SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW DI SULAWESI UTARA (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial)
Oleh : Mohamad Bahrudin Podomi NIM: 07234423
TESIS Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
YOGYAKARTA 2010
ii
iii
iv
NOTA DINAS PEMBIMBING Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Assalamu‘alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial) yang ditulis oleh: Nama NIM Program Program Studi Konsentrasi
: : : : :
Mohamad Bahrudin Podomi, S.H.I 07234423 Magister (S2) Hukum Islam Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam. Wassalamu‘alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 31 Mei 2010 Pembimbing,
v
ii
ABSTRAK MOHAMAD BAHRUDIN PODOMI. SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial) Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Sistem politik adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis, terstruktur dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal. Sistem politik juga memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan dan struktur sosial sebagai sub-sistemnya, begitu pula dengan proses dan implikasi-implikasi yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem politik kerajaan Bolaang Mongondow pada periode awal, pertengahan dan moderen, dengan fokus kajian pada sistem pemerintahan dan struktur sosial yang ada dalam sistem politik kerajaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis data secara sosiologis historis. Pendekatan dimaksudkan adalah sebagai upaya menyelidiki dan mendeskripsikan kemudian melakukan pengkajian mendalam dari obyek yang diteliti, peneliti menguraikan periodesasi dan fase-fase secara sistematik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara faktual atas sumber-sumber yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi dalam dua bagian utama yaitu Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja (Datu), Sadaha Tompunu’on, Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major Cadato. Kemudian pemerintahan Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang terdiri dari: Sadaha TomPunu’on sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota Istimewa, Panghulu Lolayan sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang bergelar Hukum Major sebagai anggota. Panghulu Panghulu (sekarang camat) adalah jabatan kepala wilayah adat. Sedangkan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan masyarakat menjadi dua golongan yakni Kinalang: golongan yang memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan; Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat. Kaum simpal adalah pemegang pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’). Memperhatikan hasil diatas, maka pada dasarnya sistem politik Bolaang Mongondow sejak dahulu telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan pembagian dalam struktur sosial masyarakatnya. Dengan demikian sebagai salah satu bagian dari kekayaan budaya bangsa, sistem politik karajaan ini, bisa dijadikan sumber informasi bagi siapapun yang akan membutuhkannya nanti.
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
alif
Tidak dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب
ba’
b
Be
ت
ta’
t
Te
ث
sa
s
Es (dengan titik di atas)
ج
jim
j
Je
ح
ha’
h
Ha (dengan titik di bawah)
خ
kha’
kh
Ka dan Ha
د
dal
d
De
ذ
zal
z
Zet (dengan titik di atas)
ر
ra’
r
Er
ز
zai
z
Zet
س
sin
s
Es
ش
syin
sy
Es dan Ye
ص
sād
s
Es (dengan titik di bawah)
ض
dad
d
De (dengan titik di bawah)
ط
ta’
t
Te (dengan titik di bawah) vii
ظ
za’
z
Zet (dengan titik di bawah)
ع
‘ain
‘
Koma terbalik di atas
غ
Gain
g
Ge
ف
Fa’
f
Ef
ق
Qaf
q
Qi
ك
Kaf
k
Ka
ل
Lam
l
El
م
Mim
m
Em
ن
Nun
n
En
و
wawu
w
We
ﻩ
ha’
h
Ha
ء
hamzah
‘
Apostrof
ي
ya’
y
Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap ditulis
‘iddah
هﺒﺔ
Ditulis
Hibah
ﺟﺰﻳﺔ
ditulis
jizyah
ﻋﺪة
Ta’ marbutah 1. Bila matikan ditulis h
viii
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta dibacakan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. آﺮاﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺎء
ditulis
Karamah al-auliya
2. Bila ta’ marbutah atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t. زآﺎة اﻟﻔﻄﺮة
ditulis
Zakatul fitri
Vokal Pendek ِ
kasrah
Ditulis
i
َ
fathah
Ditulis
a
ُ
dammah
ditulis
u
Vokal Panjang Fathah+alif
ditulis
a
ﺟﺎهﻠﻴﺔ
ditulis
jahiliyyah
Fathah+ya’ mati
ditulis
a
ﻳﺴﻌﻰ
ditulis
yas’a
Kasrah+ya’ mati
ditulis
i
آﺮﻳﻢ
ditulis
karim
ix
Dammah+wawu mati
ditulis
ﻓﺮوض
u furud
Vokal Rangkap Fathah+wawu mati
ditulis
ai
ﺏﻴﻨﻜﻢ
ditulis
bainakum
Fathah+wawu mati
ditulis
au
ﻗﻮل
ditulis
qaulun
x
KATA PENGANTAR
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ Segala puja dan puji syukur hanyalah bagi Allah Swt., yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya, solawat serta salam semoga senantiasa mengalir kepada kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orangorang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahman dan rahim-Nya semata akhirnya penyusunan tesis dengan judul: “Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow (studi tentang sistem pemerintahan dan struktur sosial), dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai dan terwujud dalam bentuk dan isi sebagaimana mestinya, jika tidak ada bantuan dan jasa dari berbagai pihak dalam upaya penyusunannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku pembimbing, atas segala arahan, bimbingan, saran, kesabaran, perhatian dan waktu yang beliau berikan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga akhir penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 1. Rektor, Pembantu Rektor dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
xi
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. dan Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., MSI, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Islam. 3. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kab. Bolmong Selatan, lebih khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah memberi izin pada penulis untuk melakukan penelitian lapangan, dengan segala hormat penulis sampaikan terima kasih. 4. Rasa hormat yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan pula kepada kedua orang tua: Ayahanda Ridwan Podomi dan Ibunda Haspiyati Mokodompit, yang senantiasa memberikan do’a dan restunya demi selesainya studi penulis. Juga kepada Kakak dan adik penulis, Dedy Wahyudi Podomi, Irfandi Podomi, Didi Efendi Podomi dan Moh. Sukri Podomi, syukur moanto’ atas segala kebaikan, dukungan dan doa kalian. 5. Bapak dan Ibu sangadi Bakan, A.Y. Mamonto dan H. Mokodompit, Kakek dan Nenek: Malik Podomi, Ana Datunsolang, Mandeng Mokodompit (alm.) dan Hadijah Podomi dan seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan bantuan, do’a dan motivasi kepada penulis. 6. Bapak Chaeroel Makalalag, Bernard Ginupit, H. Zainal.A.Lantong, Ibu Emmy Manoppo dan mereka yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga dalam proses penelitian. 7. Seluruh rekan mahasiswa S2 reguler studi politik dan pemerintahan Islam (SPPI-SUKA)
angkatan
2007
atas
canda
tawa,
kebersamaan
dan
persahabatannya selama ini.
xii
8. Teman-teman Organisasi Paguyuban: KPMIBM (Bolmong), PMPS-GY (Gorontalo), Teman-teman Mahasiswa Pemda BONBOL, komunitas kajian Lipu’ Kobayagan dan teman-teman Bolmong Study Centre Yogyakarta. 9. Para Senior dan Guru Intelektual (Doktor dan Promovendus): Ka’ Mujahid Damopolii, Ka’ Said Subhan, Ka’ Mat Paputungan, Pak Ridwan, Pak Sofyan KAU, Pak Lahaji, Pak Sumanti, Pak Manaf, Pak Jani.F.Abidin end seterusnya, syukron atas bantuan, motivasi, doa dan dukungannya selama penulis berada di kota Gudeg kotanya para Pelajar. 10. Sahabat Karib, Wandi M, Suparmo Saleh, Aking, Tomo, Amal, Minsay, Yadi kuadrat, Erik, Yongki, Man, Mas Acil, Taufik Ajuba, Ilyas Daud, Bung Ali lintuhaseng, Aa’ Furqon, A. Lois, Ebonk, Ali Gondrong, Inyo’, Fitrah Maulana, Cucan Tangahu, Indri A. Kodjo, khos Adinda Yuliana Changat, yang tidak disebut jangan marah (projec Pop). Kepada kalian semua, terucap salam persahabatan and thanks very much atas kebersamaan, kasih sayang, do’a dan dukungannya selama ini. Mengenai tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan, penyempurnaan karya ini dan semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah Swt, penulis memohon ampun dan berserah diri. Yogyakarta, 31 Mei 2010 Penulis,
Moh. Bahrudin Podomi xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................... PENGESAHAN DIREKTUR .............................................................................. PERSETUJUAN TIM PENGUJI ........................................................................ NOTA DINAS PEMBIMBING............................................................................ ABSTRAK ............................................................................................................. PEDOMAN TRANSLITERASI .......................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................... DAFTAR ISI .......................................................................................................... DAFTAR GAMBAR .............................................................................................
i ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi
BAB I
: PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................ 7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 7 D. Kajian Pustaka .............................................................................. 9 E. Metode Penelitian ......................................................................... 13 F. Sistematika Pembahasan ................................................................ 19
BAB II
: SISTEM POLITIK DALAM DEKAPAN DEFINISI................... A. Teoritisasi Sistem Politik ............................................................. B. Sistem Pemerintahan ................................................................... C. Struktur Sosial ............................................................................. D. Sistem Politik dalam Persfektif Islam .........................................
21 21 29 34 49
BAB III
: GAMBAAN UMUM KAB. BOLAANG MONGONDOW .......... A. Letak Geografis ........................................................................... B. Pemerintahan ............................................................................... C. Penduduk ..................................................................................... D. Sosial Pendidikan ........................................................................ E. Kesehatan dan Keluarga ............................................................... F. Agama ......................................................................................... G. Kriminalitas dan Kecelakaan Lalulintas ....................................... H. Sosial Lainnya .............................................................................. I. Perumahan dan Lingkungan ......................................................... J. Pertanian ....................................................................................... K. Industi dan Energi......................................................................... L. Pedagangan ................................................................................... M. Transportasi .................................................................................. N. Keuangan .....................................................................................
66 68 70 71 74 75 76 76 77 78 78 82 84 86 86 xiv
BAB IV
BAB V
BAB VI
: SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW ............................................................................... A. Sistem Pemerintahan Periode Awal (1300-1400) ....................... B. Sistem Pemerintahan Periode Pertengahan (1400-1819) ............ 1. Lahirnya Pemerintahan Punu’ ............................................... 2. Sistem Organisasi Pemerintahan ke-Punu’an........................ C. Sistem Pemerintahan Periode Modern (1820-1950)...................... 1. Lahirnya Sistem Kerajaan dan Regulasi ................................ 2. Struktur Pemerintahan Kerajaan ............................................ 3. Pemerintahan Raja-raja Kerajaan ...........................................
88 88 96 98 101 106 107 112 119
: STRUKTUR SOSIAL DALAM KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW ............................................................................... A. Struktur Sosial Periode Awal ........................................................ B. Struktur Sosial Periode Pertengahan ............................................ 1. Kelompok Sosial ....................................................................... 2. Komunitas ................................................................................. 3. Berlakunya Norma-Norma Sosial ............................................. C. Struktur Sosial Periode Modern ................................................... 1. Kelompok Sosial ....................................................................... 2. Pranata Sosial ............................................................................ 3. Stratifikasi Sosial ...................................................................... 4. Norma Sosial............................................................................. 5. Lahirnya Kebudayaan dan Kesenian ........................................
137 137 141 142 144 145 148 148 150 152 155 174
: PENUTUP ........................................................................................ 194 A. Kesimpulan .................................................................................. 194 B. Saran ............................................................................................ 197
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 198 LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Sistematika Pemerintahan/Kepemimpinan Bogani, 96.
Ganbar 2
Foto Komalig (Istana) Punu’ dan Raja di Kotobangun, 104.
Gambar 3
Skema Sistem Pemerintahan Punu’ di Bolaang Mongondow, 117.
Gambar 4
Skema Struktur Dewan Musyawarah Rakyat, 118.
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Studi tentang bagaimana sebuah sistem politik bisa membangun perubahan dan peradaban suatu negara, tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Begitu juga dengan perubahan dan dinamika struktur sosial di Negara-negara berkembang umumnya, sangat erat kaitannya dengan bentuk sistem politik yang ada dalam negara tersebut. Bentuk sistem politik tersebut akan sangat berpengaruh bagi jalannya demokrasi dalam suatu bangsa. Indonesia sebagai salah satu dari negara yang sedang berkembang, saat ini sedang mencari pola demokrasi dan sistem politik yang sesuai dengan kepribadian dan karakter masyarakatnya. Sebab bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, adalah bicara tentang Indonesia secara keseluruhan daerah dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, pengembangan sistem politik negara ini, haruslah melihat secara historis dan faktual berdasarkan gambaran yang ada disetiap daerah: kabupaten, kota dan provinsi bahkan desa sekalipun di seluruh nusantara ini, untuk mendapatkan konstruksi suatu sistem politik yang bisa menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sebagai bangsa yang besar kita mestinya harus memahami dengan baik dan tepat bagaimana sistem politik yang kemudian dijadikan pilihan
2
yang nantinya bisa sejalan dengan budaya dan karakter bangsa. Masalahnya sekarang sebagaimana yang dikatakan Inu Kecana Syafiie bahwa: kebanyakan Negara mentransfer begitu saja sistem politik dinegara lain yang memiliki budaya politik yang berbeda dengan pemahaman masyarakat setempat, akhirnya menimbulkan kegagalan. Ancaman terhadap ambruknya pilar-pilar Negara Kesatua Republik Indonesia dewasa ini tidak diragukan lagi merupakan fakta dari penerapan sistem politik yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat di daerah.1 Dengan demikian maka disini boleh dikatakan bahwa kebanyakan penyebab terjadinya pemberontakan di daerah-daerah seperti Aceh, Irian Jaya, dan bahkan munculnya gerakan terorisme di Negara ini, tidak lepas dari ketidaksinergian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belum lagi pertarungan idiologi Negarabangsa yang sampai hari ini masih sering dimuculkan. Kesalahan dalam memilih dan menerapkan sistem politik terhadap suatu negara, seperti Indonesia boleh jadi adalah salah satu penyebab lahirnya gerakan-gerakan separatisme daerah sebagaimana diatas. Memperhatikan berbagai masalah diatas, pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya terbaiknya dalam memberikan solusi terhadap berbagai macam tuntutan dan kehendak yang muncul dari daerah-daerah dan organisasi separatisme yang ada, seperti Menciptakan pemerintahan yang amanah (Good-governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip partisipasi, penegakan 1
Inu Kecana Syafiie (ed.), Sistem Politik Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),
hlm. 25.
3
hukum, transparansi, ketanggapan, orientasi konsensus, kesamaan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Namun demikian hal ini tidak cukup untuk memenuhi tuntutan dan rasa keadilan yang mereka harapkan, sebab di daerahdaerah yang kemudian membentuk Negara Indonesia ini, sebelumnya telah memiliki budaya dan sistem pemerintahan sendiri. Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah yang dengan resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, adalah daerah yang telah melewati sejarah yang panjang menyangkut pelaksanaan sistem politiknya. Sejarah panjang tersebut dimulai dengan lahirnya bentuk kepemimpinan yang masih sangat sederhana yang dimulai oleh para Bogani-bogani. Kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan ke-Punu’an dimana pemimpin utama wilayah kerajaan Bolaang Mongondow disebut Punu’ Molantud. Perubahan kemudian terjadi setelah masuknya Negara-negara asing, dimana telah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap sistem pemerinatahan dan struktur sosial yang ada. Secara historis, Bolaang Mongondow adalah sebuah daerah (landschap) yang berdiri sendiri dan memerintah sendiri dan masih merupakan daerah tertutup sampai dengan akhir abad 19. Hubungan dengan luar (asing) hanyalah hubungan dagang yang diadakan melalui kontrak dengan raja-raja yang memerintah pada saat itu. Dengan masuknya pengaruh pemerintahan bangsa asing (Belanda) pada sekitar tahun 1901, maka secara administrasi daerah ini termasuk Onderafdeling Bolaang
4
Mongondow yang didalamnya termasuk landschap Bintauna, Bolaang Uki, Kaidipang besar dari Afdeling Manado.2 Sejak abad ke 16, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow telah berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini antara lain: kerajaan Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Bolaang, dan empat kerajaan lainnya di wilayah Pantai Utara Bolaang Mongondow, yakni ; 1). kerajaan Bolaang Uki berkedudukan di Walugu, 2). kerajaan Bintauna dengan beberapa kali berpindah ibu kota, antara lain : Panayo, Minanga, dan Pimpi, 3). kerajaan Bolaang Itang yang berkedudukan di Bolaang Itang dan 4). kerajaan Kaidipang dengan Ibu kotanya Buroko.3 Dari lima kerajaan yang berkuasa di wilayah Bolaang Mongondow, sebagaimana yang disebutkan diatas, kerajaan Bolaang Mongondow adalah kerajaan yang memiliki letak geografis yang terluas. Kerajaan lainnya seperti kerajaan Bolaang Uki, kerajaan Bintauna, kerajaan Bolaang Itang dan kerajaan Kaidipang berada di bagian utara Bolaang Mongondow (sekarang Bolaang Mongondow Utara) memiliki luas geografis kurang lebih 1.843,92 km2,4 sedangkan kerajaan Bolaang Mongondow menguasai wilayah: dari Timur, Selatan dan pusat/induk kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas wilayah kurang lebih 9090.54 km2. Itu artinya
2
Www. Bolmong. Com. Diakses pada tgl, 23 Januari 2009 A.T. Mokobombang, Napak Tilas Mengikuti Jiwa dan Jejak Merah Putih Kawasan Utara Propinsi Celebes, (Ujung Pandang: BPT Grafita,1995), hlm. 28-30 4 Wilayah Bolaang Mongondow Utara hasil Pemekaran dari KabupatenBolaang Mongondow berdasarkan data Panitia Pemekaran Bolmong Utara tahun 2007. 3
5
wilayah kekuasaan kerajaan Bolaang Mongondow kurang lebih tiga kali lipat wilayah kekuasaan ke-empat kerajaan di bagian Utara Bolaang Mongondow diatas. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan di wilayah Utara Bolaang Mongondow (kerajaan Bolaang Uki, Bintauna, Bolaang Itang dan Kaidipang) dari tahun 18721950, secara keseluruhan hanya memiliki enam orang Raja. Sedangkan kerajaan di wilayah Bolaang Mongondow yang eksis sejak 1670-1950 memiliki 19 orang Raja. Disamping itu, kerajaan Bolaang Mongondow yang menjadi fokus penelitian ini, telah berdaulat/berkuasa
sejak 2 abad atau 200 tahun setelah jauh sebelumnya
kemudian kerajaan-kerajaan wilayah Utara Bolaang Mongondow berdaulat/ berkuasa. Sekitar abad 20, Bolaang Mongondow terdiri dari beberapa distrik, yaitu: Mongondow (Passi dan Lolayan), serta onder distrik Kotabunan, Bolaang dan Dumoga. Secara politik, Kerajaan Bolaang Mongondow berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan pada semua wilayah Kerajaan. Fungsi sosial Kerajaan Bolaang Mongondow
(1653-1693)
pada
awalnya
dimaksudkan
untuk
menjalankan
pemerintahan dimana raja memerintah secara otonom tanpa dipengaruhi atau diperintah oleh pemerintah manapun. Pada tahun 1694-1950 ketika Belanda masuk ke wilayah Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Mongondow tidak ada pilihan lain kecuali sebagai alat legitimasi imperialisme (dalam bentuk kontrak politik) dengan pemerintah Hindia Belanda. Dengan masuknya Islam yang kemudian menjadi agama Kerajaan pada tahun 1880, nilai-nilai spritual Islam secara bersamaan masuk dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial Kerajaan Bolaang Mongondow. Sebagaimana hal ini juga terjadi
6
pada beberapa kerajaan yang ada di Sekitarnya seperti Gorontalo5 dan begitu juga dengan Ternate. Makanisme pelaksanaan Pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow diatas sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena beberapa alasan. Antara lain adalah belum adanya penelitian ilmiah yang secara spesifik mengkaji masalah ini, disamping itu Kerajaan Bolaang Mongondow yang telah masuk Islam sekitar tahun 1880, tidak merubah bentuk Kerajaan-nya menjadi Sistem Kesultanan sebagaimana yang terjadi pada Kerajaan yang ada di Yogyakarta, Ternate dan Gorontalo adalah sesuatu yang masih belum di ketahui penyebabnya. Sistem politik yang dibangun dalam Kerajaan tentu saja akan memberikan pengaruh yang besar bagi tercapainya akselerasi budaya dan etika pemerintahan kearah yang lebih baik. Masuknya pengaruh agama adalah salah satu indikator penunjang maju dan berkembangnya nilai moralitas dalam pelaksaan pemerintahan Kerajaan. Lantas apakah Kerajaan Bolaang Mongondow yang baru bergabung dengan NKRI pada tahun 1950 memiliki budaya dan sistem pemerintahan yang dibangun pada masanya? Bagaimana juga stuktur sosial yang ada di wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow. Kehadiran Islam yang awalnya tidak melembaga dalam sistem dan stuktur kerajaan Bolaang Mongondow dan kemudian dilembagakan oleh masyarakat serta implikasi sosial pasca runtuhnya Kerajaan adalah beberapa faktor yang juga dijelaskan pada bab-bab dalam tesis ini.
5
Lihat, Alim, S. Niode (ed.), Abad Besar Gorontalo (Gorontalo: Presnas Publishing, 2003), hlm. 1-31.
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan dalam kerajaan Bolaang Mengondow pada periode awal, pertengahan dan modern? 2. Bagaimana stuktur sosial yang dibangun dalam pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow pada periode awal, pertengahan dan modern?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Obyektif a) Mengkaji bagaimana sistem Pemerintahan yang di praktrekkan dalam Kerajaan Bolaang Mongondow secara periodik b) Menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat yang ada dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongodow berdasarkan periode yang ada. 2. Tujuan Subyektif a) Dapat memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan obyek yang diteliti guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga program studi politik dan pemerintahan Islam
8
b) Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai sejarah Nusantara yang secara khusus menukik pada sistem Politik Kerajaan yakni sistem pemerintahan dan struktur sosial yang ada di daerah Bolaang Mongondow. 3. Kegunaan Penelitian a). Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi teraplikasinya nilai-nilai luhur warisan masa lampau dalam aktifitas politik lokal atau bahkan Nasional. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjaga kontinyuitas sejarah dan keutuhan nilai budaya Bangsa. b). Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keragaman budaya, struktur sosial dan bentuk pemerintahan Kerajaan di daerah, yang akan bermanfaat bagi rekonstruksi sejarah Nasional bangsa Indonesia. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur bagi daerah, juga terhadap mereka yang ingin mendalami ilmu-ilmu sosial seperti; politik, Agama dan budaya.
9
D. Kajian Pustaka 1. Pengembangan
kelembagaan
Masyarakat
Adat dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow6
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Negeri Manado pada tahun 2000 dengan sub judul penelitian profil struktur sosial masyarakat Adat Bolaang Mongondow, telah berhasil menjelaskan beberapa hal penting mengenai struktur sosial yang ada di Bolaang Mongondow, dengan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 1. Bahwa struktur sosial masyarakat adat memiliki profil yang berbasis pada sistem dan kultur yang masih kaut keberadaannya. 2. Secara garis besar bahwa masyarakat adat dalam konteks struktur dan fungsional memiliki berbagai komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan atau satu komunitas yang saling berfungsi satu sama lain sehingga terjadi “equilibrium” keseimbangan sistem sosial. 3. Desain lembaga dalam penyusunan visi yang merupakan cita-cita yang diemban oleh lembaga adat harus mengacu pada struktur sosial yang ada, sehingga apa yang diharapkan (dassollen) akan menjadi kenyataa (dassein).
6
Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Negeri Manado dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sub judul Profil Struktur Sosial Masyarakat Adat Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow, tahun 2000, hlm. 61-83.
10
4. Demikian pula bahwa misi atau perjuangan lembaga haruslah menyentuh terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan hanya melihat apa yang dinginkan. 5. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penyusunan fungsi dan tugas lembaga adat dalam kedudukannya sebagai lembaga fungsional dan bukan lembaga sturktural. Fungsi dan tugas tersebut dikembangkan berdasarkan pada asas edukatif, protektif dan inovatif. Fungsi-fungsi ini secara arif dan bijaksana senantiasa selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat Bolaang Mongondow. 6. Implikasi lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki suatu acuan dasar yang bersifat filosofis yang dapat menuntun dan mengarahkan perjuangan lembaga adat ditengah-tengah pelaksanaan pembangunan. Filosofi ini lahir dari kajian tentang kajian jati diri orang Bolaang Mongondow yang mengemukakan bahwa orang Mongondow berlandaskan kekeluargaan Pogogutat, yang serba “Mototompia’an” (saling
membaiki),
“Mototabian”
(saling
menyayangi),
dan
“Mototanoban" (saling mengingati). 7. Untuk pelaksanaan otonomi Daerah, penelitian ini telah memberikan pola pelaksanaan otonomi Daerah yang mengacu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan pemerintah. jika pelaksanaan otonomi daerah mengabaikan kondisi struktur sosial yang ada maka dapat diprediksi bahwa gejolak sosial muncul tanpa terkendali. Tugas-tugas
11
eksekutif secara formal dapat dipadukan dengan tugas-tugas tokoh masyarakat adat secar informal. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Negeri Manado ini merupakan kajian dari aspek sosiologis dan antropologis terhadap pengembangan kelembagaan masyarakat di Bolaang Mongondow, yang implikasinya diharapkan memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa hal yang belum terungkap dalam penelitian ini adalah: (1). Belum mengungkapkan fase-fase historis bagaimana
terbentuknya
struktur
sosial
masyarakat
Bolaang
Mogondow,
(2). Penelitian ini mengkaji secara umum struktur masyarakat yang ada di Bolaang Mongodow sehingga kurang memberikan penjelasan yang detail, (3). Penelitian ini belum menyentuh pengaruh-pengaruh aspek politik warisan masa Kerajaan Bolaang Mongondow terhadap pembentukan struktur sosial dan apa pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan yang ada saat ini. Dengan memperhatikan penelitian ini, maka sangat jelas bahwa ada beberapa hal yang menyangkut srtuktur sosial masyarakat Bolaang Mongondow yang perlu di kaji secara historis, yang ada sejak zaman Kerajaan. Sebagai bagian dari penelitian ini, maka peneliti mengambil fokus kajian struktur sosial masyarakat Bolaang Mongodow pada zaman Kerajaan sehingga sangat jelas letak perbedaan peneliti dengan penelitian ini. Begitu juga Studi sejarah yang dilakukan oleh Edward L. Poelinggomang tentang Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah (SULTENG) 2008, penelitian Edward membahas tentang proses sejarah Kerajaan Mori Sulawesi Tenggara yang
12
menekankan bahwa perkembangan Kerajaan Mori dari tahun 1580-1950 dimulai dari keinginan masyarakat untuk membentuk Kerajaan. Pembentukan kerajaan Mori pertama berpusat di Wawontuko yang juga sebagai pusat pemerintahan, dengan Raja pertamanya Mokole Moiki.7 Dengan mengawali pembahasan pada masyarakat dan kebudayaan, penelitian ini ingin menggambarkan kondisi sosial masyarakat Mori, kemudian pembentukan kerajaan, perang, pengaruh penjajah dalam pemerintahan kerajaan dan diakhiri dengan perjuangan kemerdekaan. Meskipun penelitian diatas termasuk penelitian sejarah kerajaan, namun belum memberikan gambaran yang utuh tentang sebuah sistem politik kerajaan, penelitian ini juga kurang menyentuh pada peran strategis agama sebagai moral power dalam pemerintahan kerajaan. Posisi penelitian ini lebih pada deskripsi sejarah lokal dengan pembahasan yang begitu beragam. 2. Telaah Kepustakaan Kajian tentang budaya atau adat Bolaang Mongondow pada dasarnya banyak dilakukan oleh beberapa orang tokoh yang memberikan perhatian tentang hal ini, namun karya ilmiah dalam bentuk tesis/disertasi yang lebih fokus terhadap sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow masih kurang diminati, kecuali makalah pribadi ataupun tulisan/laporan perwakilan Belanda untuk wilayah ini beberapa tahun
7
Edward L. Poelinggomang, Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah Sulteng (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 53-54.
13
silam. Tulisan pribadi tentang sistem pemerintahan Punu8 Bolaang Mongondow karya Chaerul Makalalag 2006, tentang Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow sedikit memberikan gambaran mengenai sistem Pemerintahan pra-kerajaan yang dibangun di Bolaang Mongondow
yang layak untuk peneliti
lanjutkan. Meskipun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, seperti politik, budaya dan beberapa hal penting lainnya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti jelas berbeda dengan studi-studi politik dan pemerintahan Kerajaan diatas. Perbedaan tersebut antara lain adalah pada topik yang akan dibahas dan pada locus/tempat penelitian yang dipilih. Selanjutnya, penelitian dan penulisan tentang sistem kerajaan Bolaang Mongondow masih sangat sederhana dan disamping itu, informasi awal berdasarkan studi lapangan oleh peneliti bahwa penelitian ilmiah yang fokus pada sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Bolaang Mongondow termasuk belum ada.
E. Metode Penelitian a). Pendekatan Penelitian Dengan melandaskan pada judul penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif . Pendekatan kualitatif berusaha memahami sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow dengan menitik beratkan 8
Punu adalah nama bagi setiap Pemimpin Masyarakat Bolaang Mongondow yang kemudian terminology ini bermetamorfosis menjadi Raja, lihat Chaerul makalalag, Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow, 2006. hlm. 24.
14
pada fenomena sistem politik Kerajaan berdasarkan studi dokumen dan informasi dari masyarakat.9 Penelitian ini juga berusaha menggunakan analisis sosiologis guna mendapatkan data yang sesuai. Menurut Weber sebagaimana yang dikutip Dudung Abdurrahman, secara metodologis penggunaan sosiologis dalam sejarah adalah bertujuan memahami arti subjektif dari kelakuan sosial bukan semata-mata meneliti arti objektifnya.10 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena yang secara spesifik berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. b). Lokasi Penelitian Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari obyek penelitian. Kesesuaian dilapangan dapat diperoleh dengan jalan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bolaang Mongodow, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan tempat dimana Kerajaan Bolaang Mongodow pernah eksis dan berkuasa serta akhirnya menyatakan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Iindonesia pada tahun1950.
9
Masyarakat yang dimaksud diatas adalah mereka yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini dan diusahakan mereka (masyarakat) yang terlibat langsung dalam sejarah. 10 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2007), hlm. 23.
15
c). Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber primer ditentukan secara purposive sampling. Artinya menentukan informan yang dipandang sangat mengetahui tentang sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow sehingga data yang didapatkan secara maksimal.11 Sedangkan sumber data sekunder
merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data, yang dalam hal ini lewat catatan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. d). Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam (indepth interviewing), dan analisis dokumen.12 Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1). Observasi partisipatif (participant observation) Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara kondisi-kondisi yang terjadi. Dalam pengumpulan data, peneliti melibatkan diri secara aktif di lapangan, melibatkan diri dalam kegiatan pengumpulan data. 2). Wawancara (interview) 11
Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 12, 2002), hlm. 15. 12 John W.Creswell, Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches (Jakarta: KIK Press, 2002), hlm. 143.
16
Teknik ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih detail dan mendalam dari informan. Wawancara dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait tata pemerintahan, struktur sosial Kerajaan Bolaang mongondow dan pengaruh keduanya dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan tentang topik yang ditawarkan. Dengan demikian informan merasa bebas menggunakan pikiran mereka. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, selanjutnya peneliti mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah dengan masalah penelitian. 3). Diskusi Kelompok Untuk mendapatkan informasi yang beragam dan relefan tentang Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow, dalam penelitian
ini digunakan diskusi
kelompok terfoku13, atau dikenal dengan istilah Fokus Group Discussion (FGD) Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi data yang dapat dipercaya dengan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat: Sejarawan, Budayawan, tokoh Agama, Akademisi, dan beberapa tokoh masyarakat dalam diskusi atau dialog terbatas untuk mendapatkan informasi yang banyak terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini. Pemilihan sample ini juga untuk mempertimbangan variasi dari 13
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Al Fabeta, 2005), hlm. 76.
17
berbagai ciri atau elemen karakteristik masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini dapat mengungkap fakta dari berbagai elemen masyarakat. 4). Studi Dokumen Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen. Dokumen berupa catatan khusus, buku harian arsip pemerintahan dan lain sebagainya.14 Dalam studi dokumentasi dilakukan interpretasi dan kritik terhadap dokumen secara internal mapun eksternal.15 Deddy Mulyana, mengatakan bahwa disamping pengamatan dan wawancara dapat dilengkapi dengan analisis dokumen, seperti otobigrafi, catatan harian, artikel, surat pribadi, berita Koran, artikel majalah, brosur, buletin, foto yang secara memadai menggambarkan pengalaman hidup.16 e). Analisis data Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Interactif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus di dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung17. Uraian model analisis data tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1). Reduksi data 14
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998),
hlm. 45. 15
Irawan Suehartono, Metode Penelitian Ilmu sosial (sutau teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 71. 16 Deddy Muyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial, Cet. Ke tiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 195. 17 Miles dan Huberman dalam Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 93.
18
Setelah data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, proses selanjutnya adalah reduksi data. Aktivitas yang dilakukan adalah memilih dan memilah data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil pengamatan, dan data hasil wawancara berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut direduksi dengan mengedepankan data-data yang penting membuang data yang tidak penting dan yang tidak relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 2). Penyajian data Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap data yang telah direduksi, maka data tersebut selanjutnyadalam bentuk teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan hasil temuan, sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan. 3). Menarik kesimpulan/verifikasi Data yang sudah disajikan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif. Selanjutnya melalui induksi, data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi.
19
Dengan memperoleh data dari beberapa teknik diatas maka peneliti kemudian melakukan analisis terhadap bentuk pemerintahan dan struktur sosial yang ada pada Kerajaan Bolaang Mongondow untuk kemudian mendapatkan jawaban yang rasional atas beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah.
F. Sistematika Pembahasan Tesis ini terdiri atas enam (VI) bab, yang meliputi tiga bab pendahuluan, dua bab merupakan pembahasan dan satu bab penutup. Bab satu atau bab pendahuluan yang dijelaskan meliputi latar belakang masalah sehingga masalah ini diangkat menjadi sebuah penelitian ilmiah, rumusan dan batasan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua menjelaskan tentang sistem politik dalam dekapan definisi, meliputi teoritisasi sistem politik, sistem pemerintahan, struktur sosial dan sistem politik dalam persfektif Islam. Bab tiga adalah bab yang secara khusus membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni Kabupaten Bolaang Mongondow. Bab empat
membahas tentang sistem pemerintahan
kerajaan Bolaang
Mongondow dengan sub bab, yakni Sistem Pemerintahan Periode Awal, Sistem Pemerintahan Periode Pertengahan, Sistem Pemerintahan Periode Modern.
20
Bab lima membahas tentang struktur sosial kerajaan Bolaang Mongondow yang terdiri atas, struktur sosial Bolaang Mongondow periode awal, struktur sosial periode pertengahan dan struktur sosial periode modern. Selanjutnya bab enam adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. Penulisan tesis ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.
194
BAB VI
PENTUP A. Kesimpulan 1. Sistem pemerintahan dengan Kepemimpinan seorang Bogani merupakan bentuk pemerintahan awal yang sudah ada di Bolaang Mongondow. Sebuah sistem pemerintahan yang proses politiknya (memilih seorang pemimpin) tidak didasarkan pada hasil Voting atau suara terbanyak (demokrasi) tapi dengan melihat Kharisma dan kelayakan, patut atau tidaknya seseorang dijadikan pemimpin atau Bogani. 2. Sistem pemerintahan dengan model ke-Punu’an ini dimulai sejak 1400 sampai 1650, dengan 7 (tujuh) orang Punu’/Pemimpin. Sistem pemerintahan ini juga turut melahirkan regulasi baru yang disempurnakan dari yang telah ada sebelumnya. Lahirnya hukum adat tersebut terjadi pada zaman pemerintahan Punu’ Tadohe. Pada periode pemerintahan ke-Punu’an ini, pusat pemerintahan begitu juga dengan Istana atau Komalig mengalami beberapa kali perpindahan. Periode Punu’ Mokodoludut dan Yayubangkai Komalig (Istana) berada di Mahag (gunung Bumbungon) dan terakhir periode Punu’ Damopolii sampai Punu’ Mokodompit Komalig (istana) bertempat di Kotobangon, sekarang telah menjadi Kotamobagu Timur. Perpindahan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pusat pemerintahan kepada masyarakat sebab pada saat itu perkembangan penduduk telah merata antara distrik Passi dan Lolayan
195
3. Sistem pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow terbentuk melalui fase-fase sejarah yang cukup panjang, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan terhadap sistem pemerintahan Bogani dan Punu’ menuju ke sistem kerajaan terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni: faktor interen dan faktor eksteren. Yang pertama, terjadi disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk, begitu luas wilayah kerajaan, beragamnya problematika yang muncul di masyarakat, adanya keinginan kerajaan dan masyarakat untuk memperbaharui sistem yang telah ada dengan model yang lebih baik, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, adalah masuknya pengaruh-pengaruh dari luar yang secara langsung mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan yang telah ada sebelumnya. 4. Struktur Pemerintahan dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi dalam dua bagian utama yaitu Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja (Datu), Sadaha Tompunu’on, Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major Cadato. Kemudian pemerintahan Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang terdiri dari: Sadaha TomPunu’on sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota Istimewa, Panghulu Lolayan sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang bergelar Hukum Major sebagai Anggota. Panghulu Panghulu (sekarang camat) adalah jabatan kepala wilayah adat. Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4 (empat) wilayah adat masing-masing : Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang. Hukum Major, Kapita Raja, Sangadi, Kimalaha. Hukum Major adalah kepala desa dari desa yang besar. Kapita Raja adalah kepala desa dari sebuah desa kecil
196
dan berasal dari keturunan kohongian. Sangadi adalah kepala desa dari sebuah desa besar juga bisa kecil yang berasal dari keturunan pemuka masyarakat setempat (simpal). Kimalaha adalah kepala desa dari suatu desa besar. 5. Terbentuknya struktur sosial masyarakat Kerajaan Bolaang mongondow pada awalnya dimulai sejak period ke-Punu’an. Oleh Punu’ ketika itu dibentuklah kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang berjumlah besar (dalam pimpinan para Bogani) mengalami perubahan. Kelompok-kelompok yang sudah semakin bertambah banyak, kemudian diperkecil dengan membagibagi mereka menjadi kelompok kecil berdasarkan keturunan “tongo inakan”, yaitu kelompok yang berasal dari satu marga tertentu. Setiap kelompok marga itu mendirikan rumah besar sendiri terpisah dari marga lain. Setiap warga dipimpin oleh sesepuh marga tersebut yang juga dipilih dari para tokoh yang ada dalam warga itu 6. Perkembangan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan masyarakat
menjadi
dua
golongan
yakni
Kinalang:
golongan
yang
memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan; Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat.
Kaum simpal adalah pemegang
pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’).
197
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal dibawah ini: 1. Bahwa untuk memperkaya khasanah kekayaan sistem politik nasional, diperlukan pengakajian dan penelitian yang merujuk pada daerah-daerah, sehingga konseptualisasi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem politik nasional dapat menjawab aspirasi dari daerahdaerah diseluruh Nusantara. 2. Sistem Politik kerajaan Bolaang Mongodow yang terdiri atas sistem pemerintahan dan struktur sosialnya, harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat yang ada, baik itu pemerintah atau organisasi kemasyarakatan khususnya yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow, Sehingga segala kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 3. Penelitian ini telah menemukan beberapa hal positif tentu juga yang negatif dalam sistem politik kerajaan Bolaang mongondow, dengan demikian untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, mari mengambil sisi kebaikan dalam penelitian ini dan memperbaiki kekurangannya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Dudung, Metodologi Penelitian Sejara, Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2007. Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 12, 2002. Admojo, Suwondo (e.d.), Kamus lengkap Inggris-Indonesia, CV. Widya karya: Semarang 2005. Black, Anthoni, Pemikiran Politik Islam, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001. Bagus, Loren, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996. Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow dalam Angka, (Katalog BPS Bolaang Mongondow, 2007. Damopolii, H.J.A., Dodandian Kinotanoban dan Kisahku, Kotamobagu: Yayasan Ibnu Sabil, 2003. _______, H.J.A., Bolaang Mongondow Data dan Karya, Jakarta: Putra Kalingga, 1991. Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan terjemahannya, Bandung: C.V. Gema Risalah, t.t. Dhakidae Daniel, Sosiologi Politik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow, Kamus Bahasa MongondowIndonesia, Jakarta: CV. Cakra Media, 2003. ________, Sejarah Bolaang Mongondow, Jakarta: CV. Cakara Media, 2003. Dunnebier, W., Verloven en Trouwen In Bolaang Mongondow, Tahun. 2002. ________, Over De Vorsten Van Bolaang Mongondow, Surabaya: Intan Print, Tahun 1984. Emyot Ointoe, Reiner, Bolaang Mongondow, Manado: Yayasan Bogani Karya, 1996.
Gaffar, Affan, Politik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Gidens, Anthony, Teori Struktur, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010. Ginupit, Bernard dalam catatannya tentang ; Mongondow Dahulu dan Masa Kini, (t.t). ________, tentang; Kebudayaan Daerah Bolaang Mongondow Manado, 1996. ________, tentang: Usaha untuk Mewariskan Keluhuran Budi Orang Tua Masa lampau Kepada Generasi Penerus Masa Kini, t.t. ________, dalam catatanya : Kebudayaan daerah Bolaang Mongondow t.t. Gonibala Manggo, Nurtina, Sejarah Perjuangan Kelaskaran Banteng Republik Indonesia Bolaang Mongodow, Jakarta: C.V. Cakra Media, 2003. Hendropuspito, Sosiologi Sitematik, Yogyakarta: Kanisius Perss, 1989. Ishomuddin, Sosiologi Persfektif Islam, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2005. J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1998. Kurnia (e.d), Meretas jalan menjadi politisi tranformasi, Bogor: Al-Azhar Press, 2004. Makalalag Chaeroel, Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow, Jakarta, Bekasi Juli 2006. _________, tentang: Menuju Pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow bersama Tadohe, Jakarta, Juni 2006. _________, tentang: Mokodoludut dan Pemerintahan Punu’ di Bolaang Mongondow, Jakarta, Juni 2006. _________, tentang: Mencari dan Mennganal Raja Loloda Mokoagow atau Datu’ Binangkan, Jakarta: 01 Juli 2003. __________, Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow, Bekasi: 2006. Mokobombang, A.T., Napak Tilas Mengikuti Jiwa dan Jejak Merah Putih Kawasan Utara Propinsi Celebes, Ujung Pandang: BPT Grafita, 1995.
Muyana, Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial, Cet. Ke tiga, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989. M. Lapidus, Ira, Sejarah Sosial Umat Islam, Terj. dari A History of Islamic Societies, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Notosoesanto, R. P, Beshrijving Van Adrecht In Bolaang Mongondow trans. B. Ginupit, Hukum Adat di BolaangMongondow terj. B. Ginupit. t.t. Patilima, Hamid, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Al Fabeta, 2005. Parmudji, S., Teori Sistem dan Penerapannya dalam Managemen, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981. Penelitian Kerjasama Universitas Negeri Manado dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sub judul Profil Struktur Sosial Masyarakat Adat Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow, 2000. Poelinggomang, Edward L., Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah SULTENG Jakarta: Komunitas Bambu, 2008. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1987. Pulungan, J. S., Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1993. Ritzer, George (e.d.), Teori Sosiologi , Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008 Rusdiyanto (e.d.), Kepemimpinan dan Gerakan Kaum Muda, Yogyakarta: Kibar Press, 2009. Rusli M, .e.d., Budaya Masyarakat Suku Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara t.t. Sedarmayanti, Good Governance, Bagian Kedua, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004. Schamandt, Henry J., Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara. Ajaran, sejarah dan pemikiran. Jakarta: UI Press 1990. Syahbaini, Syahrial (e.d.), Sosiologi dan Politik, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004. Syafiie, Inu Kecana, Ilmu Pemerintahan, Bandung : CV. Bandar Maju, 2007. _________, Perbandingan Pemerintahan, Bandung: PT. Rafika Aditama 2010. Suehartono, Irawan, Metode Penelitian Ilmu sosial (sutau teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000. Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005. Suharso (e.d.), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV. Widya karya,2005. Suyuti, Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran, Cet.IV. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1999. Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Gita Media Press, 2006. UNDP, Reconceptialising Governance, Discussion Paper II, New York: UNDP, 1997. Varma, S. P., Teori Politik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Veeger, Karel (e.d.), Pengantar Sosiologi, Jakarta: Gramedia, 1992. W.Creswell, John, Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches, Jakarta: KIK Press, 2002. Weber, Max, Essays in Sosiology, terj. Noorkholish (et al)., cet. Ke-II Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Data Internet: Www. Bolmong. Com. Diansek pada tanggal 16 Juni 2009 www.google.com, Sistem Politik Islam, diakses pada tanggal 19 Maret 2010 www.google.com, Sistem, diakses pada tanggal 19 Maret 2010 www.Http//Islamlib.com.id, diaksis pada tanggal 3 Mei 2010 Www.http://tanpatandajasa.wordpress.com diakses pada hari selasa 19 Maret 2009.
RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri Nama
: Moh. Bahrudin Podomi, S.H.I
Tempat/tgl. Lahir
: Bakan, 19 Maret 1982.
Alamat Rumah
: Bakan, Kec. Lolayan Kab. Bolaang Mongondow.
Nama Ayah
: Ridwan Podomi, A.Ma.
Nama Ibu
: Haspiyati Mokodompit.
B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal a.
SD Cokro Aminoto Bakan, Tahun 1990.
b. MTs Pondok Karya Pembangunan Manado, Tahun 1997. c.
MAN Model Manado, Tahun 2000.
d. S1 Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2006. e.
S2 Studi Politik dan Pemerintahan Islam Postgraduate Prog. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.
2. Pendidikan Non-Formal a.
Pendidikan Advocat pada Lembaga Pendidikan Hukum dan Bisnis, Jakarta Study Center (LPHB-JSC) Jakarta, Tahun 2005.
b. English Course pada Widya Gama Gajah Mada, Yogyakarta Tahun 2007. C. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Osis Pada MTs Pondok Karya Pembangunan Manado, 1996. 2. Ketua Osis MAN Model Manado (SULUT), 1999. 3. Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Manado Tahun 1999.
4. Sekretaris Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Prov. Gorontalo 2001 5. Ketua Lembaga Kajian Strategis Mahasiswa IAIN Gorontalo 2002. 6. Ketua BEM HMJ Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Gorontalo 2003. 7. Ketua Forum Pemuda dan Mahasiswa Kec. Lolayan di Gorontalo 2003. 8. Ketua Bidang Komunikasi Umat HMI, Cab. Gorontalo 2004. 9. Sekretaris Umum Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow (P.C. KPMIBM) di Gorontalo, 2005. 10. Sekretaris L-SABDA Provinsi Gorontalo, 2005. 11. Sekretaris Lembaga Seni Kaligrafi Prov. Gorontalo 2005. 12. Anggota Dewan Konsultasi PC. KPMIBM Cab. Gorontalo 2006. 13. Sekum Paguyuban Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo (PMPS-GY) di Yogyakarta 2008-2010.
D. Karya Ilmiah 1. Artikel: a. Islam Protestan, diterbitkan oleh Radar Gorontalo, 2005. b. Menggagas Mazhab Gorontalo, diterbitkan oleh Gorontalo Pos, 2005. c. Gorontalo Yes! Syari’at Islam No!diterbitkan oleh Gorontalo Pos, 2005. 2. Penelitian: a. Skripsi: Konsep Ijtihad Kontemporer, studi atas pemikiran Yusuf al-Qardawi. b. Tesis: Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow.
