11 31.25 29.23 28.52 28.97 29.77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

POP

547917 827407 1556711 863890 1123204 913499 2048986 660702 1061211 683791 1141497 1009411 196189 135702 276619 174114 840803 123806 192285 223881 2821929 1247906 1183006 1450894 3157780

LnSKPD

FINDL

FIND

3.87 3.76 3.89 3.91 4.22 3.89 3.87 3.99 4.2 3.85 3.78 3.93 3.69 4.3 3.3 3.37 4.62 3.37 3.4 3.69 4.3 4.14 4.38 4.04 4.11

15 14 19 12 22 22 11 14 9 17 21 23 10 31 24 7 28 8 25 26 38 17 22 19 37

6 39 28 17 25 10 14 22 12 20 31 40 33 41 26 16 16 28 12 9 18 53 26 31 46

DEVL

DEV

0.023878 0.000198 0.000545 0.000235 0.001023 0.002267 0.000415 5.31E-05 0.001866 0.000206 0.001747 0.000111 0.005121 0.000332 0.014514 0.00205 0.000213 0.000139 0.006523 0.000512 0.000673 0.000651 0.01863 0.002939 0.000753

1.88E-05 0.001088 0.000472 0.00066 0.001327 0.002067 0.006608 8.33E-05 0.001495 0.000604 0.000487 0.000516 0.017907 0.007205 0.001507 0 0.000549 0.006482 0.001708 0.001284 0.001186 0.00257 0.000471 0.002591 0.001794

151

No 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

Kab / Kota Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tang-sel Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kota Bima Kota Mataram Kab. Timor Tengah 269 Selatan 270 Kab. Ngada

Y 47% 42% 48% 46% 56% 46% 47% 51% 42% 49% 45% 53% 52% 52% 52% 56% 48% 48% 47% 49% 53% 51% 45%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

26.4 24.9 27.43 27.31 28.45 24.76 25.8 26.49 24.95 25.85 24.93 26.27 27.21 24.65 24.04 25.42 25.54 25.3 24.63 24.05 24.94 23.48 25.66

0.73 0.91 0.68 0.61 0.22 0.92 0.88 0.74 0.91 0.83 0.9 0.79 0.57 0.83 0.95 0.86 0.9 0.93 0.9 0.82 0.93 0.97 0.83

28.67 28.1 29.47 29.09 29.56 27.29 27.95 28.03 28.07 27.8 27.33 28.54 28.83 28.35 27.69 27.88 28.53 28.54 27.41 28.14 28.45 27.65 28.59

54% 51%

24.32 24.14

0.96 0.94

28.01 27.89

TYPE

POP

LnSKPD

FINDL

FIND

1 398304 1 618802 1 1952396 1 1443403 0 589000 0 220000 0 638300 0 486000 0 268000 0 404300 0 173900 0 430600 1 846200 0 450976 0 226218 0 620412 0 881686 0 1130365 0 205064 0 121167 0 426128 1 148645 1 419641

3.66 3.47 3.74 3.64 3.97 3.64 3.64 3.58 3.64 3.74 3.58 3.74 3.64 4.01 3.64 3.74 3.74 3.91 3.3 3.56 4.01 4.29 3.69

30 27 36 27 32 17 25 18 10 26 14 24 58 25 18 28 14 34 20 31 19 28 28

22 35 31 24 50 31 40 33 20 33 33 53 45 41 43 38 28 34 25 18 13 45 44

0 0

4.17 4.04

16 19

25 0.00152 0.007622 20 0.026101 0.017457

451922 150186

DEVL

DEV

0.001892 0.006386 0.001439 0.009978 0.000656 0.000326 0.001693 0.001279 0.000906 0.000379 0.000697 0.001795 0.001744 0.001628 0.001466 0.000637 0.000438 0.000109 0.002222 0.006306 0.013211 0.001058 0.000576

0.002207 0.007098 0.018913 0.003222 0.017381 0.000406 0.003227 0.000589 0.001015 0.001607 0.000301 0.000861 0.004858 0.002365 0.001344 0.0065 0.000161 0.000876 0.000863 0.008516 0.001241 0.006358 0.000655

152

No 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

Kab / Kota Kab. Sabu Raijua Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Sikka Kab. Manggarai Barat Kab. Rote Ndao Kab. Ende Kab. Flores Timur Kota Kupang Kab. Bengkayang Kab. Kapuas Hulu Kab. Kayong Utara Kab. Ketapang Kab. Kubu Raya Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sekadau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur

Y 48% 50% 48% 46% 44% 44% 49% 51% 41% 42% 52% 42% 42% 48% 43% 48% 56% 54% 42% 69% 51% 51% 44% 48% 50%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

23.4 24.41 23.9 24.64 24.25 23.59 24.47 24.14 25.11 23.85 24.16 23.12 25.6 24.89 24.25 23.73 24.44 24.56 24.84 24.29 24.93 26.3 24.66 23.94 23.48

0.96 0.94 0.94 0.85 0.93 0.96 0.94 0.95 0.9 0.93 0.95 0.96 0.91 0.84 0.86 0.96 0.93 0.93 0.93 0.91 0.92 0.78 0.91 0.95 0.95

27.07 28.27 27.79 27.9 28.12 27.81 27.99 27.95 28.29 28.17 28.68 27.53 29.1 28.04 28.54 28.04 27.86 28.39 27.98 28.04 28.07 28.94 28.1 28.02 27.64

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

POP

80897 240190 117787 309008 240905 137182 266909 241590 368199 228771 236136 101529 455751 529320 347504 189061 587169 515571 431175 190048 384692 587169 198742 129200 107300

LnSKPD

FINDL

FIND

3.83 4.29 4.01 3.64 4.39 3.99 4.37 3.95 3.78 3.89 4.03 3.53 4.09 3.69 3.78 3.64 3.64 3.91 3.83 3.5 3.76 3.58 3.47 3.69 3.58

14 30 19 29 13 24 38 31 15 15 18 8 42 26 22 18 28 15 8 10 33 17 27 15 38

18 18 23 32 35 18 18 17 70 21 9 8 27 28 14 12 21 11 10 8 18 27 30 18 51

DEVL

DEV

0.00655 0.003304 0.004246 0.001648 0.005715 0.026259 0.000826 0.003186 0.007023 0.0007 0.000732 0.000379 0.000284 0.000603 0.004047 0.001973 0.004535 2.85E-05 0.00273 0.001506 0.001127 4.18E-05 0 0.001747 0.006806

0.044095 0.000668 0.000913 0.003887 0.006746 0.023522 0.001919 0.000691 0.00291 0.001092 0.00216 0.001306 0.00067 0.000485 0.002274 0.03684 0.006945 0.000946 0.001436 0.003492 0.000563 0.00637 0.086369 0.002442 0.011719

153

No 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

Kab / Kota Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Sukamara Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjabaru Kota Banjarmasin Kab. Berau Kab. Bulungan

Y 52% 45% 43% 51% 50% 44% 44% 46% 45% 51% 56%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

24.26 23.93 24.55 24.34 23.64 23.96 23.58 23.6 24.15 25.97 24.3

0.94 0.95 0.95 0.93 0.94 0.97 0.96 0.95 0.91 0.84 0.93

28.49 28.29 28.67 28.73 28.15 28.63 28.49 28.27 28.27 28.74 28.41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48%

24.73

0.93

28.47

47%

24.61

0.94

52% 53% 50% 55% 49% 51% 47% 53% 51% 48%

24.55 25.32 24.99 25.16 25.36 24.34 25.1 25.84 25.91 25.26

0.87 0.87 0.92 0.79 0.83 0.93 0.9 0.87 0.86 0.84

POP

LnSKPD

FINDL

FIND

DEVL

DEV

125400 104900 341600 155100 69700 105100 123300 51500 119171 536328 289995

3.66 3.66 3.93 3.71 3.64 3.58 3.53 3.33 3.64 4.25 3.83

36 29 29 24 14 30 36 37 20 23 12

20 14 14 19 21 22 27 21 18 31 25

0.002981 0.006637 0.001242 0.004353 0.005486 0.001155 0.025438 0.001024 0.001546 0.0016 0.000988

0.001869 0.000452 0.002155 0.008518 0.010657 0.012733 0.004691 0.001442 0.00056 0.000228 0.001012

0

221614

3.69

11

20 0.000155 0.001828

28.43

0

253868

3.64

13

25 0.000469 0.001106

28.23 28.71 28.56 28.79 28.69 28.35 28.36 28.86 29.5 29.4

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

219210 308730 231718 306185 313725 176468 220695 656778 197388 123000

3.58 4.04 4.26 3.89 3.85 3.78 3.53 3.5 4.06 3.95

18 18 25 28 49 17 20 34 18 13

52 24 37 44 38 12 23 80 30 16

0.00159 0.003613 0.020409 0.01332 0.000892 0.002448 0.00349 0.009263 0.001388 0.001351

0.001509 0.002116 0.00112 0.000471 0.001342 0.000857 0.015709 0.000309 0.0017 0.006166

154

No Kab / Kota 319 Kab. Malinau 320 Kab. Nunukan 321 Kab. Paser Kab. Penajam Paser 322 Utara 323 Kota Balikpapan 324 Kota Bontang 325 Kota Samarinda 326 Kota Tarakan Kab. Bolaang 327 Mongondow Kab. Bolaang 328 Mongondow Selatan Kab. Bolaang 329 Mongondow Timur Kab. Bolaang 330 Mongondow Utara Kab. Kepulauan 331 Sangihe 332 Kab. Kepulauan Sitaro Kab. Kepulauan 333 Talaud 334 Kab. Minahasa 335 Kab. Minahasa Utara 336 Kota Bitung 337 Kota Kotamobagu 338 Kota Tomohon 339 Kab. Banggai

Y 45% 45% 59%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

25.28 25.28 25.3

0.88 0.87 0.82

29.39 29.46 29.44

0 0 0

46% 46% 47% 49% 42%

24.66 26.88 25.56 26.55 25.27

0.91 0.81 0.85 0.63 0.84

29.09 29.57 29.22 29.98 29.59

39%

23.74

0.96

48%

22.71

39%

POP

LnSKPD

FINDL

FIND

DEVL

71500 162700 249991

3.99 4.04 3.78

30 17 48

16 0.00284 0.001249 20 0.000874 0.003197 22 0.012044 0.007333

0 1 1 1 1

150205 594322 155880 805688 218800

3.99 4.25 3.81 4.61 3.93

17 29 21 20 20

15 50 11 23 34

27.62

0

224400

4.01

69

39 0.014582 0.007314

0.98

27.12

0

59908

3.56

31

36 0.152872 0.014491

22.84

0.97

27.13

0

66677

3.78

43

33 0.004267 0.002826

42%

22.95

0.93

27.4

0

71570

3.74

30

32 0.010014 0.007617

53% 51%

24.19 23.34

0.95 0.97

27.83 27.57

0 0

129008 64744

3.99 3.76

19 13

26 0.004827 0.003807 23 0.0067 0.004872

52% 51% 44% 44% 44% 39% 42%

23.23 24.19 24.31 24.73 23.4 23.36 24.96

0.98 0.96 0.85 0.92 0.97 0.97 0.93

27.76 27.85 27.68 27.81 27.67 27.7 28.21

0 0 0 1 1 1 0

85984 319945 196842 198257 109141 95157 342698

3.37 3.87 4.03 4.55 2.71 3.85 3.81

35 59 47 23 25 43 21

23 38 19 35 39 41 10

0.001639 0.002536 0.00055 0.002148 0.000259

0.014807 0.009017 0.005272 0.009698 0.210892 0.009204 0.003134

DEV

0.001995 0.000641 0.013611 0.001103 0.000647

0.008869 0.006116 0.003748 0.00235 0.011853 0.003351 0.003822

155

No 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

Kab / Kota Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Sigi Kab. Tojo Unauna Kab. Toli-toli Kota Palu Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkep Kab. Pinrang Kab. Sidrap Kab. Sinjai

Y 52% 54% 46% 49% 52% 43% 46% 40% 56% 51% 53% 54% 47% 34% 53% 55% 53% 42% 40% 47% 53% 54% 55% 41% 51%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

23.39 24.12 24.45 24.39 24.24 24.23 23.35 24.1 23.88 25.64 23.96 24.38 25.18 24.36 23.78 25.42 23.53 24.24 25.56 24.33 25.1 25.35 24.68 24.36 23.9

0.97 0.94 0.94 0.95 0.96 0.95 0.97 0.95 0.96 0.81 0.95 0.92 0.91 0.89 0.94 0.87 0.95 0.93 0.83 0.93 0.89 0.87 0.92 0.92 0.96

28.15 27.87 28.13 28.26 28.12 28.13 27.69 28.06 28.56 28.19 28 28.33 28.56 27.72 27.98 28.44 28.08 27.99 28.5 28.05 28.2 27.75 28.29 28.46 28.38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POP

113025 142585 287921 108873 441020 225379 224214 143788 220612 356279 181006 168302 734119 404896 196394 696096 351111 343793 263012 297313 331796 317110 361293 283307 234886

LnSKPD

FINDL

FIND

3.89 4.38 4.01 3.43 4.13 4.47 3.74 3.95 3.99 4.42 3.58 4.53 4.25 3.87 3.61 3.87 3.74 3.95 3.04 3.95 3.91 3.99 3.78 3.78 3.69

13 21 15 18 8 22 17 18 16 16 25 28 24 14 15 9 19 25 10 29 35 10 12 11 21

13 27 17 34 34 9 30 8 19 25 16 14 34 12 24 23 31 24 11 15 33 19 20 32 19

DEVL

DEV

0.002394 0.00838 0.000825 0.00225 0.00194 0.003701 0.004074 0.004831 0.003775 0.012837 0.002399 0.001391 0.000571 0.00055 0.004076 0.000316 0.002751 0.004838 0.00017 0.002631 0.004759 0.003183 0.002521 0.004229 0.000378

0.004084 0.018399 0.005576 0.008164 0.006177 0.00264 0.002082 0.005093 0.003059 0.020281 0.001492 0.008948 0.000169 0.001304 0.001989 0.006008 0.009484 0.013848 0.000424 0.002103 0.000442 0.000777 0.001067 0.003647 0.000778

156

No 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Kab / Kota Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Toraja Utara Kab. Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Pare-pare Kab. Bombana Kab. Buton Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab. Konawe Utara Kab. Muna Kab. Wakatobi Kota Bau-bau Kota Kendari Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato

Y 49% 48% 53% 46% 42% 50% 51% 54% 46% 48% 47% 47% 52% 46% 47% 50% 50% 48% 55% 49% 49% 42% 49% 47% 51%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

24.41 24.42 24.38 23.71 24.98 27.15 24.67 25.01 23.93 23.87 23.01 24.6 23.78 23.92 23.97 23.86 23.95 23.69 24.29 25.28 23.9 23.76 24.82 23.11 24.32

0.95 0.94 0.92 0.96 0.91 0.74 0.9 0.87 0.94 0.96 0.94 0.94 0.84 0.96 0.97 0.93 0.97 0.96 0.94 0.89 0.94 0.95 0.92 0.97 0.93

28.04 27.96 28.02 27.46 27.86 29.89 27.9 28.25 27.48 28.32 27.7 28.56 28.02 28.31 28.09 27.78 27.98 27.91 27.84 28.91 27.7 27.6 28.28 27.49 27.85

TYPE

POP

0 225512 0 280590 0 226212 0 222393 0 390603 1 1408100 1 160800 1 135200 0 150186 0 261727 0 57422 0 223381 0 129953 0 223727 0 280595 0 54752 0 279928 0 95157 1 145427 1 314126 0 141547 0 148971 0 365781 0 108324 0 139675

LnSKPD

FINDL

FIND

3.58 3.56 4.61 3.91 3.87 4.09 3.76 3.56 4.3 5.35 4.36 4.56 4.41 4.23 4.32 4.01 4.61 4.71 4.22 4.68 3.99 3.81 4.03 3.66 3.71

13 21 20 16 75 20 40 28 23 41 34 44 24 12 16 32 56 22 40 8 28 47 31 39 17

34 21 17 31 30 45 22 31 39 15 16 27 49 34 22 37 17 46 36 34 22 21 26 20 20

DEVL

DEV

0.002052 0.001178 0.016746 0.002186 0.002792 0.001021 0.001296 0.001307 0.001493 0.002496 0.00519 0.01939 0.002302 0.001493 0.00071 0.021363 0.003552 0.006209 0.017063 0.011055 0.00058 0.001546 0.00558 0.00303 0.001964

0.000377 0.004008 0.001516 0.001696 0.003345 0.001717 0.015941 0.005462 0.00105 0.002751 0.001959 0.019514 0.001273 0.003895 0.00854 0.006011 0.000594 0.003055 0.010934 0.002339 0.005559 0.000983 0.002268 0.00797 0.002564

157

No 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

Kab / Kota Kota Gorontalo Kab. Mamuju Kab. Majene Kab. Polewali Mandar Kab. Mamuju Utara Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kota Tual Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Kep. Sula Kab. Pulau Murotai Kota Ternate Kota Tidore kep. Kab. Asmat Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura

Y 55% 48% 49% 52% 51% 53% 39%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

25.3 24.16 23.81 24.16 23.46 23.11 23.92

0.85 0.88 0.96 0.93 0.93 0.97 0.97

28.03 28.13 27.85 27.71 27.52 27.69 28.37

1 0 0 0 0 0 0

45%

23.95

0.88

27.79

40% 48% 50%

23.79 22.98 23.05

0.96 0.93 0.98

51%

24.16

57% 45% 42% 41% 41% 41% 51% 44% 51% 54%

POP

LnSKPD

FINDL

FIND

DEVL

DEV

193692 252262 158890 412122 148129 120181 367177

3.58 4.36 4.66 3.81 3.22 3.66 3.97

35 48 41 29 23 18 19

35 33 30 32 31 19 62

0.004326 0.004567 0.002949 0.001938 0.013375 0.00904 0.007926

0.001108 0.001365 0.004518 0.000587 0.006825 0.007636 0.000993

0

98073

3.47

32

30 0.014912 0.003931

27.75 26.96 27.42

0 1 0

108665 64032 106791

3.85 3.56 3.71

23 42 52

33 0.013419 0.013002 36 0.015256 0.004808 20 0.03385 0.040041

0.95

27.72

0

211682

3.4

47

61 0.014094 0.008989

24.09

0.94

27.87

0

47079

3.87

60

11 0.005296 0.026062

25.28 25.36 23.67 22.51 24.43 23.52 24.1 23.47 24.46

0.84 0.83 0.96 0.98 0.94 0.97 0.88 0.94 0.95

28.08 27.78 27.97 27.01 28 27.7 28.23 28.15 28.34

0 0 0 0 1 1 0 0 0

80526 173117 91406 57565 202728 94493 85000 135080 118789

3.83 4.01 4.01 3.37 3.74 3.85 3.14 4.8 4.08

41 62 45 42 72 46 15 34 42

22 20 26 28 22 25 17 36 24

0.019426 0.023572 0.006649 0.009973 0.006403 0.003846 0.0132 0.025572 0.010351

0.019293 0.003114 0.052145 0.007259 0.001675 0.009171 0.003244 0.010856 0.016718

158

No 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

Kab / Kota Kab. Jayawijaya Kab. Kep. Yapen Kab. Mappi Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Peg. Bintang Kab. Puncak Jaya Kab. Yahukimo Kab. Yalimo Kota Jayapura Kab. Kaimana Kab. Sorong

Y 49% 43% 42% 39% 43% 38% 42% 48% 45% 33% 43% 47% 46% 43%

LnWEALTH

DEPEND

LnAsset

TYPE

24.13 23.67 23.57 25.25 25.66 23.62 22.56 23.35 22.36 23.66 21.9 25.36 23.65 24.9

0.89 0.95 0.98 0.94 0.9 0.95 0.84 0.97 0.93 0.96 0.99 0.8 0.98 0.95

28.4 27.98 28.42 29.61 28.89 28.35 28.4 28.48 27.86 28.06 27.79 28.37 28.33 28.69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

POP

203085 88187 88006 208980 196401 137283 161324 69304 112010 175086 54911 272544 51100 76669

LnSKPD

FINDL

FIND

4.29 3.85 3.33 3.5 3.76 4.06 3.53 3.99 3.4 4.33 3.33 3.58 3.37 3.4

29 40 27 45 41 34 26 18 8 27 35 25 30 25

33 32 16 51 27 33 21 33 14 38 17 32 21 16

DEVL

DEV

0.00705 0.017246 0.019083 0.006136 0.01373 0.042822 0.116129 0.044571 0.01034 0.001055 0.00288 0.010919 0.001814 0.002095

0.053593 0.00829 0.010344 0.0471 0.000717 0.032353 0.005861 0.021881 0.003016 0.011901 0.002749 0.005695 0.003556 0.002263

159

160

LAMPIRAN III HASIL OUTPUT SPSS 1) Lag Effect Models DESCRIPTIVES VARIABLES=DISC WEALTH DEPEND ASSET TYPE POP SKPD FINDL DEVL /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Descriptives [DataSet1] C:\Users\user\Documents\data husni indo.sav Descriptive Statistics N DISC WEALTH DEPEND ASSET TYPE POP SKPD FINDL DEVL Valid N (listwise)

Minimum 425 425 425 425 425 425 425 425 425

.31 3235747159.00 .22 513004173680.34 .00 32191.00 15.00 6.00 .00

Maximum .69 2791580050709.51 .99 37450893488257.30 1.00 5202097.00 210.00 75.00 .31

Mean .4799 127171575590.9697 .8860 2671526731592.3230 .2047 531668.3741 52.2494 25.7624 .0065

Std. Deviation .05524 248157131294.63 .08446 2845743904886.8 .40396 607007.86358 21.24118 12.83706 .02117

425

REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT DISC /METHOD=ENTER LnWEALTH DEPEND LnASSET TYPE POP SKPD FINDL DEVL /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).

161

Regression

Variables Entered/Removed

b

Variables Model

Variables Entered

1

DEVL, TYPE,

Removed

Method . Enter

POP, FINDL, SKPD, DEPEND, LnASSET, LnWEALTH a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: DISC

Model Summaryb

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square .319

a

.102

.085

Durbin-Watson

.05285

1.609

a. Predictors: (Constant), DEVL, TYPE, POP, FINDL, SKPD, DEPEND, LnASSET, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

ANOVAb Model 1

Sum of Squares Regression

df

Mean Square

.132

8

.016

Residual

1.162

416

.003

Total

1.294

424

F

Sig.

5.898

.000

a. Predictors: (Constant), DEVL, TYPE, POP, FINDL, SKPD, DEPEND, LnASSET, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

162

a

Coefficients

a

Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B

Std. Error

(Constant)

.108

.196

LnWEALTH

.022

.006

DEPEND

.028

LnASSET TYPE

Coefficients Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance

VIF

.552

.581

.432

3.929

.000

.179

5.597

.051

.042

.535

.593

.350

2.858

-.007

.007

-.079

-1.049

.295

.383

2.613

-.021

.007

-.157

-2.958

.003

.767

1.304

-4.893E-9

.000

-.054

-.729

.466

.397

2.519

SKPD

.000

.000

.051

1.039

.299

.880

1.136

FINDL

3.193E-5

.000

.007

.156

.876

.960

1.042

DEVL

-.028

.124

-.011

-.223

.823

.948

1.055

POP


Charts

163

164

2) No Lag Effect DESCRIPTIVES VARIABLES=DISC WEALTH DEPEND ASSET TYPE POP SKPD FIND DEV /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Descriptives [DataSet1] C:\Users\user\Documents\data husni indo.sav

Descriptive Statistics N DISC WEALTH DEPEND ASSET TYPE POP SKPD FIND DEV Valid N (listwise)

425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Minimum

Maximum

Mean

.31 3235747159.00 .22 513004173680 .00 32191.00 15.00 5.00 .00

.69 2791580050709.5 .99 37450893488257 1.00 5202097.00 210.00 82.00 .16

.4799 127171575591.0 .8860 2671526731592 .2047 531668.3741 52.2494 26.3859 .0058

Std. Deviation .05524 248157131294.630 .08446 2845743904886.78 .40396 607007.86358 21.24118 12.29940 .01331

REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT DISC /METHOD=ENTER LnWEALTH DEPEND LnASSET TYPE POP SKPD FIND DEV /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).

Regression

165

b Variables Entered/Removed

Model 1

Variables Entered

Variables Removed

DEV, FIND, SKPD, DEPEND, TYPE, LnASSET, POP, Ln a WEALTH

Method

.

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: DISC

Model Summaryb Model 1

R ,320a

R Square ,102

Adjusted R Square ,085

Std. Error of the Es timate ,05284

DurbinWatson 1,609

a. Predic tors: (Constant), DEV, FIND, SKPD, DEPEND, TYPE, LnASSET, POP, LnWEALTH b. Dependent Variable: DISC

ANOVAb Model 1


Sum of Squares ,132 1,161 1,294

df 8 416 424

Mean Square ,017 ,003

F 5,932

Sig. ,000a

a. Predictors: (Cons tant), DEV, FIND, SKPD, DEPEND, TYPE, LnASSET, POP, LnW EALTH b. Dependent Variable: DISC

166

Coefficientsa

Model 1

(Constant) LnW EALTH DEPEND LnASSET TYPE POP SKPD FIND DEV

Unstandardized Coefficients B Std. Error ,109 ,196 ,022 ,006 ,027 ,051 -,007 ,007 -,022 ,007 -5,2E-009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 -,038 ,196

Standardiz ed Coefficients Beta

t ,557 3,950 ,528 -1,048 -2,986 -,783 1,042 ,520 -,195

,430 ,041 -,079 -,159 -,057 ,051 ,025 -,009

Sig. ,578 ,000 ,598 ,295 ,003 ,434 ,298 ,603 ,846

Collinearity Statistics Tolerance VIF ,182 ,350 ,384 ,760 ,405 ,885 ,933 ,964

5,488 2,861 2,605 1,315 2,471 1,130 1,072 1,037


Charts

Histogram

Dependent Variable: DISC 60

Frequency

50

40

30

20

10

0 -4

-2

0

2

4

Mean =-1.41E-14 Std. Dev. =0.991 N =425


167

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: DISC 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Scatterplot



4

2

0

-2

-4 -2.5

0.0

2.5


168

SKRIPSI. Diajukan Sebagai Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ) Disusun Oleh : HUSNI AENIN NIM JURUSAN AKUNTANSI

Recommend Documents