Sistem Verifikasi dan Validasi Berbasis Komunitas

Sistem Verifikasi dan Validasi Berbasis Komunitas Mu’man Nuryana dan Mumu Suherlan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dipresentasikan dalam “Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kemiskinan di Indonesia”, tanggal 13-16 April 2015, Red Top Hotel and Covention Center, Jakarta, Indonesia

2

Garisbesar Penyajian  Area kunci perhatian  Latarbelakang Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas (Community-Based Verification and Validation)  Isu sentral dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia  Sumber data yang tersedia: Survei Nasional oleh Badan Pusat Statistik  Metodologi dan proses Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas  Aplikasi Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas atau selanjutnya disebut Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas (SP2BK)

3

Area kunci perhatian  Kekurangan: ‘disaggregated data’ yang dapat dipakai sebagai input dalam policymaking dan implementasi program.  Kebutuhan: untuk melacak dampak kebijakan, program dan kegiatan serta ‘shocks’ pada penduduk miskin (fakir miskin) dan rentan.  Kebutuhan: mekanisme berkelanjutan yang memfasilitasi evidence-based decision making dan impact-monitoring di masingmasing level geopolitik.

4

Isu sentral dalam pengurangan kemiskinan •

Siapa, dimana dan mengapa kemiskinan: identifikasi dan ‘targeting’ penduduk miskin untuk meningkatkan efektivitas inisiatif dan program anti-kemiskinan.

•

Apa dan kapan program anti-kemiskinan: identifikasi intervensi/investasi yang memiliki dampak tertinggi pada kemiskinan.

5

Siapa, dimana dan mengapa kemiskinan: Beberapa isu penting 

Tanggung jawab primer atas provision pelayanan dan fasilitas dasar serta perbaikan statistik resmi adalah ‘reliable down’ hanya pada level provinsi dan kabupaten/kota (yakni sampling design dari banyak survei yang menyediakan estimasi tentang variabel hanya pada level provinsi).



Koleksi data sedikit-banyak ‘in between’, dan hanya prosesi menambahkan tahun sehingga kegunaannya untuk rancangan kebijakan berkurang.



Unit Pemerintahan Lokal (LGU), di bawah undang-undang, adalah ‘front-liner’ dalam memerangi kemiskinan dan dimandatkan untuk meningkatkan kualitas hidup konstintuen mereka.

6

Sumber data yang selama ini tersedia di Indonesia Ketersediaan Sumber Data

Instansi Pelaksana

Frekuensi Koleksi

Data Diperoleh

Sensus Penduduk (SP)

BPS

Setiap 10 tahun

SP menyediakan data karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tuna wisma, anak buah kapal Indonesia, manusia/orang perahu, dan suku terasing). Sensus ini dilaksanakan sepuluh tahunan pada tahun berakhiran '0’.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

BPS

Setiap 5 tahun

SUSENAS menyediakan data berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

BPS

Reguler

SAKERNAS menyediakan data ketenagakerjaan seperti jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja, serta perkembangannya.

Pendataan Potensi Desa (PODES)

BPS

Reguler

PODES menyediakan data potensi/keadaan pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan. Kegiatan Podes dilaksanakan setiap tiga tahun sebelum kegiatan sensus dilaksanakan.

7

Lanjutan... Ketersediaan Sumber data

Instansi Pelaksana

Frekuensi Koleksi

Data Diperoleh

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

BPS

SUPAS dilaksanakan di aantara Sensus Penduduk

SUPAS dilaksanakan diantara dua Sensus Penduduk. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi (fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin), ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Survei Monitoring Krisis Global (SMKG)

BPS

Tertentu

SMKG merupakan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bappenas dan Bank Dunia guna mengetahui dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi di Indonesia.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

BPS

Reguler

SDKI merupakan bagian program Survei Demografi dan Kesehatan yang diselenggarakan di seluruh dunia. SDKI menyediakan data mengenai fertilitas, Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak, pengetahuan HIV/AIDS, malaria, dan gizi.

Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH)

BPS

Reguler

SPPLH merupakan survei tentang perilaku kepedulian rumah tangga dalam hal perumahan, pemanfaatan air, pemanfaatan energi, pengelolaan sampah, pemanfaatan transportasi, dan lingkungan sekitar, serta tingkat pengetahuan rumah tangga terhadap perilaku ramah lingkungan.

8

Lanjutan... Ketersediaan Sumber Data

Instansi Pelaksana

Frekuensi Koleksi

Data Diperoleh

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)

BPS

?

MICS merupakan program survei rumah tangga internasional yang dikembangkan oleh UNICEF untuk membantu negara-negara mengisi kesenjangan data untuk pemantauan pembangunan manusia pada umumnya dan situasi anak-anak dan perempuan pada khususnya.

Survei Surveilans Perilaku (SSP)

BPS

?

SSP merupakan survei untuk mengetahui gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok populasi paling berisiko terjadinya epidemi HIV/AIDS di Indonesia.

Survei Komuter (KOMUTER)

BPS

?

KOMUTER menyediakan informasi karakteristik komuter dan rumah tangga komuter di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Desentralisasi menciptakan permintaan informasi baru yang dapat dipenuhi dengan Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas (SP2BK) 9 Ketersediaan data dan Informasi

SP2BK dapat menutupi kesenjangan

Survei Nasional

Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas

Stuktur Administratif

10

Tujuan SP2BK  Untuk menyediakan policymaker & program implementer dengan sumber reguler ‘disaggregated data’ yang diperlukan untuk:  Menentukan sifat dan tingkat kemiskinan  Memformulasikan kebijakan dan program yang tepat  Mengidentifikasi ‘eligible beneficiaries’ (penerima manfaat berhak)

 Memantau dampak (impact Monitoring) dari:  Kebijakan dan Program  ‘Policy Shocks’

11

Metodologi SP2BK  SP2BK dirancang sebagai sebuah proses terorganisasi mengenai koleksi data, proses, verifikasi dan validasi, dan integrasinya dalam proses pembangunan setempat (lokal/daerah).  SP2BK membangkitkan sebuah susunan indikator yang sedang diukur untuk menentukan status kesejahteraan penduduk. Indikator ini menangkap aspek-aspek multidimensional tentang kemiskinan.

12

Fitur kunci SP2BK  Melibatkan ‘census of families’ dan bukan ‘sample survey’.  SP2BK berakar dalam pemerintah lokal (daerah kabupaten/kota dan kecamatan serta desa/kelurahan) dan mempromosikan partisipasi komunitas.  SP2BK mendayagunakan local personnel dan community volunteers (seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping PKH, Satuan Bhakti Pekerja Sosial, dll)

sebagai monitor.  SP2BK memiliki sebuah ‘core set of indicators’ (indikator outcome dan dampak).  SP2BK membangun databank pada semua level geopolitik.

Proses SistemPembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas 13 (SP2BK) Tahap 1 Advokasi/ Organisasi

Tahap 2 Koleksi Data dan Field Editing (Modul Bintek 1)

Tahap 8 Diseminasi/ Implementasi dan Monitoring

Tahap 7 Plan Formulation (Modul Binetk 4)

Tahap 3 Data Encoding dan Map Digitizing (Modul Bintek 2)

Tahap 4 Processing dan Mapping (Modul Bintek 3)

Tahap 6 Knowledge (Database) Management

Tahap 5 Validasi Data dan Konsultasi Komunitas

14

Metodologi SP2BK  Koleksi Data:  Sensus keluarga dilakukan oleh enumerator lokal terlatih  Instrumen untuk Koleksi Data  12 halaman kuesionair profil keluarga (tersedia dalam bahasa Indonesia)  6 halaman kuesionair profil desa/kelurahan

 Pengolahan Data:  Dilakukan oleh ‘trained local data processor’ menggunakan ‘freeware customized’ bagi data encoding, processing, consolidation, digitized poverty mapping SP2BK.  Validasi Data:

 Temuan Survei dipresentasikan dan didiskusikan dalam forum komunitas (Musdes/Muskel)

15

Lanjutan...  Membangun database:  Database dibangun pada tingkat unit-unit pemerintah daerah (provinsi/munisipal – kabupaten/kota dan kecamatan serta desa dan kelurahan)  Repositori nasional SP2BK perlu diinstal/dipelihara pada kantor-kantor desa/kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional I-VI, dana pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

 Penggunaan dan penerapan:  Menyediakan data yang diperlukan bagi pengayaan preparasi rencana pembangunan dan anggaran daerah;  Memfasilitasi monitoring indikator inti kemiskinan lokal;  Sebuah alat untuk melokalisasi dan memantau pencapaian penanggulangan kemiskinan;  Menyediakan basis bagi rancangan dan implementasi program dan intervensi pengurangan kemiskinan;  Targeting peneriman manfaat program;  Untuk pemetaan dan penilaian risiko-bahaya dan kerentanan.

16

Aplikasi bagi targeting kemiskinan  Direct cost (Rp8,000/keluarga) ditanggung oleh UPL dari pendanaan yang bersumber dari APBD.  Instrumen untuk koleksi data, processing, pemetaan kemiskinan, pembangunan database, dan materi pelatihan dan mentoring perlu dipersiapkan dan disediakan untuk UPL dan tidak ada pembebanan ongkos oleh SP2BK Network.  Training dan mentoring juga disediakan oleh SP2BK trainers dari Kementerian Sosial, di BBPPKS Regional I-VI.

17

Ongkos implementasi  SP2BK perlu diadopsi oleh kabupaten/kota sebagai sebuah alat begi perencanaan pembangunan.  Secara konseptual, SP2BK mungkin sudah diadopsi oleh sejumlah kabupaten/kota (munisipalitas) bahkan desa/kelurahan di Indonesia sebagai alat bagi perencanaan pembangunan lokal, diagnosis kemiskinan dan monitoring pencapaian MDG.

18

Implementasi/Cakupan  Diagnosis Susunan Indikator Inti Kemiskinan lintas semua desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di dalam sebuah provinsi  SP2BK Indeks Komposit  Geographical Targeting  Proxy Means Test

19

Policy Issuenance atas penggunaan SP2BK  Kebijakan lokal mungkin sudah memiliki inisiatif terbatas untuk penggunaan SP2BK sebagai alat bagi perencanaan pembangunan daerah, diagnosis kemiskinan, dan pemantauan MDG.  UU No. 13 Tahun 2011 mendorong munisipalitas (kabupaten/kota) untuk mengembangkan atau mengadopsi SP2BK sebagai sebuah alat bagi diagnosis kemiskinan lokal dan untuk melembagakan SP2BK sebagai bagian dari sistem kepemerintahan lokal/daerah.

 UU No. 13 Tahun 2011 juga secara implisit mendorong Indonesia untuk mengembangkan SP2BK dan sistem pemantauan kemiskinan lain yang secara lokal dikembangkan (locally developed poverty monitoring system) dalam mengidentifikasi program beneficiaries dari Program Perlindungan Sosial.

20

DATA yang dapat dibangkitkan dari SP2BK  Data dapat ‘disaggregated’ lintas populasi sub-kelompok dan level geopolitik (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi)  SP2BK, yang dilakukan pada basis reguler, dapat membangkitkan panel data yang dapat membantu melacak kondisi keluarga/rumahtangga/kelompok populasi sepanjang waktu.

21

Identifikasi Eligible Beneficiaries melalui SP2BK  SP2BK adalah sebuah sumber yang kaya akan data pada tingkat lokal dan dapat memfasilitasi targeting dengan menyediakan informasi tentang siapa eligible beneficieries untuk program spesifik.  Sector-specific juga dapat digunakan untuk pemeringkatan keluarga paling miskin di desa/kelurahan atau kabupaten/kota.  Status kemiskinan dari beneficiaries dapat dipantau sepanjang waktu melalui SP2BK atau dapat digunakan untuk identifikasi siapa yang harus menerima intervensi.  Composite indicator juga dapat digunakan untuk pemeringkatan keluarga paling miskin di desa/kelurahan atau kecamatan bahkan munisipalitas (kecamatan atau kabupaten kota).

 Status kemiskinan beneficiaries dapat dipantau sepanjang waktu melalui SP2BK.

22

Menggunakan SP2BK untuk monitoring dan evaluasi  SP2BK dapat membantu monitoring program/kegiatan (proyek) karena menyediakan disaggregated data yang diperlukan untuk mengakses program.

 SP2BK dapat membangkitkan panel data yang dapat membantu melacak kondisi keluarga/rumahtangga/kelompok populasi (misalnya program beneficiaries) sepanjang waktu.  SP2BK menyediakan baseline data yang dapat digunakan untuk evaluasi intervensi yang tepat.  Karena SP2BK dilaksanakan pada basis reguler oleh UPL, ia dapat memfasilitasi monitoring dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari program/kegiatan/proyek.

23

Untuk informasi lebih lanjut: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta 10430, Indonesia Telefax: +62-21-3103740 Email: [email protected] Website: www.kemensos.go.id

24

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Terima Kasih