Skema Karbon Nusantara serta Kesiapan Lembaga Verifikasi dan Validasi Pendukung

Skema Karbon Nusantara serta Kesiapan Lembaga Verifikasi dan Validasi Pendukung Dicky Edwin Hindarto Koordinator Divisi Mekanisme Perdagangan Karbon Dewan Nasional Perubahan Iklim Sosialisasi Skema Penilaian Kesesuaian Greenhouse Gases Dewan Nasional Perubahan Iklim

Struktur Presentasi 1. Situasi pasar karbon di

Indonesia saat ini 2. Bagaimana ke depan? 3. Skema Karbon Nusantara

2 Dewan Nasional Perubahan Iklim

Bagaimana Indonesia membiayai mitigasi perubahan iklim?

Pasar

Non-pasar

Pasar Wajib (CDM)

APBN Investasi Swasta

Pasar Sukarela (VCM)

Pasar Karbon Masa Depan

Investasi Luar Negeri Kebijakan (FIT, perbankan, insentif dan disinsentif) Kontribusi Philanthropic (CSR perusahaan, LSM, dll)


Kondisi pasar karbon di Indonesia saat ini CDM, 240 proyek, 81 proyek sudah terdaftar, 19 sudah issued CER dengan total 5,3 juta ton CER

Voluntary Carbon Market

Proses negosiasi masih berjalan Belum ada bentuk pasar yang disepakati Tapi tetap HARUS ada pasar

• • • • • •

New CDM REDD+ Crediting NAMAs Regional market Domestic market Bilateral offset credit mechanism • Others

Reformasi dari CDM post-2012 Programmatic CDM (PoAs) REDD+ Creditable NAMAs JCM (Joint Credit Mechanism, 32 FS telah dilakukan) • Voluntary market dan domestic market • Regional market (dengan Australia dan New Zealand) • • • • •


Perencanaan perdagangan karbon dalam 3 layer Multilateral carbon market

• Masih dinegosiasikan • Kalau “robust” pasti akan “complicated” • Mensyaratkan kriteria lingkungan dan SD internasional

Bilateral and regional carbon market

• Antara Indonesia dan beberapa negara • Diharapkan akan menjadi carbon offset internasional • Japan dan Australia adalah dua negara yang sangat berminat

Domestic carbon market

• Bersifat voluntary • Dikembangkan dan diperdagangkan di Indonesia • Simple dan robust • Bisa digunakan untuk NAMAs


Kenapa harus ada skema karbon domestik sukarela? • Untuk pembentukan pasar karbon domestik guna menjaga momentum dari pengembangan pasar karbon yang saat ini sudah berjalan dengan baik. • Sebagai katalis dari bentuk pasar lain yang sedang dibangun kemudian. • Menjaga agar keberlanjutan lingkungan dan pembangunan dalam kegiatan pengurangan emisi karbon tetap terjaga. • Menjadi alternatif mekanisme pembiayaan bagi mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target pengurangan emisi di Indonesia. Skema Karbon Nusantara menjamin akan tercapainya pengurangan emisi dengan tetap menjaga kaidah-kaidah integritas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang dipersyaratkan 6 Dewan Nasional Perubahan Iklim

Skema Karbon Nusantara Perdagangan karbon bilateral dan regional Pasar domestik negara lain

CDM

Skema Karbon Nusantara

Voluntary Carbon Market

Pemenuhan komitmen pengurangan emisi (NAMAs) Pasar karbon sukarela domestik di Indonesia

Skema perdagangan karbon baru lainnya (REDD+, NMM, FVA)


Rancangan pasar karbon Indonesia masa depan

Pasar Karbon Internasional Terhubung melalui mekanisme offset

Terhubung langsung dengan sistem pasar domestik lainnya

MEKANISME PASAR DOMESTIK yang akan bertumpu pada sistem pasar sukarela

PENYUPLAI KREDIT KARBON Indonesia akan tetap memproduksi kredit karbon baik berlandas pada pasar karbon sukarela atau wajib untuk pasar internasional.

Mekanisme Kredit Internasional

PASAR REGIONAL DAN BILATERAL yang akan berlandas pada perjanjian bilateral dan regional serta kebijakan penurunan emisi domestik.


Skema Karbon Nusantara Check this out: skn.dnpi.go.id


Skema Karbon Nusantara Penjual: • Pengembang proyek mitigasi yang tidak bisa/tidak layak masuk CDM, misalnya proyek mikro (<2MW, <10 GWh/tahun, <10.000 tCO2/tahun) dan proyek kehutanan/pertanian berbasis masyarakat • Pengembang proyek CDM pasca 2012 (sebagai alternatif sementara tujuan pasar yang baru, mis. Australia, belum dibuka dan pasar karbon internasional belum terbentuk) Pembeli: • Pihak-pihak ber-entitas Indonesia (perusahaan/organisasi/ LSM/dll) yang ingin melakukan offset atas emisi GRK akibat operasinya di Indonesia; dan/atau • Pihak-pihak ber-entitas Indonesia yang ingin membeli kredit SKN sebagai bentuk Corporate/Organizational Social Responsibility 10 Dewan Nasional Perubahan Iklim

Alur operasi Skema Karbon Nusantara A

A

Dokumen Usulan Proyek

B

B

C

Laporan Validasi

Validasi DUP

Pencatatan UKN Ya

Tidak

C

C

Tidak

Permintaan Pendaftaran

Permintaan Penerbitan UKN

Ya A

A

Pelaksanaan dan Pemantauan Proyek

B

Verifikasi Pemantauan Proyek

B

Laporan Verifikasi

Keterangan Pelaku: A

Pengusul Proyek

B

Validator/Verifikator

C

Penyelenggara SKN


Nilai-nilai dasar Skema Karbon Nusantara 1.

Bahasa utama yang digunakan dalam SKN adalah Bahasa Indonesia.

2.

Penurunan emisi harus nyata, bersifat tetap (permanen), dapat diukur, dimonitor dan dilaporkan.

3.

Kegiatan penurunan emisi dalam SKN harus bersifat additional terhadap praktek business-as-usual.

4.

Penurunan emisi yang dihasilkan dalam SKN tidak dapat didaftarkan sebagai kredit karbon dalam standar yang lain. SKN akan mengoperasikan sistem pencatatan (registry) untuk mencatat penerbitan dan kepemilikan Unit Karbon Nusantara dan memastikan kredit karbon yang dihasilkan dalam skema ini tidak dihitung berganda (double counted) sebagai penurunan emisi dalam standar lain.

5.

Kegiatan penurunan emisi dalam SKN harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia.


Ketentuan umum Skema Karbon Nusantara 1.

Proyek berlokasi di wilayah Republik Indonesia.

2.

Cakupan gas Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6).

3.

Lingkup Sektoral: a.

Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, biomassa, tenaga air, dan lain-lain;

b.

Upaya penghematan dan peningkatan efisiensi pemakaian energi;

c.

Peningkatan efisiensi maupun modifikasi proses industri;

d. Pengelolaan limbah industri dan rumah tangga secara berkelanjutan; e.

Upaya penanaman hutan dan penghutanan kembali;

f.

Pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation); dan

g. Pengelolaan pertanian secara berkelanjutan.



Tanggal mulai proyek tidak sebelum 1 Oktober 2009.

5.

Periode kredit dalam SKN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui empat kali, kecuali kehutanan (akan ditentukan kemudian).

6.

Skenario dasar (baseline) ditentukan oleh pengusul proyek berdasarkan metodologi yang sesuai atau dengan menggunakan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Komite SKN, bila tersedia.

7.

Penurunan emisi GRK akibat kegiatan proyek dihitung sebagai [emisi GRK tanpa adanya proyek] dikurangi [emisi GRK dengan adanya proyek]. Penghilangan emisi GRK dalam proyek-proyek kehutanan yang meningkatkan rosot karbon dihitung sebagai [emisi GRK yang diserap dengan adanya proyek] dikurangi [emisi GRK yang diserap tanpa adanya proyek].

8.

Proyek harus dapat dibuktikan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Tata cara dan panduan pembuktian akan diperinci dalam Panduan Pembangunan Berkelanjutan.



Secara garis besar, untuk dikategorikan sebagai additional maka proyek haruslah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: A.

B.

Proyek memiliki hambatan pelaksanaan yang dapat diatasi, seluruh atau sebagian, oleh pendapatan dari penjualan UKN. Hambatanhambatan tersebut berupa: i.

Hambatan keuangan.

ii.

Hambatan kelembagaan. Proyek mengalami hambatan dari faktor nonekonomi yang mengancam keberlanjutan proyek, misalnya dari aspek manajemen, sumber daya manusia, sosial budaya, dan lain-lainnya

Kegiatan proyek termasuk di dalam daftar jenis kegiatan yang dikecualikan dari pembuktian additionality. Daftar tersebut ditetapkan oleh Komite SKN dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan asesmen sendiri ataupun usulan dari pemangku kepentingan.


Kerangka kelembagaan Skema Karbon Nusantara Komite Penasehat

Komite

Sekretariat

Unit Khusus

Registry

Knowledge Management

• Komite SKN bertugas sebagai pengambil keputusan tertinggi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan strategis dalam pengembangan SKN, penetapan kelayakan proyek, penerbitan UKN, pengadopsian metodologi, dan lain-lain. Komite SKN dapat dibantu oleh suatu Komite Penasehat bilamana diperlukan

• Komite Penasehat dan Komite SKN terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan. • Sekretariat bertugas melaksanakan operasi SKN, menganalisa dan memberikan rekomendasi kepada Komite SKN dalam hal-hal yang menyangkut operasional SKN baik dalam aspek teknis maupun administratif. 16 Dewan Nasional Perubahan Iklim

Metodologi Skema Karbon Nusantara • Metodologi harus merefleksikan Nilai-nilai Dasar SKN, dapat dipertanggungjawabkan secara sains, akurat dalam tingkat yang wajar serta dapat diterapkan dengan baik untuk kondisi dan kapasitas Indonesia. • Secara jelas mendefinisikan: • Lingkup berlaku (applicability) metodologi • Batasan proyek

• Cara penghitungan emisi baseline dan emisi proyek • Cara pemantauan dan pelaporan emisi proyek • Dapat mengadopsi metodologi dari standar lain, misalnya Clean Development Mechanism, bila dianggap sesuai dan applicable untuk kondisi Indonesia. • Para pemangku kepentingan dalam SKN dapat mengusulkan metodologi untuk diputuskan kelayakannya oleh Komite.


Validasi dan verifikasi Skema Karbon Nusantara • Validasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip audit penjaminan mutu yang berlaku secara universal. Secara khusus, validasi dan verifikasi dalam SKN mengadopsi prinsip-prinsip dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 14064-2:2009. • Validasi dan verifikasi dilakukan oleh pihak independen yang kompeten. Validator dan verifikator harus mendapatkan otorisasi dari Komite SKN untuk melaksanakan validasi dan verifikasi proyek SKN dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam SNI ISO 14065:2009 tentang Persyaratan bagi Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca. • Proyek penurunan emisi yang telah mendapatkan validasi positif akan didaftarkan sebagai proyek SKN dan kemudian pengusul proyek dapat meminta penerbitan Unit Karbon Nusantara untuk penurunan emisi yang telah diverifikasi. • Komite SKN akan mengoperasikan sistem pencatatan (registry) yang mempunyai fasilitas penelusuran jejak penerbitan, distribusi dan pengalihan kepemilikan UKN.


Panduan pembangunan berkelanjutan Skema Karbon Nusantara • Pembuktian kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dari kinerja proyek dalam 3 (tiga) kategori berikut indikatornya: Kategori / Indikator

Lingkungan Ekonomi Sosial

Fungsi ekologis lokal Kuantitas dan kualitas sumber daya alam Keanekaragaman hayati Kesehatan dan keselamatan Pendapatan masyarakat Lapangan kerja Akses pada jasa dan pelayanan umum Integritas sosial Relokasi tempat tinggal/usaha Penghormatan budaya

• Pengusul proyek dapat mengusulkan indikator tambahan sesuai proyeknya (disamping indikator yang telah ditentukan) • Kinerja kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan akan membedakan setiap proyek dan kemungkinan menentukan nilai jual UKN 19 Dewan Nasional Perubahan Iklim

Panduan pembangunan berkelanjutan Skema Karbon Nusantara Mengacu pada indikator yang digunakan, Pengusul Proyek memperkirakan dampak-dampak yang dapat timbul

Apakah proyek dapat memberikan dampak positif?

Tidak

Proyek tidak layak masuk SKN

Tidak Ya

Kerangka pikir dalam penilaian kontribusi proyek terhadap pembangunan berkelanjutan

Apakah proyek dapat memberikan dampak negatif?

Tidak PP menyusun rencana pemantauan kontribusi proyek terhadap pembangunan berkelanjutan

Ya

Apakah resiko dampak negatif dapat di-mitigasi?

Ya

PP menyusun rencana pengelolaan resiko dampak negatif


Kesimpulan Skema Karbon Nusantara ini diharapkan dapat: 1. Menjadi skema insentif untuk pembangunan rendah karbon.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan emisi GRK dan cara-cara mitigasinya. 3. Ajang pembelajaran teknik dan manajemen aset karbon. 4. Menjadi milik bersama dan dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

Langkah Selanjutnya: 1. Pengembangan metodologi, panduan, dan kelengkapan SKN lainnya. 2. Mendapatkan pilot project untuk dikembangkan di bawah SKN. 3. Persiapan untuk lembaga validasi dan verifikasi.

4. Mengadvokasi sinergi antar program Pemerintah/BUMN/Swasta untuk mendorong pemakaian SKN. 5. Saat ini draft Ketentuan Umum dan Panduan Pembangunan Berkelanjutan terbuka untuk komentar publik (http://skn.dnpi.go.id) 21 Dewan Nasional Perubahan Iklim

Terima kasih Thank you Dewan Nasional Perubahan Iklim

Skema Karbon Nusantara serta Kesiapan Lembaga Verifikasi dan Validasi Pendukung

Recommend Documents