SISTEM PENGELUARAN NEGARA

SISTEM PENGELUARAN NEGARA

4

Menjelaskan Metode Pembayaran Tagihan Negara Menjelaskan Dokumen Terkait Pengeluaran Negara Menjelaskan Pihak Terkait Pengeluaran Negara Menjelaskan Mekanisme Pengeluaran Negara Menjelaskan Koreksi/Ralat Dan Pembatalan SPP, SPM, Dan SP2D. Menjelaskan Rekening Bendahara Pengeluaran

Uraian dan Contoh

Metode Pembayaran Tagihan Negara

Pembayaran tagihan kepada Negara dilakukan dengan memilih dari dua metode berikut : 1. Metode Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. Pembayaran LS ditujukan kepada: a. Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; b. Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan. 2. Melalui Uang Persediaan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

UP

merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. Besaran UP yang dapat diberikan paling banyak : a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

2

c. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pembayaran

dengan

UP

yang

dapat

dilakukan

oleh

Bendahara

Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pembayaran dengan UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jenis belanja: 1) Belanja Barang; 2) Belanja Modal; dan 3) Belanja Lain-lain. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Dalam hal Bendahara Pengeluaran dibantu BPP, setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan , belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana ketentuan dengan mempertimbangkan: 1) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan 2) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan TUP : 1) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan 2) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.


3

Dokumen Terkait Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara harus didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat mendukung kelengkapan dan keabsahan pengeluaran. Di antara dokumen-dokumen tersebut antara lain: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA terdiri atas: a. DIPA Induk. DIPA Induk merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. b. DIPA Petikan. DIPA Petikan merupakan DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem.

DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan

pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. 2. Surat keputusan dan spesimen tanda pejabat pengelola perbendaharaan SK penetapan KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran dikirimkan ke KPPN dalam pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawabannya. 3. Dokumen terkait keputusan kepegawaian a. Surat Keputusan Pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri; b. Surat Keputusan Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri; c. Surat Keputusan Kenaikan/penurunan pangkat; d. Surat Keputusan Kenaikan/penurunan gaji berkala; e. Surat Keputusan Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; f.

Surat Keputusan Mutasi Pindah ke Satker lain;

g. Perubahan data keluarga; h. Data utang kepada negara; i.

Surat Keputusan pengenaan sanksi kepegawaian.

j.

Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit

k. SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang 4. Daftar pembayaran a. daftar pembayaran gaji b. daftar pembayaran perhitungan lembur c. daftar pembayaran uang makan


4

d. daftar pembayaran honorarium 5. Dokumen terkait pembayaran uang lembur a. Surat Perintah Kerja Lembur; b. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan; c. Daftar Hadir Lembur 6. Surat tagihan penggunaan daya dan jasa a. PLN b. PDAM c. PT Telkom 7. Dokumen terkait pembayaran pengadaan tanah : a. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masingmasing penerima; b. foto copy bukti kepemilikan tanah; c. bukti pembayaran/kuitansi; d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; e. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; f.

Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;

g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; h. Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; i.

SSP PPh final atas pelepasan hak;

j.

Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

8. Dokumen terkait perjalanan dinas a. Surat Keputusan; b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; c. Daftar penerima pembayaran d. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas e. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan misalnya tiket angkutan, boarding pass, bukti pembayaran hotel/penginapan, dan sebagainya. 9. Dokumen terkait pengadaan barang/jasa a. Bukti perjanjian/kontrak


5

Bukti perjanjian terdiri dari empat jenis yaitu : 

Bukti pembelian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Surat Perintah Kerja (SPK),digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Surat perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; f.

Berita Acara Pembayaran;

g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i.

Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan

dalam

peraturan

perundang-undangan

mengenai

pengadaan

barang/jasa pemerintah; 10. Setoran Surat Pajak (SSP) Dokumen ini digunakan untuk memungut potongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan maupun pembelian barang/jasa dan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian barang/jasa. 11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. b. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP. c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.


6

d. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP. e. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPP-GUP Nihil) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. f.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPPPTUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP.

12. Surat Perintah Membayar Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. a. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. b. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP. c. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP. d. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. e. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPM-GUP Nihil) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA. f.

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPMPTUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.

13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.


7

Pihak-Pihak Terkait Pengeluaran Negara 1. Pegawai Pegawai terkait pembayaran dalam hal belanja pegawai, belanja honorarium, dan belanja perjalanan dinas. 2. Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 6. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja

Negara

dalam

pelaksanaan

APBN

pada

kantor/Satker

Kementerian

Negara/Lembaga. 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. 8. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja

pegawai kepada KPA.


8

9. Penanggung Jawab/Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan Merupakan pihak yang melaksanakan suatu kegiatan pada satker atau mengelola suatu kegiatan misalnya mengelola majalah, website, dan sebagainya. Untuk panitia/tim biasanya terdiri dari pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan staf pendukung. 10. Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Unit

Layanan

Pengadaan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

(ULP)

Daerah/Institusi

adalah yang

unit

berfungsi

organisasi melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh

Kelompok Kerja ULP. Sedangkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari 1 (satu), maka dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) KPPN merupakan Kuasa BUN di daerah yang berwenang menerbitkan SP2D dalam rangka pembayaran tagihan kepada Negara. 13. Bank Operasional (BO) BO adalah bank umum pemerintah yang ditunjuk sebagai mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran Negara. BO terdiri dari : a. Bank Operasional I (BO l) adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji( termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. b. Bank Operasional II (BO II) untuk menyalurkan dana APBN utk pengeluaran gaji PNS, anggota TNI dan POLRI. c. Bank Operasional III (BO III) untuk menampung dan menyalurkan PBB dan BPHTB. 14. Pos Pengeluaran PT. Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai pihak yang menyalurkan dana APBN dalam rangka pengeluaran Negara baik untuk pembayaran gaji maupun non gaji..


9

Mekanisme Pengeluaran Negara

1. Pembuatan Komitmen Pelaksanaan mengakibatkan

kegiatan

pengeluaran

dan

penggunaan

negara,

dilakukan

anggaran melalui

pada

pembuatan

DIPA

yang

komitmen.

Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk: a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. Penetapan keputusan. Setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR, setiap Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dapat memulai proses pelelangan/pemilihan/seleksi dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif. Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lelang dilakukan setelah DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif. Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan.

Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya

membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk: a. pelaksanaan belanja pegawai; b. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; c. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau d. belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. 2. Pencatatan Komitmen oleh PPK dan KPPN Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Data perjanjian/kontrak,

disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. Data perjanjian/kontrak beserta ADK-nya disampaikan ke KPPN secara langsung atau melalui


10

e-mail. Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain. Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai, PPABP mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Daftar perubahan data pegawai, disampaikan

kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai ke KPPN.

Dalam hal disampaikan bersamaan dengan SPM Belanja Pegawai, daftar

perubahan data pegawai bukan merupakan lampiran dari SPM Belanja Pegawai. Penyampaian daftar perubahan data pegawai, dilaksanakan setelah terlebih dahulu disahkan oleh PPSPM dengan menyertakan ADK. 3. Pengajuan Tagihan Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. melakukan

pengujian.

Pelaksanaan

pembayaran

Atas dasar tagihan, PPK tagihan,

dilakukan

dengan

Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya. Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara penerima hak belum mengajukan surat tagihan, PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan. Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja penerima hak belum mengajukan tagihan, penerima hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut. PPK

dapat

menolak/mengembalikan

tagihan.

Dalam

hal

PPK

menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan. 4. Mekanisme Penyelesaian Tagihan Mekanisme penyelesaian tagihan kepada satker diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP Apabila tagihan akan dibebankan ke Bendahara Pengeluaran/BPP maka PPK menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.


11

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy tersebut dilampiri dengan bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Dalam hal pengujian perintah bayar tidak

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan.

No

Uraian

Pihak Ketiga/ Penerima Uang Muka Kerja

Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung; atau b. Penerima Uang Muka Kerja mengajukan permintaan Uang Muka Kerja disertai bukti pendukung.

PPK

Bendahara Pengeluaran/ BPP

1 a.

Tagihan Pihak Ketiga / Uang Muka Kerja

2 PPK menguji tagihan atas UP,apabila memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy);

Uji

3 SPBy beserta bukti pendukung disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.

SPBy dan Bukti Pendukung

3 Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian. 4 Setelah memenuhi syarat SPBy dibayar oleh Bendahara

Uji Bayar

Gambar 4.1. Alur Penyelesaian Tagihan melalui Mekanisme UP Sumber : Bahan sosialisasi Permenkeu No. 190/PMK.02/2012.

Dalam

rangka

pembayaran

yang

dibebankan

ke

Bendahara

Pengeluaran/BPP melalui UP, terdapat beberapa mekanisme yang berkaitan dengan penyediaan, penggantian, dan tambahan dana UP sebagai berikut : 1) Penyediaan Dana UP Berdasarkan

rencana

kegiatan

yang

telah

disusun,

Bendahara

Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-UP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Dalam hal pemeriksaan dan


12

pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM-UP paling lambat 2 (dua) hari kerja. PPSPM menyampaikan SPM-UP dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. PPSPM menyampaikan SPM UP kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-UP diterbitkan. KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-UP yang disampaikan oleh PPSPM.

Selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D setelah

penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat.

Pencairan dana UP

berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran. 2) Penggantian Dana UP (GUP) Apabila penggunaan dana UP telah mencapai 50%, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. Bendahara Pengeluaran mengajukan bukti-bukti pengeluaran kepada PPK untuk diterbitkan SPP-GUP. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP dan SPP-GUP Nihil pada akhir tahun.

Daam hal penerbitan SPP-GUP Nihil tidak terjadi

pengisian kembali UP. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-GUP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-GUP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM-GUP paling lambat 4 (empat) hari kerja. PPSPM menyampaikan SPM-GUP dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. PPSPM menyampaikan SPM-GUP kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-UP yang disampaikan oleh PPSPM.

Selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D setelah

penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat.

Pencairan dana UP

berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran.


13

No

Uraian

PPSPM

PPK

1 Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluran kepada PPK

Bukti Pengeluaran

2 Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP-GUP. 3 SPP-GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM 3 PPSPM melakukan pengujian SPPGUP dan bukti pendukung 4 Dalam hal SPP-GUP dan bukti Pendukuing memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM-GUP

Bendahara Pengeluaran/ BPP

Uji SPP-GUP dan Bukti Pendukung

Uji

SPM-GUP

Gambar 4.2. Alur Penyelesaian GUP Sumber : Bahan sosialisasi Permenkeu No. 190/PMK.02/2012.

Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan , belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen). Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal: i. sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; ii. sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau iii. UP tidak diperlukan lagi. SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. 3) Pengajuan Tambahan UP (TUP) KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan TUP : 

digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.


14



tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN.

Untuk

mengesahkan/mempertanggungjawabkan

menerbitkan SPP-PTUP.

TUP,

PPK

SPP-PTUP disampaikan kepada PPSPM paling

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-TUP/SPP-PTUP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK.

Dalam hal

pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM-TUP paling lambat 2 (dua) hari kerja dan SPM-PTUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja. PPSPM menyampaikan SPM-TUP/SPM-PTUP dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. PPSPM menyampaikan SPM-TUP/SPMPTUP kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-TUP/SPMPTUP diterbitkan. KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM-TUP/SPM-PTUP yang disampaikan oleh PPSPM. Selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat.

Pencairan dana TUP

berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Bendahara Pengeluaran. b. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran secara langsung (LS) diselesaikan dengan angkah-langkah sebagai berikut : 1) Penerbitan SPP-LS PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP dalam hal pengujian dokumen tagihan telah memenuhi persyaratan. Penerbitan SPP LS diatur sebagai berikut : 

SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.



SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 5 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5.


15



SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung.

2) Pengujian SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM-LS.

Jangka waktu pengujian SPP-LS

sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PPSPM adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja. Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP-LS. PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. Jangka waktu penyampaian SPM adalah sebagai berikut : 

PPSPM menyampaikan SPM-LS kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.



Khusus SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.

Dalam hal tanggal

15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPMLS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15. Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA. Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa

pengiriman

resmi,

KPA

terlebih

dahulu

menyampaikan

konfirmasi/pemberitahuan kepada Kepala KPPN.


16

No

Uraian 1 Mengajukan tagihan atas penyelesaian Pekerjaan, disertai dengan bukti pendukung

Penyedia Barang/Jasa

PPK

PPSPM

Kontrak/Bukti Pendukung

2 PPK melakukan pengujian dan penelitian materil dan formal tagihan. 3 Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP 4 PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung 5 Dalam hal SPP dan bukti Pendukuing memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM

Uji

SPP/Bukti Pendukung

Uji

SPM

Gambar 4.3. Alur Penyelesaian Tagihan melalui Mekanisme Pembayaran LS Sumber : Bahan sosialisasi Permenkeu No. 190/PMK.02/2012.

3) Penerbitan SP2D SP-LSM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D-LS.

Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan

penelitian dan pengujian atas SPM-LS yang disampaikan oleh PPSPM. KPPN menerbitkan SP2D-LS setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat. KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D-LS apabila Satker belum mengirimkan: 

Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada penyedia barang/jasa; atau



Daftar perubahan data pegawai beserta ADK yang disampaikan kepada KPPN. Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala

KPPN mengembalikan SPM-LS beserta dokumen pendukung secara tertulis. Pencairan dana berdasarkan SP2D-LS dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada SP2D.


17

Koreksi/Ralat dan Pembatalan SPP, SPM, dan SP2D Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1. Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D; 2. Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; atau 3. perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker. Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker, dapat dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

mendapat

persetujuan

dari

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk: 1. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode; 2. pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau 3. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana. Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK. Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM. Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki. Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan. Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan. Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk. Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet Kas Negara..


18

Rekening Bendahara Pegeluaran

1. 2.

1. Ketentuan Dalam Pembukaan dan Penutupan Rekening Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA dapat membuka rekening pengeluaran dengan persetujuan BUN. Persetujuan dikuasakan kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian

negara/lembaga

disampaikan

oleh

Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala

Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA kepada BUN/Kuasa BUN, dengan dilampiri : a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran. b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening. BUN/Kuasa BUN berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUN/Kuasa BUN sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos. Pembukaan rekening pengeluaran dilakukan dalam bentuk rekening giro atas nama jabatan Bendahara Pengeluaran. Rekening tersebut tidak diperkenankan dibuka atas nama pribadi atau nama pejabat bendahara pengeluaran. Sehubungan dengan diterapkan Treasury Notional Pooling (TNP) maka pembukaan rekening bendahara pengeluaran dilakukan pada bank umum yang terhubung dengan sistem TNP. Penyelenggaraan rekening yang terintegrasi dalam sistem TNP ini akan mendukung pengelolaan kas Negara yang efektif dan efisien. Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening KL ke Rekening Kas Umum Negara. Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.

Penutupan dan/atau pemindahbukuan rekening harus

dilaporkan kepada BUN/Kuasa BUN. 2. Treasury Notional Pooling (TNP) Treasury Notional Pooling adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.


19

Prinsip-prinsip pelaksanaan TNP adalah sebagai berikut : 

Saldo seluruh Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Umum pada setiap akhir hari dikonsolidasikan dengan menggunakan TNP.



Pelaksanaan TNP dilakukan oleh masing-masing Kantor Pusat Bank Umum tempat Bendahara Pengeluaran membuka rekening.



Saldo konsolidasi mendapatkan remunerasi dari Bank Umum.



Rekening Bendahara Pengeluaran tidak lagi mendapatkan jasa giro.



Besaran remunerasi ditetapkan atas kesepakatan antara Bank Umum dengan Ditjen Perbendaharaan.



Pelaksanaan TNP dikendalikan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat memantau saldo harian semua Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Penerimaan.

Akun untuk membukukan

523253 – Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional

penerimaan dari TNP : Pooling

Treasury Notional Pooling pada Bank A Saldo: x + y + z

Rek bend A Saldo: x

Rek Bend B Saldo: y

Rek Bend C Saldo: z

Saldo seluruh rekening bendahara pengeluaran & penerimaan dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak

Gambar 4.4. Mekanisme TNP Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan uang dari Rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum. Jam operasional yang berlaku adalah 08.00 – 15.00. Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum..


20

3. Ketentuan Dalam Pembukaan dan Penutupan Rekening Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA dapat membuka rekening pengeluaran dengan persetujuan BUN. Persetujuan dikuasakan kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian

negara/lembaga

disampaikan

oleh

Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala

Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA kepada BUN/Kuasa BUN, dengan dilampiri : a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran. b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening. BUN/Kuasa BUN berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/Kuasa PA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUN/Kuasa BUN sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos. Pembukaan rekening pengeluaran dilakukan dalam bentuk rekening giro atas nama jabatan Bendahara Pengeluaran. Rekening tersebut tidak diperkenankan dibuka atas nama pribadi atau nama pejabat bendahara pengeluaran. Sehubungan dengan diterapkan Treasury Notional Pooling (TNP) maka pembukaan rekening bendahara pengeluaran dilakukan pada bank umum yang terhubung dengan sistem TNP. Penyelenggaraan rekening yang terintegrasi dalam sistem TNP ini akan mendukung pengelolaan kas Negara yang efektif dan efisien. Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening KL ke Rekening Kas Umum Negara. Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.

Penutupan dan/atau pemindahbukuan rekening harus

dilaporkan kepada BUN/Kuasa BUN. 4. Treasury Notional Pooling (TNP) Treasury Notional Pooling adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Prinsip-prinsip pelaksanaan TNP adalah sebagai berikut : 

Saldo seluruh Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Umum pada setiap akhir hari dikonsolidasikan dengan menggunakan TNP.


21



Pelaksanaan TNP dilakukan oleh masing-masing Kantor Pusat Bank Umum tempat Bendahara Pengeluaran membuka rekening.



Saldo konsolidasi mendapatkan remunerasi dari Bank Umum.



Rekening Bendahara Pengeluaran tidak lagi mendapatkan jasa giro.



Besaran remunerasi ditetapkan atas kesepakatan antara Bank Umum dengan Ditjen Perbendaharaan.



Pelaksanaan TNP dikendalikan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat memantau saldo harian semua Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Penerimaan.

Akun untuk membukukan

523253 – Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional

penerimaan dari TNP : Pooling

Treasury Notional Pooling pada Bank A Saldo: x + y + z

Rek bend A Saldo: x

Rek Bend B Saldo: y

Rek Bend C Saldo: z

Saldo seluruh rekening bendahara pengeluaran & penerimaan dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak

Gambar 4.5. Mekanisme TNP Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan uang dari Rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum. Jam operasional yang berlaku adalah 08.00 – 15.00. Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum..


22

Rangkuman 

Pembayaran tagihan kepada Negara dilakukan dengan memilih dari dua metode yaitu Pembayaran Langsung (LS) dan Mekanisme Uang Persediaan (UP)



Pengeluaran Negara harus didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat mendukung kelengkapan dan keabsahan pengeluaran.



Pengeluaran Negara melibatkan beberapa pihak di antaranya pegawai, penyedia barang/jasa, PPK, PPSPM,

bendahara Pengeluaran/BPP, KPA, KPPN,

Bank

Operasional, dan Pos Pengeluaran. 

Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. pengujian.

Atas dasar tagihan, PPK melakukan

Pelaksanaan pembayaran tagihan, dilakukan dengan Pembayaran LS

kepada penyedia barang/jasa atau melalui Bendahara Pengeluaran. 

Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D, sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus, atau perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker.



Sehubungan dengan diterapkan Treasury Notional Pooling (TNP) maka pembukaan rekening bendahara pengeluaran dilakukan pada bank umum yang terhubung dengan sistem TNP. Penyelenggaraan rekening yang terintegrasi dalam sistem TNP ini akan mendukung pengelolaan kas Negara yang efektif dan efisien


23

SISTEM PENGELUARAN NEGARA

Recommend Documents