Jenis Penerimaan & Pengeluaran Negara Pertemuan 4 Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pengelolaan APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (UU 17/2003 Psl 11 (1)) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU 22/2011 Psl 1) Pembagian APBN, dapat dilihat dengan dua sudut pandang: terdiri atas Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (UU 17/2003 Psl 11 (2))
Komponen APBN
Penerimaan Negara
Belanja Negara
Pembiayaan
Pendapatan
Pengeluaran Negara
Skema APBN I.
II.
III.
PENDAPATAN NEGARA 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Hibah BELANJA NEGARA 1. Belanja Pemerintah Pusat, dilihat dari sudut pandang organisasi, fungsi dan jenis belanja 2. Transfer ke daerah a) Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) b) Dana Otonomi Khusus c) Dana Penyesuaian PEMBIAYAAN 1. Pembiayaan Penerimaan 2. Pembiayaan Pengeluaran
Penerimaan Negara
Adalah uang yang masuk ke kas negara (UU 17/2003 Psl 1) Terdiri dari seluruh pendapatan negara termasuk di dalamnya hibah, serta sebagian pembiayaan yang bersifat menambah kas negara baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah (UU 17/2003 Psl 11 (3)) Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (UU 22/2011 Psl 1)
Pendapatan Negara
Adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU 17/2003 Psl 1) Pendapatan negara (UU 17/2003 Psl 11 (3)), terdiri atas: a) penerimaan pajak; b) penerimaan bukan pajak; dan c) hibah Pendapatan negara dan hibah (UU 22/2011 Psl 1) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari : a) penerimaan perpajakan; b) penerimaan negara bukan pajak; serta c) penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri
Penerimaan Perpajakan (UU 22/2011 Psl 1)
Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (Ayat (3))
Pajak dalam negeri (Ayat (4)) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari: a)
Pajak penghasilan;
b)
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
c)
Pajak penjualan atas barang mewah;
d)
Pajak bumi dan bangunan (bertahap dijadikan pajak daerah);
e)
Cukai; dan
f)
Pajak lainnya.
Pajak perdagangan internasional (Ayat (5)) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
Pajak ini merupakan pajak pusat, bukan pajak provinsi ataupun daerah.
Glosary Penerimaan Perpajakan
Pajak menurut Rachmat Soemitro adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pajak Pusat adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang perolehannya masuk ke dalam kas negara sebagai salah satu pendapatan negara.
Pajak Daerah menurut UU 28/2009 Psl 1 adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Penghasilan (UU 7/1983 Psl 1)
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983, beberapa perubahan: a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen.
Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 1994, Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Adalah pajak yang dikenakan pada setiap penjualan atas barang-barang yang menurut peraturan perundangan (UU 8/1983 dan perubahannya) termasuk dalam kategori mewah.
Cukai
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Di Indonesia, cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Barang kena cukai meliputi: a)
etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
b)
minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun,
c)
hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
Bea Masuk
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undangundang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. Bea masuk menggunakan tarif yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Bea Keluar/Pungutan Ekspor
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undangundang yang dikenakan terhadap barang yang keluar daerah pabean (barang ekspor). Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. Bea keluar menggunakan tarif yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan. Barang yang diekspor ke Indonesia wajib membayar bea keluar sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undangundang.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU 20/1997 ttg PNBP & PP 22/1997 ttg jenis PNBP
Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yakni: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri
Contoh: ada di PP 22/1997 atau Nota Keuangan dan APBN 2013 hal. 462
Hibah
Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai contoh, negara-negara dan lembaga-lembaga multilateral/ internasional yang tergabung dalam CGI merupakan sumber utama pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah Indonesia Hibah bisa berupa cash, barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek, bantuan teknik, dan hibah bantuan kemanusiaan.
Pengeluaran Negara
Adalah uang yang keluar dari kas negara (UU 17/2003 Psl 1) Terdiri dari seluruh Belanja Negara, serta sebagian pembiayaan yang bersifat mengurangi kas negara atau berupa pembiayaan pengeluaran baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
Belanja Negara
Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai: a) Belanja Pemerintah Pusat; dan b) Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan, dll). Berbagai belanja pemerintah pusat dirinci menurut: a) Organisasi; b) Fungsi; dan c) Jenis belanja Tujuan perincian belanja tersebut bukan untuk membedakan jenis pengeluaran ke dalam 3 bentuk tersebut, tetapi ketiganya hanya memberikan sudut pandang perincian yang berbeda terhadap beberapa belanja yang berkaitan, baik itu organisasi dengan jenis, fungsi-jenis, atau organisasi- fungsi.
Contoh: lihat pada lampiran The Indonesian Budget Review 2011
Belanja menurut Organisasi
Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara. Contoh: Belanja untuk Kemenhan, Kemendikbud, KemenPU, dll.
Belanja menurut Fungsi
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan: a) fungsi pelayanan umum, b) fungsi pertahanan, c) fungsi ketertiban dan keamanan, d) fungsi ekonomi, e) fungsi lingkungan hidup, f) fungsi perumahan dan fasilitas umum, g) fungsi kesehatan, h) fungsi pariwisata dan budaya, i) fungsi agama, j) fungsi pendidikan, dan k) fungsi perlindungan sosial.
Belanja menurut Jenis
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang dirinci untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga
utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainlain
a. Belanja Modal
Pengeluaran dalam rangka pembentukan modal
Pengeluaran untuk perolehan aset tetap. Pengeluaran setelah perolehan aset mengakibatkan bertambahnya: Masa Manfaat; Kapasitas (daya tampung); Kualitas dan Volume. Pengeluaran untuk aset yang tidak ditujukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, tetapi digunakan sendiri oleh instansi pusat.
a. Belanja Modal (cont’d)
Pengeluaran dalam rangka pembentukan modal
Biaya pendukung dalam perolehan aset. Pengeluaran untuk perolehan/penambahan aset tetap dari aset lainnya (aset pendukung dari aset lainnya, yang besarnya melebihi nilai satuan kapitalisasi (sesuai KMK nomor 01/KMK.12/2001). Pengeluaran untuk belanja perjalanan & jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap/aset lainnya (konsultan pengawas, konsultan perencana, dll)
b. Belanja Barang & Jasa
Keperluan kantor sehari-hari Belanja ATK (alat tulis kantor), yakni barang/peralatan kantor habis pakai. Belanja untuk pengadaan/penggantian inventaris kantor. Belanja untuk pembayaran langganan daya dan jasa (listrik, air, dll) Pekerjaan non fisik yang langsung menunjang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing unit kerja.
b. Belanja Pemeliharaan
Belanja untuk mempertahankan aset tetap/aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal (belanja dalam rangka memelihara aset tetap). Biaya pemeliharaan gedung, pemeliharaan gedung, dll.
c. Belanja Perjalanan Dinas
Belanja untuk membiayai perjalanan dinas dari pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.
Transfer ke Daerah
Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa: a) dana perimbangan, b) dana otonomi khusus, dan c) dana penyesuaian
Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas: a) dana bagi hasil, b) dana alokasi umum, dan c) dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DBH terdiri dari: Transfer Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) DBH PBB, DBH PPh WPOPDN, DBH PPh Pasal 21; Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) DBH SDA kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto (besarnya 26% menurut PP 55/2005). Sasaran: Seluruh daerah provinsi, Kabupaten dan kota, dengan besaran bervariasi tergantung beban daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
Penjelasan: Pendapatan dalam negeri neto
Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut PDN neto, adalah hasil penjumlahan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih, yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan/program khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Penghitungan alokasi DAK melalui 2 tahap: 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, kaitan dengan: UU 35/2008 tentang Penetapan PerPU 1/2008 tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UU; dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk provinsi aceh digunakan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Secara keseluruhan, Dana Otonomi Khusus dari APBN terdiri dari: a) Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; b) Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; c) Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; d) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas: Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah.
Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN, oleh karena itu disebut pembiayaan defisit anggaran. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan yang disajikan dalam nota keuangan, dibagi menjadi pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri, dengan penghitungan neto ataupun bruto (sudah melalui penghitungan bersih/neto ataupun kasaran/bruto antara segi penerimaan dan pengeluaran)
Skema Pembiayaan
Pembiayaan dibagi menjadi: (1) Pembiayaan Penerimaan, yakni pembiayaan yang bersifat menambah kas negara dalam rangka upaya menutupi defisit anggaran. (2) Pembiayaan Pengeluaran, yakni pembiayaan yang bersifat mengurangi kas negara, dan umumnya dalam rangka konsekuensi/kewajiban yang timbul atas pembiayaan penerimaan (utang, dll) yang telah dilakukan (anggaran bersangkutan maupun anggaran sebelumnya). Pembiayaan pada akhirnya dilihat dari nilai positif ataupun negatif, dari berbagai komposisi pembiayaan utang ataupun pembiayaan non-utang. Jumlah pembiayaan utang/nonutang yang bersifat negatif tersebut, menunjukkan bahwa pengeluaran pembiayaan lebih besar dari penerimaan pembiayaan, dan demikian pula sebaliknya.
Pembiayaan utang Pembiayaan melalui utang merupakan konsekuensi dari kebijakan anggaran defisit, meskipun dalam kebijakan anggaran berimbang atau surplus, pembiayaan utang tetap dilakukan, antara lain untuk: (a) membiayai pengeluaran pembiayaan, termasuk pembayaran utang yang jatuh tempo; (b) menciptakan benchmark risk free asset di pasar keuangan dan pengelolaan portofolio utang pemerintah; (c) melaksanakan perikatan perjanjian pinjaman dengan lender, dan kemungkinan masih berlangsung masa penarikannya, terutama untuk multi years project, baik untuk proyek Kementerian/Lembaga negara maupun penerusan pinjaman Pemerintah kepada BUMN dan/atau Pemda. Terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
Pembiayaan non-utang Pembiayaan anggaran nonutang, terdiri dari : (1) perbankan dalam negeri melalui penerimaan pengembalian penerusan pinjaman; (2) pengadaan RKUN (Rekening Kas Umum Negara) untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah; (3) Rekening Kas SAL (Saldo Anggaran Lebih); (4) penerimaan privatisasi; (5) penerimaan hasil pengelolaan aset; (6) dana investasi pemerintah dan PMN; (7) dana pengembangan pendidikan nasional; dan (8) kewajiban penjaminan.
SAL (Saldo Anggaran Lebih) (Perdirjen Pb Nomor PER-56/PB/2011)
Saldo Anggaran Lebih, adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SiLPA ataupun SiKPA dari tahun anggaran sebelumnya ditampung dalam Rekening Kas SAL, yakni rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang khusus digunakan untuk menampung SiLPA dan SiKPA di Bank Sentral. Dana pada Rekening Kas SAL digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun anggaran berjalan dan keperluan lainnya berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, misalnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.
SAL (Saldo Anggaran Lebih) (Perdirjen Pb Nomor PER-56/PB/2011)
SAL diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA. Surplus/Defisit tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi realisasi Belanja Negara selama 1 (satu) periode pelaporan. SiLPA/SiKPA diperoleh dari Surplus/Defisit ditambah realisasi Pembiayaan Bersih selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan.
Semoga Bermanfaat
